Negara: Lebanon

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)

  • Israel Luncurkan Serangan ke Lebanon, 5 Orang Tewas

    Israel Luncurkan Serangan ke Lebanon, 5 Orang Tewas

    Beirut

    Israel meluncurkan serangan udara ke wilayah timur Lebanon. Akibatnya ada lima orang tewas dan melukai 10 orang lainnya.

    Dilansir AFP, Jumat (8/8/2025), serangan Israel ke Lebanon itu menjadi serangan yang terbaru, meskipun ada gencatan senjata dalam perang dengan kelompok militan Hizbullah.

    “Serangan Israel di Jalan Masnaa mengakibatkan jumlah korban awal lima orang tewas dan sepuluh orang luka-luka,” kata Kementerian Kesehatan Lebanon dalam sebuah pernyataan.

    Kantor Berita Nasional milik pemerintah melaporkan bahwa serangan Israel itu mengenai sebuah kendaraan di daerah tersebut, dekat perlintasan perbatasan dengan Suriah.

    Serangan yang dilaporkan terjadi ketika pemerintah Lebanon sedang membahas perlucutan senjata Hizbullah.

    (fas/fas)

  • Perintah Prabowo Kirim Bantuan ke Gaza Via Udara

    Perintah Prabowo Kirim Bantuan ke Gaza Via Udara

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Prabowo meminta agar pesawat dikerahkan untuk mengirimkan batuan via udara.

    Perintah Prabowo ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Prabowo juga meminta RI terlibat aktif dalam upaya gencatan senjata dan pengiriman pasukan perdamaian di wilayah perang.

    “Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian. Sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Dan ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Hasan mengatakan keterlibatan aktif pemerintah RI dalam mengupayakan gencatan senjata datang dari banyak pihak di kancah internasional.

    “Saat ini ada banyak pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza. Nah pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan,” sambungnya.

    Hasan menyebutkan arahan Prabowo itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (6/8) kemarin. Prabowo, menurut Hasan, telah memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar menyiapkan dua pesawat Hercules dalam pengiriman bantuan lewat udara di Gaza.

    “Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan dua buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto Foto: (Dokumentasi Kemdiktisaintek)

    Pulau Galang Batam Disiapkan Jadi Pusat Pengobatan 2.000 Warga Gaza

    Presiden Prabowo menegaskan pemerintah RI telah menyiapkan pusat pengobatan untuk warga Gaza di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Pusat kesehatan di Pulau Galang itu disebut dapat menampung hingga 2.000 warga Gaza.

    “Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam,” kata Hasan Nasbi.

    Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan di Pulau Galang. Selain menjadi pusat pengobatan, kata dia, Pulau Galang dapat menampung keluarga korban perang Gaza.

    “Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini,” ujar Hasan.

    RI Kirim Bantuan Pangan ke Gaza Lewat Udara

    Pemerintah Indonesia akan ikut dalam misi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, melalui mekanisme airdrop. Misi ini akan dijalankan bersama Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA).

    “Pengiriman bantuan, kita juga mendapatkan, kita berterima kasih ya kepada Jordan karena kita tadi mendapatkan undangan untuk juga melaksanakan airdrop bantuan yang dikoordinir oleh Jordan, dan tadi UAE juga menyampaikan ada beberapa negara yang juga sudah mendaftarkan diri untuk membantu, untuk melaksanakan airdrop,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono kepada wartawan di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Sugiono menjelaskan bantuan yang akan dikirim lewat udara bukanlah beras. Bantuan yang dikirim dengan mekanisme airdrop itu berupa pangan lain.

    “Ini bukan berasnya, ini bantuan di luar beras,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/fas)

  • Prabowo Perintahkan RI Beri Bantuan Via Udara untuk Warga Gaza

    Prabowo Perintahkan RI Beri Bantuan Via Udara untuk Warga Gaza

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah RI memberikan bantuan via udara atau airdrop untuk warga Gaza, Palestina. Prabowo juga meminta RI terlibat aktif dalam upaya gencatan senjata dan pengiriman pasukan perdamaian di wilayah perang.

    “Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian. Sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Dan ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Hasan mengatakan keterlibatan aktif pemerintah RI dalam mengupayakan gencatan senjata datang dari banyak pihak di kancah internasional. “Saat ini ada banyak pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza. Nah pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan,” sambungnya.

    Hasan menyebut arahan Prabowo itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Prabowo, kata Hasan, telah memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar menyiapkan dua pesawat Hercules dalam pengiriman bantuan lewat udara di Gaza.

    “Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan dua buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara,” ujar Hasan.

    Di samping itu, Prabowo disebut juga telah memerintahkan penyediaan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza. Pengobatan itu akan berpusat di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    “Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam,” kata Hasan.

    (fca/imk)

  • Prabowo: Indonesia siap kirim pasukan dan bantuan kemanusiaan di Gaza

    Prabowo: Indonesia siap kirim pasukan dan bantuan kemanusiaan di Gaza

    “Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau ‘peacekeeper’ ke Gaza untuk menjaga perdamaian. Sama seperti yang kita lakukan di Lebanon,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian serta memberikan bantuan kemanusiaan melalui jalur udara ke Gaza, Palestina.

    “Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau ‘peacekeeper’ ke Gaza untuk menjaga perdamaian. Sama seperti yang kita lakukan di Lebanon,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Hasan menuturkan bahwa posisi netral Indonesia dalam dinamika global mendapatkan penghargaan dan rasa hormat yang tinggi dari masyarakat internasional.

    Hal ini, kata dia, mendorong sejumlah pihak yang tengah memediasi konflik di Gaza untuk meminta Indonesia berkontribusi dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut apabila gencatan senjata terjadi.

    “Pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan,” ujar Hasan.

    Selain itu, Indonesia juga direncanakan akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan, terutama berupa bahan pangan, melalui operasi udara.

    “Ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ucap dia.

    Untuk mendukung pengiriman bantuan tersebut, Presiden telah meminta Kementerian Pertahanan menyiapkan dua unit pesawat Hercules untuk melaksanakan pemberian bantuan kemanusiaan lewat udara di wilayah Gaza.

    “Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara. Jadi Indonesia juga selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara. Jadi disiapkan dua Hercules untuk mengedrop bantuan pangan,” kata Hasan.

    Dalam kesempatan itu, Hasan juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk memberi bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban konflik, dengan lokasi layanan medis direncanakan berada di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

    “Terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang. Yang luka-luka, yang mengalami apa, mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam,” ujar dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Iran Dukung Keputusan Hizbullah Tolak Lucuti Persenjataan

    Iran Dukung Keputusan Hizbullah Tolak Lucuti Persenjataan

    Teheran

    Iran menyatakan dukungan terhadap keputusan kelompok Hizbullah yang menolak rencana pemerintah Lebanon untuk melucuti persenjataan kelompok tersebut. Teheran menegaskan pihaknya tidak melakukan intervensi apa pun terhadap keputusan Hizbullah, yang merupakan sekutunya.

    “Keputusan apa pun terkait masalah ini pada akhirnya akan berada di tangan Hizbullah sendiri,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara televisi, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025).

    “Kami mendukungnya dari jauh, tetapi kami tidak mengintervensi keputusannya,” tegasnya.

    Araghchi menambahkan bahwa Hizbullah telah “membangun kembali kelompok mereka sendiri” setelah mengalami kemunduran selama perang sengit melawan Israel tahun lalu.

    Kelompok Hizbullah sebelumnya menolak untuk melucuti persenjataannya, seperti yang diputuskan oleh kabinet pemerintahan Lebanon pekan ini. Hizbullah menyebut keputusan pemerintah Lebanon itu sebagai “dosa besar” dan mengatakan kelompoknya akan menganggap keputusan itu “seolah-olah tidak ada”.

    “Keputusan ini melemahkan kedaulatan Lebanon dan memberikan kebebasan kepada Israel untuk mengutak-atik keamanan, geografi, politik dan eksistensi masa depannya… Oleh karena itu, kami akan menganggap keputusan ini seolah-olah tidak ada,” tegas Hizbullah dalam tanggapan pertama terhadap keputusan itu.

    Pemerintah Lebanon yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Nawaf Salam, pada Selasa (5/8), mengambil keputusan untuk melaksanakan perlucutan senjata Hizbullah setelah menggelar rapat kabinet maraton selama enam jam.

    Salam menugaskan militer Lebanon untuk “menetapkan rencana implementasi guna membatasi persenjataan” bagi tentara dan pasukan negara sebelum akhir tahun ini. Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet pada akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui.

    Keputusan pemerintah Lebanon itu diambil setelah adanya tekanan besar dari Amerika Serikat (AS) untuk melucuti persenjataan Hizbullah, dan di tengah kekhawatiran Israel akan memperluas serangannya terhadap Lebanon.

    Perlucutan senjata menjadi bagian dari implementasi gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 lalu, yang bertujuan mengakhiri pertempuran sengit antara Hizbullah dan Israel yang berlangsung berbulan-bulan.

    Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa hanya militer dan layanan keamanan dalam negeri Lebanon yang seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata di Lebanon.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hizbullah Tolak Lucuti Senjata, Tuduh Kabinet Lebanon Lakukan ‘Dosa Besar’

    Hizbullah Tolak Lucuti Senjata, Tuduh Kabinet Lebanon Lakukan ‘Dosa Besar’

    Beirut

    Kelompok Hizbullah menolak untuk melucuti persenjataan para petempurnya, seperti yang diputuskan oleh kabinet pemerintahan Lebanon pekan ini. Hizbullah menuduh pemerintah Lebanon telah melakukan “dosa besar” dengan mengambil keputusan semacam itu.

    Pemerintah Lebanon yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Nawaf Salam, pada Selasa (5/8), mengambil keputusan untuk melaksanakan perlucutan senjata Hizbullah setelah menggelar rapat kabinet maraton selama enam jam.

    Salam menugaskan militer Lebanon untuk “menetapkan rencana implementasi guna membatasi persenjataan” bagi tentara dan pasukan negara sebelum akhir tahun ini. Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet pada akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui.

    Keputusan pemerintah Lebanon itu diambil setelah adanya tekanan besar dari Amerika Serikat (AS) untuk melucuti persenjataan Hizbullah, dan di tengah kekhawatiran Israel akan memperluas serangannya terhadap Lebanon.

    Hizbullah, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), memberikan reaksi keras dengan menyebut keputusan pemerintah Lebanon itu sebagai “dosa besar” dan mengatakan bahwa kelompoknya akan menganggap keputusan itu “seolah-olah tidak ada”.

    “Pemerintahan Perdana Menteri Nawaf Salam telah melakukan dosa besar dengan mengambil keputusan untuk melucuti persenjataan Lebanon guna melawan musuh Israel,” sebut kelompok Hizbullah dalam tanggapan pertamanya terhadap keputusan pemerintah Lebanon tersebut.

    “Keputusan ini melemahkan kedaulatan Lebanon dan memberikan kebebasan kepada Israel untuk mengutak-atik keamanan, geografi, politik dan eksistensi masa depannya… Oleh karena itu, kami akan menganggap keputusan ini seolah-olah tidak ada,” tegas pernyataan Hizbullah tersebut.

    Hizbullah juga memandang keputusan tersebut sebagai “hasil dari perintah utusan AS” — merujuk pada Duta Besar AS untuk Turki dan Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, yang mengajukan proposal kepada otoritas Lebanon yang isinya menyerukan perlucutan senjata Hizbullah dengan jangka waktu tertentu.

    “Keputusan itu sepenuhnya melayani kepentingan Israel dan membuat Lebanon rentan terhadap musuh Israel tanpa pencegahan apa pun,” ujar Hizbullah dalam pernyataannya.

    Perlucutan senjata itu menjadi bagian dari implementasi gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 lalu, yang bertujuan mengakhiri pertempuran sengit antara Hizbullah dan Israel yang berlangsung berbulan-bulan.

    Dalam perjanjian gencatan senjata tersebut, pemerintah Lebanon, termasuk militer dan layanan keamanan dalam negeri, seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata di Lebanon.

    Selama gencatan senjata berlangsung, Israel terus melancarkan serangan terhadap Hizbullah dan target-target lainnya di wilayah Lebanon. Tel Aviv bahkan mengancam akan terus melancarkan serangan hingga Hizbullah dilucuti persenjataannya.

    Hizbullah, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa Israel harus menghentikan serangan-serangannya terlebih dahulu sebelum perdebatan domestik soal persenjataan kelompoknya dan strategi pertahanan baru dapat dilakukan.

    “Kami terbuka untuk berdialog, mengakhiri agresi Israel terhadap Lebanon, membebaskan wilayah, membebaskan para tahanan, berupaya membangun negara, dan membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh agresi brutal,” tegas kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Hizbullah menambahkan bahwa pihaknya “siap untuk membahas strategi keamanan nasional”, tetapi tidak di bawah serangan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mendukung ASEAN untuk mencari solusi damai mengakhiri perang saudara di Myanmar, dan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyinggung konflik-konflik di kawasan, dan di luar kawasan yang berkontribusi gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

    “Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di (negara-negara) tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand,” sambung Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menilai dinamika global dan dinamika di kawasan yang saat ini dihadapi Indonesia, terutama setelah 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berjalan lebih rumit dibandingkan dengan pada saat periode awal pemerintahan baru berjalan.

    “Waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang, tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia,” kata Presiden.

    Presiden melanjutkan ada juga perang India-Pakistan, dan dinamika muncul akibat penetapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada banyak negara, termasuk Indonesia.

    Terlepas dari situasi geopolitik dan geoekonomi yang rumit itu, Presiden Prabowo menilai pemerintahan yang dia pimpin dapat tetap fokus bekerja, dan tetap tenang.

    “Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding. Kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” ujar Presiden kepada jajarannya.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna kali ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024. 

    Sumber : Antara

  • Arahan lengkap Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna jelang HUT 80 RI

    Arahan lengkap Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna jelang HUT 80 RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Sidang kabinet paripurna yang ke-delapan sejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 tersebut membahas sejumlah agenda strategis berkaitan dengan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

    Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna:

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

    Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, Saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara-saudara para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan.

    Tentunya sebagai insan yang bertakwa marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan maha kuasa bagi umat Islam Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita dan bangsa kita.

    Saudara-saudara saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang sepuluh bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. Sepuluh bulan ini kita rasakan bersama adalah sepuluh bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nakhoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya, dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara.

    Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk memberikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar.

    Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil, puluhan ribu dibantai.

    Kita juga lihat konflik Israel-Iran di mana negara adikuasa pun, ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand. Belum lagi kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang.

    Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi semua melaksanakan, Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar, tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai satu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini, walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita.

    Saudara-saudara, kita paham dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal bahkan sebelum saya dilantik sebagai Presiden. Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata, bangsa dan regional dan global. Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah.

    Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apa pun terjadi bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita setiap hari, setiap Minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka, kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri, tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri. Karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis.

    Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat.

    Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi juga Kejaksaan. Karena dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa, bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita bagaikan menghisap darah, ada, ini namanya realisme.

    Kita bukan anak kecil, kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai Presiden, Wakil Presiden dan semua kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.

    Saudara-saudara, alhamdulillah arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat dan nanti menteri-menteri akan laporan masing-masing. Ini sebagai pembukaan. Tetapi di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar.

    Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tentunya kita sekarang saya persilakan beberapa menteri untuk melaporkan kondisi di sektor masing-masing. Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor, sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan masing-masing.

    Terimakasih.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.