Negara: Malaysia

  • 4 Mobil Riza Chalid Disita Kejagung Lagi, Ada BMW hingga Pajero

    4 Mobil Riza Chalid Disita Kejagung Lagi, Ada BMW hingga Pajero

    Jakarta

    Tim penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita empat mobil milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid. Kini, total ada sembilan kendaraan yang disita penyidik.

    “Penyidik Gedung Bundar baru saja telah melakukan penggeledahan terhadap beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan yang diduga terkait dengan kasus kejahatan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal korupsi tata kelola minyak mentah atas nama tersangka MRC,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

    Anang mengatakan empat mobil itu disita dari pihak yang terafiliasi dengan Riza Chalid. Keempat mobil itu disita penyidik dari hasil penggeledahan di dua rumah daerah Bekasi, Jawa Barat.

    “Barang-barang tersebut diperoleh dari beberapa tempat, ada di sekitar daerah Bekasi,” lanjut Anang.

    Empat mobil yang disita antara lain:

    Diketahui sebelumnya ,Kejagung telah menyita lima unit mobil milik Riza Chalid. Lima unit kendaraan tersebut juga disita dari pihak yang terafiliasi dengan Riza Chalid.

    “Tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Dari hasil penyitaan didapat ada lima unit kendaraan, ada Toyota Alphard, ada MINI Cooper, ada tiga mobil sedan Mercy,” kata Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (5/8) lalu.

    Riza Chalid menjadi salah satu nama teranyar yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Setelah ditetapkan tersangka, Riza tercatat tiga kali mangkir panggilan Kejagung.

    Anang mengatakan dalam panggilan pemeriksaan tersangka yang ketiga pada Senin (4/8), Riza kembali absen tanpa memberikan konfirmasi. Kejagung ini tengah bersiap mengajukan red notice untuk Riza Chalid.

    Sejauh ini Riza Chalid terdeteksi ada di Malaysia. Dia telah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025. Pemerintah lewat Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan juga telah mencabut paspor milik Riza.

    (ond/whn)

  • Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

    Jokowi & SBY Dipastikan Hadir Sidang Tahunan MPR, Megawati Bagaimana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Muzani menyebut bahwa undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 untuk Jokowi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    “Pak Jokowi juga Insyaallah akan hadir. Betul Pak Eddy, Pak Eddy yang menemui Pak Jokowi, dan kami sedang menunggu,” kata Muzani usai menghadiri gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Selain Jokowi, dia menyebut Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah mengonfirmasi bakal hadir pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.

    “Rencananya Pak SBY Insyaallah akan hadir,” ucapnya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, begitu pula konfirmasi kehadiran dari para mantan wakil presiden RI terdahulu.

    Muzani menambahkan bahwa undangan untuk Megawati disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    “Kami sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden dan para istri mantan wakil presiden, InsyaAllah seluruhnya akan hadir,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa dalam gelaran Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, pihaknya mengundang seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden RI, hingga mantan pimpinan MPR RI terdahulu.

    “Dari daftar sementara undangan sudah kami sampaikan semuanya kepada beliau-beliau dan kami sedang menunggu konfirmasi dari para tokoh tersebut untuk bisa datang,” katanya.

    Selain dari dalam negeri, Muzani mengatakan sejumlah pimpinan lembaga negara dari luar negeri juga akan menjadi tamu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, di antaranya para ketua parlemen negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste.

    “Rencananya besok akan datang itu tamu Ketua DPR dari empat negara,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, belum mengonfirmasi kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 kepada Megawati, tapi belum mendapatkan tanggapan.

    “Ibu belum memberikan jawaban ketika undangan disampaikan,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, usai napak tilas pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8).

  • Ketua MPR: Jokowi konfirmasi hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 esok hari

    Ketua MPR: Jokowi konfirmasi hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 esok hari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengkonfirmasi akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat (15/8) esok hari.

    Muzani menyebut bahwa undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 untuk Jokowi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    “Pak Jokowi juga Insyaallah akan hadir. Betul Pak Eddy, Pak Eddy yang menemui Pak Jokowi, dan kami sedang menunggu,” kata Muzani usai menghadiri gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain Jokowi, dia menyebut Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah mengkonfirmasi bakal menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.

    “Rencananya Pak SBY Insyaallah akan hadir,” ucapnya.

    Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, begitu pula konfirmasi kehadiran dari para mantan wakil presiden RI terdahulu.

    Muzani menambahkan bahwa undangan untuk Megawati disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    “Kami sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden dan para istri mantan wakil presiden, InsyaAllah seluruhnya akan hadir,” tuturnya.

    Dia mengatakan bahwa dalam gelaran Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, pihaknya mengundang seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden RI, hingga mantan pimpinan MPR RI terdahulu.

    “Dari daftar sementara undangan sudah kami sampaikan semuanya kepada beliau-beliau dan kami sedang menunggu konfirmasi dari para tokoh tersebut untuk bisa datang,” katanya.

    Selain dari dalam negeri, Muzani mengatakan sejumlah pimpinan lembaga negara dari luar negeri juga akan menjadi tamu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, di antaranya para ketua parlemen negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste.

    “Rencananya besok akan datang itu tamu Ketua DPR dari empat negara,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, belum mengonfirmasi kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat, 15 Agustus 2025.

    Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 kepada Megawati, namun belum mendapatkan tanggapan.

    “Ibu belum memberikan jawaban ketika undangan disampaikan,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, usai napak tilas pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam kawal Kopdes Merah Putih di Padang

    Kemenko Polkam kawal Kopdes Merah Putih di Padang

    Padang (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turut serta mengawal implementasi atau pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terrnasuk Kopdes Merah Putih di Padang.

    “Hari ini kami mengecek program-program yang sedang dijalankan pemerintah di Kota Padang, yang salah satunya Kopdes Merah Putih,” kata Asisten Deputi Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Irwansyah di Padang, Kamis.

    Hal tersebut disampaikan Brigjen Polisi Irwansyah saat mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Balai Gadang, Kota Padang yang fokus pada budidaya lebah madu kelulut atau yang juga dikenal madu galo-galo.

    Brigjen Irwansyah mengatakan peninjauan Kopdes Merah Putih di Kota Padang merupakan bagian dari upaya bersama kementerian dan lembaga untuk mengawal program-program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah dan lain sebagainya.

    “Selain mengecek langsung implementasi program ini, kami juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat yang mengelola Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

    Nantinya, kata dia, berbagai masukan dari masyarakat dalam hal ini pengurus Kopdes Merah Putih Balai Gadang akan dilaporkan kepada pimpinan untuk dicarikan solusinya.

    Dalam peninjauannya, Irwansyah mengatakan Kopdes Merah Putih Balai Gadang berpotensi besar mengembangkan usaha madu lebah galo-galo. Selain untuk kebutuhan dalam negeri, bisnis koperasi itu juga berpeluang besar jadi komoditas ekspor.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Balai Gadang, Kota Padang, Adya Jhonson Candra mengatakan dalam sebulan pihaknya bisa menghasilkan madu galo-galo hingga 50 kilogram.

    “Kalau cuaca lagi bagus, produksi kami bisa mencapai 50 kilogram,” kata dia.

    Selain memenuhi permintaan dalam provinsi, Kopdes Balai Gadang juga melayani permintaan dari negara tetangga seperti Malaysia. Satu kilogram madu kelulut dijual dengan harga Rp500 ribu.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

    Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Penindakan gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan TNI Angkatan Laut menggagalkan pemasukan ratusan balpres pakaian dan tas bekas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nilai perkiraannya mencapai Rp1,51 miliar.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyatakan keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama erat yang sudah terjalin lama antara Bea Cukai dan TNI AL, baik dalam patroli laut bersama maupun pengawasan di pelabuhan dan darat.

    “Kita gencar menangani barang ilegal yang bisa merusak industri dalam negeri. Industri tekstil, misalnya, sedang mengalami keterpurukan sehingga langkah tegas ini sangat penting,” ujarnya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

    Dia menjelaskan ratusan balpres pakaian dan tas bekas ilegal itu diduga berasal dari Malaysia. Menurutnya, selama ini barang penyeludupan memang kerap berasal dari negara-negara tetangga.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menambahkan bahwa operasi dilakukan pada 9–12 Agustus 2025 di tiga titik strategis: lokasi pembongkaran Kadut Domestik 212, area pemindaian Terminal 3, dan TPS CDC Banda Pelabuhan Tanjung Priok.

    Penindakan melibatkan unsur Bea Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Interdiksi Narkotika, Markas Besar TNI AL, dan Koarmada I.

    Dari operasi tersebut, tim mengamankan 747 bal pakaian dan aksesori bekas, serta 8 bal tas bekas. Nirwala menjelaskan barang-barang tersebut melanggar UU No.17/2006 tentang Kepabeanan dan dilarang impor berdasarkan Permendag No.18/2021 jo. Permendag No.40/2022.

    “Balpres berisiko membawa penyakit, merusak citra bangsa, mengganggu industri tekstil, dan menggerus pasar produk lokal,” katanya pada kesempatan yang sama..

    Menurutnya, kasus ini menambah panjang daftar penindakan balpres ilegal. Sepanjang 2024–2025, sambung Nirwala, Bea Cukai mencatat 2.584 kasus dengan total 12.808 koli barang bukti senilai Rp49,44 miliar.

    Sejumlah kasus menonjol terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar; Pelabuhan Panglima Ular, Pangkalan Bun; Tol Cikampek; Jalan Raya Pamanukan Subang; Dumai; hingga Pontianak; dengan modus umum tanpa dokumen pabean atau barang eks impor.

    Nirwala mengakui bahwa balpres masih menjadi salah satu komoditas yang paling sering diselundupkan, sehingga pengawasan akan terus diprioritaskan. Dia meyakini sinergi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan penindakan.

    “Kami akan terus memperketat patroli laut, pengawasan terminal peti kemas, dan memanfaatkan teknologi pemindaian untuk menegakkan hukum secara konsisten,” katanya.

  • AI Raksasa China Ant Group Masuk Indonesia, Incar Sektor Keuangan

    AI Raksasa China Ant Group Masuk Indonesia, Incar Sektor Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Anak Usaha Ant Group China, Ant Digital Technologies, memperluas pasar ke Asia Tenggara. Perusahaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai titik awal ekspansi di kawasan.

    Head of International Product and Technology Department Ant Digital Technologies sekaligus Chief Technology Officer ZOLOZ, William Yao, mengatakan, Ant Digital Technologies berkomitmen merevolusi lanskap digital melalui solusi AI perusahaan. 

    “Kami terus berinvestasi dalam pengembangan solusi yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui kebutuhan pelanggan dan mitra kami yang terus berkembang. Kami ingin memastikan perjalanan menuju inovasi yang aman, lancar, dan cerdas,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).

    Adapun, sejumlah produk yang ditawarkan di antaranya Zolos. Yakni identitas digital dan keamanan berbasis AI yang digunakan oleh institusi keuangan papan atas seperti Bank Mandiri di Indonesia, GCash di Filipina, dan TnGD di Malaysia. 

    Solusi electronic Know Your Customer (e-KYC) dari ZOLOZ diklaim telah melayani lebih dari 100 juta pengguna di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

    Solusi berikutnya adalah RealDoc, mesin kecerdasan dokumen berbasis AI yang menawarkan rangkaian fungsi komprehensif, mulai dari penyusunan konten dan ekstraksi data, hingga deteksi pemalsuan dan aplikasi sesuai skenario. 

    RealDoc disebut ,ampu memproses berbagai jenis dokumen, dari paspor hingga kontrak tidak terstruktur, serta dilengkapi dengan kemampuan pemahaman multibahasa, pemrosesan presisi, serta autentikasi tingkat lanjut. 

    Melalui alur kerja otomatis dan wawasan dari AI Agent, RealDoc memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas biaya dalam operasional perusahaan.

    Produk lainnya yaitu VideoVerify yang dirancang untuk onboarding, pinjaman, asuransi, dan pengendalian risiko. VideoVerify menyederhanakan proses verifikasi identitas dan KYC. 

    Didukung oleh model Multimodal Live, kerangka ini memungkinkan interaksi agen yang realistis dan multi-langkah secara instan dengan menggabungkan elemen video, audio, avatar digital, gambar, dan teks. 

    Pendekatan ini memungkinkan verifikasi identitas dan niat pengguna secara presisi, menghadirkan tingkat keamanan yang lebih tinggi, fleksibilitas, serta pengalaman pengguna yang lebih baik.

  • Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Prabowo Geram, Minta Pengusaha yang Mengoplos Beras Ditindak Tegas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan yang dijual tak sesuai standar mutu dan kualitas.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Kepala Negara RI tanpa pandang bulu akan menindak tegas tersangka kasus pengoplosan beras.

    “[Sikap Presiden Prabowo terkait kasus beras oplosan] ditindak tegas yang bersalah,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Sayangnya, saat ditanya lebih jauh akan seperti apa bentuk penindakan tersebut, Amran hanya menyampaikan bahwa hal itu sudah masuk wewenang aparat penegak hukum (APH).

    “Tindak tegas! itu nanti penegak hukum yang berwenang,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Kementan mengungkap terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET), hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Adapun, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus menertibkan para pengusaha beras nakal yang telah merugikan ekonomi dan masyarakat hingga Rp100 triliun setiap tahun.

    Dia meminta agar Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang menjual beras oplosan premium.

    “Nakal. Beras, beras biasa ganti aja stempel [menjadi beras] premium. Tapi ini [beras oplosan] terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan,” kata Prabowo dalam pidato saat meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).

    Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo dari Kementan, pihaknya telah menindak pengusaha beras yang menjual beras oplosan. Sayangnya, fenomena pengoplosan ini masih terus muncul.

    Dia juga menyoroti kasus penyunatan volume Minyakita yang dijual tak sesuai takaran.

    “Sama dengan minyak goreng ya. Botol dikurangi 10%, 20%. Besar loh! 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ujarnya.

    Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini dapat dengan mudah melacak anomali komoditas pangan. Pemerintah juga memiliki laboratorium untuk memeriksa mutu beras dan pangan lainnya yang tersebar di berbagai daerah, termasuk bantuan kecerdasan buatan.

    “Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” pungkasnya.

  • Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    (Dari kiri ke kanan) Tokoh nasional Guruh Soekarnoputra, Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan, Katharine Grace Fadli Zon, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk \”Kebaya Bercerita\” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. ANTARA/HO-Kowani

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk “Kebaya Bercerita” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

    “Acara ini menjadi wadah penghormatan kepada para Ibu Kepala Negara dan Ibu Negara RI dari masa ke masa, yang telah mengangkat kebaya sebagai ikon pelestarian budaya dan duta Indonesia di panggung dunia. Kebaya adalah jati diri bangsa yang harus dijaga lintas generasi,” kata Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon selaku pengusung kebaya ke UNESCO menegaskan bahwa kebaya telah resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada sesi ke-19 Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Asuncion, Paraguay, pada 4 Desember 2024.

    “Pengakuan ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan empat negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kebaya menjadi simbol persatuan dan identitas budaya kawasan, mencerminkan perpaduan budaya yang unik,” kata Menbud Fadli Zon.

    Fadli Zon berharap penetapan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebaya, serta memperkuat kerja sama regional dalam perlindungan warisan budaya takbenda.

    Penganugerahan Ikon Pelestari Kebaya diberikan kepada tujuh tokoh perempuan Indonesia, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, almh Fatmawati Soekarno, almh Tien Soeharto, almh Ainun Habibie, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, almh Ani Yudhoyono, dan Iriana Joko Widodo.

     

    Penghargaan diserahkan langsung oleh istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, didampingi Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan Katharine Grace Fadli Zon. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, sekaligus penginisiasi acara, yang mengenang almarhumah Tien Soeharto sebagai pelestari dan ikon kebaya Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Dari Port Klang Malaysia ke Gagal Total: Kronologi Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Terbesar – Page 3

    Dari Port Klang Malaysia ke Gagal Total: Kronologi Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Terbesar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, Bea Cukai bersama unsur gabungan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ribuan koli barang ilegal di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

    Operasi ini menjadi bukti nyata efektivitas pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan dalam memperkuat pengawasan perbatasan dan jalur laut rawan penyelundupan.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi erat antarinstansi.

    “Pencegahan penyelundupan ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bea Cukai, BIN, BAIS, TNI, dan Polri berjalan efektif. Satgas Pemberantasan Penyelundupan menjadi payung koordinasi yang memperkuat langkah bersama dalam melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan ekonomi negara,” ujarnya.

    Kronologi Penindakan

    Penggagalan penyelundupan yang disebut terbesar ini berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh Bea Cukai akan adanya penyelundupan barang impor ilegal melalui jalur laut di wilayah Jambi. Menindaklanjuti informasi tersebut, Bea Cukai melakukan pendalaman informasi bersama tim gabungan BIN, BAIS, TNI dan Polri sejak awal bulan Agustus 2025.

    Pada Minggu (10/8/2025), tim gabungan mendapati dua kapal kayu asal Port Klang, Malaysia, yang bersandar di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

    Kapal pertama, KLM. Airlangga (GT 168), melaporkan membawa berbagai barang seperti fishing equipment, penyemprot insektisida, dan barang lainnya. Kapal kedua, KLM. Arya Dwipa Arama (GT 469), melaporkan muatan seperti PVC wallpaper, filling cabinet, dan barang lainnya. Tim gabungan pun segera menuju lokasi sandar kapal dan melakukan pengawasan bongkar barang.

     

  • BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggenjot pemanfaatan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tanpa pindai (tap) untuk transportasi umum dan uji coba QRIS lintas negara di Jepang.

    “Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di sela peluncuran QRIS tap transportasi umum di Denpasar, Bali, Kamis.

    Ia menjelaskan, transaksi QRIS lintas negara Jepang rencananya akan diluncurkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta bertepatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

    Dia menambahkan, untuk transaksi QRIS di Jepang saat ini baru untuk transaksi warga negara Indonesia (WNI) di negeri sakura itu atau outbound.

    Sedangkan untuk transaksi warga Jepang di Indonesia (inbound) masih terus dilakukan proses finalisasi.

    “Untuk inbound itu masih belum, masih terus diproses, tergantung dengan bank sentral Jepang,” ucapnya.

    Sebelumnya, lanjut dia, bank milik pemerintah daerah di Bali itu menjadi satu-satunya lembaga jasa keuangan untuk level BPD di tanah air yang sudah melaksanakan QRIS lintas negara yakni di Malaysia, Singapura dan Thailand baik untuk outbound dan inbound.

    Sejauh ini, imbuh dia, transaksi digital di tiga negara di Asia Tenggara itu berjalan lancar dan belum menghadapi kendala berarti.

    “Semua lancar dari sisi kecepatan, rekonsiliasi,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Bali per Mei 2025 nominal transaksi QRIS lintas negara di Pulau Dewata diperkirakan tumbuh sebesar 41 persen dibandingkan April 2025.

    Sedangkan secara bulanan volume transaksi juga tumbuh sebesar 32 persen pada Mei 2025.

    BI Bali mencatat nominal transaksi QRIS lintas negara di Bali pada Mei 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar dan volume transaksi pada bulan yang sama diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu transaksi.

    Baik nominal dan volume transaksi itu didominasi oleh negara Malaysia.

    Kehadiran QRIS lintas negara itu diharapkan mendongkrak perdagangan dan sektor pariwisata khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Selain itu, untuk memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.