Negara: Laos

  • 6 Update Perang Dagang: Trump Ancam Tarif 200%-Airlangga Datang ke AS

    6 Update Perang Dagang: Trump Ancam Tarif 200%-Airlangga Datang ke AS

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang global kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan gelombang baru tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Langkah agresif ini menambah ketegangan global dan memicu respons cepat dari berbagai negara serta pelaku pasar.

    Berikut enam perkembangan terbaru seputar perang dagang Trump hingga Rabu (9/7/2025):

    1. Trump Kenakan Tarif Tembaga dan Obat, Ancaman hingga 200%

    Dalam rapat kabinet Gedung Putih pada Selasa (7/7/2025), Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif 50% untuk impor tembaga dan mengancam tarif hingga 200% untuk produk farmasi.

    “Hari ini kita bahas tembaga,” ujar Trump, dikutip AFP. “Kita juga akan membuat pengumuman soal farmasi… Mereka akan dikenai tarif sangat tinggi, seperti 200%.”

    Meski begitu, tarif untuk farmasi disebut tidak langsung berlaku. Pemerintah AS akan memberikan masa transisi 12-18 bulan. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan, kebijakan tarif farmasi dan semikonduktor masih dalam tahap finalisasi, dan studi pendukung akan selesai akhir bulan ini.

    2. Malaysia Kritik Tarif Trump, ASEAN Waswas

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyindir keras kebijakan tarif terbaru Trump dalam pertemuan para diplomat ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Alat yang dulunya digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan membatasi,” kata Anwar. Ia menilai tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini berubah menjadi senjata persaingan geopolitik.

    Pernyataan ini muncul saat Menlu AS Marco Rubio dijadwalkan menghadiri forum ASEAN dua hari di Malaysia, mulai Kamis (10/7/2025).

    3. Airlangga Bertolak ke AS, Bahas Tarif Impor RI 32%

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu tiga pejabat penting AS: Mendag Howard Lutnick, Menkeu Scott Bessent, dan USTR Jamieson Greer. Pertemuan ini sebagai respons atas surat tarif dari Trump yang mengenakan bea masuk 32% atas produk asal Indonesia.

    “Kita harap Pak Menko sudah tiba di AS hari ini,” kata Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. “Pertemuan dengan Lutnick sudah terjadwal, sementara dengan Bessent dan Greer masih disesuaikan.”

    Surat tarif disebut telah diterima Presiden RI Prabowo Subianto dan akan efektif berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    4. RI Tetap Berkomitmen Impor Barang AS US$ 34 Miliar

    Meski dikenai tarif tinggi, Indonesia tetap melanjutkan kerja sama strategis dengan AS. Pada 7 Juli, pemerintah mengumumkan komitmen impor senilai US$ 34 miliar melalui penandatanganan MoU antara perusahaan RI dan AS, melampaui defisit perdagangan RI-AS yang diklaim Trump sekitar US$ 18-19 miliar.

    “Komitmen ini mencakup sektor pertanian dan energi,” ujar Airlangga. Acara penandatanganan di Washington D.C. dihadiri perusahaan strategis seperti Pertamina, FKS Group, Busana Apparel Group, dan Sorini Agro Asia Corporindo.

    5. RI Masih Punya Waktu Negosiasi hingga 1 Agustus

    Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno menegaskan pemerintah masih bisa bernegosiasi. “Surat dari AS memberi ruang negosiasi sampai 1 Agustus,” ujarnya usai rapat dengan Komisi I DPR.

    Menurut Havas, surat tarif yang dikirim Trump bersifat standar dan tidak hanya ditujukan kepada negara BRICS. Ia menyebut, Jepang dikenai 24%, Korea Selatan 25%, Myanmar 44%, Laos 48%, dan Indonesia 32%.

    “Sudah ada beberapa tawaran dari Indonesia, tapi tidak bisa diungkap semua karena sifat negosiasi yang sensitif,” tambahnya.

    6. Pasar Tak Gentar, Investor Justru Alihkan Fokus ke Asia

    Kepala Eksekutif CGS International Securities Group Carol Fong mengatakan, pasar mulai “mati rasa” terhadap kebijakan dagang Trump.

    “Dalam dua hari terakhir setelah tenggat tarif berakhir, pasar tak bereaksi tajam,” katanya dalam forum Reuters Next Asia di Singapura.

    Sebaliknya, Asia kini menarik minat baru. CEO ING Asia Pasifik Uday Sareen menyebut kawasan ini unggul dalam menarik FDI, sementara CEO Eastspring Investments Vis Nayar menyoroti India sebagai pasar yang menjanjikan, meski perlu waspada terhadap valuasi yang tinggi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

    Sejauh ini, kata Haryo, Indonesia telah menyampaikan tawaran-tawaran terbaik kepada AS, termasuk dalam bentuk second best offer yang disebut pemerintah AS sebagai tawaran yang sangat baik. Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Trump.

    “Kemudian ini belum berakhir, saya melihat keputusan ini masih menunggu respons dari setiap negara apa yang akan ditawarkan kembali. Jadi kata 32% itu belum final, kita masih akan terus respons dan berunding kembali dan menawarkan nilai-nilai lebih untuk jadi pertimbangan Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Haryo menambahkan, selain tarif, negosiasi juga mencakup aspek hambatan non-tarif. Menurutnya, Indonesia selama ini juga terus mendorong perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi, baik untuk AS maupun negara lain.

    Dia mencontohkan bahwa tim negosiasi sudah menyampaikan berbagai upaya perbaikan hambatan non-tarif yang dilakukan seperti penerapan (OSS) Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan utama saat ini tetap pada tarif, terutama terkait volume perdagangan dan komoditas prioritas.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

  • Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap hasil negosiasi tarif impor dengan AS di tengah kebijakan proteksionis yang tengah digencarkan Presiden Donald Trump.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, meski proposal dagang yang diajukan Indonesia selama proses negosiasi dianggap baik oleh AS, pemerintah menyadari hasil akhir negosiasi tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.

    “Kita juga tentu tidak bisa berharap sepenuhnya untuk keberhasilan seperti apa yang kita mau, karena ini AS ini kan sekarang bukan dengan Indonesia saja tapi dengan juga berbagai negara,” jelas Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

    Pemerintah, sambungnya, menyadari AS akan sangat sibuk dan perlu waktu yang lama untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Dia mencontohkan Trump yang secara tidak terduga mengumumkan tarif baru sebesar 32% ke Indonesia pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    Haryo mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025.

    “Jadi tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya akan fokus ke AS. Saat ini, Haryo mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat diversifikasi pasar ekspor, termasuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian dagang lainnya.

    “Karena untuk membuka pangsa pasar yang baru,” ungkapnya.

    Pengumuman Trump

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini.

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.

  • Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, pemerintah telah memberikan penawaran kepada
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) dalam negosiasi tarim impor sebesar 32 persen.
    Namun, ia belum mengungkap apa tawaran yang diberikan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    kepada AS.
    “Dari pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran, kan? Kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini belum diterima oleh pemerintah Amerika, ya kita coba lagi lakukan negosiasi ulang,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo membantah adanya kebuntuan dalam proses negosiasi antara Indonesia dan AS.
    Ia menjelaskan, tarif impor sebesar 32 persen baru berlaku pada 1 Agustus mendatang, sehingga masih ada waktu bagi Indonesia untuk bernegosiasi.
    “Ya, bukan
    deadlock
    . Yang namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pemerintah mempersiapkan kondisi ekonomi Indonesia akibat
    tarif impor 32 persen
    dari AS.
    Pemerintah juga diminta mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi tarif impor yang diumumkan Presiden Donald Trump itu.
    “Ya tentu ini sikap pemerintah dalam negeri Amerika. Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi Indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Diketahui, tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia akan diberlakukan AS mulai 1 Agustus mendatang.
    Politikus Partai Golkar itu pun mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi terkait tarif impor 32 persen yang dikenakan ke Indonesia.
    “Kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan hasil
    negosiasi tarif impor
    terhadap 14 negara. Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32 persen.
    Trump menyampaikan pengumuman itu lewat sejumlah unggahan di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025) waktu AS. CNBC melaporkan informasi tersebut pada Selasa (8/7/2025).
    Tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
    Trump juga menyebut Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand. Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25 persen.
    Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dikenai tarif 30 persen. Indonesia masuk kategori dengan bea impor 32 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Kunjungan Menlu AS ke Malaysia, Anwar Ibrahim Kecam Tarif Trump

    Jelang Kunjungan Menlu AS ke Malaysia, Anwar Ibrahim Kecam Tarif Trump

    Kuala Lumpur

    Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, mengecam tarif perdagangan yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap banyak negara, termasuk negara-negara ASEAN.

    Tanpa menyebut langsung nama Trump dan AS, Anwar menyebut tarif perdagangan kini digunakan untuk “menekan” dan “mengekang”.

    Kecaman ini, seperti dilansir AFP, Rabu (9/7/2025), disampaikan Anwar saat para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur untuk pertemuan tiga hari, yang juga mencakup pembicaraan dengan AS, China dan Rusia.

    Langkah terbaru Trump menetapkan tarif untuk banyak negara akan menjadi agenda utama dalam pertemuan para diplomat top negara-negara ASEAN tersebut.

    “Di seluruh dunia, alat yang dulu digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan, kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan mengekang,” kata Anwar saat konferensi dimulai.

    “Tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini telah menjadi instrumen tajam dalam persaingan geopolitik,” sebutnya, tanpa secara spesifik menyebut AS.

    Kecaman Anwar terhadap pemberlakuan tarif oleh Trump itu disampaikan menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio ke Malaysia untuk melakukan pembicaraan yang dibayangi kekhawatiran perang dagang.

    Rubio diperkirakan akan tiba di Kuala Lumpur pada Kamis (10/7) pagi, untuk ikut menghadiri serangkaian pertemuan selama dua hari.

    Pertemuan itu mencakup konferensi tingkat menteri dan pertemuan para Menlu negara Asia Timur — yang juga akan dihadiri oleh para mitra dagang utama AS-AS seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

    Para pejabat AS menjelang kunjungan Rubio itu mengatakan bahwa Washington “memprioritaskan” komitmennya terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, kunjungan Rubio itu dilakukan di tengah kekhawatiran banyak negara mengenai pemberlakuan tarif Trump yang bersifat menghukum.

    Trump, pada Senin (7/7), mengatakan dirinya akan memberlakukan tarif 25 persen kepada sekutu utama AS seperti Jepang dan Korsel, sedangkan 12 negara lainnya, termasuk negara-negara ASEAN, mendapatkan tarif sebesar 25 persen untuk Malaysia hingga sebesar 40 persen untuk Laos.

    Pemberlakuan tarif itu akan dimulai pada 1 Agustus mendatang.

    Pertemuan di Malaysia ini digelar saat negara itu menjadi ketua bergilir ASEAN tahun ini.

    “Kohesi kita tidak boleh berakhir pada deklarasi. Itu harus dibangun ke dalam lembaga, strategi, dan keputusan ekonomi kita,” cetus Anwar dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jumlah Kematian Pengidap COVID-19 di Indonesia Selama Masa Pandemi

    Jumlah Kematian Pengidap COVID-19 di Indonesia Selama Masa Pandemi

    Jakarta

    Pandemi COVID-19 sempat menjadi permasalahan besar dunia. Selain memengaruhi sistem pelayanan medis, pandemi yang pertama kali muncul di awal 2020 tersebut juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

    Hal tersebut juga dialami oleh Indonesia. Selama masa pandemi, ada jutaan orang yang menjadi pasien, dan tak sedikit juga yang meninggal dunia. Bagaimana situasi pandemi COVID-19 di Indonesia?

    Kasus COVID-19 di RI

    Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sampai tahun 2025 Indonesia mencatatkan total kasus positif COVID-19 hingga 6.830.274 kasus. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 20 dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia.

    Sedangkan untuk angka kematian akibat COVID-19 di RI sampai tahun 2025, tercatat ada 162.059 kasus. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 11 dengan angka kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia.

    Kondisi COVID-19 di Negara-negara Asia Tenggara

    Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan kasus kematian akibat COVID-19 terbanyak. Pada peringkat kedua ada Filipina dengan 66.864 kasus kematian, lalu ada Vietnam dengan 43.206 kematian.

    Berikut ini rincian lengkapnya:

    Indonesia – 162.059 kematian dari 6.830.274 kasus.Filipina – 66.864 kematian dari 4.140.383 kasus.Vietnam – 43.206 kematian dari 11.624.000 kasus.Malaysia – 37.351 kematian dari 5.329.836 kasus.Thailand – 34.871 kematian dari 5.247.981 kasus.Myanmar – 19.494 kematian dari 643.349 kasus.Kamboja – 3.056 kematian dari 139.326 kasus.Singapura – 2.024 kematian dari 3.006.155 kasus.Brunei – 182 kematian dari 350.550 kasus.Laos – 671 kematian dari 219.060 kasus.

    Harus Tetap Waspada

    Kasus harian dan efek dari infeksi COVID-19 sudah jauh menurun bila dibandingkan semasa pandemi. Spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) menuturkan infeksi COVID-19 saat ini sebenarnya lebih mirip dengan flu musiman.

    Gejalanya cenderung lebih ringan lantaran daya tahan tubuh masyarakat jauh lebih baik setelah vaksinasi diberikan.

    “Karena ini sudah dianggap ringan, jadi kita ya untuk kewaspadaan sendiri aja. Terutama untuk orang-orang yang punya komorbid, kemudian orang-orang yang punya orang tua, kemudian anak-anak itu yang rentan terhadap infeksi seperti itu,” kata dr Erlang dalam sebuah wawancara dengan detikcom.

    “Iya betul, perilaku hidup bersih sehat sama seperti COVID yang dulu, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan itu aja sih,” sambungnya.

    Meski gejalanya cenderung ringan, dr Erlang mengingatkan virus COVID-19 akan selalu ada. Jangan sampai terlena dan tidak menerapkan perlindungan sama sekali, khususnya pada pengidap komorbid seperti diabetes, penyakit paru kronik, jantung, dan sebagainya.

    Infeksi COVID-19 dapat memperburuk masalah kesehatan yang sudah ada.

    “Ya, karena dia penyakitnya ringan, beberapa masyarakat menganggap itu seperti batuk pilek biasa. Ya, kita kan memang normal ya jadi terinfeksi virus seperti itu, batuk pilek dalam satu tahun bisa kena sampai beberapa kali,” tambahnya.

    “Yang jadi masalah sebenarnya, kalau pada orang-orang yang rentan. Seperti anak-anak atau bayi, balita, kemudian orang tua dan yang punya komorbid, itu kadang-kadang infeksi yang sedikit saja, yang ringan saja, itu membuat komorbidnya jadi tambah berat,” jelas dr Erlang.

    Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Aji Muhawarman beberapa waktu lalu mengimbau untuk vaksinasi booster. Vaksin booster sangat disarankan untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia, orang dengan imunitas rendah, serta orang dengan komorbid atau penyerta.

    Jumlah vaksin gratis yang disediakan saat ini sudah sangat terbatas. Di luar program pemerintah, vaksin COVID-19 masih bisa didapatkan secara mandiri dengan kisaran harga Rp 200 ribuan.

    “Gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Tetapi jumlahnya sudah terbatas,” tutur Aji beberapa waktu lalu.

    Daftar Negara dengan Kasus COVID-19 Terbanyak

    Berikut ini 10 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia:

    Amerika Serikat – 103 juta kasus.China – 99,4 juta kasus.India – 45,1 juta kasus.Prancis – 39 juta kasus.Jerman – 38,4 juta kasus.Brasil – 37,7 juta kasus.Korea Selatan – 34,6 juta kasus.Jepang – 33,8 juta kasus.Italia – 27 juta kasus.Britania Raya – 25,1 juta kasus.

    Berikut ini 10 negara dengan angka kematian COVID-19 terbanyak di dunia:

    Amerika Serikat – 1,2 juta kasus kematian.Brasil – 703 ribu kasus kematian.India – 534 ribu kasus kematian.Rusia – 404 ribu kasus kematian.Meksiko – 335 ribu kasus kematian.Britania Raya – 232 ribu kasus kematian.Peru – 221 ribu kasus kematian.Italia – 199 ribu kasus kematian.Jerman – 175 ribu kasus kematian.Prancis – 168 ribu kasus kematian.

    (avk/tgm)

  • Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Trump: Tarif Baru Tetap Berlaku 1 Agustus, Tak Ada Perpanjangan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan melakukan perpanjangan waktu lagi untuk memberlakukan tarif impor untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini dipastikan akan tetap berlaku per 1 Agustus 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump meskipun saat ini masih berlanjut proses negosiasi oleh sejumlah negara mitra dagang yang sudah ditetapkan pengenaan tarifnya, termasuk Indonesia. 

    Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/7/2025) Trump mengatakan dia tidak akan menawarkan penundaan tambahan pada tarif khusus negara, meskipun malam sebelumnya dia masih membuka peluang diskusi hingga tenggat waktu 1 Agustus. 

    “Tarif akan mulai dibayarkan pada 1 Agustus 2025. Tidak ada perubahan pada tanggal ini, dan tidak akan ada perubahan,” tulis Trump di platform Truth Social-nya pada Selasa (8/7/2025).

    Dia meramalkan pembaruan status perdagangan setidaknya tujuh negara yang akan dirilis Rabu pagi, waktu Washington, dengan lebih banyak lagi yang akan datang pada sore hari.

    Sebelumnya, Trump telah memberikan surat keputusan pengenaan tarif ke-14 negara. Adapun, Indonesia tetap diberlakukan tarif Trump sebesar 32% untuk seluruh produk yang masuk ke AS.

    Beberapa negara lainnya yaitu, Thailand dikenakan tarif 36% dan berlaku per Agustus mendatang, kemudian tarif untuk Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. 

    Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif Trump sebesar 25%. Kemudian, Kazakhstan dikenakan tarif 30%. Di luar Asia, Trump juga menetapkan Bosnia dengan pungutan 30% dan Serbia menghadapi tarif 35%.

    Hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Trump menurunkan tarif terhadap Vietnam dari yang semula 46% menjadi 20%.

    “Dengan kata lain, semua uang akan jatuh tempo dan dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 – Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan,” tegas Trump. 

    Tarif Produk Tembaga & Farmasi

    Di sisi lain, Trump juga mengumumkan akan mengenakan tarif 50% pada produk tembaga yang dikirim ke AS. Selain itu, perusahaan obat berpotensi menghadapi tarif 200% atas impor jika mereka tidak memindahkan produksi ke AS pada tahun depan.

    Trump juga mengatakan bahwa dia masih merencanakan tarif pada industri tertentu, termasuk obat-obatan, semikonduktor, dan logam.

    “Saya percaya tarif tembaga kita akan membuatnya menjadi 50%,” kata Trump ketika ditanya oleh seorang reporter berapa tarif pada produk-produk itu.

    Trump mengatakan dia berharap untuk menawarkan produsen farmasi beberapa waktu untuk membawa produksi mereka ke AS sebelum mengenakan tarif sebesar 200% pada produk mereka.

    “Kami akan memberi orang-orang sekitar satu tahun, satu setengah tahun, untuk masuk. Dan setelah itu mereka akan dikenakan tarif jika mereka harus membawa obat-obatan ke dalam negeri, obat-obatan dan hal-hal lainnya, ke dalam negeri. Mereka akan ditarifkan pada tarif yang sangat, sangat tinggi, seperti 200%. Kami akan memberi mereka jangka waktu tertentu untuk bertindak bersama,” tuturnya. 

  • Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Indonesia Kena Tarif 32%, Lebih Tinggi Dibandingkan Malaysia hingga Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif impor baru terhadap 14 negara, termasuk Indonesia.

    Dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tarif tertinggi, yakni 32%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (25%) dan Vietnam (20%).

    Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Trump melalui akun TruthSocial pada Selasa (8/7/2025). Tarif akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2025.

    Dalam surat resminya, Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan seimbang bagi Amerika Serikat.

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    Jika dibandingkan dengan sesama anggota Asean, tarif untuk Indonesia terbilang cukup besar. Tarif yang diterapkan kepada Indonesia lebih besar dibandingkan tarif untuk Malaysia yang sebesar 25% dan Vietnam yang hanya 20%.

    Myanmar dan Laos dikenakan tarif lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing 40%. Sementara itu, tarif untuk Thailand dan Kamboja masing-masing sebesar 36%.

    Sebagian besar negara mendapat sedikit penurunan tarif dibandingkan dengan bea yang diumumkan pada awal April lalu. Secara terperinci, tarif impor Laos turun dari 48% menjadi 40%; Myanmar dari 44% menjadi 40%; Kamboja dari 49% menjadi 40%;

    Sementara itu, tarif impor untuk Vietnam mendapat pemangkasan tajam dari 46% menjadi 20% usai mencapai kesepakatan dagang dengan AS. Di sisi lain, tarif untuk Malaysia naik dari sebelumnya 24%.

    Berbeda dengan Vietnam dan Inggris yang berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan AS, Indonesia belum menunjukkan progres serupa. Hal ini turut mempengaruhi kebijakan tarif AS terhadap produk Indonesia.

    Trump mengingatkan bahwa tarif ini bisa saja meningkat bila negara-negara tersebut memberlakukan tarif tambahan terhadap barang dari AS.

    “AS akan menambahkan besaran kenaikan tersebut di atas tarif dasar 25%,” tegasnya.

    Adapun, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara negara mitra dagang dengan Amerika Serikat. 

    Dia menerangkan bahwa surat yang dikirimkan AS ini tetap mencerminkan kekuatan dan komitmen hubungan perdagangan AS terhadap negara-negara tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan mitra dagang, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan berbagai negara. 

    “Meskipun demikian, kami telah memutuskan untuk bergerak maju bersama Anda, tetapi hanya dengan perdagangan yang lebih seimbang, dan adil,” terangnya. 

    Trump mengundang berbagai negara untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. Kendati demikian, tak dipungkiri, setelah bertahun-tahun untuk membahas hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

    Ancaman Tarif Tambahan

    Di tengah eskalasi tarif global ini, Trump juga mengalihkan sorotan ke negara-negara berkembang anggota BRICS yang sedang menggelar pertemuan puncak di Brasil. 

    Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara BRICS yang dinilai menjalankan kebijakan “anti-Amerika”.

    “Tarif tambahan sebesar 10% akan dikenakan secara individual terhadap negara-negara yang mengambil langkah kebijakan yang berlawanan dengan kepentingan Amerika,” ungkap seorang sumber yang mengetahui kebijakan tersebut.

    Kelompok BRICS terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Masih Diupayakan

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menuturkan, pemerintah masih mengkaji terkait dengan keputusan Trump untuk tetap menerapkan tarif 32% terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia. 

    Bambang menyebut pemerintah juga belum mengambil keputusan dalam menyikapi keputusan Presiden AS itu lantaran tim negosiator yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, juga saat ini tengah dalam perjalanan ke Negeri Paman Sam itu. 

    “Harapannya tuntutan kita bisa dipenuhi. Di bawah 32%, cuma itu tim masih bekerja untuk itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). 

    Saat ditanya mengenai apa yang menyebabkan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS, Bambang mengaku yang paling mengetahui ihwal tersebut adalah tim negosiator yang dipimpin Menko Airlangga itu. 

    “Selama ini [yang mengetahui] itu timnya Pak Airlangga Hartarto,” ujar Purnawirawan TNI AU itu. 

  • Meski Kena Tarif 32% Trump, Kemenkeu Hitung Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,2%-5,8%

    Meski Kena Tarif 32% Trump, Kemenkeu Hitung Pertumbuhan Ekonomi Bisa Capai 5,2%-5,8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan alias Kemenkeu memperhitungkan pertumbuhan ekonomi bisa tetap mencapai 5,2% hingga 5,8% pada tahun depan, meskipun Indonesia kena tarif Trump 32% mulai 1 Agustus 2025.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengklaim target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,2%—5,8%, yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, sudah mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global termasuk tarif Trump.

    “Persiapan kita untuk menetapkan range [rentan] mulai dari pertumbuhannya 5,2% sampai 5,8% ini semuanya adalah hasil kombinasi dari risiko yang kita pantau secara global lalu termasuk kita melihat potensi yang kita miliki,” jelas Febrio di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Dia mengingatkan bahwa perdagangan global tidak statis. Artinya, jika Indonesia menghadapi kendala dengan satu negara maka pelaku usaha juga akan melakukan penyesuaian.

    Febrio menjelaskan langkah tersebut disebut trade diversion atau pengalihan perdagangan. Dengan demikian, jika satu negara memberikan hambatan maka pelaku usaha akan melihat peluang di negara-negara lain untuk menjadi tambahan tujuan ekspor.

    “Jadi, adjustment [penyesuaian] ini yang nantinya memang untuk resiliensi. Dari sektor-sektor tertentu, pemerintah pasti akan memberikan perhatian dan ini sedang kita siapkan,” ujarnya.

    Di samping itu, Febrio menyatakan tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih akan tetap berupaya menurunkan tarif Trump. Airlangga, sambungnya, sedang di Washington DC untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah AS.

    Dia menjelaskan jika tarif 32% bisa turun maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bisa dimaksimalkan dalam rentang yang sudah ditetapkan.

    “Dengan negosiasi ini kita harapkan ada perbaikan lah, jadi ada beberapa contoh yang bisa kita lihat seperti Vietnam dan sebagainya. Kan juga ada beberapa hasil ya dari negosiasi tersebut,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, mantan peneliti LPEM FEB UI itu menekankan bahwa Indonesia juga punya peluang pertumbuhan yang sumbernya dari dalam negeri. Dia mencontohkan ketahanan tangan, ketahanan energi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan termasuk investasi hingga hilirisasi.

    Pengumuman Trump soal Tarif Impor RI

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% melalui surat terbuka yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). Trump juga mengunggah surat terbuka penetapan tarif ke berbagai negara. 

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut. 

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini. 

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam. 

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya. 

  • Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32% untuk Indonesia, Ini Respons Wamendag – Page 3

    Donald Trump Terapkan Tarif Impor 32% untuk Indonesia, Ini Respons Wamendag – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif impor tinggi kepada sedikitnya 14 negara mulai 1 Agustus 2025. Indonesia rencananya akan terkena tarif impor sebesar 32%.

    Tujuan pengenaan tarif impor dikatakan demi keadilan dengan melihat defisit perdagangan AS dengan negara-negara lain. Tarif Impor baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Pemberlakuan tarif ini mundur dari waktu sebelumnya, yang seharusnya berlaku mulai 9 Juli ini.

    Melansir laman CNBC, Selasa (8/7/2025), pengenaan tarif impor Amerika ini diumumkan Trump pada Senin (7/7/2025) waktu setempat. Trump membagikan informasi tarif impor melalui serangkaian unggahan media sosial, yang diposting di situs Truth Social.

    Indonesia termasuk dalam 14 negara yang terkena tarif impor tinggi tersebut sebesar 32%. Adapun negara lainnya yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

    Dalam isi surat yang akan dikirim Trump menyebutkan, barang-barang yang diimpor AS dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenakan tarif impor 25%.

    Sementara barang-barang dari Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenakan tarif 30%. Bangladesh dan Serbia akan dikenakan tarif impor 35%. Kamboja dan Thailand akan dikenakan tarif 36%. Selain itu, impor dari Laos dan Myanmar akan dikenakan bea masuk sebesar 40%.

    Dalam surat-surat yang ditandatangani langsung Donald Trump tersebut menyatakan bahwa AS “mungkin” akan mempertimbangkan untuk menyesuaikan besaran tarif baru, namun dikatakan itu semua “tergantung pada hubungan kami dengan Negara Anda.”

     Donald Trump membuat keputusan itu “berdasarkan informasi tambahan dan rekomendasi dari berbagai pejabat senior.”