Xcloud.id

Negara: Laos

  • 84 WNI Korban Penipuan di Myanmar Berhasil Dipulangkan

    84 WNI Korban Penipuan di Myanmar Berhasil Dipulangkan

    Jakarta –

    Sebanyak 84 warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam jaringan penipuan di Myanmar akhirnya dibebaskan dan dijadwalkan pulang ke Indonesia pada hari Jumat (28/02). Mereka adalah bagian dari lebih dari 7.000 orang yang ditahan di Myawaddy, kota perbatasan Myanmar, setelah operasi gabungan oleh Thailand, Myanmar, dan Cina membongkar sindikat jaringan penipuan di Myanmar.

    Ratusan ribu orang diperkirakan telah diperdaya untuk bekerja di Myanmar, Kamboja, dan Laos dengan iming-iming pekerjaan menarik. Namun, kenyataannya mereka justru dipaksa melakukan berbagai modus penipuan, seperti penipuan asmara, investasi bodong, hingga perjudian ilegal. Banyak dari mereka yang akhirnya terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi.

    Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, 84 WNI tersebut terdiri dari 69 pria dan 15 perempuan, dalam kondisi sehat. Mereka diterbangkan ke Jakarta menggunakan tiga penerbangan komersial pada hari Jumat (28/02). Sebelumnya, Kemlu RI menyebut ada sekitar 270 WNI yang terjebak di Myanmar, tetapi belum jelas mengapa hanya 84 orang yang bisa dipulangkan dalam gelombang pertama ini.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 6.800 warga Indonesia telah menjadi korban penipuan kerja ilegal. Mereka dipaksa bekerja di operasi perjudian online dan skema investasi bodong di Myanmar dan negara lain.

    Operasi pemberantasan penipuan masih minim hasil

    Upaya yang sedang berlangsung untuk memberantas pusat-pusat penipuan di sepanjang perbatasan Thailand dengan Myanmar sejauh ini baru berhasil menyelamatkan sebagian kecil pekerja. Seorang anggota parlemen oposisi terkemuka di Thailand menyerukan tindakan yang lebih komprehensif untuk memberantas industri ilegal yang terus berkembang pesat ini.

    Thailand, dengan dukungan Cina, berusaha membongkar pusat-pusat penipuan di wilayah Myawaddy, Myanmar. Wilayah ini merupakan bagian dari jaringan operasi ilegal bernilai tinggi di Asia Tenggara yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperdagangkan ratusan ribu orang ke dalam jeratan sindikat kriminal, menurut laporan PBB.

    Operasi pemberantasan jaringan penipuan di Myanmar ini dilakukan setelah pertemuan antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan Presiden Cina, Xi Jinping, di Beijing pada awal Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Thailand berkomitmen untuk menindak jaringan penipuan internasional. Sebagai bagian dari upaya ini, Thailand telah memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke beberapa wilayah di Myanmar yang diketahui menjadi pusat aktivitas penipuan di perbatasan.

    Rangsiman Rome, tokoh utama dalam upaya menindak pusat-pusat penipuan yang telah merugikan masyarakat Thailand hingga ratusan juta dolar, mengungkapkan kepada Reuters bahwa sekitar 300.000 orang bekerja di pusat-pusat penipuan di Myawaddy. Namun, kurang dari 10.000 orang telah berhasil diselamatkan.

    “Itu berarti kerajaan penipuan ini masih berdiri… kita hanya mengguncangnya sedikit,” ujar Rangsiman, ketua komite parlemen Thailand untuk keamanan nasional dan urusan perbatasan.

    Ia yang telah mengunjungi beberapa daerah perbatasan itu mengatakan ada sekitar 40 pusat penipuan di sana, meski tidak menyebutkan bukti spesifik. “Jika kita berhenti sekarang, mereka bisa terus menjalankan bisnisnya,” tambahnya.

    Keterkaitan oknum militer Myanmar dalam sindikat penipuan

    Militer Myanmar diduga terlibat dalam jaringan penipuan yang beroperasi di perbatasan, terutama di Myawaddy. Wilayah ini menjadi pusat aktivitas sindikat yang memperdagangkan ribuan orang untuk bekerja di pusat penipuan digital, termasuk skema investasi palsu dan perjudian ilegal.

    Salah satu tokoh yang disebut berperan besar adalah Kolonel Saw Chit Thu, pemimpin Pasukan Penjaga Perbatasan (Border Guard Force/BGF) Myanmar. Kelompok ini merupakan milisi pro-junta yang beroperasi di Myawaddy dan diduga memberikan perlindungan bagi operasi penipuan di wilayah tersebut. “Kami tahu dia memiliki hubungan kuat dengan pihak Thailand,” ujar anggota parlemen oposisi Thailand, Rangsiman Rome.

    Sementara, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menegaskan bahwa pemberantasan pusat penipuan ini adalah prioritas pemerintah. Perhatian terhadap masalah ini meningkat setelah penculikan aktor Cina Wang Xing di Thailand bulan lalu. Wang ditemukan di Myawaddy, diselamatkan, dan dipulangkan ke negaranya setelah insiden tersebut memicu kemarahan besar di media sosial Cina.

    Saat ini, lebih dari 7.000 warga asing, sebagian besar dari Cina, menunggu untuk dipulangkan dari Myanmar. Namun, Thailand masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas jaringan penipuan ini karena adanya keterlibatan pejabat setempat.

    “Sudah saatnya menghentikan korupsi di Thailand,” tegas Rangsiman, seraya menyerukan tindakan lebih tegas terhadap pihak-pihak yang melindungi operasi ilegal ini.

    rs/ha (AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perluas Jaringan Internasional, Rektor UIN Saizu Jajaki Kerja Sama dengan Kedutaan Laos dan Aljazair

    Perluas Jaringan Internasional, Rektor UIN Saizu Jajaki Kerja Sama dengan Kedutaan Laos dan Aljazair

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) terus memperkuat perannya di kancah internasional.

    Pimpinan Kampus Hijau terus memperluas jaringan kerja sama internasional.

    Rektor UIN Saizu, Prof Ridwan didampingi Direktur International Office, Dr Mohamad Sobirin melakukan kunjungan strategis ke Kedutaan Besar Laos dan Kedutaan Besar Aljazair di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.

    Membangun Jembatan Pendidikan dengan Laos

    Kunjungan pertama berlangsung di Kedutaan Besar Laos pada pukul 10.00 hingga pukul 12.00.

    Delegasi UIN Saizu mendapat sambutan hangat dari perwakilan kedutaan yang menyatakan minat besar terhadap kerja sama pendidikan.

    Salah satu topik utama yang dibahas adalah pembukaan kelas internasional berbahasa Inggris untuk mempermudah mahasiswa asal Laos beradaptasi dan mengakses pendidikan di UIN Saizu Purwokerto.

    Komitmen Kerja Sama dengan Aljazair

    Pada siang harinya, rombongan UIN Saizu melanjutkan kunjungan ke Kedutaan Besar Aljazair dari pukul 13.30 hingga pukul 15.00. 

    Diskusi yang berlangsung membahas berbagai peluang kerja sama akademik, termasuk program pertukaran mahasiswa, kolaborasi penelitian, serta skema beasiswa bagi mahasiswa dan dosen. 

    Kedutaan Aljazair berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara UIN Saizu dan institusi pendidikan di Aljazair agar kerja sama ini dapat terwujud.

    Mewujudkan Kampus Berdaya Saing Global

    Rektor UIN Saizu Purwokerto, Prof Ridwan menegaskan bahwa upaya internasionalisasi ini sejalan visi kampus untuk menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul di tingkat global.

    “Kami ingin membuka akses lebih luas bagi mahasiswa internasional dan menciptakan lingkungan akademik yang inklusif,” ujarnya.

    Sementara itu, Dr Mohamad Sobirin menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil diskusi ini dengan langkah-langkah konkret.

    “Kami akan menyusun strategi implementasi agar kerja sama ini bisa segera berjalan,” katanya.

    Dengan langkah ini, UIN Saizu semakin memperkuat posisinya dalam mencetak lulusan yang kompetitif dan membuka peluang bagi mahasiswa dari berbagai negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di Indonesia. (*)

  • Jelang parade senja, ratusan kepala daerah siaga berbaju komcad

    Jelang parade senja, ratusan kepala daerah siaga berbaju komcad

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan kepala daerah telah siaga di area panggung Lapangan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dengan memakai seragam komponen cadangan (komcad) atau baju loreng TNI menjelang berlangsungnya kegiatan parade senja pada Kamis sore.

    Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin parade senja yang menjadi rangkaian kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah sekitar pukul 17.15 WIB.

    Berdasarkan pantauan tim Antara TV di Lapangan Pancasila Akmil Magelang, Kamis sore, para kepala daerah telah memasuki area upacara sejak pukul 16.58 WIB.

    Terlihat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution duduk di sebelah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Banyak juga kepala daerah yang masih mengantre untuk memasuki area upacara di bagian depan Lapangan Akmil.

    Cuaca di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis sore terpantau mendung dan berangin, namun belum turun hujan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, hujan deras kerap turun pada sore hari.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah tiba di Pangkalan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Kamis sore, dan langsung melanjutkan perjalanan via darat menuju Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, untuk memimpin Upacara Parade Senja.

    Agenda Upacara Parade Senja mengikutsertakan sebanyak ratusan pasukan dari Taruna Akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 84 WNI Terduga Korban Penipuan Online di Myanmar Diserahkan ke Indonesia

    84 WNI Terduga Korban Penipuan Online di Myanmar Diserahkan ke Indonesia

    Jakarta –

    Pemerintah Myanmar menyatakan mereka telah menyerahkan 84 warga negara Indonesia (WNI) kepada perwakilan pemerintah Indonesia, Kamis (27/02), untuk dipulangkan melalui Thailand. Rencananya mereka akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

    Mereka adalah terduga korban perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

    Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut kepada BBC News Indonesia.

    Menurut rencana, 84 orang WNI itu akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Judha Nugraha.

    Seperti dilaporkan BBC Burma, perwakilan pemerintah Myanmar, Indonesia, dan Thailand telah bertemu pada Kamis (27/02) pagi untuk penyerahan secara resmi 84 orang WNI tersebut.

    Mereka saat ini sedang menunggu di Thailand untuk dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02).

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah memulangkan 46 orang WNI terduga korban perdagangan manusia di Myanmar pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menurut Kemlu Indonesia, sampai Februari 2025, ada 6.800 WNI yang diduga terlibat TPPO di luar negeri.

    “Angkanya masih terus bertambah,” kata Judha, seperti dikutip Detik.com.

    Judha Nugraha mengatakan mereka dipekerjakan sindikat judi online.

    Data Kemlu menyebutkan ada 10 negara sebagai tujuan untuk bekerja termasuk di Myanmar.

    Delapan WNI dan ratusan WNA dibebaskan dari pusat penipuan online Myanmar

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) termasuk dalam 260 orang dari 20 negara yang dibebaskan oleh kelompok etnis bersenjata Myanmar dan dibawa ke Thailand.

    Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pusat penipuan Myanmar.

    Para pekerja, yang lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Afrika atau Asia termasuk Indonesia dibawa dari Negara Bagian Karen di Myanmar dan diterima oleh tentara Thailand.

    Mereka diperiksa untuk memastikan apakah mereka korban perdagangan manusia.

    Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut. Kendati begitu dia belum memerinci identitas WNI yang dibebaskan.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping, dan berjanji akan menutup pusat penipuan yang tersebar di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

    ReutersWarga negara asing yang menjadi korban penipuan online berdiri di atas kapal yang mengapung menuju sisi perbatasan Thailand melalui Sungai Moei di Distrik Phop Phra, Provinsi Tak, Thailand, 12 Februari 2025.

    Otoritas Thailand telah menghentikan akses listrik dan bahan bakar dari sisi perbatasan Thailand.

    Mereka juga memperketat peraturan perbankan dan visa demi mencegah operator penipuan menjadikan Thailand sebagai negara transit untuk memindahkan pekerja dan uang tunai.

    Beberapa anggota parlemen oposisi di Thailand telah mendorong pemerintah Thailand untuk melakukan tindakan semacam ini selama dua tahun terakhir.

    BBC

    Pekerja asing biasanya dibujuk ke pusat penipuan ini dengan tawaran gaji yang besar, atau dalam beberapa kasus, dijanjikan pekerjaan di Thiland, bukan Myanmar.

    Para penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa yang menjadi sasaran penipuan dunia maya, biasanya bahasa Inggris dan Mandarin.

    Mereka dipaksa melakukan aktivitas kriminal di dunia maya, mulai dari modus penipuan asmara yang dikenal sebagai “jagal babi” dan penipuan kripto, hingga pencucian uang dan perjudian ilegal.

    Beberapa bersedia melakukan pekerjaan itu, tetapi yang lain dipaksa untuk tinggal, dan pembebasan hanya mungkin dilakukan jika keluarga mereka membayar uang tebusan yang besar.

    Beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri menceritakan penyiksaan yang mereka alami.

    Para pekerja asing yang dibebaskan diserahkan oleh DKBA, salah satu dari beberapa faksi bersenjata yang menguasai wilayah di Negara Bagian Karen.

    Getty ImagesLebih dari 250 orang yang diselamatkan dari pusat penipuan daring di Myanmar diserahkan ke Thailand pada 12 Februari, kata seorang pejabat senior militer Thailand, menyusul serangkaian tindakan keras terhadap operasi ilegal tersebut.

    Kelompok bersenjata ini dituduh membiarkan kompleks penipuan itu beroperasi di bawah perlindungan mereka, dan menoleransi penyiksaan yang meluas terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di kompleks itu.

    Pemerintah Myanmar tidak mampu memperluas kendalinya atas sebagian besar wilayah Negara Bagian Karen sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

    Pada Selasa (11/02), Departemen Investigasi Khusus Thailandserupa dengan FBI di ASmeminta surat perintah penangkapan untuk tiga komandan kelompok bersenjata lain yang dikenal sebagai Tentara Nasional Karen.

    Thai News PixPara penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa Inggris dan Mandarin.

    Surat perintah penggeledahan itu mencakup Saw Chit Thu, panglima perang Karen yang membuat kesepakatan pada 2017 dengan sebuah perusahaan China untuk membangun Shwe Kokko, kota baru yang diyakini sebagian besar didanai oleh penipuan.

    BBC mengunjungi Shwe Kokko atas undangan Yatai, perusahaan yang membangun kota tersebut.

    Yatai mengatakan tidak ada lagi penipuan di Shwe Kokko.

    ReutersKorban

    Perusahaan telah memasang papan reklame besar di seluruh kota yang menyatakan, dalam bahasa Mandarin, Burma, dan Inggris, bahwa kerja paksa tidak diperbolehkan, dan bahwa “bisnis daring” harus tutup.

    Namun, kami diberitahu oleh penduduk setempat bahwa bisnis penipuan itu masih berjalan, dan kami mewawancarai seorang pekerja yang pernah bekerja di salah satu tempat itu.

    Seperti DKBA, Saw Chit Thu memisahkan diri dari kelompok pemberontak utama Karen, KNU, pada 1994, dan bersekutu dengan militer Myanmar.

    Thai News PixPekerja asing yang dibebaskan berbaris di luar truk militer untuk dibawa ke wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar

    Di bawah tekanan dari Thailand dan China, Saw Chit Thu dan DKBA mengatakan mereka akan mengusir bisnis penipuan dari wilayah mereka.

    Komandan DKBA menghubungi anggota parlemen Thailand pada Selasa (11/02) untuk mengatur penyerahan 260 pekerja.

    Mereka termasuk 221 pria dan 39 perempuan, dari Ethiopia, Kenya, Filipina, Malaysia, Pakistan, Cina, Indonesia, Taiwan, Nepal, Uganda, Laos, Burundi, Brasil, Bangladesh, Nigeria, Tanzania, Sir Lanka, India, Ghana, dan Kamboja.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Layanan FWA Bikin Internet Indonesia Kencang dan Murah, Tapi …

    Layanan FWA Bikin Internet Indonesia Kencang dan Murah, Tapi …

    Jakarta –

    Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memandang bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menghadirkan layanan Fixed Wireless Access (FWA) di pita frekuensi 1,4 GHz sebagai solusi internet cepat dan murah. Agar bisnis seluler tidak tergerus, Komdigi pun diminta untuk meregulasi layanan FWA.

    Komdigi tengah menyiapkan spektrum 80 MHz di 1,4 GHz yang diharapkan dapat mendorong hadirnya internet di rumah dengan kecepatan akses sampai 100 Mbps dengan harga berkisar Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribuan.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot, pun mengakui bahwa kecepatan internet Indonesia terbilang tertinggal dibandingkan negara lainnya. Menurutnya, spektrum frekuensi 1,4 GHz dapat mengakselerasi koneksi Indonesia ke depannya.

    “Saya melihat FWA 1,4 GHz ini sebagai solusi broadband, tapi jangan ketarik ke (pasar) mobile dan harus sadar perbedaannya tetap dengan fiber karena FWA itu in between gitu antara mobile seluler dengan fiber,” ujar Sigit di forum Morning Tech bertajuk “Lelang Frekuensi, Untuk Siapa?” di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Ia kemudian mengacu pada data International Telecommunication Union (ITU) tahun 2020 bahwa penetrasi internet Indonesia belum menyentuh 5% dan hanya lebih baik dari Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Sedangkan, berdasarkan data yang dikutip Komdigi, penetrasi internet fixed broadband di Laos saat ini sudah lebih baik dari Indonesia.

    “Ini menunjukkan demikian rendahnya kita, bahkan jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara, apalagi rata-rata Asia, sehingga mau tidak mau memang harus ada solusi cepat gitu karena kita melihat solusi FWA ini saya lihat dari dua hal gitu. Pertama itu dari segi affordability dan kedua dari segi kecepatan menggelar,” tuturnya.

    Lebih lanjut, kata Sigit menjelaskan, layanan FWA nantinya dapat dinikmati pengguna rumah melalui perangkat seperti router.

    “Ketika ini didesainya betul, kebijakannya betul, network-nya betul, kemungkinan tidak akan mengganggu pasarnya seluler dan dia justru akan mengkondisikan masuknya jaringan fiber optik. Tapi, ketika ini dilepas dengan mekanisme pasar gitu, bisa jadi dia mengganggu pasarnya seluler, bisa jadi akan menambah justru penetrasi fiber optik,” jelasnya.

    Untuk itu, Sigit mengimbau agar layanan WFA ini tetap menghadirkan koneksi di atas 100 Mbps. Selain itu juga, ia meminta Komdigi dapat tegas bahwa pemenang seleksi pita frekuensi 1,4 GHz tersebut tidak melanggar peraturan yang telah disepakati sebelumnya.

    “Kalau misalnya dia dijaga harus 100 Mbps, seluler nggak akan terganggu. Demikian juga di sini, kalau tidak diikat dengan dia harus 100 Mbps, maka nanti yang dapat lelang frekuensi, ‘sudah saya menggelar 4G saja lah,’ karena 4G itu masih bisa juga meskipun nggak sampai 100 Mbps,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Internet RI Lelet Kalah dari Laos, Bos Provider Teriak Moratorium

    Internet RI Lelet Kalah dari Laos, Bos Provider Teriak Moratorium

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) punya dua rencana besar dalam jangka pendek. Pertama, mendorong moratorium, khususnya untuk di Pulau Jawa terlebih dahulu. Kedua, menggencarkan kampanye anti internet ilegal.

    Kampanye ini dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mendorong maraknya internet illegal.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, penyelenggara internet ilegal atau tidak punya izin dapat merusak tatanan industri telekomunikasi Indonesia.

    “Ini akan merusak bukan hanya kesehatan, merusak harga, merusak kualitas, dan merusak juga keyakinan masyarakat juga,” ujar Arif dalam Tech & Telco 2025 CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025).

    Masyarakat juga akan dirugikan karena mereka menggunakan provider yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

    Di tahun ini APJII berharap agar ISP [Internet Service Provider], Komdigi, dan seluruh sektor yang ada, dapat mendorong soal moratorium dan pemberantasan internet illegal.

    “Saya rasa seluruh operator akan setuju, karena bagaimanapun juga, di sini, kalau mereka digerogotin terus, bagaimana kita bisa membalap Laos atau membalap yang lainnya ketika para operator ini tidak punya dana,” jelasnya.

    Dalam laporan Speedtest Global Index Desember 2024 oleh Ookla, kecepatan internet Indonesia masih jauh dari 100 Mbps, baik untuk kecepatan mobile maupun fixed broadband.

    Indonesia berada di urutan ke-86 untuk mobile sebesar 28,80 Mpbs dan Fixed Broadband memiliki kecepatan 32,07 Mbps berada di peringkat ke-121. Kecepatan internet tersebut masih di bawah dari kebanyakan negara di Asia Tenggara.

    Singapura jadi negara dengan internet mobile paling cepat di kawasan. Berada di peringkat 15 secara global, negara itu tercatat memiliki kecepatan 129,13 Mbps.

    Begitu juga dengan Laos yang berada di peringkat ke 75 dengan kecepatan 36,64 Mbps. Internet mobile Kamboja juga melampaui kecepatan yang dihasilkan di Indonesia, mencapai 32,27 Mbps.

    Keadaan tak jauh berbeda juga terjadi untuk laporan internet fixed broadband. Indonesia memang tak berada di urutan terakhir, namun hanya mengalahkan Myanmar dan berbeda tiga peringkat secara global.

    Indonesia berada di peringkat 121 dengan kecepatan 32,07 Mbps. Sementara Myanmar berada di peringkat terakhir dan 124 secara global dengan kecepatan 28,94 Mbps.

    Internet Singapura juga kembali jadi yang tercepat di Asia Tenggara. Negara itu berada di peringkat puncak secara global untuk kategori ini dengan kecepatan tembus 300 Mbps atau 330,98 Mbps.

    (dem/dem)

  • Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.

    Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.

    Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).

    Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.

    “Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.

    Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.

    Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen. 

    Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.

  • Ramai #KaburAjaDulu, Segini Perbandingan Gaji di RI Vs Negara Lain

    Ramai #KaburAjaDulu, Segini Perbandingan Gaji di RI Vs Negara Lain

    Jakarta –

    Media sosial Tanah Air sedang dihebohkan #KaburAjaDulu. Seruan dalam tagar ini berisikan keluh kesah netizen atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang saat ini dinilai suram.

    Salah satu hal yang cukup menjadi perhatian netizen adalah besaran upah atau gaji yang diterima jika bekerja di Indonesia dengan jika bekerja di luar negeri. Bahkan tidak sedikit yang membagikan perhitungan perbandingan upah di RI dengan negara-negara lain.

    “Baru rame #KaburAjaDulu, gue udah bilang dari beberapa tahun lalu, Indonesia ini makin kacau. Bisnis makin ga sehat, permainan orang dalam, impor menggila, inflasi terus naik, gaji ga naik, kualitas hidup ga ada. Makanya gua pindah ke luar negeri, buka bisnis diluar negeri,” tulis pengguna X lain.

    “Gaji rendah, biaya hidup tinggi, dan kesempatan kerja yang sempit bikin banyak yang merasa kurang dihargai di negeri sendiri. Haruskah kita pergi atau justru berjuang di sini? #KaburAjaDulu,” keluh pengguna X lain.

    Berapa gaji yang bisa diterima pekerja jika berkarier di Indonesia Vs di luar negeri?

    Berdasarkan data di situs CEOWORLD Magazine, per 2024 Indonesia menempati posisi ke-120 dari 196 negara dengan gaji tertinggi di dunia. Rata-rata upah bulanan bruto yang didapat sebesar US$ 344 atau sekitar Rp 5,6 juta.

    Di kawasan ASEAN, gaji yang diterima masyarakat Indonesia masih lebih besar daripada Myanmar, Filipina, Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Namun sayangnya, upah yang diterima warga RI masih kalah dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Daftar negara dengan gaji tertinggi di kawasan ASEAN

    1. Singapura: US$ 4.350 (Rp 70,96 juta per bulan)
    2. Brunei: US$ 1.708 (Rp 27,86 juta per bulan)
    3. Malaysia: US$ 855 (Rp 13,94 juta per bulan)
    4. Thailand: US$ 508 (Rp 8,28 juta per bulan)
    4. Vietnam: US$ 448 (Rp 7,30 juta per bulan)
    6. Indonesia: US$ 344 (Rp 5,61 juta per bulan)
    7. Myanmar: US$ 290 (Rp 4,73 juta per bulan)
    8. Filipina: US$ 286 (Rp 4,66 juta per bulan)
    9. Kamboja: US$ 215 (Rp 3,50 juta per bulan)
    10. Timor Leste: US$ 175 (Rp 2,85 juta per bulan)
    11. Laos: US$ 108 (Rp 1,76 juta per bulan).

    Kondisi perbandingan upah ini semakin terasa jika dibandingkan dengan negara-negara di belahan dunia lain yang masuk dalam peringatan 10 besar dengan gaji tertinggi.

    Swiss menjadi negara yang memberikan gaji tertinggi untuk karyawannya dengan rata-rata upah bulanan bruto (sesuai nilai tukar US$ saat ini) sebesar US$ 8.111 atau sekitar Rp 125 juta per bulan.

    Di posisi kedua ada Luksemburg dengan rata-rata gaji sebesar US$ 6.633 atau setara Rp 102 juta. Di urutan ketiga ada Amerika Serikat dengan rata-rata upah US$ 6.455 atau sekitar Rp 99,4 juta per bulan.

    Menariknya, posisi lima besar dihuni oleh negara-negara di Eropa. Di urutan keempat ada Islandia dengan rata-rata gaji US$ 6.441 (Rp 99,2 juta), kemudian Norwegia di posisi kelima dengan rata-rata gaji US$ 5.665 (Rp 87 juta).

    Sedikit jauh ke bawah, ada Singapura yang berada di urutan ke-11 dengan kisaran gaji Rp 67 juta per bulan tadi. Artinya Indonesia yang berada di posisi ke-120 memiliki selisih gaji rata-rata per bulan dengan salah satu negara tetangga terdekat ini hingga Rp 65,35 juta.

    (fdl/fdl)

  • 6.800 WNI Terjerat Judol di Myanmar, Pemulangan Masih Jadi PR Besar

    6.800 WNI Terjerat Judol di Myanmar, Pemulangan Masih Jadi PR Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan pemulangan 270 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat sebagai pekerja atau pelaku judi online (judol) di Myawaddy, Myanmar. Fenomena ini menambah panjang daftar WNI yang terjerat dalam sindikat judi online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang hingga Februari 2025 tercatat mencapai 6.800 orang di berbagai negara.

    “Masih ada 270 WNI di Myawaddy, Myanmar yang tengah kita upayakan pemulangannya. Jadi perlu diingat, yang terlibat judi online bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, di Tangerang, dikutip Antara Jumat (21/2/2025).

    Judha mengungkapkan bahwa sebagian WNI yang terjebak dalam sindikat ini sebelumnya telah bekerja selama dua setengah tahun di sektor judi online di Filipina dan Laos, sebelum akhirnya berpindah ke Myanmar. Selain itu, banyak dari mereka awalnya tergiur tawaran pekerjaan dari Indonesia untuk bekerja di Thailand, namun kemudian dipindahkan ke Myawaddy melalui Maiso.

    Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha – (ANTARA/Samsul Maarif)

    Dalam waktu dekat, Kemlu akan melakukan evakuasi terhadap 92 WNI yang diduga menjadi korban TPPO di Myawaddy seperti yang terjerat judol. Sebagian besar dari mereka disebut mengalami penyekapan dan penyiksaan selama berada di sana.

    “Total ada kurang lebih 6.800 WNI yang terlibat dalam kerja judi online di berbagai negara, dan angkanya masih terus bertambah. Oleh karena itu, upaya kita bukan hanya sekadar menyelamatkan mereka, tetapi juga mencegah agar kasus ini tidak semakin meluas,” tegas Judha.

    Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, mengingat sindikat judi online dan TPPO terus berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih. Tidak hanya di Myanmar, catatan Kemlu menunjukkan bahwa ada sekitar 10 negara yang menjadi tujuan utama WNI dalam jaringan judi online ini.

    Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang terdengar terlalu menggiurkan agar tidak ada lagi WNI terjerat judol seperti di Myanmar. Selain itu, kolaborasi antara Kemlu, kepolisian, dan pihak terkait lainnya akan terus diperkuat guna memberantas sindikat ini dan memulangkan para WNI yang masih terjebak.
     

  • Sherly Tjoanda: Saya Hanyalah Ibu Rumah Tangga yang Tak Paham Birokrasi, ke Depan Akan Pontang-panting Regional 21 Februari 2025

    Sherly Tjoanda: Saya Hanyalah Ibu Rumah Tangga yang Tak Paham Birokrasi, ke Depan Akan Pontang-panting Regional 21 Februari 2025

    Sherly Tjoanda: Saya Hanyalah Ibu Rumah Tangga yang Tak Paham Birokrasi, ke Depan Akan Pontang-panting
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Maluku Utara
    (Malut)
    Sherly Tjoanda
    atau
    Sherly Laos
    mengatakan, dirinya hanyalah ibu rumah tangga yang belum mengerti persoalan birokrasi.
    Karena itu, ia yakin perjalanan pemerintahannya ke depan tak mudah. 
    “Saya hanya seorang perempuan, hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti birokrasi. Saya tahu perjalanan ke depan akan sulit. Saya tahu saya akan pontang panting,” ujar Sherly saat ramah tamah selepas pelantikan di daerah Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Sherly mengatakan, politik dan birokrasi merupakan hal yang baru untuknya. 
    Dia pun tak menampik butuh waktu untuk bisa menikmatinya.
    “Saya tahu saya akan jatuh, tapi saya akan bangun lagi. Saya akan kepeleset, saya akan bangun lagi. Saya mohon doa dari semua sahabat-sahabat almarhum yang ada di sini. Semua keluarga yang ada di sini,” katanya. 
    Sherly pun meminta doa agar pemerintahan yang akan dipimpinnya yang akan datang dijauhkan dari pihak yang ingin berbuat jahat.
    “Niat kami baik. Tuhan, kau tahu, kalau bisa lihat hati kami, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jika bukan karena takdir yang kau titipkan kepada saya,” kata dia.
     
    Sherly menganggap, terpilihnya dia sebagai Gubernur Maluku Utara merupakan takdir Tuhan.
    Apalagi, dia merupakan
    triple minority,
     yakni seorang perempuan, beragama Nasrani, dan keturunan Tionghoa.
    “Tidak mungkin seorang ibu rumah tangga bisa menjadi gubernur perempuan pertama. Tidak daerah yang mayoritasnya laki-laki. Jika kau yang berikan saya takdir ini, saya pun percaya kau akan mendampingi saya 5 tahun ke depan dengan baik,” ucap Sherly. 
    Keputusan Sherly untuk maju sebagai calon
    gubernur Maluku Utara
    adalah wujud pengabdian dan meneruskan perjuangan suaminya, Benny Laos, yang telah meninggal dunia.
    Sherly mengenang betapa besar cinta almarhum suaminya terhadap Maluku Utara dan bertekad untuk melanjutkan apa yang telah dia mulai.
     
     
    Artikel ini telah tayang di
    Tribunnews.com
    dengan judul
    “Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda: Saya Hanya Ibu Rumah Tangga, Tidak Mengerti Birokrasi.”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.