Xcloud.id

Negara: Kuwait

  • Harga Minyak Dunia Stabil Usai OPEC+ Tunda Kenaikan Produksi

    Harga Minyak Dunia Stabil Usai OPEC+ Tunda Kenaikan Produksi

    Sebelumnya, OPEC+ pada Minggu sepakat untuk menaikkan produksi minyak dalam jumlah kecil pada Desember dan menunda kenaikan lebih lanjut pada kuartal pertama tahun depan. Langkah ini diambil karena meningkatnya kekhawatiran akan kelebihan pasokan (oversupply) di pasar global.

    Sejak April, OPEC+ telah menaikkan target produksi sekitar 2,9 juta barel per hari, setara dengan 2,7% dari pasokan minyak global. Namun, mulai Oktober, kelompok produsen minyak tersebut memperlambat laju peningkatan produksi seiring proyeksi kelebihan pasokan pada awal tahun depan.

    Kebijakan baru negara-negara Barat terhadap Rusia, anggota OPEC+, turut menambah tantangan strategi tersebut. Moskow diperkirakan kesulitan untuk meningkatkan produksi lebih lanjut setelah Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi tambahan terhadap dua produsen besar Rusia, Rosneft dan Lukoil.

    Dalam pertemuan bulanan OPEC+ yang diikuti delapan negara anggota — Arab Saudi, Rusia, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, Oman, Kazakhstan, dan Aljazair — disepakati bahwa target produksi Desember akan naik 137.000 barel per hari, sama seperti penambahan pada Oktober dan November.

    Dalam pernyataan resmi, OPEC+ menegaskan bahwa “setelah Desember, delapan negara tersebut akan menunda kenaikan produksi pada Januari, Februari, dan Maret 2026 karena faktor musiman.”

  • 10 Negara di Dunia yang Bebas Pajak Penghasilan, Gaji Utuh 100%!

    10 Negara di Dunia yang Bebas Pajak Penghasilan, Gaji Utuh 100%!

    Jakarta –

    Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem keuangan negara. Berbagai jenis pajak dikenakan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara, mulai dari pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan berbagai jenis pajak lainnya.

    Namun beberapa negara di dunia ternyata tidak memungut pajak penghasilan dari warganya. Alasan terbesarnya adalah karena negara-negara ini sudah memiliki pemasukan yang cukup.

    Di sisi lain, pajak penghasilan kerap menjadi persoalan terutama mereka yang memiliki banyak sumber pendapatan. Alhasil negara-negara yang tak mengenakan jenis pajak yang satu ini kerap menjadi pilihan utama para ekspatriat.

    Melansir The Economic Times, sedikitnya ada 10 negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi sepanjang 2025. Berikut daftarnya.

    1. Bahama

    Bahama, negara kepulauan di Hindia Barat, merupakan salah satu destinasi menarik bagi para pencari kehidupan bebas pajak. Warga negara Bahama tidak dikenakan pajak penghasilan, keuntungan modal, warisan, dan hadiah.

    Selain itu Bahama menawarkan kemudahan mendapatkan status penduduk sementara dan jalur cepat menuju status penduduk tetap bagi investor jika mereka membeli properti senilai US$ 750.000 atau lebih.

    2. Bahrain

    Bahrain menjadi salah satu negara terkaya di dunia sekaligus salah satu negara tanpa pajak penghasilan. Cukup mudah untuk tinggal di negara ini melalui program Golden Residency yang memberikan visa 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan banyak manfaat.

    Program ini ramah ekspatriat dan ideal bagi pemilik bisnis regional yang mencari stabilitas jangka panjang. Meski begitu untuk menjadi warga negara permanen di Bahrain ini cukup sulit, yang salah satunya dengan opsi investasi properti senilai lebih dari US$ 530.000.

    3. Bermuda

    Pada dasarnya tak ada pajak penghasilan di Bermuda. Namun perusahaan-perusahaan tetap wajib membayar pajak pembayaran gaji, yang kadang dipotong dari gaji pekerja.

    Meski begitu, negara ini masih cocok bagi profesional global jangka pendek. Belum lagi negara ini juga memiliki keindahan alam seperti pantai pasir merah muda dan tingkat keamanan tinggi yang juga cocok untuk berwisata.

    4. Brunei Darussalam

    Brunei Darussalam memiliki kekayaan minyak yang cukup untuk tidak memungut pajak penghasilan. Bersamaan dengan itu, negara ini bahkan masih bisa menyediakan layanan kesehatan serta pendidikan gratis.

    Meski begitu, tinggal di tetangga RI ini sangat sulit. Pasalnya, negara ini memiliki reputasi tidak ramah terhadap orang asing. Mendapatkan tempat tinggal tetap dan kewarganegaraan juga tidak mungkin, kecuali jika memperoleh persetujuan Sultan.

    5. Kepulauan Cayman

    Pemerintah Kepulauan Cayman tidak mengenakan pajak penghasilan, pajak properti, pajak keuntungan modal, dan pajak gaji kepada penduduknya. Selain itu, kepulauan ini juga tidak mengenakan pajak perusahaan yang menarik banyak perusahaan multinasional.

    Untuk memperoleh tempat tinggal di negara kepulauan ini, yang bersangkutan hanya perlu berinvestasi minimal US$ 1,2 juta dan memperoleh penghasilan tahunan minimal US$ 145.000. Setelah berdomisili selama lima tahun, yang bersangkutan dapat mengajukan kewarganegaraan

    6. Kuwait

    Kuwait juga tidak memungut pajak penghasilan berkat industri minyaknya yang begitu besar. Menariknya, Kuwait menjadi salah satu negara yang paling ramah terhadap ekspatriat di dunia, dengan warga negara asing dua per tiga dari populasinya.

    Meski begitu, untuk memperoleh status penduduk tepat atau kewarganegaraan sangatlah sulit. Sehingga negara ini merupakan pilihan yang cocok bagi para profesional ekspatriat, tetapi kurang pas bagi mereka yang ingin menetap jangka panjang.

    7. Monako

    Monako telah lama dianggap sebagai salah satu tempat terindah dan paling diminati untuk ditinggali di Eropa. Belum lagi negara ini membebaskan penduduknya cukup banyak jenis pajak. Jika tinggal di sana, penduduknya tidak perlu membayar pajak atas keuntungan modal, pendapatan investasi, dividen, kekayaan, hingga pembelian properti.

    Untuk mendapatkan status penduduk tetap, pelamar harus menyetorkan setidaknya €500.000 di bank Monako dan membuktikan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang stabil. Kemandirian finansial sangat penting, dan prosesnya mencakup pemeriksaan latar belakang dan wawancara.

    8. Maladewa

    Pemerintah Maladewa tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi bagi sebagian besar penduduknya yang berpenghasilan di bawah ambang batas tertentu, sehingga praktis bebas pajak bagi banyak orang.

    Namun, kewarganegaraan terbatas hanya untuk Muslim Sunni, dan tidak ada program residensi bagi warga negara asing, hanya penginapan mewah dan pariwisata. Hal ini menjadikan Maladewa ideal untuk berlibur bebas pajak, tetapi tidak cocok untuk tempat tinggal permanen.

    9. Oman

    Berkat industri minyak dan gasnya, Oman tidak memerlukan pajak penghasilan dari warganya. Namun, tinggal di sana bisa membutuhkan penyesuaian besar, sebab budaya Oman cukup konservatif.

    Negara ini juga tidak terlalu membutuhkan modal asing. Jadi, ekspatriat yang ingin pindah ke negara ini biasanya membutuhkan koneksi kuat agar bisa melakukannya dengan mudah.

    10. Qatar

    Meski kecil, Qatar adalah negara kaya yang meraup keuntungan dari industri minyak. Qatar memiliki salah satu tingkat pendapatan per kapita tertinggi di dunia dan dianggap sebagai negara paling maju di Timur Tengah.

    Secara keseluruhan, Qatar menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali dan menawarkan tempat tinggal permanen untuk ekspatriat. Namun, persyaratannya ketat dan hanya sedikit pengacara yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut.

    Sebagai contoh, Qatar hanya mengizinkan penduduk tetap setelah 20 tahun tinggal secara legal, dengan aturan ketat termasuk kemahiran berbahasa Arab dan stabilitas keuangan.

    (igo/fdl)

  • Bela Hak RI, HNW Sarankan Menpora Banding ke CAS Koreksi Keputusan IOC

    Bela Hak RI, HNW Sarankan Menpora Banding ke CAS Koreksi Keputusan IOC

    Jakarta –

    Demi keadilan dan sportifitas, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir (ET) untuk maksimal memperjuangkan hak Indonesia, sehingga tidak dijatuhi sanksi tendensius dan tidak fair oleh Internasional Olympic Comittee (IOC).

    Menurutnya, dengan mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) atau Mahkamah Arbitrase Olahraga atas keputusan IOC, agar Indonesia tidak dilarang menjadi tuan rumah event olahraga internasional, hanya karena Indonesia tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel masuk ke Indonesia dalam kejuaraan senam dunia beberapa waktu lalu.

    “Memaksimalkan usaha bela hak Indonesia dengan mengajukan banding atas Keputusan IOC yang tidak adil tersebut ke CAS perlu dipertimbangkan, sebagai langkah terakhir, apabila diplomasi yang sedang diupayakan pihak Kemenpora menemui jalan buntu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2025).

    HNW menghormati langkah Erick Thohir yang saat ini sedang berupaya melakukan upaya diplomasi dan berdialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Upaya ini juga patut kita hormati, sebagai langkah untuk membela hak Indonesia dengan menjelaskan posisi konstitusional Indonesia dalam menolak segala bentuk penjajahan, apalagi dibarengi dengan genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagaiamana dilakukan Israel terhadap Gaza/Palestina, serta juga mempertimbangkan keamanan publik apabila atlet Israel diperbolehkan masuk ke Indonesia,” tutur HNW.

    “Sikap Indonesia itu memiliki dasar hukum internasional yang kuat, termasuk mempertimbangkan keamanan publik yg jadi dasar pihak Italia dan Belgia menolak keikutsertaan atlet Israel ikut bertanding di sana, dan ternyata IOC tidak menjatuhkan sanks terhadap Italia maupun Belgia,” sambungnya.

    “Sehingga negara anggota PBB seperti Indonesia juga diperintahkan oleh ICJ untuk bertindak agar pelanggaran tersebut bisa dihentikan. Salah satunya bisa diterjemahkan dengan memboikot Israel,” katanya.

    HNW menjelaskan bahwa langkah tegas Indonesia ini bukan mencampurkan olahraga dengan politik sebagaimana dituduhkan oleh IOC, melainkan bagaimana olahraga dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

    “Bahkan oleh ICJ, Israel divonis sbg telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan, dan pendudukan yang illegal. Sehingga ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Pimpinan Israel seperti PM Benyamin Netanyahu. Israel juga telah melakukan kejahatan terhadap para olahragawan dan atlet Palestina, lebih dari 800 atlet/olahragawan Palestina yang sudah tewas dibunuh Israel. Hal2 yang tidak dilakukan oleh atau tidak terjadi dengan Afrika Selatan,”sambungnya.

    Sekalipun demikian, lanjut HNW, IOC telah menjatuhkan sanksi oleh IOC dengan dilarang mengikuti olimpiade. Sehingga mestinya demi keadilan dan sportifitas, IOC juga jatuhkan sanksi malah lebih berat atas Israel ketimbang yang telah dijatuhkan terhadap Afrika Selatan, bukan malah membebaskan Israel dengan menjatuhkan sanksi atas Indonesia.

    Oleh karena itu, HNW menyampaiakn upaya menjalin dialog dan diplomasi terhadap poin-poin tersebut dengan IOC patut dihormati. Namun, selain itu, Indonesia juga perlu menjalin dialog dengan negara-negara sahabat yang memiliki sikap penolakan keras terhadap keikutsertaan atlet Israel.

    Misalnya, negara tetangga Malaysia yang menolak atlet Israel sehingga berujung pada dicoretnya Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia paralimpik renang pada 2019 lalu. Selain itu, ada juga Arab Saudi yang tidak memberikan visa kepada atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Catur pada 2017 lalu.

    Atau Kuwait, kata HNW, yang tidak memberikan visa kepada atlet Israel dalam kejuaraan menembak Asia pada 2015 lalu. Ada pula Uni Emirat Arab yang melakukan hal yang sama kepada atlet Israel pada kejuaraan tenis pada 2009.

    “Mereka juga mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, yakni dijatuhi sanksi, gara2 Israel. Karenanya, bila negara-negara yang punya sikap sama dengan Indonesia yang menolak atlet Israel tersebut dapat satu sikap dengan Indonesia, tentu dapat memberikan tekanan yang lebih kuat kepada IOC,” ujar HNW.

    “Karena seharusnya Israel yang melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional yang diberi sanksi hukuman, bukan malah negara2 yang melaksanakan berbagai keputusan lembaga internasional malah dikenakan sanksi oleh IOC,” lanjutnya.

    Namun, apabila beragam upaya dialog dan diplomasi menemui jalan buntu, HNW mendorong agar Indonesia memaksimalkan usaha bela negara dengan mengajukan banding ke CAS atas keputusan tidak adil IOC tersebut.

    “Menpora perlu berjuang habis2an bela hak dan marwah Indonesia. Bahkan sebagai upaya yang terakhir, langkah hukum banding ke CAS perlu dilakukan juga,” ujarnya.

    HNW mengatakan bahwa saluran untuk membawa persoalan ini ke CAS sesuai dengan Pasal 61 Olympic Charter (OIC Charter). Dan, meski CAS dibentuk berdasarkan OIC Charter, bukan berarti keputusan OIC tidak bisa dikoreksi.

    Dalam berbagai kasus, CAS juga bisa mengoreksi dan membatalkan keputusan OIC. Misalnya, dalam kasus mantan Menpora Rusia, Vitaly Mutko yang sempat dihukum oleh OIC tidak boleh menghadiri pertandingan atau event OIC seumur hidupnya, kemudian dibatalkan oleh CAS.

    Apalagi, lanjut HNW, dalam kasus Indonesia ini, posisi Indonesia seharusnya lebih kuat, karena sebelumnya CAS juga telah menolak banding dari Israel atas tidak diberikannya visa atlet mereka untuk masuk ke Indonesia untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam. Itu artinya sikap Indonesia tidak disalahkan oleh CAS.

    Tapi anehnya justru karena sikap Indonesia, lanjut HNW, yang tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel tapi tidak disalahkan oleh CAS, malah itu yang dijadikan dasar oleh IOC untuk menjatuhkan sanksi atas Indonesia.

    “Padahal sikap Indonesia itu, secara tidak langsung diamini dan diperbolehkan oleh CAS. Karena bila CAS menilai tindakan Indonesia salah, maka seharusnya banding Israel dimenangkan, faktanya CAS menolak banding Israel tersebut, dan tidak menghukum Indonesia,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Arab Saudi-Negara Muslim Termasuk RI Kecam RUU Israel Caplok Tepi Barat

    Arab Saudi-Negara Muslim Termasuk RI Kecam RUU Israel Caplok Tepi Barat

    Riyadh –

    Arab Saudi bersama beberapa negara Arab dan Muslim lainnya, termasuk Indonesia, mengecam dua rancangan undang-undang (RUU) Israel yang menyerukan aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat.

    Kecaman itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (24/10/2025), disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah para anggota parlemen Israel, Knesset, memutuskan untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    “Arab Saudi, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turki, Djibouti, Oman, Gambia, Palestina, Qatar, Kuwait, Libya, Malaysia, Nigeria, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras pengesahan rancangan undang-undang ini oleh Knesset Israel,”demikian bunyi pernyataan bersama yang dilaporkan Saudi Press Agency (SPA).

    Negara-negara yang disebutkan dalam pernyataan bersama itu mengecam langkah Israel tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional”.

    Pada Rabu (22/10) waktu setempat, Knesset memberikan suara untuk mempertimbangkan dua RUU yang secara efektif akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat — wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.

    Langkah tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance ke Israel pada Rabu (22/10) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio pada Kamis (23/10).

    Vance, dalam tanggapannya, menyebut langkah parlemen Tel Aviv itu sebagai “political stunt” atau “aksi politik” yang bodoh dan menghina AS. “Jika itu adalah political stunt, maka itu aksi yang bodoh, dan saya pribadi merasa sedikit terhina karena itu,” sebutnya.

    Rubio juga memberikan reaksi keras dengan menyebut langkah Tel Aviv itu berpotensi mengancam kesepakatan damai Gaza, yang diwujudkan dengan mediasi AS bersama Mesir dan Qatar. Kesepakatan itu didasarkan atas rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

    “Jelas saya pikir presiden (Trump-red) telah menjelaskan dengan jelas bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat kami dukung saat ini, dan kami pikir itu berpotensi mengancam kesepakatan damai,” tegas Rubio dalam tanggapannya.

    Sementara Trump sendiri, dalam wawancara dengan majalah TIME pada 15 Oktober lalu dan diterbitkan pada Kamis (23/10), memperingatkan bahwa Israel akan kehilangan dukungan AS jika melanjutkan pencaplokan Tepi Barat.

    “Itu tidak akan terjadi karena saya sudah berjanji kepada negara-negara Arab… Israel akan kehilangan semua dukungan Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” tegas Trump dalam wawancara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah Regional 18 Oktober 2025

    Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah Regional 18 Oktober 2025

    Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan rencana pendirian maskapai Aceh Airlines sebagai langkah strategis membuka konektivitas udara langsung domestik dan internasional dari Aceh.
    Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan yang diinisiasi oleh perusahaan investasi terkemuka Arab Saudi, Sadeen Al-Bait, pada Kamis (16/10/2025) lalu.
    Pertemuan itu turut dihadiri oleh pengusaha dari Qatar, Sudan, Kuwait, serta Uni Emirat Arab.
    Mualem mengaku paparan tersebut mendapat sambutan antusias dari para investor.
    Sejumlah perusahaan menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Aceh.
    “Perusahaan Alzayer Group dari Arab Saudi menyatakan kesiapannya berinvestasi di Aceh Airlines dengan perencanaan penyediaan delapan unit pesawat berbagai ukuran,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).
    Dalam forum itu, Mualem menyampaikan presentasi selama hampir satu jam yang menyoroti potensi besar Aceh di berbagai sektor unggulan.
    Menurut Mualem, Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menjanjikan, mulai dari pertambangan, minyak bumi, batu bara, tambang emas, hingga bijih besi.
    “Aceh juga memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas unggulan seperti cengkih, pala, dan kayu manis yang sangat diminati oleh pasar Timur Tengah,” tuturnya.
    Dalam pertemuan itu, kata Mualem, dirinya mengajak para investor untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan industri pengolahan di Aceh, termasuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit, pabrik pengolahan ikan, pabrik serbuk kayu (wood pellet), dan industri biomassa.
    Sementara itu, sebutnya, Sadeen Al-Bait Group menegaskan rencana investasi di sektor energi biomassa, dan perusahaan asal Kuwait, Al-Barrak Company, menyatakan minatnya membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta pabrik ikan kaleng di Aceh.
    “Para investor tersebut juga berencana melakukan kunjungan ke Aceh dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembahasan kerja sama tersebut,” katanya.
    Selain bidang investasi, kerja sama pendidikan juga dibahas dalam pertemuan itu.
    Dekan Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Qura, Makkah, yang turut hadir, menyatakan kesediaan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Aceh melalui program beasiswa bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan studi di Universitas Ummul Qura, serta pengembangan pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendag Dorong Perjanjian Perdagangan Internasional, Ini Buktinya

    Kemendag Dorong Perjanjian Perdagangan Internasional, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, Indonesia harus mampu membuka pasar-pasar baru untuk meningkatkan kinerja perdagangan ekspornya.

    Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial mengatakan, Indonesia akan memiliki sejumlah perundingan perdagangan yang bisa menjadi salah satu jalan tengah di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Saat ini, Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) sedang melakukan perundingan perdagangan yang diharapkan bisa saling menguntungkan. Perjanjian Indonesia-GCC ditargetkan dapat selesai pada awal 2026.

    “Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian untuk masuk ke pasar-pasar negara di kawasan teluk,” ujar dia dalam Outlook Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia: Capaian dan Rencana Strategis Ke Depan, Kamis (16/10/2025).

    Danang berharap kesepakatan yang tercapai dalam Perjanjian Indonesia-GCC dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mendorong ekspor ke negara-negara anggota GCC. Adapun negara anggota GCC meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Untuk memaksimalkan perjanjian perdagangan seperti Indonesia-GCC, lanjut Danang, maka para pelaku usaha eksportir perlu mengetahui isi teknis dari perjanjian tersebut. Pihak eksportir juga harus mengetahui produk apa saja yang dapat diekspor serta tarif yang didapat melalui perjanjian perdagangan tersebut.

    “Bapak-Ibu, pemerintah menjaga perdagangan tentu saja senantiasa melakukan diseminasi informasi publik untuk memastikan bahwa pelaku usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dapat memanfaatkan dan dapat paham betul isi dari perjanjian tersebut,” tandas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian

    Jakarta (ANTARA) – Pada Minggu (12/10) yang tenang di Jakarta, tiba-tiba Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan mendadak dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memintanya untuk segera terbang ke Mesir, malam itu juga.

    Gedung Putih menyebut kehadiran Indonesia diperlukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir bersama puluhan tokoh penting dunia.

    Tanpa jeda waktu panjang, Presiden Prabowo segera menggelar rapat persiapan keberangkatan di kediamannya di Kertanagara, Jakarta. Pertemuan sekitar tiga jam itu, diikuti jajaran inti pemerintahan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menurut Mensesneg, undangan dadakan yang hanya berselang sehari ini, bukan sekadar panggilan diplomatik biasa, melainkan undangan khusus sebagai pengakuan atas peran Indonesia merumuskan solusi perdamaian, terutama terkait konflik di Jalur Gaza.

    Presiden Prabowo memang dikenal lantang menyuarakan perdamaian global, seperti yang pernah disampaikan pada Sidang Ke-80 PBB di New York, AS, pada akhir September 2025, tentang solusi dua negara.

    Lewat solusi ini, Indonesia berharap Palestina-Israel bisa hidup berdampingan dengan damai sebagai dua negara yang merdeka dan saling menghormati hak-haknya.

    Dari Markas Besar PBB, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pengerahan 20.000 tambahan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza maupun di negara lain, seperti Ukraina, Sudan, dan Libya.

    Keinginan kuat Indonesia itu dilatari keprihatinan atas penderitaan dan ketidakadilan perang yang dialami umat manusia, termasuk serangan genosida yang hari ini masih menjadi ancaman di berbagai belahan dunia.

    Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk bersatu, menciptakan perdamaian, menegakkan keadilan, serta menjaga kebebasan bagi seluruh umat manusia.

    Berangkat dari niat yang sama, 20 pemimpin dunia pun berkumpul di KTT Sharm El-Sheikh atas inisiasi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bersama Presiden AS Donald Trump.

    Mereka, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Selain itu, turut hadir Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.

    Kehadiran para pemimpin tersebut juga didampingi sejumlah tokoh organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

    Secara khusus, Trump pun memuji langkah diplomasi Indonesia untuk meredakan perang di Jalur Gaza. “Also with us, President Prabowo, very incredible man, President of Indonesia. Great Job!,” kata Trump kepada Presiden Prabowo.

    Langkah awal

    KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mengawali era baru stabilitas regional. Dalam pernyataan resminya, KTT ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas situasi di Timur Tengah.

    Pertemuan para pemimpin dunia ini disebut-sebut dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Trump untuk mencapai perdamaian di kawasan itu dan upayanya yang gigih untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.

    KTT ini menjadi puncak dari upaya diplomatik yang bergerak dinamis, terutama setelah pengumuman penting dari Presiden AS Donald Trump bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui pelaksanaan fase pertama dari rencana 20 poin perdamaian yang ia susun pada 29 September.

    Isinya, dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata, seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, wajib dikembalikan.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setelah para sandera dibebaskan, Israel akan melepaskan 250 tahanan dengan hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak.

    Selain itu, untuk setiap jasad sandera Israel yang dikembalikan, pihak Israel berkomitmen menyerahkan 15 jenazah warga Gaza kepada pihak berwenang Palestina.

    Hal yang lainnya, termasuk penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza, terhitung berlaku efektif mulai Jumat (10/10), pukul 12.00 waktu setempat, diiringi gencetan senjata yang ditandai dengan perlucutan senjata penuh (demiliterisasi) Hamas.

    Tahap lanjutan dari rencana perdamaian tersebut mengatur beberapa langkah penting, termasuk pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan baru yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, hingga rehabilitasi infrastruktur di Palestina.

    Agenda penandatanganan dokumen perdamaian pada Senin (13/10), dilakukan oleh Trump, El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Terlihat para pemimpin negara lainnya, termasuk Presiden Prabowo yang duduk berdampingan dengan Macron, ikut menjadi saksi dalam prosesi penandatanganan tersebut.

    Kawal perdamaian

    Pada Selasa (14/10) sore, Pesawat Kepresidenan-1 mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dari tangga pesawat, Presiden Prabowo turun membawa kesan dari hasil diplomasi Sharm El-Sheikh.

    Di hadapan jurnalis yang menunggu sejak siang, ia tak berbicara panjang. “Puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda,” demikian petikan pernyataan singkat Presiden.

    Bagi Kepala Negara, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap diplomatik. Ia menyebutnya sebagai tekad moral bangsa Indonesia yang berakar dari amanat konstitusi untuk perdamaian abadi dunia.

    Kata-kata itu seakan mengingatkan kembali posisi Indonesia yang sejak 15 November 1988 menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Palestina, tak lama setelah Yasser Arafat membacakan deklarasinya di Aljir.

    Di bawah kepemimpinannya, dukungan itu terus dijaga, bahkan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, telah menyalurkan ribuan ton beras untuk membantu rakyat Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan.

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian.

    Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, suara itu kembali menggema di panggung dunia, membawa pesan yang sama sejak Republik ini berdiri, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan dua negara atas kedaulatan Palestina-Israel kian nyata.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Kehadiran Presiden di KTT Gaza bukti RI tak sekadar penonton

    Seskab: Kehadiran Presiden di KTT Gaza bukti RI tak sekadar penonton

    “Ini adalah momentum istimewa. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tetapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu, dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di P

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza merupakan bukti Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bukan sekadar penonton, melainkan ikut andil mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina.

    Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza di Kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10), Mesir dan Amerika Serikat selaku inisiator, kemudian Turki, dan Qatar menandatangani dokumen perjanjian damai di Gaza, Palestina, yang kemudian didukung oleh 20 lebih pemimpin negara yang menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini adalah momentum istimewa. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tetapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu, dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Kita doakan bersama, Insyaallah semuanya lancar, semuanya yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/10) malam.

    Teddy melanjutkan kehadiran Presiden Prabowo di Sharm el-Sheikh itu untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia pun menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang ikut andil dalam KTT Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza.

    “(KTT) dihadiri oleh banyak sekali pimpinan negara-negara penting. Ada Presiden Amerika Serikat, Presiden Mesir, Presiden Prancis, Raja Bahrain, Raja Jordan, Perdana Menteri Italia, Presiden Turki, Emir Qatar, Emir Kuwait, Perdana Menteri Inggris, (PM) Spanyol, (PM) Pakistan, dan banyak sekali pimpinan-pimpinan lainnya yang ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dihormati, karena kita semakin kuat, dan kita semakin diperhitungkan,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Seskab Teddy, bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan luar negerinya ke Mesir untuk menghadiri KTT di Sharm el-Sheikh. Presiden Prabowo, yang tiba di Mesir pada Senin (13/10) pagi, langsung kembali ke tanah air pada malam hari setelah menghadiri KTT di Sharm el-Sheikh yang berlangsung pada sore hari. Presiden Prabowo bersama delegasi Pemerintah RI tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa siang.

    Dalam kesempatan yang sama, Seskab Teddy menjelaskan Presiden Prabowo sejak dulu, termasuk semasa menjabat sebagai menteri pertahanan, selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina, yang ditunjukkan dengan peran aktif Presiden Prabowo di berbagai forum internasional, dan pengiriman bantuan serta tenaga kesehatan dari Indonesia untuk rakyat Palestina.

    “Kita mengirimkan lebih dari 100 tenaga kesehatan dan dokter ke Palestina. Itu sudah dilakukan. Kita mengundang lebih dari 60 anak-anak Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan saat Beliau (Presiden, red.) menjadi menteri pertahanan, kemudian yang ketiga, kita sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan dan kapal rumah sakit, kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita — kalau tidak salah 4 kali — mengirimkan bahan bantuan logistik (dengan cara, red.) drop off melalui pesawat terbang, yang mana ini bukan hal yang mudah,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Teddy melanjutkan pengiriman bantuan dengan cara menjatuhkan langsung paket-paket bantuan itu dari dalam pesawat yang terbang rendah di wilayah Gaza tidak mudah, karena pesawat yang melintas di atas ruang udara Gaza membutuhkan izin dari berbagai negara.

    “Ini tentunya butuh diplomasi yang kuat dan kedekatan pribadi pimpinan-pimpinan di negara tersebut,” sambung Seskab Teddy.

    Indonesia merupakan satu dari dua negara di kawasan Asia Tenggara yang menjalankan operasi pengiriman bantuan ke Gaza dengan cara menjatuhkan langsung (drop off) dari dalam pesawat yang terbang rendah di atas wilayah Gaza. Pengiriman bantuan dengan metode itu dilakukan karena blokade militer Israel di jalur darat, termasuk untuk truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan pemimpin dunia dukung perjanjian damai Gaza di Mesir

    Prabowo dan pemimpin dunia dukung perjanjian damai Gaza di Mesir

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama 20 lebih pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Mesir, Senin.

    Dukungan itu ditunjukkan Presiden Prabowo saat menyaksikan langsung prosesi penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Palestina, yang merupakan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm El Shaikh International Convention Centre, Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) sore waktu setempat.

    Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo duduk tepat di belakang Presiden Mesir al-Sisi dan bersama-sama pemimpin dunia lainnya turut bertepuk tangan setelah dokumen perjanjian damai tersebut ditandatangani oleh AS, Mesir, Turki, dan Qatar, yang pemimpin negaranya menempati empat kursi di barisan terdepan.

    Presiden AS Donald Trump, dalam sambutannya saat prosesi itu, menyatakan, “Kami akan menandatangani dokumen yang berisi banyak aturan, regulasi, dan banyak hal lainnya. Ini sangat komprehensif.”

    Menurut Trump, peace summit di Sharm el-Sheikh, Mesir, berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 500 tahun sampai dengan 3.000 tahun.

    Pada kesempatan sama, Trump juga sempat memberikan pujian kepada tuan rumah, Presiden Sisi, kemudian Presiden Erdogan, yang disebut Trump sebagai “orang kuat”, kemudian juga kepada Emir Qatar.

    Trump kemudian membalikkan badannya dan berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin dunia yang memenuhi undangan AS dan Mesir untuk menghadiri KTT untuk Perdamaian di Gaza yang berlangsung sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

    Kemudian, Presiden Sisi dan Presiden Trump secara bergantian menyampaikan pernyataan bersama di hadapan media. Dalam sesi jumpa pers itu, Presiden Sisi berbicara pertama selaku tuan rumah, kemudian dilanjutkan dengan Presiden Trump.

    Presiden Trump, saat memberikan pernyataan, sempat memberikan podium kepada Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, kemudian Trump juga memanggil nama Presiden Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai di Gaza.

    Presiden Prabowo, saat disebut namanya, langsung menghampiri Presiden Trump dan keduanya bersalaman saat sesi jumpa pers tersebut.

    Jajaran pemimpin negara yang hadir dan mendukung perjanjian damai tersebut, di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Jordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, kemudian Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Ada pula Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir setibanya di lokasi KTT Gaza

    Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir setibanya di lokasi KTT Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di pelataran tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm El Shaikh International Convention Centre, Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin siang waktu setempat.

    Di area penyambutan, Presiden Sisi menghampiri Presiden Prabowo kemudian kedua pemimpin negara itu saling bercakap-cakap. Presiden Sisi kemudian mengarahkan Presiden Prabowo untuk sesi foto bersama (photo op) tepat di bawah logo KTT Perdamaian Sharm El Shaikh “Perjanjian untuk Mengakhiri Perang di Gaza”. Selepas itu, Presiden Prabowo memasuki lokasi acara.

    Dalam siaran langsung KTT yang diikuti dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto. Seskab Teddy, yang berada dalam mobil yang sama dengan Presiden Prabowo, masuk ke lokasi acara lewat jalur yang berbeda dari area penyambutan untuk pemimpin-pemimpin negara.

    Sebanyak 20 lebih pemimpin negara telah tiba di Sharm El Shaikh International Convention Centre, dan satu per satu dari mereka disambut langsung oleh Presiden Sisi yang merupakan tuan rumah sekaligus co-chair dari KTT untuk Perdamaian di Gaza.

    KTT tersebut, yang berlangsung siang hari waktu Mesir, dipimpin bersama-sama oleh Presiden Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Jajaran pemimpin negara yang mengikuti secara langsung jalannya KTT untuk perdamaian di Gaza itu, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Jordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, kemudian Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Kemudian, ada pula Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab ​​​​​​​Mansour bin Zayed Al Nahyan, dan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.

    Dalam acara yang sama, ada pula Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.