Xcloud.id

Negara: Libya

  • Bisakah Kekuatan Asing Hentikan Konflik di Sudan?

    Bisakah Kekuatan Asing Hentikan Konflik di Sudan?

    Jakarta –

    Tanpa dukungan eksternal, tidak ada satu pun pihak di Sudan mampu memperpanjang perang saudara yang tengah berlangsung.

    Konflik ini telah menjadikan negara tersebut sebagai lokasi salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Belakangan, terjadi pembunuhan massal serta kekejaman terhadap warga sipil Sudan di ibu kota regional Darfur, El-Fasher.

    Perang pertama kali meletus pada April 2023 ketika milisi lokal, yaitu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan militer Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF), berselisih mengenai integrasi RSF ke dalam militer reguler.

    Akibat berlanjutnya pertempuran di Darfur, angka korban hanya bisa diperkirakan, tapi organisasi bantuan dan PBB memperkirakannya di atas 140.000 orang. Sekitar setengah dari 51 juta penduduk Sudan bergantung pada bantuan kemanusiaan. Kelaparan dan penyakit menyebar luas dan sebagian besar infrastruktur serta lahan pertanian negara itu telah rusak.

    Para pengamat mengatakan pemerintah Sudan yang diakui secara internasional di bawah jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, yang juga memimpin SAF, mendapat dukungan dari Mesir, Turki, Rusia, dan Iran. Sementara, Mesir dan Arab Saudi membantah memberikan dukungan senjata kepada kelompok apa pun di Sudan. RSF dituding mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), tapi kemudian dibantah oleh UEA.

    “Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSF memiliki sejumlah pemasok senjata dan bahan bakar selama perang, tetapi penyedia utama tetap UEA,” kata Hager Ali, peneliti di lembaga kajian German Institute for Global and Area Studies (GIGA), kepada DW.

    Agenda kontroversial UEA di Sudan

    UEA berkali-kali membantah mendukung RSF. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye media oleh SAF dan menuntut permintaan maaf.

    Namun, PBB dan organisasi hak asasi manusia sering menemukan bukti pasokan militer dari UEA. Analis independen secara rutin menyimpulkan bahwa senjata dan amunisi yang digunakan RSF berasal dari UEA.

    “Materi tersebut mencakup drone buatan Cina yang canggih berikut senjata ringan, mesin berat, kendaraan, artileri, mortir dan amunisi,” ujar sumber dari US Defense Intelligence Agency dan biro intelijen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kepada The Wall Street Journal.

    Pada Januari, ketika pemerintahan AS dipimpin Presiden Joe Biden, Paman Sam menjatuhkan sanksi kepada kedua pihak. Waktu itu, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap tujuh perusahaan dari UEA dan menuduh mereka menyediakan senjata, pendanaan dan dukungan lain kepada RSF.

    Lebih jauh, laporan PBB Januari 2024 menyatakan bahwa milisi yang berpihak kepada Jenderal Libya Khalifa Haftar menggunakan jaringan penyelundupan yang sudah ada untuk memasok RSF dengan bahan bakar, kendaraan, dan amunisi.

    “Kami tahu bahwa UEA telah menyelundupkan senjata langsung melintasi perbatasan Libya ke Sudan, tetapi juga via Chad dan Uganda,” kata Ali.

    “Sebagai imbalannya, UEA, sebagai importir emas Sudan terbesar secara tradisional, memiliki kepentingan besar untuk menjaga aksesnya ke emas Sudan.”

    Bagi RSF, sumber daya emas Sudan yang kaya, yang sebagian besar berada di wilayah kekuasaannya, telah menjadi mata uang utama untuk membeli senjata dan menghindari sanksi.

    “Aman untuk diasumsikan bahwa senjata yang sekarang digunakan di Sudan bukan hanya dari sedikit penyedia tetapi senjata yang telah diselundupkan ke seluruh Sahel,” lanjut Ali, sambil menambahkan bahwa pengiriman senjata di medan perang sering dilakukan oleh Africa Corps, divisi Afrika dari kelompok mercenary (militer bayaran) Rusia Wagner yang telah berganti nama.

    Kepentingan lain di Sudan

    Mesir telah menjadi pendukung utama SAF dan mengakui pemerintahan Burhan sebagai pemerintahan resmi Sudan. Menurut tinjauan dari Institute of War, lembaga kajian independen, Mesir juga telah melatih pilot SAF dan menyediakan drone, kemudian hal ini dibantah Kairo.

    Mesir bertujuan menjaga konflik tetap di sisi Sudan dan berharap bisa mengembalikan jutaan pengungsi Sudan.

    Pendukung lain SAF adalah Iran, yang juga telah menyediakan drone. Teheran berharap mengamankan pangkalan angkatan laut di Laut Merah yang akan membantunya terus mendukung milisi Houthi di Yaman. Sudan diketahui telah menjadi pusat logistik bagi Houthi. Turki juga telah menyediakan drone dan misil untuk SAF. Kepentingan Ankara di sini adalah mengamankan aksesnya ke Laut Merah.

    Meski keterlibatan Rusia melalui Africa Corps atas nama RSF ada, Rusia memainkan peran yang relatif kecil di Sudan, menurut Achim Vogt, Direktur Friedrich Ebert Stiftung untuk wilayah Uganda dan Sudan.

    Bisakah ‘inisiatif Quad’ membantu?

    Menurut Vogt, keempat negara yang membentuk apa yang disebut “inisiatif Quad”, yakni AS, Mesir, Arab Saudi dan UEA, akan jadi negara yang bisa memberi pengaruh nyata di Sudan meskipun mereka punya aliansi berbeda dengan kedua pihak. Sasaran inisiatif ini adalah membuat peta jalan untuk mengakhiri perang atau setidaknya gencatan senjata kemanusiaan.

    Vogt mengatakan jika keempat negara ini bersatu, mungkin dengan dukungan negara Eropa, mereka bisa membawa kembali hukum humaniter internasional, mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan memperbaiki situasi kemanusiaan bagi warga sipil.

    Namun, pada 26 Oktober 2025, pembicaraan Quad di Washington yang ditujukan untuk membawa pihak yang bertikai bersama-sama menyepakati gencatan senjata tiga bulan, berakhir tanpa hasil. Pada hari yang sama, RSF merebut kontrol atas ElFasher dan meningkatkan pembunuhan massal serta kekejaman lainnya.

    “Mereka punya kepentingan ekonomi terkait ekspor emas dan pelabuhan Port Sudan, tetapi mereka sudah cukup jelas menyatakan bahwa mereka tidak tertarik ikut campur dalam apa yang mereka sebut konflik internal,” katanya.

    Bagi Laetitia Bader, Direktur Horn of Africa di Human Rights Watch, skala dan beratnya pelanggaran terbaru di dan sekitar El-Fasher sekarang memerlukan adanya “konsekuensi bagi pimpinan RSF dan para pendukungnya, khususnya Uni Emirat Arab, yang terus menyediakan dukungan… meskipun ada bukti jelas atas kejahatan,” ujarnya kepada DW.

    “Kami ingin melihat Dewan Keamanan PBB segera bergerak dengan sanksi terhadap pimpinan RSF,” kata Bader.

    “Kami menyerukan agar komunitas internasional memastikan ada akuntabilitas politik dan pidana.”

    Pada hari Jumat (31/10), menghadapi kemarahan internasional atas pembantaian dan kejahatan lainnya, RSF menangkap beberapa anggotanya sendiri. Namun, pengamat mengatakan kekejaman terus berlangsung.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Muhammad Hanafi dan Melisa Lolindu


    (ita/ita)

  • Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Jakarta –

    Laporan bahwa “korban sakit dan terluka dieksekusi secara kejam,” ditulis Koordinasi Komite Perlawanan Sudan (Sudanese Coordination of Resistance Committees), sebuah organisasi nonpemerintah, dua hari setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) menguasai El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan.

    Menurut organisasi tersebut, para milisi RSF telah membunuh hampir semua orang atau membiarkan mereka mati di Rumah Sakit Al Saudi di kota itu.

    Citra satelit yang dianalisis Humanitarian Research Lab, Yale School of Public Health, mengonfirmasi bahwa sejak akhir pekan lalu muncul “kumpulan objek yang konsisten dengan ukuran tubuh manusia dan perubahan warna tanah kemerahan” di luar rumah sakit-rumah sakit di El-Fasher.

    Beberapa sumber menyebut hingga 2.000 warga sipil telah tewas dalam tiga hari terakhir. Laporan dari lapangan masih sulit diperoleh karena RSF mematikan komunikasi satelit bagi penduduk.

    Seorang perempuan yang berhasil melarikan diri dari El-Fasher kepada DW pada hari Rabu (29/10) mengatakan, “RSF mengambil semua yang kami miliki, mereka bahkan menggeledah pakaian dalam kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa — tanpa uang, tanpa ponsel.”

    “Mereka melakukan uji coba militer terhadap orang-orang, dan jika mengetahui seseorang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan urusan militer, mereka langsung dieksekusi,” tambahnya.

    Konflik Sudan: Apa yang perlu diketahui

    Pembunuhan massal terbaru ini merupakan eskalasi terbaru dari konflik Sudan yang meletus pada April 2023. Saat itu, Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) di bawah komando Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF, pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti, berselisih terkait integrasi milisi ke dalam angkatan nasional.

    Setelah merebut El-Fasher, kendali wilayah RSF kini mencakup Darfur dan sebagian selatan, sementara SAF menguasai ibu kota Khartoum serta wilayah utara dan tengah negara itu.

    Apa kata RSF?

    Organisasi kemanusiaan internasional menuntut RSF membuka koridor kemanusiaan bagi sekitar 177.000 orang yang tak bisa meninggalkan kota.

    “Dengan SAF mundur, terutama warga sipil yang mendukung SAF kini mencoba melarikan diri, RSF memiliki kepentingan untuk menghina SAF dengan melampiaskan kekerasan pada warga sipil,” ujar Hager Ali, peneliti di GIGA Institute for Global and Area Studies, Jerman, kepada DW. “RSF juga berusaha menakut-nakuti warga sipil agar patuh di wilayah yang mereka kuasai.”

    Pada Maret lalu, RSF dan kelompok bersenjata lain membentuk Sudan Founding Alliance (TASIS), dengan mandat membentuk “Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan” untuk Darfur dan sebagian selatan. TASIS menegaskan di X (Twitter):

    “Kami menegaskan posisi kami mengecam segala pelanggaran dan bekerja terus-menerus untuk menghentikannya. Namun perlu diluruskan: banyak video pelanggaran di media sosial adalah rekayasa dari media gerakan Islam, tentara bayaran dari pasukan gabungan, dan lainnya.”

    Namun menurut Leena Badri, peneliti kebijakan Sudan, pernyataan itu tak lebih dari upaya TASIS “mendapat legitimasi politik untuk mendirikan struktur pemerintahan paralel mereka.”

    RSF: Akar kekerasan dan genosida

    Kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia(HAM) sepanjang konflik. Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada kedua jenderal. RSF dituduh melakukan genosida dan pelanggaran HAM berat, sementara SAF dituduh menyerang warga sipil dan menghambat transisi demokratis.

    “RSF tidak lebih brutal daripada kekuatan lain di dunia. Namun perbedaannya adalah kebijakan mereka bersifat sistematis dan genosidial,” ujar Shayna Lewis, spesialis Sudan dan penasihat senior PAEMA, sebuah LSM di AS yang fokus pencegahan kekejaman.

    “Pembunuhan tanpa batas pasien dan staf medis di rumah sakit adalah modus operandi RSF,” tambahnya. RSF berkembang dari milisi Janjaweed yang terkenal dengan kekerasan ekstrem di Darfur antara 2003–2005, membunuh sekitar 300.000 warga sipil yang dianggap bukan Arab, melainkan Afrika.

    Posisi dunia Arab dan peran emas

    Para pengamat menekankan bahwa sekutu internasional dari pihak yang bertikai menentukan apakah perang Sudan berakhir atau berlanjut. RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Chad. SAF mendapat dukungan Mesir dan Qatar, sementara Arab Saudi menyatakan netral.

    Darfur menjadi prioritas RSF, tidak hanya karena ini wilayah asal mereka, tetapi juga karena sumber daya penting seperti emas. Emas dibutuhkan untuk menghindari sanksi dan membeli senjata. Kedekatan Darfur dengan perbatasan Libya dan Chad memungkinkan RSF mengendalikan populasi sipil untuk mempermudah pengadaan senjata dan amunisi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

    (ita/ita)

  • Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Jakarta –

    “Tak seorang pun akan mempertaruhkan nyawanya di laut jika ada cara yang lebih baik. Tapi tidak ada alternatif. Itulah mengapa kami mempertaruhkan nyawa kami.”

    Itulah kata-kata seorang bocah berusia 15 tahun dari Guinea yang diselamatkan sebagai anak yang tidak didampingi di laut oleh NGO yang berbasis di Berlin, SOS Humanity.

    Organisasi yang telah menyelamatkan pengungsi dan migran di laut selama satu dekade ini memperingatkan bahwa semakin banyak anak-anak dan remaja yang berangkat sendirian dari Libya atau Tunisia menuju Eropa dengan kapal yang terlalu penuh dan sering kali tidak layak laut. Sekitar seperlima dari mereka yang diselamatkan adalah anak di bawah umur.

    Esther, seorang psikolog klinis asal Jerman, menjadi relawan sebagai petugas kesehatan mental dalam misi penyelamatan di Mediterania pada November dan Desember 2024.

    Dalam konferensi pers di Berlin pada Selasa, di mana Esther tidak menyebutkan nama belakangnya, ia mengatakan bahwa selama berada di laut, enam kapal yang membawa 347 orang berhasil diselamatkan. Di antara mereka terdapat 43 orang muda, sebagian besar anak yang tidak didampingi, dalam kondisi fisik dan mental yang buruk.

    “Sering kali mereka berada di laut tanpa makanan atau minuman selama beberapa hari dan malam, mengalami dehidrasi, mabuk laut, dan sering memiliki luka bakar akibat bahan bakar dan air laut. Banyak juga yang menderita scabies atau infeksi dan luka lainnya, karena mereka telah berada di kamp-kamp di Libya dalam waktu lama. Semua mereka kelelahan secara emosional,” ujarnya.

    Anak-anak sangat berisiko di kamp-kamp Libya

    Selama bertahun-tahun, Libya, yang berdasarkan kesepakatan multimiliar euro dengan Uni Eropa seharusnya mengambil alih pengendalian perbatasan dan secara drastis mengurangi jumlah migran, menghadapi kritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
    “Orang muda menceritakan kepada saya tentang kekerasan seksual ekstrem, penyiksaan, kerja anak, kehilangan anggota keluarga, dan kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan,” kenang Esther. “Beberapa dari mereka menunjukkan bukti fisik dari apa yang mereka alami. Beberapa memiliki bekas luka akibat penyiksaan, serta foto dan video yang diambil di kamp-kamp Libya yang menunjukkan mereka diikat dan dipukuli.”

    Lebih dari 3.500 anak hilang atau meninggal

    Anak-anak yang berhasil melarikan diri dari kamp menghadapi bahaya yang lebih besar selama perjalanan.

    Menurut perkiraan UNICEF pada April, sekitar 3.500 anak telah meninggal atau hilang dalam 10 tahun terakhir saat mencoba mencapai Italia melalui rute Mediterania tengah. Ini berarti hampir satu anak meninggal atau hilang setiap hari selama satu dekade penuh.

    Statistik ini membuat SOS Humanity menyerukan penghentian segera kerja sama UE dengan Libya dan Tunisia.

    “Proporsi anak-anak di antara mereka yang melarikan diri sebenarnya meningkat secara stabil selama 10 tahun terakhir. Sekitar seperlima dari semua kedatangan di Italia adalah anak-anak. Dalam penyelamatan kami, rata-ratanya bahkan lebih dari sepertiga,” kata Till Rummenhohl, direktur pelaksana SOS Humanity.

    “Kami baru-baru ini mengevakuasi seluruh kapal yang hanya berisi anak-anak, 120 orang. Mereka adalah anak-anak yang benar-benar panik, bepergian sendirian dan meloncat ke air karena takut terhadap penjaga pantai Libya,” tambahnya.

    Kebijakan Trump potong bantuan USAID berdampak dramatis

    Jumlah anak-anak dan remaja yang semakin banyak menempuh perjalanan berbahaya ke Eropa kemungkinan akan meningkat di masa depan, kata Lanna Idriss, kepala SOS Children’s Villages Worldwide. Penyebabnya: pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah membubarkan badan bantuan pembangunan USAID, dengan konsekuensi dramatis.

    Dalam sebuah studi yang diterbitkan musim panas ini, jurnal medis The Lancet menghitung bahwa pemotongan USAID dapat mengakibatkan lebih dari 14 juta kematian global dalam lima tahun ke depan, termasuk hingga 5 juta anak di bawah usia 5 tahun. Jerman juga telah memotong bantuan pembangunan hampir €1 miliar (sekitar Rp19,3 triliun).

    “Kita sedang memasuki siklus buruk yang akan membuat lebih banyak anak-anak menempuh rute ini,” kata Idriss, dengan mengutip Somalia sebagai contoh. “Negara itu 80% bergantung pada USAID. Tahun lalu, kami menjangkau 4,5 juta anak-anak dan remaja di Somalia; tahun ini, hanya 1,3 juta. Mengapa? Karena kamp-kamp yang seharusnya mendukung anak-anak ini kosong sejak musim panas.”

    Vera Magali Keller memimpin firma hukum di Berlin yang berspesialisasi mendukung organisasi kemanusiaan, termasuk yang melakukan penyelamatan di laut.

    Anak-anak dan remaja harus diberikan perlindungan dan evakuasi prioritas selama penyelamatan di laut, kata pengacara itu kepada DW, merujuk pada Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah disepakati semua negara anggota PBB.

    “Di beberapa negara Eropa, ada prospek khusus untuk mendapatkan izin tinggal, hak perlindungan, dan hak reunifikasi keluarga. Di Italia, misalnya, hal ini sering berlaku sampai usia dewasa secara hukum. Secara umum, anak-anak dan remaja harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa dan diberi perlindungan khusus. Penahanan harus dihindari sejauh mungkin,” kata Keller.

    Pemerintah Jerman memotong dana untuk penyelamatan laut

    SOS Humanity telah mengumumkan rencana untuk mengerahkan kapal penyelamat lain di Mediterania pada 2026. Kapal ini akan beroperasi terutama di lepas pantai Tunisia, mencari kapal migran dan memantau pelanggaran hak asasi manusia.

    Untuk melakukannya, organisasi penyelamatan laut ini akan mengandalkan donasi, karena pemerintah Jerman telah menghentikan dana tahunan €2 juta (sekitar Rp38,6 miliar) untuk penyelamatan laut sipil. Ini menjadi salah satu alasan Keller pesimis tentang masa depan.

    “Mengingat perkembangan politik dan hukum saat ini, saya tidak melihat prospek yang positif. Saya khawatir kriminalisasi dan penindasan terhadap penyelamatan laut sipil akan meningkat di bawah koalisi saat ini. Standar perlindungan dan penerimaan bagi pengungsi di Eropa yang sudah buruk kemungkinan akan terus memburuk,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Alasan Pengungsi Perang Thailand-Kamboja Tak Mau Kembali ke Rumah

    (ita/ita)

  • AS Kirim Kapal Induk ke Karibia, Perangi Narkoba atau Lengserkan Maduro?

    AS Kirim Kapal Induk ke Karibia, Perangi Narkoba atau Lengserkan Maduro?

    Washington DC –

    Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menuduh Amerika Serikat “merekayasa perang”, setelah AS mengirim kapal perang terbesar di dunia ke Karibia.

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, memerintahkan kapal induk USS Gerald R Ford, yang dapat mengangkut hingga 90 pesawat tempur, untuk bertolak dari Laut Mediterania pada Jumat (24/10).

    “Mereka sedang merekayasa perang abadi yang baru,” kata Maduro kepada media pemerintah Venezuela. “Mereka berjanji tidak akan pernah lagi terlibat dalam perang, dan mereka sedang merekayasa perang,” tambahnya.

    AS sedang meningkatkan kekuatan militernya di Karibia. Washington DC telah mengerahkan sejumlah kapal perang, kapal selam nuklir, dan pesawat F-35 dalam tindakan yang mereka sebut sebagai operasi memerangi pengedar narkoba.

    Kapal induk USS Gerald Ford adalah kapal perang terbesar di dunia saat ini (Reuters)

    AS juga telah melakukan 10 serangan udara terhadap kapal-kapal yang diklaim milik para pengedar. Salah satu serangan, yang terjadi di Laut Karibia pada Jumat (24/10), menyebabkan “enam pria narko-teroris” tewas, menurut Hegseth.

    Pemerintahan Trump menyatakan sedang melancarkan perang melawan perdagangan narkoba. Namun, para ahli dan anggota Kongres menuding Trump sejatinya sedang melancarkan upaya menggoyahkan pemerintahan Maduro.

    Maduro adalah musuh bebuyutan Trump. Presiden Venezuela tersebut dituduh sebagai pemimpin organisasi perdagangan narkoba, yang dibantah Maduro.

    BBC

    BBC Verify telah memantau informasi pelacakan yang tersedia untuk umum terhadap kapal perang dan pesawat tempur AS di wilayah Karibia. Citra satelit dan foto-foto di media sosial juga dipantau untuk mencoba mengetahui seberapa besar kekuatan militer yang dikerahkan Trump.

    Penempatan pasukan berubah-ubah sehingga BBC memantau wilayah tersebut secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru.

    Per 23 Oktober, kami mengidentifikasi 10 kapal militer AS di wilayah tersebut, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, kapal serbu amfibi, dan kapal tanker minyak untuk mengisi bahan bakar kapal di laut.

    Pengerahan kekuatan militer AS

    Pentagon telah memerintahkan pengerahan gugus tempur kapal induk ke wilayah Karibia.

    Gugus tugas ini mencakup USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia.

    Selain kapal-kapal AS di sekitar Puerto Rico tempat AS memiliki pangkalan militer citra satelit juga menunjukkan dua kapal sekitar 123 km sebelah timur Trinidad dan Tobago.

    Salah satunya adalah kapal penjelajah berpeluru kendali, USS Lake Erie.

    Kapal lainnya adalah MV Ocean Trader, menurut Bradley Martin, mantan kapten Angkatan Laut AS yang kini menjadi peneliti kebijakan senior di RAND Corp.

    Kapal kargo ini merupakan hasil modifikasi yang dirancang untuk mendukung misi pasukan khusus sekaligus menyatu dengan lalu lintas komersial. Kapal ini dapat menampung drone, helikopter, dan kapal kecil.

    Citra satelit menunjukkan kapal perang AS di lepas pantai Trinidad dan Tobago (BBC)

    Ada beragam misi yang dapat didukung kapal tersebut, termasuk pengintaian untuk mempersiapkan serangan. Namun, Martin menekankan bahwa kehadiran MV Ocean Trader “tidak selalu berarti bahwa kegiatan semacam itu sedang dilakukan atau direncanakan”.

    Para analis militer telah menunjukkan bahwa pencegatan pengiriman narkoba di laut tidak membutuhkan kekuatan militer sebesar saat ini.

    AS juga telah memperkuat Angkatan Udara di wilayah tersebut – BBC Verify telah mengidentifikasi sejumlah pesawat militer AS di Puerto Rico.

    Stu Ray, analis senior di McKenzie Intelligence Services, mengatakan citra satelit yang diambil pada 17 Oktober menunjukkan terdapat sejumlah pesawat jet tempur F-35 di landasan, kemungkinan F-35B.

    Citra satelit menunjukkan sejumlah pesawat F-35 di Bandara Jose Aponte De La Torre, Puerto Rico (BBC)

    Pesawat itu adalah jet siluman canggih yang mampu lepas landas di landasan pacu yang pendek dan bisa mendarat vertical.

    Di media sosial, seorang pilot jet pribadi membagikan video drone MQ-9 Reaper, yang direkam di Bandara Rafael Hernndez di Puerto Rico.

    Drone ini telah digunakan oleh AS untuk melakukan serangan dan pengawasan di Afghanistan, Suriah, Libya, dan Mali.

    Pada awal Oktober, BBC Verify melacak tiga pesawat pengebom B-52 yang terbang melintasi Karibia dan dekat dengan pantai Venezuela.

    BBC

    Angkatan Udara AS kemudian mengonfirmasi bahwa pesawat-pesawat tersebut telah mengambil bagian dalam “simulasi serangan bom”.

    Penerbangan pesawat pengebom B1 dan pesawat mata-mata P-8 Poseidon juga terlihat di platform pelacakan pesawat.

    Gambar di media sosial juga menunjukkan helikopter militer beroperasi di lepas pantai Trinidad dan Tobago.

    Beberapa di antaranya adalah Boeing MH-6M Little Birds – dijuluki “Telur Pembunuh” – yang digunakan oleh pasukan khusus AS.

    BBC

    Apakah pengerahan kekuatan militer AS semata-mata demi memerangi narkoba?

    Donald Trump telah menyatakan pengerahan kekuatan militer AS adalah perang terhadap pengedar narkotika. Dia mengklaim satu kapal yang ditabrak AS pada 16 Oktober “sebagian besar berisi fentanil.”

    Namun, fentanil terutama diproduksi di Meksikobukan Amerika Selatan dan masuk ke AS melalui perbatasan selatan.

    “Ini bukan tentang narkoba,” kata Dr. Sabatini. “Namun, dia telah mengadopsi bahasa oposisi Venezuela bahwa ini bukan sekadar kediktatoran ini adalah rezim kriminal.”

    Sejak 2020, Departemen Kehakiman AS telah menuduh Presiden Maduro memimpin organisasi perdagangan narkoba dan narkotika-terorisme, yang dibantahnya.

    Trump mengatakan dia telah mengizinkan CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela, sebagian karena “narkoba yang masuk” dari Venezuela.

    Venezuela tidak memproduksi kokain dalam jumlah besar tapi Kolombia, Peru, dan Bolivia. Ada beberapa kokain yang diperdagangkan melalui Venezuela, yang diklaim pemerintah Venezuela sedang ditindak.

    Laporan Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) tahun 2025 menyebutkan 84% kokain yang disita di AS berasal dari Kolombia dan menyebutkan negara-negara lain. Namun, DEA tidak menyebutkan Venezuela sebagai negara asal pengiriman kokain.

    Tujuh serangan pertama AS dilakukan di Karibia, yang bukan merupakan jalur laut utama untuk perdagangan narkoba.

    AS belum merinci bukti-bukti yang menunjukkan Maduro memimpin organisasi perdagangan narkoba. Maduro telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, dan justru menuduh AS melakukan imperialisme dan memperburuk krisis ekonomi negara melalui sanksi.

    Ada beberapa kasus yang mendakwa orang-orang dekatnya.

    Pada 2016, pengadilan federal New York menjatuhkan hukuman kepada dua keponakan istri Maduro karena berkonspirasi mengimpor kokain ke AS.

    Dalam kasus tersebut, mereka dituduh berencana menggunakan sebagian uang tersebut untuk mendanai kampanye politik istri Maduro. Mereka kemudian dibebaskan melalui perjanjian pertukaran tahanan dengan AS.

    Apa yang CIA bisa lakukan di Venezuela?

    Ketika ditanya apakah CIA telah diberi wewenang untuk menangkap Maduro, Donald Trump mengelak dan mengatakan akan “konyol” untuk menjawabnya.

    Ia juga mengatakan bahwa AS “sedang mempertimbangkan pendaratan”, merujuk pada kemungkinan operasi militer di Venezuela.

    CIA dipandang dengan penuh kecurigaan oleh banyak orang di Amerika Latin karena sejarah panjang intervensi rahasia, upaya pergantian rezim, dan dukungan terhadap kediktatoran militer sayap kanan di masa lalu, terutama di Chile dan Brasil.

    Ned Price, wakil perwakilan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mantan analis senior CIA serta penasihat senior Departemen Luar Negeri, mengatakan tindakan rahasia CIA dapat terjadi “dalam berbagai bentuk.”

    “Bisa berupa operasi informasi. Bisa berupa operasi sabotase. Bisa berupa pendanaan partai oposisi. Bisa sampai penggulingan rezim. Ada banyak pilihan antara opsi tingkat rendah dan tingkat tinggi.”

    Ini bisa mencakup agen yang digunakan untuk menargetkan tersangka perdagangan manusia di Venezuela. Menurut definisi AS, penargetan bisa mencakup Maduro.

    Demonstrasi di Venezuela pada Juli lalu, setelah Nicolas Maduro mengklaim telah memenangi pilpres (Reuters)

    Dr. Sabatini mengatakan, mengingat Venezuela bukan titik produksi utama narkoba, tidak ada laboratorium kokain atau fentanil yang bisa “dihilangkan”, tetapi ada lapangan udara atau pelabuhan yang bisa menjadi target AS.

    “Jika AS ingin agresif, AS bisa mengirim rudal ke barak militer. Ada informasi intelijen yang cukup kuat bahwa beberapa sektor militer terlibat dalam perdagangan kokain.”

    Operasi CIA bisa juga berupa “hancurkan dan rebut”, catatnya, yaitu menangkap Maduro atau beberapa pembantunya dan membawa mereka ke pengadilan di AS.

    Pertanyaan besar, menurutnya, adalah berapa lama Trump bersedia menyimpan begitu banyak aset militer AS di Karibia.

    Jika tujuan utama peningkatan kekuatan militer ini adalah untuk mengancam Maduro, tidak jelas apakah itu cukup untuk memicu pembelotan di Venezuela.

    Apakah itu sampai pada upaya nyata untuk menggulingkan rezim Maduro melalui kekerasan, kata Profesor Albertus, sulit untuk mengetahuinya.

    (nvc/nvc)

  • Arab Saudi-Negara Muslim Termasuk RI Kecam RUU Israel Caplok Tepi Barat

    Arab Saudi-Negara Muslim Termasuk RI Kecam RUU Israel Caplok Tepi Barat

    Riyadh –

    Arab Saudi bersama beberapa negara Arab dan Muslim lainnya, termasuk Indonesia, mengecam dua rancangan undang-undang (RUU) Israel yang menyerukan aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat.

    Kecaman itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (24/10/2025), disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah para anggota parlemen Israel, Knesset, memutuskan untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    “Arab Saudi, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turki, Djibouti, Oman, Gambia, Palestina, Qatar, Kuwait, Libya, Malaysia, Nigeria, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras pengesahan rancangan undang-undang ini oleh Knesset Israel,”demikian bunyi pernyataan bersama yang dilaporkan Saudi Press Agency (SPA).

    Negara-negara yang disebutkan dalam pernyataan bersama itu mengecam langkah Israel tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional”.

    Pada Rabu (22/10) waktu setempat, Knesset memberikan suara untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat — wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.

    Langkah tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance ke Israel pada Rabu (22/10) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio pada Kamis (23/10).

    Vance, dalam tanggapannya, menyebut langkah parlemen Tel Aviv itu sebagai “political stunt” atau “aksi politik” yang bodoh dan menghina AS. “Jika itu adalah political stunt, maka itu aksi yang bodoh, dan saya pribadi merasa sedikit terhina karena itu,” sebutnya.

    Rubio juga memberikan reaksi keras dengan menyebut langkah Tel Aviv itu berpotensi mengancam kesepakatan damai Gaza, yang diwujudkan dengan mediasi AS bersama Mesir dan Qatar. Kesepakatan itu didasarkan atas rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    “Jelas saya pikir presiden (Trump-red) telah menjelaskan dengan jelas bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kami dukung saat ini, dan kami pikir itu berpotensi mengancam kesepakatan damai,” tegas Rubio dalam tanggapannya.

    Sementara Trump sendiri, dalam wawancara dengan majalah TIME pada 15 Oktober lalu dan diterbitkan pada Kamis (23/10), memperingatkan bahwa Israel akan kehilangan dukungan AS jika melanjutkan pencaplokan Tepi Barat.

    “Itu tidak akan terjadi karena saya sudah berjanji kepada negara-negara Arab… Israel akan kehilangan semua dukungan Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” tegas Trump dalam wawancara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Mendekam di Penjara, Mantan Presiden Prancis Dijaga 2 Pengawal

    Mendekam di Penjara, Mantan Presiden Prancis Dijaga 2 Pengawal

    Paris –

    Pemerintah Prancis mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Nicolas Sarkozy akan dilindungi oleh dua petugas keamanan selama menjalani masa hukuman penjara terkait kasus konspirasi kriminal yang melibatkan Libya. Sarkozy mulai menjalani masa hukuman lima tahun penjara sejak Selasa (21/10).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prancis, Laurent Nunez, seperti dilansir AFP, Rabu (22/10/2025), mengatakan bahwa mantan kepala negara biasanya mendapatkan keuntungan dari “pengaturan perlindungan mengingat status dan ancaman yang dihadapinya”.

    Nunez menyebut pengaturan tersebut “memang telah dipertahankan dalam tahanan”.

    Pernyataan Nunez kepada media lokal Prancis itu mengonfirmasi apa yang disampaikan sejumlah sumber sebelumnya kepada AFP.

    Sumber yang dikutip AFP itu menyebut dua petugas keamanan ditempatkan di sel yang berdekatan di penjara La Sante di Paris, tempat Sarkozy menjalani masa hukumannya mulai Selasa (21/10) waktu setempat.

    Sarkozy yang menjabat Presiden Prancis periode tahun 2007-2012 lalu, dinyatakan bersalah bulan lalu atas tuduhan berupaya memperoleh dana dari Libya, yang saat itu dipimpin mendiang Muammar Khadafi, untuk kampanye capres yang membuatnya terpilih.

    Dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas dakwaan konspirasi kriminal.

    Sarkozy, menurut seorang staf penjara La Sante kepada AFP, kemungkinan ditahan di dalam sel seluas 9 meter persegi di sayap sel isolasi.

    Hal tersebut, sebut staf penjara itu, akan menghindarkan Sarkozy dari kontak dengan narapidana lainnya atau mencegah para narapidana lainnya mengambil foto dengannya, mengingat banyak ponsel yang diselundupkan ke dalam penjara.

    Di sel isolasi, para narapidana diizinkan keluar sel untuk berjalan-jalan, sendirian, sekali dalam sehari di halaman kecil. Sarkozy juga akan diizinkan untuk menerima kunjungan tiga kali seminggu.

    Sarkozy menjadi mantan kepala negara Uni Eropa pertama yang dipenjara. Di Prancis, dia juga menjadi pemimpin pertama yang dipenjara sejak Philippe Petain, kepala negara kolaborator Nazi yang dibui setelah Perang Dunia II.

    Dia menghadapi serangkaian masalah hukum sejak kalah dalam pemilu tahun 2012, dan telah dihukum dalam dua kasus lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian

    Jakarta (ANTARA) – Pada Minggu (12/10) yang tenang di Jakarta, tiba-tiba Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan mendadak dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memintanya untuk segera terbang ke Mesir, malam itu juga.

    Gedung Putih menyebut kehadiran Indonesia diperlukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir bersama puluhan tokoh penting dunia.

    Tanpa jeda waktu panjang, Presiden Prabowo segera menggelar rapat persiapan keberangkatan di kediamannya di Kertanagara, Jakarta. Pertemuan sekitar tiga jam itu, diikuti jajaran inti pemerintahan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menurut Mensesneg, undangan dadakan yang hanya berselang sehari ini, bukan sekadar panggilan diplomatik biasa, melainkan undangan khusus sebagai pengakuan atas peran Indonesia merumuskan solusi perdamaian, terutama terkait konflik di Jalur Gaza.

    Presiden Prabowo memang dikenal lantang menyuarakan perdamaian global, seperti yang pernah disampaikan pada Sidang Ke-80 PBB di New York, AS, pada akhir September 2025, tentang solusi dua negara.

    Lewat solusi ini, Indonesia berharap Palestina-Israel bisa hidup berdampingan dengan damai sebagai dua negara yang merdeka dan saling menghormati hak-haknya.

    Dari Markas Besar PBB, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pengerahan 20.000 tambahan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza maupun di negara lain, seperti Ukraina, Sudan, dan Libya.

    Keinginan kuat Indonesia itu dilatari keprihatinan atas penderitaan dan ketidakadilan perang yang dialami umat manusia, termasuk serangan genosida yang hari ini masih menjadi ancaman di berbagai belahan dunia.

    Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk bersatu, menciptakan perdamaian, menegakkan keadilan, serta menjaga kebebasan bagi seluruh umat manusia.

    Berangkat dari niat yang sama, 20 pemimpin dunia pun berkumpul di KTT Sharm El-Sheikh atas inisiasi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bersama Presiden AS Donald Trump.

    Mereka, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Selain itu, turut hadir Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.

    Kehadiran para pemimpin tersebut juga didampingi sejumlah tokoh organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

    Secara khusus, Trump pun memuji langkah diplomasi Indonesia untuk meredakan perang di Jalur Gaza. “Also with us, President Prabowo, very incredible man, President of Indonesia. Great Job!,” kata Trump kepada Presiden Prabowo.

    Langkah awal

    KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mengawali era baru stabilitas regional. Dalam pernyataan resminya, KTT ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas situasi di Timur Tengah.

    Pertemuan para pemimpin dunia ini disebut-sebut dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Trump untuk mencapai perdamaian di kawasan itu dan upayanya yang gigih untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.

    KTT ini menjadi puncak dari upaya diplomatik yang bergerak dinamis, terutama setelah pengumuman penting dari Presiden AS Donald Trump bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui pelaksanaan fase pertama dari rencana 20 poin perdamaian yang ia susun pada 29 September.

    Isinya, dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata, seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, wajib dikembalikan.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setelah para sandera dibebaskan, Israel akan melepaskan 250 tahanan dengan hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak.

    Selain itu, untuk setiap jasad sandera Israel yang dikembalikan, pihak Israel berkomitmen menyerahkan 15 jenazah warga Gaza kepada pihak berwenang Palestina.

    Hal yang lainnya, termasuk penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza, terhitung berlaku efektif mulai Jumat (10/10), pukul 12.00 waktu setempat, diiringi gencetan senjata yang ditandai dengan perlucutan senjata penuh (demiliterisasi) Hamas.

    Tahap lanjutan dari rencana perdamaian tersebut mengatur beberapa langkah penting, termasuk pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan baru yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, hingga rehabilitasi infrastruktur di Palestina.

    Agenda penandatanganan dokumen perdamaian pada Senin (13/10), dilakukan oleh Trump, El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Terlihat para pemimpin negara lainnya, termasuk Presiden Prabowo yang duduk berdampingan dengan Macron, ikut menjadi saksi dalam prosesi penandatanganan tersebut.

    Kawal perdamaian

    Pada Selasa (14/10) sore, Pesawat Kepresidenan-1 mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dari tangga pesawat, Presiden Prabowo turun membawa kesan dari hasil diplomasi Sharm El-Sheikh.

    Di hadapan jurnalis yang menunggu sejak siang, ia tak berbicara panjang. “Puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda,” demikian petikan pernyataan singkat Presiden.

    Bagi Kepala Negara, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap diplomatik. Ia menyebutnya sebagai tekad moral bangsa Indonesia yang berakar dari amanat konstitusi untuk perdamaian abadi dunia.

    Kata-kata itu seakan mengingatkan kembali posisi Indonesia yang sejak 15 November 1988 menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Palestina, tak lama setelah Yasser Arafat membacakan deklarasinya di Aljir.

    Di bawah kepemimpinannya, dukungan itu terus dijaga, bahkan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, telah menyalurkan ribuan ton beras untuk membantu rakyat Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan.

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian.

    Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, suara itu kembali menggema di panggung dunia, membawa pesan yang sama sejak Republik ini berdiri, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan dua negara atas kedaulatan Palestina-Israel kian nyata.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diundang ke KTT Mesir, Prabowo Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Diundang ke KTT Mesir, Prabowo Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan TNI dapat berangkat apabila KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin, mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui oleh DK-PBB.

    “Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana [pengiriman pasukan perdamaian]. Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” kata Prasetyo di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam. 

    Presiden Prabowo, selepas memimpin rapat terbatas di kediamannya, dijadwalkan bergerak menuju Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam. Prabowo dijadwalkan melawat ke Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai perdamaian di Gaza, Palestina, yang digelar di Kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10/2025).

    Dalam lawatannya ke Mesir yang kemungkinan berlangsung selama sehari, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin (11/10) secara khusus Beliau mendapatkan undangan. Memang agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga Insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina, dan terutama di Gaza,” kata Prasetyo Hadi.

     Terkait pengiriman 20.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai pasukan perdamaian, Presiden Prabowo telah menyampaikan usulan itu secara terbuka dalam pidatonya saat Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan lalu (23/9).

    “Manakala mandat diberikan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Agung PBB, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih, putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain [yang berkonflik], seperti di Ukraina, Sudan, Libya, di mana pun tempat yang butuh perdamaian ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap,” ujar Prabowo saat pidato di Sidang Umum PBB.

  • 6 Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian Nasional

    6 Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian Nasional

    Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meminta TNI untuk bersiap terkait peryataannya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian.
    Pasalnya, Prabowo diundang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTTP Perdamaian Gaza di Mesir pada Senin (13/10/2025).
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyebutkan, instruksi penyiapan pasukan itu adalah bentuk janji yang harus ditepati jika kesepakatan damai terwujud di Gaza, Palestina.
    “Tadi, Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian,” kata Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    “Dan juga dibahas dan diminta kepada tadi Alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” ujarnya melanjutkan.
    Bahkan, Prasetyo mengatakan, bukan tidak mungkin justru Indonesia yang akan menawarkan lagi untuk mengirim pasukan perdamaian dalam KTT Perdamaian Gaza.
    “Menurut kami, kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana (menawarkan kirim pasukan perdamaian),” katanya.
    Diketahui, Prabowo bertolak ke Mesir pada Minggu malam untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza.
    Prasetyo menyebutkan, undangan khusus untuk Kepala Negara itu datang mendadak. Tetapi, Prabowo memutuskan berangkat demi mewujudkan perdamaian di Gaza.
    “Malam hari ini, tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan,” ujar Prasetyo.
    “Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza,” katanya lagi.
    Sebelumnya, dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Prabowo menyatakan siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke sejumlah tempat konflik, termasuk Gaza.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain,” kata Prabowo.
    “Di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana saja ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, kami akan memikul tanggung jawab tersebut,” ujarnya lagi.
    Prabowo juga menyatakan kesiapan mengirim bantuan finansial demi perdamaian.
    “Tidak hanya dengan putra putri kami, kami juga bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan memimpin bersama KTT di Mesir pada Senin, 13 Oktober 2025.
    Menurut pernyataan resmi Kepresidenan Mesir, pertemuan itu akan dihadiri oleh para pemimpin dari lebih dari 20 negara.
    Diketahui, KTT ini bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional.
    “Pertemuan ini dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan perdamaian di kawasan serta upayanya yang berkelanjutan mengakhiri konflik di berbagai belahan dunia,” demikian pernyataan tersebut, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin yang diajukannya pada 29 September 2025, untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
    Tahap pertama mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel di Gaza dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, disertai penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah tersebut yang mulai berlaku pada Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 12.00 waktu setempat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arkeolog Temukan Koin Emas Langka Bergambar Ratu Mesir Kuno

    Arkeolog Temukan Koin Emas Langka Bergambar Ratu Mesir Kuno

    JAKARTA – Sebuah koin emas kecil berusia 2.200 tahun yang menggambarkan Ratu Mesir Berenis II telah ditemukan oleh para arkeolog di Yerusalem.

    Satu sisi koin tersebut bergambar Ratu Berenice II, sementara sisi lainnya bergambar kornukopia dan dua bintang.

    “Kami hanya menemukan 17 koin seperti ini selama 100 tahun terakhir,” kata Robert Kool dari Otoritas Purbakala Israel, dalam video yang diunggah di YouTube, dilansir dari The National 10 Oktober.

    Koin ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan suami Ratu Berenis II, Ptolemeus III, yang merupakan penguasa ketiga Kerajaan Ptolemeus Mesir, dari tahun 246 SM hingga 221 SM.

    “Ini koin yang sangat indah,” tambahnya.

    Koin ini ditemukan di dalam tanah oleh arkeolog Rivka Langler di Kota Daud, sebuah situs arkeologi di Yerusalem yang dianggap sebagai bagian tertua kota tersebut, tempat ia bekerja selama dua tahun.

    “Saya sedang mengayak tanah galian ketika tiba-tiba saya melihat sesuatu yang berkilau,” katanya.

    “Awalnya, saya tidak percaya apa yang saya lihat, tetapi dalam hitungan detik saya berlari dengan penuh semangat di lokasi penggalian,” tambah Langler

    Koin itu bertuliskan prasasti Yunani kuno Basileisses, yang berarti “milik Ratu”. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa Berenice II mungkin adalah seorang penguasa, kata Kool.

    “Dia adalah seorang ratu di daerah yang disebut Kirinyaka, sekarang di Libya timur,” katanya.

    “Ketika dia menikah dengan sepupunya, Ptolemeus III, daerah ini menjadi bagian dari kerajaan Helenistik yang besar, sangat penting, dan kaya. Ketika suaminya, Ptolemeus III, menginvasi Suriah, dia mengambil alih kekuasaan sebagai wali Mesir,” tandasnya.