Xcloud.id

Negara: Laos

  • ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025, meski lembaga tersebut memangkas ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. 

    Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2025, produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. 

    ADB menilai konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap akan menopang pertumbuhan, dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat yang memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. 

    “Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi ekspor neto yang terbatas,” tulis ADB, dikutip pada Rabu (9/4/2025). 

    Dalam analisisnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong oleh sektor manufaktur dan pertanian serta jasa-jasa seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan, yang akan diuntungkan oleh permintaan domestik.

    ADB mengungkapkan bahwa konsumsi kemungkinan akan tetap tangguh dengan pertumbuhan yang dirancang agar lebih inklusif. 

    Kepercayaan konsumen diperkirakan akan tetap kuat dengan adanya langkah-langkah ekonomi yang mendukung seperti peningkatan upah minimum dan peluncuran program-program belanja sosial baru, terutama program makanan bergizi gratis, di atas bantuan sosial yang sudah ada. 

    ADP turut menilai bahwa implementasi penuh program makanan bergizi, yang pada akhirnya menjangkau 82,9 juta orang (anak sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui) di seluruh Nusantara, dapat membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

    “Program ini juga dapat memberikan dampak pemerataan yang positif dengan menstimulasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah perdesaan dan terpencil, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” tulis ADB. 

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (US$10,7 miliar) untuk program ini.

    Secara umum, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9% pada 2025, dari 5% tahun lalu.

    Melihat di kawasan Asia Tenggara, ternyata hanya Indonesia yang proyeksinya dipertahankan. Sementara proyeksi untuk Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, dan Singapura direvisi ke bawah.

    Berbeda dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam yang justru dikerek naik di tengah tantangan dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

    Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bakal terjaga di level 5%, inflasi turut diperkirakan tetap berada di level 2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Nasional 8 April 2025

    Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump Nasional 8 April 2025

    Menunggu Prabowo Sikapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif terbaru dengan minimal 10 persen terhadap barang impor dari sekitar 180 negara pada 2 April 2025.
    Indonesia
    tak luput dari kebijakan Trump, yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
    Angka ini lebih besar dari tarif yang dikenakan AS untuk Brunei Darussalam, Singapura, hingga Malaysia; meski lebih rendah dibanding Kamboja, Laos, hingga Vietnam.
    Secara rinci, Trump mengenakan tarif impor untuk Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
    AS kemudian memberikan tenggat waktu Indonesia untuk merespons tarif resiprokal terbaru ini hingga Rabu (9/4/2025).
    Adapun tarif imbal balik 32 persen yang diberikan AS kepada Indonesia dilakukan berdasarkan anggapan bahwa Indonesia mengenakan tarif impor 64 persen terhadap barang yang masuk dari AS.
    Seturut prediksi ekonom, Indonesia pada akhirnya hanya akan mengenakan tarif impor sekitar 8-9 persen terhadap barang-barang dari AS, dari rencana semula 64 persen.
    Sebab secara umum, Indonesia menerapkan tarif impor pada hampir semua negara di angka 8-9 persen.
    Setelah kebijakan tarif terbaru muncul,
    Prabowo
    memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/4/2025) siang.
    Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
    Pertemuan diadakan di tengah isu pengenaan tarif dan kurs dollar AS yang makin menanjak tinggi, meski tidak ada satupun yang memberikan komentar mengenai pertemuan itu.
    Namun yang pasti, pertemuan berlangsung selama beberapa jam hingga menjelang petang.
    Seusai pertemuan, Airlangga mengatakan, Prabowo bakal mengumumkan kebijakan maupun sikap Indonesia untuk menghadapi tarif resiprokal atau tarif timbal balik yang dikeluarkan AS dalam pertemuan dengan investor dan ekonom pada Selasa (8/4/2025).
    Pertemuan itu bakal bertempat di Plaza PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Mandiri Tower, Sudirman, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB.
    “Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung. (Mengumumkan) Soal bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk terkait dengan tarif,” kata Airlangga usai bertemu Prabowo.
    Acara itu, lanjutnya, akan dihadiri oleh investor, ekonom, pemimpin redaksi media, dan stakeholder terkait.
    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, acara ini dapat menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
    Indonesia kata Yusuf, memiliki peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan daya saing nasional, melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan para pelaku ekonomi.
    “Forum dialog ini tentunya juga membuka kesempatan untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan,” beber Yusuf, Senin.
    Tak hanya itu, pemerintah bakal mengirim surat resmi ke AS setelah negara tersebut menerapkan tarif resiprokal.
    Airlangga menyebut, Prabowo sudah menugaskan dirinya bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk bernegosiasi.
    “Ini sudah dibahas dan akan ada surat resmi ke sana (AS), ya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
    Negosiasi, lanjutnya, bakal memperhatikan tenggat waktu yang diberikan AS dan arahan Presiden Prabowo.
    “Sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sebelum tanggal 9 (April) kita sudah melemparkan posisi kita,” bebernya.
    Sementara itu pada Senin pagi, Prabowo sempat buka suara merespons kebijakan tarif baru tersebut.
    Kepala Negara memang mengaku akan berunding dengan AS.
    Dirinya ingin hubungan yang baik, adil, dan setara, mengingat Indonesia juga memiliki kekuatan.
    “Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan, kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah,” jelasnya.
    Di sisi lain ia tidak memungkiri, penerapan tarif resiprokal yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini bertujuan untuk kepentingan rakyat AS.
    Ia mengaku akan menghormati kebijakan tersebut, utamanya jika masuk akal.
    Prabowo mengungkapkan, Amerika memperjuangkan kepentingannya, sama dengan Indonesia yang saat ini memperjuangkan kepentingannya.
    “Resiprokal (reciprocal tariffs), jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita,” kata Prabowo.
    Ia pun meminta tidak perlu ada rasa kecewa atas kebijakan baru AS.
    “Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Akan Kirim Surat Resmi ke AS Usai Trump Kenakan Tarif Impor

    Indonesia Akan Kirim Surat Resmi ke AS Usai Trump Kenakan Tarif Impor

    Indonesia Akan Kirim Surat Resmi ke AS Usai Trump Kenakan Tarif Impor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pemerintah Indonesia bakal mengirim surat resmi ke Amerika Serikat (AS) setelah negara tersebut menerapkan
    tarif resiprokal
    atau tarif impor untuk seluruh negara.
    Lewat kebijakan baru Presiden AS
    Donald Trump
    tersebut, Indonesia bakal dikenakan tarif sebesar 32 persen merespons rencana Indonesia yang mematok tarif atas barang AS sebesar 64 persen.
    AS memberikan tenggat waktu kepada Indonesia untuk merespons tarif resiprokal terbaru ini hingga Rabu (9/4/2025).
    “Ini sudah dibahas dan akan ada surat resmi ke sana (AS), ya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
    Airlangga bilang, Prabowo sudah menugaskan dirinya bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk bernegosiasi.
    Negosiasi bakal memperhatikan tenggat waktu yang diberikan AS dan arahan Presiden Prabowo.
    “Sesuai dengan jadwal yang diberikan. Sebelum tanggal 9 (April) kita sudah melemparkan posisi kita,” bebernya.
    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, Prabowo akan mengumumkan sikap Indonesia atas tarif tersebut saat bertemu dengan investor, ekonom, masyarakat, hingga pelaku pasar pada esok hari.
    Pertemuan itu bakal bertempat di Plaza PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Mandiri Tower, Sudirman, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB.
    “Jadi tunggu besok jam 1 (siang) di acara di Bank Mandiri Bapindo karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru pada 2 April 2025.
    Trump menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, dan Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi.
    Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
    Akibat kebijakan baru ini, ekonom memprediksi RI pada akhirnya hanya akan mengenakan tarif impor sekitar 8-9 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat (AS), dari rencana semula 64 persen.
    Pasalnya, tarif imbal balik 32 persen yang diberikan AS kepada Indonesia dilakukan berdasarkan anggapan bahwa Indonesia mengenakan tarif impor 64 persen terhadap barang yang masuk dari AS.
    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Fadhil Hasan mengatakan, secara umum Indonesia menerapkan tarif impor pada hampir semua negara di angka 8-9 persen.
    Tak sampai di sana, pemerintah AS juga menyebut tarif senilai 64 persen tadinya juga termasuk dengan manipulasi nilai tukar dan non-tariff barrier (NTB) yang dikenakan pemerintah Indonesia.
    “Sebenarnya untuk menghitung NTB sangat sulit, saya kira hampir semua sepakat perhitungan yang dilakukan itu jadi sangat membingungkan dan tidak memiliki argumen yang jelas,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Akui Tarif Impor Trump Akan Berdampak Berat ke Indonesia: Kita Harus Berani Cari Pasar Baru

    Prabowo Akui Tarif Impor Trump Akan Berdampak Berat ke Indonesia: Kita Harus Berani Cari Pasar Baru

    Prabowo Akui Tarif Impor Trump Akan Berdampak Berat ke Indonesia: Kita Harus Berani Cari Pasar Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengakui kebijakan Presiden Amerika Serikat
    Donald Trump
    soal
    tarif impor
    akan berdampak ke Indonesia.
    Bahkan, Kepala Negara memprediksi Indonesia bisa terdampak berat, khususnya di sektor industri tekstil, garmen, hingga furnitur.
    “Ya masalah Trump ini akan, kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat mungkin,” kata Prabowo saat diwawancara enam pemimpin redaksi media di Hambalang, Jawa Barat, 4 April 2025, dikutip dari YouTube Harian Kompas.
    “Terutama yang bisa kena adalah industri sepatu tekstil, sepatu garmen, dan furnitur,” sambung eks Menteri Pertahanan ini.
    Meski akan berat, Prabowo meyakini Indonesia akan mengupayakan solusi.
    “Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru,” tegas Prabowo.
    Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia saat ini cenderung bergantung kepada Amerika Serikat.
    “Kita ini terlalu manja juga sih. Ya kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika? Benar karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita kan,” ucapnya.
    Oleh karenanya, Prabowo mengajak momentum ini harus dijadikan tantangan agar ekonomi Indonesia bisa bangkit.
    Sebab, kata dia, situasi ekonomi saat ini sudah berubah.
    “Sekarang kita harus bangun, dewasa, dan tidak hanya kita, Eropa, negara Asia, semua, Australia, semua,” kata Prabowo.
    “Kalau begitu sekarang situasi berubah? Dan memang benar situasi berubah dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan terus,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru pada 2 April 2025.
    Trump menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, dan Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi:
    Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara ASEAN Tak akan Balas Tarif Mahal Donald Trump, Kenapa? – Page 3

    Negara ASEAN Tak akan Balas Tarif Mahal Donald Trump, Kenapa? – Page 3

    Bagi Indonesia, perlu penyesuaian perjanjian dagang itu karena ada beberapa poin yang tak lagi relevan.

    “Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya Trade Investment, TIFA karena kita, TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi. Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” jelas dia.

    “Jadi kita mengambil jalur yang sama. Kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan kemudian mekanisme, TIFA-nya kita samakan,” tandas Menko Airlangga.

    Vietnam-Thailand Kena Tarif AS Lebih Besar

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

    Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

    “Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

     

  • Pemerintah Dinilai Sudah Prediksi Perang Dagang Memanas, Bagaimana Strateginya? – Page 3

    Pemerintah Dinilai Sudah Prediksi Perang Dagang Memanas, Bagaimana Strateginya? – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

    Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

    “Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

    Sedangkan, negara dengan tarif lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

     

  • Menko Airlangga Undang 100 Asosiasi Bahas Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Menko Airlangga Undang 100 Asosiasi Bahas Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dikenakan 32 persen tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak 2 April 2025. Pengenaan tarif ini sedikit banyak akan berdampak pada Indonesia.

    Sebagai respon dari pengenaan tarif tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang 100 asosiasi untuk menentukan langkah terbaik yang bisa diambil dari kebijakan tarif Trump.

    “Kami melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan kami mendapatkan masukan terkait dari kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden Trump,” tutur Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengenaan tarif impor Indonesia masih terbilang kecil dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam 46 persen, Thailand 36 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen hingga Myanmar 44 persen.

    Dari pengenaan tarif baru tersebut, ada beberapa sektor utama yang diperkirakan akan terdampak, mulai dari makanan hingga pakaian.

    “Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu Food and Apparel, karena itu menjadi andalan ekspor Indonesia,” ungkapnya.

    Selain itu, dari data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, produk sepatu buatan Indonesia juga mendominasi ekspor ke Negeri Paman Sam.

    Meski begitu, kompetitor utama ekspor sepatu ke AS juga mendapatkan tarif lebih tinggi dari Indonesia, seperti China 34 persen dan Bangladesh 37 persen. 

    “Kami dengar kompetitor kita di sektor ini, China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dan shifting product, itu juga kita perhatikan,” terang Airlangga.

    Dengan Amerika sebagai negara tujuan ekspor yang besar bagi Indonesia, langkah komunikasi menyoal tarif Trump sudah mulai dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    “Dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo,” kata Airlangga.

  • Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Ini Daftar Negara yang Kena Tarif Impor AS Lebih Besar dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

    Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

    “Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.

    Sedangkan, negara dengan tarif lebih rendah dari Indonesia diantaranya, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

    Menko Airlangga menyoroti sektor makanan dan pakaian hingga alas kaki menjadi yang paling terdampak.

    “Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena yaitu food and apparel karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun (asosiasi) persepatuan juga kami dengar,” katanya.

    Intip Peluang

    Dia menjelaskan, meski ada risiko tekanan, ternyata masih ada peluang yang terbuka. Mengingat lagi, negara saingan Indonesia di sektor tersebut dikenakan tarif lebih besar dari Indonesia.

    “Namun kompetitor kita di sektor ini apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja itu bea masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan,” ucap dia.

    “Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika,” tambah Menko Airlangga.

     

  • Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO

    Imbas Tarif Impor Trump, Pemerintah Diminta Bertindak Lewat WTO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
    Said Abdullah
    mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menyehatkan perdagangan global imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS)
    Donald Trump
    yang menerapkan
    tarif impor
    baru.
    Said menyebutkan, kebijakan itu bisa diambil pemerintah melalui World Trade Organization (WTO) agar perdagangan global lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan.
    “Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan. Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO,” kata Said dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).
    Said mengatakan, pemerintah juga dapat mengambil langkah seperti menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti.
    Khususnya jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
    “Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
    Pemerintah juga diminta memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor untuk memperkuat kebutuhan devisa.
    Kemudian, Said menyarankan pemerintah memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir.
    “Memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dollar Amerika Serikat,” kata dia.
    Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan seperangkat kebijakan kontra siklis pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan kondisi perekonomian domestik yang cenderung menurun.
    Kemudian, memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham serta pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif, serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.
     
    “Membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis, dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha,” ujar Said.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru pada 2 April 2025.
    Trump menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, dan Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN bervariasi.
    Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Sementara itu,  menteri-menteri Ekonomi yang tergabung dalam ASEAN atau negara Asia Tenggara akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Pertemuan ini akan membahas solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal atau timbal balik yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrance Wong melalui sambungan telepon.

    “Saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Minggu (6/4/2025)

    Dia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ujarnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh impor global. Secara spesifik, Presiden Trump mengenakan tarif 32 persen untuk produk dari Indonesia.

    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen. Kemudian, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.