Xcloud.id

Negara: Laos

  • Kripto Mulai Ditinggal, Tetangga RI Bilang Tidak Menguntungkan

    Kripto Mulai Ditinggal, Tetangga RI Bilang Tidak Menguntungkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laos berencana menghentikan pasokan listrik untuk penambangan kripto mulai kuartal pertama 2026. Langkah ini diambil karena pemerintah negara tetangga RI tersebut menilai industri kripto tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Pemerintah Laos menilai ada sektor industri lain yang lebih menarik untuk perekonomian, misalnya pusat data kecerdasan buatan (AI), pemurnian logam, dan kendaraan listrik.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi Laos, Chanthaboun Soukaloun.

    Soukaloun menjelaskan, pemerintah Laos ingin mengalihkan energi domestik ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja lebih besar.

    “Penambangan kripto tidak menciptakan nilai ekonomi sebesar pasokan ke sektor industri atau komersial,” ujar Soukaloun, dikutip dari Reuters, Jumat (17/10/2025).

    “Kami mengusulkan kepada pemerintah pada 2021 untuk memasok listrik ke sektor kripto karena saat itu terjadi kelebihan pasokan listrik domestik,” imbuhnya.

    Laos sebelumnya menjadi magnet bagi penambang kripto sejak 2021 karena ketersediaan energi murah berbasis non-fosil.

    Namun kini, konsumsi listrik oleh sektor tersebut telah turun drastis menjadi sekitar 150 megawatt (MW), atau anjlok 70% dibandingkan puncaknya pada 2021-2022 yang mencapai 500 MW.

    Soukaloun mengatakan, pemerintah sebenarnya telah berencana menghentikan pasokan listrik bagi penambang kripto tahun ini. Namun kebijakan itu tertunda karena curah hujan yang tinggi meningkatkan produksi tenaga air, sehingga memungkinkan ekspor lebih besar ke Thailand dan Vietnam.

    Pemerintah Laos kini memprioritaskan pasokan listrik untuk sektor yang dinilai lebih strategis dalam jangka panjang, seperti pusat data AI dan kendaraan listrik, yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

    Laos juga memperkuat posisi sebagai eksportir energi bersih regional. Negara yang dijuluki “baterai Asia Tenggara” ini memasok sebagian besar tenaga airnya ke Thailand dan Vietnam, dan tengah mempertimbangkan peningkatan kapasitas ekspor bilateral ke Vietnam dari 8.000 MW saat ini.

    Selain itu, Laos berharap dapat segera melanjutkan ekspor listrik ke Singapura melalui jalur transmisiLao-Thailand-Malaysia-Singapore (LTMS).

    Ekspor melalui koridor tersebut sempat terhenti karena belum ada kesepakatan perpanjangan antara Thailand dan Singapura.

    Keempat negara, Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura, telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen untuk melanjutkan perdagangan listrik lintas batas multilateral dan mempercepat pembahasan kerja sama energi di kawasan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Temui nelayan, Gubernur Malut janji bangun pemecah ombak di Jambula

    Temui nelayan, Gubernur Malut janji bangun pemecah ombak di Jambula

    ANTARA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menemui ratusan nelayan di Kelurahan Jambula, Kota Ternate, yang melakukan aksi blokade jalan raya, Senin (13/10). Dalam pertemuannya itu Gubernur Malut berjanji akan memberikan bantuan dana senilai Rp20 miliar untuk pembangunan breakwater atau pemecah ombak di pesisir pantai di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate sepanjang 300 meter, serta memberikan empat unit perahu nelayan. (Harmoko Minggu/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AMMAN Raih Penghargaan Tertinggi Pengolahan Mineral Terbaik di ASEAN

    AMMAN Raih Penghargaan Tertinggi Pengolahan Mineral Terbaik di ASEAN

    Bisnis.com, JAKARTA – Dari wilayah tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat, teknologi dan praktik terbaik pengolahan mineral dari Indonesia berhasil mencuri perhatian Asia Tenggara. PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, dinobatkan sebagai pemenang kategori ‘Best Practices in Processing’ (Praktik Pengolahan Mineral Terbaik) dalam ajang bergengsi ‘The 4th ASEAN Mineral Awards (AMA) 2025’.

    Penghargaan ini diserahkan dalam pertemuan tingkat Menteri sektor mineral ASEAN di Vientiane, Laos, pada 2 Oktober lalu, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen AMMAN dalam menerapkan praktik operasi yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan di industri pertambangan. AMA, yang diselenggarakan setiap dua tahun oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), adalah barometer utama dalam penerapan praktik terbaik pengelolaan sumber daya mineral di wilayah Asia Tenggara.

    Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana, menyatakan bahwa penghargaan tertinggi ini merefleksikan komitmen AMMAN dalam menghadirkan praktik pertambangan berkelas dunia. “Penghargaan ini merupakan bukti nyata integrasi inovasi dan keberlanjutan di setiap aspek operasi kami. Kami percaya praktik tambang yang unggul bukan hanya kunci keberhasilan bisnis, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi AMMAN untuk terus menetapkan standar lebih tinggi di industri pertambangan,” ujar Kartika.

    Inovasi dan Keberlanjutan yang Membawa Kemenangan

    Penilaian komprehensif AMA menyoroti inovasi AMMAN dalam penerapan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan mineral. AMMAN berhasil mencatat peningkatan pemulihan mineral (recovery rate) melampaui kinerja rata-rata historis perusahaan hingga 5,6% lewat beragam inovasi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI), memodifikasi dan memperbarui peralatan yang ada, serta optimalisasi proses penggilingan, penggerusan, dan pengapungan.

    Komitmen terhadap lingkungan juga tercermin dari pengelolaan tailing tanpa bahan kimia berbahaya, pemanfaatan PLTS berkapasitas 26,8 MW yang berhasil menekan emisi CO₂, serta peningkatan efisiensi air hingga 40% sejak 2016. Hingga 2024, AMMAN juga telah berhasil mereklamasi 799,53 hektar lahan dengan 1,8 juta pohon ditanam dengan 99 varian bibit yang didominasi tanaman asli Sumbawa.

    Di sisi sosial, berbagai program pemberdayaan masyarakat telah menurunkan angka stunting hingga 30% di wilayah sekitar operasional, menghidupkan kembali tradisi tenun melalui pemberdayaan perempuan lokal, serta melahirkan infrastruktur-instruktur surfing baru yang meningkatkan pendapatan warga sekaligus mendorong pariwisata berkelanjutan di Sumbawa Barat.

    Capaian ini menegaskan posisi AMMAN dalam komitmennya untuk menjalankan praktik pertambangan modern yang kompetitif secara global. Lebih dari sekadar pengakuan, penghargaan ini menjadi pendorong bagi AMMAN untuk terus menghadirkan inovasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

  • Bangun Infrastruktur, Pemprov Maluku Utara Minta Lahan 200 Hektare ke Bank Tanah

    Bangun Infrastruktur, Pemprov Maluku Utara Minta Lahan 200 Hektare ke Bank Tanah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diketahui baru saja menyampaikan permohonan pengadaan lahan seluas 200 hektare ke Badan Bank Tanah (BBT) yang merupakan badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat di bawah Kementerian ATR/BPN.

    Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menjelaskan kebutuhan alokasi lahan tersebut diperlukan guna mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Maluku Utara, Sofifi.

    “Kita memerlukan land banking yang cukup banyak mungkin sekitar 200-an hektar untuk pengembangan semua infrastruktur dasar supaya Sofifi bisa jadi ibu kota selayaknya,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (12/10/2025).

    Pada saat yang sama, Sherly juga menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki kurang lebih 200 ribu areal penggunaan lain (APL) yang bisa diberikan status HGU untuk mendorong hilirisasi kelapa yang saat ini tengah dikembangkan di wilayahnya.

    Sherly menjelaskan, dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI Agus Yudhoyono, Sherly menyebut kelapa sebagai ’emas hijau’ di daerahnya.

    “Semua potensi lahan bisa dimanfaatkan untuk tanaman kelapa. dalam hal ini kita butuh bantuan dari Badan Bank Tanah. Jika tanah tidur ini bisa kita optimalkan daya gunanya untuk ditanam kelapa dalam rangka mendukung industri hilirisasi kelapa yang sedang bertumbuh [di Maluku Utara] itu bisa meningkatkan pendapatan petani per masing-masing KK [kepala keluarga], tentu pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan uang yang berputar di Maluku Utara,” tambahnya.

    Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menyampaikan, kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Pemprov Maluku Utara akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). 

    “Diharapkan melalui sinergitas ini, cita-cita baik Pemprov Maluku Utara dan Badan Bank Tanah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dapat terwujud melalui pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Perdananto. 

    Dia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

    Sebagai informasi, Badan Bank Tanah memiliki Hak Pengelolaan (HPL) di Halmahera Selatan, Maluku Utara, seluas 3.890 Ha. Rencananya, HPL tersebut akan dioptimalkan untuk agromaritim dan kelapa dalam. 

    “Kami ingin memastikan setiap lahan yang dikelola memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Maluku Utara,” pungkasnya.

  • Bangun Infrastruktur, Pemprov Maluku Utara Minta Lahan 200 Hektare ke Bank Tanah

    Bangun Infrastruktur, Pemprov Maluku Utara Minta Lahan 200 Hektare ke Bank Tanah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diketahui baru saja menyampaikan permohonan pengadaan lahan seluas 200 hektare ke Badan Bank Tanah (BBT) yang merupakan badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat di bawah Kementerian ATR/BPN.

    Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menjelaskan kebutuhan alokasi lahan tersebut diperlukan guna mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Maluku Utara, Sofifi.

    “Kita memerlukan land banking yang cukup banyak mungkin sekitar 200-an hektar untuk pengembangan semua infrastruktur dasar supaya Sofifi bisa jadi ibu kota selayaknya,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (12/10/2025).

    Pada saat yang sama, Sherly juga menyampaikan bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki kurang lebih 200 ribu areal penggunaan lain (APL) yang bisa diberikan status HGU untuk mendorong hilirisasi kelapa yang saat ini tengah dikembangkan di wilayahnya.

    Sherly menjelaskan, dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI Agus Yudhoyono, Sherly menyebut kelapa sebagai ’emas hijau’ di daerahnya.

    “Semua potensi lahan bisa dimanfaatkan untuk tanaman kelapa. dalam hal ini kita butuh bantuan dari Badan Bank Tanah. Jika tanah tidur ini bisa kita optimalkan daya gunanya untuk ditanam kelapa dalam rangka mendukung industri hilirisasi kelapa yang sedang bertumbuh [di Maluku Utara] itu bisa meningkatkan pendapatan petani per masing-masing KK [kepala keluarga], tentu pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan uang yang berputar di Maluku Utara,” tambahnya.

    Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menyampaikan, kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Pemprov Maluku Utara akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). 

    “Diharapkan melalui sinergitas ini, cita-cita baik Pemprov Maluku Utara dan Badan Bank Tanah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dapat terwujud melalui pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Perdananto. 

    Dia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

    Sebagai informasi, Badan Bank Tanah memiliki Hak Pengelolaan (HPL) di Halmahera Selatan, Maluku Utara, seluas 3.890 Ha. Rencananya, HPL tersebut akan dioptimalkan untuk agromaritim dan kelapa dalam. 

    “Kami ingin memastikan setiap lahan yang dikelola memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Maluku Utara,” pungkasnya.

  • Setelah Indonesia dan India, ChatGPT Go Sambangi 16 Negara Asia

    Setelah Indonesia dan India, ChatGPT Go Sambangi 16 Negara Asia

    Jakarta –

    OpenAI resmi memperluas ketersediaan paket langganan murah ChatGPT Go ke 16 negara tambahan di kawasan Asia, setelah India dan Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh pimpinan OpenAI, Nick Turley.

    “Menjadikan ChatGPT lebih terjangkau merupakan salah satu permintaan utama dari para pengguna,” ujar Turley yang dikutip detikINET dari CNBC, Jumat (10/10/2025).

    Sebelumnya, ChatGPT Go lebih dulu rilis di India dan Indonesia. Dengan ekspansi terbaru, paket langganan termurah itu kini tersedia di 18 negara Asia, yakni Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.

    Menurut keterangan resmi di situs OpenAI, perluasan ini bertujuan untuk memperluas akses pengguna terhadap model terbaru perusahaan, GPT-5, dengan biaya lebih ramah kantong.

    ChatGPT Go menawarkan seluruh fitur yang tersedia dalam versi gratis dengan tambahan seperti akses pembuatan gambar (image generation), unggahan file, analisis data lanjutan, serta batas penggunaan yang lebih tinggi untuk percakapan dan berbagai tool AI lainnya.

    Saat diluncurkan di India dan Indonesia, harga langganan ChatGPT Go sebesar 399 rupee per bulan (sekitar Rp83 ribu) di India dan Rp 75.000 per bulan di Indonesia. Harga di negara Asia lainnya dapat bervariasi.

    Selain ChatGPT Go, OpenAI juga menawarkan dua paket berbayar lain untuk pengguna individu, yakni ChatGPT Plus seharga USD 20 per bulan dan ChatGPT Pro seharga USD 200 per bulan. Ada pula paket ChatGPT Team/Business dengan tarif USD 25 per bulan untuk penggunaan profesional atau organisasi.

    Sejak dirilis akhir 2022, penggunaan ChatGPT meningkat pesat di seluruh dunia. Berdasarkan data internal OpenAI, tingkat adopsi chatbot AI tersebut di negara-negara berpendapatan rendah tumbuh lebih dari empat kali lipat dibanding negara berpendapatan tinggi hingga Mei 2025.

    OpenAI juga menambahkan bahwa peluncuran ChatGPT Go akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah. Untuk saat ini, pengguna di Kamboja, Laos, dan Nepal sudah dapat mengakses ChatGPT Go melalui web dan aplikasi Android, namun belum tersedia di aplikasi iOS.

    (fyk/fay)

  • Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambahkan anggaran transfer ke daearah (TKD) untuk tahun depan, menyusul banyaknya protes dari berbagai pemerintah daerah (pemda).

    Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

    Meski begitu, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Ia pun memastikan, ruang peningkatan TKD 2026 masih terbuka lagi ke depannya.

    “Jadi dia semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes, saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas meng-update,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Kendati begitu, ia menegaskan, ada syarat untuk menaikkan anggaran TKD pada tahun depan lebih lanjut. Salah satunya ialah ekonomi Indonesia kondisinya harus semakin baik dengan dukungan belanja pemda yang lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Kalau ekonomi bagus otomatis ya penerimaan pajaknya naik ya. nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus tepat waktu dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, protes pemangkasan anggaran TKD itu disampaikan Gubenur berbagai wilayah di daerah Indonesia dalam momen audiensi dengan Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (7/10/2025).

    Ada sebanyak 18 gubernur yang hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Adapun, dalam audiensi dengan Purbaya, muncul tuntutan utama mereka yakni persoalan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Semua gubernur meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah.

    “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang TKD-nya dipangkas hingga 25%.

    Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga hadir dalam pertemuan menambahkan, imbas pemangkasan tersebut pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi.

    “Hampir semua daerah kita mengalami efisiensi,” tambah Anwar. Hal ini sulit bagi pemda karena mengingat banyak janji yang sudah disampaikan kepada publik saat kampanye.

    Sulteng kena pemangkasan sebesar 45%. Menurut Anwar, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara bertahap kebijakan tersebut.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Menurut Menkeu saat ini belum memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh tanggungan gaji ASN daerah tanpa meningkatkan defisit anggaran di atas rasio 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan dirinya tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara agar ruang kebijakan pemerintah tetap terkendali dan tidak membebani perekonomian nasional.

    “Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa, kecuali saya tembus rasio defisit PDB di atas 3 persen. Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan,” kata Menkeu.

    Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

  • Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menilai kehadiran Starlink tidak serta merta menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai pelengkap bagi layanan serat optik (fiber optic) yang sudah dimiliki perusahaan.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, Indosat juga menjadi penyedia resmi produk Starlink di Indonesia. Dia menekankan teknologi satelit orbit rendah ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dapat dilayani oleh jaringan serat optik milik Indosat.

    “Starlink ini sebenarnya kami juga mem-provide produk Starlink, jadi kalau ada daerah-daerah yang memang enggak bisa kami serve dengan fiber kami dan solusi kami kan butuh konektivitas, kami akan pakai Starlink,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025). 

    Buldansyah menjelaskan perusahaan memanfaatkan Starlink terutama untuk kebutuhan backhaul atau sambungan antarjaringan, serta bagi pelanggan di sektor tertentu seperti pertambangan dan fasilitas publik.

    “Misalnya, puskesmas-puskesmas ada 1.000, ada 100 yang enggak bisa diakses fiber optik kami, ya kami pakai Starlink. Harganya Indosat sebagai authorized-nya Starlink, karena kami bundling dengan solusi AI, jadi tidak eceran harganya,” katanya.

    Namun, Buldansyah meyakini layanan milik Indosat akan tetap menjadi pilihan yang lebih baik bagi pelanggan, termasuk pemerintah daerah, terutama di wilayah yang sudah terjangkau jaringan perusahaan. Dia menegaskan, di area dengan cakupan jaringan Indosat, layanan yang ditawarkan akan lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih baik.

    Meski demikian, Buldansyah tidak menampik sejumlah pemerintah daerah mulai tertarik menggunakan Starlink. Akan tetapi, menurutnya, harga dan stabilitas layanan satelit tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.

    “Starlink itu enggak murah, sebagai backup mungkin-mungkin saja. Selain itu, berdasarkan kualitas Starlink pada saat tertentu turun banget kan kualitasnya. Pada saat tertentu, drop banget, sampai enggak mau jualan lagi,” kata Buldansyah.

    Buldansyah mengatakan, persoalan terkait spektrum yang pernah menimpa Starlink juga membatasi ruang ekspansinya di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ketidakpastian layanan Starlink jauh lebih besar dibandingkan produk-produk milik Indosat.

    “Tapi Starlink bisa menjadi opsional khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” katanya.

    Di sisi lain, sejumlah pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan Starlink untuk pemerataan akses internet. Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran menggunakan Starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai wujud pemerataan pendidikan hingga pelosok. 

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur juga mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, prioritas utama tetap jaringan fiber optik, kemudian jaringan wireless Orbit Telkomsel, dan Starlink hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk desa tanpa jaringan listrik, dengan dukungan panel surya. 

    Tahun ini, Pemprov Kalimantan Timur mengalokasikan Rp12 miliar untuk 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa melalui anggaran perubahan.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut, Starlink masih dalam tahap uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat untuk mengatasi kesulitan sekolah di wilayah blank spot dalam memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik).

    Adapun, di Sulawesi Barat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) daerah tersebut telah memasang Starlink di sejumlah desa terpencil, seperti Desa Tabulahan, Kabupaten Mamasa, guna mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan.

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.