Xcloud.id

Negara: Laos

  • Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

    Standar ini ditentukan berdasarkan pengeluaran minimum sebesar USD 6,85 per hari atau sekitar Rp38.411 per orang per hari. Jika dihitung per bulan, itu setara dengan Rp1,15 juta per kapita.

    Dengan populasi Indonesia yang kini mencapai 285,1 juta jiwa (data Susenas 2024 dari BPS), angka tersebut berarti ada lebih dari 172 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan global.

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masuk dalam posisi tertinggi kedua. Di peringkat pertama adalah Laos, yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi, yaitu 68,9% dari total populasi 7,8 juta jiwa.

    Filipina menyusul dengan 50,6% dari total populasi 115,8 juta orang atau setara 58,59 juta penduduk, lalu Vietnam dengan 18,2% dari total populasi 101 juta orang atau setara 18,38 juta penduduk, Thailand 7,1% dari total populasi 71,9 juta orang atau setara 5,1 juta orang, dan Malaysia hanya 1,3% dari total populasi 35,6 juta orang atau setara 462.800 orang.

    Bahkan, dibandingkan dengan negara raksasa seperti China bahkan mencatatkan angka kemiskinan lebih rendah, yakni 11,9% dari total penduduk 1,4 miliar jiwa, atau sekitar 166,6 juta orang.

    Perlu dipahami bahwa perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP), bukan kurs biasa. PPP memperhitungkan daya beli masyarakat di masing-masing negara.

    Untuk Indonesia, menurut data Bank Dunia, nilai tukar daya beli atau PPP conversion factor Indonesia pada 2017 ada di angka 5.607,5. Itu artinya, standar garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah-atas sebesar USD 6,85 per hari kalau dikonversi ke rupiah jadi sekitar Rp 38.411 per orang per hari, atau kira-kira Rp 1,15 juta sebulan.

     

  • Presiden undang PM Anwar Ibrahim untuk lawatan resmi ke Jakarta

    Presiden undang PM Anwar Ibrahim untuk lawatan resmi ke Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengundang Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim untuk lawatan resmi ke Jakarta dalam waktu dekat.

    PM Anwar mengungkapkan, undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat keduanya berbincang-bincang melalui sambungan telepon pada Sabtu (3/5) malam.

    “Presiden Prabowo turut mengundang saya ke Jakarta bagi mengadakan Lawatan Rasmi dalam masa terdekat,” kata PM Anwar mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo dalam akun media sosial resminya @anwaribrahim yang dikutip di Jakarta, Minggu.

    Dalam unggahan yang sama, PM Anwar menjelaskan dirinya dan Presiden Prabowo berdiskusi mengenai hubungan kerja sama Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang. Presiden Prabowo dan PM Anwar meyakini kerja sama yang erat antara dua negara dapat membawa manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia dan Malaysia.

    “Kami menyentuh keperluan kedua-dua negara sahabat ini untuk memperkukuh hubungan kerja sama meliputi pelbagai bidang. Saya dan Presiden Prabowo percaya hubungan erat Malaysia dan Indonesia ini dapat memberi manfaat buat rakyat keseluruhannya,” kata PM Anwar dalam Bahasa Melayu.

    Dalam sambungan telepon yang sama, PM Anwar dan Presiden Prabowo juga membahas persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur pada akhir Mei 2025. Malaysia selaku ketua ASEAN tahun ini akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN 2025.

    “Kami juga menyentuh soal persiapan Sidang Kemuncak ASEAN 2025 di Kuala Lumpur pada hujung bulan ini,” kata PM Anwar membagikan isi percakapannnya dengan Presiden Prabowo.

    PM Anwar dan Presiden Prabowo pada minggu ini (30/4) juga berbicara melalui sambungan telepon bersama pemimpin negara ASEAN lainnya, yaitu Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone.

    Dalam percakapan tingkat tinggi itu, PM Anwar mengungkap isi pembicaraan menyangkut tarif impor resiprokal Amerika Serikat, kemudian terkait situasi di Myanmar.

    PM Anwar, kepada Presiden Prabowo, PM Laos, dan Sultan Brunei, menekankan pentingnya sikap kolektif ASEAN untuk merespons kebijakan tarif impor resiprokal AS.

    “Selaku pengerusi ASEAN, Malaysia turut membawa suara kolektif rantau ini, khususnya membuka ruang rundingan buat semua negara anggota. Saya tekankan pentingnya ASEAN bertindak secara kohesif dalam semangat kesatuan untuk memperkukuh kedudukan bersama serta melindungi kepentingan jangka panjang rantau ini,” kata PM Anwar.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bakteri Mematikan, Thailand Catat Kematian Pertama Akibat Antraks di Manusia

    Bakteri Mematikan, Thailand Catat Kematian Pertama Akibat Antraks di Manusia

    Jakarta –

    Thailand melaporkan kematian pertama akibat antraks dalam beberapa dekade. Otoritas setempat juga mengonfirmasi dua orang yang terinfeksi antraks pada Kamis (1/5/2025).

    Ada ratusan orang yang juga berpotensi terpapar bakteri mematikan tersebut.

    Dikutip dari CNA, seorang pria berusia 53 tahun di provinsi Mukdahan, timur laut Thailand dekat perbatasan dengan Laos, meninggal pada hari Rabu setelah tertular antraks, kata pemerintah, dengan kasus kedua dikonfirmasi di provinsi yang sama dan tiga kasus dugaan tambahan sedang diselidiki.

    Pihak berwenang telah mengidentifikasi sedikitnya 638 orang yang berpotensi terpapar setelah memakan daging mentah. Di antara mereka, 36 orang ikut dalam penyembelihan ternak, sementara sisanya telah mengonsumsi daging sapi mentah atau setengah matang, kata pejabat kesehatan.

    Semua menerima antibiotik sebagai bagian dari tindakan pencegahan.

    “Semua orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan daging yang terinfeksi sedang dipantau,” kata kementerian kesehatan Thailand.

    Departemen Peternakan mengawasi upaya pencegahan meluasnya penyebaran di daerah yang terkena dampak, termasuk zona karantina sejauh 5 km di sekitar lokasi infeksi, kata kementerian pertanian.

    Ada rencana untuk memvaksinasi 1.222 sapi, meskipun tidak ada hewan yang menunjukkan tanda-tanda penyakit atau kematian yang tidak dapat dijelaskan, tambahnya.

    Antraks adalah penyakit langka tetapi serius yang disebabkan oleh bakteri, sering ditularkan melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau konsumsi daging yang terkontaminasi. Penyakit ini tidak menyebar antarmanusia.

    Thailand terakhir kali melaporkan kasus antraks pada manusia pada 2017, ketika dua orang terinfeksi tetapi berhasil sembuh. Pada 2000, tercatat 15 kasus dan nol kematian.

    Kematian yang dilaporkan saat ini adalah kematian antraks pertama di Thailand sejak 1994 ketika tiga orang meninggal dan ini menyusul peningkatan infeksi regional. Laos melaporkan 129 infeksi antraks tahun lalu, termasuk satu kematian, sementara Vietnam mengonfirmasi 13 kasus pada bulan Mei 2023.

    Pihak berwenang Thailand terus melakukan penyelidikan terhadap sumber infeksi dan mengatakan mereka akan mempertahankan pengawasan yang lebih ketat di daerah perbatasan.

    (naf/kna)

  • ‘Serangan Pesona’ China Akan Ubah Peta Asia Tenggara? Gimana Posisi RI?

    ‘Serangan Pesona’ China Akan Ubah Peta Asia Tenggara? Gimana Posisi RI?

    Jakarta –

    Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pertama kali menerapkan tarif impor terhadap China pada 2017, negara-negara Asia Tenggara diuntungkan. Saat itu, banyak perusahaan manufaktur berpindah ke Vietnam, Kamboja, dan negara-negara tetangga lainnya.

    Strategi yang dikenal sebagai China Plus One ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada China sambil mendukung visi Washington menjauhkan diri dari ekonomi China.

    Namun, kebijakan tarif Trump edisi kedua justru berbalik arah.

    Vietnam dan Kamboja dikenakan tarif tinggi, masing-masing sebesar 46% dan 49%. Sementara Indonesia dikenakan 32%, dan Malaysia 24%.

    Meskipun ada penundaan penerapan selama 90 hari, negara-negara yang sebelumnya menanggapi seruan AS untuk diversifikasi sekarang malah dicap “pengelak tarif”.

    China memanfaatkan momen ini dengan melakukan “serangan pesona” yang terencana. Dalam kunjungan regionalnya, Presiden China Xi Jinping mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk “bersama-sama melawan proteksionisme.”

    Xi juga menjanjikan peningkatan impor Indonesia dan membangun citra China sebagai “pembela globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas” di tengah ketidakpastian global.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Chong menambahkan bahwa kini kawasan ini makin dekat dengan China. Di sisi lain, sikap Trump secara signifikan merusak kredibilitas AS. Imbasnya, reputasi Xi Jinping meningkat “tanpa perlu bersusah payah”.

    “Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah China dapat diandalkan? Negara-negara Asia Tenggara membutuhkan investasi dan pasar dari China.”

    “Walaupun Xi Jinping sudah menjanjikan banyak hal, apakah China benar-benar mampu memenuhinya? Apalagi mengingat tantangan domestik dan perlambatan ekonomi yang dihadapi negara itu.”

    Ketergantungan ekonomi timbal balik

    Dengan populasi sebesar 680 juta penduduk dan memiliki status sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, posisi ASEAN begitu vital dalam rantai pasokan global.

    Kawasan ini memproduksi semikonduktor untuk Intel, ponsel pintar untuk Samsung, dan sepatu olahraga untuk Nike.

    Sejak perang dagang AS-China yang pertama, ASEAN menarik investasi manufaktur global yang masif.

    Seorang pengendara sepeda motor melintas di depan sebuah toko bertuliskan ‘Made in Vietnam’ di jalanan Hanoi, Vietnam, pada 3 April 2025. (EPA)

    “Dalam banyak hal, China adalah pesaing sekaligus mitra ekonomi bagi negara-negara Asia Tenggara,” ujar Susannah Patton, direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Australia.

    Antara 2018 hingga 2022, perusahaan-perusahaan AS menyumbang 25% dari investasi manufaktur di ASEAN, jauh melampaui Jepang (11%) dan Uni Eropa (10%).

    Pangsa pasar China tumbuh dengan cepat tetapi masih di sekitar 8%.

    Di sisi lain, para pakar percaya angka sebenarnya lebih tinggi karena investasi yang disalurkan melalui Hong Kong dan entitas luar negeri.

    Presiden AS Trump mengumumkan tarif baru pada Hari Pembebasan AS di Washington pada tanggal 2 April 2025. (EPA)

    Aturan tarif baru AS mengancam strategi China Plus One sehingga negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan investasi dari China.

    Akan tetapi, tantangan ekonomi yang dihadapi China berpotensi menghambat ekspektasi ini.

    Kesulitan yang dialami perusahaan-perusahaan tenaga surya China telah mengurangi penanaman investasi luar negeri (outbound investment) ke ASEAN pada 2024 silam, dan masalah serupa mulai muncul di sektor otomotif dan konsumen.

    Beijing bahkan mungkin akan semakin membatasi investasi asing untuk melindungi lapangan kerja di sektor manufaktur dalam negeri.

    China saat ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah dan peningkatan angka pengangguran.

    Langkah diplomasi China untuk menunjukkan niat Baik

    Selain masalah ekonomi, ketegangan geopolitik tetap menjadi isu laten yang terus membayangi.

    “China dan negara-negara ASEAN adalah tetangga,. Dengan kata lain: saling bergantung, tetapi ada juga banyak gesekan,” jelas Profesor Ian Chong.

    Sengketa wilayah masih menjadi faktor krusial, terutama di Laut China Selatan. Seperti diketahui, klaim tegas China tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

    Di sisi lain, mobilisasi komunitas etnis Tionghoa di negara-negara ASEAN oleh Beijing juga menimbulkan sensitivitas.

    Bagi negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, perlakuan China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang menjadi poin pertikaian lainnya.

    ReutersPresiden Vietnam Luong Cuong dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Istana Kepresidenan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 15 April 2025.

    Risiko meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan Laut China Selatan juga menjadi kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara.

    Kedua perairan itu merupakan jalur perdagangan penting bagi Asia Tenggara. Konflik apa pun di wilayah ini dapat mengganggu rantai pasokan global dan berdampak parah pada ekonomi ASEAN.

    “Negara-negara Asia Tenggara ingin berelasi dengan China tetapi tetap berhati-hati,” kata Chong.

    “Mereka sangat menyadari risiko yang dapat ditimbulkan tindakan militer Beijing terhadap stabilitas dan kemakmuran mereka.”

    China menyadari dinamika regional ini.

    Dalam kunjungannya ke Vietnam, Xi menekankan perjuangan bersama melawan kolonialisme. Tetapi dia menghindari topik sensitif seperti Perang Sino-Vietnam 1979 atau sengketa yang sedang berlangsung di Laut China Selatan.

    “Dibandingkan dengan pendekatan garis keras China terhadap Filipina, pendekatannya terhadap Vietnam relatif lebih akomodatif,” kata Carlyle Thayer, Profesor Emeritus di University of New South Wales, Australia.

    Baca juga:

    Di Kamboja, keseimbangan yang rumit lainnya terlihat jelas.

    Diskusi tentang ekspansi Pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja yang kontroversial dan didanai oleh China diminimalisir selama kunjungan Xi.

    Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengadakan upacara peresmian pangkalan tersebut sebelum kedatangan Xi. Dia menekankan bahwa fasilitas itu tetap berada di bawah kendali Kamboja.

    “Langkah yang disengaja ini menyoroti keinginan China untuk mempertahankan niat baik di kawasan,” kata Thayer.

    “Keputusan untuk mengadakan peresmian sebelum kunjungan Xi patut dicatat. Ini meredakan kekhawatiran internasional seraya melindungi kepentingan Vietnam.”

    Pergeseran keseimbangan regional

    Meski terus mendekati negara-negara tetangganya, China dengan tegas menyatakan “secara kukuh menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China.

    Jika ini terjadi, China tidak akan pernah menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan.”

    Sementara Trump mengatakan bahwa lebih dari 70 negara telah menghubungi AS untuk memulai negosiasi sejak tarif diumumkan.

    Dengan kata lain, ini adalah situasi yang menantang bagi banyak negara di Asia Tenggara.

    ReutersOrang-orang berjalan melewati gerbang pabrik Samsung Electro-Mechanics, setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 46 persen pada Vietnam, di provinsi Thai Nguyen, Vietnam, 9 April 2025.

    “Vietnam tidak dapat mencegah pemerintahan Trump yang merusak hukum internasional, perdagangan bebas, multilateralisme, dan globalisasi,” kata Carl Thayer dari University of New South Wales.

    “Vietnam juga tidak dapat mengubah geografinya.”

    Profesor Thayer mengatakan bahwa Vietnam juga harus mencari pasar baru di Timur Tengah dan MERCOSURblok ekonomi regional di Amerika Selatan.

    Adapun Malaysia relatif “menang” karena tingkat tarif relatif lebih rendah yaitu 24%. Situasi ini membuat Malaysia diminati bisnis-bisnis yang ingin berpindah dari negara-negara dengan tarif lebih tinggi.

    Media sosial China ramai dengan diskusi tentang relokasi pabrik ke Malaysia. Populasi etnis Tionghoa yang besar di negara itu dinilai mempermudah transisi bisnis.

    Menjaga keseimbangan

    Vietnam mempraktikkan apa yang mereka sebut sebagai “diplomasi bambu.”

    Istilah ini pertama kali dicetuskan mantan pemimpin Nguyen Phu Trong pada 2016 untuk menggambarkan pendekatan Vietnam dalam menyikapi politik kekuatan-kekuatan besar dunia.

    Layaknya bambu, Vietnam tetap teguh pada kepentingan intinya, tetapi lentur ketika menghadapi tekanan dari dua kekuatan utama: China dan AS.

    Pendekatan ini mencerminkan prinsip “non-blok” ASEAN yang sudah menjadi dasar diplomasi kawasan ini sejak Perang Dingin.

    Saham-saham Vietnam anjlok di tengah kekhawatiran atas tarif AS, Hanoi pada 8 April 2025. (EPA)

    “Vietnam secara umum berhasil dalam aksi menjaga keseimbangan ini. ‘Diplomasi bambu’ mereka menjadi maskot strategi kehati-hatian Asia,” jelas Alexander L. Vuving, profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.

    “Namun, tali yang harus mereka pijak kini terasa semakin tipis untuk dilalui.”

    Lebih lanjut, Profesor Vuving menilai Vietnam sadar bahwa akan tiba saatnya dimana mereka harus berpihak di tengah persaingan kekuatan besar.

    “Namun, karena ini adalah hal terakhir yang ingin dilakukan Vietnam, mereka tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri. Sekarang, saat itu telah tiba, dan mereka kaget.”

    EPAPara pekerja mengemasi sepatu dan tas di pabrik sepatu dan tas wanita Patris di Bogor, Indonesia, 14 April 2025. Alas kaki merupakan komoditas ekspor terbesar ketiga Indonesia ke Amerika Serikat.

    Indonesia pun menghadapi tantangan serupa meski sampai sekarang masih mempertahankan sikap netral.

    Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk mandiri dan berkembang, terlepas dari tantangan pasar global.

    “Kita tidak akan pernah mengemis,” tegasnya.

    Akan tetapi, ketergantungan ekonomi Indonesia yang terus meningkat ke China memperumit situasinya.

    “Sepertinya tidak mungkin [bagi Indonesia untuk tetap netral]. Pada 2024, impor Indonesia dari China melonjak 33% dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

    “Ini berarti, apa pun yang terjadi nanti, Indonesia akan semakin bergantung pada China dan makin dekat dengan BRICS.’”

    Melangkah melampaui pilihan biner AS-China

    Profesor Thayer menyimpulkan bahwa ada empat strategi umum untuk menghadapi situasi AS-China ini: penyeimbangan, mengikuti arus, “berjalan di atas tali”, dan netralitas.

    Negara-negara dapat beralih di antara berbagai strategi ini sesuai dengan kepentingan masing-masing

    Dia mencontohkan Filipina sebagai contoh paling menonjol di Asia Tenggara dalam strategi penyeimbangan kekuatan; negara itu bersekutu dengan AS pada 1951 untuk melindungi diri dari China yang komunis.

    Strategi “mengikuti arus” adalah ketika negara yang lebih lemah memilih untuk berpihak pada negara yang lebih kuat untuk menghindari konflik atau dengan harapan mendapatkan dukungan.

    Dengan kedekatan hubungan mereka dengan China, baik Myanmar, Kamboja, maupun Laos, adalah contoh-contoh tipikal di Asia Tenggara.

    Malaysia dan Vietnam adalah dua contoh paling menonjol di Asia Tenggara yang telah berhasil menerapkan strategi “hedging”, yaitu ketika negara kecil menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan secara bersamaan untuk menyeimbangkan pengaruh rival-rival yang lebih besar.

    Sementara negara-negara seperti India dan Indonesia telah mengikuti prinsip non-blok.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Konferensi Investasi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 April 2025. (Reuters)

    ASEAN berusaha untuk menampilkan front persatuan dalam menghadapi tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang memimpin ASEAN tahun ini, mengatakan bahwa negaranya akan “memimpin upaya untuk menampilkan front regional yang bersatu” dan memastikan “suara kolektif ASEAN didengar dengan jelas dan tegas di panggung internasional.”

    Dr. Peng Nian, Direktur Pusat Penelitian Studi Asia di Hong Kong, melihat munculnya strategi yang lebih bernuansa.

    “Negara-negara Asia Tenggara semakin melihat melampaui pilihan biner AS-China. Mereka mendiversifikasi kemitraan ekonomi ke arah Eropa dan pasar-pasar lain untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu negara adidaya.”

    Lihat juga Video ‘Kala Astronaut Shenzhou-20 China Tiba di Stasiun Luar Angkasa’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Malaysia Hanya 1,3 Persen

    Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Malaysia Hanya 1,3 Persen

    Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia bila mendasari acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate USD3,65 per kapita per hari.

    Jika mengacu pada international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 menjadi hanya 1,3% atau setara 3,7 juta orang saja. Sedangkan dengan ukuran garis kemiskinan untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar USD3,65 per kapita per hari sebesar 44,47 juta orang atau setara 15,6 persen.

    Sementara itu, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto sebesar USD4.580 per kapita.

    Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan yang pantas digunakan untuk Indonesia mengacu pada pengeluaran USD6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskinnya setara 60,3 persen dari total penduduk.

    Dibanding negara tetangga, jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 itu peringkat kedua setelah Laos yang sebesar 68,5 persen. Negeri tetangga, Malaysia hanya memiliki penduduk miskin 1,3 persen, Thailand 7,1 perseb, Vietnam 18,2 persen dan Filipina 50,6 persen.

    Respons BPS

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai standar kemiskinan Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia hanya sebagai rujukan. Pemerintah tidak harus menerapkan standar tersebut.

  • Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS

    Bank Dunia Ungkap 60,3% Rakyat Indonesia Miskin, Menkeu Sri Bilang Itu Urusan BPS

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, sudah jadi urusan Badan Pusan Statistik (BPS) untuk menjelaskan mengenai temuan Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen masyarakat Indonesia masuk kategori miskin.

    Ia menilai Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti lebih kompeten untuk menjelaskannya. Sebab, data dalam temuan Bank Dunia ini berkaitan dengan data dalam BPS.

    “Data kemiskinan Bank Dunia? Nanti saya minta ke Bu Rini untuk sampaikan itu ya, itu dengan BPS cara perhitungan Bank Dunia dibahas di antara mereka,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Sebelumnya, pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menilai laporan dari Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen rakyat Indonesia masih tergolong miskin adalah fakta sebenarnya. Data ini dinilai lebih realistis dari data terbitan Badan Pusat Stastistik (BPS).

    “Angka (60,3 persen dari) World Bank mencerminkan pendekatan yang lebih aktual dan fair untuk perbandingan internasional. Ini jauh lebih realistis dalam mencerminkan kemampuan konsumsi dan standar hidup yang layak dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional Indonesia yang hanya sekitar Rp20.000 per hari,” tutur Askar kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Ia pun heran dengan standar ganda pemerintah. Di satu sisi sering koar-koar Indonesia masuk ke negara berpendapatan menengah, tetapi untuk batas kemiskinan masih menggunakan indikator masyarakat miskin.

    “Ini kan aneh. Pemerintah suka bermain dengan definisi. Perlu dicatat, metode penghitungan kemiskinan Indonesia saat ini masih berbasis pengeluaran, bukan pendapatan. Bila penghitungan dilakukan berdasarkan pendapatan, jumlah penduduk miskin Indonesia bisa jauh lebih tinggi,” tegasnya.

    Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat dari kelompok menengah bawah yang ‘turun kelas’ dan tergelincir ke kelompok miskin rentan. Jadi, kata dia, meskipun pemerintah mengklaim secara agregat angka kemiskinan ekstrem menurun, namun populasi miskin rentan (vulnerable poor) justru makin membengkak.

    “Mereka hidup sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau krisis kesehatan,” tandas Askar.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen dari total penduduk pada 2024. Di mana, rakyat Indonesia disebut miskin dihitung berdasarkan standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas.

    Nah, ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas ditetapkan pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kalau dirupiahkan dengan nilai tukar alias kurs Rp16.829.US$, angka itu setara Rp115.278/hari. Jadi, orang Indonesia yang pengeluarannya kurang dari Rp155 ribu/hari, menurut Bank Dunia, masuk ketegori miskin alias duafa.

    Pertimbangan Bank Dunia mengunakan standar ini, karena Indonesia masuk dalam kelas negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023. Di mana, gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto Indoneia mencapai US$4.580 per kapita.

    Yang bikin sedih, jumlah duafa di Indonesia pada 2024 adalah tertinggi kedua di Asia Tenggara. Juara pertama diduduki Laos dengan jumlah penduduk miskin sebesar 68,5 persen.  Bak bumi dan langit jika disandingkan dengan Malaysia (1,3 persen), Thailand (7,1 persen), Vietnam (18,2 persen), atau Filipina (50,6 persen).

    Menariknya, data Bank Dunia sangat berbeda dengan BPS yang mencatat kemiskinan per September 2024 hanya 24,06 juta orang. Atau hanya 8,57 persen dari total jumlah penduduk. Lembaga statistik pelat merah ini, menyebut angka kemiskinan September 2024 sebagai yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Turun 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 9,03 persen. Setara 25,22 juta orang. 

  • 1 Mei 2025 Hari Buruh Nasional atau Internasional? Mengapa Disebut May Day? – Halaman all

    1 Mei 2025 Hari Buruh Nasional atau Internasional? Mengapa Disebut May Day? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tanggal 1 Mei 2025 itu hari buruh nasional atau internasional? Berikut ini penjelasannya.

    Hari buruh pada 1 Mei 2025 merupakan hari libur nasional di Indonesia, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

    Perayaan hari buruh pada 1 Mei juga dirayakan oleh berbagai negara, termasuk Cina, Vietnam, Kuba, Laos, Korea Utara, dan negara-negara bekas Uni Soviet.

    Dengan demikian, hari buruh 1 Mei 2025 merupakan hari buruh nasional dan internasional.

    Sedangkan secara internasional, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh internasional melalui kongres buruh internasional di Paris, Prancis pada tahun 1889.

    Dalam konferensi itu, berbagai kelompok sosialis dan serikat pekerja dari berbagai negara mendirikan Internasional Kedua.

    Federasi tersebut kemudian memutuskan untuk menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional.

    Internasional Kedua memilih tanggal tersebut, sebagian, untuk menandai dimulainya Kerusuhan Haymarket tahun 1886 di Chicago, dikutip dari France24.

    Hari buruh dirayakan untuk menghormati para pekerja dalam mengembangkan ekonomi dan memperjuangkan hak mereka.

    Sejarah Hari Buruh

    Penetapan hari buruh pada tanggal 1 Mei dilatarbelakangi oleh aksi mogok kerja pada tahun 1886 di Amerika Serikat.

    Aksi demonstrasi pada saat itu menuntut hak buruh/pekerja, yang saat itu bekerja selama 14-18 jam per hari, menjadi delapan jam per hari.

    Puncak peristiwa ini terjadi pada 1 Mei 1886 dalam Peristiwa Haymarket di Chicago, di mana protes buruh meningkat menjadi kekerasan.

    Sebuah ledakan bom mengakibatkan hilangnya nyawa tujuh petugas polisi dan sedikitnya empat warga sipil, dikutip dari NDTV.

    Sejak saat itu, hari buruh berkembang menjadi peringatan global, dengan jutaan orang berpartisipasi dalam demonstrasi, rapat umum, dan kegiatan lain untuk menghormati kontribusi pekerja dalam memperjuangkan hak mereka.

    Mengapa Hari Buruh Juga Disebut May Day?

    Hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei disebut juga May Day.

    Istilah May Day merujuk pada hari pertama di bulan Mei yang merupakan tanggal penting bagi para aktivis pekerja untuk menggelar protes global.

    Asal usul hari buruh bermula dari perjuangan untuk hari kerja delapan jam, yang diserukan oleh para pemimpin Sosialis Internasional Kedua.

    Mereka menyerukan agar diadakan hari protes internasional pada awal bulan Mei 1890.

    May Day juga menggambarkan solidaritas kelas pekerja untuk menggelar protes global secara bersamaan, seperti dikutip dari The Guardian.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Bandingkan Negara Tetangga, Penduduk Miskin di Indonesia Jauh Lebih Banyak

    Bandingkan Negara Tetangga, Penduduk Miskin di Indonesia Jauh Lebih Banyak

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi turut angkat suara terkait Bank Dunia yang melampirkan 60% masyarakat Indonesia berada pada garis kemiskinan.

    Eko menjabarkan maksud dari angka kemiskinan dari Bank Dunia, dengan melampirkan data dari berbagai negara.

    Melalui akun X @ekokuntadhi1, ia memulai mengkategorikan kemiskinan berdasarkan pengeluaran negara menengah dan keatas.

    “Kategori miskin Bank Dunia untuk negara menengah dan atas adalah mereka yang pengeluarannya USD 6,85 atau Rp115. 287 sehari, setidaknya Rp3.450.000 sebulan,” cuitan Eko, dilansir X Selasa, (29/4/2025).

    Kategori sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia 8,57%, dengan ukuran pengeluaran Rp583. 900 sebulan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia kemudian memberikan angka kemiskinan dengan perbandingan yang diberikan oleh Laos.

    “Angka kemiskinan di Indonesia menurut bank dunia sedikit lebih bagus dari Laos (68,5%),” lanjut Eko.

    Sebagai penutup dari hasil risetnya, Eko membandingkan dengan beberapa negara tetangga, dan mengakhirinya dengan pengakuan bahwa penduduk miskin Indonesia memang jauh lebih banyak.

    “Tapi dibanding Malaysia (hanya 1,3%), Thailand (7,1%), Vietnam (18,2%), dan Filipina (50,6%), penduduk miskin kita jauh lebih banyak,” tutupnya.

    Hasil pengamatan Eko Kuntadhi kemudian menuai respons dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang aktif di X.

    “Indonesia saat ini memang miskin, yang kaya elite dan para koruptor. Biar miskin pemerintah masih sok kaya, kasih bantuan ke Fiji dan mau relokasi penduduk Gaza,” Pendapat warganet.

  • 60 Persen Warga Indonesia Miskin

    60 Persen Warga Indonesia Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah laporan terbaru dari Bank Dunia mengungkapkan kenyataan mencengangkan: lebih dari separuh warga Indonesia tergolong miskin jika diukur berdasarkan standar internasional untuk negara berpendapatan menengah-atas.

    Laporan bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mencatat bahwa 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan versi Bank Dunia, setara dengan sekitar 172 juta jiwa dari total populasi nasional.

    Standar Kemiskinan Versi Bank Dunia

    Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas pada pengeluaran sebesar 6,85 dolar AS per hari per kapita. Jika dikonversikan dengan kurs JISDOR pada 25 April 2025 (Rp16.829 per dolar AS), angka tersebut setara dengan Rp115.278 per hari per orang.

    Artinya, siapa pun yang pengeluarannya di bawah angka ini tergolong miskin dalam standar internasional.

    Sebagai perbandingan, ambang ini jauh lebih tinggi dari standar nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yang hanya menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp595.242 per bulan per kapita, atau sekitar Rp19.841 per hari. Perbedaan metode inilah yang menyebabkan disparitas besar antara data kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS.

    Indonesia: Negara Menengah-Atas, tapi Kemiskinan Masih Tinggi

    Bank Dunia sendiri telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak tahun 2023, setelah pendapatan nasional bruto (GNI) mencapai US$4.580 per kapita. Dalam klasifikasinya, negara berpendapatan menengah-atas memiliki GNI antara 4.466 hingga 13.845 dolar AS (Rp74,8-231,9 juta) per kapita.

    Namun, meskipun secara makroekonomi telah naik kelas, kenyataannya sebagian besar penduduk Indonesia masih belum memiliki daya beli yang sebanding. Dari total populasi sebesar 285,1 juta jiwa (berdasarkan Susenas BPS 2024), lebih dari 60 persen belum mampu memenuhi standar pengeluaran harian minimum versi Bank Dunia.

    Proyeksi Kemiskinan Indonesia

    Bank Dunia memproyeksikan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun mendatang:

    2025: 58,7% 2026: 57,2% 2027: 55,5%

    Meski mengalami penurunan bertahap, angka ini tetap menunjukkan bahwa separuh lebih rakyat Indonesia masih hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan.

    Bandingkan dengan Negara Asia Tenggara Lain

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi dalam hal proporsi penduduk miskin berdasarkan standar menengah-atas Bank Dunia:

    Laos: 68,5% Indonesia: 60,3% Filipina: 50,6% Vietnam: 18,2% Thailand: 7,1% Malaysia: 1,3%

    Angka ini menggambarkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia masih cukup dalam, bahkan di tengah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan status pendapatan negara.

    Data Kemiskinan Versi BPS: Kontras Besar

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 adalah 24,06 juta orang atau 8,57% dari populasi. Bahkan, BPS menyebut angka ini sebagai yang terendah sepanjang sejarah, sejak penghitungan kemiskinan dimulai pada 1960.

    Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, garis kemiskinan nasional yang digunakan BPS pada periode tersebut adalah Rp595.242 per kapita per bulan, naik 2,21% dibanding Maret 2024. Dengan standar ini, hanya sebagian kecil penduduk yang dikategorikan miskin.

    “Kemiskinan September 2024 sebesar 8,57%, ini menjadi capaian terendah di Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960,” ucap dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025.

    Kenapa Perbedaan Angka Begitu Jauh?

    Perbedaan data ini bukan semata kesalahan teknis, melainkan karena perbedaan metodologi dan standar kemiskinan. Bank Dunia menggunakan standar yang lebih tinggi karena mencerminkan kebutuhan dasar hidup di negara yang masuk kategori menengah-atas.

    Sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan minimum nasional, yang lebih rendah dan disesuaikan dengan harga serta pola konsumsi lokal.

    Dengan kata lain, seseorang yang tidak dianggap miskin oleh BPS bisa jadi tergolong miskin jika menggunakan standar global Bank Dunia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hardiknas 2025, Gubernur Terkaya Sherly Tjoanda Gratiskan Semua SMA dan SMK Negeri di Maluku Utara

    Hardiknas 2025, Gubernur Terkaya Sherly Tjoanda Gratiskan Semua SMA dan SMK Negeri di Maluku Utara

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos menyatakan semua SMA/SMK Negeri dan uang komite gratis mulai April 2025.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Malut dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025.

    “Jika ada pihak sekolah yang masih menagih uang komite, siswa bisa segera melapor ke Diknas Pendidikan Malut,” ucap Sherly Tjoanda di Ternate pada Senin, 28 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Hardiknas 2025

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut gelar beberapa kegiatan misalnya jalan santai dan senam sehat.

    “Untuk sekolah swasta/madrasah akan dimulai pada bulan Juli mendatang dan yang belum mengetahui terkait dengan informasi ini, perlu disosialisasikan,” lanjut Sherly.

    Ia didampingi Sekprov Samsuddin A. Kadir, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappeda, Karo PBJ, Karo Adpim dan beberapa pimpinan OPD lain melepas para peserta jalan santai pada Minggu, 27 April 2025.

    Jalan santai diikuti siswa dan para guru SMA/SMK se-Kota Ternate yang dipusatkan di Landmark Ternate.

    Semarak jalan santai dan senam sehat ini menawarkan beberapa hadiah yang diberikan Gubernur Maluku Utara pada siswa yang bisa menjawab kuis atau pertanyaan.

    Sedangkan untuk penilaian jalan santai terbaik diketahui berhasil diraih SMA Negeri 10 Kota Ternate.

    Sekolah Gratis

    Sherly Tjoanda berharap para siswa terus berinvestasi pada diri sendiri, terutama dalam pendidikan karena akan menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

    “Jangan cuma cerdas secara akademis, tetapi juga harus memiliki integritas yang baik dan hati nurani yang sensitif dan keinginan untuk berdampak atau berguna buat orang lain,” lanjutnya.

    Ia memberi apresiasi guru dan para pendidik yang sudah mendidik siswa-siswi masa depan generasi emas Maluku Utara dan Indonesia dengan baik.

    “Apresiasi juga kepada Sekprov, Kepala Dikbud Malut serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang turut bersama-sama dalam menyelenggarakan kegiatan semarak Hardiknas tahun 2025,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News