Xcloud.id

Negara: Laos

  • Presiden Prabowo dan para pemimpin ASEAN berfoto bersama pada KTT ke-47 di Malaysia

    Presiden Prabowo dan para pemimpin ASEAN berfoto bersama pada KTT ke-47 di Malaysia

    Minggu, 26 Oktober 2025 16:29 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) bergandengan tangan dengan (dari kiri) Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Hau Khan Sum, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Dang Hoang Giang, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone saat sesi foto bersama sebelum sesi pleno KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Dalam rangkaian KTT Ke-47 ASEAN, para pemimpin ASEAN mengukuhkan Timor-Leste sebagai anggota penuh ke-11 ASEAN. ANTARA FOTO/Cahya Sari/app/nz

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono (kedua kanan) mengikuti sesi pleno KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Dalam rangkaian KTT Ke-47 ASEAN, para pemimpin ASEAN mengukuhkan Timor-Leste sebagai anggota penuh ke-11 ASEAN. ANTARA FOTO/Cahya Sari/app/nz

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) bersiap mengikuti sesi foto dengan (dari kiri) Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar Hau Khan Sum, Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Dang Hoang Giang, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone sebelum sesi pleno KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025). Dalam rangkaian KTT Ke-47 ASEAN, para pemimpin ASEAN mengukuhkan Timor-Leste sebagai anggota penuh ke-11 ASEAN. ANTARA FOTO/Cahya Sari/app/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Singapura Sita 35,7 kg Cula Badak Selundupan, Nilainya Rp 14,6 M

    Singapura Sita 35,7 kg Cula Badak Selundupan, Nilainya Rp 14,6 M

    Jakarta –

    Taman Nasional Singapura menggagalkan penyelundupan 20 cula badak dengan berat 35,7 Kg. Cula badak itu berasal dari Afrika Selatan dan akan dikirim ke Laos melalui Bandara Changi.

    Dilansir Channel News Asia, Selasa (18/11/2025), Dewan Taman Nasional (NParks) dan pengelola kargo udara SATS dalam rilis media bersama mengatakan 20 puluh cula badak itu nilainya sekitar SGD 1,13 juta (setara Rp 14,6 miliar) serta 150 kg bagian hewan lainnya, termasuk tulang, gigi, dan cakar, terdeteksi dalam empat potong kargo yang menuju Vientiane pada 8 November.

    Ini merupakan penyitaan cula badak terbesar di Singapura hingga saat ini. Penyitaan ini melampaui penangkapan sebelumnya sebanyak 34,7 kg, yang disita pada bulan Oktober 2022.

    Semua bermula petugas bandara di Bandara Changi melakukan pemeriksaan. Petugas mencurigai ada isi kargo yang tidak sesuai dengan label yang tertera pada perlengkapan furnitur.

    Anggota staf penerimaan kargo SATS, Vengadeswaran Letchumanan, mencium bau menyengat yang keluar dari paket tersebut selama pemeriksaan. Ia lalu memberi tahu penjaga lainnya, yang kemudian mengaktifkan layanan keamanan SATS untuk melakukan pemeriksaan terperinci terhadap pengiriman tersebut.

    Salah satu potongan kargo dibuka untuk diperiksa. Saat itu, tampak bagian-bagian tubuh hewan. Potongan-potongan lainnya diperiksa dengan sinar-X dan ditemukan berisi isi yang serupa.

    Badak dilindungi berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (CITES), dan perdagangan internasional cula badak dilarang.

    “Singapura mengambil sikap tanpa toleransi terhadap perdagangan ilegal spesies satwa liar yang terancam punah, serta bagian-bagian dan turunannya,” kata NParks dan SATS.

    Mereka menambahkan bahwa Singapura merupakan penanda tangan CITES dan berkomitmen terhadap upaya internasional untuk mengekang perdagangan satwa liar ilegal guna memastikan kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut dalam jangka panjang.

    “Cula-cula tersebut selanjutnya akan dibuang sesuai pedoman CITES untuk mencegahnya masuk kembali ke pasar, sehingga mengganggu rantai pasokan global cula badak yang diperdagangkan secara ilegal,” ujar NParks dan SATS.

    Lihat juga Video: Jual Cula Badak-Pipa Gading Gajah Via FB, Pria di Palembang Ditangkap

    (whn/haf)

  • Transaksi Video Commerce Melonjak 90%, Penggerak E-Commerce RI

    Transaksi Video Commerce Melonjak 90%, Penggerak E-Commerce RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Google mengungkap fitur video commerce menjadi motor penggerak pertumbuhan industri e-commerce pada tahun ini, dengan total transaksi yang terjadi melalui fitur tersebut meningkat 90% dibandingkan tahun lalu. 

    Google membaca pola bebelanja masyarakat bergeser dari yang awalnya hanya melihat katalis produk menjadi menonton video untuk mendapat informasi yang lebih lengkap.

    Country Director Google Indonesia, Veronica Utami mengatakan video commerce memberikan perubahan yang signifikan di e-commerce dan membuat transaksi menjadi lebih aktif. ”Video commerce sudah mendorong peningkatan masif dari tahun ke tahun dan mencapai angka fenomenal 2,6 miliar transaksi,” kata Veronica dilansir dari Antara, Jumat (14/11/2025).

    Veronica mengatakan transaksi melalui format video interaktif melonjak 90% dengan total mencapai 2,6 miliar transaksi dalam setahun terakhir sehingga menjadikan Indonesia pemimpin regional di Asia Tenggara untuk sektor ini. Dia menegaskan, fenomena ini menjadi bukti perubahan signifikan perilaku belanja masyarakat.

    Laporan “e-Conomy SEA 2025” menunjukkan pertumbuhan pendapatan digital di Asia Tenggara stabil di angka 15% per tahun, dengan e-commerce dan video commerce menjadi pendorong utama diversifikasi sumber pendapatan baru.

    Diketahui berbagai platform e-commerce saat ini telah memiliki video commerce. Shopee memiliki fitur Shopee Live untuk penjual dan pembeli melakukan interaksi langsung dalam format video.

    TikTok Shop dan Tokopedia juga memiliki live shopping di mana seller dapat mempromosikan produk mereka dan berinteraksi dengan lebih aktif. Lazada dan Blibli telah memungkinkan pengguna menonton dan langsung membeli produk yang sedang ditampilkan saat live streaming.

    Sebelumnya, nilai transaksi ekonomi digital atau gross merchandise value (GMV) di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai US$99 miliar atau sekitar Rp1.656 triliun (kurs Rp16.737 per dolar AS) pada 2025. 

    Proyeksi ini tercantum dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2025 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital Asia Tenggara terus tumbuh pesat dengan pertumbuhan dua digit setiap tahunnya, meski menghadapi tekanan makroekonomi global.

    GMV kawasan tercatat sebesar US$76 miliar atau sekitar Rp1.271 triliun pada 2023, kemudian naik 15% menjadi US$87 miliar atau sekitar Rp1.455 triliun pada 2024, dan kembali diproyeksikan meningkat 14% menjadi US$99 miliar atau sekitar Rp1.656 triliun pada 2025.

    Penambahan negara seperti Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar dalam analisis terbaru menunjukkan kontribusi sekitar 2% terhadap total GMV regional.

    Sektor e-commerce tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai GMV diperkirakan mencapai US$185 miliar atau sekitar Rp3.096 triliun pada 2025, naik dari US$181 miliar atau sekitar Rp3.029 triliun pada 2024.

    Sektor perjalanan (travel) dan pariwisata digital yang sempat tertekan akibat pandemi kini menunjukkan pemulihan kuat dengan GMV mencapai US$51 miliar atau sekitar Rp853 triliun, sementara transportasi dan layanan makanan digital menyumbang US$34 miliar atau sekitar Rp569 triliun.

    Adapun sektor media daring mencatat nilai transaksi sekitar US$31 miliar atau sekitar Rp519 triliun pada tahun yang sama.

    Dari sisi pendapatan (revenue), ekonomi digital Asia Tenggara juga menunjukkan tren positif. Total pendapatan tercatat sebesar US$76 miliar atau sekitar Rp1.271 triliun pada 2023, naik menjadi US$87 miliar atau sekitar Rp1.455 triliun pada 2024, dan diperkirakan mencapai US$100 miliar atau sekitar Rp1.674 triliun pada 2025.

    Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan efisiensi monetisasi di berbagai platform digital, dari e-commerce hingga media daring, yang kini makin canggih berkat integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

  • Intip Rahasia Dapur MBG Brazil hingga Laos, RI Bisa Belajar!

    Intip Rahasia Dapur MBG Brazil hingga Laos, RI Bisa Belajar!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia alias LPEM FEB UI merilis kajian terkait kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan sejumlah negara.

    Dalam hasil kajian yang menjadi bagian dari dokumen bertajuk “Leveraging Climate Finance for Food System Reform and Energy Transition in Indonesia” itu terungkap bahwa dari sisi regulasi MBG masih banyak tertinggal dengan negara lain, terutama terkait ketentuan hak gizi peserta didik.

    Dalam kajian itu, LPEM FEB UI mencatat, saat ini dasar hukum utama MBG baru sebatas Perpres No. 83/2024 (pembentukan BGN) dan Peraturan BGN/Juknis internal sebagai pelaksana teknis. Regulasi saat ini masih fokus pada kelembagaan dan koordinasi antar instansi, belum mengatur detail standar nutrisi, mekanisme pengadaan, dan hak peserta didik.

    “Jika kita menyinggung hak atas gizi dan penetapan standar nutrisi menu makanan, di Brazil dan India, siswa sudah ditetapkan sebagai penerima hak gizi sekolah dengan standar minimal kalori dan protein yang diatur nasional,” dikutip dari kajian LPEM FEB UI itu, Kamis (13/11/2025).

    LPEM FEB UI mencatat, hingga kini belum ada peraturan tambahan detail terkait program MBG meski beberapa rancangan sedang dalam perumusan, seperti Rancangan Perpres MBG tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Keppres tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, hingga Keputusan Kepala BGN terkait Pertek Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG.

    Sedangkan di negara lain, regulasi program makan bergizi telah lebih detail, berikut ini ulasannya:

    1. Brazil

    Meskipun sudah berjalan selama 70 tahun, program PNAE atau National School Feeding Program di Brazil baru dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 11.947 pada 2009.

    Aspek yang diatur:

    – Maksud, tujuan, dan cakupan program
    – Hak siswa untuk menjadi penerima manfaat
    – Ketentuan makanan yang disediakan
    – Mekanisme pengelolaan keuangan dan pengadaan
    – Tugas institusi terkait dan partisipasi sosial
    – Pemberdayaan pertanian lokal dan ketahanan pangan
    – Tambahan bantuan sosial
    – Ketentuan implementasi dan pengaturan administratif

    Peraturan tambahan dan turunan:

    – 7 peraturan umum (UU, Resolusi, dan Peraturan Antar Menteri)
    – 12 nota teknis National Fund for Educational Development terkait program
    – 4 peraturan terkait gizi
    – 11 peraturan mengenai kontrol kualitas
    – 2 peraturan pengadaan dan bidding
    – 5 resolusi mengenai akuntabilitas
    – 3 peraturan mengenai program kesehatan di sekolah
    – 3 peraturan mengenai pertanian lokal

    2. India

    PM POSHAN atau The Midday Meal Scheme dikelola berdasarkar Mid-Day Meal Rules 2015, bagian dari National Food Security Act (NFSA) 2013, yang menjamin keamanan pangan dan gizi bagi seluruh warga negara.

    Aspek yang diatur:

    – Hak anak atas makanan bergizi
    – Tempat pemberian makanan
    – Penyiapan makanan dan pemeliharaan standar dan kualitas
    – Peran pihak terkait, seperti komite pengawasan dan manajemen (Steering-cum-Monitoring Committee dan School Management Committee/SMC)
    – Pengujian makanan di laboratorium
    – Tunjangan keamanan pangan

    Peraturan tambahan dan turunan:

    – Kewenangan regulasi PM POSHAN berada di bawah Kementerian Pendidikan yang direalisasikan dalam bentuk petunjuk teknis, nota kesepakatan, hingga nota teknis.
    – Sejak 2002, ada kurang lebih 37 aturan tambahan atau perubahan terkait penyelenggaraan PM POSHAN. Dibuat rinci dan disesuaikan berkala.
    – Fortifikasi dan audit pangan secara umum diatur dalam Peraturan Keamanan dan Standar Pangan Tahun 2018 yang diterbitkan Otoritas Keamanan dan Standar Pangan India (FSSAI).

    3. Laos

    Program pemberian makan di sekolah Laos diinisiasi pada 2002 melalui pendanaan dan pengelolaan yang dibantu oleh WFP. Pada 2021, WFP menyerahkan pengelolaan program seluruhnya kepada Kementerian Pendidikan dan Olahraga Laos dan dibentuklah Peraturan Pemerintah No 283/GM Tahun 2022 atau lebih dikenal sebagal Decree on Promotion of School Lunch.

    Aspek yang diatur:
    – Prinsip dan cakupan program
    – Kriteria pemilihan sekolah penerima program
    – Perencanaan dan sumber dana
    – Monitoring & evaluasi
    – Peran dan fungsi institusi terkait
    – Tugas administrasi pelaksanaan program
    – Sanksi pelanggaran

    Peraturan tambahan dan turunan:
    – Peraturan induk mendukung berbagai peraturan yang berkaitan dengan strategi mutu pendidikan dan peningkatan gizi di Laos, seperti PP No. 03/NPC Tahun 2021, UU Pendidikan No. 62/NPC Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Olahraga No. 6388/2022.

    Namun, peraturan turunan yang membahas petunjuk teknis secara terperinci belum ditemukan.

    4. Amerika Serikat

    Program makan siang di sekolah di Amerika Serikat ditetapkan melalui Richard B. Russell National School Lunch Act tahun 1946 dan diperkuat oleh Child Nutrition Act tahun 1966.

    Partisipasi program bersifat sukarela, hanya sekolah yang mengajukan dan disetujui pemerintah federal yang dapat menjalankan program, serta menerima dana pengganti dari pemerintah.

    Aspek yang diatur:

    – Tujuan dan prinsip umum program makan siang
    – Kelembagaan dan kewenangan terkait program makan siang
    – Pembiayaan dan mekanisme pengembalian dana
    – Standar nutrisi dan menu makan siang
    – Kriteria peserta program makan siang
    – Pengadaan pangan secara domestik
    – Pengawasan dan audit program makan siang
    – Hubungan dengan program pangan lain

    Peraturan tambahan dan turunan:

    – 7 CFR Part 210 tentang pelaksanaan teknis, peran lembaga, & tata kelola program.
    – 7 CFR Part 245 menentukan kriteria siswa penerima manfaat.
    – 7 CFR Part 210.10 menetapkan standar gízi, menu, dan porsi makanan.
    – 7 CFR Part 210.21(d) mengatur kewajiban penggunaan bahan pangan domestik.
    – 7 CFR Part 210.31 mengatur kewajiban institusi pendidikan lokal dalam menyusun aturan terkait gizi & kesehatan anak.
    – 7 CFR Part 210.18 menetapkan tata cara audit, pelaporan, dan evaluasi program.
    – 7 CFR 210.24-26 mengatur tindakan korektif dan sanksi bagi lembaga tak patuh.

    5. Jepang

    Program makan siang sekolah di Jepang dikukuhkan melalui School Lunch Act Tahun 1954, menandai awal integrasi kebijakan gizi ke dalam sistem pendidikan nasional Jepang.

    Aspek yang diatur:

    – Tujuan dan sasaran program makan siang sekolah
    – Definisi program makan siang
    – Kewajiban sekolah terkait program makan siang
    – Kewajiban pemerintah daerah dalam program makan siang
    – Penyediaan fasilitas dapur sekolah
    – Penugasan terhadap ahli gizi dan guru
    – Standar pelaksanaan dan sanitasi
    – Standar gizi
    – Pendidikan pangan
    – Pembiayaan dan subsidi

    Peraturan tambahan dan turunan:

    – Basic Act on Shokuiku (Act No. 63 Tahun 2005) mengatur pendidikan pangan (shokuiku) sebagai kebijakan nasional & integrasi gizi ke pendidikan
    – School Education Act (Act No. 26 Tahun 1947) menjadi dasar umum penyelenggaraan pendidikan wajib di Jepang, termasuk integrasi kegiatan makan slang dalam proses pendidikan
    – Education Personnel Certification Act (Act No. 147 Tahun 1949) menetapkan standar sertifikasi bagi ahli gizi dan tenaga kependidikan yang berperan dalam perencanaan menu, edukasi gizi, dan supervisi program makan siang
    – Dietitians Act (Act No. 245 Tahun 1947) mengatur kualifikasi dan lisensi bagi ahli gizi di Jepang
    – Public Assistance Act (Act No. 144 Tahun 1950) mengatur dukungan biaya makan siang bagi siswa yang tidak mampu

    Sumber: Office Tanaka (2015)

    Dengan berbagai catatan regulasi yang telah ada di negara lain itu, LPEM FEB UI menganggap, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan pembentukan regulasi tambahan untuk memperkuat program MBG ke depan, berikut ini sarannya:

    1. Hak Atas Gizi dan Penetapan Standar Nutrisi Menu Makanan Brazil dan India: siswa ditetapkan sebagai penerima hak gizi sekolah dengan standar minimal kalori dan protein yang diatur nasional
    2. Kewajiban Penggunaan Bahan Pangan Lokal Brazil: mewajibkan sedikitnya 30% bahan pangan berasal dari petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
    3. Integrasi Pendidikan Gizi dan Kesehatan Sekolah Jepang: menggabungkan aspek gizi, kesehatan, dan kebersihan dalam. satu regulasi terpadu.
    4. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Khusus Korea Selatan: memiliki indikator nasional gizi sekolah dan mekanisme evaluasi berbasis data dalam peraturan pelaksanaannya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Modus Penipuan WhatsApp Terbaru Makan Banyak Korban, Rekening Ludes!

    Modus Penipuan WhatsApp Terbaru Makan Banyak Korban, Rekening Ludes!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ada banyak modus penipuan yang dilancarkan penjahat siber melalui platform pesan singkat populer, WhatsApp. Selain metode phishing dengan link palsu, ada juga modus penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan fitur pembagian layar (screen-sharing).

    Modus penipuan melalui fitur screen-sharing kian meningkat dan menjerat banyak korban. Penipu mengelabui korban untuk mengakses data pribadi mereka, sehingga bisa menyebabkan kerugian berupa pencurian identitas hingga uang.

    Biasanya, penipu menyamar sebagai perwakilan customer service. Mereka lalu meyakinkan korban untuk membagikan layar HP sebagai langkah menyelesaikan masalah tertentu.

    Saat korban patuh, penipu bisa dengan mudah mencuri detail login, OTP, dan informasi perbankan yang tampak di layar, dikutip dari Mashable India, Senin (10/11/2025).

    Menanggapi fenomena penipuan baru ini, Meta memperkuat pertahanan WhatsApp dengan tool keamanan baru berbasis kecerdasan buatan (AI). Tool ini difokuskan untuk mencegah penipuan screen-sharing yang kian populer.

    Bentuknya berupa sistem peringatan real-time yang akan mewanti-wanti pengguna sebelum membagikan layar ketika sedang melakukan panggilan video (video call) dengan kontak tak dikenal.

    Dengan begitu, pengguna bisa lebih berhati-hati sebelum menyetujui screen-sharing dengan kontak asing, misalnya dari customer service atau layanan serupa.

    Perlu diketahui, penipuan online biasanya sukses karena memanipulasi kepercayaan, urgensi, dan kontrol ke korban. Banyak korban ditekan dan dibuat percaya bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar selamat dari ‘petaka’. Saat korban panik, di situlah penipu bisa memanipulasi mereka.

    Pakar memperingatkan agar pengguna WhatsApp tak pernah membagikan layar ke kontak asing. Diingatkan pula bahwa kode verifikasi dan password merupakan data pribadi yang tak boleh diserahkan ke siapa pun, meski kesannya bisa dipercaya.

    Belakangan ini Meta kian memperketat sistem keamanan pada platformnya. Perusahaan sudah meruntuhkan 8 juta akun terafiliasi penipuan dan menghapus lebih dari 21.000 pages palsu yang menyamar sebagai perwakilan customer service di beberapa negara, termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Uni Emirat Arab, dan Filipina.

    Bagi 2 miliar pengguna WhatsApp, sistem peringatan terbaru WhatsApp mungkin terdengar sederhana. Namun, ini merupakan upaya yang diharapkan efektif untuk membasmi penipuan di platform pesan singkat tersebut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkomsel Resmikan Kantor Baru di Ternate, Perkuat Layanan Digital

    Telkomsel Resmikan Kantor Baru di Ternate, Perkuat Layanan Digital

    Bisnis.com, TERNATE – Telkomsel meresmikan kantor baru Branch Ternate sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran dan pelayanan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara. Acara peresmian yang berlangsung pada Jumat, 7 November 2025 ini dihadiri oleh Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo; Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos; dan Forkopimda Provinsi, Wakil Walikota Ternate, Forkopimda Kota, Jajaran Vice President Telkomsel, Jajaran Telkom dan Telkom Group, serta mitra bisnis dan strategis Telkomsel.

    Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo menyampaikan, “Peresmian kantor Branch Ternate ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam menghadirkan layanan digital yang merata dan berkualitas hingga ke wilayah terluar Indonesia. Kami percaya bahwa kehadiran infrastruktur dan tim yang lebih dekat dengan masyarakat akan memperkuat sinergi dan mempercepat transformasi digital di Maluku Utara.”

    Kehadiran kantor Branch Ternate bukan sekadar modernisasi fasilitas, tetapi juga menjadi pusat operasional Telkomsel di Maluku Utara yang merepresentasikan komitmen untuk menciptakan ruang kerja inovatif dan kolaboratif, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem digital serta kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan mitra lokal guna memperluas adopsi solusi digital di berbagai sektor.

    Dalam mendukung transformasi digital, 1,3 juta pelanggan layanan seluler Telkomsel di Maluku Utara telah didukung oleh 3.006 BTS. Selain itu sebanyak 338 ribu pelanggan IndiHome juga terlayani melalui 6.265 ODP (Optical Distribution Point), sebagai wujud komitmen Telkomsel dalam menghadirkan jaringan berkecepatan tinggi yang mendukung berbagai aktivitas digital mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan publik.

    Untuk memberikan kemudahan akses dan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Telkomsel turut menghadirkan 4 GraPARI serta 6 titik layanan mandiri MyGraPARI di Maluku Utara.

    Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Telkomsel juga menyerahkan program CSR yang ditujukan untuk mendukung sektor pendidikan di Maluku Utara, yaitu:

    Bantuan Paket Internet IndiHome untuk 10 sekolah di Maluku Utara, guna mendukung proses belajar mengajar berbasis digital. 10 Sekolah tersebut adalah SMA Lukmanul Hakim Ternate, SMK Negeri 2 Tidore Kepulauan, SMA Negeri 11 Tidore Kepulauan, SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan, SMA Swasta Muhammadiyah 4 Tidore Kepulauan, SMK Eklesia Akediri, SMA Nusantara Jailolo, SMK Swasta Indotekno Maluku Utara, SMK Negeri 3 Halmahera Utara  dan SMK Negeri 5 Halmahera Barat.
    Bantuan 100 Paket Perlengkapan Sekolah bagi siswa-siswi sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang inklusif.
    Bantuan 50 Modem Internet Telkomsel Orbit untuk sekolah di Maluku Utara, sebagai solusi konektivitas mandiri yang mendukung pembelajaran daring dan akses informasi digital. Bantuan ini juga didukung oleh Mitra Sales Business Partner Telkomsel – PT. Makassar Mega Putra Prima sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pendidikan berbasis teknologi.

    Dengan hadirnya Kantor Branch Ternate yang beralamat di Jalan Sultan M. Djabir Sjah, Telkomsel berharap dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas pemanfaatan teknologi digital, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis konektivitas. Peresmian ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Telkomsel sebagai mitra strategis pembangunan daerah di era digital.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan talenta digital lokal, Telkomsel melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak, seperti:

    Bersama Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, bertujuan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan tinggi melalui pelatihan keterampilan digital dan peluang magang bagi mahasiswa.
    Bersama REI Maluku Utara dan PT. Dagymoi Properti Indonesia untuk menghadirkan program inovatif yang mengintegrasikan layanan IndiHome di perumahan dalam mendukung gaya hidup digital masyarakat.

    “Kami percaya bahwa konektivitas yang merata dan layanan digital yang inklusif adalah fondasi penting bagi kemajuan daerah. Dengan hadirnya kantor Branch Ternate, kami berharap dapat terus tumbuh bersama masyarakat Maluku Utara, menghadirkan solusi yang relevan, serta memperkuat kontribusi Telkomsel dalam membangun Indonesia yang lebih terhubung dan berdaya saing”, pungkas Susatyo.

  • Kelapa dan pala asal Maluku Utara diproyeksikan jadi komoditas global

    Kelapa dan pala asal Maluku Utara diproyeksikan jadi komoditas global

    ANTARA – Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar pertemuan untuk membahas hilirisasi sektor pertanian pada Selasa (28/10). Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubeurnur Malut, Sherly Tjoanda Laos beserta para bupati dan wali kota dengan mendorong hasil perkebunan yakni kelapa dan pala menjadi komoditas rempah dunia. (Harmoko Minggu/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komdigi Targetkan Penetrasi 5G Sentuh 32% pada 2030, Masih Tertinggal dari Malaysia

    Komdigi Targetkan Penetrasi 5G Sentuh 32% pada 2030, Masih Tertinggal dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penetrasi internet 5G pada 2030 ditargetkan dapat menyentuh 32% dari total populasi. Adapun pada awal 2025, penetrasi 5G Tanah Air masih berkisar 4%-5%.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah berupaya mendorong internet yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk melalui jaringan 5G.

    “Pemerintahan mencanangkan 32 persen setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya masih 10 persen dari total populasi, atau tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80 persen.

    Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

    Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

    Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

    “Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

    Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

    Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”. 

    Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

    Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

    Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

  • Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

    Pada pagi hari waktu setempat, 26 Oktober, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memulai kunjungan resmi perdananya sekaligus menghadiri KTT ASEAN ke-47. Dalam rangkaian lawatan ke Asia kali ini, Gedung Putih hanya menjadwalkan satu hari untuk KTT ASEAN. Dibandingkan perhelatan KTT itu sendiri, hal yang tampaknya lebih menarik perhatian Washington adalah partisipasi dalam penandatanganan perjanjian damai Thailand–Kamboja. Media Politico bahkan melaporkan bahwa Gedung Putih menjadikan agenda tersebut sebagai prasyarat kehadiran AS di KTT ASEAN.

    Terlihat jelas bahwa pemerintahan AS saat ini menunjukkan minimnya kesabaran terhadap kerja sama bilateral maupun multilateral yang melibatkan negara-negara ASEAN. Faktanya, Kantor Urusan Multilateral pada Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik—yang menangani relasi AS–ASEAN serta isu kawasan Sungai Mekong—telah dibubarkan dalam restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS. Selain itu, selama masa jabatan pertamanya, Trump hanya menghadiri KTT ASEAN pada 2017; dan kali ini besar kemungkinan menjadi satu-satunya kehadirannya di KTT ASEAN pada masa jabatan keduanya. Berbeda dengan periode pertama, kebijakan Washington terhadap Asia Tenggara kini jauh lebih keras. Penangguhan bantuan untuk negara-negara di kawasan serta peluncuran kebijakan “tarif resiprokal” menunjukkan bahwa pemaksaan ekonomi telah menjadi instrumen utama pemerintah AS untuk mencoba membentuk ulang pengaruhnya di Asia Tenggara.

    Dampak kebijakan luar negeri AS tersebut melampaui ekspektasi banyak negara ASEAN. Selama ini, sebagian elit strategis di kawasan memandang AS sebagai “hegemon yang murah hati”: tidak bernafsu ekspansi wilayah namun memiliki kapabilitas militer dan ekonomi untuk menopang tatanan kawasan, sekaligus memberi bantuan dan akses pasar bagi negara-negara ASEAN. Survei yang dilakukan ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 3 Januari–15 Februari tahun ini terhadap elit strategis ASEAN menunjukkan, ketika ditanya “pihak mana yang paling Anda percaya dalam mendorong agenda perdagangan bebas global”, 19% responden masih memilih AS, sementara ASEAN dan Tiongkok masing-masing dipilih oleh 23,8% dan 20,6% responden. Jelas, banyak pihak tidak menyangka negara-negara ASEAN akan menjadi sasaran langsung kebijakan AS. Baru setelah kebijakan “tarif resiprokal” diterapkan, negara-negara ASEAN makin menyadari realitasnya: prasyarat yang menopang teori “hegemon yang murah hati” telah runtuh. Ng Eng Hen, mantan Menteri Pertahanan Singapura, menyatakan bahwa persepsi negara-negara Asia terhadap AS telah bergeser dari sebelumnya sebagai “kekuatan dengan legitimasi moral” menjadi “tuan tanah pemungut sewa”.

    Kebijakan kawasan yang berjalan saat ini setidaknya menimbulkan tiga tantangan jangka menengah–panjang bagi ASEAN:

    Tekanan untuk “memilih kubu” kian meningkat

    Dari sisi ekonomi, lewat kebijakan tarif resiprokal, Washington berupaya mendorong “decoupling” ekonomi ASEAN dari Tiongkok—antara lain dengan menindak re-ekspor untuk menutup jalur masuknya produk Tiongkok ke pasar AS melalui negara-negara ASEAN, serta dengan menaikkan kriteria asal barang (rules of origin) agar membatasi permintaan ASEAN atas produk antara yang dibuat di Tiongkok. Dari sisi politik dan keamanan, AS memasukkan banyak isu tersebut ke dalam agenda ekonomi-perdagangan, berupaya menggunakan tarif sebagai alat tekan agar negara-negara ASEAN menyelaraskan posisi dengan AS dalam kompetisi terhadap Tiongkok.

    Kebijakan AS memecah ASEAN dan melemahkan pengaruh normatifnya

    Menghadapi tekanan maksimal Washington, ASEAN gagal menyusun posisi tawar kolektif; sebagian anggota memilih langkah unilateral untuk memperoleh kelonggaran. Singapura—ekonomi paling maju di ASEAN—mendapat tarif dasar 10%, sementara Myanmar dan Laos yang kurang berkembang menghadapi tarif ekspor ke AS hingga 40%; kesenjangan kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang pembangunan intra-ASEAN. Penguatan aliansi Filipina–AS juga memperdalam fragmentasi strategis antar anggota. Dalam isu yang menyentuh kepentingan kekuatan besar, konsensus ASEAN akan makin sulit tercapai. Selain itu, selama ini ASEAN mendukung sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti. Kebijakan tarif resiprokal AS jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental WTO, seperti perlakuan negara paling diuntungkan (Most-Favoured-Nation/MFN), sehingga mengikis otoritas normatif ASEAN dalam tatanan perdagangan internasional dan menyalahi visi integrasi ekonomi kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.

    Lingkungan dagang ASEAN–AS tetap sarat ketidakpastian

    Laporan UNDP menunjukkan kenaikan harga akibat tarif baru berpotensi menurunkan total ekspor Asia Tenggara ke AS sebesar 9,7%, dengan Vietnam berisiko merugi lebih dari US$25 miliar. Negara-negara yang meneken perjanjian dagang dengan AS kini wajib menindak re-ekspor—namun bagaimana definisi operasional dan standar penilaiannya tetap tidak jelas. Di luar itu, negara-negara ASEAN akan berada di bawah pengawasan AS dalam jangka panjang; begitu suatu produk diklasifikasikan sebagai hasil re-ekspor, ekspor ke AS dapat dikenai tarif punitif hingga 40%.

    Kesimpulan

    Kebijakan AS yang keras terhadap ASEAN menciptakan risiko besar di bidang ekonomi dan keamanan, namun sekaligus mendorong refleksi dan penyesuaian strategis yang lebih dalam. Masa depan ASEAN pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya untuk: (i) memperkuat persatuan internal, (ii) menjalankan strategi penyeimbangan yang luwes dan pragmatis, serta (iii) memperdalam kemitraan lintas kawasan, khususnya dengan negara-negara Global South—agar krisis saat ini dapat diubah menjadi peluang historis untuk memperdalam integrasi kawasan dan mencapai kemandirian strategis yang sesungguhnya.

  • Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Indonesia Dorong Pembentukan Sekretariat RCEP, Koordinator Blok Ekonomi Asia-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mendorong pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai langkah memperkuat koordinasi dan memastikan

    relevansi kerja sama ekonomi kawasan. Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur pada Senin (27/10/2025).

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerjasama RCEP,” ujar Susiwijono dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

    Indonesia, yang berperan sebagai Initiator dan Country Coordinator RCEP, menilai penguatan kelembagaan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan kerja sama ekonomi di tengah dinamika global.

    RCEP sendiri mencakup 15 negara anggota, yaitu 10 negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) dan 5 mitra (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) yang mewakili total 28,6% populasi dunia dan 28% PDB global.

    Selain anggota tetap, empat negara lain yakni Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam salah satu blok perdagangan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Pertemuan para pemimpin RCEP kali ini menghasilkan Joint Leaders’ Statement on RCEP yang menegaskan kembali komitmen negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, menjunjung tinggi aturan dan prinsip WTO, serta menjaga pasar tetap terbuka, adil, dan berbasis aturan.

    “Pernyataan ini secara eksplisit juga mengakui peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional,” tambah Susiwijono.

    KTT RCEP ke-5 juga menyepakati langkah konkret ke depan, mulai dari implementasi penuh perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi anggota baru, hingga pembentukan Sekretariat RCEP sebagai kerangka institusional permanen.

    Selain itu, negara anggota juga sepakat menyiapkan General Review on RCEP yang ditargetkan dimulai pada 2027, guna memastikan perjanjian tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global.