Xcloud.id

Negara: Libya

  • Menanti Kedatangan Rafale: Perisai Baru di Langit Nusantara

    Menanti Kedatangan Rafale: Perisai Baru di Langit Nusantara

    Menanti Kedatangan Rafale: Perisai Baru di Langit Nusantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langit Indonesia akan kedatangan perisai baru yakni 
    Jet tempur
    generasi 4.5, 
    Rafale
    . Jet tempur buatan Dassault Aviation, Perancis itu dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 2026. 
    Kehadiran Rafale akan memperkuat jajaran
    jet tempur

    TNI AU
    yang selama ini ditopang oleh F-16, Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan Hawk 209.
    Masuknya Rafale menjadi bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (
    alutsista
    ) Indonesia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan, terutama di Laut China Selatan.
    Dengan teknologi canggih, Rafale dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah udara. 
    Tantangan dunia pertahanan Indonesia tidak hanya bersumber dari konflik terbuka. Namun juga potensi pelanggaran wilayah, penyusupan udara oleh pesawat asing, hingga ketegangan militer di kawasan Asia Pasifik. 
    Di sisi lain, pengadaan Rafale merupakan upaya Indonesia dalam memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara mitra. Termasuk juga mendukung transformasi TNI AU menuju kekuatan yang adaptif dan modern.
    Rafale diharapkan tak hanya memperkuat daya tangkal Indonesia, tetapi juga menjadi simbol komitmen dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
    Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia dalam kelas generasi 4.5. Selain itu, Rafale juga dirancang sebagai pesawat yang serba bisa.
    Jet tempur ini mampu menjalankan berbagai misi sekaligus. Mulai dari pertempuran udara ke udara, serangan darat, hingga pengintaian strategi tanpa perlu ganti konfigurasi.
    Melansir Air Force Technology, Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi dengan hands-on throttle and stick control (HOTAS).
    Rafale menggunakan radar pemindai elektronik RBE2. Dibandingkan dengan radar dengan antena konvensional, RBE2 mampu mendeteksi dan melakukan pelacakan lebih awal dari beberapa target.
    Dengan kekuatan komputasi yang luar biasa, RBE2 menawarkan kinerja yang tidak dapat direplikasi oleh radar pemindaian mekanis.
    Rafale juga memiliki sistem
    Front Sector Optronics 
    (FSO) yang terintegrasi penuh ke dalam pesawat. Sistem ini memungkinkan pesawar beroperasi dalam panjang gelombang optronic, kebal terhadap gangguan radar, menyediakan deteksi dan identifikasi jarak jauh terselubung, dan pencarian jangkauan laser untuk target udara, laut, dan darat.
    Rafale dilengkapi dengan sistem perang elektronik SPECTRA. Di sisi lain juga memiliki kemampuan membawa berbagai jenis rudal seperti Meteor (jarak jauh) dan SCALP (rudal jelajah).
    Rafale memiliki rentang sayap selebar 10,90 meter dan panjang 15,30 meter, serta tinggi 5,30 meter. Jet tempur ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal 
    1,8 march atau 750 knot.
    Ketinggian maksimal Rafale mencapai 15, 24 kilometer. Radius tempurnya 1.850 km dengan daya jelajahnya 3.700 km.
    Rafale memiliki bobot lepas landas hingga 24,5 ton. Jet tempur ini mampu membawa 4,7 ton bahan bakar internal dan 6,7 ton bahan bakar eksternal.
    Rafale juga memiliki keunggulan manuver dan avionik yang canggih. Bahkan, kemampuan bertahan dalam medan tempur modern membuat  Rafale sangat ideal untuk menghadapi dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik.
    Dibandingkan dengan jet-jet yang dimiliki Indonesia saat ini, Rafale menawarkan peningkatan signifikan dalam hal teknologi, daya tahan, dan efektivitas misi.
    Jet ini juga telah teruji dalam berbagai operasi militer oleh Angkatan Udara Perancis di Libya, Mali, dan Suriah, membuktikan ketangguhannya dalam medan tempur sesungguhnya.
    Kesepakatan pembelian Rafale diumumkan saat Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) berkunjung ke Paris, Perancis pada Februari 2022.
    Total 42 unit Rafale dipesan secara bertahap dengan kontrak awal mencakup 6 unit pertama.
    “Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat,” kata Prabowo, Kamis (10/2/2022).
    Nilai total kesepakatan disebut mencapai sekitar 8,1 miliar dollar Amerika Serika (AS) yang mencakup pesawat, persenjataan, pelatihan, serta dukungan logistik.
     
    Kontrak pengadaan 42 jet tempur Rafale ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama pengadaan Rafale dilakukan pada September 2022 untuk enam unit pesawat.
    Kemudian, pada Agustus 2023, kontrak tahap kedua aktif dengan jumlah 18 unit Rafale. Lalu kontrak ketiga dilakukan pada 8 Januari 2024 untuk pengadaan 18 unit Rafale.
    Rencananya, enam unit Rafale akan tiba di Indonesia secara bertahap pada Februari atau Maret 2026 . 
    “Di tahun depan, sekitar bulan Februari atau Maret, kita sudah mulai datang pesawat Rafale, tiga pesawat, dan tiga bulan kemudian itu tiga pesawat lagi,” kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono, usai memimpin Rapim TNI AU di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025).
     
    TNI AU telah melakukan sejumlah persiapan strategis untuk menyambut kedatangan jet tempur Rafale. Mulai dari menyiapkan infrastruktur hingga personel pendukung.
    Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan pangkalan udara atau
    home base
    . Dua lanud disebut-sebut akan menjadi markas Rafale adalah Lanud Roesmin Nurjadin di Pekanbaru dan Lanud Supadio di Pontianak.
    KSAU Marsekal Tonny Harjono menyebut enam pesawat Rafale yang akan tiba di Indonesia pada tahun 2026 bakal ditempatkan di Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru.
    “Kami laksanakan di Pekanbaru, karena memang nanti homebase-nya akan ada di sana. Di Pekanbaru kita sudah membangun simulator, kemudian hanggar-hanggar yang kita bilang smart building,” jelasnya.
    Dia mengatakan fasilitas penerbangan dan sistem pendukung lainnya di Lanud Rusmin Muryadin diperbaiki. 
    “Fasilitas-fasilitas penerbangan di sana pun kita perbaiki, sistem logistik juga sedang berproses kita bangun, kemudian software, peranti lunaknya juga sudah kami siapkan
    Terbaru, Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas), Marsdya TNI Tedi Rizalihadi meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur pendukung kedatangan Rafale di Lanud Roesmin Nurjadin, pada Selasa (15/4/2025),
    Tedi sempat meninjau pembangunan Gedung Simulator Rafale. Sebagai orang yang pernah menjajal langsung Rafale, dia mengingatkan agar pembangunan markas jet tempur itu harus mengedepankan keselamatan kerja dan mutu bangunan.
    Sebab, fasilitas tersebut nantinya menjadi fondasi operasional generasi muda AU yang menjaga kedaulatan udara Indonesia.
    Modernisasi alutsista tak akan berarti tanpa kesiapan sumber daya manusianya. Inilah yang kini menjadi fokus KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
    Selain kesiapan infrastruktur, KSAU menyadari pentingnya kesiapan dari para personel calon penerbang Rafale.
    Dia mengatakan, personel penerbang juga sudah siap dipilih untuk melaksanakan pendidikan calon penerbang pesawat Rafale.
    “Tentunya dilihat dari berbagai background penugasan di pesawat-pesawat yang sekarang kita punya,” ucap KSAU.
    Penerbang pesawat tempur F-16 hingga Sukhoi 30 itu juga memastikan sejauh ini tak ada kendala terkait progres kedatangan Rafale yang dijadwalkan tiba pada Februari 2026.
    “Semua (unit Rafale) sudah dalam konteks kontrak ya. Kita mengikuti apa yang sudah direncanakan. Sejauh ini progresnya baik,” ucap Tonny. 
    Selain itu, sejumlah teknisi dan pilot TNI AU juga telah dikirim ke Perancis untuk menjalani pelatihan intensif agar mampu mengoperasikan dan merawat jet ini secara mandiri.
    Pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga bekerja sama dengan Dassault Aviation untuk menyediakan sistem dukungan logistik jangka panjang, termasuk ketersediaan suku cadang dan sistem perawatan berbasis prediktif.
    Hal ini untuk memastikan agar armada Rafale dapat beroperasi dengan kesiapan tinggi dan waktu rehat (
    downtime
    ) minimal.
    PT Dirgantara Indonesia (PT DI) turut berperan dalam menyambut kedatangan jet tempur Rafale. PT DI telah mengirimkan beberapa teknisi ke Perancis untuk mempelajari Rafale.
    Pengiriman teknisi itu dilakukan agar Indonesia nantinya memiliki SDM yang andal dalam merawat pesawat jet tempur Rafale.
    Namun, dia tak merinci jumlah teknisi yang dikirim dan lama pelatihan di Perancis. 
    “Sudah dikirim ke sana (Perancis),” kata Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025).
    Dia mengungkapkan, PT DI telah memperoleh program offset dari kerja sama dengan Rafale yakni pelatihan teknisi hingga pembuatan computer basic training (CBT).
    Dengan adanya kerja sama
    offset
    ini, diharapkan Indonesia memiliki personel yang dapat mengoperasikan hingga melakukan perawatan pesawat tempur Rafale sebaik-baiknya.
    Pengamat militer Khairul Fahmi mengingatkan bahwa membeli Rafale adalah keputusan strategis. Kedatangan Refale diharapkan semakin memperkuat pertahanan udara Nusantara. 
    “Diversifikasi alutsista ini juga menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (5/5/2025).
    Di sisi lain, sebagai produk Perancis, Rafale tidak terikat pengawasan ketat layaknya produk negara adikuasa.
    Menurutnya, peluang kerja sama industri dan transfer teknologi pun terbuka dalam pembelian Rafale.
    Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan persiapan yang menyeluruh. Mulai dari pembangunan hanggar, fasilitas pemeliharaan, komunikasi dan sensor.
    “Rafale bukan sekadar pesawat tempur baru, tapi sistem senjata kompleks yang butuh ekosistem pendukung modern. Tanpa itu, Rafale hanya akan jadi pesawat parkir,” ujarnya.
    Fahmi juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, Rafale membawa teknologi generasi 4.5 yang membutuhkan pelatihan intensif bagi pilot dan teknisi. Termasuk juga penyesuaian doktrin tempur TNI AU.
    Tak kalah penting adalah aspek pemeliharaan dan biaya operasional. Menurutnya, dengan biaya operasional yang tinggi, Indonesia perlu menyusun skema
    sustainment multiyear
    , termasuk pengadaan suku cadang dan sistem logistik jangka panjang.
    Fahmi menyebut skema performance-based logistics (PBL) bisa menjadi solusi agar biaya lebih terukur.
    Dia kembali mengingatkan agar pemerintah serius membangun ekosistem pendukung agar Rafale benar-benar menjadi kekuatan baru TNI AU.
    Kedatangan Rafale, kata dia, harus dibarengi kesiapan menyeluruh agar tak berubah menjadi “macan kertas yang mahal”.
    “Intinya, Rafale bisa menjadi lompatan besar bagi TNI AU, tapi lompatan itu tidak otomatis terjadi hanya karena pesawat datang. Tanpa ekosistem pendukung, SDM yang benar-benar terlatih, dan perencanaan sustainment yang matang, Rafale bisa berubah menjadi ‘macan kertas yang mahal’,” kata Fahmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Afrika Selatan Mengatakan Pemboman Terbaru Israel di Gaza Melanggar Hukum Internasional – Halaman all

    Afrika Selatan Mengatakan Pemboman Terbaru Israel di Gaza Melanggar Hukum Internasional – Halaman all

    Afrika Selatan Mengatakan Pemboman Terbaru Israel di Gaza Melanggar Hukum Internasional

    TRIBUNNEWS.COM- Afrika Selatan mengatakan bahwa pemboman terbaru Israel di Jalur Gaza adalah “skala yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan melanggar hukum internasional, kantor berita Anadolu  melaporkan.

    Pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel meliputi “secara terang-terangan menargetkan personel kemanusiaan, menghalangi bantuan kemanusiaan, penolakan layanan dasar, makanan, dan air sebagai senjata perang, serta penghancuran infrastruktur Gaza secara serampangan,” utusan PBB Mathu Joyini mengatakan kepada Dewan Keamanan.

    Ia mengatakan “pendekatan brutal” Israel menunjukkan pengabaian terhadap upaya gencatan senjata, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya niat genosida dan pelanggaran tambahan.

    “Harus ada pertanggungjawaban atas semua kekejaman, genosida yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan perang yang dilakukan terhadap rakyat Palestina,” kata Joyini.

    Ia mendesak negara-negara anggota dan pihak-pihak lain untuk membaca laporan publik Afrika Selatan yang diserahkan kepada Dewan Keamanan, yang mendokumentasikan bukti tindakan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

    “Tidak ada satu negara pun yang boleh melanggar hukum internasional dan pada saat yang sama meminta negara lain untuk mematuhinya,” kata Joyini.

    Dewan harus “bertindak sekarang,” katanya. “Kita harus tegas dalam tekad kita untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional, tanpa kecuali.”

    Setelah Afrika Selatan mengajukan proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di Gaza, beberapa negara bergabung dalam kasus tersebut termasuk Kolombia, Kuba, Libya, Meksiko, Spanyol, Belize, dan Türkiye.

    Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara terpisah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.​​​​​​​​

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Deretan 10 Negara Paling Korup di Dunia Saat Ini, RI Urutan Berapa?

    Deretan 10 Negara Paling Korup di Dunia Saat Ini, RI Urutan Berapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI)  telah merilis daftar peringkat pada 180 negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik tahun 2024.

    Dalam daftar tersebut, CPI memberi dengan skala penilaian 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Urutan teratas negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark. Menempati urutan teratas, negara yang terletak di Eropa tersebut mendapat skor 90.

    Selain Denmark, negara lain yang paling bersih dari korupsi adalah Finlandia (88) dan negara tetangga RI, Singapura (84).

    “Korupsi merupakan ancaman global yang terus berkembang yang tidak hanya merusak pembangunan, tapi juga menjadi penyebab utama menurunnya demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia,” ujar François Valerian, Chair of Transparency International, dikutip CNBC Indonesia pada Minggu (27/4/2025).

    Laporan itu juga menyebut bahwa korupsi sangat terkait erat dengan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini: perubahan iklim.

    “Banyak orang di seluruh dunia menderita akibat pemanasan global yang parah, karena dana yang ditujukan untuk membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi populasi yang rentan, dicuri atau disalahgunakan,” tambah Valerian.

    Berikut adalah 10 negara yang paling korup di dunia menurut Corruption Perception Index (CPI) 2024:

    1. Sudan Selatan (skor 8)

    2. Somalia (skor 9)

    3. Venezuela (skor 10)

    4. Suriah (skor 12)

    5. Yaman (skor 13)

    6. Libya (skor 13)

    7. Eritrea (skor 13)

    8. Equatorial Guinea (skor 13)

    9. Nikaragua (skor 14)

    10. Sudan (skor 15)

    Lalu bagaimana ranking Indonesia?

    Indonesia jauh dari urutan 10 besar. Negara ini menempati urutan 37 dalam CPI 2024. Namun ini berarti Indonesia masih berjuang keras melawan banyaknya kasus korupsi. Meski demikian, ranking Indonesia ini mengalami perbaikan dibanding setahun sebelumnya di mana RI hanya menempati ranking 34.

    Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih jauh tertinggal. Bandingkan saja dengan Singapura (84) dan berada di posisi tiga besar negara paling bersih di dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat 50 dan Vietnam 40.

    (mkh/mkh)

  • Perundingan Nuklir Iran-AS di Roma: Apa Hasilnya? – Halaman all

    Perundingan Nuklir Iran-AS di Roma: Apa Hasilnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali digelar di Roma, dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi.

    Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya yang berlangsung di Muscat, Oman, dan menjadi salah satu upaya penting dalam mencari kesepakatan mengenai program nuklir Iran.

    Dengan format yang bersifat tidak langsung, kedua pihak akan mendiskusikan batasan masing-masing serta kemungkinan mencapai kesepakatan.

    Siapa yang Memimpin Delegasi?
    Delegasi Iran: Siapa yang Terlibat?

    Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan negosiator nuklir senior, Abbas Araghchi.

    Ia didampingi oleh beberapa pejabat lainnya, termasuk Majid Takht-Ravanchi sebagai wakil politik dan Kazem Gharibabadi sebagai wakil hukum dan urusan internasional.

    Ali Shamkhani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa delegasi Iran datang dengan wewenang penuh untuk mencapai kesepakatan komprehensif.

    Delegasi AS: Siapa yang Mengwakili?

    Dari pihak AS, Steve Witkoff, yang merupakan teman dekat mantan Presiden Donald Trump dan seorang pengembang properti asal New York, kembali ditunjuk sebagai pemimpin delegasi.

    Witkoff juga dikenal terlibat dalam berbagai perundingan terkait konflik lain di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Gaza dan Rusia-Ukraina.

    Apa Tujuan dari Pertemuan Ini?

    Ali Shamkhani mengungkapkan bahwa tujuan utama Iran adalah mencapai kesepakatan yang seimbang, berdasarkan sembilan prinsip.

    Prinsip-prinsip tersebut meliputi jaminan keseimbangan, pencabutan sanksi, penolakan terhadap model Libya dan UEA, serta penghindaran ancaman dari pihak ketiga, termasuk Israel.

    Iran menegaskan bahwa mereka tidak datang untuk menyerah dalam perundingan ini.

    Apa yang Dikatakan Donald Trump?

    Mantan Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun.

    Ia menyatakan, “Saya mendukung penghentian Iran dari memiliki senjata nuklir.” Trump ingin Iran menjadi negara yang hebat dan makmur, tetapi tetap menolak keras kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran.

    Ia juga memberikan peringatan bahwa jika Iran memiliki senjata nuklir, konsekuensi serius akan mengikuti.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Witkoff menekankan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dengan Iran harus mencakup penghentian total program pengayaan dan persenjataan nuklirnya.

    Ancaman untuk menggunakan kekuatan militer bersama Israel terhadap fasilitas nuklir Iran juga diungkapkan sebagai langkah yang mungkin diambil jika diperlukan.

    Pertemuan di Roma ini akan menjadi forum kunci dalam mengkaji langkah-langkah selanjutnya dalam perundingan nuklir ini.

    Dengan dinamika yang kompleks dalam perundingan ini, banyak yang berharap agar hasil dari pertemuan di Roma dapat membawa kemajuan menuju solusi damai dan menghindari ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perundingan Nuklir Iran-AS Kembali Digelar, Dimediasi Oman dan Berlangsung di Roma – Halaman all

    Perundingan Nuklir Iran-AS Kembali Digelar, Dimediasi Oman dan Berlangsung di Roma – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pejabat senior Iran dan Amerika Serikat (AS) akan mengadakan perundingan nuklir penting di Roma pada akhir pekan ini.

    Pertemuan tersebut, dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi.

    Perundingan nuklir ini menjadi kelanjutan dari pembicaraan serupa yang sebelumnya digelar di Muscat, Oman.

    Meski begitu, Iran menegaskan format perundingan ini bersifat “tidak langsung”.

    Teheran dan Washington akan mendiskusikan batasan atau garis merah masing-masing, serta kemungkinan jalan menuju kesepakatan mengenai program nuklir Iran.

    Delegasi Iran dan AS Siap Bertemu

    Delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan negosiator nuklir senior Abbas Araghchi.

    Ia didampingi oleh Majid Takht-Ravanchi sebagai wakil politik, Kazem Gharibabadi sebagai wakil hukum dan urusan internasional, serta sejumlah pejabat lainnya.

    Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, Steve Witkoff — teman dekat Presiden Donald Trump dan pengembang properti asal New York — kembali ditunjuk sebagai pimpinan delegasi.

    Witkoff juga diketahui terlibat dalam berbagai perundingan terkait perang Israel di Gaza dan konflik Rusia-Ukraina.

    Ali Shamkhani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan delegasi Iran datang ke Roma “dengan wewenang penuh”.

    Dalam sebuah unggahan di platform X, Shamkhani mengatakan, tujuan utama Iran adalah mencapai “kesepakatan komprehensif” yang didasarkan pada sembilan prinsip.

    Prinsip-prinsip tersebut, mencakup keseriusan, jaminan, keseimbangan, pencabutan sanksi, penolakan terhadap model Libya/UEA (pelucutan senjata total), penghindaran ancaman, kecepatan, penahanan pihak pengganggu seperti Israel, serta fasilitasi investasi.

    “Iran datang untuk mencapai kesepakatan yang seimbang, bukan untuk menyerah,” tegas Shamkhani.

    Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dari 2013 hingga 2023, serta menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan komandan di Garda Revolusi Islam.

    Trump: Iran Tidak Boleh Punya Senjata Nuklir

    Presiden AS, Donald Trump, menegaskan kalau Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun.

    “Saya mendukung penghentian Iran, sangat sederhana, dari memiliki senjata nuklir. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” kata Trump kepada wartawan, Jumat (18/4), seperti dikutip dari CNN.

    Ia menambahkan, dirinya ingin Iran menjadi “negara yang hebat dan makmur”, namun tetap menolak keras kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran.

    Trump memperingatkan jika Iran memiliki senjata nuklir, maka akan ada konsekuensi serius. “Anda akan sangat tidak senang,” ujarnya.

    Pemerintahan Trump diketahui ragu dalam menetapkan batasan baru bagi program nuklir Iran.

    Namun, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyerukan agar Teheran membongkar total program nuklirnya, bukan hanya komponen senjatanya.

    AS Siapkan Tekanan Lebih Keras

    Utusan Timur Tengah Steve Witkoff menyatakan, kesepakatan apa pun dengan Iran harus mencakup penghentian total program pengayaan dan persenjataan nuklirnya.

    Trump bahkan baru-baru ini mengancam akan menggunakan kekuatan militer — bersama Israel — untuk menyerang fasilitas nuklir Iran jika diperlukan.

    Witkoff dijadwalkan kembali menggelar perundingan dengan delegasi Iran di Roma pada hari Sabtu, dalam forum yang sekali lagi akan dimediasi oleh Oman.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Terungkap Isi Proposal AS Soal Negosiasi Nuklir Iran yang Dibahas di Oman

    Terungkap Isi Proposal AS Soal Negosiasi Nuklir Iran yang Dibahas di Oman

    GELORA.CO – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran mengungkap detail tentang pembicaraan tidak langsung antara Teheran dan Washington di Oman pada Sabtu (12/4/2025) yang membahas negosiasi nuklir Iran. Dalam sebuah wawancara dengan televisi Iran dilansir Mehr News, Juru Bicara Kemenlu Iran, Esmaeil Baghaei mengungkapkan bahwa negosiasi dengan AS hanya fokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi.

    Baghaei mengatakan, draf proposal AS yang diajukan oleh utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, tidak mencakup peran Iran di kawasan, kapabilitas rudal, atau masalah keamanan lain. Melainkan cuma menanyakan garansi atas program nuklir Iran hanya untuk tujuan damai.

    Baghaei menekankan, bahwa, pihak AS saat ini bersikap atas kerangka draf yang diajukan Witkoff itu. Iran pun, kata Baghaei, tetap berkomitmen hanya mau terlibat dalam negosiasi terkait isu nuklir, bukan hal-hal lain di luar itu.

    “Pembicaraan terjadi dalam sebuah atmosfer yang konstruktif dan positif dan membahas masalah-masalah terkait program nuklir Iran dan pencabutan sanksi,” demikian pernyataan resmi Kemenlu Iran.

    Dalam sebuah wawancara dengan televisi Iran, Araghchi mengatakan, pembicaraan berlangsung sekitar 2,5 jam dan ditengahi oleh Menteri Luar Negeri Oman. Araghchi mengatakan, pembicaraan terjadi dalam “sebuah atmosfer yang tenang dan saling menghormati, tanpa penggunaan bahasa yang tidak pantas, dan kedua belah pihak menunjukkan komitmen untuk terus melanjutkan dialog hingga tercapai sebuah persetujuan yang saling menguntungkan”.

    Presiden AS, Donald Trump mengeklaim bahwa pembicaraan program nuklir Iran “berjalan dengan sangat baik”. Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Ahad pagi, Trump mengatakan, “Saya pikir (pembicaraan) akan berjalan dengan baik. Tidak ada masalah sampai mereka selesai, sehingga saya tidak suka berbicara terkait itu. Tapi berjalan dengan baik, Saya pikir pembicaraan dengan Iran berjalan dengan baik,” kata Trump dikutip the New Arab.

    Pada Sabtu malam, Gedung Putih mengumumkan bahwa, negosiasi nuklir Iran “sangat positif dan konstruktif”. Dalam sebuah pernyataan resmi, Steve Witkoff disebutkan menggelar pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang dituanrumahi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi.

    Pernyataan Gedung Putih menyebutkan, bahwa Witkoff menjalankan ‘instruksi’ Trump kepada Araghchi untuk “mengatasi masalah antara kedua negara lewat dialog dan diplomasi”. Washington mengklaim masalah yang dibahas antara AS dan Iran kompleks.

    Kedua belah pihak akan kembali menggelar pertemuan pada 19 April. Pertemuan di Muscat digelar usai Donald Trump menebar ancaman akan mengambil aksi militer terhadap Iran jika kesepakatan baru soal program nuklir tidak tercapai. 

    “Jika diperlukan aksi militer, kami akan menggelar aksi militer. Israel jelas akan sangat terlibat dan akan menjadi pemimpin,” kata Trump pada Rabu lalu soal kemungkinan aksi militer jika negosiasi gagal.

    Pada Selasa (8/4/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengingatkan potensi bahaya dari kesepakatan nuklir dengan Iran. Ia menegaskan, bersama Trump, Israel sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki bom nuklir.

    “Kami setuju bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir. Ini bisa diselesaikan lewat perjanjian, tapi hanya lewat perjanjian ala-Libya: Mereka meledakkan sendiri instalasi (nuklir), melucuti semua insfrastruktur di bawah pengawasan Amerika, ini akan bagus,” kata Netanyahu dikutip Jewish News Syndicate.

    “Kemungkinan kedua, mereka menghambat pembicaraan, dan di sanalah opsi militer diambil. Semua memahami ini. Kami membahas (opsi militer) panjang hal ini,” Netanyahu menambahkan. []

  • Profil Abuwa, Kapolda GAM Jadi Sekjen Partai Aceh Gantikan Abu Razak

    Profil Abuwa, Kapolda GAM Jadi Sekjen Partai Aceh Gantikan Abu Razak

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf resmi menunjuk Aiyub Abbas alias Abuwa sebagai sekretaris jenderal Partai Aceh (PA) sisa masa jabatan periode 2023-2028, menggantikan Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak yang sudah meninggal dunia.

    Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, sebelumnya sempat menugaskan Zulfadli alias Abang Samalanga sebagai plt sekjen Partai Aceh setelah Abu Razak meninggal saat menjalankan ibadah umrah Ramadan 1446 Hijrah di Makkah, Arab Saudi pada Rabu (19/3/2025).

    Sekarang ia memutuskan mengangkat Abuwa sebagai sekjen partai yang dibentuk oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

    Siapa Aiyub Abbas alias Abuwa?

    Aiyub Abbas merupakan bupati Pidie Jaya dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2023 serta ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

    Abuwa punya kedekatan dengan Muzakir Manaf karena dahulu keduanya merupakan pejuang GAM. Jika Mualem sebagai panglima GAM, Abuwa menjabat kepala kepolisian GAM komando pusat Tiro.

    Pernah Latihan Militer di Libya

    Abuwa dan Mualem pernah sama-sama pernah mengikuti pendidikan militer di Camp Tajura, Triploli, Libya pada 1987, sebelum pulang ke Aceh pada awal 90-an melanjutkan perjuangan untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia saat itu.

    Abuwa yang dianggap sebagai salah satu prajurit elite alumni Tripoli masuk dalam jajaran pasukan komando pusat GAM di Tiro, kemudian dipercaya menjadi majelis muda komando pusat GAM bersama Abu Razak dan Sarjani Abdullah pada 1998. Saat Abdullah Syafi’i menjabat panglima GAM, Abuwa ditunjuk menjadi kapolda GAM wilayah Pidie. 

    Abdullah Syafi’i meninggal dunia dalam pertempuran sengit antara pasukan GAM dengan TNI di hutan Jim-Jim, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya (dahulu Pidie) pada 22 Januari 2022. 

    Pimpinan GAM Hasan Tiro kemudian menunjuk Muzakir Manaf sebagai panglima militer menggantikan Abdullah.  Masa Mualem sebagai panglima, Abuwa dipercaya menjadi kepala kepolisian GAM hingga 2005. 

    Setelah GAM dan Pemerintah Indonesia berdamai pada 15 Agustus 2005, pasukan GAM kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Abuwa bergabung dalam Partai Aceh melanjutkan perjuangan melalui jalur politik. Ia kemudian maju di Pilkada Pidie Jaya 2013 berpasangan dengan Said Mulyadi dan terpilih sebagai bupati dan berlanjut ke periode kedua.

    Tugas Berat Gantikan Abu Razak

    Wakil Bendahara Umum Partai Aceh Muharuddin mengatakan penunjukan Aiyub Abbas sebagai sekjen Partai Aceh dapat memperkuat internal partai yang dibentuk oleh para mantan kombatan GAM tersebut, serta meningkatkan komunikasi lintas pimpinan partai politik untuk bersinergi membangun Aceh.

    “Abuwa pernah menimba ilmu di negeri Tajura, Tripoli, Libya. Beliau juga memiliki kemampuan dan berpengalaman mengelola partai sebagai ketua DPW Partai Aceh Pidie Jaya. Maka sikap Mualem menunjuk beliau sebagai sekjen DPP PA sangat tepat,” katanya, Sabtu (12/4/2025).

    Menurutnya, keputusan Mualem menunjuk Abuwa sebagai sekjen harus didukung dan dihormati oleh seluruh kader dan pengurus Partai Aceh baik di tingkat pusat hingga wilayah. 

    Abuwa dihadapkan pada tugas berat karena diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan Abu Razak untuk membangun kembali komunikasi dengan lintas pimpinan partai politik, serta jajaran stakeholder lokal maupun nasional.

    “Dukungan partai politik lain sangat diperlukan untuk Mualem dan Partai Aceh agar semua pihak di Aceh bersatu membangun Aceh,” ujarnya.

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke wilayah kerajaan itu untuk melakukan ibadah umrah di Makkah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus menyiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya, tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025. Semua pemegang visa diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiadi Arab Saudi menangguhkan sementara penerbitan visa umrah bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.

    “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat,” ujar Dahnil dikutip dari Antara.

    Penangguhan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa nonhaji dalam pelaksanaan ibadah haji yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan.

    Dahnil menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan efisiensi operasional, keamanan jemaah, dan kenyamanan beribadah.

    Dahnil juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan menteri imigrasi dan pemasyarakatan RI terkait kerja sama pengawasan terhadap jemaah yang menggunakan visa selain visa haji resmi.

    BP Haji mengimbau kepada masyarakat dan penyelenggara perjalanan ibadah haji maupun umrah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah.

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus mempersiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    “Tanggal 13 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk bisa masuk ke Arab Saudi, sementara tanggal 29 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi,” kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar Yusron.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April hingga 10 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025, dan diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

  • Pembicaraan Nuklir AS-Iran, Peluang Baru atau Jalan Buntu?

    Pembicaraan Nuklir AS-Iran, Peluang Baru atau Jalan Buntu?

    Jakarta –

    Iran dan Amerika Serikat berencana untuk melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklir Iran, pada Sabtu 12 April. Teheran menegaskan, Menteri Luar Negeri Abbas Aragchi akan mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, di negara Teluk, Oman.

    Pemimpin spiritual dan politik Iran, Ayatollah Khamenei sebelumnya telah menyatakan “Kami siap untuk berunding dengan AS, tetapi tidak secara langsung,” kata Presiden Iran, Massoud Pezeshkian pada Rabu, 9 April. “Kami tidak melakukan pembicaraan secara langsung, karena kami tidak mempercayai AS.”

    Presiden Pezeshkian dalam waktu bersamaan juga menegaskan, Ayatollah Khamenei tidak keberatan dengan keberadaan investor Amerika di Iran. “Yang kami tolak adalah konspirasi, upaya kudeta, dan kebijakan-kebijakan keliru yang mereka lakukan.” Menurut media Iran, Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, juga diperkirakan akan berpartisipasi dalam perundingan ini.

    Pendekatan yang berjarak

    Presiden AS Donald Trump sebaliknya mengkonfirmasi, perundingan dengan Iran akan dilakukan secara langsung. Presiden Trump ingin mengupayakan kesepakatan dengan Teheran, untuk membatasi program nuklir Iran yang kontroversial. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, yang juga teman lama Trump, Steve Witkoff, akan bertolak ke Oman untuk bertemu dengan delegasi Iran pada hari Sabtu.

    “Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendapat kewenangan yang diperlukan, untuk mendorong inisiatif diplomasi saat berunding dengan AS,” kata Mostafa Najafi, pakar hubungan internasional dan strategi keamanan Iran di Teheran.

    Najafi menilai, perbedaan ekspektasi dan persepsi Iran dan AS adalah masalah inti dari perundingan ini, bukan apakah perundingan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

    “Iran ingin pembicaraan hanya berfokus pada program nuklir. Di sisi lain, Presiden Trump melalui suratnya kepada Teheran tidak hanya menyerukan pembatasan program nuklir dan rudal balistik, tetapi juga menuntut Iran untuk berhenti campur tangan dalam politik regional di timur tengah. Tuntutan-tuntutan ini jauh dari harapan Teheran,” tulis Najafi menjawab pertanyaan DW.

    Presiden AS Donald Trump menulis surat kepada para pemimpin spiritual dan politik Iran pada awal Maret, yang kemudian dibalas Iran di akhir Maret. Detil pertukaran pesan tersebut tidak diketahui publik. Trump mengatakan pada hari Senin lalu, Iran akan berada dalam “bahaya yang mematikan” jika perundingan gagal.

    Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi AS, NBC, akhir bulan lalu, Trump bahkan melontarkan ancaman: “Jika kesepakatan tidak tercapai, akan ada pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Sinyal yang saling bertentangan?

    “Tidak akan ada negosiasi pada hari Sabtu. Hanya akan ada pertemuan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce. Ia menekankan kepada pers pada 8 April bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff akan menyampaikan pesan yang menentang program nuklir Iran.

    Apa yang diinginkan AS adalah “penghentian total” program nuklir Iran, mengutip pernyataan Mike Waltz, Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS, kepada stasiun TV CBS pada tanggal 23 Maret. Dari sudut pandang beberapa senator Partai Republik, seperti Tom Cotton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ini berarti pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Iran, mencontoh Libya.

    Pada tahun 2003, di bawah pemerintahan Muammar al-Gaddafi, Libya memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan program nuklir juga rencana pengembangan senjata pemusnah massal. Sebagai imbalan, semua sanksi internasional dicabut, dan Libya kembali diintegrasikan ke dalam komunitas internasional.

    Meski AS menganggap Libya sebagai contoh positif perlucutan senjata secara damai, tidak sama halnya dengan Iran. Tergulingnya Gaddafi di tahun 2011 ditengah gelombang Revolusi Timur Tengah dan intervensi NATO, Iran melihat kasus Libya lebih sebagai sebuah peringatan.

    Steve Witkoff, di sisi lain, tampaknya mewakili posisi yang berbeda dan lebih diplomatis daripada Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS. Dia mengatakan tiga minggu yang lalu bahwa Presiden Trump, dalam sebuah surat kepada Ayatollah Ali Khamenei, mengusulkan untuk membuat program verifikasi untuk memastikan bahwa Iran tidak menggunakan bahan nuklir untuk tujuan militer.

    Witkoff menyatakan: “Kita harus membuat program verifikasi sehingga tidak ada yang perlu khawatir tentang kemungkinan Iran menggunakan material nuklirnya sebagai senjata.”

    Tidak ada bom nuklir

    Israel saat ini memandang program nuklir Iran sebagai ancaman terhadap eksistensinya. Para pemimpin Iran tidak mengakui Israel, dan secara terus menerus mengancam untuk menghancurkan Israel.

    “Kesepakatan yang baik harus menjamin keamanan Israel,” kata pakar Iran Arman Mahmoudian yang juga seorang dosen studi Timur Tengah di University of South Florida, menanggapi pertanyaan DW.

    Teheran secara resmi menekankan, program nuklirnya hanyalah untuk tujuan damai. Namun, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tetap khawatir. Menurut direktur jenderal IAEA Rafael Grossi, Iran terus melakukan pemerkayaan uranium, dalam skala yang jauh lebih besar dari negara non senjata atom lainnya.

    “Jika tekanan terhadap Iran terus meningkat, Teheran dapat kembali mempertimbangkan pentingnya untuk memiliki senjata nuklir,” demikian peringatan yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Seyed Abbas Araghchi, Desember 2024 lalu. Meskipun negara ini memiliki teknologi untuk memproduksi senjata nuklir, sejauh ini Iran secara sadar memutuskan untuk tidak mengembangkannya.

    “Perundingan harus dilakukan sedemikian rupa, agar kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir dapat dicegah,” kata pakar Iran, Mahmoudian, seraya menambahkan: “Presiden Trump telah menekankan beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir bahwa Iran tidak diizinkan untuk memiliki senjata nuklir. Ini dapat menjadi sinyal, bahwa pembicaraan akan berfokus pada isu nuklir Iran. Sebaiknya pembicaraan turut membahas solusi teknis untuk hal tersebut.”

    “Perundingan ini tidak akan mudah,” Mahmoudian memperkirakan. Pihak Iran tetap menduga kuat, perundingan tersebut tidak akan berujung pada pencabutan sanksi. Dari sudut pandang Teheran, AS harus menjamin bahwa sanksi-sanksi tersebut akan dicabut secara permanen.

    Pada tahun 2015, Iran dan beberapa kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, menyepakati kesepakatan nuklir. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Iran berjanji untuk membatasi program nuklirnya secara signifikan, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Namun, pada tahun 2018, pada masa jabatan pertamanya Presiden Trump secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut.

    Sebagai reaksinya, Iran mulai secara bertahap menjauhkan diri dari perjanjian nuklir tersebut, dan semakin dekat pada kemampuan membuat bom atom dibanding sebelumnya.

    Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini