Negara: Laos

  • Aprisindo apresiasi upaya Pemerintah capai tarif 19 persen dengan AS

    Aprisindo apresiasi upaya Pemerintah capai tarif 19 persen dengan AS

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang berhasil menurunkan tarif impor menjadi 19 persen, dari rencana awal 32 persen.

    “Tahapan negosiasi yang intens dilakukan pemerintah sejak bulan April dengan melewati beberapa putaran bersama U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer, lanjut negosiasi bulan Juni dan Juli ini dengan negosiasi langsung bukan merupakan hasil yang instan untuk kemajuan industri padat karya yang berorientasi ekspor,” kata Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Yoseph menjelaskan industri alas kaki yang tergabung dalam Aprisindo merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja besar, terutama di Pulau Jawa. Saat ini, industri alas kaki menyerap sekitar 960 ribu pekerja langsung dan melibatkan sekitar 1,3 juta orang dalam rantai pasoknya.

    Menurut dia, keberlangsungan industri sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, terutama kebijakan tarif impor AS terhadap produk Indonesia.

    Pada 2024 saja, ekspor alas kaki Indonesia ke AS tercatat mencapai 2,39 miliar dolar AS, dan tarif yang lebih rendah diharapkan mampu mendorong peningkatan ekspor ke depannya.

    “Apabila hasil ini dianggap sebagai tantangan oleh berbagai pihak. Namun tetap harus dimaknai sebagai peluang strategis ke depan karena hasil tarif 19 persen bagi Indonesia ini memberikan dampak yang positif dengan harapan meningkatkan nilai ekspor dan investasi di sektor industri padat karya alas kaki, ” kata Billie.

    Ia menambahkan, dengan tarif baru tersebut, Indonesia kini memiliki daya saing lebih kuat dibanding negara lain seperti Kamboja (36 persen), Thailand (36 persen), Laos (40 persen), Malaysia (25 persen), Korea Selatan (25 persen), dan Jepang (25 persen). Bahkan lebih kompetitif dari Vietnam yang selama ini menjadi pesaing utama dengan tarif 20 persen.

    Di sektor alas kaki, lanjut Billie, pekerja Indonesia memiliki keunggulan kualitas dalam membuat alas kaki dengan telaten dan rapih dimana pembeli (buyer) akan mencari kualitas lebih bagus dengan tarif masuk dengan harga yang terjangkau untuk memanfaatkan peluang ini.

    Lebih lanjut, Aprisindo berharap momentum positif ini menjadi pemicu percepatan reformasi struktural di dalam negeri, termasuk deregulasi lintas sektor yang konsisten dan terkoordinasi.

    Billie menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Asosiasi mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengurusan AMDAL, penerapan SNI yang efisien, kebijakan energi terbarukan yang terjangkau, hingga penyederhanaan proses ekspor-impor.

    Di samping itu, penetapan upah minimum juga harus berbasis inflasi dan memiliki regulasi yang jelas dan konsisten.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

    Produsen Alas Kaki Pede RI Cuan di AS Usai Trump Turunkan Tarif Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) optimistis produk alas kaki Indonesia bakal makin kompetitif di pasar Amerika Serikat (AS), menyusul penurunan tarif impor menjadi 19% dari sebelumnya 32% oleh Presiden Donald Trump.

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan kebijakan ini memberi keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing yang juga dibebani oleh tarif perdagangan oleh AS, seperti Vietnam (20%), Kamboja (36%), Malaysia (25%), Thailand (36%), Laos (40%), serta Korea Selatan dan Jepang (25%).

    “Pekerja Indonesia memiliki keunggulan kualitas dalam membuat alas kaki dengan telaten dan rapih, di mana pihak buyer akan mencari kualitas lebih bagus dengan tarif masuk dengan harga yang terjangkau untuk memanfaatkan peluang ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Billie menjelaskan bahwa industri alas kaki merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 960.000 pekerja langsung dan 1,3 juta pekerja tidak langsung, khususnya di Pulau Jawa.

    Ia menekankan bahwa keberlangsungan industri alas kaki sangat dipengaruhi faktor internal dan eksternal, salah satunya tarif perdagangan internasional. Menurutnya, tarif resiprokal dari Presiden Trump ini bisa berdampak positif terhadap kinerja ekspor.

    Tercatat, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$2,3 miliar. Aprisindo berharap angka ini akan mengalami peningkatan signifikan seiring relaksasi tarif tersebut.

    “Peluang strategis ke depan karena hasil tarif 19% bagi Indonesia ini memberikan dampak yang positif dengan harapan meningkatkan nilai ekspor dan investasi di sektor industri padat karya alas kaki yang berdampak menyerap tenaga kerja,” tuturnya.

    Namun, Billie menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural dan deregulasi lintas sektor agar manfaat penurunan tarif bisa optimal.

    “Maka penting bagi Aprisindo mendorong pemerintah untuk terus melindungi dan memperbaiki iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di dalam negeri,” tuturnya.

    Aprisindo mengusulkan beberapa kebijakan deregulasi, seperti perampingan aturan administrasi dan teknis, kemudahan izin seperti AMDAL dan SNI, kebijakan energi terbarukan yang terjangkau, proses ekspor-impor yang lancar, serta penetapan UMK berbasis inflasi dengan regulasi yang stabil.

    Di sisi lain, Billie juga mengapresiasi langkah negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS.

    “Negosiasi ini bukan hasil yang instan, namun menjadi langkah penting dalam mendorong kemajuan industri padat karya berorientasi ekspor,” pungkasnya.

  • Pengusaha Panel Surya AS Minta Perlindungan Bea Masuk Produk Indonesia

    Pengusaha Panel Surya AS Minta Perlindungan Bea Masuk Produk Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kelompok produsen panel surya Amerika Serikat (AS) meminta Departemen Perdagangan mengenakan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan atas produk impor dari Indonesia, India, dan Laos.

    Petisi ini, merupakan upaya terbaru dari industri manufaktur panel surya AS untuk mendapatkan keringanan perdagangan, guna melindungi investasi miliaran dolar dan bersaing dengan barang-barang yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan-perusahaan China.

    Aliansi manufaktur dan perdagangan panel surya Amerika yang mengajukan petisi tersebut, beranggotakan First Solar, Qcells dari Hanwha, Talon PV, dan Mission Solar.

    Kelompok ini sebelumnya telah berhasil memenangkan tarif impor dari negara-negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand.

    Tarif-tarif tersebut difinalisasi awal tahun ini, yang mendorong beberapa produsen global untuk mengalihkan produksi ke Indonesia dan Laos. Aliansi tersebut juga menuduh produsen India melakukan dumping barang-barang murah di Amerika Serikat untuk melemahkan produsen dalam negeri.

    “Kami selalu mengatakan penegakan hukum perdagangan yang tegas sangat penting bagi keberhasilan industri ini,” kata pengacara utama para pemohon, Tim Brightbill, seperti dilansir dari Reuters.

  • Tarif impor AS untuk RI paling rendah di ASEAN

    Tarif impor AS untuk RI paling rendah di ASEAN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag: Tarif impor AS untuk RI paling rendah di ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Indonesia menjadi negara dengan tarif impor ke Amerika Serikat paling rendah di Asia Tenggara atau ASEAN.

    “Kita memang untuk di negara ASEAN, kita paling rendah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.

    Budi menyampaikan pemerintah telah melakukan mitigasi sebelum melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Menurutnya terdapat 10 produk ekspor terbanyak yang dikirim ke Amerika Serikat, termasuk juga negara pesaingnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk memberikan penawaran yang baik bagi kedua belah pihak.

    Ia menekankan bahwa tarif impor sebesar 19 persen dari Amerika Serikat masih cukup bagus dan memberi kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk masuk ke pasar negara tersebut.

    “Kita melihat sampai sekarang memang kita masih bagus (ekspor). Artinya, kalau ini sampai tanggal 1 Agustus kita masih tarifnya bagus, berarti kesempatan kita semakin besar masuk ke pasar Amerika,” katanya.

    Dibandingkan dengan dengan Vietnam (20 persen), Filipina (20 persen), Malaysia (25 persen), Brunei Darussalam (25 persen), Thailand (36 persen), Kamboja (36 persen), Myanmar (40 persen), dan Laos (40 persen), Indonesia masih masuk kategori terendah.

    Sebelumnya, Budi menyampaikan kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak sekadar menuntut akses pasar, tetapi juga akan ada investasi baru dari negeri Paman Sam itu.

    “Sebenarnya Amerika itu tidak semata-mata akses pasar yang kita tuntut. Karena ternyata juga akan melakukan investasi,” ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dengan kesepakatan tersebut, lanjut Budi, Indonesia akan mendapat investasi dari AS untuk beberapa komoditas, salah satunya melalui sektor energi.

    “Jadi kalau tadi ada kekhawatiran, misalnya minyak. Karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia. Artinya ada beberapa komoditas yang akan dilakukan investasi di Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Trump Patok Tarif RI 19%, Mendag: Paling Rendah di ASEAN

    Trump Patok Tarif RI 19%, Mendag: Paling Rendah di ASEAN

    Jakarta

    Indonesia resmi dikenakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 19%. Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, tarif yang dikenakan kepada Indonesia cukup baik karena lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

    “Jadi kita memang kalau kita lihat sampai sekarang, nanti berlakunya tanggal 1 Agustus. Itu kita memang untuk di negara ASEAN dulu ya, di negara ASEAN kita paling rendah,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Menurut Budi, tarif itu bisa menjadi peluang besar untuk Indonesia menarik investasi. Hal ini terutama dibandingkan negara ASEAN lainnya.

    Ia menjelaskan, sebelumnya negara-negara itu bersaingnya dengan tarif bea masuk untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau disebut Most Favored Nation (MFN). Nah sekarang, Indonesia mendapatkan peluang besar karena tarif yang didapat dari AS lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

    “Kita melihat sampai sekarang kita memang masih bagus. Artinya kalau ini sampai tanggal 1 Agustus kita masih tarifnya bagus berarti kesempatan buat kita untuk semakin besar masuk pasar ke Amerika. Karena dulu ketika kita bersaing tarifnya sama MFN. Sekarang dengan resiprokal kan berbeda-beda,” jelasnya.

    Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan berbagai mitigasi terhadap tarif yang ditetapkan, salah satunya mendorong agar AS bisa berinvestasi di Indonesia.

    “Ya jadi kalau tadi ada kekhawatiran misalnya minyak, karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia, artinya ada beberapa komunitas yang akan dilakukan investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Kemudian, terkait dengan ekspor AS ke Indonesia tidak dikenakan tarif atau 0%, ia menyebut sejumlah komoditas memang telah 0% seperti gandum dan kedelai. Meski begitu, ketentuan itu tidak mengkhawatirkan, karena menurutnya jadi peluang bagi Indonesia menggenjot produksi dalam negeri.

    “Beberapa produk sebenarnya sekarang itu sudah ada yang 0%. Ya jadi kalau kita impor gandum kemudian kedelai itu juga sudah 0% dan kita tidak memproduksi, artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan bahu dan juga barang modal,” terangnya.

    Berdasarkan data Kemendag, pada 2024 terdapat 10 komoditas yang Indonesia impor dari AS, yakni bahan bakar mineral, biji dan buah mengandung minyak, mesin dan peralatan mekanis, bahan kimia organik, residu industri makanan, kendaraan udara, mesin dan perlengkapan elektrik, pulp dan kertas, instrumen optik, dan dairy product.

    Dalam catatan detikcom, sejumlah tarif yang dikenakan AS kepada Indonesia memang lebih rendah dari negara di ASEAN lainnya. Pertama, Vietnam dikenakan 20%, Malaysia dikenakan tarif 25%. Kemudian, Thailand dan Kamboja masing-masing sebesar 36%. Kemudian, Myanmar dan Laos menghadapi tarif tertinggi, yakni 40%.

    Lihat juga video: Bagaimana Dampak Kesepakatan Dagang AS dan Indonesia?

    (ada/ara)

  • Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah maksimal buat tarif Trump jadi 19 persen

    Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai negosiasi pemerintah telah maksimal membuat finalisasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Indonesia sebesar 19 persen.

    “Upaya Pemerintah sudah maksimal sehingga menurunkan tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Akbar mengatakan, sejak April, Pemerintah telah berupaya maksimal agar tarif resiprokal yang dipatok Presiden AS Donald Trump tidak terlalu tinggi. Negosiasi pun dilakukan, sambil melancarkan upaya lain.

    Menurut dia, hampir semua menteri terkait berjibaku dalam orkestasi Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi nakhoda negosiator dengan pihak Washington.

    Namum, siapa sangka gebrakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa menyempurnakan puzzle kerja keras ini. Di hadapan DPR, Bahlil akan membatalkan rencana impor minyak dan gas dari Amerika jika tarif tidak turun.

    “Saya baru berbincang dengan Bang Bahlil. Beliau bercerita, ternyata ancaman itu didengar pihak Amerika. Sehingga mereka melunak, dan menurunkan tarifnya jadi 19 persen,” tutur Akbar.

    Memang jika dilihat angkanya, lanjut Akbar, tarif itu masih relatif tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih kecil. Laos 40 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 25 persen, dan Vietnam 20 persen.

    Kata Akbar, defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia hanya 19 miliar dolar AS. Sementara, Pemerintah akan mengimpor energi dan produk agrikultur dari Amerika Serikat (AS) senilai 34 miliar dollar AS. Langkah itu menjadi bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan AS.

    “Seharusnya, itu sudah membalikkan neraca perdagangan Amerika, yang sebelumnya defisit akan menjadi surplus,” ungkapnya.

    Dia berharap, tarif masih bisa diturunkan. Sebab, tarif yang tinggi akan menekan industri padat karya. Terlebih pada tekstil, alas kaki, dan perikanan yang cenderung bergantung pada pasar Amerika.

    Ia menyebut ekspor pakaian ke Amerika dengan persentase tembus 60 persen, furniture 59 persen, produk olahan ikan 56 persen, dan alas kaki 33 persen.

    “Bila tarif tinggi tetap diberlakukan, risiko penurunan permintaan akan mengguncang kinerja ekspor dan kelangsungan usaha,” ucap Akbar.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ketidakpastian global masih terjadi, begitu juga dengan indeks manufaktur (PMI). Data terbaru menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun ke 46,9 pada Juni 2025 dari 47,4 pada Mei 2025.

    Hal itu menandakan kontraksi tiga bulan beruntun, melanjutkan kontraksi bulan April 2025 yang merupakan kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021.

    Selain itu, beban biaya produksi meningkat, mulai dari harga energi, bahan baku impor yang masih rentan fluktuasi nilai tukar, hingga kenaikan upah minimum yang belum diimbangi dengan perbaikan productivity gains.

    “Hal ini membuat pelaku usaha wait and see, dan lebih kepada efisiensi,” kata Akbar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bus Buatan Indonesia Diharapkan Bisa Diekspor ke Arab Saudi, Ini Tujuannya

    Bus Buatan Indonesia Diharapkan Bisa Diekspor ke Arab Saudi, Ini Tujuannya

    Ungaran – Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono berharap bus buatan Indonesia bisa diekspor ke Arab Saudi. Menurut Soerjanto, Arab Saudi memiliki kebutuhan dan permintaan bus perkotaan yang jumlahnya tinggi. Di sisi lain, Soerjanto melihat industri lokal di Indonesia sudah bisa mengekspor produk bus ke banyak negara.

    “Saya bermimpi bahwa industri karoseri (lokal) seperti Laksana atau yang lainnya, itu bisa beroperasi di Arab Saudi,” ujar Soerjanto saat memberi kata sambutan di acara peluncuran bus listrik Nucleus 6 di kantor pusat Laksana di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (15/7/2025).

    Bus di Arab Saudi didominasi bus-bus buatan China Foto: ANTARA FOTO/ANDIKA WAHYU

    Soerjanto juga memiliki harapan operator-operator bus di Indonesia seperti PO SAN atau PO Sinar Jaya bisa beroperasi di Arab Saudi dengan menggunakan bus-bus buatan karoseri Indonesia yang tidak kalah bagus dengan bus-bus yang beroperasi di sana.

    “Kami sangat berharap, karena industri untuk pengadaan transportasi di Arab Saudi itu masih terbuka lebar. Dan belum ada satu pun perusahaan Indonesia yang beroperasi di sana,” sambung Soerjanto.

    Pasar Arab Saudi memang menarik untuk digarap. Sebab di sana transportasi bus sangat dibutuhkan buat melayani jamaah yang hendak melakukan ibadah umrah dan haji. Apalagi juga sangat banyak jamaah haji asal Indonesia yang ke sana. Sejauh ini, bus-bus yang ada di jalanan di Arab Saudi didominasi oleh bus-bus buatan China.

    “Arab memang menjadi salah satu negara yang kita jajaki (untuk ekspor) ya. Tapi memang prosesnya cukup panjang,” ungkap Direktur Teknik PT Laksana Bus Manufaktur Stefan Arman diwawancarai di lokasi yang sama.

    “Memang Arab Saudi ini kebutuhan busnya luar biasa besarnya. Kadang-kadang kapasitasnya kita juga, kalau tiba-tiba mereka pesan ratusan, ribuan, ya kita nggak jualan ke yang lain kalo gitu,” tambah Stefan.

    Meski belum bisa menembus pasar Arab Saudi, sejauh ini produk-produk bus Laksana telah menembus pasar internasional seperti Fiji, Timor Leste, Bangladesh, Laos, dan Sri Lanka.

    (lua/dry)

  • Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menurunkan besaran tarif impor atas produk asal Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%. Tarif untuk Indonesia itu sejauh ini menjadi yang paling rendah dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump usai mencapai kesepakatan bilateral dengan Indonesia, menyusul negosiasi intensif antara kedua negara.

    Penurunan tarif ini terjadi setelah Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam proses perundingan dengan Trump. Keduanya disebut telah menjalin komunikasi diplomatik untuk meredakan ketegangan dagang yang sempat menguat dalam beberapa pekan terakhir.

    Trump mengatakan, hasil perundingan ini menguntungkan bagi AS, karena barang-barang ekspor dari Negeri Paman Sam tidak dikenai pajak oleh Indonesia. 

    “Mereka membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih mengutip Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa Indonesia wajib membeli produk-produk asal AS senilai lebih dari US$19 miliar, termasuk 50 unit pesawat Boeing.

    Melalui unggahan di media sosial, Trump mengatakan dari total nilai pembelian tersebut, sekitar US$15 miliar dialokasikan untuk energi dan US$4,5 miliar untuk produk pertanian AS.

    Dia juga menyebut bahwa sebagian besar dari pesawat Boeing yang dipesan Indonesia merupakan tipe 777, pesawat wide-body andalan pabrikan asal Amerika tersebut.

    Perlu diketahui, pemberlakuan tarif ini dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus 2025 dan ditujukan sebagai tekanan agar negara-negara tersebut menyepakati ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi AS.

    Langkah penurunan tarif ini merupakan bagian dari strategi dagang AS yang lebih luas. Dalam sepekan terakhir, Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan tarif baru kepada sejumlah negara mitra dagang. 

    Tarif Indonesia Terendah di Asia

    Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang berhasil menyelesaikan negosiasi dan keluar dengan skema tarif yang lebih ringan. Padahal, sebelumnya Indonesia diancam dikenai tarif hingga 32%.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa Indonesia dan AS tengah menyusun pernyataan bersama terkait kesepakatan ini. Dalam pernyataan tersebut akan dijabarkan pula langkah-langkah non-tarif dan kerangka kerja komersial baru sebagai bagian dari hasil negosiasi.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua tim negosiasi Indonesia, sebelumnya telah melakukan pertemuan maraton dengan sejumlah pejabat tinggi AS. Termasuk di antaranya Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia menjadi kerangka dagang keempat yang diumumkan oleh Trump sejak kebijakan tarif baru mulai diluncurkan. Sebelumnya, AS telah mengamankan kesepakatan dagang dengan Inggris dan Vietnam, serta membuka kembali jalur perdagangan strategis dengan China.

    Secara regional, tarif 19% terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya. Produk dari Vietnam, misalnya, kini dikenai tarif 20% setelah sebelumnya mencapai 46%. Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan masing-masing dikenai tarif 25%, sementara Thailand dan Kamboja bahkan harus membayar hingga 36%.

    Trump juga mengumumkan bahwa barang-barang yang diduga sebagai hasil transshipment, yakni produk asal negara ketiga seperti China yang hanya menjalani perakitan ringan di negara lain akan dikenai tarif setinggi 40%. Kebijakan ini secara langsung menyasar Vietnam yang dianggap sebagai negara transit utama dalam rantai pasok global.

    Daftar Negara yang Kena Tarif Terbaru Trump per 1 Agustus 2025:

    1. Indonesia 19%

    2. Vietnam 20%

    3. Filipina 20%

    4. Malaysia 25%

    5. Jepang 25%

    6. Korea Selatan 25%

    7. Brunei 25%

    8. Thailand 36%

    9. Myanmar 40%

    10. Laos 40%

    11. Kamboja 36%

    12. Bangladesh 35%

    13. Moldova 25%

    14. Kazakhstan 25%

    15. Tunisia 25% 

    16. Afrika Selatan 30%

    17. Irak 30%

    18. Sri Lanka 30%

    19. Libya 30%

    20. Boznia & Herzegovina 30%

    21. Uni Eropa 30%

    22. Serbia 35%

    23. Kanada 35%

    24. Brasil 50%

  • Tarif AS untuk RI turun, Wamen Investasi: Indonesia strategis

    Tarif AS untuk RI turun, Wamen Investasi: Indonesia strategis

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu menyampaikan Indonesia memiliki posisi strategis yang tecermin dari turunnya tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia.

    “Kalau saya lihat, secara strategis di wilayah Asia Tenggara ini yang signifikan sangat turun. Artinya, Amerika Serikat pun sangat mempertimbangkan keberadaan Indonesia,” ucap Todotua ketika ditemui di sela Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu.

    Pernyataan tersebut terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Tarif tersebut turun drastis dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32 persen.

    Pembaharuan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia sekaligus menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tarif resiprokal AS terendah kedua di ASEAN setelah Singapura, yang dikenakan sebesar 10 persen.

    Dengan demikian, tarif resiprokal Indonesia menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Vietnam (20 persen), Filipina (20 persen), Malaysia (25 persen), Brunei Darussalam (25 persen), Thailand (36 persen), Kamboja (36 persen), Myanmar (40 persen), dan Laos (40 persen).

    Adapun terkait dengan hasil negosiasi, dalam hal ini pembelian komoditas energi dari Amerika Serikat, Todotua menyampaikan masih tahap pembicaraan.

    Todotua juga menjelaskan bahwa saat ini, Indonesia belum berencana untuk menambah investasi di Amerika Serikat.

    “Kami sedang konsolidasi karena kan beritanya baru,” kata Todotua.

    Presiden Amerika Serikat Donald J Trump mengumumkan bahwa telah tercapai sebuah “kesepakatan besar” antara dirinya dengan Indonesia melalui dialog langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Trump mengatakan Indonesia telah sepakat untuk belanja energi AS senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,1 triliun), dan 50 jet Boeing.

    Hasil dari negosiasi tersebut, Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebijakan Baru Trump Bisa Deportasi Kilat dalam 6 Jam

    Kebijakan Baru Trump Bisa Deportasi Kilat dalam 6 Jam

    Washington DC
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan baru. Aturan terbaru yang dibuat Trump itu dapat menyebabkan seseorang dideportasi secara kilat dari AS.

    Kebijakan baru Trump akan memungkinkan para pejabat imigrasi AS untuk mendeportasi para migran ke negara ketiga, selain negara asal mereka, hanya dengan pemberitahuan 6 jam sebelumnya. Dilansir Reuters, Selasa (15/7/2025), aturan ini memberikan gambaran awal soal bagaimana upaya deportasi oleh pemerintahan Trump semakin keras.

    Kebijakan deportasi yang lebih cepat ini tertuang dalam memo tertanggal 9 Juli yang dirilis Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Penindakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) Todd Lyons. Biasanya, ICE harus menunggu setidaknya selama 24 jam untuk mendeportasi seseorang setelah menyampaikan pemberitahuan tentang pemindahan mereka dari wilayah AS ke ‘negara ketiga’.

    Kini, berdasarkan memo tersebut, ICE dapat melakukan deportasi ke ‘negara ketiga’ hanya dengan pemberitahuan 6 jam dalam keadaan mendesak asalkan orang tersebut telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan seorang pengacara. Memo itu juga menyatakan para migran dapat dikirimkan ke negara-negara yang telah berjanji untuk tidak menganiaya atau menyiksa mereka ‘tanpa perlu prosedur lebih lanjut’.

    Media terkemuka AS, Washington Post, menjadi yang pertama kali melaporkan memo ICE terbaru itu. Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini menunjukkan AS dapat bergerak lebih cepat untuk mengirimkan para migran ke negara-negara di seluruh dunia.

    Mahkamah Agung AS, pada Juni lalu, telah mencabut perintah pengadilan lebih rendah yang membatasi deportasi semacam itu tanpa pemeriksaan karena khawatir adanya penganiayaan di negara tujuan. Menyusul putusan pengadilan tinggi dan perintah lanjutan dari para hakim AS, pemerintahan Trump telah mengirimkan delapan migran yang berasal dari Kuba, Laos, Meksiko, Myanmar, Sudan, dan Vietnam ke Sudan Selatan.

    Menurut laporan Reuters, pemerintahan Trump telah mendesak para pejabat dari lima negara Afrika, yakni Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania, dan Gabon untuk menerima orang-orang yang dideportasi dari tempat lain. Pemerintahan Trump berargumen deportasi ke ‘negara ketiga’ membantu dengan cepat untuk memindahkan para migran yang seharusnya tidak berada di wilayah AS, termasuk mereka yang memiliki hukuman pidana.

    Para advokat mengkritik deportasi semacam itu sebagai tindakan berbahaya dan kejam. Pengkritik kebijakan itu menyebut orang-orang dapat dikirimkan ke negara-negara di mana mereka dapat menghadapi kekerasan, tidak memiliki ikatan apa pun, dan tidak dapat berbicara bahasa lokal.

    Kebijakan Imigrasi Lewat UU Big Beautiful

    Donald Trump (Foto: dok. Reuters)

    Selain lewat memo itu, kebijakan terkait imigrasi era Trump juga terdapat dalam UU pajak dan belanja negara yang disebut ‘One Big Beautiful Bill’. UU itu telah diteken oleh Trump pada Jumat (4/7), saat seremoni hari kemerdekaan AS di Gedung Putih.

    “Amerika menang, menang, memang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Trump sebelum menandatangani RUU tersebut dalam seremoni yang digelar di luar ruangan di South Lawn Gedung Putih.

    Penandatanganan ini dilakukan setelah parlemen AS yang didominasi politisi Partai Republik meloloskan RUU yang menuai kritikan dari Partai Demokrat dan miliarder terkemuka AS, Elon Musk. UU tersebut menjadi perwujudan dari banyak janji kampanye Trump, mulai dari perpanjangan pemotongan pajak sejak masa jabatan pertamanya, meningkatkan pengeluaran militer, dan menyediakan dana besar untuk upaya deportasi migran oleh pemerintahan Trump.

    Sekitar USD 350 miliar (setara Rp 5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Dana itu ditujukan untuk mencapai tujuan Trump mendeportasi 1 juta orang dari AS setiap tahunnya.

    Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan USD$45 miliar (sekitar Rp 729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.

    Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional. Selain itu, DoD akan menerima USD 1 miliar (sekitar Rp 16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini