Xcloud.id

Negara: Libya

  • Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (9/4/2025) mengatakan kalau Israel akan mengambil peran utama bersama AS dalam kemungkinan serangan militer terhadap Iran jika perundingan nuklir mendatang tidak berhasil menemui solusi.

    Pernyataan itu muncul dua hari setelah Trump menyatakan soal perundingan langsung AS-Iran untuk mengekang program nuklir Teheran akan dilakukan Sabtu mendatang.

    Saat pengumuman itu dibuat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ada bersama Trump di Gedung Putih tampak terkejut.

    Pihak Israel juga dilaporkan kaget atas pemilihan waktu yang dibuat AS dalam berunding dengan Iran, menurut sekretaris kabinet Netanyahu, Rabu.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Ruang Oval pada hari Rabu apakah ia akan menggunakan cara militer terhadap Iran jika negara tersebut tidak menyetujui perjanjian nuklir, Trump menjawab: “Jika itu memerlukan militer, kami akan menggunakan militer.”

    “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu — ia akan menjadi pemimpinnya,” katanya.

    Ini menjadi kali pertama Trump secara eksplisit mengancam serangan ke Iran, apalagi ancaman serangan yang dipimpin oleh negara Yahudi itu.

    Namun, Trump tampaknya menarik kembali komentarnya itu dengan mengatakan kalau AS bergerak atas kemauannya sendiri, bukan di bawah koordinasi negara mana pun jika serangan ke Iran benar terlaksana. 

    “Namun, tidak ada yang memimpin kami. Kami melakukan apa yang ingin kami lakukan.”

    Beri Waktu Dua Bulan ke Iran

    Trump mengatakan AS akan “benar-benar” menggunakan kekuatan militer terhadap Iran jika diperlukan dengan lebih dulu mengedepankan upaya diplomatik yang berbatas waktu.

    Laporan mengatakan Trump memberi waktu dua bulan untuk upaya diplomatik ke Iran. Artinya, Juni menjadi waktu penentuan apakah serangan ke Iran betul terlaksana atau ditemukan solusi atas program nuklirnya.

    “Saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun, saat Anda memulai pembicaraan, Anda akan tahu apakah pembicaraan berjalan dengan baik atau tidak… Kesimpulannya adalah saat saya pikir pembicaraan tidak berjalan dengan baik.”

    Presiden AS mengatakan bahwa pertemuan puncak yang dijadwalkan pada hari Sabtu di Oman merupakan “awal” dari sebuah proses. 

    Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dijadwalkan untuk mewakili AS, sementara Iran akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. 

    Trump mengatakan pembicaraan akan dilakukan secara langsung, sementara Iran mengatakan pembicaraan akan dilakukan melalui mediator.

    “Kita punya sedikit waktu, tetapi kita tidak punya banyak waktu karena kita tidak akan membiarkan mereka memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

    “Kita akan membiarkan mereka berkembang. Saya ingin mereka berkembang. Saya ingin Iran menjadi hebat. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka miliki adalah senjata nuklir. Mereka memahami itu. Orang-orang di Iran sangat luar biasa. Mereka sangat cerdas… Mereka berada dalam situasi yang sulit, rezim yang sulit… Para pemimpin memahami: Saya tidak meminta banyak. Mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir.”

    “Saya agak terkejut karena ketika pemilu dicurangi, saya pikir mereka akan mendapatkan senjata, karena dengan saya, mereka bangkrut,” kata Trump, mengutip sanksi.

    AS Ngotot Pembicaraan Langsung

    Witkoff mungkin akan menunda perjalanannya ke Oman pada hari Sabtu jika Iran menolak mengadakan pembicaraan langsung dengannya di Muscat, The Washington Post melaporkan .

    Para pejabat AS bersikeras kalau  negosiasi akan dilakukan secara langsung, setelah menyatakan bahwa pembicaraan tidak langsung tidak efektif.

    “Kami tidak akan dipermainkan,” kata seorang pejabat pemerintahan Trump, yang menyatakan bahwa yang dibutuhkan untuk mengatasi rasa tidak percaya yang mendalam di kedua belah pihak adalah “diskusi menyeluruh” dan “pertemuan pikiran.”

    Witkoff bahkan bersedia untuk pergi ke Teheran jika diundang, kata dua pejabat pemerintah kepada Post.

    Salah satu pejabat berspekulasi kalau keputusan Trump untuk mengumumkan pembicaraan dengan Iran bersama Netanyahu di Ruang Oval pada Senin adalah untuk bentuk kontrol terhadap Netanyahu dan mencegah kritik dari Israel.

    “Trump lebih bersemangat terlibat dalam diplomasi daripada pengeboman,” kata para pejabat kepada Post.

    TRUMP DAN NETANYAHU – Tangkapan layar The White House pada Selasa (8/4/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) melakukan konferensi pers di Ruang Oval, Gedung Putih, pada hari Senin (7/4/2025). (YouTube The White House)

    Kejutan Hari Sabtu

    Sementara itu, Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs mengakui kalau Netanyahu terkejut atas pengumuman Trump mengenai pembicaraan langsung dengan Iran akhir pekan ini.

    Berbicara kepada stasiun radio Kol Berama, Fuchs menegaskan, Netanyahu sebetulnya sudah mengetahui sebelumnya tentang rencana perundingan AS dengan Iran.

    “Tetapi “dia tidak tahu perundingan tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu,” katanya.

    “Ada hubungan dekat antara Trump dan Netanyahu. Tim presiden AS bersaing untuk menentukan siapa yang paling mencintai Israel,” kata Fuchs.

    Dalam rapat kabinet Rabu malam, Netanyahu dilaporkan mengatakan kepada para menterinya kalau Israel telah memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai perundingan AS dengan Iran.

    “Washington juga telah bertanya kepada Yerusalem apa yang dianggapnya sebagai kesepakatan bagus,” tulis laporan tersebut memaparkan koordinasi AS-Israel terkait perundingan dengan Iran Sabtu mendatang tersebut.

    Lembaga penyiaran publik Israel, Kan mengutip sumber Israel yang mengatakan kalau Netanyahu menjawab AS dengan mengatakan “Proposal yang baik (dalam perundingan dengan Iran) akan serupa dengan proposal yang mengarah pada pembongkaran program nuklir Libya”.

    Artinya, Netanyahu meminta langsung ke AS untuk meniadakan sepenuhnya program nuklir apa pun yang dikerjakan Iran.

    “Netanyahu menambahkan ke AS,  kalau waktu untuk diplomasi terbatas,” tulis laporan tersebut.

    Sebelumnya dilaporkan, Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet untuk membahas perjalanannya baru-baru ini ke Hungaria dan Amerika Serikat, dengan fokus pada AS.

    Perdana menteri Israel menyerukan agar forum tersebut diadakan segera setelah ia menyelesaikan pertemuannya dengan Trump, demikian yang dilaporkan The Times of Israel.

    Pertemuan Netanyahu dengan Trump berisi serangkaian kejutan bagi PM Israel.

    Di luar soal perundingan dengan Iran, kejutan lainnya bagi Netanyahu atas apa yang dinyatakan Trump adalah soal kurangnya keringanan tarif segera dan ketegangan atas Turki.

    Trump memuji Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seorang kritikus keras Israel yang memiliki hubungan dekat dengan Hamas. Pujian ini, adalah kejutan yang sangat menampar bagi Netanyahu.

    Dalam rapat Netanyahu, hanya menteri kabinet Israel yang diundang ke pertemuan kabinet tersebut.

    Kepala keamanan, termasuk kepala Shin Bet Ronen Bar serta kepala IDF dan Mossad, tidak diundang, menurut media berbahasa Ibrani.

    Lembaga penyiar publik Israel, Kan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang menegaskan hal ini terjadi karena sifat diplomatik dan non-keamanan dari pertemuan tersebut.

    Netanyahu juga bertemu dengan Direktur CIA John Ratcliffe di Yerusalem pada hari Rabu, kata kantornya, seraya menambahkan bahwa kepala Mossad David Barnea juga hadir.

    Upaya untuk menyelesaikan pertikaian mengenai program nuklir Iran, yang menurutnya semata-mata untuk penggunaan sipil tetapi negara-negara Barat melihatnya sebagai cikal bakal bom atom, telah pasang surut selama lebih dari 20 tahun tanpa penyelesaian.

    Gambar yang diambil pada 10 November 2019 menunjukkan bendera Iran di PLTN Bushehr Iran, selama upacara resmi untuk memulai pekerjaan pada reaktor kedua di fasilitas tersebut. (Atta Kenare/AFP)

    Rekam Jejak Perundingan AS-Iran Soal Nuklir

    Trump membatalkan kesepakatan tahun 2015 antara Iran dan enam negara adidaya dunia — AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Jerman — selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018, dan juga memberlakukan sanksi yang berat.

    Iran menanggapinya dengan membatalkan beberapa komitmennya terhadap kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

    Iran, yang bersumpah untuk menghancurkan Israel, menyangkal berusaha mendapatkan senjata nuklir, tetapi telah meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga mencapai kemurnian 60 persen, yang tidak memiliki aplikasi apa pun di luar senjata nuklir, dan telah menghalangi inspektur internasional untuk memeriksa fasilitas nuklirnya.

    Pembicaraan internasional untuk membawa kedua negara kembali ke kesepakatan telah terhenti.

    AS mengeluarkan sanksi baru terhadap Iran pada hari Rabu, dengan Departemen Keuangan mengatakan bahwa tindakan yang menargetkan lima entitas yang berbasis di Iran dan satu orang yang berbasis di Iran dijatuhkan karena dukungan mereka terhadap program nuklir Iran dengan tujuan mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Dijadikan Nama Jalan Tol di Indonesia, Siapa Sheikh Mohamed bin Zayed?

    Dijadikan Nama Jalan Tol di Indonesia, Siapa Sheikh Mohamed bin Zayed?

    Jakarta, Beritasatu.com – Jalan layang Sheikh Mohamed Bin Zayed menjadi tanda bukti penghormatan khusus terhadap sosok pemimpin Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, atau yang akrab disingkat MBZ.

    Penamaan jalan tol tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai siapa sebenarnya Sheikh Mohamed bin Zayed? Mengapa namanya digunakan untuk menamai salah satu jalan tol strategis di Indonesia?

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil Sheikh Mohamed bin Zayed dan alasan kenapa namanya diabadikan menjadi nama jalan tol.

    Profil Sheikh Mohamed bin Zayed

    Sheikh Mohamed bin Zayed lahir pada 11 Maret 1961 di Al Ain, UEA, sebagai putra ketiga dari Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, yakni pendiri sekaligus Presiden pertama UEA dan Sheikha Fatima bint Mubarak Al Ketbi.

    Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Al Ain dan Abu Dhabi, sebelum melanjutkan ke Royal Military Academy Sandhurst di Inggris. Di sana, ia menjalani pelatihan militer intensif di berbagai bidang, seperti zeni, penerbangan, taktik, serta parasut, dan lulus pada tahun 1979.

    Karier Militer

    Sekembalinya ke UEA, Sheikh Mohamed memulai karier militer yang cemerlang. Ia pernah menjabat sebagai perwira Pengawal Amiri, pilot Angkatan Udara, hingga akhirnya dipercaya sebagai panglima angkatan udara UEA. Pengalaman militernya berperan besar dalam memperkuat dan memodernisasi angkatan bersenjata negaranya.

    Pada Januari 2014, ketika Sheikh Khalifa bin Zayed, kakaknya yang saat itu menjabat presiden UEA, mengalami stroke, Mohamed mengambil alih peran sebagai penguasa de facto Abu Dhabi.

    Sebagai Putra Mahkota, ia mengelola sebagian besar urusan kenegaraan dan kebijakan domestik. Setelah wafatnya Sheikh Khalifa pada 14 Mei 2022, Mohamed secara resmi diangkat sebagai presiden UEA dan penguasa Abu Dhabi.

    Sheikh Mohamed dikenal aktif dalam dunia diplomasi. Ia menjadi tokoh kunci dalam Abraham Accords, yakni kesepakatan bersejarah yang menormalkan hubungan UEA dengan Israel pada 2020.

    Ia juga memainkan peran penting dalam berbagai inisiatif diplomatik di Timur Tengah dan Afrika Utara, memperkuat posisi UEA di kancah internasional.

    Sebagai pemimpin visioner, MbZ mendorong transformasi ekonomi UEA dari ketergantungan pada minyak dan gas ke sektor-sektor seperti pariwisata, teknologi, dan energi terbarukan. Ia berupaya menjadikan UEA sebagai pusat bisnis global dan destinasi investasi yang menarik.

    Komitmen terhadap Pendidikan dan Inovasi

    Sheikh Mohamed juga dikenal sebagai pendukung kuat pendidikan dan penelitian. Ia berperan dalam pendirian institusi-institusi ternama seperti Universitas New York Abu Dhabi dan Masdar Institute of Science and Technology, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia dan inovasi.

    Pada tahun 1981, Mohamed menikah dengan Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan. Mereka dikaruniai sembilan anak, yakni empat laki-laki dan lima perempuan.

    Putra sulungnya, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, telah ditetapkan sebagai Putra Mahkota Abu Dhabi sejak 29 Maret 2023.

    Di balik kepemimpinannya yang tegas dan pragmatis, MbZ juga menghadapi kritik dari sejumlah organisasi hak asasi manusia terkait keterlibatan UEA dalam konflik di Yaman dan Libya. Meski demikian, ia tetap menjadi figur sentral yang berpengaruh dalam politik regional dan internasional.

    Penamaan jalan tol di Indonesia dengan nama Sheikh Mohamed bin Zayed (MbZ) merupakan bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan UEA. Selain memperkuat kerja sama ekonomi, langkah ini juga mencerminkan kedekatan diplomatik antara kedua negara.

  • 11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meluncurkan gebrakan baru terkait tarif timbal balik (resiprokal) yang ia gaungkan. Pada Rabu waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan pemberian tarif tinggi terhadap puluhan negara selama 90 hari, persis beberapa jam setelah tarif diberlakukan.

    Namun ada satu negara yang tak ditunda. Ya, China malah dikenakan tarif makin tinggi hingga 125%.

     

    Lalu apa saja fakta-faktanya? Bagaimana AS dan China saling dekat?

    Berikut update CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (10/4/2025).

    1.China Kena Tarif Tambahan hingga 125%

    Berbeda dengan negara lain, Trump justru menaikkan tarif China hingga 125%. Hal ini terjadi setelah Beijing bereaksi, akan membalas tarif Trump dengan mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS, Rabu malam.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan Tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada China menjadi 125%, yang berlaku segera,” tulisnya di akun media sosial (medsos) Truth Social.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” tambahnya.

    “Sebaliknya, dan berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika Serikat, termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan USTR, untuk merundingkan solusi terkait Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Tarif, Manipulasi Mata Uang, dan Tarif Non Moneter… atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan PENGHENTIAN selama 90 hari.”

    2.75 Negara Resmi Dapat Penundaan Tarif Balasan Trump

    Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Dalam pernyataan terbarunya, kebijakan tarif baru tersebut akan langsung berlaku.

    Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

    Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

    Meski menurut Trump ada 75 negara, berdasarkan data Gedung Putih, CNBC Indonesia baru melihat penundaan ke 57 negara. Antara lain: 

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    China 125% (dikecualikan)
    Pantai Gading (Ivory Coast) 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

    3.China Beri Tarif 84% ke Barang AS

    Tindakan balasan China terhadap AS mulai berlaku kini. Negeri itu menaikkan tarif pada semua impor AS menjadi 84% sebagai balasan terhadap kenaikan tarif Trump pada impor China hingga ratusan persen.

    Beijing telah berjanji untuk “berjuang sampai akhir” melawan Trump. Negeri Presiden Xi Jinping menolak untuk mundur dalam menghadapi upaya Trump untuk membawa pemerintah dunia ke meja perundingan.

    Angka tarif 84% ini, terjadi setelah sebelumnya China mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% sebagai balasan terhadap tarif resiprokal AS, yang diumumkan 2 April. Trump memperingatkan China untuk menariknya atau dia akan menaikkan tarif mereka lagi.

    Sebelumnya, Beijing juga telah menempatkan 18 perusahaan AS dalam daftar pembatasan perdagangan. Sebuah editorial China Daily yang diterbitkan tadi malam mengatakan “menyerah pada tekanan AS adalah hal yang mustahil bagi Beijing”.

    “Bukan berarti China tidak mengerti apa arti tarif yang sangat tinggi bagi ekspornya dan ekonomi secara umum. Keuntungan industri berorientasi ekspor akan terpukul dan penurunan investasi manufaktur serta sentimen konsumen yang diakibatkannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” demikian laporan tersebut.

    “Tetapi China juga tahu bahwa tunduk pada intimidasi tarif AS tidak akan menguntungkannya, mengingat bukan rahasia lagi bahwa AS sekarang berniat menyingkirkan China dari pasar konsumennya dan membentuk kembali rantai pasokan global untuk melayani kepentingan sempitnya sendiri,” ujarnya.

    4.Wall Street Cetak Rekor

    Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada Rabu (9/4/2025) setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan tarif impor selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Langkah ini memberi kejutan bagi investor yang khawatir karena ketegangan perang dagang.

    Melansir The Wall Street Journal, Indeks Nasdaq melesat 12%, ini menjadi rekor terbaiknya sejak Januari 2001. Sementara itu, S&P 500 naik 9,5%, pencapaian tertinggi sejak krisis keuangan 2008.

    Indeks Dow Jones juga tak kalah mencetak rekor, dengan kenaikan 7,9% atau 2.963 poin dalam sehari. Menurut data Dow Jones Market Data, kenaikan ini menjadi lonjakan poin terbesar dalam sejarah indeks tersebut. 

    5.Minyak Dunia Melonjak

    Harga minyak dunia melanjutkan reli kenaikan tajamnya pada perdagangan Rabu waktu AS atau Kamis waktu Indonesia. Ini didorong oleh kabar positif dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan penurunan stok bahan bakar di Negeri Paman Sam.

    Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah acuan Brent ditutup di posisi US$64,96 per barel, menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di US$65,48. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di US$61,95 per barel, sedikit melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat ditutup tinggi di US$62,35.

    Namun secara mingguan, reli yang terjadi sejak awal bulan masih tergolong signifikan. Sejak 1 April, harga Brent sempat menyentuh US$74,49 dan terus berfluktuasi tajam hingga menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir di kisaran US$58-64 pada awal pekan ini.

    Lonjakan harga minyak terjadi usai Trump mengumumkan kebijakan jeda tarif timbal balik selama 90 hari terhadap mayoritas negara mitra dagang. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal deeskalasi tensi dagang dan memberikan ruang bagi perbaikan prospek ekonomi global, terutama dari sisi permintaan energi.

    6.Pasar Asia Menguat

    Kenaikan juga terjadi dengan pasar Asia. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 8% pada pukul 11 pagi hari Kamis setelah Trump membatalkan sebagian besar tarif global.

    Indeks Kospi di Korea Selatan (Korsel) naik 5,5% sementara bursa Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 4%. Komposit SSE Shanghai naik sekitar 1,6% sedangkan ASX 200 Australia naik 4% sesaat setelah pukul 12 siang waktu setempat.

    7.Trump “Kuasai” Pasar Modal

    Sebenarnya Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham. Pada Rabu pagi waktu AS, beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street, ia memosting sejumlah tanda di Truth Social.

    Pertama, ia menyebut slogannya “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”. Lalu setelahnya ia menyinggung JPMorgan dengan postingan “Memperbaiki Perdagangan dan Tarif adalah hal yang baik!” Jamie Dimon, JPMorgan Chase, Chairman & CEO, di Maria B Show!”.

    Setelahnya, ia juga mengatakan “BE COOL! Semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya!”. Lalu ia mengatakan “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” alias “INI WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBELI”.

    Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda “DTJ”. Itu merupakan inisial presiden dan ticker untuk Trump Media & Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya.

    Secara teori, bagi siapa pun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif, perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar.

    David Wagner, manajer portofolio di Aptus Capital Advisors LLC, melihat unggahan Trump pada hari Rabu. Awalnya ia tidak percaya bahwa unggahan itu asli.

    “Apakah itu melanggar aturan? Saya tidak tahu, bukan berarti Trump mematuhi serangkaian aturan apa pun,” kata Wagner, seraya menambahkan bahwa hal itu mengubah aturan keterlibatan di pasar.

    “Jelas sekarang Anda akan melihat Trump untuk mendapatkan tanda apa pun,” tegasnya memberi sinyal ke investor untuk mulai mendengarkan Trump.

    “Hal serupa pada masa jabatan pertamanya adalah sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita lupakan. Dia melakukan hal-hal seperti itu,” jelasnya lagi.

    “Aturan telah berubah terkait pasar dan presiden yang secara langsung ikut campur.”

    8. Korsel Nego Tarif ke Trump

    Penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo mengatakan negara itu harus bernegosiasi segera dengan AS. Ini dilakukan agar Seoul lepas dari tarif setelah Trump menghentikan sebagian besar pungutan pada hari Rabu.

    “Selama 90 hari ke depan, kita harus membuat kemajuan dalam semua negosiasi untuk terbebas dari beban tarif, dan kita harus berupaya lebih keras lagi,” kata Han dalam rapat Kabinet pada hari Kamis waktu setempat.

    “Sebagai negara seperti Korea Selatan, yang sangat bergantung pada perdagangan untuk pertumbuhan dan pembangunannya, saya mendesak semua menteri untuk melakukan upaya khusus dan menunjukkan tekad,” kata Han.

    9.Jepang Segera Tinjau Lebih Lanjut Penundaan Tarif Trump

    Kepala sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah senang Trump menangguhkan tarif. Namun negeri itu mendesak peninjauan lanjutan.

    “Pertama-tama kami ingin memeriksa dengan saksama rincian tentang apa yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang,” kata Hayashi, seperti dikutip NBC News.

    “Kami telah menjelaskan kekhawatiran kami di berbagai tingkatan dan telah mendesak agar langkah-langkah ini dipertimbangkan kembali, dan oleh karena itu kami menanggapi pengumuman terbaru oleh pemerintah AS ini secara positif,” katanya kepada wartawan dalam sebuah pengarahan.

    “Kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali tarif timbal balik dan pungutannya terhadap produk baja dan aluminium, serta mobil dan suku cadang mobil.”

    10.Apple Sewa 5 Pesawat Borong Produk India-China karena Tarif Trump

    Perusahaan Apple dikabarkan menerbangkan lima pesawat. Ini untuk memboyong iPhone dari India dan China menuju AS untuk menghindari tarif Trump.

    Sebagian besar iPhone diketahui diproduksi di pabrik yang ada di India dan China. Kedua negara dikenakan tarif baru oleh AS, yang artinya bisa menaikkan harga jual lebih tinggi nantinya.

    Lima pesawat itu penuh dengan iPhone dan produk Apple lainnya diterbangkan ke AS dalam tiga hari selama minggu terakhir bulan Maret. Seorang pejabat senior India mengonfirmasi laporan tersebut.

    “Pabrik-pabrik di India dan China serta lokasi lainnya telah mengirimkan produk ke AS untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi,” kata seorang sumber dikutip dari Times of India, Kamis.

    Menurut laporan, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan harga produk untuk sementara. Apple mengangkut iPhone tersebut sebelum harga dengan tarif baru ditetapkan.

    Apple telah menganalisa struktur tarif yang berbeda pada tiap pabrik akan berdampak pada rantai pasoknya. Sumber itu juga mengatakan tiap kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pasar AS, namun berlaku juga pada seluruh kawasan global.

    “Setiap kenaikan harga mengimbangi dampak tidak bisa terbatas hanya pada pasar AS, namun harus dilakukan untuk seluruh kawasan global termasuk India,” kata sumber itu.

    Sejak pengumuman tarif Trump, spekulasi bermunculan akan adanya kenaikan harga iPhone di AS. Salah satunya diungkapkan dari hasil perhitungan analis UBS, yakni harga iPhone produksi China akan naik 30% untuk ritel.

    11.Orang Dekat Prabowo

    Ray Dalio, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, menyerukan kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan China terkait tarif. Hal ini terjadi di tengah makin panasnya perang dagang keduanya, di mana Washington menerapkan tarif 125% ke Beijing dan Beijing menaikkan tarif 84% ke Washington.

    Pesannya diberikan melalui akun media sosial X-nya, @RayDalio. Penasehat Danantara RI itu menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang dipakai.

    “Ada cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk menangani masalah kita (AS) dengan utang dan ketidakseimbangan (neraca perdagangan)…,” ujarnya, dilihat CNBC Indonesia.

    “Dan keputusan Presiden Trump untuk mundur dari cara yang lebih buruk (penundaan tarif) dan bernegosiasi tentang cara menangani ketidakseimbangan ini adalah cara yang jauh lebih baik,” ujarnya.

    “Saya berharap dan mengharapkan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan China,” katanya lagi.

    “Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

    Negosiasi keduanya bisa terkait kesepakatan yang menghargai RMB (yuan) terhadap dolar, yang dicapai dengan penjualan aset dolar China sekaligus melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang permintaan. China kemudian bisa merestrukturisasi dan memonetisasi utang pemerintah daerah mereka yang berlebihan untuk mengatasi beban utang mereka.

    “Dengan satu atau lain cara, harus ada perubahan besar pada utang/perintah moneter untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan utang, perdagangan, dan modal,” ujarnya.

    “Langkah pemerintahan Trump berikutnya adalah menangani defisit dengan baik dengan memangkas defisit menjadi 3% dari PDB,” jelasnya lagi.

    Khusus untuk investor, ia mengatakan ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dalam menyusun portofolio. Sehingga mereka tidak menghadapi risiko yang tidak dapat ditoleransi.

    “Saya dapat menjamin bahwa kasus terburuk lain dari pergerakan pasar yang membuat mereka takut akan terjadi pada akhirnya,” tambahnya.

    “Meskipun saya tidak dapat menjelaskan cara menyusun portofolio di sini, saya dapat mengarahkan mereka yang tertarik,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menunda sementara selama 90 hari atas kebijakan tarif impor “balasan” terhadap puluhan negara mitra dagang. 

    Dikutip melalui Bloomberg, keputusan yang telah berjalan sejak diumumkan pada Rabu (9/5/2025) waktu setempat ini terjadi hanya kurang dari 24 jam setelah tarif tersebut diberlakukan.

    Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut penundaan ini sebagai strategi untuk memberikan ruang negosiasi bagi negara-negara yang terkena dampak. 

    Dari total 75 negara mitra dagang AS yang disebutnya mengajukan permintaan pembicaraan ulang, sebanyak 56 negara secara spesifik tercantum dalam daftar Gedung Putih sebagai pihak yang dikenai tarif balasan atau tarif resiprokal dengan besaran bervariasi.

    Indonesia termasuk salah satu negara yang menerima tarif resiprokal sebesar 32%. Namun, selama masa penundaan, tarif yang berlaku sementara turun ke level tarif dasar, yakni 10% 

    Berbeda dengan negara-negara lain, China justru mengalami peningkatan tarif secara signifikan hingga 125%. Kenaikan tarif untuk China diumumkan langsung oleh Trump yang kesal dengan sikap Beijing. Kenaikan tajam ini memperkuat indikasi memburuknya hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Kebijakan dadakan ini langsung disambut positif oleh pelaku pasar. Bursa saham utama AS melonjak tajam, menandai pemulihan dari ketegangan pasar yang sebelumnya diwarnai volatilitas tinggi—terburuk sejak awal pandemi Covid-19.

    Kendati memberikan kelonggaran sementara, Gedung Putih menegaskan bahwa tidak semua kebijakan tarif terdampak oleh penundaan ini. Tarif dasar sebesar 10% terhadap sebagian besar produk impor tetap diberlakukan. Selain itu, tarif khusus yang telah lebih dahulu dikenakan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak mengalami perubahan.

    Langkah Trump ini dinilai sebagai bagian dari manuver diplomasi ekonomi yang tengah ia bangun, di tengah tekanan global dan domestik terkait arah kebijakan perdagangannya.

    Berikut daftar 56 negara dan kawasan yang dapat penundaan tarif resiprokal oleh AS

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    Pantai Gading 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

  • Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH – Arab Saudi menunda pemberian visa menjelang musim Haji. 

    Pembekuan tersebut berlaku untuk visa kunjungan bisnis (entri tunggal dan ganda), visa e-turis, dan visa kunjungan keluarga. 

    Kebijakan penundaan itu berlaku mulai 13 April 2025.

    Berikut Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia yang terdampak kebijakan tersebut:

    Tribunnews.com menghimpun informasi dari Gulf News dan ARY News.

    Pihak berwenang Saudi mengatakan bahwa langkah-langkah baru ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan koordinasi selama haji.

    Basil Al-Sisi dari Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir mengatakan dalam wawancara yang disiarkan televisi bahwa larangan tersebut menargetkan negara-negara yang diidentifikasi berkontribusi terhadap krisis tahun lalu.

    Terkait hal ini, Arab Saudi telah memperbarui pedoman visa umrah. Visa akan dikeluarkan setiap tahun mulai tanggal 14 Dzulhijjah hingga 1 Syawal. 

    Jemaah dapat masuk antara tanggal 14 Dzulhijjah hingga 15 Syawal, dan harus meninggalkan tempat ibadah paling lambat tanggal 1 Dzulqaidah.

    Para pejabat menegaskan kembali bahwa semua peziarah harus memperoleh jenis visa yang sesuai untuk perjalanan keagamaan dan memperingatkan tindakan hukum terhadap pelanggar.

    Alasan Penundaaan Visa

    Pengendalian Kapasitas Jemaah Haji dan Keamanan

    Arab Saudi telah memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk pelaksanaan ibadah haji guna menghindari kepadatan yang berpotensi membahayakan keselamatan para jemaah.

    Menghindari Penggunaan Visa Non-Haji untuk Keperluan Haji

    Menurut anggota Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir, Basil Al Sisi, langkah penangguhan visa ini diambil setelah ditemukan penggunaan visa non-haji oleh sejumlah pengunjung dari negara-negara tersebut untuk melakukan ibadah haji pada musim haji tahun lalu. Hal ini menyebabkan krisis dan mengganggu sistem.

    Pencegahan Pekerjaan Ilegal

    Alasan lainnya adalah untuk mengantisipasi penggunaan visa untuk pekerjaan ilegal. Sebelumnya, beberapa pelancong ditemukan menggunakan visa bisnis atau keluarga untuk melakukan pekerjaan ilegal yang melanggar peraturan dan memengaruhi pasar tenaga kerja di Arab Saudi.

    Daftar Negara

    Yaitu: 

    India

    Mesir

    Pakistan

    Yaman

    Tunisia

    Maroko

    Yordania

    Nigeria

    Aljazair

    Irak

    Sudan

    Bangladesh

    Libya

  • Trump: AS Lakukan Pembicaraan Langsung dengan Iran Terkait Perjanjian Nuklir – Halaman all

    Trump: AS Lakukan Pembicaraan Langsung dengan Iran Terkait Perjanjian Nuklir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan AS sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Iran terkait perjanjian nuklir.

    Selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Ruang Oval Gedung Putih, Trump mengindikasikan kemungkinan terjadinya pertemuan besar antara kedua pihak.

    Selain itu, presiden AS menekankan bahwa perjanjian berikutnya bisa berbeda dan lebih kuat.

    Namun, ia memperingatkan bahwa kegagalan perundingan akan menempatkan Iran pada bahaya besar.

    “Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir dan jika perundingan tidak berhasil, saya rasa ini akan menjadi hari yang sangat buruk bagi Iran,” kata Trump di Ruang Oval, Senin (7/4/2025), seperti diberitakan Reuters.

    Dia menganggap sudah jelas bahwa mencapai kesepakatan adalah lebih baik.

    Trump mengatakan pembicaraan ini merupakan bagian dari upaya untuk menghindari konflik, dan menekankan keberhasilan negosiasi ini akan berpihak pada kepentingan Iran.

    Ia menambahkan bahwa Israel ingin menjadi mitra dalam negosiasi antara AS dan Iran.

    “Israel ingin terlibat di dalamnya,” katanya, yang menunjukkan keinginan Tel Aviv untuk memainkan peran dalam menentukan hasil dari setiap kesepakatan potensial.

    Sementara itu, Netanyahu menekankan Israel berupaya meniru model Libya, yang melihat Tripoli menghentikan program nuklirnya dengan imbalan jaminan internasional. 

    “Jika kita dapat mencapai kesepakatan diplomatik penuh dengan Teheran, itu akan menjadi hal yang baik,” kata Netanyahu.

    Netanyahu menekankan kesatuan posisinya dengan AS dalam menolak kepemilikan senjata nuklir Iran.

    “Kita semua bersatu dalam mencegah Teheran mencapai ambang batas itu,” ujarnya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Ia menegaskan bahwa Israel mendukung solusi diplomatik jika efektif.

    Dalam konferensi pers tersebut Trump menambahkan pembicaraan hari Sabtu dengan Iran akan berlangsung pada tingkat yang sangat tinggi, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Ia menolak mengatakan di mana pembicaraan akan berlangsung tetapi menyatakan kemungkinan bahwa kesepakatan dapat dicapai.

    Sebelumnya, Iran telah menolak tuntutan Trump dalam beberapa minggu terakhir agar negara itu berunding langsung mengenai program nuklirnya atau akan dibom dan tampaknya Iran tetap pada posisi itu pada hari Senin.

    “Pembicaraan tingkat tinggi tidak langsung akan diadakan di Oman. Ini merupakan kesempatan sekaligus ujian. Keputusan ada di tangan Amerika,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi di platform X.

    Sebelumnya, AS dan Iran mengadakan pembicaraan tidak langsung selama masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, namun tidak banyak kemajuan yang dicapai.

    Negosiasi langsung terakhir yang diketahui antara kedua pemerintah terjadi di bawah Presiden Barack Obama, yang mempelopori kesepakatan nuklir internasional 2015.

    Namun, pada tahun 2018, Trump yang menjadi presiden saat itu menarik AS dari perjanjian tersebut.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Berikut Daftar 160 Negara dan Wilayah yang Kena Tarif Baru Trump, termasuk Indonesia – Halaman all

    Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 12:41 WIB

    YouTube The White House

    TARIF BARU AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru 10 persen untuk semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS.

    Trump memberlakukan ‘Tarif Timbal Balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden mengatakan AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk “mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami.”

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami,” ujar Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.

    Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul ‘Tarif Timbal Balik’. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian, kolom kedua merupakan besaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari AS. Kemudian, kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai AS terhadap negara itu.

    Berikut daftar 160 negara dan wilayah yang dikenakan tarif oleh AS:

    1. China: 34 persen
    2. Uni Eropa:20%
    3. Vietnam: 46%
    4. Taiwan: 32%
    5. Jepang: 24%
    6. India: 26%
    7. Korea Selatan: 25%
    8. Thailand: 36%
    9. Swiss: 31%
    10. Indonesia: 32%
    11. Malaysia: 24%
    12. Komboja: 49%
    13. Inggris: 10%
    14. Afrika Selatan: 30%
    15. Brasil: 10%
    16. Bangladesh: 37%
    17. Singapura: 10%
    18. Israel: 17%
    19. Filipina: 17%
    20. Chile: 10%
    21. Australia: 10%
    22. Pakistan: 29%
    23. Turki: 10%
    24. Sri Langka: 44%
    25. Kolombia: 10%
    26. Peru: 10%
    27. Nikaragua: 18%
    28. Norwegia: 15%
    29. Kosta Rika: 10%
    30. Jordan: 20%
    31. Republik Dominika: 10%
    32. Uni Emirat Arab: 10%
    33. Selandia Baru: 10%
    34. Argentina: 10%
    35. Ekuador: 10%
    36. Guatemala: 10%
    37. Honduras: 10%
    38. Madagaskar: 47%
    39. Myanmar: 44%
    40. Tunisia: 28%
    41. Kazakhstan: 27%
    42. Serbia: 37%
    43. Mesir: 10%
    44. Arab Saudi: 10%
    45. El Savador: 10%
    46. Pantai Gading: 21%
    47. Laos: 48%
    48. Botswana: 37%
    49. Trinidad dan Tabago: 10%
    50. Maroko: 10%
    51. Algeria: 30%
    52. Oman: 10%
    53. Uruguay: 10%
    54. Bahamas: 10%
    55. Lesotho: 50%
    56. Ukraina: 10%
    57.Bahrain: 10%
    58. Qatar: 10%
    59. Mauritius: 40%
    60. Fiji: 32%
    61. Islandia: 10%
    62. Kenya: 10%
    63. Liechtenstein: 37%
    64. Guyana: 38%
    65. Haiti: 10%
    66. Bosnia-Herzegovina: 35%
    67. Nigeria: 14%
    68. Namibia: 21%
    69. Brunei: 24%
    70. Bolivia:  10%
    71. Panama: 10%
    72. Venezuela: 15%
    73. Makedonia Utara: 33%
    74. Ethiopia: 10%
    75. Ghana: 10%
    76. Moldova: 31%
    77. Angola: 32%
    78. Republik Demokratik Kongo: 11%
    79. Jamaika: 10%
    80. Mozambik: 16%
    81. Paraguay: 10%
    82. Zambia: 17%
    83. Lebanon: 10%
    84. Tanzania: 10%
    85. Irak: 39%
    86. Georgia: 10%
    87. Senegal: 10%
    88. Azerbaijan: 10%
    89. Kamerun: 11%
    90. Uganda: 10%
    91. Albania: 10%
    92. Armenia: 10%
    93. Nepal: 10%
    94. Sint Maarten: 10%
    95. Kepulauan Falkland: 41%
    96. Gabon: 10%
    97. Kuwait: 10%
    98. Togo: 10%
    99. Suriname: 10%
    100. Belize: 10%
    101. Papua Nugini: 10%
    102. Malawi: 19%
    103. Liberia: 10%
    104. British Virgin Islands: 10%
    105. Afganistan: 10%
    106. Zimbabwe: 18%
    107. Benin: 10%
    108. Barbados: 10%
    109. Monako: 0%
    110. Suriah: 41%
    111. Uzbekistan: 10%
    112. Republik Kongo: 10%
    113. Jibuti: 10%
    114. Polinesia Prancis: 10%
    115. Kepulauan Cayman: 10%
    116. Kosovo: 10%
    117. Curaçao: 10%
    118. Vanuatu: 22%
    119. Rwanda: 10%
    120. Sierra Leone: 10%
    121. Mongolia: 10%
    122. San Marino: 10%
    123. Antigua dan Barbuda: 10%
    124. Bermuda: 10%
    125. Eswatini: 10%
    126. Kepulauan Marshall: 10%
    127. Saint Pierre dan Miquelon: 50%
    128. Saint Kitts dan Nevis: 10%
    129. Turkmenistan: 10%
    130. Grenada: 10%
    131. Sudan: 10%
    132. Kepulauan Turks dan Caicos: 10%
    133. Aruba: 10%
    134. Montenegro: 10%
    135. Saint Helena: 10%
    136. Kirgistan: 10%
    137. Yaman: 10%
    138. Saint Vincent and Grenadines: 10%
    139. Niger: 10%
    140. Saint Lucia: 10%
    141. Nauru: 30%
    142. Guinea Khatulistiwa: 13%
    143. Iran: 10%
    144. Libya: 31%
    145. Samoa: 10%
    146. Guinea: 10%
    147. Timor Leste: 10%
    148. Monstserrat: 10%
    149. Chad: 13%
    150. Mali: 10%
    151. Sao Tome dan Príncipe: 10%
    152. Pulau Norfolk: 29%
    153. Gibraltar: 10%
    154. Tuvalu: 10%
    155. Teritori Inggris di Samudra Hindia: 10%
    156. Tokelau: 10%
    157. Guinea-Bissau: 10%
    158. Svalbard dan Jan Mayen: 10%
    159. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald: 10%
    160. Réunion: 37%

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

    Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025 

    Country
    Country’s Tariff*
    US Reciprocal Tariffs

    Afghanistan
    49%
    10%

    Albania
    10%
    10%

    Algeria
    59%
    30%

    Andorra
    10%
    10%

    Angola
    63%
    32%

    Anguilla
    10%
    10%

    Antigua and Barbuda
    10%
    10%

    Argentina
    10%
    10%

    Armenia
    10%
    10%

    Aruba
    10%
    10%

    Australia
    10%
    10%

    Azerbaijan
    10%
    10%

    Bahamas
    10%
    10%

    Bahrain
    10%
    10%

    Bangladesh
    74%
    37%

    Barbados
    10%
    10%

    Belize
    10%
    10%

    Benin
    10%
    10%

    Bermuda
    10%
    10%

    Bhutan
    10%
    10%

    Bolivia
    20%
    10%

    Bosnia and Herzegovina
    70%
    35%

    Botswana
    74%
    37%

    Brazil
    10%
    10%

    British Indian Ocean Territory
    10%
    10%

    British Virgin Islands
    10%
    10%

    Brunei
    47%
    24%

    Burma
    88%
    44%

    Burundi
    10%
    10%

    Cabo Verde
    10%
    10%

    Cambodia
    97%
    49%

    Cameroon
    22%
    11%

    Cayman Islands
    10%
    10%

    Central African Republic
    10%
    10%

    Chad
    26%
    13%

    Chile
    10%
    10%

    China
    67%
    34%

    Christmas Island
    10%
    10%

    Cocos (Keeling) Islands
    10%
    10%

    Colombia
    10%
    10%

    Comoros
    10%
    10%

    Congo (Brazzaville)
    10%
    10%

    Congo (Kinshasa)
    22%
    11%

    Cook Islands
    10%
    10%

    Costa Rica
    17%
    10%

    Cote d’Ivoire
    41%
    21%

    Curacao
    10%
    10%

    Djibouti
    10%
    10%

    Dominica
    10%
    10%

    Dominican Republic
    10%
    10%

    Ecuador
    12%
    10%

    Egypt
    10%
    10%

    El Salvador
    10%
    10%

    Equatorial Guinea
    25%
    13%

    Eritrea
    10%
    10%

    Eswatini
    10%
    10%

    Ethiopia
    10%
    10%

    EU
    39%
    20%

    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    82%
    41%

    Fiji
    63%
    32%

    French Guiana
    10%
    10%

    French Polynesia
    10%
    10%

    Gabon
    10%
    10%

    Gambia
    10%
    10%

    Georgia
    10%
    10%

    Ghana
    17%
    10%

    Gibraltar
    10%
    10%

    Grenada
    10%
    10%

    Guadeloupe
    10%
    10%

    Guatemala
    10%
    10%

    Guinea
    10%
    10%

    Guinea-Bissau
    10%
    10%

    Guyana
    76%
    38%

    Haiti
    10%
    10%

    Heard and McDonald Islands
    10%
    10%

    Honduras
    10%
    10%

    Iceland
    10%
    10%

    India
    52%
    26%

    Indonesia
    64%
    32%

    Iran
    10%
    10%

    Iraq
    78%
    39%

    Israel
    33%
    17%

    Jamaica
    10%
    10%

    Japan
    46%
    24%

    Jordan
    40%
    20%

    Kazakhstan
    54%
    27%

    Kenya
    10%
    10%

    Kiribati
    10%
    10%

    Kosovo
    10%
    10%

    Kuwait
    10%
    10%

    Kyrgyzstan
    10%
    10%

    Laos
    95%
    48%

    Lebanon
    10%
    10%

    Lesotho
    99%
    50%

    Liberia
    10%
    10%

    Libya
    61%
    31%

    Liechtenstein
    73%
    37%

    Madagascar
    93%
    47%

    Malawi
    34%
    17%

    Malaysia
    47%
    24%

    Maldives
    10%
    10%

    Mali
    10%
    10%

    Marshall Islands
    10%
    10%

    Martinique
    10%
    10%

    Mauritania
    10%
    10%

    Mauritius
    80%
    40%

    Mayotte
    10%
    10%

    Micronesia
    10%
    10%

    Moldova
    61%
    31%

    Monaco
    10%
    10%

    Mongolia
    10%
    10%

    Montenegro
    10%
    10%

    Montserrat
    10%
    10%

    Morocco
    10%
    10%

    Mozambique
    31%
    16%

    Namibia
    42%
    21%

    Nauru
    59%
    30%

    Nepal
    10%
    10%

    New Zealand
    20%
    10%

    Nicaragua
    36%
    18%

    Niger
    10%
    10%

    Nigeria
    27%
    14%

    Norfolk Island
    58%
    29%

    North Macedonia
    65%
    33%

    Norway
    30%
    15%

    Oman
    10%
    10%

    Pakistan
    58%
    29%

    Panama
    10%
    10%

    Papua New Guinea
    15%
    10%

    Paraguay
    10%
    10%

    Peru
    10%
    10%

    Philippines
    34%
    17%

    Qatar
    10%
    10%

    Reunion
    73%
    37%

    Rwanda
    10%
    10%

    Saint Elena
    15%
    10%

    Saint Kitts and Nevis
    10%
    10%

    Saint Lucia
    10%
    10%

    Saint Pierre and Miquelon
    99%
    50%

    Saint Vincent and the Grenadines
    10%
    10%

    Samoa
    10%
    10%

    San Marino
    10%
    10%

    São Tomé and Príncipe
    10%
    10%

    Saudi Arabia
    10%
    10%

    Senegal
    10%
    10%

    Serbia
    74%
    37%

    Sierra Leone
    10%
    10%

    Singapore
    10%
    10%

    Sint Maarten
    10%
    10%

    Solomon Islands
    10%
    10%

    South Africa
    60%
    30%

    South Sudan
    10%
    10%

    Sri Lanka
    88%
    44%

    Sudan
    10%
    10%

    Suriname
    10%
    10%

    Svalbard and Jan Mayen
    10%
    10%

    Syria
    81%
    41%

    Taiwan
    64%
    32%

    Tajikistan
    10%
    10%

    Tanzania
    10%
    10%

    Thailand
    72%
    36%

    Timor-Leste
    10%
    10%

    Togo
    10%
    10%

    Tokelau
    10%
    10%

    Tonga
    10%
    10%

    Trinidad and Tobago
    12%
    10%

    Tunisia
    55%
    28%

    Turkey
    10%
    10%

    Turkmenistan
    10%
    10%

    Turks and Caicos Islands
    10%
    10%

    Tuvalu
    10%
    10%

    Uganda
    20%
    10%

    Ukraine
    10%
    10%

    United Arab Emirates
    10%
    10%

    United Kingdom
    10%
    10%

    Uruguay
    10%
    10%

    Uzbekistan
    10%
    10%

    Vanuatu
    44%
    22%

    Venezuela
    29%
    15%

    Vietnam
    90%
    46%

    Yemen
    10%
    10%

    Zambia
    33%
    17%

    Zimbabwe
    35%
    18%

    NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House. 

    SOURCE: White House

  • Idul Fitri 2025: Penetapan Tanggal di Berbagai Negara – Halaman all

    Idul Fitri 2025: Penetapan Tanggal di Berbagai Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah negara telah mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 2025 akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    Penetapan tanggal ini didasarkan pada hasil pemantauan hilal yang dilakukan di berbagai wilayah.

    Mari kita simak lebih lanjut mengenai bagaimana penentuan ini dilakukan dan apa yang dikatakan oleh pihak berwenang dari berbagai negara.

    Apa yang Menjadi Dasar Penetapan Tanggal Idul Fitri 2025?

    Keputusan untuk menentukan tanggal Idul Fitri 2025 ini didasarkan pada pengamatan bulan sabit Syawal, yang ternyata tidak terlihat pada malam Sabtu, 29 Maret 2025.

    Menurut laporan dari Hindustan Times, pihak berwenang di Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, dan Australia telah mengonfirmasi bahwa Hari Raya akan jatuh pada tanggal tersebut.

    Apa yang Dikatakan Pihak Berwenang di Berbagai Negara?

    Di Bangladesh, Komite Penampakan Bulan Nasional menyatakan bahwa bulan sabit tidak terlihat, sehingga puasa Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari.

    Oleh karena itu, mereka menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2025 jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025.

    Indonesia juga mengeluarkan keputusan serupa, di mana pemerintah menetapkan hari pertama Idul Fitri 2025 pada tanggal yang sama, setelah gagal mengamati bulan sabit Syawal pada malam yang sama.

    Sementara itu, di India, pengamatan yang dilakukan pada Sabtu, 29 Maret 2025, menunjukkan bahwa bulan sabit akan terlihat pada hari Minggu, 30 Maret 2025, sehingga mereka juga memastikan perayaan akan dilaksanakan pada Senin, 31 Maret 2025.

    Di Malaysia, Pusat Astronomi Internasional mengonfirmasi bahwa bulan sabit Syawal akan tampak dengan mata telanjang pada hari Minggu, menjadikan 31 Maret sebagai hari perayaan.

    Hal yang sama juga berlaku untuk Brunei dan Australia, di mana Dewan Fatwa bersama dengan tiga organisasi keagamaan lainnya menetapkan tanggal yang sama.

    Bagaimana Perayaan Idul Fitri Di Australia?

    Australia dikenal sebagai negara multikultural yang menyelenggarakan berbagai perayaan keagamaan dan budaya.

    Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, komunitas Muslim di Australia diharapkan akan mengadakan berbagai kegiatan amal, termasuk pembagian makanan dan barang kebutuhan pokok bagi yang membutuhkan.

    Perayaan ini umumnya dimulai dengan shalat berjamaah di masjid dan ruang terbuka untuk menampung jumlah jemaah yang besar.

    Apa yang Terjadi di Negara Lain?

    Sebagian besar negara di Timur Tengah seperti Suriah, Yordania, Libya, Oman, dan Iran juga menyatakan hari Senin sebagai hari Idul Fitri 2025.

    Sementara itu, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Qatar memutuskan untuk merayakannya pada hari Minggu, 30 Maret 2025, berdasarkan hasil pengamatan bulan yang dilakukan pada malam yang sama.

    Mengapa Penetapan Ini Penting?

    Penetapan tanggal Idul Fitri penting karena menandai berakhirnya bulan Ramadhan.

    Selain itu, keputusan ini menjadi panduan bagi umat Muslim di berbagai negara untuk merayakan hari raya dengan cara yang sama.

    Dengan pengumuman ini, umat Islam di seluruh dunia kini bersiap untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025 dengan penuh suka cita.

    Mari kita sambut perayaan ini dengan semangat kebersamaan dan amal kepada sesama.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).