Xcloud.id

Negara: Malaysia

  • Perajin emping melinjo mampu putus kemiskinan di pelosok Lebak

    Perajin emping melinjo mampu putus kemiskinan di pelosok Lebak

    Dua tenaga pekerja tengah memproduksi emping melinjo secara tradisional di Warunggunung Kabupaten Lebak dan mampu memutus mata rantai kemiskinan di daerah itu. ANTARA/Mansur

    Perajin emping melinjo mampu putus kemiskinan di pelosok Lebak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 11:05 WIB

    Elshinta.com – Perajin emping melinjo mampu memutus mata rantai kemiskinan di pelosok Kabupaten Lebak, Banten karena dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat.

    “Kita mengembangkan usaha kerajinan emping melinjo itu sejak tahun 1997 hingga kini masih bertahan,” kata Eros (55), seorang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) emping melinjo Eka Putri, Warunggunung Kabupaten Lebak, Senin.

    Produksi emping melinjo di pelosok desa di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat mulai petani melinjo, pemanjat pohon melinjo, penampung melinjo, pengemudi ojek hingga menyerap lapangan pekerjaan.

    Kehidupan ekonomi masyarakat di daerah itu relatif baik dan sejahtera, karena hampir semua desa-desa sebagai perajin emping melinjo. Bahkan, produksi kerajinan emping mampu memutus mata rantai kemiskinan. Saat ini, pelaku UMKM emping di Warunggunung sekitar 50 unit usaha, karena didukung bahan baku komoditas melinjo di daerah itu melimpah.

    “Kami meyakini perputaran uang dari kerajinan emping melinjo mencapai miliaran rupiah per tahun,” kata Eros.

    Menurut dia, produksi emping melinjo Warunggunung Kabupaten Lebak memiliki keunggulan dari varian, karena diproduksi secara tradisional. Karena itu, mutu dan kualitas emping melinjo Warunggunung memiliki khas tersendiri dari rasa gurih, renyah, beraroma serta menyehatkan.

    Produksi emping melinjo tersebut, selain dipasok ke wilayah Banten, Jakarta dan Bandung juga menembus negara Arab Saudi, Malaysia serta Jepang. Harga emping melinjo saat ini dijual Rp85.000 per kilogram dan kaceprek emping varian rasa pedas, manis dan original Rp120 ribu per kg.

    “Kita memproduksi emping melinjo itu sekitar 2-3 ton per bulan dan menyerap tenaga kerja 15 orang,” katanya.

    Begitu juga pelaku UMKM kerupuk emping melinjo lainnya, Eria (50), warga Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak mengatakan, pihaknya sudah 25 tahun menggeluti usaha ini dan masih bertahan hingga menyerap tenaga kerja puluhan orang.

    “Kami bisa menghasilkan omzet tergantung permintaan pasar sekitar Rp60-80 juta per bulan,” katanya.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan, pemerintah daerah hingga kini terus mendorong agar pelaku UMKM emping melinjo berkembang dan mampu mengatasi kemiskinan ekstrem khususnya di pedesaan.

    “Pelaku UMKM emping melinjo sekitar 2.500 unit usaha dapat meningkatkan mutu dan kualitas sehingga dapat menembus pasar domestik dan mancanegara,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kunker ke Kuala Lumpur, Pramono jadi pembicara di forum regional ASEAN

    Kunker ke Kuala Lumpur, Pramono jadi pembicara di forum regional ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menjadi pembicara di tiga forum regional ASEAN dalam kunjungan kerjanya ke Kuala Lumpur, Malaysia, selama tiga hari mulai 11–13 Agustus 2025.

    “Agenda ini atas undangan Sekjen Kementerian Perumahan dan Pemerintahan Daerah Malaysia, Wali Kota Kuala Lumpur, dan Sekjen United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC),” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Chico Hakim ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Pramono berangkat dari Jakarta pada Minggu (10/8) dan akan kembali pada Rabu (13/8).

    Chico menjelaskan, Pramono akan hadir sebagai pembicara di ASEAN Sustainable Urbanization Forum (ASUF), Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC), dan ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) 2025.

    “Tiga forum ini diselenggarakan Kementerian Pembangunan Pemerintah Daerah Malaysia (KPKT) bersama URBANICE Malaysia, UCLG ASPAC, UN-Habitat, serta Sekretariat ASEAN, yang mengusung tema ‘ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability’,” kata Chico.

    Dalam kegiatan itu akan membahas pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.

    Pramono dijadwalkan menjadi pembicara kunci (keynote speaker) di beberapa sesi, di antaranya Sambutan utama di Workshop on Digital Twins for Deep Sustainability dan pertemuan bilateral dengan Wali Kota Kuala Lumpur Dato’ Seri Tpr (Dr.) Maimunah binti Mohd Sharif pada Senin (11/8).

    Kemudian, pada Selasa (12/8) menjadi pembicara di sesi High Level 2 Charting the Local Path to ASEAN 2045 pada ASUF 2025, serta pada Rabu (13/8) menjadi pembicara di sesi ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability pada MGMAC 2025 dan memberi sambutan pada sidang AGMF 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI

    Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meragukan potensi relokasi pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) dari negara lain ke Indonesia di tengah pemberlakuan tarif bea masuk ke Amerika Serikat. Adapun, Indonesia mendapatkan penurunan tarif dari semula 32% menjadi 19%. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan tarif bea masuk produk Indonesia ke AS masih setara dengan sejumlah negara kompetitor, Vietnam (20%), Kamboja, Thailand, Filipina dan Malaysia (19%). 

    “Kalau di sektor TPT agak sedikit sulit, karena Vietnam dan Kamboja tarifnya hampir setara. Tapi ini tergantung pada perkembangan dan insentif yang diberikan pemerintah,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (11/8/2025). 

    Redma tak memberikan rinci insentif yang dapat menggerakkan investor masuk ke Indonesia. Namun, stimulus berupa harga energi dan logistik dapat menjadi angin segar di sektor tekstil nasional. 

    Kendati demikian, menurut Redma, ada hal yang lebih penting untuk memastikan dunia usaha sektor ini terjaga, yakni jaminan perlindungan pasar domestik dari produk impor ilegal. 

    “Karena pasar yang paling potensial adalah pasar dalam negeri, namun ini pun masih menjadi tantangan karena maraknya barang impor murah dari China,” ujarnya. 

    Di sisi lain, Redma mengatakan pihaknya cukup lega dengan penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Namun, tambahan tarif bea masuk ke AS itu tetap dinilai tinggi dan dapat berpotensi menurunkan ekspor tekstil Indonesia. 

    “Dengan adanya tambahan tarif ini, importasi AS kemungkinan besar akan turun drastis sehingga pangsa pasar produk impor juga turun dan ini akan berimbas pada penurunan ekspor kita,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025).  

    Meskipun demikian, dengan tarif China (30%) dan India (25%) yang masih lebih tinggi dari Indonesia, maka ada porsi sisa impor AS yang ditinggalkan China dan India.  

    “Ekspor kita bisa stabil atau bahkan bisa naik jika bisa mengisi pangsa pasar yang ditinggalkan China dan India,” jelas Redma. 

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) optimistis dampak penurunan tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat(AS) yang kini menjadi 19% dapat membuka berbagai peluang investasi untuk masuk ke dalam negeri. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak sedikit investor dari Vietnam dan Taiwan yang mulai minat untuk merelokasi usahanya ke Indonesia dikarenakan tarif ke AS yang lebih rendah. 

    Adapun, tarif produk Vietnam ke AS dipatok sebesar 20%, sedangkan produk asal Taiwan ke AS mencapai 32%. Meski berbeda tipis, Indonesia dinilai lebih diuntungkan. 

    “Tarif 19% ini masih banyak breakdown yang dibawa yang akan membuat ekonomi kita bagus ke depan, lapangan kerja, bahkan banyak orang dari Vietnam, Taiwan pengen juga relokasi karena 1% very meaningfulsebenarnya,” kata Luhut di Jakarta, belum lama ini.

  • Top 3 News: Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Sejumlah Purnawirawan TNI, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Beri Gelar Jenderal Kehormatan ke Sejumlah Purnawirawan TNI, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar jenderal kehormatan bintang empat kepada sejumlah purnawirawan TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Salah satu tokoh purnawirawan TNI yang dianugerahi yakni, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie sebelumnya berpangkat Letnan Jenderal (Purn) dan merupakan mantan ajudan Presiden kedua RI Soeharto. Dia merupakan sahabat akrab sejak menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Selain Sjafrie, Prabowo menganugerahkan gelar jenderal kehormatan kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) M. Herindra, mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Agus Sutomo, mantan Menteri Penerangan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, dan mantan Gubernur DKI Letjen (KKO) Ali Sadikin. Dengan begitu, mereka kini bergelar Jenderak Kehormatan.

    Sementara itu, demi mempertebal kekuatan militer di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto meresmikan penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di 6 wilayah. Peresmian tersebut dilangsungkan dalam acara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus 2025.

    Salah satu Kodam Baru yang diresmikan beserta Panglimanya adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai – wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Dipimpin oleh Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Sebelumnya, yang bersangkutan menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Danpussenarmed).

    Lalu, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Dipimpin oleh Mayjen TNI Arief Gajah Mada. Sebelumnya, yang bersangkutan menjabat sebagai Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat (Aspers KSAD).

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pomdam IX/Udayana terus menyelidiki penyebab meninggalnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Meski telah menetapkan empat orang tersangka, pemeriksaan terhadap 16 prajurit TNIK lainnya tetap dilakukan.

    Keempat prajurit yang ditetapkan tersangka sudah ditahan di Subdenpom IX/1-1 Ende. Nantinya, mereka akan diperiksa kembali untuk mengetahui perannya dalam perkara ini. Hal itu seperti disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 10 Agustus 2025:

    Usai menghadiri acara KSTI 2025, Presiden Prabowo sempat ditanya wartawan soal perbatasan perairan Ambalat yang kembali mencuat, setelah Kementerian Luar Negeri Malaysia mengubah nama perairan tersebut menjadi laut sulawesi.

  • Usai Timnas Putri Indonesia Dihajar 0-7 Vietnam, Pelatih: Kondisi Kurang Bagus

    Usai Timnas Putri Indonesia Dihajar 0-7 Vietnam, Pelatih: Kondisi Kurang Bagus

    JAKARTA – Timnas Putri Indonesia kembali menelan kekalahan saat melakoni Matchday kedua Piala AFF Wanita 2025. Menghadapi Vietnam di Lach Tray Stadium, Sabtu, 9 Agustus malam WIB, Indonesia kalah dengan skor 0-7.

    Hasil ini jadi pukulan telak bagi Garuda Pertiwi. Sebab, Indonesia dipastikan gagal lolos dari fase grup ke semifinal Piala AFF Wanita 2025.

    Pelatih interim Garuda Pertiwi, Joko Susilo, mengaku kecewa dengan kekalahan tersebut. Menurutnya, hasil tersebut tak lepas dari kondisi tim yang sedang kurang baik.

    “Secara hasil tentu kami kecewa. Tapi sebetulnya pemain sudah menjalankan instruksi dengan baik di 20 menit awal,” ujar Joko Susilo dalam keterangan yang dikutip Minggu, 10 Agustus.

    “Tapi memang kondisi tim kami sedikit kurang bagus, saya pikir begitu. Sehingga tadi kita banyak kebobolan,” sambungnya.

    Joko Susilo tak menjelaskan secara gamblang kondisi apa yang dimaksudnya. Apakah kebugaran pemain atau minimnya pilihan pemain yang berkali-kali ia utarakan sejak sebelum turnamen.

    Namun, di pertandingan semalam, Garuda Pertiwi memang tak lengkap. Dua pemain yang starter di laga vs Thailand, yakni Shalika Aurelia dan Viny Silfianus, harus absen karena harus kembali ke klub mereka di Malaysia.

    Di sisi lain, Joko juga kembali menyebut bahwa pemain naturalisasi yang hadir tidak dalam kondisi terbaiknya. Menurutnya, beberapa pemain seperti Isa Warps datang mepet dengan turnamen sehingga kekurangan waktu adaptasi dengan tim.

    “Mereka datang tiga hari sebelum pertandingan. Jadi mungkin masih perlu waktu untuk mereka beradaptasi,” tutur Joko Susilo saat ditanya mengapa pemain naturalisasi tidak bisa beradaptasi baik dengan tim.

    Setelah dua kekalahan, Timnas Putri Indonesia masih menyisakan satu laga penutup di fase grup. Pada matchday terakhir, Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja yang pernah dihadapi mereka di final AFF Women’s Cup 2024 lalu.

    Duel kontra Kamboja akan digelar pada Selasa, 12 Agustus di Phu Tho Stadium. Laga dimulai pada pukul 19.30 WIB.

  • Pakar: Pengelolaan bersama jadi solusi sengketa Ambalat

    Pakar: Pengelolaan bersama jadi solusi sengketa Ambalat

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM) I Made Andi Arsana menyebut penyelesaian sengketa batas laut di kawasan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dapat ditempuh melalui pengelolaan bersama di wilayah maritim itu.

    “Idealnya, kedua negara harus berhasil menetapkan batas maritim berupa garis yang permanen. Alternatifnya, bisa juga menjajaki kerja sama di ruang yang tumpang tindih ini berupa pengelolaan bersama. Ini yang sempat diusulkan oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim,” ujar Andi Arsana di Yogyakarta, Minggu.

    Andi menjelaskan, kawasan sengketa berada di Laut Sulawesi sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi International Hydrographic Organization (IHO) S-23, di sebelah timur Pulau Kalimantan.

    Dalam dokumen itu, batas darat Indonesia-Malaysia yang membelah Pulau Sebatik berhenti di tepi pantai dan tidak diteruskan ke laut, sehingga pembagian ruang laut di kawasan itu belum final.

    Awalnya, menurut Andi, Indonesia berpandangan bahwa garis batas darat tersebut semestinya diteruskan ke arah timur pada lintang 4 derajat 10 menit, sehingga semua yang berada di sebelah selatan garis itu menjadi milik Indonesia.

    “Namun, ini hanya keinginan Indonesia, bukan kesepakatan dengan Malaysia,” ujarnya.

    Klaim sepihak Indonesia atas dasar laut di Laut Sulawesi telah dilakukan sejak 1960-an dalam bentuk blok konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak, seperti pada 1966 dan 1970.

    Malaysia juga mengajukan klaim melalui peta baru tahun 1979 yang diprotes Indonesia karena dianggap eksesif.

    Dengan mengabaikan klaim Malaysia, kata dia, Indonesia tetap menetapkan blok-blok lain seperti Sebawang dan Bukat, kemudian pada 1999 menetapkan Blok Ambalat dan pada 2004 Blok Ambalat Timur.

    “Jadi, ini (Ambalat) adalah nama blok dasar laut, bukan nama kawasan laut,” kata Andi.

    Ketegangan antara kedua negara memuncak pada 2005 setelah Malaysia menetapkan blok konsesi ND6 dan ND7 yang lokasinya tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan Ambalat Timur.

    “Bagian dari Blok Ambalat, Ambalat Timur, ND6, dan ND7 ada di dalam tumpang tindih ini,” ujar dia.

    Andi menambahkan, sengketa tersebut juga terkait posisi Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi milik Malaysia.

    “Menurut Indonesia, kedua pulau kecil itu hanya berhak atas laut teritorial 12 mil,” katanya.

    Dengan pandangan itu, ia menilai Indonesia mengusulkan garis batasnya sendiri, sementara Malaysia tetap berpegang pada peta 1979.

    Seperti diberitakan, Pemerintah Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”, layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.

    “Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato’ Seri Mohamad Hasan.

    Menlu Malaysia menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait.

    Selain itu, Menlu menyatakan Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya.

    Hal tersebut, menurutnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” kata Menlu Malaysia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanah Terlantar 2 Tahun Bakal Diambil Negara, Petani Sawit Buka Suara

    Tanah Terlantar 2 Tahun Bakal Diambil Negara, Petani Sawit Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pemerintah terkait pengambilalihan tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun menuai pro dan kontra di masyarakat. Pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Akhmad Indradi mengatakan dirinya mendukung penertiban tanah terlarang sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2021, namun pelaksanaanya harus memenuhi sejumlah syarat agar adil dan bermanfaar bagi masyarakat.

    Akhmad menilai pemerintah harus terlebih dahulu mendorong dan memfasilitasi upaya pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Misalnya bagi area yang terpencil dan kesulitan akses jalan, maka pemerintah harus memfasilitasi pembangunan jalan yang layak.

    “Di Kalimantan khususnya, masyarakat itu tidak mampu mengelola lahan miliknya secara berkelanjutan karena tidak ada akses jalan produksi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan,” ujar Akhmad dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025).

    Banyak masyarakat yang hanya mampu membuka dan menanami satu dua kali saja tanaman padi gunung sampai kesuburannya berkurang, setelah itu dibiarkan terlantar. Padahal lahan itu sangat potensial ditanami tanaman perkebunan/pertanian yang bisa menyejahterakan dalam jangka panjang, misalnya sawit, karet, kakao, pisang dan sayuran.

    Selain akses jalan yang layak, Akhmad menilai pemerintah juga harus membimbing dan memfasilitasi usaha-usaha yang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar, misalnya dengan bantuan bibit, permodalan, pelatihan, dan lainnya.

    Foto: Thomson Reuters Foundation / Michael Taylor
    Seorang petani kelapa sawit (kanan) dan konsultan Wild Asia mendiskusikan ide pertanian berkelanjutan di perkebunan dekat Johor, Malaysia 22 Maret 2018. Yayasan Thomson Reuters / Michael Taylor

    “Pada sisi lain, masyarakat juga harus proaktif dan bersungguh-sungguh mengupayakan pemanfaatan lahannya, misalnya membuat proposal pembangunan jalan dan kegiatan-kegiatan awal sebagai bukti keseriusan dalam mengelola lahan,” ujarnya.

    Kedua, Akhmad menyoroti tingginya biaya sertifikasi tanah. Dirinya menjelaskan di Kalimantan harga tanah per hektare hampir sama dengan biaya pembuatan sertifikat.

    “Harga tanah 8 juta per ha, sedangkan biaya perolehan sertifikat tanah sekitar Rp 6-7 juta per bidang. Kalau pemerintah tidak mampu melanjutkan program PTSL /Prona, ya setidaknya biaya sertifikasi mandiri harus dibuat murah. BPN kan sudah digaji, difasilitasi dan dibiayai negara tapi kok masyarakat bikin sertifikat aja harus bayar mahal, ini kan ironis,” ujarnya.

    Selain itu, mekanisme dan langkah-langkah penertiban itu harus dijalankan sesuai aturan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Jika tidak maka akan terjadi keresahan, kericuhan, konflik sosial dan sikap tidak percaya masyarakat pada pemerintah.

    “Proses sosialisasi juga harus dilakukan dengan benar, berikan waktu yang cukup dan memastikan masyarakat paham aturan tersebut. Jangan asal main pasang plang saja seperti Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan padahal belum dilaksanakan penetapan kawasan hutan sesuai tahapan dalam aturan yang ada,” ujarnya.

    Dirinya pun menilai pengambilan lahan harus memberikan rasa keadilan. Akhmad menilai sudah banyak kasus lahan masyarakat dirampas secara legal lalu diberikan kepada kaum elit /pengusaha besar dengan dalih sudah sesuai aturan atau demi proyek strategis nasional, apalagi dengan cara-cara yang represif.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Malaysia Tolak Nama Blok Ambalat-Pilih Laut Sulawesi, Ini Alasannya

    Malaysia Tolak Nama Blok Ambalat-Pilih Laut Sulawesi, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia menolak penggunaan istilah Blok Ambalat yang umum dipakai Indonesia untuk menyebutkan wilayah terletak di tenggara negara bagian Sabah, Malaysia, dan di timur provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kawasan tersebut selama ini merupakan subjek sengketa kedua negara.

    Penolakan ini memicu riuh sepekan terakhir. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberi respons menyebut “perlu penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak”, seraya merujuk ada itikad baik dari kedua negara.

    Bagaimana kronologinya?

    Semua bermula dari pidato Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan. Dirinya mengatakan Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi, menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menggambarkan wilayah yang disengketakan tersebut.

    Mengutip Malay Mail, pria yang juga dikenal sebagai Tok Mat itu mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Ia menjelaskan bahwa Ambalat adalah istilah yang digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan klaim mereka atas wilayah tersebut.

    “Malaysia menegaskan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional, yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002,” ujarnya dikutip Jumat (8/8/2025).

    “Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” tambahnya di Dewan Rakyat Malaysia.

    Ia pun mengatakan pihaknya akan memastikan kejelasan dan mencegah isu ini dipolitisasi atau dieksploitasi. Terutama sebagai materi kampanye, menjelang pemilihan umum negara bagian.

    Mohamad Hasan mengatakan bahwa kementerian siap memberikan pengarahan kepada Anggota Parlemen dan anggota dewan negara bagian Sabah mengenai masalah ini. Ia menegaskan tak ingin isu ini menyesatkan publik.

    Foto: Perairan Ambalat. (Dok. Bakamla via Detikcom)
    Perairan Ambalat. (Dok. Bakamla via Detikcom)

    “Jika ada permintaan, Kementerian siap mengatur waktu yang tepat untuk pengarahan guna memastikan semua pihak memahami masalah ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, mengutip Channel News Asia (CNA), Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia, terutama di wilayah kaya minyak yang dikenal sebagai Ambalat di Laut Sulawesi. Pernyataan itu disampaikan di tengah proses negosiasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia yang tengah berlangsung dalam forum konsultasi tahunan ke-13 yang digelar 29 Juli lalu.

    “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia,” ujar Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu mengutip pula laman Malay Mail.

    Diketahui pada 27 Juni lalu, Anwar bertemu Prabowo di Jakarta. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meski belum ada kesepakatan final.

    “Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ungkap Anwar.

    Blok ND6 dan ND7 Tidak Berada di Laut Malaysia?

    Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan keterangan yang disampaikan oleh Menlu Malaysia di depan parlemen Malaysia perlu dikoreksi. Hal tersebut terkait istilah yang digunakan untuk klaim atas ND6 dan ND7 oleh Malaysia yang disebut sebagai kedaulatan (sovereignty).

    “Padahal Blok ND6 dan ND7 yang dikalaim Malaysia tidak berada di wilayah laut teritorial Malaysia,” tegasnya.

    “Blok ND6 dan ND7 berada di Landas Kontinen (Continental Shelf) di mana pada wilayah tersebut yang dapat diklaim adalah hak berdaulat (sovereign right),” ujarnya.

    Istilah yang digunakan oleh Menlu Malaysia, menurutnya lagi, semata-mata dalam perspektif Malaysia saja. Karena negara itu, tambahnya, tidak mengakui klaim Landas Kontinen Indonesia di Blok Ambalat maka istilah Ambalat tidak digunakan.

    “Bagi Indonesia, tentunya, karena tidak mengakui klaim Malaysia atas Blok ND6 dan ND7 maka harus konsisten menyebutnya sebagai Blok Ambalat,” jelasnya.

    “Sengketa perbatasan di Landas Kontinen kedua negara karena Blok Ambalat yang diklaim oleh Indonesia dan Blok ND6 dan ND7 yang diklaim oleh Malaysia terdapat irisian. Irisan inilah yang oleh kedua Pemimpin negara disepakati untuk dikerjasamakan (joint development),” ujarnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

    Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ekonomi energi dan pertambangan menyoroti kondisi keseimbangan pasokan gas nasional yang dinilai membutuhkan tambahan volume untuk memenuhi permintaan gas domestik. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni impor Liquefied Natural Gas (LNG) dari Amerika Serikat. 

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, saat ini konsumsi sebagian besar pengguna gas yang berada di wilayah Indonesia bagian barat meningkat, sementara produksi gas di wilayah tersebut menurun. 

    Dalam catatannya, defisit pasokan gas pada wilayah Indonesia bagian barat diproyeksikan meningkat dari sekitar 189 MMSCFD pada 2025 menjadi sekitar 803 MMSCFD pada 2035.

    “Surplus produksi gas di wilayah Indonesia bagian timur belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit di wilayah barat karena terkendala infrastruktur distribusi yang belum cukup tersedia,” kata Komaidi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Kendati demikian, pasokan LNG domestik yang relatif tidak terkendala infrastruktur distribusi telah terikat kontrak ekspor jangka panjang. Tak heran jika belakangan ini pemenuhan kebutuhan LNG domestik dilakukan dengan mengalihkan sebagian kargo ekspor. Namun, dalam pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan terutama dari sisi biaya. 

    “Impor LNG dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pasokan gas domestik tersebut sampai dengan produksi dan infrastruktur gas domestik dapat memenuhi kebutuhan gas pada seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya. 

    Komaidi merujuk pada beberapa data, bahwa harga LNG impor dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia yang diperdagangkan di pasar Asia relatif kompetitif dengan harga LNG domestik. 

    Adapun, rata-rata harga LNG Free on Board (FOB) selama periode 2024 dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia masing-masing sekitar US$7 per MMBTU, US$7 per MMBTU, US$9 per MMBTU, dan US$11 per MMBTU.

    Sementara pada periode 2024 harga LNG dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia sampai pada titik serah di pasar Asia masing-masing sekitar US$10,5 per MMBTU, US$11,5 per MMBTU, US$11,5 per MMBTU, dan US$12,5 per MMBTU. 

    Jika mengacu pada formula harga LNG domestik yang ditetapkan 17,4% x ICP dan rata-rata ICP 2024 sebesar US$78,14 per barel, maka rata-rata harga LNG domestik selama periode 2024 adalah sekitar US$13,59 per MMBTU. 

    Artinya, dari data tersebut, harga LNG impor dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia dapat dikatakan relatif kompetitif dengan harga LNG domestik.

    “Dari empat negara yang potensial menjadi sumber impor LNG tersebut, Amerika Serikat berpotensi dapat memberikan harga LNG yang lebih kompetitif,” jelasnya. 

    Berdasarkan data, rata-rata harga LNG FoB dari Amerika Serikat selama periode Januari – April 2025 adalah sekitar US$7,73 per MMBTU. 

    Biaya pengangkutan sampai ke wilayah Asia termasuk Indonesia diperkirakan antara US$2,09 – US$4,75 per MMBTU, namun tergantung kapasitas LNG yang diangkut dan armada yang digunakan. 

    Dengan menambahkan biaya pengangkutan tersebut, rata-rata harga LNG impor dari Amerika Serikat sampai di wilayah Asia adalah sekitar US$9,82 – US$12,48 per MMBTU. “Harga tersebut relatif kompetitif dengan harga LNG domestik pada periode yang sama yang berada pada kisaran US$12,51 per MMBTU,” katanya.

  • Kisah Pilu TKW Asal Jambi, Juhaidarna Disiksa Majikan di Malaysia hingga Koma: “Tolong, Takut…” Regional 10 Agustus 2025

    Kisah Pilu TKW Asal Jambi, Juhaidarna Disiksa Majikan di Malaysia hingga Koma: “Tolong, Takut…” Regional 10 Agustus 2025

    Kisah Pilu TKW Asal Jambi, Juhaidarna Disiksa Majikan di Malaysia hingga Koma: “Tolong, Takut…”
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com –
    “Ya Allah ya Allah tolong, tolong, takut, takut,” itulah kalimat lirih yang pertama kali diucapkan Juhaidarna alias Ida (47), tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, saat sadar dari koma setelah diduga disiksa majikannya di Malaysia.
    Ida kini hanya bisa terbaring lemah, separuh tubuhnya lumpuh dan sekujur badannya penuh luka dan lebam. Kondisinya sangat memprihatinkan setelah pulang ke Indonesia pada 1 Juni 2025.
    Ida adalah janda dengan dua anak yang memutuskan menjadi TKW sejak 2017, demi mengubah nasib keluarganya.
    Ia sempat kembali ke Indonesia pada 2019, lalu kembali bekerja ke Malaysia pada 2023 setelah dijanjikan merawat lansia seperti pekerjaan sebelumnya.
    Namun, kenyataan berkata lain. “Dia sempat ganti majikan, sampailah ketemu majikannya yang baru,” ujar Cindi, adik sepupu Ida, kepada
    Kompas.com
    , Minggu (10/8/2025).
    Setelah bekerja untuk keluarga kaya di Malaysia, Ida justru mengalami penyiksaan berat secara tidak manusiawi hingga jatuh sakit dan akhirnya koma. Ia dirawat di Hospital Pulau Penang, Malaysia.
    Namun, kondisinya disembunyikan oleh majikan dan pengacara mereka.
    “Kami bilang, supaya kami tidak khawatir, tolonglah difoto kondisi kakak kami, atau video call, tetapi tidak pernah dituruti,” kata Cindi.
    Merasa ada yang janggal, keluarga berinisiatif mencari dana lewat donasi dan akhirnya Cindi bisa menyusul Ida ke Malaysia.
    “Saya sampai tidak kenal, Pak, bahwa yang sejak awal di depan saya itu adalah kakak saya,” ungkapnya, pilu.
    Ida ditemukan dalam keadaan koma, berat badannya tinggal setengah dari kondisi sehat — dari 68 kilogram menjadi kurang dari 35 kilogram.
    Dalam kondisi koma, Cindi membisikkan harapan ke telinga Ida agar kembali pulang ke Indonesia. Mukjizat pun terjadi.
    “Setelah itu dia langsung meneteskan air mata… Kata pertama dia itu, ‘Ya Allah ya Allah tolong, tolong takut, takut’,” kenang Cindi.
    Pengacara majikan sempat menjanjikan akan menanggung semua biaya. Namun, surat yang diberikan justru berisi pengalihan tanggung jawab kepada keluarga Ida.
    “Pas saya terjemahkan, ternyata ucapan terima kasih keluarga, serta bersedia menanggung semua biaya,” jelas Cindi.
    Beruntung, seorang WNI asal Medan yang tinggal di Malaysia bernama Wani Hasibuan membantu Cindi selama proses pemulangan. Pihak KJRI pun memfasilitasi kepulangan Ida tanpa biaya.
    Setelah tiba di Jambi, kondisi Ida masih memprihatinkan. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, lumpuh, dan mengalami komplikasi.
    “Ya sekarang ini penyakitnya itu sudah komplikasi, Pak. Ya, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan, karena mau berobat juga tidak ada biaya,” kata Cindi.
    Beberapa hari lalu, pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kerinci sudah menjenguk Ida dan berjanji akan membantu biaya pengobatan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.