Xcloud.id

Negara: Lebanon

  • Negara-Negara Arab dan Muslim Respons Rencana “Israel Raya” Netanyahu

    Negara-Negara Arab dan Muslim Respons Rencana “Israel Raya” Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Koalisi negara-negara Arab dan Muslim menyatakan kecaman keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka mendukung gagasan tentang “Israel Raya”. Pernyataan itu dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan kawasan serta pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

    Kecaman tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama 31 negara Arab dan Islam bersama Liga Arab. Mereka menilai pernyataan Netanyahu mencerminkan “pengabaian serius terhadap aturan hukum internasional serta fondasi hubungan internasional yang stabil”.

    “Pernyataan itu juga merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab, kedaulatan negara-negara, serta perdamaian dan keamanan regional maupun internasional,” tulis pernyataan bersama tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (17/8/2025).

    Pernyataan Netanyahu muncul dalam wawancara dengan Sharon Gal di saluran Israel i24NEWS yang ditayangkan Selasa lalu. Saat ditanya apakah ia meyakini visi tentang “Israel Raya”, Netanyahu menjawab tegas: “Sangat meyakini.”

    Konsep “Israel Raya” yang banyak dianut kalangan ultranasionalis Israel dipahami sebagai visi ekspansionis yang mencakup klaim atas wilayah Tepi Barat, Gaza, sebagian Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania.

    Selain mengecam Netanyahu, negara-negara Arab dan Islam juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Kamis lalu yang berjanji akan melanjutkan ekspansi permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

    “Langkah itu adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap hak tak terpisahkan rakyat Palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” kata pernyataan tersebut.

    Koalisi itu menegaskan Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki. Mereka juga menyinggung pernyataan Smotrich yang mengatakan akan menyetujui ribuan unit perumahan dalam proyek permukiman ilegal yang lama tertunda di Tepi Barat. Smotrich bahkan menyatakan langkah tersebut “mengubur ide negara Palestina”.

    Pernyataan itu muncul di tengah agresi militer Israel yang telah berlangsung 22 bulan di Gaza, menewaskan sedikitnya 61.827 orang dan melukai 155.275 lainnya. Pekan lalu, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Netanyahu untuk sepenuhnya menduduki Kota Gaza.

    Netanyahu juga kembali menyerukan agar warga Palestina “dibiarkan meninggalkan Gaza”. “Kami tidak mengusir mereka, tetapi kami mengizinkan mereka untuk pergi,” katanya.

    Aktivis hak asasi mengecam ucapan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk lain dari “pembersihan etnis” Gaza. Wilayah berpenduduk 2,1 juta jiwa itu sebagian besar dihuni oleh pengungsi dan keturunan pengungsi sejak Nakba 1948, ketika lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka yang kemudian menjadi negara Israel.

    Sebelumnya, gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza juga pernah dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun wacana tersebut selalu memicu kekhawatiran akan terjadinya pengusiran paksa, serta mendapat kecaman luas dari komunitas internasional.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6 Sosok Komandan Upacara HUT ke-80 RI: Kolonel Amril, Wakil Dangrup 1 Kopassus Nasional

    6 Sosok Komandan Upacara HUT ke-80 RI: Kolonel Amril, Wakil Dangrup 1 Kopassus Nasional

    Sosok Komandan Upacara HUT ke-80 RI: Kolonel Amril, Wakil Dangrup 1 Kopassus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kolonel (Inf) TNI Amril Hairuman Tehupelasury bakal bertindak sebagai Komandan Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Berdasarkan keterangan tertulis Setpres, Kolonel Amril Hairuman bertindak sebagai Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
    Amril disebut menjabat Wakil Komandan Grup 1 Kopassus saat ini.
    Sebelumnya, Amril juga pernah tercatat sebagai Dandim 1414 Tana Toraja.
    Lalu, dia juga pernah mengemban tugas sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TNI Kontingen Garuda XXVI L2 UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) tahun 2020.
    Sementara itu, Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia juga sudah ditetapkan.
    Bianca Alessia Christabella Lantang, perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih.
    Saat ini, ia tercatat sebagai pelajar SMA Lentera Harapan Tomohon.
    Sebagai cadangan pembawa baki, ditunjuk Nindya Eltsani Fawwaz, Paskibraka putri asal Provinsi Jambi yang merupakan siswi SMAN 2 Kota Sungai Penuh.
    Kemudian, Arka Bintang Is’adkauthar dari Jawa Timur, siswa SMA Al Hikmah Surabaya, didaulat menjadi Komandan Kelompok 8.
    Tugas pengerek bendera diamanahkan kepada Farrel Argantha Irawan, Paskibraka perwakilan DKI Jakarta yang menempuh pendidikan di SMA Highscope Indonesia TB Simatupang.
    Adapun El Rayyi Mujahid Faqih dari Kalimantan Timur, pelajar SMK Kehutanan Negeri Samarinda, dipercaya sebagai pembentang bendera.
    Tugas sebagai Komandan Kelompok 17 adalah Habib Burhan, Paskibraka asal Sumatra Barat.
    Saat ini, ia bersekolah di SMAN 1 Pancung Soal.
    Sedangkan AKP Raden Bimo Dwi Lambang, yang kini menjabat sebagai Kapolsek Batuaji, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hizbullah Tolak Lucuti Senjata-Ancam Kerusuhan, PM Lebanon Mengecam!

    Hizbullah Tolak Lucuti Senjata-Ancam Kerusuhan, PM Lebanon Mengecam!

    Beirut –

    Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam mengecam dan menuduh pemimpin kelompok Hizbullah Naim Qassem telah melontarkan ancaman “yang tidak dapat diterima” untuk memicu perang sipil di negara tersebut.

    Kecaman itu disampaikan PM Lebanon setelah Qassem menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah Beirut untuk melucuti persenjataan Hizbullah.

    Qassem mengingatkan bahwa melucuti senjata Hizbullah akan merusak keamanan nasional Lebanon. Dia juga memperingatkan jika senjata Hizbullah disingkirkan, maka pemerintah Lebanon akan bertanggung jawab atas kerusuhan internal atau pertempuran yang mungkin terjadi akibat keputusan itu.

    Qassem bahkan mengancam “tidak akan ada kehidupan di Lebanon” jika pemerintah berusaha melucuti persenjataan Hizbullah secara paksa.

    Salam, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025), mengecam pernyataan Qassem, yang disebutnya sebagai “ancaman tersirat untuk perang sipil”.

    “Ancaman atau intimidasi apa pun yang terkait dengan perang semacam itu sama sekali tidak dapat diterima,” tegas sang PM Lebanon dalam pernyataan via media sosial X.

    Dalam pernyataannya, Salam juga mengkritik Hizbullah yang menyebut upaya perlucutan senjata sebagai upaya Amerika Serikat (AS) dan Israel.

    “Keputusan kami murni keputusan Lebanon, dibuat oleh kabinet kami, dan tidak ada yang memberitahu kami mengenai apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

    “Rakyat Lebanon memiliki hak atas stabilitas dan keamanan… yang tanpanya, negara ini tidak akan dapat pulih, dan tidak akan ada rekonstruksi atau investasi yang dilakukan,” kata Salam dalam pernyataannya.

    Qassem, dalam pidato yang disiarkan televisi terkait Hizbullah, sebelumnya menuduh pemerintah Lebanon “sedang melaksanakan perintah Amerika-Israel untuk mengakhiri perlawanan, bahkan jika itu mengarah pada perang sipil dan pertikaian internal”.

    “Perlawanan tidak akan menyerahkan senjatanya selama agresi berlanjut, selama pendudukan berlanjut, dan kami akan melancarkan pertempuran ala Karbala jika diperlukan, dan kami meyakini bahwa kami akan menang,” tegasnya, merujuk pada agresi dan pendudukan Israel.

    Pernyataan Qassem itu disampaikan setelah pertemuan dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, yang negaranya telah sejak lama mendukung kelompok Hizbullah.

    Hizbullah muncul dalam kondisi sangat lemah akibat perang tahun lalu dengan Israel, dan di bawah tekanan AS, pemerintah Lebanon telah memerintahkan militer negara itu untuk menyusun rencana perlucutan senjata Hizbullah pada akhir tahun.

    Pada Selasa (12/8) waktu setempat, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan kepada seorang pejabat senior Iran bahwa tidak ada kelompok di Lebanon yang diizinkan memiliki senjata atau bergantung pada dukungan asing.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Visi ‘Israel Raya’ Netanyahu Tuai Kecaman

    Visi ‘Israel Raya’ Netanyahu Tuai Kecaman

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Rencana ‘gila’ itu langsung dikecam sana-sini.

    Dirangkum detikcom, Jumat (15/8/2025), hal itu diungkap Netanyahu ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

    “Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

    Dia kemudian beralih membahas soal pendirian Israel dan “misi besar”untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya.

    Kalangan ultra-nasionalis Israel telah menyerukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah tersebut.

    Istilah “Israel Raya” merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

    Negara-negara Arab Mengecam

    Negara-negara Arab ramai mengecam pernyataan Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan “Israel Raya” itu. Gagasan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab saat ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.

    Yordania, negara tetangga Israel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut, yang disebut sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif”, serta merupakan “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Dalam pernyataan pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai retorika “provokatif| dan “klaim delusi” Netanyahu.

    Mesir juga memberikan reaksi keras, dengan mengatakan pihaknya telah “meminta klarifikasi terkait masalah ini”. Kairo menilai pernyataan Netanyahu itu sama-sama dengan “penolakan terhadap opsi perdamaian di kawasan tersebut”.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan di tengah perang selama 22 bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang berulang kali merembet ke Timur Tengah dan memicu kecaman keras terhadap Tel Aviv dari seluruh dunia Arab.

    Kecaman lainnya datang dari Irak, dengan Kementerian Luar Negeri Baghdad mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa pernyataan Netanyahu itu mengungkapkan “ambisi ekspansionis” Israel dan merupakan “provokasi yang jelas terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Qatar, yang merupakan mediator gencatan senjata Gaza, juga mengecam pernyataan Netanyahu, yang disebut sebagai pernyataan “absurd” dan “menghasut”.

    Upaya perluasan wilayah Israel juga menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich,anggota kabinet Netanyahu, menuntut penaklukan Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat, setelah pemerintah Tel Aviv baru-baru ini menyetujui pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menyatakan “penolakan total terhadap gagasan dan rencana kolonisasi dan ekspansi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel”, dan menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka yang merdeka”.

    Indonesia Turut Mengecam

    Pemerintah Indonesia mengecam keras ide Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat visi ‘Israel Raya’ dengan mencaplok sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim termasuk Palestina. Pemerintah Indonesia menyebut rencana itu semakin mengecilkan perdamaian Palestina dan Timur Tengah.

    “Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang ‘Israel Raya’ melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Kamis (14/8).

    “Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” imbuhnya.

    Kemlu menerangkan ide Netanyahu itu melanggar hukum internasional. Kemlu menegaskan Indonesia memegang prinsip perdamaian yang adil hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina.

    “Bagi Indonesia, perdamaian yang adil & berkelanjutan hanya dapat terwujud dg menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati,” tulis Kemlu.

    Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menolak segala pendudukan permanen oleh Israel di Palestina maupun di negara Arab yang mayoritas muslim. Indonesia meminta PBB segera mengambil langkah untuk menghentikan kebijakan Israel yang merusak perdamaian.

    “Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel – di Palestina atau di mana pun di kawasan,” tulis Kemlu.

    “Serta mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Tolak Lucuti Senjata, Hizbullah Ancam ‘Tak Ada Kehidupan’ di Lebanon

    Tolak Lucuti Senjata, Hizbullah Ancam ‘Tak Ada Kehidupan’ di Lebanon

    Beirut –

    Pemimpin kelompok Hizbullah, Naim Qassem, memperingatkan pemerintah Lebanon untuk tidak memicu konfrontasi dengan kelompoknya terkait keputusan pemerintah Beirut melucuti persenjataan Hizbullah. Qassem bahkan mengancam “tidak akan ada kehidupan” di Lebanon jika konfrontasi semacam itu terjadi.

    Qassem, seperti dilansir Reuters dan AFP, Jumat (15/8/2025), mengatakan bahwa Hizbullah dan sekutunya, gerakan Amal, memutuskan untuk menunda aksi protes jalanan terhadap rencana perlucutan senjata yang didukung Amerika Serikat (AS), karena pihaknya masih melihat ruang untuk dialog dengan pemerintah Lebanon.

    Qassem mengingatkan bahwa melucuti senjata Hizbullah akan merusak keamanan nasional Lebanon. Dia juga memperingatkan jika senjata Hizbullah disingkirkan, maka pemerintah Lebanon akan bertanggung jawab atas kerusuhan internal atau pertempuran yang mungkin terjadi akibat keputusan itu.

    “Pemerintah sedang melaksanakan perintah Amerika-Israel untuk mengakhiri perlawanan, bahkan jika itu mengarah pada perang sipil dan pertikaian internal,” kata Qassem dalam pidatonya yang disiarkan televisi terkait Hizbullah.

    “Perlawanan tidak akan menyerahkan senjatanya selama agresi berlanjut, selama pendudukan berlanjut, dan kami akan melancarkan pertempuran ala Karbala jika diperlukan, dan kami meyakini bahwa kami akan menang,” tegasnya, merujuk pada agresi dan pendudukan Israel.

    Qassem juga memperingatkan bahwa aksi protes apa pun yang mungkin terjadi di masa mendatang dapat mencapai gedung Kedutaan Besar AS di Beirut.

    Lebih lanjut, Qassem melontarkan ancaman jika pemerintah Lebanon berusaha melucuti persenjataan Hizbullah secara paksa. “Tidak akan kehidupan di Lebanon,” tegasnya.

    Dalam pidatonya, Qassem menuduh pemerintah Lebanon “menyerahkan” negaranya kepada Israel dengan mendorong perlucutan senjata Hizbullah. Dia memperingatkan bahwa Hizbullah akan berjuang untuk mempertahankan persenjataannya.

    “Tugas pemerintah adalah membangun negara, bukan menyerahkannya kepada musuh Israel dan Amerika. Bagaimana Anda, dalam pemerintahan Lebanon, menerima untuk memfasilitasi pembunuhan mitra Anda di tanah air ini?” ucapnya.

    Dia mendesak pemerintah Beirut untuk “tidak menyerahkan negara ini kepada agresor Israel yang tidak pernah puas atau tiran Amerika dengan keserakahan yang tidak terbatas”.

    Pernyataan dan ancaman Qassem itu disampaikan setelah pertemuan dengan kepala keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, yang negaranya telah sejak lama mendukung kelompok Hizbullah.

    Hizbullah muncul dalam kondisi sangat lemah akibat perang tahun lalu dengan Israel, dan di bawah tekanan AS, pemerintah Lebanon telah memerintahkan militer negara itu untuk menyusun rencana perlucutan senjata Hizbullah pada akhir tahun.

    Pada Selasa (12/8) waktu setempat, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan kepada seorang pejabat senior Iran bahwa tidak ada kelompok di Lebanon yang diizinkan memiliki senjata atau bergantung pada dukungan asing.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Negara-negara Arab Kecam Netanyahu Soal Visi ‘Israel Raya’

    Negara-negara Arab Kecam Netanyahu Soal Visi ‘Israel Raya’

    Amman –

    Negara-negara Arab ramai-ramai mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan “Israel Raya”. Gagasan itu dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab saat ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah.

    Istilah “Israel Raya” merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.

    Kalangan ultra-nasionalis Israel telah menyerukan pendudukan terhadap wilayah-wilayah tersebut.

    Ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”

    “Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.

    Dia kemudian beralih membahas soal pendirian Israel dan “misi besar”untuk memastikan keberlangsungan keberadaannya.

    Yordania, negara tetangga Israel, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8/2025), mengecam keras pernyataan Netanyahu tersebut, yang disebut sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif”, serta merupakan “ancaman terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Dalam pernyataan pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebutnya sebagai retorika “provokatif| dan “klaim delusi” Netanyahu.

    Mesir juga memberikan reaksi keras, dengan mengatakan pihaknya telah “meminta klarifikasi terkait masalah ini”. Kairo menilai pernyataan Netanyahu itu sama-sama dengan “penolakan terhadap opsi perdamaian di kawasan tersebut”.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan di tengah perang selama 22 bulan antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, yang berulang kali merembet ke Timur Tengah dan memicu kecaman keras terhadap Tel Aviv dari seluruh dunia Arab.

    Kecaman lainnya datang dari Irak, dengan Kementerian Luar Negeri Baghdad mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa pernyataan Netanyahu itu mengungkapkan “ambisi ekspansionis” Israel dan merupakan “provokasi yang jelas terhadap kedaulatan negara-negara”.

    Qatar, yang merupakan mediator gencatan senjata Gaza, juga mengecam pernyataan Netanyahu, yang disebut sebagai pernyataan “absurd” dan “menghasut”.

    Upaya perluasan wilayah Israel juga menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, anggota kabinet Netanyahu, menuntut penaklukan Jalur Gaza dan aneksasi Tepi Barat, setelah pemerintah Tel Aviv baru-baru ini menyetujui pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

    Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menyatakan “penolakan total terhadap gagasan dan rencana kolonisasi dan ekspansi yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel”, dan menegaskan kembali “hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara mereka yang merdeka”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • RI Kecam Keras Netanyahu Mau Caplok Palestina untuk Bikin ‘Israel Raya’

    RI Kecam Keras Netanyahu Mau Caplok Palestina untuk Bikin ‘Israel Raya’

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia mengecam keras ide Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat visi ‘Israel Raya’ dengan mencaplok sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim termasuk Palestina. Pemerintah Indonesia menyebut rencana itu semakin mengecilkan perdamaian Palestina dan Timur Tengah.

    “Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang ‘Israel Raya’ melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Kamis (14/8/2025).

    “Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” imbuhnya.

    Kemlu menerangkan ide Netanyahu itu melanggar hukum internasional. Kemlu menegaskan Indonesia memegang prinsip perdamaian yang adil hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina.

    “Bagi Indonesia, perdamaian yang adil & berkelanjutan hanya dapat terwujud dg menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati,” tulis Kemlu.

    “Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel – di Palestina atau di mana pun di kawasan,” tulis Kemlu.

    “Serta mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian,” imbuhnya.

    Dilansir Middle East Eye dan Times of Israel, pernyataan Netanyahu itu dilontarkan saat wawancara dengan i24 News yang disiarkan pada Selasa (12/8) petang. Netanyahu menjawab pertanyaan pembawa acara, Sharon Gal, terkait visi ‘Israel Raya’ dan dia menyebut “sangat” terhubung dengan itu.

    Rencana ‘Israel Raya’ mencakup wilayah Palestina yang tengah diduduki dan sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Menurut versi lain, ini juga mencakup wilayah Arab Saudi.

    (whn/jbr)

  • Kiamat Air di Negara Arab, Warga Antre Beli-Danau Kering Kerontan

    Kiamat Air di Negara Arab, Warga Antre Beli-Danau Kering Kerontan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis air melanda Lebanon. Hal ini nampak dari pasokan air pemerintah di Beirut yang mengalami kekurangan terburuk dalam beberapa tahun.

    Kejadian ini pun memaksa warga untuk membeli air yang didistribusikan dengan truk. Setelah curah hujan yang mencapai rekor terendah dan sumur-sumur lokal mengering, sektor publik yang tidak efisien kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

    “Air pemerintah biasanya datang setiap dua hari, sekarang menjadi setiap tiga hari,” kata Rima Al Sabaa, 50, saat mencuci piring dengan hati-hati di Burj Al Baranjeh, pinggiran selatan Beirut, kepada AFP, Kamis (14/8/2025).

    Ia menambahkan, bahkan ketika air pemerintah mengalir, hanya sedikit yang menetes ke tangki penampungan keluarganya.

    Begitu habis, mereka harus membeli air yang diangkut dengan truk, yang dipompa dari mata air dan sumur pribadi. Air ini harganya lebih dari US$ 5 (Rp 90 ribu) per 1.000 liter dan hanya bertahan beberapa hari. Kualitasnya yang payau juga membuat perabot berkarat. Di beberapa area, harganya bahkan bisa dua kali lipat.

    Seperti banyak warga Lebanon, Sabaa, yang berprofesi sebagai asisten lansia, mengandalkan air botol untuk minum. Namun, di tengah krisis ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dampak perang Israel-Hizbullah, biaya-biaya ini terus membengkak.

    “Dari mana saya harus mendapatkan uangnya?” keluhnya.

    Kelangkaan air sudah lama menjadi masalah umum di Lebanon. Pemerintah sendiri mengakui bahwa hanya sekitar setengah dari populasi yang “memiliki akses yang teratur dan memadai terhadap layanan air publik”.

    Menurut strategi air nasional, fasilitas penyimpanan permukaan seperti bendungan tidak memadai. Selain itu, setengah dari pasokan air pemerintah dianggap “air non-pendapatan,” hilang karena kebocoran pipa dan sambungan ilegal.

    Penjatahan Air

    Menteri Energi dan Air, Joseph Saddi, mengatakan pekan lalu bahwa “situasi saat ini sangat sulit”. Kelangkaan ini terasa berbeda di berbagai wilayah di Beirut Raya, di mana banyak tangki air berjejer di atap, truk-truk air memenuhi jalanan, dan sebagian besar warga yang terhubung dengan jaringan pemerintah tidak memiliki meteran air.

    Bulan lalu, pemerintah meluncurkan kampanye yang mendorong konservasi air, menampilkan mata air dan danau yang mengering atau berkurang di seluruh negeri. Di utara ibu kota, level air di beberapa bagian stasiun pompa Dbayeh terlihat rendah, padahal seharusnya mengalir deras.

    “Saya sudah 33 tahun bekerja di sini dan ini adalah krisis terburuk dalam hal jumlah air yang kami terima dan dapat dipompa ke Beirut,” kata pekerja stasiun pompa tersebut, Zouhair Azzi/

    Antoine Zoghbi dari Beirut and Mount Lebanon Water Establishment mengatakan penjatahan air di Beirut biasanya dimulai pada Oktober atau November, setelah musim panas dan sebelum musim hujan.

    “Namun, tahun ini dimulai beberapa bulan lebih awal karena kami kekurangan 50% dari jumlah air yang dibutuhkan di beberapa mata air,” katanya kepada AFP bulan lalu.

    Penjatahan dimulai di beberapa sumur pada Juni untuk mengurangi risiko penggunaan berlebihan dan masuknya air laut. Zoghbi menekankan perlunya penyimpanan tambahan, termasuk bendungan.

    Pada Januari, Bank Dunia menyetujui pendanaan lebih dari US$ 250 juta (Rp 4 triliun) untuk meningkatkan layanan air di Beirut Raya dan sekitarnya. 

    Pada tahun 2020, Bank Dunia membatalkan pinjaman untuk sebuah bendungan di selatan ibu kota setelah para aktivis lingkungan mengatakan proyek itu dapat merusak lembah yang kaya akan keanekaragaman hayati.

     

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)