Xcloud.id

Negara: Lebanon

  • Iran Tak Yakin Israel Bakal Tepati Janji Perdamaian di Jalur Gaza

    Iran Tak Yakin Israel Bakal Tepati Janji Perdamaian di Jalur Gaza

    Jakarta –

    Iran menyatakan tidak yakin bahwa musuh bebuyutannya, Israel, akan menghormati ketentuan gencatan senjata Gaza yang dimulai. Diketahui konflik telah berlangsung selama dua tahun.

    “Kami memperingatkan tentang tipu muslihat dan pengkhianatan rezim Zionis (Israel) terkait perjanjian-perjanjian sebelumnya… Sama sekali tidak ada kepercayaan terhadap rezim Zionis,” kata Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, merujuk pada gencatan senjata sebelumnya yang telah dilanggar, termasuk di Lebanon, dilansir AFP, Minggu (12/10/2025).

    Araghchi tetap menegaskan kembali dukungan Iran terhadap gencatan senjata tersebut. Ia mengatakan “setiap rencana yang bertujuan untuk menghentikan kejahatan (Israel) ini selalu kami dukung”.

    Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Kamis menyatakan bahwa Republik Islam tersebut selalu mendukung setiap tindakan dan inisiatif yang mencakup penghentian perang genosida, penarikan pasukan pendudukan, pengiriman bantuan kemanusiaan, pembebasan tahanan Palestina, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Palestina.

    Iran dan Israel terlibat dalam perang 12 hari pada bulan Juni yang dimulai ketika Israel melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap instalasi nuklir dan militer Iran.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akan terbang ke Israel dan Mesir pada akhir pekan ini, setelah gencatan senjata Gaza disepakati. Trump dijadwalkan akan menyampaikan pidato di parlemen Israel, Knesset, dan menghadiri seremoni penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang digelar di Mesir.

    Kunjungan singkat ke Israel dan Mesir ini, seperti dilansir The Washington Times, Sabtu (11/10/2025), dikonfirmasi oleh Trump sendiri saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (10/10) waktu setempat.

    “Saya akan pergi ke Israel. Saya akan berpidato di Knesset, saya rasa, lebih awal, dan kemudian saya akan pergi ke Mesir. Mereka luar biasa,” kata Trump.

    Dia mengatakan dirinya akan kembali ke Washington DC pada Selasa (14/10) malam, karena akan memberikan medali kebebasan anumerta kepada mendiang Charlie Kirk, aktivis konservatif AS yang dibunuh bulan lalu. Istri mendiang Kirk, Erika, akan menerima penghargaan tersebut.

    (azh/azh)

  • Pemerintah Israel Resmi Sepakati Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera Gaza

    Pemerintah Israel Resmi Sepakati Gencatan Senjata dan Pembebasan Sandera Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Israel resmi menyepakati gencatan senjata dengan kelompok Hamas dan membuka jalan menghentikan perang di Gaza dalam waktu 24 jam. Kesepakatan itu juga meliputi pembebasan sandera Israel yang ditahan di Gaza.

    Dikutip Reuters, Jumat (10/10/2025), kabinet Israel menyetujui kesepakatan tersebut pada Jumat pagi ini, sekitar 24 jam setelah mediator mengumumkan perjanjian yang menyerukan pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Kesepakatan itu termasuk dimulainya penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap.

    “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan semua sandera – baik yang hidup maupun yang meninggal,” tulis akun X berbahasa Inggris milik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Perang ini telah memperdalam isolasi internasional Israel dan mengguncang Timur Tengah, setelah berkembang menjadi konflik regional yang melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon. Perang ini juga menguji hubungan AS-Israel, dengan Trump yang kehilangan kesabaran terhadap Netanyahu dan menekannya untuk mencapai kesepakatan.

    Baik warga Israel maupun Palestina bersukacita setelah kesepakatan diumumkan di mana perang selama dua tahun ini menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina. Kepala Hamas di Gaza yang diasingkan, Khalil Al-Hayya, mengatakan ia telah menerima jaminan dari Amerika Serikat dan mediator lainnya bahwa perang telah berakhir.

    Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan gencatan senjata akan berlaku dalam waktu 24 jam setelah pemerintah menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah periode 24 jam tersebut, para sandera yang ditawan di Gaza akan dibebaskan dalam waktu 72 jam.

    Dua puluh sandera Israel diyakini masih hidup di Gaza, sementara 26 orang diduga tewas, dan nasib dua orang lainnya belum diketahui. Hamas telah mengindikasikan bahwa evakuasi jenazah korban tewas mungkin membutuhkan waktu lebih lama daripada pembebasan mereka yang masih hidup.

    Setelah perjanjian ini berlaku, truk-truk pengangkut makanan dan bantuan medis akan segera memasuki Gaza untuk membantu warga sipil, yang ratusan ribu di antaranya telah berlindung di tenda-tenda setelah pasukan Israel menghancurkan rumah mereka.

    Tonton Video Hamas: Perang di Gaza Berakhir

    (idn/yld)

  • Resmi, Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata

    Resmi, Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata

    Bisnis.com, JAKARTA — Israel dan Hamas sepakat mengakhiri perang Gaza dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata, pembebasan sandera, serta pertukaran tahanan, menandai terobosan terbesar dalam konflik yang terjadi selama dua tahun terakhir.

    Melansir Reuters pada Jumat (10/10/2025), dalam kesepakatan tersebut, Israel akan menghentikan pertempuran dan menarik sebagian pasukan dari Gaza, sementara Hamas akan membebaskan seluruh sandera Israel dalam waktu 72 jam setelah gencatan senjata berlaku. 

    Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan ratusan tahanan Palestina.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menilai perjanjian ini dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng. Dia juga berencana menghadiri upacara penandatanganan resmi di Mesir serta menyampaikan pidato di Knesset, parlemen Israel.

    Selain itu, armada truk bantuan kemanusiaan yang membawa makanan dan obat-obatan akan diizinkan masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan Israel.

    Jika terlaksana penuh, kesepakatan ini akan membawa kedua belah pihak lebih dekat daripada upaya sebelumnya untuk menghentikan perang yang telah berkembang menjadi konflik regional, melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon, serta memperburuk isolasi diplomatik Israel.

    Masyarakat Israel maupun Palestina menyambut gembira pengumuman kesepakatan tersebut. Perang selama dua tahun terakhir telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina serta menyandera puluhan orang Israel sejak serangan awal Hamas pada 2023.

    Khalil Al-Hayya, pemimpin Hamas di pengasingan, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima jaminan dari AS dan mediator lain bahwa perang akan benar-benar berakhir. Pemerintah Israel dijadwalkan meratifikasi perjanjian ini sebelum gencatan senjata resmi berlaku.

    Meski disambut positif, sejumlah hambatan masih mengintai. Daftar nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan belum difinalisasi. Hamas mendesak pembebasan sejumlah tokoh penting yang masih ditahan Israel.

    Lebih jauh, poin-poin lain dalam rencana perdamaian 20 butir Trump, termasuk soal siapa yang akan memerintah Gaza pascaperang dan masa depan Hamas, belum dibahas.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kesepakatan ini sebagai sukses diplomatik serta kemenangan nasional dan moral. Namun, penolakan muncul dari mitra koalisi sayap kanan. 

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengancam akan menjatuhkan pemerintahan jika Hamas tidak dibubarkan. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pun menegaskan Hamas harus dihancurkan setelah pembebasan sandera.

    Sementara itu, serangan Israel ke Gaza masih berlanjut meski dengan intensitas lebih rendah. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan tiga warga Palestina tewas pada Kamis dan sembilan orang sehari sebelumnya, jauh lebih sedikit dibandingkan puluhan korban harian dalam beberapa pekan terakhir.

    Saksi mata menyebut tentara Israel mulai menunjukkan tanda-tanda persiapan penarikan. Di sekitar kamp Nusseirat, pasukan Israel menghancurkan pos yang sudah ditinggalkan dan menurunkan peralatan pengawasan. 

    Di koridor Netzarim, tentara menembakkan granat asap, biasanya digunakan untuk melindungi pergerakan pasukan yang mundur.

    Hingga kini, masih ada 20 sandera Israel diyakini hidup di Gaza, 26 lainnya diduga tewas, sementara nasib dua orang belum diketahui. Hamas menyebut pemulangan jenazah korban bisa memakan waktu lebih lama dibanding pembebasan sandera yang masih hidup.

    Kesepakatan ini didukung oleh sejumlah negara Arab dan Barat, serta dipandang sebagai pencapaian diplomatik besar bagi Trump menjelang pemilu. Negara-negara Barat dan Arab bahkan segera menggelar pertemuan di Paris untuk membahas pasukan penjaga perdamaian internasional serta bantuan rekonstruksi Gaza pascaperang.

    Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel dan menyandera 251 orang, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

  • Video: Israel Serang Lebanon Lagi, 2 Tokoh Hizbullah Tewas

    Video: Israel Serang Lebanon Lagi, 2 Tokoh Hizbullah Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan. Serangan terjadi Senin malam waktu setempat dan menewaskan 2 orang termasuk seorang anggota Senior Hizbullah bersama istrinya.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 07/10/2025) berikut ini.

  • Selamat dari Ledakan Pager, Pria di Lebanon Tewas Digempur Israel

    Selamat dari Ledakan Pager, Pria di Lebanon Tewas Digempur Israel

    Beirut –

    Serangan udara Israel yang menghantam wilayah Lebanon pada Senin (6/10) waktu setempat, menewaskan sedikitnya dua orang. Salah satu korban tewas merupakan seorang pria yang selamat tapi kehilangan penglihatannya, akibat ledakan pager Israel yang menargetkan Hizbullah tahun lalu.

    Militer Israel mengatakan serangan terbarunya di Lebanon itu menargetkan seorang anggota Hizbullah.

    Israel terus melancarkan serangan-serangan terhadap Lebanon, yang biasanya diklaim menargetkan Hizbullah, meskipun gencatan senjata masih berlaku sejak November tahun lalu. Tel Aviv juga masih menempatkan pasukan militernya di sebanyak lima area di wilayah Lebanon bagian selatan yang dianggap strategis.

    Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (7/10/2025), militer Israel mengatakan telah menewaskan Hassan Atwi, yang mereka gambarkan sebagai “seorang teroris kunci dalam unit pertahanan udara Hizbullah di wilayah Nabatiyeh”, pada Senin (6/10).

    Istri Atwi, Zainab Raslan, yang mengemudikan kendaraan yang ditumpangi suaminya, menurut laporan media pemerintah Lebanon, National News Agency (NNA), juga tewas dalam serangan Israel tersebut.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menuduh Atwi telah “memimpin upaya pembentukan kembali dan mempersenjatai kembali” unit tersebut, dan “menjalin kontak dengan dan membeli peralatan dari para pemimpin unit tersebut di Iran”.

    Laporan NNA menyebut Atwi mengalami luka-luka dan kehilangan penglihatannya ketika Israel meledakkan ratusan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh para anggota Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon tahun lalu.

    Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan serangan Israel pada Senin (6/10). Disebutkan bahwa sedikitnya dua orang tewas dan satu orang mengalami luka-luka ketika “serangan drone Israel menargetkan sebuah mobil di jalan Zebdine di distrik Nabatiyeh” di wilayah Lebanon bagian selatan.

    Militer Israel juga mengatakan bahwa pasukannya telah menyerang “kompleks militer… yang digunakan Hizbullah untuk pelatihan” di wilayah Bekaa, Lebanon bagian timur. Sementara NNA melaporkan “dua serangan udara” lainnya melanda wilayah Provinsi Hermal di timur laut negara tersebut.

    Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memverifikasi kematian 103 warga sipil di Lebanon sejak gencatan senjata berlaku pada November tahun lalu. PBB menuntut penghentian penderitaan warga sipil yang sedang berlangsung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Jakarta –

    Serangan 7 Oktober 2023 membuat Israel lengah. Pada hari itu, pejuang Hamas dan milisi bersenjata lainnya berhasil menembus perbatasan yang dijaga ketat di Gaza dan melancarkan serangan ke wilayah Israel, menewaskan hampir 1.200 orang serta menyandera 251 lainnya. Pengalaman ini meninggalkan trauma mendalam yang masih dirasakan hingga kini di Israel.

    Pada 8 Oktober 2023, pemerintah Israel melancarkan serangan ke Gaza. Dua tahun kemudian, penderitaan besar menimpa warga Palestina di wilayah itu. Operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang, sekitar 80% di antaranya warga sipil, dan melukai sekitar 169.000 orang, menurut estimasi konservatif dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Lembaga internasional memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.

    Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa 90% rumah di Gaza telah hancur atau rusak, membuat 1,9 juta dari 2,1 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Karena “blokade total” yang diberlakukan Israel, sebagian besar wilayah Gaza mengalami kelaparan parah yang telah menewaskan sedikitnya 450 orang, termasuk 150 anak-anak.

    Tujuan perang Israel belum tercapai

    Setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan dua tujuan utama perang di Gaza: membebaskan semua sandera dan menghancurkan Hamas. Dua tahun berlalu, keduanya belum tercapai. Dari 251 sandera yang dibawa ke Gaza, 148 telah dikembalikan hidup-hidup, delapan diselamatkan oleh IDF dan 140 dibebaskan Hamas melalui pertukaran tahanan. Jenazah beberapa sandera yang tewas juga telah dikembalikan.

    Menurut pemerintah Israel, 48 sandera masih ditahan, dan hanya 20 yang diyakini masih hidup.

    Hamas, yang oleh Israel, Uni Eropa, dan AS dikategorikan sebagai organisasi teroris, masih bertahan di Gaza meski banyak anggotanya tewas. Beberapa pemimpinnya, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, telah terbunuh. Namun, organisasi itu tetap beroperasi.

    Pada akhir September 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang menyerukan pembebasan seluruh sandera dan perlucutan senjata Hamas, dengan amnesti bagi para pejuang yang bersedia hidup damai dengan Israel, yang berarti akhir dari Hamas sebagai milisi bersenjata.

    Musuh-musuh Israel melemah

    Israel melancarkan serangan terhadap semua kelompok tersebut, termasuk membunuh pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah lewat ledakan di Beirut dan puluhan pejuang Hezbollah melalui serangan alat elektronik yang diledakkan pada September 2024. Serangan udara di Lebanon selatan semakin melemahkan Hezbollah.

    Angkatan udara Israel juga menyerang Iran selama beberapa hari, merusak fasilitas nuklir, dan membunuh Ismail Haniyeh di pusat kota Teheran, yang mempermalukan rezim Iran.

    Runtuhnya pemerintahan Bashar Assad di Suriah oleh pemberontak pada akhir 2024 juga membuat Iran kehilangan sekutu penting. Akibatnya, lawan-lawan Israel di Iran, Suriah, Lebanon, dan Gaza mengalami kemunduran besar, memperkuat dominasi militer Israel di kawasan.

    Israel dituduh lakukan genosida

    Cara Israel menjalankan perangnya di Gaza memicu kecaman internasional. Selama dua tahun, Israel mengebom rumah sakit, kamp pengungsi, dan sekolah, menewaskan ribuan perempuan dan anak-anak, serta banyak jurnalis, petugas penyelamat, dan pekerja kemanusiaan. Israel juga berulang kali menghalangi bantuan kemanusiaan dengan alasan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Hamas.

    Tindakan ini memunculkan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Komisi HAM PBB, Asosiasi Internasional Cendekia Genosida, dan organisasi HAM Israel seperti B’Tselem serta Physicians for Human Rights menuduh hal serupa. Pemerintah Netanyahu membantahnya, menyatakan bahwa tidak ada bukti dan Israel berhak membela diri.

    Pada Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran Konvensi Genosida PBB. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak tuduhan itu, dan Hungaria bahkan menarik diri dari ICC.

    Pengakuan negara Palestina

    Kondisi kemanusiaan di Gaza mendorong dukungan bagi pengakuan negara Palestina. Sebelum 7 Oktober 2023, sekitar 140 negara telah melakukannya. Dua tahun kemudian, 20 negara tambahan, termasuk Prancis, Inggris, Spanyol, Australia, dan Kanada, juga resmi mengakui Palestina.

    Langkah ini menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, yakni kemerdekaan Palestina berdampingan dengan Israel. Netanyahu menilai pengakuan itu akan “menghadiahi Hamas,” namun negara-negara tersebut menegaskan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam negara Palestina yang merdeka.

    Sejumlah negara juga menangguhkan ekspor senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi, seperti yang dilakukan Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Uni Eropa sedang membahas sanksi ekonomi, termasuk pembekuan perjanjian asosiasi UE-Israel, pembatasan perjalanan bebas visa bagi warga Israel, dan pelarangan impor dari pemukiman di Tepi Barat. Namun, Jerman dan beberapa negara anggota UE lainnya menolak langkah tersebut.

    Perpecahan di dalam Israel

    Di dalam negeri, masyarakat Israel terbelah soal apakah perang di Gaza harus diteruskan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari kelompok sayap kanan mendukung operasi militer berlanjut, bahkan menyarankan aneksasi penuh Tepi Barat, yang berarti mengakhiri peluang solusi dua negara.

    Namun, kelompok keluarga sandera, veteran militer, dan warga Arab Israel telah berbulan-bulan menggelar demonstrasi, menuntut gencatan senjata dan solusi negosiasi. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah.

    Menurut survei yang dirilis Juli 2025, lebih dari 60% warga Israel mendukung gencatan senjata.

    Jika rencana perdamaian Trump untuk Gaza diterapkan, senjata mungkin akan terdiam untuk sementara, namun luka yang ditinggalkan perang ini mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk sembuh.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Presiden Venezuela Siap Umumkan Keadaan Darurat Jika Diserang AS

    Presiden Venezuela Siap Umumkan Keadaan Darurat Jika Diserang AS

    Jakarta –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat atas ancaman “agresi” Amerika Serikat, menyusul serangkaian serangan mematikan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela.

    “Hari ini proses konsultasi dimulai…untuk menyatakan keadaan darurat sesuai dengan konstitusi dan melindungi rakyat kita, perdamaian kita, dan stabilitas kita jika Venezuela diserang oleh Amerika, diserang secara militer,” kata Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Sebelumnya, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan kepada para diplomat asing bahwa Maduro telah menandatangani dekrit yang memberi dirinya “kekuasaan khusus” sebagai kepala negara untuk bertindak dalam masalah pertahanan dan keamanan, jika Amerika Serikat “berani menyerang tanah air kami.”

    Namun, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada AFP bahwa Maduro belum menandatangani dokumen tersebut.

    “Wakil presiden menyerahkan dokumen tersebut untuk menunjukkan bahwa semuanya telah siap dan bahwa presiden dapat menetapkannya kapan saja,” kata sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Maduro, pemimpin otoriter sayap kiri, telah menempatkan Venezuela dalam siaga tinggi terkait pengerahan militer besar-besaran AS di dekat pesisir negaranya.

    Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan delapan kapal perang dan sebuah kapal selam bertenaga nuklir ke Karibia selatan sebagai bagian dari rencana untuk memerangi perdagangan narkoba. Namun, tampaknya rencana tersebut secara khusus ditujukan untuk menekan Maduro.

    Pasukan AS telah menghancurkan setidaknya tiga kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dalam beberapa pekan terakhir, menewaskan 14 orang dalam sebuah tindakan yang dikecam sebagai “eksekusi di luar hukum” oleh para ahli PBB.

    Saat ini, para pejabat militer AS sedang menyusun opsi untuk menargetkan para pengedar narkoba di dalam perbatasan Venezuela, menurut sebuah laporan oleh media berita AS, NBC.

    Mendeklarasikan keadaan darurat akan memungkinkan Maduro menangguhkan untuk sementara hak-hak dasar rakyat Venezuela.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Khawatirkan Invasi AS, Venezuela Gelar Latihan Darurat

    Khawatirkan Invasi AS, Venezuela Gelar Latihan Darurat

    Caracas –

    Venezuela akan menggelar latihan darurat untuk kesiapsiagaan bencana pada Sabtu (27/9) waktu setempat, di tengah kekhawatiran invasi Amerika Serikat (AS). Negara ini berada dalam kondisi siaga tinggi menyusul pengerahan militer AS di perairan lepas pantainya beberapa waktu terakhir.

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025), sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kekuatan darurat yang dimilikinya.

    Maduro menyerukan digelarnya latihan darurat itu pada Kamis (25/9) waktu setempat, beberapa jam setelah gempa bumi mengguncang negara tersebut. Situasi ini terjadi saat banyak warga Venezuela resah oleh rentetan serangan mematikan AS terhadap kapal-kapal pengangkut narkoba yang diklaim milik Venezuela.

    Presiden Donald Trump telah mengerahkan delapan kapal perang AS dan sebuah kapal selam bertenaga nuklir ke perairan Karibia bagian selatan sebagai bagian dari rencana yang diklaim untuk memerangi perdagangan narkoba.

    Maduro, yang dituduh memimpin kartel narkoba, mencurigai AS sedang mengupayakan pergantian rezim di Caracas.

    Ribuan warga Venezuela bergabung dengan milisi sipil sebagai respons atas seruan Maduro untuk memperkuat pertahanan negara. Banyak orang yang mengikuti pelatihan senjata yang digelar di barak militer dan area permukiman.

    Semakin menambah ketegangan, wilayah barat Venezuela diguncang serangkaian gempa bumi pada Rabu (24/9) dan Kamis (25/9) waktu setempat, dengan gempa paling kuat tercatat berkekuatan Magnitudo 6,3 namun tidak memicu kerusakan besar atau korban jiwa.

    Maduro merujuk pada “ancaman” AS ketika dia menyerukan latihan militer yang dimulai pada Sabtu (27/9) pagi, sekitar pukul 09.00 waktu setempat, untuk menguji “kesiapan rakyat terhadap bencana alam atau konflik bersenjata apa pun”.

    Sekolah-sekolah dan rumah sakit, sebut Maduro, akan ikut serta “untuk bersiap menghadapi keadaan apa pun”.

    Beberapa waktu terakhir, pasukan AS telah menghancurkan setidaknya tiga kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia, hingga menewaskan lebih dari selusin orang dalam tindakan yang dikecam oleh para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai “eksekusi di luar hukum”.

    Saat ini, menurut laporan NBC yang mengutip empat sumber yang memahami diskusi tersebut, para pejabat militer AS sedang menyusun opsi untuk menargetkan para pengedar narkoba di dalam perbatasan Venezuela.

    Serangan semacam itu, sebut laporan NBC, bisa terjadi “dalam beberapa minggu ke depan”, meskipun Trump belum menyetujuinya.

    Lihat juga Video: Tentara Israel Mulai Invasi Darat ke Lebanon!

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • TNI siap kirim pasukan perdamaian ke Ukraina dan Gaza

    TNI siap kirim pasukan perdamaian ke Ukraina dan Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya siap mengirimkan pasukan perdamaian di tempat konflik baru seperti Jalur Gaza dan Ukraina jika telah mendapatkan perintah dari Presiden dan lampu hijau dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

    “Pengerahan pasukan TNI ke wilayah konflik baru seperti Gaza maupun Ukraina harus melalui mekanisme PBB dan persetujuan dari pemerintah Indonesia. TNI siap jika mendapatkan mandat,” kata Freddy kepada Antara di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut dikatakan Freddy merespons soal komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB yang mendukung penuh terjadinya perdamaian dunia dengan beragam cara, salah satunya mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik.

    Freddy menilai TNI sudah memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam hal mengirimkan pasukan perdamaian bersama PBB. Beberapa wilayah konflik pun sudah menjadi tempat langganan penugasan pasukan perdamaian Indonesia seperti Lebanon dan Afrika.

    TNI juga beberapa kali mengirimkan bantuan pangan dan logistik ke wilayah Gaza menggunakan metode airdrop menggunakan pesawat Hercules TNI AU.

    Dengan ragam pengalaman tersebut, Freddy memastikan TNI siap mendukung keinginan Prabowo menciptakan perdamaian dunia.

    “TNI pada prinsipnya selalu siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan di bawah bendera PBB,” kata Freddy.

    Pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan pada 23 September 2025 di New York, Presiden Prabowo Subianto mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Presiden Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dua tokoh dunia yang sangat diperhitungkan.

    Penampilan Presiden Prabowo ini mendapat sambutan baik dan menjadi sorotan positif dari komunitas internasional sebagai wujud nyata kiprah Indonesia di panggung dunia.

    Pidato Presiden Prabowo di forum tertinggi PBB tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai negara yang aktif dan progresif dalam menghadapi isu global. Mulai dari keamanan, pangan, energi, hingga perubahan iklim dan perdamaian dunia.

    Selain pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo juga berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar sehari sebelumnya. Ini memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam isu-isu perdamaian yang strategis dan kemanusiaan di tingkat global.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.