Negara: Lithuania

  • Hadapi Beruang, Gubernur Jepang Minta Bantuan Militer

    Hadapi Beruang, Gubernur Jepang Minta Bantuan Militer

    Anda sedang membaca sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir yang telah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

    Berita dari Jepang menjadi pembuka edisi Selasa, 28 Oktober 2025.

    Jepang meminta militer membasmi beruang

    Gubernur Akita, Kenta Suzuki, melalui media sosial membahas rencananya, yang menurutnya akan mencakup permintaan bantuan militer untuk menangani beruang paling cepat Selasa (28/10), waktu setempat.

    “Kelelahan kami di lapangan sudah mencapai batasnya,” kata Suzuki dalam unggahan Instagram-nya.

    Statistik pemerintah menunjukkan bahwa setidaknya sembilan orang telah tewas akibat serangan beruang di Jepang sejak April tahun ini, yang menjadikannya sebuah rekor tahunan, sementara puluhan korban luka telah dilaporkan seantero negeri.

    Dalam seminggu terakhir, media Jepang telah melaporkan sejumlah serangan beruang, termasuk orang-orang yang berolahraga di daerah perkotaan Prefektur Akita, sebuah wilayah pegunungan di utara.

    Ada sekitar 8.000 penampakan beruang di Akita tahun ini, meningkat sekitar enam kali lipat dibandingkan tahun lalu.

    Badai Melissa menerjang Jamaika dan Haiti

    Badai Melissa, badai yang menurut badai nasional AS masuk ke kategori lima, mulai menerpa Jamaika.

    Dengan demikian, badai yang membawa angin berkecepatan hingga 265 kilometer per jam itu menjadi badai terkuat yang menghantam pulau itu sejak pencatatan badai dimulai pada tahun 1851.

    Badai tersebut diperkirakan akan bergerak mendekati atau melewati Jamaika sebagai badai besar pada Selasa (28/10) hari ini pagi waktu setempat, kemudian mencapai Kuba, dan bergerak melintasi Bahama tenggara pada Rabu besok.

    Badai Melissa diperkirakan akan menyebabkan “kerusakan infrastruktur yang luas, pemadaman listrik dan saluran komunikasi yang berkepanjangan, menyebabkan komunitas yang terisolasi.”

    Lithuania akan tembak jatuh balon udara Belarus

    Lithuania telah menyusun rencana untuk menutup perbatasannya dengan Belarus tanpa batas waktu, setelah bandara ibu kota berulang kali terganggu oleh dugaan penampakan balon yang membawa rokok selundupan.

    Gangguan yang berulang telah menyebabkan perdana menteri Lithuania bersumpah akan menembak jatuh balon-balon itu, menuduh tetangganya yang didukung Rusia itu telah menjadi bagian dari kampanye “perang hibrida” melawan NATO.

    Komisi Keamanan Nasional Lithuania juga telah bertemu kemarin setelah penampakan balon udara tersebut mempengaruhi lalu lintas udara di Bandara Vilnius selama tiga malam terakhir, yang menyebabkan pembatalan, pengalihan, dan penundaan.

    Akhir pekan lalu, bandara Kaunas, yang lebih jauh dari perbatasan Belarus, juga terdampak.

    Katy Perry dan Justin Trudeau resmi pacaran?

    Spekulasi ini menguat setelah Katy Perry dan mantan perdana menteri Kanada Justin Trudeau tampil bersama di depan umum di Paris pada hari ulang tahun penyanyi pop tersebut.

    Menurut rekaman yang dipublikasikan oleh media selebritas Amerika TMZ, Perry dan Trudeau terlihat meninggalkan Le Crazy Horse Cabaret Club pada Sabtu malam sambil bergandengan tangan, indikasi kuat yang mengonfirmasi bahwa mereka sedang menjalin hubungan.

    Pasangan ini telah terlihat bersama dalam beberapa kesempatan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk saat makan siang dan di atas kapal pesiar.

    Keduanya baru-baru ini berpisah dari mantan pasangan mereka.

    Perry menceraikan aktor Orlando Bloom pada bulan Juli, sementara Trudeau yang mengundurkan diri sebagai perdana menteri Kanada pada bulan Januari, telah berpisah dari istrinya, Sophie Gregoire Trudeau, pada bulan Agustus 2023.

  • Lewat Fitur Pay by Card, Tranfer ke Luar Negeri Makin Praktis & Aman

    Lewat Fitur Pay by Card, Tranfer ke Luar Negeri Makin Praktis & Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia Transaksi pembayaran lintas negara makin banyak dilakukan baik dari mahasiswa, hingga pelaku usaha. Namun sayangnya metode pembayaran tradisional sering kali terasa rumit: biaya tinggi, waktu proses lama, hingga keterbatasan metode pembayaran.

    Padahal, kini ada cara yang jauh lebih efisien, salah satunya melalui fitur Pay by Card dari Transfez. Lewat Transfez pengguna bisa melakukan pembayaran atau pengiriman uang ke luar negeri menggunakan kartu kredit, cepat, aman, dan transparan.

    Selain itu, Transfez juga telah memperluas jangkauannya dengan lima koridor baru meliputi Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines.

    Dengan ekspansi ini, Transfez semakin memperkuat posisinya sebagai solusi bayar tagihan ke luar negeri yang modern dan fleksibel. Gunakan kode voucher FREETRY100 atau klik DISINI untuk menggunakan layanan Transfez dan nikmati gratis biaya untuk transaksi pertama Anda.

    Kenapa Butuh Solusi Bayar Tagihan ke Luar Negeri yang Lebih Baik? Kebutuhan pembayaran internasional tidak lagi terbatas pada perusahaan besar. Saat ini, mahasiswa, pekerja lepas, hingga pemilik bisnis kecil juga sering harus membayar tagihan lintas negara, seperti:

    Biaya kuliah dan asrama di universitas luar negeri,

    Pembayaran vendor atau freelancer global,

    Langganan software seperti Canva, Zoom, Adobe, atau Microsoft 365,

    Tagihan proyek lintas negara,

    Hingga pengiriman uang untuk keluarga atau partner kerja di luar negeri.

    Masalahnya, metode konvensional seperti transfer bank internasional (SWIFT) sering kali memakan waktu berhari-hari dan memunculkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Di sinilah Transfez hadir sebagai alternatif cerdas, menghadirkan solusi pembayaran global yang mudah diakses siapa pun.

    Apalagi, Pay by Card dari Transfez memberikan keleluasaan untuk membayar tagihan ke luar negeri menggunakan kartu kredit pribadi atau perusahaan. Artinya, Anda tidak perlu menunggu saldo tersedia di rekening atau melakukan konversi mata uang manual, cukup gunakan limit kartu kredit Anda, dan Transfez akan mengurus seluruh prosesnya.

    Fitur ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan:

    Pembayaran biaya pendidikan luar negeri,

    Bayar vendor bisnis internasional,

    Langganan software atau aplikasi global,

    Dan berbagai transaksi remitansi personal lainnya.

    Kini, dengan tambahan lima negara tujuan baru (Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines), Transfez Pay by Card semakin memperluas fleksibilitas penggunanya.

    Sebelumnya, Pay by Card memungkinkan pembayaran ke banyak negara, diantaranya:

    Thailand

    Malaysia

    India

    Hong Kong

    Singapura

    Jepang

    Inggris

    Jerman

    Belanda

    Korea Selatan

    Cina (AliPay)

    Prancis

    Belgia

    Italia

    Foto: Transfez

    Pay by Card dari Transfez memiliki sejumlah kelebihan, seperti:

    1. Praktis dan Serbaguna

    Bayar tagihan kuliah, langganan software, hingga vendor luar negeri, semua bisa dilakukan dalam satu platform tanpa ribet. Transfez memudahkan pengguna untuk mengatur seluruh pembayaran lintas negara dari satu dashboard, tanpa perlu keluar rumah atau berganti aplikasi.

     

    2. Gunakan Limit Kartu Kredit untuk Transaksi Global

    Tidak perlu khawatir kekurangan saldo di rekening. Dengan Pay by Card, Anda bisa memanfaatkan limit kartu kredit untuk membayar tagihan besar di luar negeri tanpa mengganggu cash flow pribadi maupun bisnis. Ini sangat membantu bagi perusahaan atau individu yang perlu melakukan pembayaran mendadak tanpa menunggu arus kas masuk.

     

    3. Proses Cepat dan Transparan

    Transaksi lewat Pay by Card Transfez biasanya hanya memerlukan waktu satu hari kerja, jauh lebih cepat dibanding transfer bank konvensional. Selain itu, semua biaya ditampilkan secara transparan sebelum Anda menyelesaikan transaksi, tanpa biaya tersembunyi atau kurs tidak jelas.

     

    4. Aman dan Terverifikasi

    Transfez beroperasi di bawah izin resmi dan pengawasan Bank Indonesia, dengan sistem keamanan berlapis. Seluruh data transaksi dan informasi kartu kredit pengguna dilindungi dengan enkripsi tingkat tinggi.

     

    5. Dapatkan Poin Rewards dari Setiap Transaksi

    Setiap kali Anda menggunakan Pay by Card, Anda akan mendapatkan poin reward yang bisa ditukar dengan berbagai voucher digital. Jadi, selain mempermudah transaksi global, Anda juga bisa menikmati keuntungan tambahan dari setiap pembayaran.

    Lalu siapa yang paling cocok menggunakan fitur ini?

    Untuk Mahasiswa Luar Negeri : Bayar uang kuliah atau biaya tempat tinggal di universitas luar negeri seperti di Australia, Canada, atau Lithuania kini bisa dilakukan dengan mudah lewat kartu kredit.

    Untuk Pebisnis dan Profesional: Punya klien atau vendor di Pakistan atau Filipina? Transfez mempermudah Anda membayar invoice internasional tanpa perlu repot membuka rekening luar negeri.

    Untuk Freelancer dan Kreator Digital: Gunakan kartu kredit Anda untuk berlangganan layanan global seperti domain, hosting, software desain, dan platform digital lainnya. Semua transaksi dilakukan cepat, aman, dan langsung dikonversi dengan kurs kompetitif.

    Nah untuk diketahui, berbeda dengan layanan remitansi biasa, Transfez Pay by Card tidak hanya berfokus pada pengiriman uang antar negara, tetapi juga memberikan kemudahan dalam pembayaran invoice internasional dan tagihan global.

    Dengan integrasi yang solid, sistem keamanan bersertifikat, dan transparansi biaya, Transfez menjadi pilihan terbaik untuk individu maupun bisnis yang sering bertransaksi lintas negara. Fitur ini juga menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan cara cepat, aman, dan efisien untuk mengelola pembayaran global, semua dari satu aplikasi.

    Mengirim uang atau membayar tagihan ke luar negeri kini tidak lagi rumit. Dengan Pay by Card Transfez, Anda bisa menyelesaikan pembayaran internasional hanya dengan beberapa klik, tanpa perlu khawatir tentang kurs, biaya tersembunyi, atau proses panjang. Baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun bisnis, Transfez adalah solusi bayar tagihan ke luar negeri yang cepat, transparan, dan aman.

    Gunakan Pay by Card sekarang dan nikmati kemudahan transaksi ke Australia, Canada, Lithuania, Pakistan, dan Philippines langsung dari kartu kredit Anda!

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mencurigakan, Jet Mata-mata AS Seliweran di Sekitar Rusia

    Mencurigakan, Jet Mata-mata AS Seliweran di Sekitar Rusia

    Jakarta

    Sebuah jet Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) yang dirancang untuk mengumpulkan intelijen pada sistem radar musuh terlihat berputar-putar di atas Rusia. Peristiwa ini dianggap mencurigakan karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di antara dengan AS dengan Rusia, dan kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia III.

    Data pelacakan penerbangan menunjukkan RC-135U ‘Combat Sent’ lepas landas dari Inggris pada Selasa (7/10) pagi, terbang di atas negara-negara Baltik dan berputar di sekitar Kaliningrad, daerah kantong Rusia antara Polandia dan Lithuania, sebelum kembali ke Inggris.

    Jet Amerika berangkat dari Mildenhall, pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Suffolk, pukul 2:32 pagi ET dan mendarat pukul 9:36 pagi. Misi tersebut dilakukan sehari setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz menuduh Rusia melancarkan ‘perang hibrida’ terhadap Jerman.

    Merz menuding Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas serangan pesawat pengintai tak berawak yang mengganggu Bandara Munich dan menyebabkan lebih dari 10 ribu penumpang terlantar.

    Penerbangan dibatalkan selama Hari Persatuan Jerman, berbarengan dengan saat Munich bersiap untuk akhir pekan terakhir Oktoberfest, yang menarik lebih dari enam juta pengunjung setiap tahunnya.

    “Dia melancarkan perang informasi melawan kita. Dia melancarkan perang militer melawan Ukraina, dan perang ini ditujukan kepada kita semua,” ujar Merz seperti dikutip dari Daily Mail.

    Serangan ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian dugaan penerbangan pesawat tak berawak melintasi wilayah udara Uni Eropa dan NATO.

    Angkatan Udara AS menggambarkan pesawat mata-mata tersebut menyediakan informasi pengintaian elektronik strategis kepada presiden, Menteri Perang dan pimpinan Departemen Pertahanan.

    “Menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara militer asing, Combat Sent mengumpulkan dan memeriksa setiap sistem secara teliti, menyediakan analisis strategis bagi para prajurit,” demikian keterangan tentang pesawat tersebut.

    Semua pesawat tempur RC-135U dilengkapi untuk pengisian bahan bakar di udara, yang secara efektif memberikan jangkauan tak terbatas, dan membawa sistem komunikasi dan navigasi canggih.

    Yang termasuk di dalamnya adalah radio frekuensi tinggi, sangat tinggi, dan ultra tinggi, radar navigasi darat, unit Doppler, dan sistem inersia yang menggabungkan titik-titik langit dengan GPS.

    Pesawat tersebut mudah dikenali dari susunan antena khasnya di bagian dagu dan ujung sayap, fairing pipi yang besar, serta ekor yang memanjang. Awak kapal biasanya terdiri dari dua pilot, seorang navigator, dua teknisi sistem udara, setidaknya 10 perwira perang elektronik yang dikenal sebagai ‘Ravens,’ dan spesialis teknis tambahan.

    Pesawat tersebut merekam dan menganalisis emisi elektronik dari radar dan sistem komunikasi asing, yang memungkinkan analis untuk mengidentifikasi dan memetakan kemampuan musuh serta mengembangkan tindakan balasan.

    Meskipun alasan misi hari Selasa (7/10) tidak diketahui, FlightRadar24 juga melihat pesawat yang sama, dengan tanda panggilan JAKE37, lepas landas dari bandara yang sama di Inggris dan mengitari Kaliningrad pada 2 Oktober, hari yang sama ketika drone muncul di Jerman.

    Bandara Munich, salah satu bandara terbesar di Jerman, terpaksa membatalkan penerbangan pada Kamis (2/10_ dan Jumat (3/10) malam pekan lalu, sebelum dibuka kembali mulai pukul 7.00 waktu setempat (1 pagi EST) pada Sabtu (4/10) minggu lalu .

    Gangguan tersebut, yang mengakibatkan 46 keberangkatan dari bandara dibatalkan atau ditunda, terjadi saat negara itu merayakan Hari Persatuan Jerman. Munich juga bersiap untuk akhir pekan terakhir acara tahunan Oktoberfest.

    Serangan itu merupakan yang terbaru dalam serangkaian penerbangan pesawat tak berawak yang mencurigakan di wilayah udara Uni Eropa dan negara-negara anggota NATO. Bandara di Denmark, Norwegia, dan Polandia baru-baru ini menangguhkan penerbangan karena adanya pesawat tak berawak tak dikenal, sementara Rumania dan Estonia menuding Rusia sebagai dalangnya. Namun, Rusia menepis tuduhan tersebut.

    Juru bicara Rusia Dmitry Peskov mengatakan tudingan tersebut tak berdasar. “Banyak politisi di Eropa kini cenderung menyalahkan Rusia tanpa dasar dan tanpa pandang bulu atas segala hal. Begitulah cara kami memandang pernyataan-pernyataan ini,” sebutnya.

    “Seluruh cerita tentang pesawat tak berawak ini aneh, paling tidak, tetapi Rusia tidak bisa disalahkan tanpa bukti,” tegasnya.

    (rns/rns)

  • NATO “Terpecah” di Persimpangan Perang Lawan Rusia, PBB Sidang Darurat

    NATO “Terpecah” di Persimpangan Perang Lawan Rusia, PBB Sidang Darurat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat pada Jumat (12/9/2025) waktu setempat atas permintaan Polandia, menyusul serangan pesawat nirawak atau drone Rusia yang masuk ke wilayahnya. Insiden ini memicu kegelisahan baru di Eropa sekaligus menguji soliditas NATO.

    Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski menegaskan serangan tersebut tidak mungkin merupakan “kesalahan” seperti yang disebut Presiden AS Donald Trump.

    “Sembilan belas pelanggaran wilayah udara kami, beberapa lusin drone teridentifikasi, beberapa ditembak jatuh, dan berlangsung selama tujuh jam. Jadi kami tidak bisa mengatakan itu kecelakaan,” ujarnya kepada media lokal, seperti dikutip The Guardian.

    Serpihan drone ditemukan hingga 300 mil ke dalam wilayah Polandia, yang merupakan anggota NATO, menandai pertama kalinya aliansi itu secara langsung menghadapi pesawat nirawak Rusia. Sikorski bersama menteri luar negeri Ukraina dan Lithuania menyebut serangan ini sebagai “provokasi yang disengaja dan terkoordinasi”.

    Meski begitu, Panglima Tertinggi NATO untuk Eropa, Alexus Grynkewich, menilai belum jelas apakah serangan itu dilakukan dengan sengaja.

    “Kami belum tahu apakah ini tindakan disengaja atau tidak,” katanya dalam pengarahan, seraya menambahkan klaim Polandia soal jumlah drone masih perlu diverifikasi.

    Beberapa negara Eropa langsung memanggil duta besar Rusia. Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menegaskan, “Pelanggaran Rusia tidak dapat diterima dan merupakan ancaman bagi keamanan Eropa.”

    Kanselir Jerman bahkan berjanji meningkatkan dukungan militer, termasuk menggandakan jumlah jet tempur dalam misi pengawasan NATO di timur Eropa.

    Namun, Trump sejauh ini menunjukkan sikap ambigu. Ia hanya menulis di media sosial, “Ada apa dengan Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia dengan drone? Ayo kita mulai!” tanpa mengutuk serangan tersebut.

    Duta Besar AS untuk NATO, Matthew Whitaker, memberi sinyal berbeda dengan menyatakan dukungan penuh. “Kami akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO,” tulisnya di X.

    Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan bahwa serangan tersebut menempatkan negaranya pada risiko perang terbesar sejak Perang Dunia II.

    “Polandia lebih dekat ke konflik militer dibandingkan kapan pun sejak 1945,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, Warsawa menutup wilayah udara timur untuk penerbangan sipil hingga 9 Desember. Polandia juga mempercepat modernisasi militer, termasuk menanti pengiriman jet tempur F-35 dari AS pada tahun depan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ECB Tahan Suku Bunga, Pasar Nilai Siklus Pelonggaran Moneter Berakhir

    ECB Tahan Suku Bunga, Pasar Nilai Siklus Pelonggaran Moneter Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) kembali menahan suku bunga acuan pada pertemuan Kamis (11/9/2025) waktu setempat seiring dengan tekanan inflasi yang terkendali dan meredanya risiko ekonomi. Investor pun menyimpulkan peluang pemangkasan tambahan sudah tertutup.

    ECB mempertahankan suku bunga deposito di level 2%, sesuai dengan perkiraan seluruh analis yang disurvei Bloomberg. Bank sentral juga tidak memberikan panduan langkah lanjutan, menegaskan keputusan akan tetap berbasis pada data tiap pertemuan.

    “Inflasi berada di posisi yang kami inginkan,” ujar Presiden ECB Christine Lagarde dikutip dari Bloomberg, Jumat (12/9/2025). 

    Namun, dia mengingatkan prospek harga masih lebih tidak pasti dari biasanya akibat kondisi perdagangan global yang fluktuatif. Menurut Lagarde, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi kini lebih seimbang. 

    “Sejumlah perjanjian dagang terbaru telah mengurangi ketidakpastian, tetapi memburuknya hubungan dagang kembali dapat menekan ekspor, investasi, dan konsumsi,” jelasnya.

    Komentar Lagarde memicu pasar memangkas taruhan terhadap pemangkasan bunga lanjutan. Harga pasar kini mencerminkan tidak ada lagi penurunan suku bunga dalam siklus ini. 

    Imbal hasil obligasi Eropa naik, dengan yield obligasi Jerman tenor 10 tahun menguat 3 basis poin menjadi 2,69%. Euro juga menguat ke level US$1,174, ditopang dolar yang melemah.

    Mayoritas pejabat menilai level bunga saat ini sudah sesuai untuk menghadapi dampak tarif dagang Presiden AS Donald Trump, ketegangan geopolitik, hingga gejolak politik terbaru di Prancis. Ekonomi kawasan euro relatif tangguh, sementara inflasi yang sedikit di atas target 2% dinilai masih terkendali.

    Proyeksi kuartalan terbaru menunjukkan inflasi konsumen naik 1,7% pada 2026, lebih dekat ke target dibandingkan perkiraan sebelumnya 1,6%. Namun pada 2027, inflasi diproyeksikan 1,9%, lebih rendah dari estimasi sebelumnya. Produk domestik bruto (PDB) diperkirakan tumbuh 1,2% tahun ini dan 1% pada 2026.

    “Kami sudah menegaskan dalam strategi, deviasi kecil dari target, selama sifatnya tidak signifikan dan tidak berkepanjangan, tidak otomatis membenarkan perubahan kebijakan,” tegas Lagarde.

    Lagarde juga kembali menekankan ECB kini berada di posisi yang baik dan menyatakan proses disinflasi telah berakhir.

    ECB sebelumnya memangkas bunga delapan kali berturut-turut dalam setahun hingga Juli, menurunkan level dari puncak 4% ke posisi netral di 2%. 

    Hal tersebut bertepatan dengan langkah Federal Reserve (The Fed) yang diperkirakan memangkas suku bunga pekan depan untuk pertama kalinya sejak Desember, menyusul tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS.

    Inflasi di kawasan euro diperkirakan tetap dekat 2% dalam jangka menengah. Beberapa pejabat, seperti Gubernur Bank Sentral Lithuania Gediminas Simkus, justru khawatir inflasi bisa lebih rendah dari target, dipengaruhi penguatan euro. 

    Sementara itu, anggota Dewan Eksekutif ECB yang dikenal hawkish, Isabel Schnabel, melihat risiko inflasi justru cenderung ke atas, terutama karena gesekan dagang dan lonjakan belanja pertahanan Eropa.

    Di sisi lain, ekonomi kawasan menunjukkan ketahanan. Meski perjanjian dagang Uni Eropa-AS menetapkan tarif 15% pada sebagian besar ekspor dan dikeluhkan industri, kepercayaan bisnis mulai membaik dan perlambatan manufaktur yang berkepanjangan diperkirakan segera berakhir. 

    Namun, sejumlah analis memperingatkan, dampak penuh tarif Trump baru akan terasa pada akhir tahun ini.

  • Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Saat Sanksi Gagal Redam Rusia, Uni Eropa Pertajam Strategi

    Jakarta

    Saat para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul, agenda mereka sering kali mencakup berbagai isu global, dengan daftar panjang pernyataan dan tindakan yang harus disetujui, serta poin-poin diskusi dari berbagai belahan dunia. Banyak waktu biasanya dihabiskan untuk merundingkan posisi bersama dari 27 negara anggota agar bisa mencapai keputusan bulat.

    Namun beberapa kali dalam setahun, para menteri bertemu dalam pembicaraan “informal” — bukan karena mereka datang dengan pakaian santai, melainkan karena dalam forum tersebut tidak diambil keputusan resmi.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sering kali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari.

    Para diplomat Uni Eropa menggambarkan perundingan akhir pekan di ibu kota Denmark sebagai sesi “curah pendapat” tentang langkah selanjutnya dalam dukungan blok tersebut terhadap Ukraina.

    Meskipun diplomasi cukup hingar bingar selama berminggu-minggu, Ukraina tetap diserang, dan Eropa tetap sangat skeptis terhadap keinginan Rusia untuk berdamai.

    Berikut beberapa gagasan yang dilontarkan akhir pekan ini di Kopenhagen.

    Perlu sanksi sekunder

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan apa yang disebut sanksi sekunder — pembatasan yang menargetkan mitra dagang Rusia.

    Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap mesin perang Rusia. Ia mengatakan bahwa langkah dari Eropa juga akan berdampak, tetapi yang berasal dari AS akan menjadi “game-changer” karena tidak ada negara di dunia yang ingin terkena sanksi sekunder dari Amerika.

    ‘Tempat berlindung yang aman’: Senjata Ukraina dibuat di tanah Uni Eropa

    Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark.

    Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa fasilitas tersebut bisa mulai beroperasi tahun ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyatakan bahwa lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan akan mengikuti langkah ini sebelum akhir tahun.

    Kaja Kallas menambahkan bahwa negara-negara lain juga menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa.

    Menurut para diplomat yang hadir di Kopenhagen, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu wilayah Uni Eropa.

    Mencairnya perdebatan tentang aset Rusia yang dibekukan

    Isu besar lainnya yang diperdebatkan adalah mengenai sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan oleh Uni Eropa sejak tahun 2022. Sampai saat ini, negara-negara Uni Eropa hanya mengambil bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset tersebut disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

    Menurut analis politik Christine Nissen, langkah ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia secara tegas menolak ide penyitaan tersebut dengan alasan tindakan itu bisa melanggar hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap Eropa di masa depan.

    “Argumennya adalah bahwa kita sebenarnya juga akan menentang beberapa prinsip tatanan liberal yang kita yakini,” ujar Nissen, seorang analis di Think Tank Europa, kepada DW.

    Kallas tampaknya menepis kekhawatiran tersebut akhir pekan lalu. “Pasar keuangan tidak bereaksi ketika kami membekukan aset. Pasar keuangan sekarang tenang saat kami membahas hal ini,” ujarnya. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut.”

    “Satu hal yang sangat jelas,” tambah Kallas: “Mengingat kehancuran yang ditimbulkan Rusia di Ukraina dan yang telah ditimbulkannya di Ukraina sejauh ini, mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

    Pelatih militer Uni Eropa di Ukraina?

    Kallas juga mengatakan ada “dukungan luas” untuk rencana pemindahan misi pelatihan Uni Eropa saat ini bagi pasukan Ukraina — yang sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman— ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata.

    Namun, tanpa adanya gencatan senjata yang nyata, Kallas mengakui bahwa ini adalah “masalah ayam dan telur” atau dilematis mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dulu.

    “Beberapa pihak mengatakan bahwa kita harus melakukannya nanti, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan syarat,” jelasnya, menyarankan negara-negara anggota untuk mengupayakan kesepakatan sekarang mengenai perubahan yang dapat berlaku di kemudian hari.

    Namun, rencana tersebut juga dapat terhambat oleh aturan kebulatan suara Uni Eropa — dengan Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Namun, Sakaliene mengatakan kepada DW bahwa proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan daripada keputusan sulit lainnya.”

    Lebih dari sekadar sanksi: Tarif untuk barang-barang Rusia

    Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen mengatakan kepada DW bahwa ia ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.”

    Meskipun Uni Eropa telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, mulai dari batu bara dan semen hingga berlian, Valtonen ingin menaikkan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masuk ke blok tersebut secara legal.

    Langkah untuk mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan dari semua negara anggota Uni Eropa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terjebak dalam proses pengambilan keputusan internal blok tersebut.

    Tidak secepat itu

    Hanya sedikit pihak di Uni Eropa yang berpikir langkah-langkah ini dapat mengubah arah perang dalam semalam, dan para kritikus menuduh Eropa menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politis, seperti mempercepat rencananya untuk melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia.

    “Yang penting,” kata analis Nissen kepada DW, “adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini yang sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga, tentu saja, masa depan Eropa.”

    Katharina Kroll dan Finlay Duncan juga berkontribusi dalam laporan ini.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Menkes Sebut Cuma di 2 Negara Ini Jadi Dokter Spesialis Harus Bayar, Lainnya Digaji

    Menkes Sebut Cuma di 2 Negara Ini Jadi Dokter Spesialis Harus Bayar, Lainnya Digaji

    Jakarta

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin heran dengan program kedokteran spesialis di Tanah Air. Untuk bisa mendapatkan gelar, para calon dokter spesialis harus mengeluarkan biaya pendidikan.

    “Ada dua negara yang (calon) dokter spesialisnya harus bayar, Indonesia dan Lithuania. Ini aku sudah cek,” kata Menkes Budi dalam sambutannya di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Padahal, di banyak negara, mereka yang ingin mendapatkan gelar ‘dokter spesialis’ justru mendapatkan gaji. Kalaupun harus bayar, biayanya masih lebih murah.

    “Di negara lain, mau jadi dokter spesialis itu dibayar gajinya. Ini bukan maksudnya kita menyalahkan, tapi kita melihat best practice-nya, di negara lain itu seperti apa,” tegas Menkes.

    Selain akan memperbanyak jumlah dokter spesialis di dalam negeri, Menkes Budi juga menyoroti bagaimana nantinya dokter-dokter ini bisa tersebar merata di seluruh Indonesia.

    “Kenapa distribusi ini nggak pernah beres-beres sudah 80 tahun Indonesia merdeka?” kata Menkes Budi.

    Menurutnya, ini terjadi karena masih adanya ‘kompetisi’ terkait rekrutmen dokter spesialis. Padahal, hal-hal seperti ini tidak terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Korea Selatan.

    “Kita misalkan rumah sakit di Taliabu, kami mau kasih cath lab (Catheterization Laboratory), ada spesialis radiologinya nggak di Taliabu? ‘Nggak ada’. Nah, rumah sakit di Taliabu (harusnya) dokter umumnya belajar dokter spesialis (radiologi),” katanya.

    “Bukan kemudian dia dikompetisikan dengan orang Jakarta atau Surabaya, pasti kalah. Dan orang Jakarta atau Surabaya nggak mungkin mau masuk ke Taliabu,” lanjutnya.

    Ke depannya, masalah distribusi dokter akan menggunakan metode prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Masyarakat butuh dokter spesialis di Taliabu, butuh dokter spesialis di Aru, butuh dokter spesialis di Anambas, nah rumah sakit Anambas, rumah sakit Aru, rumah sakit Taliabu mendapatkan prioritas untuk mengirimkan (calon) dokter spesialisnya. Orangnya yang sudah bekerja di sana,” katanya.

    “Akibatnya apa? Setelah lulus, mereka kembali,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Wilayah-wilayah Mana yang Dipertaruhkan dalam Perang Rusia-Ukraina?

    Wilayah-wilayah Mana yang Dipertaruhkan dalam Perang Rusia-Ukraina?

    Jakarta

    Ukraina memiliki luas daratan sekitar 600.000 kilometer persegi. Namun bagi Moskow luas wilayah Ukraina 20% lebih kecil dari itu, dan menganggap sebagian besar wilayah di timur Ukraina adalah wilayah Rusia.

    Sebelum pertemuan Presiden AS, Donald Trump, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Alaska, Trump mengatakan, ia ingin mengatur “pertukaran wilayah” antara Rusia dan Ukraina.

    Namun Trump menggunakan istilah yang keliru, karena Ukraina tidak mengontrol wilayah Rusia mana pun yang dapat ditukar. Serangan balasan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia, yang dimulai pada Agustus 2024, sebagian besar telah berakhir. Hal ini membuat Ukraina memiliki posisi tawar yang lemah dalam pertukaran wilayah. Ukraina dan sekutunya khawatir, Trump akan semkin menekan agar Ukraina menyerahkan wilayahnya yang sudah dianeksasi kepada Rusia.

    Pada hari Senin(18/8) malam, Trump menerima Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan beberapa pemimpin Eropa terkemuka di Washington untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut.

    Sehari sebelum pertemuan di Alaska, Trump menegaskan pada platform Truth Social bahwa ia hanya mendukung sebagian posisi Kyiv. “Presiden Zelenskyy dapat mengakhiri perang dengan Rusia dengan sangat cepat jika ia mau, atau ia dapat melanjutkan perang,” tulisnya seraya menambahkan “Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. […] Beberapa hal tidak pernah berubah!!!”

    Dengan demikian, kembalinya wilayah Krimea yang dianeksasi Rusia ke Ukraina, bagi Trump adalah hal yang tidak mungkin terjadi, sama halnya dengan Ukraina bergabung dengan NATO.

    Menurut berbagai media internasional, Trump dan Putin diyakini telah sepakat dalam pertemuan mereka di Alaska bahwa Ukraina harus menyerahkan wilayah Donetsk dan Luhansk secara keseluruhan kepada Rusia. Zelenskyy menolak hasil tersebut.

    Wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia

    Pasukan Rusia kemudian mendestabilisasi Donetsk dan Luhansk, dua wilayah timur Ukraina. Kedua wilayah ini membentuk Donbas, lembah Sungai Donets, yang mengalir ke Sungai Don di Rusia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui dua “Republik Rakyat” pro-Rusia di Ukraina yang mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Tiga hari setelahnya, Moskow menggencarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Ukraina berhasil menahan pasukan Rusia yang menyerang dari utara selama bulan-bulan awal perang. Namun, Rusia berhasil menaklukkan wilayah Ukraina di timur dengan kekuatan militer yang besar.

    Selain menguasai sekitar dua pertiga wilayah Donetsk dan hampir seluruh wilayah Luhansk, Rusia juga menguasai bagian besar wilayah Zaporizhzhia dan Kherson di tenggara Ukraina, meskipun tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah tersebut.

    Pada September 2022, Rusia mengadakan referendum palsu di keempat wilayah tersebut, menunjukkan keinginan penduduk setempat untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

    Namun, laporan terbaru Dewan Eropa menyatakan, warga sipil di wilayah-wilayah tersebut menghadapi kekerasan dan paksaan. Laporan tersebut menyebutkan, mereka yang menolak menjadi warga negara Rusia tidak dapat mengakses layanan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

    Mengapa wilayah Donbas begitu penting?

    Wilayah-wilayah ini penting bagi geopolitik Rusia. Donbas memiliki cadangan batu bara dan bijih besi yang penting bagi industri baja dan kimia. Cadangan logam tanah jarang juga diyakini tersimpan di sini – logam yang berperan penting dalam produksi teknologi pintar dan energi terbarukan di masa depan. Dengan menguasai wilayah timur yang merupakan jembatan darat ke Krimea, Rusia telah menutup akses Ukraina ke Laut Azov.

    Wilayah Donbas, yang telah menjadi medan pertempuran sejak 2014, menjadi benteng pertahanan utama Ukraina melawan pasukan Rusia. Meskipun Rusia menguasai sebagian besar Donbas, mereka belum berhasil menembus pertahanan ini.

    Dalam pembahasan konsesi teritorial terakhir bersama AS, Rusia menuntut kendali penuh atas Donetsk dan Luhansk sebagai syarat pengembalian wilayah Kherson dan Zaporizhzhia.

    Namun analisis Institut Studi Perang AS memperingatkan bahwa jika Ukraina menyerahkan Donetsk, mereka harus meninggalkan benteng pertahanan utama tanpa jaminan pertempuran akan berakhir.

    Apa kata konstitusi?

    Setelah mengadakan referendum palsu, Rusia merevisi konstitusinya – menyatakan wilayah Ukraina yang dianeksasi sebagai bagian dari Rusia. Membatalkan revisi tersebut berarti menghadapi hambatan hukum dan politik dan kemungkinan besar masyarakat Rusia akan menganggapnya sebagai suatu kekalahan.

    Pemerintah Ukraina, di sisi lain, tidak menyetujui penyerahan wilayah Ukraina. Presiden Volodymyr Zelenskyy telah berulang kali mengutip Pasal 133 Konstitusi Ukraina, yang secara eksplisit mencantumkan semua wilayah , termasuk wilayah di timur dan selatan yang saat ini diduduki oleh Rusia adalah kawasan kedaulatan mereka. Konstitusi mengatur Krimea dalam bagian khusus, Krimea adalah bagian dari Ukraina yang memiliki otonomi khusus.

    Pasal 2 konstitusi melarang pengalihan wilayah, menyebut “wilayah Ukraina dalam batasnya saat ini adalah tak terbagi dan tak dapat diganggu gugat.” Perubahan wilayah hanya dapat disetujui melalui referendum nasional, yang dapat dilakukan setelah Ukraina menghentikan status darurat militer.

    Konstitusi Rusia dan Ukraina, bertentangan satu sama lain terkait wilayah timur Ukraina. Namun, menurut hukum internasional, para ahli hukum sepakat bahwa invasi Rusia ke Ukraina dan semua referendum palsu adalah hal yang ilegal.

    Apa peran NATO?

    Sekjen NATO, Mark Rutte, sempat memicu kontroversi, setelah mengatakan kepada salah satu stasiun TV AS, di masa depan negara-negara mungkin harus mengakui secara praktis (de facto) bahwa Rusia menguasai sebagian wilayah Ukraina, namun juga menegaskan, negara-negara Barat tidak akan pernah mengakui pendudukan Rusia tersebut secara hukum (de Jure).

    Rutte mencontohkan posisi AS selama pendudukan Soviet atas negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, Lithuania) di tahun 1940 dan 1991. Saat itu AS mengakui kendali Soviet secara praktis, tetapi tidak mengakui aneksasi tersebut sah secara hukum, AS pun terus mendukung kedaulatan negara-negara Baltik tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiwan

    (haf/haf)

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Imipas Pecat 2 Petugas Imigrasi Bali Bekingi Sindikat WN Rusia

    Menteri Imipas Pecat 2 Petugas Imigrasi Bali Bekingi Sindikat WN Rusia

    JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyiapkan sanksi pemecatan terhadap dua pegawai Imigrasi di Bali yang terjerat kasus hukum melibatkan warga negara asing.

    “Jaksa nanti mengajukan tuntutan dan diputus (vonis) di atas dua tahun, pasti saya pecat,” kata Menteri Imipas, Selasa, 5 Agustus.

    Menurut dia, pihaknya harus menunggu kekuatan hukum tetap sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan.

    Ia menilai kasus hukum yang menjerat oknum tersebut merupakan kasus kriminal sehingga harus ditindak.

    “Tidak ada seorang pun pimpinan yang mau anak buahnya melakukan penyimpangan. Kalau melakukan penyimpangan, kami tindak,” kata dia.

    Menteri Imipas juga menekankan pentingnya kepada para pegawai Imigrasi selain memegang teguh integritas, juga berperilaku wajar dan etis, termasuk tidak pantas memiliki tato.

    “Kalau ASN pantas tidak, etis dan wajar tidak (bertato)? Kalau tidak etis dan wajar, jangan bertato. Saya bukan anti-tato, tato itu bagus, tapi untuk siapa dulu,” katanya.

    Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Bali menangkap dua orang oknum pegawai Imigrasi di Bali Ernest Ezmail asal Jakarta dan Yopita Barinda Putri asal Magelang.

    Polda Bali menjelaskan keduanya diduga bersekongkol dengan dua orang WNA Rusia untuk melakukan pemerasan hingga penganiayaan terhadap seorang warga negara Lithuania, RS.

    Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengatakan modus operandinya melakukan pemerasan dengan penculikan serta mengancam akan membawa korban ke kantor Imigrasi dan melakukan deportasi.

    Namun, Kapolda Bali tidak menyebutkan secara spesifik jabatan serta tempat kedua pejabat Imigrasi tersebut bekerja.

    Jenderal bintang dua itu menjelaskan peristiwa pemerasan, penganiayaan disertai ancaman pembunuhan tersebut terjadi pada 10 Juli 2025 sekitar pukul 23.30 Wita di salah satu kompleks perumahan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.