Negara: Laos

  • Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink

    Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan satelit orbit rendah Starlink oleh di daerah-daerah makin masif. Sejumlah pemerintah provinsi seperti Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Barat (Sulbar), hingga Maluku Utara (Malut) mulai mengadopsi teknologi milik Elon Musk.

    Kalteng

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memakai Starlink untuk digitalisasi pembelajaran sebagai wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.

    Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.

    Kalimantan Timur

    Dilansir dari website Diskominfo Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  mempercepat program internet gratis untuk semua.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan setiap desa akan mendapatkan satu titik akses internet gratis, dengan prioritas awal di kantor desa.

    Pemprov Kaltim memprioritaskan jaringan fiber optik karena kualitas dan efisiensinya. Jika tidak memungkinkan, akan digunakan jaringan wireless Orbit Telkomsel. Sebagai alternatif terakhir, satelit Starlink dipilih, khususnya untuk desa yang belum memiliki jaringan listrik, yang akan didukung panel surya.

    Untuk tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan target 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa lewat anggaran perubahan.

    “Kantor desa menjadi pusat layanan publik. Jika sudah baik, barulah berpindah ke puskesmas, sekolah, atau ruang publik,” katanya.

    Maluku Utara

    Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).

    Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

    Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps  dan 5–20 Mbps untuk mengunggah. 

    “Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut.

    Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat. 

    Sherly  meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.

    Sulawesi Barat

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sulawesi Barat telah menggunakan Starlink di sejumlah desa yang sulit terjangkau serat optik. Salah satunya di Desa Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, pada Desember 2024.

    Kepala Bidang Layanan E Goverment Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulbar, M Ridwan Djafar mengatakan pemasangan bantuan ini untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi. Pemprov berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat setempat dapat menggunakan internet secara sehat dan memberi manfaat positif bagi warga.

    “Termasuk akses digital pada wilayah blank spot di pedesaan,” kata Ridwan.

  • Pemprov Kalteng Pilih Starlink untuk Akselerasi Digital di Lingkungan Sekolah

    Pemprov Kalteng Pilih Starlink untuk Akselerasi Digital di Lingkungan Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakselerasi dan mempercepat pembangunan sektor pendidikan dengan mengimplementasikan program digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan digitalisasi pembelajaran wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.

    Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).

    Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

    Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps  dan 5–20 Mbps untuk mengunggah. 

    “Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut, Jumat (11/4/2025).

    Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat. 

    Sherly  meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.

  • Kahiyang Ayu Perkenalkan Wastra Khas Sumut kepada Istri Dubes AS

    Kahiyang Ayu Perkenalkan Wastra Khas Sumut kepada Istri Dubes AS

    Bisnis.com, MEDAN – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu, memperkenalkan beragam wastra atau kain tradisional khas Sumut, kepada Dusadee Haymond, istri Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, dalam kunjungan kerja ke Galeri Dekranasda Sumut, Jalan Iskandar Muda Nomor 272, Medan, Senin (29/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kahiyang memperkenalkan berbagai jenis kain khas Sumut, seperti Ulos, Songket Deli, dan kain tenun tradisional dari berbagai etnis. Ia juga menunjukkan proses pembuatan ulos secara home made.

    Kahiyang mengatakan, momen ini merupakan bagian dari upaya Dekranasda Sumut untuk mengangkat kembali kekayaan wastra tradisional daerah, serta mendukung para perajin lokal agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

    “Kami berharap wastra Sumut tak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar internasional. Ketika produk-produk ini dibeli dan dikenakan, itu menjadi promosi budaya yang sangat efektif,” tambah Kahiyang.

    Sementara pada kunjungan tersebut, Dusadee Haymond terlihat antusias menyaksikan berbagai produk kerajinan tangan khas Sumut, yang dijelaskan oleh Ketua Dekranasda Sumut. Mulai dari bahan baku, asal daerah produk dan juga mencoba beberapa produk kerajinan yang dipamerkan

    Ia juga berkesempatan membeli beberapa produk seperti jaket outer bermotif Sadum, tas bermotif Tapanuli Selatan, dan dasi bermotif Melayu, sebagai cendera mata untuk suaminya, Dubes AS untuk Indonesia.

    “Produk-produk ini sangat luar biasa. Buatan tangan yang indah dan sarat nilai budaya. Namun, penting juga untuk memastikan adanya regenerasi dalam proses produksi tradisional ini,” ujar Dusadee Haymond.

    Ia juga menyatakan kesan mendalam terhadap kunjungan tersebut dan menyampaikan keinginannya untuk kembali suatu saat nanti. “Saya sangat menikmati kunjungan ini dan berharap bisa kembali lagi ke Dekranasda Sumut di lain waktu,” ucapnya.

    Sebagai tanda persahabatan, Kahiyang Ayu menerima cendera mata berupa dompet dan kain khas Laos dari Dusadee, yang sebelumnya turut mendampingi sang suami saat bertugas di negara tersebut.

    Turut mendampingi Ketua Dekranasda Sumut, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Fitra Kurnia, serta para pengurus Dekranasda Sumut.

  • Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Macet Setelah Diguyur Hujan Senin 29 September 2025 – Page 3

    Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Macet Setelah Diguyur Hujan Senin 29 September 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu udara maksimum di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir pada 22–29 September 2025 sering melebihi 35-37 derajat Celsius.

    Deputi Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramadhani, mengatakan kondisi panas ini dipicu masuknya musim kemarau. Di mana udara lebih kering dan langit cerah sehingga sinar matahari lebih terik pada siang hari.

    “Nilai suhu maksimum sering melebihi 35 derajat Celcius dan tersebar di sebagian wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, dan Kalimantan. Suhu tertinggi tercatat di Makassar pada 27 September 2025 hingga mencapai 37 derajat Celcius,” kata dia. Demikian dikutip dari Antara, Senin (29/9/2025).

    Menurut Andri, sedikitnya pembentukan awan membuat cuaca terasa lebih panas dan cukup terik. Angin Monsun Timur dari Australia juga membawa massa udara kering yang menurunkan kelembapan.

    Selain faktor kemarau, kata dia, keberadaan Siklon Tropis Bualoi di utara Indonesia dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi cuaca. Siklon tersebut menarik uap air ke sekitarnya, sehingga peluang hujan di sejumlah daerah selatan ekuator berkurang.

    Menurut Andri, kondisi itu menyebabkan cuaca siang hari di sebagian wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, dan Kalimantan, terasa lebih panas dari biasanya.

    Berdasarkan analisis BMKG per Senin (29/9), Siklon Tropis Bualoi terpantau di daratan Laos bagian selatan dan memberikan dampak tidak langsung berupa hujan intensitas sedang hingga lebat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Kepulauan Riau (Kepri).

    “Dalam 24 jam ke depan, intensitas Siklon Tropis Bualoi diperkirakan melemah menjadi kategori rendah dan kemudian punah saat memasuki daratan Myanmar,” kata dia.

    Kondisi ini sangat mempengaruhi suhu udara tidak lebih panas di wilayah Indonesia seiring menjauhnya gangguan atmosfer itu.

  • HUT ke-80 TNI, Kodiklat di Serpong Tangsel Diserbu Ribuan Masyarakat untuk Dapat Sembako Murah – Page 3

    HUT ke-80 TNI, Kodiklat di Serpong Tangsel Diserbu Ribuan Masyarakat untuk Dapat Sembako Murah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (HUT ke-80 TNI), Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI mengadakan pasar murah, bazar UMKM dan cek kesehatan gratis untuk ribuan warga di kawasan Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (28/9/2025).

    Pantauan di lokasi, sejak jam 07.00 WIB, ribuan warga sudah memadati Stadion Trimatra Kodiklat TNI, di Serpong, Kota Tangsel untuk mendapat paket sembako murah.

    “Kami mencoba untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah harga bahan pokok yang terus melambung. Seperti harga beras 5 kg di pasaran Rp 60 ribu, kami jual Rp 50 ribu. Lalu, minyak sayur premium Rp 17 ribu, dijual Rp 15ribu, Minyak Kita Rp 15 ribu, dijual Rp 13 ribu, dan telur harga Rp 28.500, dijual Rp 25.000,” tutur Komandan Kodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, saat ditemui di lokasi, Minggu (28/9/2025).

    Setidaknya, ada 50 ton beras yang disediakan dalam bazar murah tersebut. Juga ada bazar sayur mayur serba goceng, yang langsung diserbu ibu-ibu. Sementara, untuk pemeriksaan kesehatan gratis meliputi cek darah, hingga kesehatan gigi.

    Menurut Naudi, aksi bakti kesehatan ini bukan hanya hari ini saja, melainkan sudah berlangsung sejak awal September atau satu bulan sebelum HUT ke-50 TNI berlangsung pada 5 Oktober mendatang.

    Misalnya saja pengobatan gratis dan santunan untuk internal anggota dan keluarga, bantuan dan santunan untuk panti jompo, panti yatim piatu dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut.

    “Kali ini merayakan ke 80 tahun fokus kami untuk kegiatan sosial, kami ingin memberikan aksi nyata,” jelas Naudi.

     

    Upacara peringatan HUT ke-77 RI digelar di sejumlah negara. Di Berlin, upacara berlangsung khidmat. Selain upacara, KBRI Berlin juga menggelar bazar. Masyarakat Indonesia juga turut menggelar upacara bendera di Laos dan Swiss.

  • Penuh Perhatian Prabowo Gandeng Sultan Tajir Brunei Turun Tangga di KTT ASEAN

    Penuh Perhatian Prabowo Gandeng Sultan Tajir Brunei Turun Tangga di KTT ASEAN

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 28 Okt 2025, 06:45 WIB

    Diterbitkan 27 Okt 2025, 14:34 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Minggu, 26 Oktober 2025.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo duduk berdampingan dengan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone di sisi kiri dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di sisi kanan. Prabowo membantu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah saat turun tangga.

  • Trump Tiba-Tiba Siapkan “Kejutan Besar” untuk RI Cs, Ini Isinya

    Trump Tiba-Tiba Siapkan “Kejutan Besar” untuk RI Cs, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) saat ini bersiap untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan lebih banyak negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini disampaikan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pertemuan dengan rekan-rekan regional pada hari Rabu.

    Dalam sambutannya di forum pertemuan dengan para menteri ekonomi dari 10 anggota ASEAN, Greer mengatakan AS menyambut baik perdagangan dengan ASEAN. Akan tetapi, pihaknya menekankan bahwa setiap kegiatan perdagangan harus “seimbang dan timbal balik”.

    “Kami percaya bahwa ada banyak bidang di mana kepentingan kami selaras, dan kami dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama untuk membawa timbal balik dan keseimbangan ke sistem perdagangan global,” katanya dikutip Reuters, Kamis (25/9/2025).

    Greer sendiri berbicara di Kuala Lumpur pada awal pertemuan dengan para menteri ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN, di tengah kekhawatiran di dalam blok yang bergantung pada ekspor atas dampak tarif AS terhadap ekonomi mereka. Tarif telah ditetapkan sebesar 19% dan 20% untuk sebagian besar wilayah di mana Laos dan Myanmar telah dikenai tarif 40% sementara Singapura memiliki tarif 10%.

    Greer mengatakan pembicaraan dengan masing-masing negara mengenai pungutan tersebut telah berjalan dengan baik. Sejumlah pembicaraan telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang diumumkan.

    “Sementara yang lain akan diselesaikan dalam beberapa bulan atau bahkan minggu mendatang, untuk beberapa negara,” ujarnya.

    AS telah mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia dan Vietnam mengenai tarif. Walau begitu, negara-negara tersebut mengatakan mereka masih menyelesaikan persyaratannya.

    Vietnam, pengekspor terbesar keenam di dunia ke AS , berisiko kehilangan US$25 miliar (Rp 418 triliun) per tahun sebagai akibat dari tarif 20% yang dikenakan pada barang-barangnya. Ini akan menjadikannya ekonomi Vietnam menjadi yang paling terpukul di kawasan itu, menurut perkiraan yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

    Dalam sebuah pernyataan bersama tertanggal hari Selasa, para menteri ekonomi ASEAN mencatat “dampak buruk dan ketidakpastian” yang timbul dari lanskap tarif. Negara-negara ini memperingatkan kinerja perdagangan regional yang lebih lambat pada paruh kedua tahun 2025.  

    Para menteri juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya proteksionisme dan langkah-langkah perdagangan sepihak. Menurut mereka ini akan menimbulkan risiko signifikan terhadap sistem perdagangan multilateral dan stabilitas rantai pasokan global.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mengenal VinFast, Merek Mobil Nasional yang Jadi Kebanggaan Warga Vietnam

    Mengenal VinFast, Merek Mobil Nasional yang Jadi Kebanggaan Warga Vietnam

    Hanoi

    Warga Vietnam patut berbangga karena mereka sudah memiliki mobil nasional yang mapan seperti VinFast. Didirikan oleh konglomerasi Vingroup sejak 2017, VinFast memiliki komitmen menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan bagi masyarakat.

    Vingroup berawal dari Technocom Group yang didirikan Phạm Nhật Vượng pada tahun 1993 di Ukraina. Setelah lebih dari 32 tahun berdiri serta berkembang, Vingroup tumbuh menjadi perusahaan swasta multinasional terbesar di Vietnam sekaligus salah satu konglomerasi ekonomi terkemuka di sana.

    Di bidang Teknologi dan Industri, VinFast tidak hanya meletakkan fondasi bagi industri produksi mobil dan sepeda motor listrik di Vietnam, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam mendorong revolusi kendaraan listrik di seluruh dunia.

    Saat ini VinFast tengah gencar mewujudkan visinya sebagai produsen kendaraan listrik pintar terkemuka di dunia, melalui pengembangan ekosistem mobilitas bebas emisi yang mencakup mobil listrik, bus listrik, sepeda motor listrik, hingga sepeda listrik.

    Selama enam bulan pertama tahun 2025, VinFast telah menyerahkan hampir 72.200 unit mobil listrik secara global mencatat pertumbuhan sebesar 223% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    VinFast juga memperkuat posisinya di pasar-pasar utama seperti Amerika Utara dan Eropa, sekaligus melakukan ekspansi signifikan ke pasar-pasar potensial seperti Indonesia, Filipina, India, dan Timur Tengah. Selain mengoperasikan dua pabrik di Vietnam, VinFast juga terus mengembangkan kapasitas produksi globalnya dengan pabrik yang telah beroperasi di India, serta mempersiapkan pembukaan pabrik baru yang akan segera beroperasi di Indonesia.

    Motor listrik VinFast Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Sejarah Berdirinya VinFast

    VinFast didirikan pada 2017 dengan kompleks pabrik mobil dan motor listrik yang modern dan berkapasitas besar di Kawasan Industri Đình Vũ, Hải Phòng. Dengan misi “Demi Masa Depan Hijau untuk Semua”. Sejak awal berdirinya, VinFast telah mencatat pencapaian bersejarah dalam industri otomotif dunia dengan menyelesaikan pembangunan dan instalasi kompleks produksi berteknologi canggih kelas dunia, sekaligus mengembangkan tiga model mobil perdana hanya dalam waktu 21 bulan.

    Di tahun-tahun awal, untuk memasuki pasar, selain motor listrik, VinFast berhasil mengembangkan tiga model mobil berbahan bakar konvensional yang populer, yaitu Lux A2.0,
    Lux SA2.0, dan Fadil. Dengan total penjualan mendekati 100.000 unit dalam kurun waktu tiga tahun, ketiga model tersebut secara konsisten masuk dalam jajaran mobil terlaris di segmennya.

    Keberhasilan ini menjadikan VinFast segera dikenal sebagai salah satu merek otomotif paling disukai di Vietnam, sekaligus memperoleh julukan ‘merek mobil nasional’ di mata konsumen.

    Mobil listrik VinFast (kanan) jadi kebanggaan warga Vietnam Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Pada Januari 2022, VinFast memutuskan untuk mempercepat langkah menuju ‘hijau’ dengan mengumumkan strategi fokus pada kendaraan listrik murni. Keputusan bersejarah ini menjadikan VinFast salah satu produsen otomotif pertama di dunia yang beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik.

    Hingga saat ini, VinFast telah berhasil membangun sebuah ekosistem mobilitas hijau yang komprehensif meliputi:

    1. Produk: Berbagai kendaraan listrik pintar dan murni, mulai dari mobil listrik dengan jajaran lengkap dari minicar, minivan, MPV, hingga SUV kelas A, B, C, D, dan E; motor listrik; bus listrik; serta sepeda listrik.

    2. Sistem infrastruktur stasiun pengisian daya: Dengan 150.000 titik pengisian yang tersebar di seluruh Vietnam, VinFast memiliki jaringan pengisian daya dengan jumlah titik
    terbanyak di dunia.

    3. Solusi energi hijau terintegrasi: Menguasai riset, pengembangan, dan produksi baterai lithium-ion berkualitas tinggi untuk kendaraan listrik serta sistem penyimpanan energi.

    4. Sistem layanan pelanggan: Memiliki lebih dari 120 dealer dan lebih dari 200 bengkel yang tersebar di 34 provinsi/kota; menyediakan layanan bantuan darurat 24/7 serta layanan perbaikan keliling pertama dan satu-satunya di pasar Vietnam.

    Di Vietnam, VinFast telah meluncurkan rangkaian produk mobil listrik yang sangat beragam buat memenuhi berbagai kebutuhan. Untuk mobilitas pribadi, tersedia model VF 3, VF 5, VF 6, VF e34, VF 7, VF 8, dan VF 9.

    Bus listrik VinFast Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Sementara untuk kebutuhan bisnis transportasi, VinFast menghadirkan Minio Green, Herio Green, Nerio Green, dan Limo Green, serta model EC Van yang dirancang khusus untuk pengangkutan barang. Selain itu, VinFast juga mengembangkan bus listrik sebagai bagian dari upaya penghijauan transportasi publik.

    Di Pameran CES 2024, VinFast memperkenalkan mobil konsep terbaru, VF Wild, yaitu truk pickup listrik pertama dari VinFast. VF Wild menegaskan kemampuan inovasi VinFast dalam menciptakan truk listrik modern dan dinamis, sebagai solusi mobilitas berkelanjutan dengan performa tinggi yang dirancang khusus untuk generasi pengguna baru.

    Pada September 2025, VinFast secara resmi meluncurkan merek mobil mewah Lạc Hồng, dengan produk perdana berupa Lạc Hồng 900 LX. Model ini merupakan kendaraan mewah kelas atas yang dilengkapi dengan fitur-fitur modern dan kenyamanan premium, ditujukan untuk kalangan eksekutif serta tokoh penting. Lạc Hồng 900 LX juga tersedia dalam varian anti-peluru yang memenuhi standar kendaraan untuk kepala negara.

    Saat ini, selain pasar utama seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, VinFast juga telah memperluas bisnisnya ke sejumlah negara potensial di kawasan Asia, antara lain India, Indonesia, Filipina, Laos, serta kawasan Timur Tengah.

    (lua/dry)

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Komisi IV DPR RI dan Menhut tinjau isu pertambangan di Malut

    Komisi IV DPR RI dan Menhut tinjau isu pertambangan di Malut

    “Sehingga, perusahaan wajib memberdayakan masyarakat, dan melakukan reklamasi pasca-tambang. Kewajiban ini melekat dalam setiap usaha yang menggunakan kawasan hutan. Jangan sampai aturan dan kewajiban diabaikan,”

    Ternate (ANTARA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Kehutanan Rajajuli Antoni melaksanakan kunjungan kerja (Kuker) spesifik di Provinsi Maluku Utara (Malut), pada Selasa, untuk meninjau berbagai kondisi dan isu pertambangan di Malut.

    “Sehingga, perusahaan wajib memberdayakan masyarakat, dan melakukan reklamasi pasca-tambang. Kewajiban ini melekat dalam setiap usaha yang menggunakan kawasan hutan. Jangan sampai aturan dan kewajiban diabaikan,” kata Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati Soeharto, di hadapan Menteri Kehutanan, jajaran Dirjen, gubernur, wakil gubernur, dan para kepala daerah di Malut, Selasa.

    Menurut Titiek, perusahaan yang taat aturan akan memberikan manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat. Manfaat itu bisa berupa penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI akan terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperketat pengawasan terhadap kewajiban pemegang izin, termasuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rehabilitasi daerah aliran sungai, hingga reklamasi lahan pasca-tambang.

    “Perusahaan yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban. Keuntungan sesaat tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan dan masyarakat,” tegas Titiek yang juga putri Presiden RI kedua, Soeharto.

    Kunjungan kerja ini menjadi ajang evaluasi pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara, khususnya terkait kegiatan pertambangan yang berada di kawasan hutan. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa setiap konsesi atau izin usaha tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya eksploitasi sumber daya, tetapi juga harus melibatkan kontrak sosial antara negara, perusahaan, dan masyarakat setempat.

    Selain Ketua Komisi IV, sejumlah anggota DPR juga menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, secara khusus menyoroti banyaknya perbincangan di media sosial terkait dugaan pelanggaran izin oleh sejumlah perusahaan tambang di Maluku Utara.

    Ia meminta Kementerian Kehutanan untuk bersikap tegas terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

    “Kalau memang ada perusahaan yang berinvestasi di Maluku Utara ini tidak memiliki IPPKH, maka Pak Menteri Kehutanan harus lakukan evaluasi dan cabut saja izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut,” tegas Rajiv.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Rajajuli Antoni menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari DPR dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tambang di Maluku Utara. Pemerintah, katanya, berkomitmen memastikan agar kegiatan usaha di kawasan hutan berjalan sesuai aturan serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.

    Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Maluku Utara ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Royal Resto, Ternate, dan turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta sejumlah kepala daerah.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.