Negara: Kuba

  • Rengasdengklok, Wilayah Indonesia Pertama Merdeka dari Penjajahan – Page 3

    Rengasdengklok, Wilayah Indonesia Pertama Merdeka dari Penjajahan – Page 3

    80 tahun lalu pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lambert Giebels, penulis biografi Bung Karno menyebut proklamasi RI sebagai salah satu paling sederhana pernah ada di dunia. Liputan6.com menurunkan serial tulisan tentang peristiwa unik dan menarik sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI. Tulisan tersebut kami kumpulkan dalam TAG Mozaik Proklamasi. Selamat menikmati.

    Liputan6.com, Jakarta – Sejarah mencatat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Proklamasi berlangsung di Pegangsaan Timur No 56 secara sederhana pada pukul 10.00 WIB. Namun sejatinya, sudah ada wilayah yang berani memerdekakan dirinya dari penjajahan Jepang yaitu Rengasdengklok, sekitar 50 kilometer sebelah timur Jakarta.

    AM Hanafi, mantan Dubes RI di Kuba yang juga aktivis kemerdekaan menulis dalam bukunya Menteng 31 sebuah kalimat yang menegaskan Rengasdengklok sebagai wilayah yang pertama kali memerdekakan diri. Dia menyebut istilah the first liberated area of the republic.

    Rengasdengklok memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Proklamasi kemerdekaan RI. Pada 16 Agustus 1945 pemimpin republik Soekarno dan Hatta beserta istri Soekarno dan anaknya Fatmawati serta Guntur yang masih bayi diculik selama seharian di kota kecil pinggiran Jakarta itu.

    Menurut AM Hanafi, ide Rengasdengklok itu datang dari para pemuda radikal di antaranya Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sudiro, Sayuti Melik dan istrinya SK Trimurti. Mereka membahasnya di sebuah kebun pisang dekat Bandara Kemayoran. Saat itu 14 Agustus mereka menantikan kepulangan Soekarno dan Hatta dari Saigon untuk bertemu pimpinan militer Jepang Jenderal Terauchi.

    Para pemuda berpandangan Soekarno dan Hatta hanya akan diiming-imingi Jepang janji kemerdekaan yang muluk-muluk. Janji yang dianggap para pemuda menghina kehormatan Indonesia. “Kami pemuda radikal seluruh Indonesia jijik dan malu mendengarnya. Kami tidak mau ‘Kemerdekaan Hadiah’. Jangankan di kelak kemudian hari, janji besok pun kami tidak sudi menerimanya,” tulis AM Hanafi.

    Dalam buku Menteng 31, Hanafi juga meluruskan pandangan bahwa ide membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok datang dari Menteng 31 (sekarang Museum Gedung Joang 45 di Jalan Menteng Raya). Memang betul Menteng 31 adalah markas para pemuda radikal ketika itu, tetapi gagasan membawa ke Rengasdengklok datang dari kebun pisang di sebelah Bandar Udara Kemayoran, saat menanti Soekarno dan Hatta pulang dari Saigon.

    Sejarah kemudian mencatat kedua pemimpin bangsa itu diculik dan dibawa para pemuda ke Rengasdengklok 16 Agustus bakda Sahur. Seharian mereka di sana sampai dijemput sore harinya oleh Ahmad Soebardjo kembali ke Jakarta.

    Mengapa para pemuda radikal saat itu memilih Rengasdengklok, semuanya bukan tanpa alasan. Rengasdengklok adalah basis pasukan Peta, organisasi militer bentukan Jepang yang pada praktiknya menjadi wadah penting bagi rakyat Indonesia mendapat pelatihan militer.

    Di Rengasdengklok itu pula, sehari sebelum Proklamasi, terjadi peristiwa bersejarah ketika bendera Jepang Hinomaru diturunkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Secara de facto, Rengasdengklok sudah bebas dari penjajahan Jepang sehari sebelum kemerdekaan diproklamirkan Soekarno dan Hatta.

    Peristiwa pengibaran Merah Putih mendahului Pegangsaan Timur itu diceritakan soncho (camat) Rengasdengklok Soejono Hadipranoto, seperti dikutip dari buku Peristiwa Rengasdengklok oleh Her Suganda terbitan Kiblat Buku Utama, 2013.

    Saat itu Soejono didatangi para pemuda dari Jakarta di antaranya Sukarni, dan dua orang yang dikenalnya yaitu dokter Sutjipto dan Singgih. Mereka menerangkan kepada Soejono bahwa Bung Karno dan Bung Hatta ada di wilayahnya karena Jakarta tidak aman. Jepang sudah kalah dan kalau Indonesia tidak merdeka, Sekutu akan datang kembali menjajah. Karena itu Soejono diminta mengumumkan pernyataan kalau Indonesia sudah merdeka. Dia juga diminta menyiapkan Merah Putih dan mengumpulkan rakyat sebanyak mungkin di depan kantor kawedanan. Soejono sempat bertanya mengapa dirinya yang ditunjuk, bukan wedana. Dijawab para pemuda bahwa wedana sudah mereka tawan dan para pemuda bukanlah pemimpin di wilayah tersebut.

    Sesuai perintah, Soejono pun menyiapkan Merah Putih ukuran dua kali satu meter. Orang-orang banyak berkumpul pada pagi hari 16 Agustus 1945 di halaman kantor wedana. “Upacara bendera akan segera kita mulai,” kata Soejono yang bertindak sebagai pemimpin upacara. Dia kemudian melanjutkan yang pada intinya: “Saudara-saudara, perhatian-perhatian. Bendera Hinomaru turunkan (Seinendan yang ditunjuk mulai menurunkan bendera Jepang). Kibarkan Sang Merah Putih,” perintah Soejono. Sang Merah Putih berkibar dihembus angin kencang Agustus.

    “Mata saya berlinang melihat Sang Merah Putih,” ungkap Soejono.

    Dengan turunnya Hinomaru dan naiknya Sang Merah Putih, saat itulah Rengasdengklok bisa dikatakan wilayah pertama di Indonesia yang ‘merdeka’.

  • 148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    148 Negara Kini Akui Palestina, Siapa Saja & Manapula yang Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.

    Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?

    Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).

    1.Meksiko: 20 Maret 2025

    2.Armenia: 21 Juni 2024

    3.Slovenia: 4 Juni 2024

    4.Irlandia: 22 Mei 2024

    5.Norwegia: 22 Mei 2024

    6.Spanyol: 22 Mei 2024

    7.Bahama: 8 Mei 2024

    8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024

    9.Jamaika: 24 April 2024

    10.Barbados: 20 April 2024

    11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019

    12.Kolombia: 3 Agustus 2018

    13.Saint Lucia: 14 September 2015

    14.Takhta Suci: 26 Juni 2015

    15.Swedia: 30 Oktober 2014

    16.Haiti: 27 September 2013

    17.Guatemala: 9 April 2013

    18.Thailand: 18 Januari 2012

    19.Islandia: 15 Desember 2011

    20.Brasil: 3 Desember 2011

    21.Grenada: 25 September 2011

    22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011

    23.Dominika: 19 September 2011

    24.Belize: 9 September 2011

    25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011

    26.Honduras: 26 Agustus 2011

    27.El Salvador: 25 Agustus 2011

    28.Suriah: 18 Juli 2011

    29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011

    30.Liberia: 1 Juli 2011

    31.Lesotho: 3 Mei 2011

    32.Uruguay: 16 Maret 2011

    33.Paraguay: 29 Januari 2011

    34.Suriname: 26 Januari 2011

    35.Peru: 24 Januari 2011

    36.Guyana: 13 Januari 2011

    37.Chile: 7 Januari 2011

    38.Ekuador: 27 Desember 2010

    39.Bolivia: 17 Desember 2010

    40.Argentina: 6 Desember 2010

    41.Republik Dominika: 15 Juli 2009

    42.Venezuela: 27 April 2009

    43.Pantai Gading: 1 Desember 2008

    45.Lebanon: 30 November 2008

    46.Kosta Rika: 5 Februari 2008

    47.Montenegro: 24 Juli 2006

    48.Timor Leste: 1 Maret 2004

    49.Malawi: 23 Oktober 1998

    50.Kirgistan: 1 November 1995

    51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995

    52.Papua Nugini: 13 Januari 1995

    53.Uzbekistan: 25 September 1994

    54.Tajikistan: 2 April 1994

    55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992

    56.Georgia: 25 April 1992

    57.Turkmenistan: 17 April 1992

    58.Azerbaijan: 15 April 1992

    59.Kazakstan: 6 April 1992

    60.Eswatini: 1 Juli 1991

    61.Filipina: 1 September 1989

    62.Vanuatu: 21 Agustus 1989

    63.Benin: 1 Mei 1989

    64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989

    65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989

    66.Rwanda: 2 Januari 1989

    67.Bhutan: 25 Desember 1988

    68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988

    69.Burundi: 22 Desember 1988

    70.Botswana: 19 Desember 1988

    71.Nepal: 19 Desember 1988

    72.Kongo: 18 Desember 1988

    73.Polandia: 14 Desember 1988

    74.Oman: 13 Desember 1988

    75.Gabon: 12 Desember 1988

    76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988

    77.Mozambik: 8 Desember 1988

    78.Angola: 6 Desember 1988

    79.Kongo: 5 Desember 1988

    80.Sierra Leone: 3 Desember 1988

    81.Uganda: 3 Desember 1988

    82.Laos: 2 Desember 1988

    83.Chad: 1 Desember 1988

    84.Ghana: 29 November 1988

    85.Togo: 29 November 1988

    86.Zimbabwe: 29 November 1988

    87.Maladewa: 28 November 1988

    88.Bulgaria: 25 November 1988

    89.Tanjung Verde: 24 November 1988

    90.Korea Utara: 24 November 1988

    91.Niger: 24 November 1988

    92.Rumania: 24 November 1988

    93.Tanzania: 24 November 1988

    94.Hongaria: 23 November 1988

    95.Mongolia: 22 November 1988

    96.Senegal: 22 November 1988

    97.Burkina Faso: 21 November 1988

    98.Kamboja: 21 November 1988

    99.Komoro: 21 November 1988

    100.Guinea: 21 November 1988

    101.Guinea-Bissau: 21 November 1988

    102.Mali: 21 November 1988

    103.China: 20 November 1988

    104.Belarus: 19 November 1988

    105.Namibia: 19 November 1988

    106.Rusia: 19 November 1988

    107.Ukraina: 19 November 1988

    108.Vietnam: 19 November 1988

    109.Siprus: 18 November 1988

    110.Republik Ceko: 18 November 1988

    111.Mesir: 18 November 1988

    112.Gambia: 18 November 1988

    113.India: 18 November 1988

    114.Nigeria: 18 November 1988

    115.Seychelles: 18 November 1988

    116.Slowakia: 18 November 1988

    117.Sri Lanka: 18 November 1988

    118.Albania: 17 November 1988

    119.Brunei Darussalam: 17 November 1988

    120.Djibouti: 17 November 1988

    121.Mauritius: 17 November 1988

    122.Sudan: 17 November 1988

    123.Afghanistan: 16 November 1988

    124.Bangladesh: 16 November 1988

    125.Kuba: 16 November 1988

    126.Yordania: 16 November 1988

    127.Madagaskar: 16 November 1988

    128.Nikaragua: 16 November 1988

    129.Pakistan: 16 November 1988

    130.Qatar: 16 November 1988

    131. Arab Saudi: 16 November 1988

    132.Serbia: 16 November 1988

    133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988

    134.Zambia: 16 November 1988

    135.Aljazair: 15 November 1988

    136.Bahrain: 15 November 1988

    137.Indonesia: 15 November 1988

    138.Irak: 15 November 1988

    139.Kuwait: 15 November 1988

    140.Libya: 15 November 1988

    141.Malaysia: 15 November 1988

    142.Mauritania: 15 November 1988

    143.Maroko: 15 November 1988

    144.Somalia: 15 November 1988

    145.Tunisia: 15 November 1988

    146.Turki: 15 November 1988

    147.Yaman: 15 November 1988

    148.Iran: 4 Februari 1988

    Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:

    Australia

    Kanada

    Prancis

    Malta

    Portugal

    Inggris

    Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?

    Amerika Serikat

    Panama

    Jerman

    Italia

    Austria

    Denmark

    Lithuania

    Moldova

    Kroasia

    Latvia

    Yunani

    Eritrea

    Kamerun

    Myanmar

    Korea Selatan

    Jepang

    Israel

    Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 3 Pekerjaan Sampingan untuk Orang yang Suka Sosialisasi – Page 3

    3 Pekerjaan Sampingan untuk Orang yang Suka Sosialisasi – Page 3

    Musim panas adalah musim yang tepat yang mana banyak acara di luar ruangan seperti konser dan festival makanan, dan merek-merek yang menjajakan produk mereka supaya bisa dikenal.

    Menjadi duta merek bisa berarti membagikan sampel makanan dan minuman, atau membagikan brosur dan mempromosikan perusahaan. Apa pun yang Anda iklankan, ada benarnya iklan “tidak pernah tentang produk,” menurut Glantz. “Intinya selalu tentang bersosialisasi.”

    Mencari tahu acara besar yang akan diadakan di wilayah Anda dan hubungi perwakilan acara tersebut untuk mencari tahu perusahaan mana yang akan diwakili di sana dan apakah mereka membutuhkan bantuan. Ide lainnya adalah menghubungi merek yang Anda sukai secara langsung untuk menanyakan jenis peluang duta langsung yang tersedia.

    Promosi semacam itu bisa “menghasilkan antara USD 25 dan 50 per jam,” kata Glantz.

    3.Menjadi Koki di Pesta Pribadi

    Jika Anda suka memasak dan menjadi tuan rumah, pertimbangkan untuk mengadakan acara di situs web seperti Eatwith.

    Eatwith memungkinkan penduduk setempat untuk menyajikan pengalaman kuliner mereka sendiri kepada orang-orang di sekitar mereka, baik itu masakan Kuba asli, atau teh sore. Cozymeal pada dasarnya melakukan hal yang sama, “tetapi dapat membantu menemukan lokasi, jika Anda tidak ingin mengadakan pesta di rumah,” kata Kathy Kristof, pendiri dan editor sidehhusl.com.

    Seorang koki dengan cabang di Chicago sudah mengiklankan pengalaman paella dan fideua di Eatwith dengan harga USD 143 per tamu. “Jika Anda orang yang bisa keluar dan bersosialisasi, lakukanlah, dan dapatkan uangnya,” ujar Glantz.

  • Kecelakaan Pesawat Jatuh di Hutan Rimba, 48 Orang Tewas

    Kecelakaan Pesawat Jatuh di Hutan Rimba, 48 Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah pesawat penumpang Antonov An-24 yang mengangkut 48 orang jatuh di timur jauh Rusia, Kamis (26/7/2025) lalu. Pesawat tersebut jatuh saat bersiap untuk mendarat dan menewaskan semua orang di dalamnya.

    Dilansir Reuters, badan pesawat tersebut merupakan pabrikan tua yakni tahun 1976, namun masih digunakan. Kantor Kejaksaan Transportasi Timur Jauh mengungkapkan pesawat itu mencoba mendarat untuk kedua kalinya setelah gagal pada pendaratan pertamanya.

    Pesawat yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan regional Siberia milik pribadi Angara, itu tengah dalam perjalanan dari kota Blagoveshchensk dekat perbatasan Cina ke Tynda, persimpangan kereta api penting di wilayah Amur.

    Penyelidik mengatakan bahwa mereka menjadikan insiden tersebut sebagai kasus kriminal atas dugaan pelanggaran lalu lintas udara dan peraturan transportasi udara, yang mengakibatkan kematian lebih dari dua orang karena kelalaian.

    Sementara itu, kantor berita Rusia melaporkan pesawat itu baru-baru ini melewati pemeriksaan keamanan teknis dan telah terlibat dalam empat insiden ‘kecil’ sejak 2018.

    Kecelakaan itu kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran baru tentang kelayakan penerbangan dengan pesawat tua. Di sisi lain, Rusia juga saat ini tengah dihadapkan dengan Sanksi Uni Eropa yang menekan kemampuan Moskow untuk mengakses investasi dan suku cadang.

    Hal itu dinilai dapat mendorong negara-negara lain yang mengoperasikan pesawat untuk meninjau armada mereka. Termasuk Korea Utara, Kazakhstan, Laos, Kuba, Ethiopia, Myanmar, dan Zimbabwe dalam mengoperasikan An-24.

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawanya kepada keluarga mereka yang tewas dalam insiden tersebut. Putin terpantau diam selama satu menit di awal pertemuan pemerintah.

    Dengan begitu, Pemerintahan Rusia mengatakan telah membentuk sebuah komisi untuk menangani akibatnya selain investigasi kriminal dan keselamatan udara. Seorang perwakilan Angara mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satgas Sabar Pungli Dihapus, Pengamat: Manfaatkan Aparat Penegak Hukum

    Satgas Sabar Pungli Dihapus, Pengamat: Manfaatkan Aparat Penegak Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan praktik pungutan liar (pungli) di Indonesia dinilai tidak perlu melalui pembentukan satuan tugas (satgas) baru setelah tim Satgas Sapu Bersih Pungli dihapuskan.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan sebaiknya institusi dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang sudah ada, seperti kepolisian, seharusnya diperkuat fungsinya agar mampu menindak tegas praktik pungli yang merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.

    “Masalah pungli ini sebenarnya bisa ditangani oleh kepolisian. Artinya, kalau institusi tersebut diperkuat fungsinya, sudah cukup. Tidak perlu lagi ada satgas-satgas baru yang justru menghabiskan anggaran dan terbukti kurang efektif,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (18/7/2025).

    Lebih lanjut, pungli disebutnya sebagai masalah mendesak yang menimbulkan beban biaya tersembunyi di berbagai sektor ekonomi, termasuk pada logistik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri berskala besar. 

    Akibatnya, biaya produksi menjadi tidak kompetitif, baik untuk pasar ekspor maupun dalam negeri.

    “Pungli membuat Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan biaya siluman yang tinggi. Ini bukan hanya merugikan dunia usaha, tapi juga menciptakan harga barang yang tidak bersaing,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, pungli juga disebut sebagai salah satu penyebab tingginya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia, yang diperkirakan mencapai Rp5.000 triliun atau sekitar 35% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

    Tingginya informalitas dan ekonomi tak tercatat juga membuat potensi pajak negara menguap.

    Sebagai solusi, menurutnya, Presiden dinilai bisa memberikan penugasan khusus kepada Kapolri untuk menindak tegas praktik pungli dari akar-akarnya. Penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi tegas diharapkan mampu memberikan efek jera.

    “Selama pungli masih dibiarkan, reformasi perizinan dan birokrasi yang dilakukan pemerintah tidak akan memberikan dampak optimal. Jadi, jawabannya bukan satgas baru, tetapi penegakan hukum oleh institusi yang sudah ada,” tegasnya.

    Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai lembaga seperti tim satgas saber pungli tidak efektif sejak awal dan menyarankan agar dibubarkan tanpa perlu mencari pengganti.

    Menurutnya, keberadaan Saber Pungli selama ini justru tidak memberi dampak nyata dalam pemberantasan pungutan liar dan korupsi.

    Alih-alih membentuk lembaga baru, ia menekankan pentingnya penguatan Aparat Penegak Hukum (APH) yang sudah ada. 

    “Ga usah bikin lagi. Pokoknya yang nyolong, yang meres, tangkap. Kalau sudah korupsi dan bikin rakyat susah harus ditindak,” katanya.

    Ia menyebut bahwa lembaga seperti Saber Pungli hanya menjadi kamuflase dari ketidakmampuan aparat hukum yang seharusnya bisa menindak secara langsung. 

    Ia juga menyinggung perbandingan dengan negara-negara sosialis seperti Vietnam, Kuba, dan Kamboja yang menurutnya memiliki penegakan hukum tegas tanpa toleransi terhadap pelaku korupsi. 

    “Di sana enggak ada yang berani nyolong karena hukum ditegakkan. Di sini? Ditangkap, disogok, selesai,” katanya.

    Terkait operasi-operasi Saber Pungli yang selama ini dilakukan, ia menilai hasilnya nihil karena yang lebih banyak ditangkap adalah pelaku kecil yang melakukannya untuk bertahan hidup.

    Sebagai solusi, ia menegaskan bahwa perbaikan harus dimulai dari institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga dinas-dinas pemerintahan. 

    “Kalau sapunya kotor, ya enggak bisa bersih-bersih. Yang harus dibenahi adalah APH-nya, bukan malah bentuk lembaga baru lagi,” tegasnya.

  • Bikin Gaduh Usai Bilang Pengemis Pura-pura Miskin, Menteri Kuba Mundur

    Bikin Gaduh Usai Bilang Pengemis Pura-pura Miskin, Menteri Kuba Mundur

    Havana

    Menteri Tenaga Kerja Kuba, Marta Elena Feito, mengundurkan diri dari jabatannya setelah memicu kegaduhan karena menyebut orang-orang yang mengais-ngais tong sampah atau para pengemis hanya berpura-pura miskin dan tidak benar-benar putus asa.

    Pemandangan semacam itu tergolong umum di Kuba, terutama ibu kota Havana, yang sedang terpuruk secara ekonomi. Warga Kuba kini bergulat dengan inflasi tak terkendali, upah yang rendah, dan kekurangan pangan, yang membuat beberapa dari mereka terpaksa mengemis atau mencari makanan dari tempat sampah.

    Setelah komentarnya itu memicu kegaduhan dan menuai kecaman, seperti dilansir AFP, Rabu (16/7/2025), Elena Feito juga mengawasi sistem jaminan sosial di negara tersebut “mengakui kesalahannya dan mengajukan pengunduran diri” dari jabatannya pada Selasa (15/7).

    Elena Feito, menurut laporan media pemerintah Kuba, juga mengakui komentarnya itu menunjukkan “kurangnya objektivitas dan kepekaan”.

    Dalam komentar yang disampaikan saat rapat komite parlemen membahas langkah penanggulangan kemiskinan pada Senin (14/7), Elena Feito mengatakan bahwa orang-orang yang mengais-ngais tong sampah berpakaian agar tampak seperti pengemis.

    “Ketika Anda melihat tangan mereka, ketika Anda melihat pakaian yang mereka kenakan, mereka menyamar sebagai pengemis. Mereka bukan pengemis. Di Kuba, tidak ada pengemis,” ujar Elena Feito dalam pernyataan yang disiarkan langsung oleh televisi pemerintah Kuba.

    Komentar itu menuai kemarahan publik, dengan para pengguna media sosial di Kuba mengunggah foto-foto yang menunjukkan orang-orang makan dari tong sampah.

    Sementara ekonom Pedro Monreal memposting komentar menyindir yang menyebut ada “orang-orang yang menyamar sebagai ‘menteri’ di Kuba”.

    Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, ikut berkomentar via media sosial X dengan mengecam apa yang disebutnya sebagai “kurangnya kepekaan” dari Elena Feito.

    “Tidak ada seorang pun dari kita dapat bertindak dengan arogansi, bertindak dengan kepura-puraan, terlepas dari kenyataan yang kita jalani,” tegas Diaz-Canel saat berbicara dalam sidang parlemen Kuba.

    Para pengemis, sebut Diaz-Canel, adalah “ekspresi konkret dari ketimpangan sosial dan masalah-masalah” yang dihadapi Kuba.

    Tingkat kemiskinan di Kuba meningkat tajam seiring negara itu menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam tiga dekade, yang ditandai dengan kekurangan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar, serta pemadaman listrik harian.

    Para pengamat menyalahkan kombinasi sanksi Amerika Serikat, salah kelola ekonomi domestik, dan pandemi COVID-19 yang menghancurkan industri pariwisata vital negara tersebut.

    Tahun lalu, pemerintah Kuba menyebut terdapat 189.000 keluarga dan 350.000 individu, dari total populasi 9,7 juta jiwa, yang hidup dalam kondisi “rentan” dan mendapatkan manfaat dari program bantuan sosial.

    Lihat juga Video ‘Pengemis Bawa Uang Rp 5,7 Juta Saat Dirazia Satpol PP Gorontalo’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kebijakan Baru Trump Bisa Deportasi Kilat dalam 6 Jam

    Kebijakan Baru Trump Bisa Deportasi Kilat dalam 6 Jam

    Washington DC
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan baru. Aturan terbaru yang dibuat Trump itu dapat menyebabkan seseorang dideportasi secara kilat dari AS.

    Kebijakan baru Trump akan memungkinkan para pejabat imigrasi AS untuk mendeportasi para migran ke negara ketiga, selain negara asal mereka, hanya dengan pemberitahuan 6 jam sebelumnya. Dilansir Reuters, Selasa (15/7/2025), aturan ini memberikan gambaran awal soal bagaimana upaya deportasi oleh pemerintahan Trump semakin keras.

    Kebijakan deportasi yang lebih cepat ini tertuang dalam memo tertanggal 9 Juli yang dirilis Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Penindakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) Todd Lyons. Biasanya, ICE harus menunggu setidaknya selama 24 jam untuk mendeportasi seseorang setelah menyampaikan pemberitahuan tentang pemindahan mereka dari wilayah AS ke ‘negara ketiga’.

    Kini, berdasarkan memo tersebut, ICE dapat melakukan deportasi ke ‘negara ketiga’ hanya dengan pemberitahuan 6 jam dalam keadaan mendesak asalkan orang tersebut telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan seorang pengacara. Memo itu juga menyatakan para migran dapat dikirimkan ke negara-negara yang telah berjanji untuk tidak menganiaya atau menyiksa mereka ‘tanpa perlu prosedur lebih lanjut’.

    Media terkemuka AS, Washington Post, menjadi yang pertama kali melaporkan memo ICE terbaru itu. Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini menunjukkan AS dapat bergerak lebih cepat untuk mengirimkan para migran ke negara-negara di seluruh dunia.

    Mahkamah Agung AS, pada Juni lalu, telah mencabut perintah pengadilan lebih rendah yang membatasi deportasi semacam itu tanpa pemeriksaan karena khawatir adanya penganiayaan di negara tujuan. Menyusul putusan pengadilan tinggi dan perintah lanjutan dari para hakim AS, pemerintahan Trump telah mengirimkan delapan migran yang berasal dari Kuba, Laos, Meksiko, Myanmar, Sudan, dan Vietnam ke Sudan Selatan.

    Menurut laporan Reuters, pemerintahan Trump telah mendesak para pejabat dari lima negara Afrika, yakni Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania, dan Gabon untuk menerima orang-orang yang dideportasi dari tempat lain. Pemerintahan Trump berargumen deportasi ke ‘negara ketiga’ membantu dengan cepat untuk memindahkan para migran yang seharusnya tidak berada di wilayah AS, termasuk mereka yang memiliki hukuman pidana.

    Para advokat mengkritik deportasi semacam itu sebagai tindakan berbahaya dan kejam. Pengkritik kebijakan itu menyebut orang-orang dapat dikirimkan ke negara-negara di mana mereka dapat menghadapi kekerasan, tidak memiliki ikatan apa pun, dan tidak dapat berbicara bahasa lokal.

    Kebijakan Imigrasi Lewat UU Big Beautiful

    Donald Trump (Foto: dok. Reuters)

    Selain lewat memo itu, kebijakan terkait imigrasi era Trump juga terdapat dalam UU pajak dan belanja negara yang disebut ‘One Big Beautiful Bill’. UU itu telah diteken oleh Trump pada Jumat (4/7), saat seremoni hari kemerdekaan AS di Gedung Putih.

    “Amerika menang, menang, memang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Trump sebelum menandatangani RUU tersebut dalam seremoni yang digelar di luar ruangan di South Lawn Gedung Putih.

    Penandatanganan ini dilakukan setelah parlemen AS yang didominasi politisi Partai Republik meloloskan RUU yang menuai kritikan dari Partai Demokrat dan miliarder terkemuka AS, Elon Musk. UU tersebut menjadi perwujudan dari banyak janji kampanye Trump, mulai dari perpanjangan pemotongan pajak sejak masa jabatan pertamanya, meningkatkan pengeluaran militer, dan menyediakan dana besar untuk upaya deportasi migran oleh pemerintahan Trump.

    Sekitar USD 350 miliar (setara Rp 5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Dana itu ditujukan untuk mencapai tujuan Trump mendeportasi 1 juta orang dari AS setiap tahunnya.

    Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan USD$45 miliar (sekitar Rp 729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.

    Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional. Selain itu, DoD akan menerima USD 1 miliar (sekitar Rp 16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    JAKARTA – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tidak akan segera mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap anggota blok negara BRICS, tetapi akan melanjutkan jika negara-negara mengambil tindakan kebijakan yang disebut “anti-Amerika”, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Presiden Trump mengatakan pada Hari Minggu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan apa yang disebut “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok negara berkembang BRICS, yang memicu penyangkalan tajam dari para anggotanya bahwa mereka berorientasi terhadap Amerika Serikat.

    “Ada batasan yang dibuat. Jika keputusan kebijakan yang dibuat bersifat anti-Amerika, maka tarif akan dikenakan,” kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara mengenai masalah tersebut, melansir Reuters 8 Juli.

    Tidak ada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.

    Pengumuman Presiden Trump, yang disampaikan melalui platform media Truth Social miliknya, muncul saat India, Indonesia, dan negara-negara lain dalam kelompok BRICS sedang merundingkan kesepakatan dagang menit terakhir dengan Pemerintah AS menjelang batas waktu 9 Juli saat tarif telah dijadwalkan untuk naik. Tanggal efektif tarif tersebut kini telah ditunda hingga 1 Agustus.

    Para pakar perdagangan mengatakan, ancaman tarif baru tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tekanan pada negara-negara yang berusaha menghindari tarif tinggi yang diusulkan Presiden Trump pada bulan April. Banyak anggota BRICS dan negara mitra sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat.

    Pengumuman Presiden Trump muncul beberapa jam setelah para pemimpin BRICS mengeluarkan pernyataan setebal 31 halaman, yang di dalamnya mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran, menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, dan memperingatkan bahwa tarif sepihak mengancam perdagangan global.

    KTT BRICS pertama pada tahun 2009 dihadiri oleh para pemimpin dari Brasil, Tiongkok, India, dan Rusia, dengan Afrika Selatan bergabung kemudian. Menyusul kemudian Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) serta Arab Saudi, meskipun diterima sebagai anggota, berpartisipasi sebagai negara mitra.

    Negara mitra lainnya termasuk Bolivia, Nigeria, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uganda.

    Presiden Trump sendiri memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin beberapa negara tersebut, seperti Arab Saudi dan UEA dan telah menggembar-gemborkan prospek kesepakatan perdagangan dengan India selama berminggu-minggu.

    Pemerintahannya menyelesaikan kesepakatan perdagangan kerangka kerja dengan Vietnam minggu lalu, dan telah melakukan pembicaraan tentang perjanjian serupa dengan Thailand.

    Dalam pernyataan para pemimpin BRICS Hari Minggu, mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran oleh Israel, sekutu AS, dan menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, memperingatkan bahwa peningkatan “tarif unilateral dan tindakan non-tarif” mengancam perdagangan global.

    Tidak segera jelas apakah ancaman tarif terbaru Presiden Trump akan menggagalkan pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan India, Indonesia, dan negara-negara BRICS lainnya.

    Indonesia, yang ingin menghindari ancaman tarif sebesar 32 persen, akan menandatangani perjanjian senilai 34 miliar dolar AS dengan mitra-mitra AS minggu ini dan telah menawarkan untuk memangkas bea masuk atas impor utama dari Amerika Serikat menjadi “mendekati nol” dan membeli gandum AS senilai 500 juta dolar AS.

  • Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi rapat pleno hari terakhir penyelenggaraan KTT BRICS 2025 dengan tema pembahasan Lingkungan Hidup, COP30, dan Kesehatan Global, Senin.

    Hadir di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Presiden Prabowo diapit pada posisi duduk di antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, juga hadir Perdana Menteri India Narendra Modi yang duduk di samping Presiden Lula.

    Selain negara anggota BRICS, sejumlah negara mitra strategis juga turut hadir dalam rapat pleno, antara lain Bolivia, Kuba, Malaysia, Vietnam, Uganda, Kazakhstan, dan Uzbekistan.

    Selain itu, tampak pula kehadiran delegasi dari Nigeria, Belarus, Ethiopia, Thailand, Chili, Uruguay, Meksiko, Turki, Uni Afrika, Kolombia, Kenya, dan Palestina.

    Rapat pleno juga diikuti oleh perwakilan dari sejumlah organisasi internasional dan lembaga keuangan global, seperti Sekretaris Jenderal PBB, New Development Bank (NDB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF).

    Dalam KTT BRICS kali ini, Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia melalui penguatan multilateralisme dan penegakan hukum internasional.

    Menko Perekonomian Airlangga mengatakan bahwa Kepala Negara menolak segala bentuk perang serta mengecam praktik standar ganda dalam hubungan internasional.

    Indonesia juga mendorong BRICS menjadi kekuatan yang mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil dan inklusif, khususnya untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dalam lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga besar BRICS yang digelar menjelang dimulainya hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin pagi, di lantai dua Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam sesi foto yang berlangsung pukul 08.45 waktu setempat, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan 11 pemimpin dan delegasi tingkat tinggi lainnya, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

    Formasi barisan depan juga mencakup perwakilan dari negara-negara mitra utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Afrika Selatan, serta perwakilan organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB)- bentukan BRICS.

    Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra dan organisasi internasional yang tergabung dalam inisiatif perluasan BRICS.

    Mereka menempati barisan tengah dan belakang, yang merepresentasikan komposisi geopolitik yang semakin beragam dan inklusif dalam keluarga besar BRICS saat ini.

    Di barisan tengah, tampak sejumlah kepala negara, perdana menteri, dan wakil perdana menteri dari negara-negara mitra strategis.

    Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Presiden Kuba, Presiden Bolivia, Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Uganda, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan, Menteri Luar Negeri Belarus, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Nigeria, Duta Besar Etiopia, Menteri Luar Negeri Meksiko, Presiden Uruguay, Presiden Chile, Menteri Luar Negeri Turki, Duta Besar Kolombia, dan Duta Besar Palestina.

    Dalam sesi foto yang diikuti oleh 35 peserta itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dengan penampilannya yang khas mengenakan peci hitam yang menjadi identitas nasional Indonesia.

    Di tengah deretan pemimpin dunia yang mengenakan setelan formal tanpa penutup kepala, peci yang dikenakan Presiden Prabowo menjadi pembeda yang kuat, sekaligus bentuk diplomasi kultural yang memperkenalkan ciri khas Indonesia di panggung global

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS terhitung sejak awal Januari 2025.

    Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama negara-negara berkembang BRICS 2025.

    Dalam keterangannya di Rio De Janeiro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact.

    Usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.