Xcloud.id

Negara: Korea Utara

  • Presiden Korsel Lontarkan Tuduhan Spionase, China Protes

    Presiden Korsel Lontarkan Tuduhan Spionase, China Protes

    Ditegaskan oleh Mao dalam pernyataannya bahwa Beijing “dengan tegas menentang pihak Korea Selatan mengaitkan masalah internal dengan faktor-faktor terkait China”.

    Yoon, dalam pidato terbarunya pada Kamis (12/12) waktu setempat, menuduh partai oposisi utama menghalangi upayanya mengamandemen undang-undang (UU) anti-spionase Korsel.

    Dia menyebut legislasi yang berlaku di Korsel saat ini “tidak memberikan hukuman bagi warga negara asing yang melakukan spionase”, dan kemudian membahas soal dua kasus dugaan spionase oleh warga negara China.

    Disebutkan Yoon bahwa salah satu kasus melibatkan tiga warga negara asing yang tertangkap sedang menerbangkan drone dan merekam kapal induk Amerika Serikat (AS) yang berlabuh di Busan, yang kemudian diketahui perangkatnya juga berisi foto-foto instalasi militer.

    Dalam kasus lainnya, sebut Yoon, seorang pria berusia 40-an tahun melakukan perjalanan dari China ke Seoul dan “langsung menuju” ke kantor Badan Intelijen Nasional Korsel untuk merekam markasnya dengan drone.

    Yoon tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kedua kasus tersebut, dan menghabiskan sebagian besar pidatonya untuk menuduh oposisi telah menyebabkan “krisis nasional”.

    Korsel dan China merupakan mitra perdagangan utama, namun tidak sejalan secara politik. Partai Komunis yang berkuasa di China merupakan pendukung utama ekonomi dan politik Korea Utara (Korut), yang secara teknis masih berperang dengan Seoul.

    Lihat juga video: Nasib Presiden Korsel, Umumkan Darurat Militer Berujung Jadi Tersangka

    (nvc/idh)

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ngaku Tak Paham Alasan Dituduh Makar

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ngaku Tak Paham Alasan Dituduh Makar

    ERA.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengaku tidak paham apa alasan di balik tuduhan makar terhadapnya usai memberlakukan darurat militer di negara itu.

    “Menganggap langkah darurat untuk menyelamatkan negara sebagai tindakan perang saudara yang menghancurkan negara adalah ancaman serius bagi konstitusi dan sistem hukum kita,” ujar Yoon dalam pidato yang disiarkan secara nasional oleh YTN pada Kamis (12/12/2024), dikutip dari Anadolu.

    Dia juga mengatakan tidak memahami bagaimana langkah konstitusional yang diambilnya “ketika tidak ada pilihan lain” dapat diartikan sebagai tindakan makar.

    Yoon berdalih pemberlakuan darurat militer dilakukan untuk melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan.

    Dia menyebut keputusannya itu diambil berdasarkan “penilaian politik yang sangat terukur”.

    Menurut Yoon, jika kekuatan politik yang berkuasa berusaha menggambarkan dirinya sebagai kriminal, mereka bisa menimbulkan kerusakan serius bagi Korsel.

    “Saat ini, oposisi membahayakan keamanan negara dan warga negara… tidak jelas partai mana yang mereka wakili dan untuk negara mana parlemen ini berdiri,” kata Yoon.

    Dia juga berjanji untuk melawan upaya pemakzulan terhadap dirinya.

    “Saya akan berjuang bersama rakyat hingga akhir… Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan integritas,” tegasnya.

    Di hari yang sama, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korsel, menyerukan dukungan terhadap pemakzulan Yoon sebagai sikap resmi partai itu, meski sebelumnya mereka mendukung pengunduran diri Yoon secara sukarela.

    Sebelumnya, pada 3 Desember, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan dalih bahwa kelompok oposisi bersimpati pada Korea Utara dan merencanakan pemberontakan.

    Namun, parlemen Korsel menolak keputusan Yoon tersebut dan lewat pemungutan suara, mereka meminta agar status darurat militer itu dicabut.

    Tidak lama kemudian, Yoon mencabut keputusannya tersebut dan meminta maaf kepada rakyat.

    Dia kemudian dilarang meninggalkan Korsel karena menghadapi penyelidikan atas pemberlakuan darurat militer itu. Sementara itu, mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap atas dugaan kasus pengkhianatan.

  • Jurus Baru Presiden Korsel Setop Pemakzulan Usai Chaos Darurat Militer

    Jurus Baru Presiden Korsel Setop Pemakzulan Usai Chaos Darurat Militer

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kembali memberi pernyataan pers terbaru, Kamis (12/12/2024). Ia bersumpah untuk berjuang “hingga menit terakhir” dalam pidato yang membela keputusan mengejutkannya minggu lalu terkait pengumuman darurat militer, di mana ia mengerahkan tentara ke parlemen negara tersebut.

    Pidato tersebut ia lakukan jelang pemungutan suara pemakzulan terbaru yang akan dilakukan 14 Desember. Sebelumnya, upaya pelengseran dirinya Sabtu lalu gagal.

    “Saya minta maaf lagi kepada rakyat yang pasti terkejut dan cemas karena darurat militer,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, dikutip AFP.

    “Tolong percayalah kepada saya dalam kesetiaan saya yang hangat kepada rakyat,” tambahnya.

    Di kesempatan yang sama, Yoon juga menuding oposisinya, Partai Demokrat, mendorong negara tersebut dalam krisis nasional. Yoon sendiri berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    “Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi yang besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal,” kata Yoon dalam pidato lagi.

    “(Namun) saya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik terkait dengan deklarasi darurat militer,” tambahnya lagi.

    Menurutnya, deklarasi darurat militernya dimaksudkan, sebagian, untuk melindungi Korsel dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara (Korut). Termasuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara.

    Yoon sendiri sudah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia didakwa melakukan “pemberontakan” karena deklarasinya 3-4 Desember itu.

    Kemarin, polisi juga dilaporkan sudah menggeledah istana presiden. Akibat pengumuman Yoon, ibu kota Seoul telah diguncang oleh protes harian sejak minggu lalu, dengan ribuan orang berkumpul untuk menuntut pengunduran dirinya.

    (sef/sef)

  • Polisi Korsel Klaim Paspampres Halangi Penggeledahan di Kantor Yoon

    Polisi Korsel Klaim Paspampres Halangi Penggeledahan di Kantor Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Polisi Korea Selatan melaporkan pasukan pengamanan presiden (paspampres) menghalang-halangi tim investigasi saat melakukan penggeledahan di kantor Presiden Yoon Suk Yeol.

    Juru bicara kepolisian mengatakan kepada AFP bahwa paspampres membatasi akses tim penyelidik yang ingin memasuki kantor kepresidenan. Padahal, mereka sudah mengantongi izin.

    “Penggeledahan terhadap kantor kepresidenan telah dimulai dan kami sudah mendapat akses ke kantor layanan sipilnya. Namun, saat ini kami tidak bisa memasuki gedung utama karena ada pembatasan akses yang diberlakukan pasukan pengamanan presiden,” kata juru bicara tersebut, Rabu (11/12).

    Polisi Korsel menggeledah kantor Yoon Suk Yeol pada Rabu usai sang Presiden ditetapkan sebagai tersangka imbas drama darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Seorang pejabat keamanan kepresidenan mengonfirmasi kepada Reuters bahwa polisi telah menggeledah kantor Yoon pada Rabu pagi.

    Kantor berita Yonhap melaporkan tim kepolisian menunjukkan surat perintah penggeledahan yang mencantumkan nama Yoon sebagai subjek penyelidikan saat mendatangi kantor kepresidenan.

    Yoon menetapkan darurat militer pada 3 Desember lalu tanpa sepengetahuan partai berkuasa dan juga parlemen. Semula, Yoon berdalih menerapkan darurat militer lantaran ada ancaman Korea Utara yang menyusup dalam pemerintahan.

    Namun, belakangan diketahui Yoon menetapkan darurat militer demi menghindari penyelidikan kriminal terhadap dia dan istrinya Kim Keon Hee hingga menghindari upaya pemakzulan.

    Jaksa Korsel telah menetapkan Yoon sebagai tersangka atas dugaan makar, pengkhianatan, dan penyalahgunaan kekuasaan imbas deklarasi darurat militer tersebut.

    Yoon, yang telah dicekal keluar negeri, juga sudah dibebastugaskan dan tidak boleh lagi mengambil keputusan terkait urusan negara. Segala urusan dan keputusan harus berdasarkan konsultasinya dengan partai berkuasa, People Power Party.

    Jaksa Korsel menekankan kekebalan hukum yang Yoon miliki sebagai kepala negara tidak berlaku lantaran tuduhan yang menyeretnya terkait kejahatan paling serius yakni pengkhianatan dan makar.

    (blq/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Komentari Darurat Militer di Selatan, Media Korea Utara: Tindakan Putus Asa dan Kehancuran Yoon Suk Yeol!

    Komentari Darurat Militer di Selatan, Media Korea Utara: Tindakan Putus Asa dan Kehancuran Yoon Suk Yeol!

    ERA.id – Kantor media pemerintah Korea Utara (KCNA) mengomentari situasi terkini di Korea Selatan pasca pengumuman darurat militer. Media Korea Utara mengatakan keputusan itu sebagai bentuk putus asa dan kehancuran Presiden Yoon Suk-yeol.

    KCNA menyebutkan bahwa situasi Korea Selatan diselimuti dengan kekacauan setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer. Ia menyebut Yoon sebagai boneka yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan.

    “Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mendeklarasikan darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” kata KCNA dalam pernyataan.

    Dalam komentar tersebut, KCNA juga menyoroti sikap Yoon yang secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer. Hal ini mereka sebut sebagai tindakan putus asa dan kehancuran politik Yoon dalam waktu cepat.

    “Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, KCNA juga menekankan bahwa komunitas internasional sedang memantau ketat situasi yang terjadi di Korea Selatan.

    “Komunitas internasional mengawasi dengan ketat, dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” pungkasnya.

    Komentar ini menjadi yang pertama dikeluarkan dari pihak Korea Utara sejak deklarasi darurat militer disampaikan oleh Yoon Suk-yeol pada 3 Desember lalu. Meski hanya berlaku selama enam jam, Yoon ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal untuk pergi ke luar negeri.

    Hubungan antar-Korea belakangan menegang setalah Utara mengirimkan balon-balon berisi sampah pada Mei lalu. Hal ini disebut sebagai balasan propaganda anti-Pyongyang yang dikirim ke Korea Utara oleh para aktivis.

    Mantan menteri pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun, yang ditangkap pada hari Selasa (10/12), telah dituduh oleh partai-partai oposisi menyerukan serangan terhadap lokasi dimana Korea Utara meluncurkan balon-balon yang membawa sampah, sebuah perintah yang dilaporkan ditolak oleh bawahannya.

    Dia juga diduga memerintahkan pengiriman drone ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang, sebagai upaya untuk memprovokasi konflik sebagai dalih untuk mengumumkan darurat militer.

    Sementara itu, Yoon selamat dari mosi pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu (7/12) bahkan ketika puluhan ribu warga Korea Selatan menantang suhu dingin di luar untuk menuntut penggulingannya.

    Pihak oposisi berencana untuk mengajukan mosi lain untuk memakzulkan Yoon dalam pemungutan suara pada hari Sabtu.

  • Drama Darurat Militer, KPK Korsel Siap Tangkap Presiden Yoon

    Drama Darurat Militer, KPK Korsel Siap Tangkap Presiden Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan investigasi anti-korupsi Korea Selatan tengah mengupayakan menangkap dan menahan Presiden Yoon Suk Yeol jika syarat-syarat hukum terpenuhi.

    Upaya penangkapan Yoon ini terjadi menyusul penyelidikan yang semakin intensif terhadap dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sang presiden usai menetapkan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.

    “Jika situasi memungkinkan, kami akan mencoba melakukan penangkapan darurat atau penangkapan berdasarkan surat perintah pengadilan,” ujar Kepala Badan Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (Corruption Investigation Office for High-ranking Officials/CIO), Oh Dong-woon, dalam rapat komite parlemen Korsel pada Rabu (11/12).

    Pernyataan itu Oh ucapkan menanggapi pertanyaan seorang anggota dewan terkait kemungkinan menangkap sang presiden yang lolos mosi pemakzulan pada Sabtu pekan lalu.

    “Kami akan mengambil setiap langkah yang memungkinkan,” tambah Oh seperti dikutip Korea Times.

    Oh menegaskan dia dan lembaganya “memiliki tekad kuat” untuk menahan Yoon sesegera mungkin.

    “Terkait hal itu, saya memiliki tekad yang kuat” ujar Oh ketika didesak oleh seorang anggota parlemen apakah ia memiliki “keinginan” untuk menangkap sang presiden.

    “Kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh, dan kami akan mempertimbangkan langkah penangkapan,” lanjut Oh, sembari menegaskan bahwa ada prosedur yang harus diikuti terlebih dahulu.

    Saat ini, sejumlah lembaga penegak hukum Korsel tengah membuka penyelidikan terhadap Yoon menyusul investigasi yang meluas terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan hingga makar oleh presiden imbas darurat militer 3 Desember lalu.

    Yoon secara sepihak menetapkan darurat militer tanpa sepengetahuan partai berkuasa dan juga parlemen. Semula, Yoon berdalih menerapkan darurat militer lantaran ancaman pengaruh komunis Korea Utara yang menyusup dalam pemerintahan.

    Namun, belakangan Yoon diketahui menetapkan darurat militer demi menghindari penyelidikan kriminal terhadap dia dan istrinya Kim Keon Hee, hingga upaya pemakzulan.

    Jaksa Korsel juga telah menetapkan Yoon sebagai tersangka atas dugaan makar, pengkhianatan, dan penyalahgunaan kekuasaan imbas deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu pada akhir pekan lalu.

    Yoon, yang telah dicekal keluar negeri, juga sudah dibebastugaskan dan tidak boleh lagi mengambil keputusan terkait urusan negara. Segala urusan dan keputusan harus berdasarkan konsultasinya dengan partai berkuasa, PPP.

    Jaksa Korsel menekankan kekebalan hukum yang Yoon miliki sebagai kepala negara tidak berlaku lantaran tuduhan yang menyeretnya terkait kejahatan paling serius yakni pengkhianatan dan makar.

    (rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Lontarkan Tuduhan Spionase, China Protes

    Gempar Darurat Militer Korsel, Korut Bilang Gini

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) mengomentari darurat militer singkat yang ditetapkan oleh negara tetangganya, Korea Selatan (Korsel), pekan lalu. Media pemerintah Korut menyebut Korsel berada dalam “kekacauan” setelah pemberlakuan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

    Ulasan media pemerintah Korut soal darurat militer Korsel itu, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), menjadi komentar pertama yang diberikan Pyongyang mengenai pergolakan politik yang dialami negara tetangganya.

    Yoon menangguhkan pemerintahan sipil dengan menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam pekan lalu, yang diwarnai pengerahan pasukan dan helikopter militer ke gedung parlemen. Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam setelah mayoritas anggota parlemen mendesak Yoon mencabutnya.

    “Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” demikian ulasan media pemerintah Korut.

    “Komunitas internasional menyaksikan dengan saksama. dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” imbuh media pemerintah Korut dalam komentarnya.

    “Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” sebut media pemerintah Korut.

    Saat mengumumkan darurat militer pekan lalu, Yoon menyebut hal itu akan melindungi Korsel dari “ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan masyarakat”.

  • PD 3 di Depan Mata? Ini Gambarannya Jika Benar-Benar Terjadi

    PD 3 di Depan Mata? Ini Gambarannya Jika Benar-Benar Terjadi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wacana perang dunia ketiga (PD 3) masih kencang disuarakan sejumlah analis dunia. Hal ini terjadi pasca perang Rusia-Ukraina, yang akhirnya menyeret kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Eropa dalam aliansi NATO.

    Negara-negara Eropa telah mulai diam-diam meletakkan fondasi untuk kemungkinan perang dengan Rusia. NATO pun telah menyiapkan sejumlah skenario perang, mulai dari tembak-menembak habis-habisan hingga merusak stabilitas negara lawan.

    “Rusia sedang mempersiapkan perang dengan Barat,” kata Bruno Kahl, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Jerman, pada akhir November, dikutip Newsweek, dikutip Rabu (11/12/2024).

    Namun, Rusia bukanlah satu-satunya kemungkinan pemicu konflik global. Laksamana Muda pensiunan Mark Montgomery dan mantan pejabat Menteri Pertahanan AS James Anderson mengatakan bahwa setiap perang besar hampir pasti akan terjadi akibat ketegangan antara lima pemain utama yakni Rusia, China, Korea Utara (Korut), Iran, dan AS.

    Berikut sejumlah fakta dan skenario PD 3 bila benar-benar terjadi dikutip Selasa (10/12/2024).

    1. Bagaimana Perang Dunia III Bisa Mulai?

    Setiap konflik besar dapat dipicu karena ketegangan regional atas sejumlah topik yang menjadi titik api, yang paling utama adalah kekhawatiran bahwa China pada akhirnya akan melakukan invasi ke Taiwan, Rusia dapat memperluas ambisinya di luar Ukraina, atau bahwa Korea Utara atau Iran memulai konflik dengan pesaing regional.

    Anderson menyoroti negara-negara Baltik atau Polandia sebagai titik api potensial yang dapat dipicu pertentangan Rusia dengan NATO. Hal ini pun dapat secara efektif memperpanjang konflik Ukraina sekaligus memperluas cakupannya menjadi perang ‘panas’ global yang sesungguhnya.

    Sementara Timur Tengah telah mengalami kekacauan yang jauh lebih besar terkait Israel dan milisi Palestina Hamas dan perang di Suriah, Anderson tetap waspada bahwa tindakan Israel dapat menyebabkan konflik regional yang lebih luas.

    “Saya tidak berpikir Israel akan sembrono itu,” kata Anderson. “Saya pikir mereka benar-benar dibenarkan dalam menanggapi serangan rudal Iran seperti yang mereka lakukan di luar itu, saya tidak melihat bahaya besar dalam kasus khusus itu.”

    “Demikian pula, di Indo Pasifik, saya pikir para pemimpin di Taipei cukup cerdik untuk tidak melakukan sesuatu seperti tiba-tiba mendeklarasikan kemerdekaan mereka, yang akan menjadi garis merah bagi China,” tambahnya.

    Montgomery, pensiunan laksamana muda, setuju bahwa Rusia akan menjadi pemicu yang paling mungkin untuk perang yang lebih luas. Ia mencatat bahwa Moskow memiliki andil dalam konflik yang lebih kecil di negara-negara seperti Georgia dan Serbia.

    “Dia (Presiden Rusia Vladimir Putin) telah mendorong batas dengan Serbia dan Bosnia dan Republik Srpska (bagian Serbia dari Bosnia), mendorong keras untuk konflik di sana,” kata Montgomery.

    “Dia juga menekan keras Georgia dan menekan partai yang berkuasa di Georgia untuk melepaskan semakin banyak identitas UE-nya, sampai pada titik di mana dalam minggu terakhir, mereka telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengejar UE selama empat tahun lagi,” jelasnya.

    Montgomery kemudian menyebut Iran sebagai titik nyala kedua yang paling mungkin, dengan mengutip berbagai kelompok proksi dan kelompok militan yang dipersenjatai Iran, seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi, selain keinginan baru Teheran untuk melakukan serangan langsung terhadap Israel.

    2. Negara yang Terlibat

    Salah satu poin kesepakatan dan perhatian yang konsisten di antara para ahli strategi adalah bahwa konflik apa pun kemungkinan akan melibatkan kerja sama antara poros di luar negara Barat dan sekutu, yang meliputi Rusia, China, Korea Utara, dan Iran.

    Beijing, Pyongyang, dan Teheran telah menunjukkan kerja sama mereka dalam mendukung Rusia dengan invasinya ke Ukraina. Korea Utara bahkan telah mengerahkan pasukan ke garis depan setelah memasok amunisi ke Moskow karena persediaannya menyusut setelah dua tahun pertempuran sengit.

    Iran juga telah memasok Rusia dengan pesawat nirawak. China pun telah membeli energi Rusia untuk menjaga ekonominya agar tidak runtuh akibat sanksi Barat.

    Rusia dan China juga merupakan anggota dari dua kelompok perdagangan, blok ekonomi BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai, yang telah meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara meski ada sanksi Barat

    “Ukraina tidak berperang melawan satu negara. Ukraina berperang melawan empat negara: Mereka berperang melawan (pesawat nirawak) Iran setiap malam. Mereka berperang melawan artileri Korea Utara, ada pasukan Korea Utara, dan itu tampaknya menjadi kesepakatan terbesar,” ungkap Montgomery.

    “Baik Iran maupun Korea Utara memberikan sejumlah rudal balistik atau suku cadang rudal balistik, dan China sepenuhnya mendukung ekonomi Rusia, sehingga ekonomi Rusia masih berjalan lancar, menguras sumber daya alam, minyak dan gas alam, serta menghabiskan 40% dana pemerintah untuk Kementerian Pertahanan,” tambahnya.

    3. Tempat Teraman saat PD 3 Terjadi

    Karena sifat konflik global yang meluas, hanya sedikit tempat yang akan sepenuhnya aman, terutama jika konflik yang berlarut-larut mendorong negara-negara besar untuk mulai memperebutkan sumber daya, seperti minyak Venezuela atau logam mulia yang ditemukan di beberapa bagian Afrika.

    Baik Montgomery dan Anderson sepakat bahwa meski tidak benar-benar aman, tempat yang lebih aman akan tetap berada di lokasi di seluruh belahan Bumi Selatan. Namun, Anderson melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa menjauh dari instalasi militer dan target infrastruktur utama, seperti kota-kota besar, akan menjadi strategi terbaik.

    “Jika terjadi PD 3, seseorang akan lebih aman di pedesaan Oklahoma daripada di dan sekitar Kota New York,” ujarnya, sambil mencatat bahwa beberapa lokasi di Mountain West yang mungkin tampak terlindungi juga menjadi lokasi instalasi militer penting yang strategis seperti bunker nuklir.

    “Tentu saja ada banyak pegunungan dan daerah pedesaan yang akan lebih aman daripada berdekatan dengan pangkalan militer besar atau infrastruktur utama di AS, yang umumnya melibatkan kota-kota,” ujarnya.

    4. Perang Nuklir

    Bagian yang paling rapuh dari kemungkinan terjadinya PD 3 adalah potensi konflik yang meningkat menjadi ledakan nuklir. Pasalnya, kepercayaan umum adalah bahwa PD 3 akan memerlukan konflik nuklir dan melibatkan tiga raksasa senjata berbahaya itu yakni AS, Rusia, dan China.

    Namun kedua ahli menyarankan bahwa senjata nuklir tidak akan langsung digunakan. Bahkan jika digunakan, kemungkinan besar akan melibatkan senjata taktis yang akan membatasi dampaknya.

    Para ahli menunjuk pada ancaman Rusia yang berulang untuk menggunakan senjata nuklir tetapi enggan mengambil langkah-langkah untuk benar-benar mengerahkan senjata itu. Mereka berpendapat bahwa Moskow memahami itu sebagai garis merah peperangan.

    “Dalam konteks PD 3, senjata nuklir mungkin akan berada pada tahap akhir, [digunakan] oleh negara-negara yang merasa putus asa, yang merasa keberadaan mereka terancam dan mereka tidak punya pilihan lain,” tutur Anderson.

    Montgomery menambahkan bahwa setiap potensi penggunaan senjata nuklir AS kemungkinan akan terjadi sebagai ‘respons’ daripada serangan pertama.

    “Saya hanya tidak berpikir kami akan menjadi yang pertama. Lalu muncul pertanyaan, kapan China atau Rusia akan menggunakannya lagi? Vladimir Putin telah menunjukkan pengambilan risiko paling besar dari semua pemimpin yang telah kita sebutkan,” pungkasnya.

    (sef/sef)

  • Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    JAKARTA – Ibu jari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung bergerak cepat untuk membalas kritikan Korea Utara terhadap mantan Wakil Presidennya Joe Biden. Hal ini juga berkaitan dengan nota kesepakatan AS-Korea Utara dalam masalah nuklir.

    Secara harfiah, Joe Biden kini menjadi calon kandidat untuk pilpres amerika di tahun 2020. Di saat itu pula, pimpinan Korea Utara mengibaratkan Joe sebagai ‘anjing gila’ yang harus dipukuli karena menjadi saingan Trump.

    Lewat akun Twitter pribadinya, Trump langsung berkomentar terhadap koleganya yang disebut ‘anjing gila’. Tweet Trump langsung ditujukan untuk pimpinan tertinggi di Korea Utara yang tak lain adalah Kim Jong-un. 

    “Mr. Chairman (Kim Jong-un), Joe Biden mungkin mengantuk dan sangat lambat, tetapi dia bukan anjing gila. Dia lebih baik dari itu, tetapi saya adalah satu-satunya yang dapat membawa Anda ke tempat yang seharusnya. Anda harus bertindak cepat, segera setujui kesepakatan kita. Sampai jumpa!,” ujar Trump.

    Belum diketahui pasti, masalah apa yang membuat Korea Utara berkomentar begitu pedas kepada Joe Biden. Sekali pun memang Joe Biden pernah mengkritik pertemuan tingkat tinggi Trump dengan Kim Jong-un pada tahun lalu. 

    Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7

    — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

    Setidaknya, hingga saat ini sudah tiga kali pertemuan yang dilakukan Trump dan Kim Jong-un sejak pertama kali bertemu di Singapura pada Juni 2018. Setiap pertemuan tersebut membahas isu yang sama; mengakhiri program rudal nuklir Korea Utara.

    Sayangnya pertemuan-pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti. Orang nomor satu di Korut tersebut masih tidak menyepakati denuklirisasi. Pada pertemuan di KTT Singapura Juni 2018, Presiden Trump dan Kim Jong-un berkomitmen untuk ‘bekerja menuju’ denuklirisasi Semenanjung Korea.

    Diplomat AS pun sampai dibuatnya frustasi dalam mengupayakan tujuan denuklirisasi di Semenanjung Korea itu. Setidaknya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, masih optimis untuk menemui Kim Jong-un di lokasi uji coba nuklir. Meski belum ada kabarnya hingga saat ini.

    Pada awal 2019, AS-Korut kembali bertemu di KTT yang digelar di Hanoi, Vietnam. Namun lagi-lagi pertemuan tersebut tidak berakhir dengan baik setelah Kim Jong-un menyatakan bahwa ia setuju untuk menutup salah satu fasilitas nuklir, tetapi menolak mengabulkan tuntutan AS lainnya.

    Pertemuan ketiga antara kedua pemimpin, di zona perbatasan Korut dan Korea Selatan (Korsel) pada Oktober, menghasilkan perjanjian yang harus segera disepakati dalam dua hingga tiga minggu. Kini empat minggu telah berlalu, kesepakatan tersebut bahkan belum juga dibahas. Seorang pejabat senior AS mengatakan Korut belum menunjuk seorang negosiator.

    Program denuklirasi Semenanjung Korea bukanlah hal yang mudah diterima oleh Korut. Nuklir dan rudal adalah bagian dari janji yang diberikan pemimpin Korut sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyatnya dari invasi pihak asing. Jika Kim Jong-un setuju akan denuklirisasi, sama saja ia merusak legitimasi dirinya sebagai penguasa tertinggi.

  • Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara

    TRIBUNNEWS.COM – Perwira tinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 dan Su-27 ke Pyongyang, aviationweek melaporkan, Senin (9/12/2024).

    Transfer jet Rusia itu sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentara guna membantu invasi Moskow ke Ukraina, kata laporan tersebut. 

    Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada 7 Desember kalau Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta—penempatan itu ditawarkan dan diterima.

    “Para tentara Korea Utara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran aktif, tetapi telah dikerahkan ke zona pertempuran,” kata Paparo. 

    Selain pesawat, Korea Utara kemungkinan menginginkan kemampuan lain sebagai balasannya.

    Ini dapat mencakup teknologi rudal balistik, terutama kendaraan reentry, serta teknologi kapal selam baru dan pertahanan udara.

    Meskipun MiG-29 dan Su-27 yang menua bukanlah pesawat tempur generasi kelima yang baru, mereka masih “tangguh,” kata Paparo di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California. 

    Jet Sukhoi Su-27 Rusia. Moskow dikabarkan setuju mengirimkan Su-27 dan Mig-29 ke Korea Utara untuk bantuan pasukan dalam perang melawan Ukraina.

    Kirim Satu Juta Barel Minyak

    Selain jet, Rusia diyakini telah memasok lebih dari satu juta barel minyak ke Korea Utara sejak Maret tahun ini, menurut analisis citra satelit oleh Open Source Centre, sebuah kelompok penelitian nirlaba yang berbasis di Inggris. 

    Minyak tersebut merupakan pembayaran untuk senjata dan pasukan yang dikirim Pyongyang ke Moskow untuk membiayai perangnya di Ukraina, menurut para ahli terkemuka dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada BBC.

    Pengangkutan ini melanggar sanksi PBB, yang melarang negara menjual minyak ke Korea Utara, kecuali dalam jumlah kecil, dalam upaya untuk mencekik ekonominya guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir lebih lanjut.

    Citra satelit, yang dirilis secara eksklusif untuk BBC, menunjukkan lebih dari selusin kapal tanker minyak Korea Utara yang berbeda tiba di terminal minyak di Timur Jauh Rusia sebanyak 43 kali dalam delapan bulan terakhir .

    Citra lebih lanjut, yang diambil dari kapal-kapal di laut, tampak menunjukkan kapal-kapal tanker itu tiba dalam keadaan kosong dan berangkat dalam keadaan hampir penuh.

    Citra satelit yang menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara ke Rusia sejak Maret 2024, didokumentasikan oleh Open Source Centre (bbc)

    Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak diizinkan membeli minyak di pasar terbuka.

    Jumlah barel minyak olahan yang dapat diterimanya dibatasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga 500.000 per tahun, jauh di bawah jumlah yang dibutuhkannya.

    Pengiriman minyak pertama yang didokumentasikan oleh Open Source Center dalam laporan baru adalah pada 7 Maret 2024, tujuh bulan setelah pertama kali terungkap bahwa Pyongyang mengirim senjata ke Moskow.

    Pengiriman minyak tersebut terus berlanjut karena ribuan tentara Korea Utara dikatakan telah dikirim ke Rusia untuk bertempur, dengan yang terakhir tercatat pada tanggal 5 November.

    “Sementara Kim Jong Un memberi Vladimir Putin jalur hidup untuk melanjutkan perangnya, Rusia secara diam-diam memberi Korea Utara jalur hidupnya sendiri, kata Joe Byrne dari Open Source Center.

    “Aliran minyak yang stabil ini memberikan Korea Utara tingkat stabilitas yang belum pernah dimilikinya sejak sanksi ini diberlakukan.”

    Empat mantan anggota komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara mengatakan kepada BBC kalau transfer minyak tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan yang semakin erat antara Moskow dan Pyongyang.

    “Transfer ini mendorong mesin perang Putin – minyak untuk rudal, minyak untuk artileri, dan sekarang minyak untuk personel tentara,” kata Hugh Griffiths, yang memimpin komisi tersebut dari tahun 2014 hingga 2019.

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada BBC, “Untuk terus bertempur di Ukraina, Rusia semakin bergantung pada Korea Utara untuk mendapatkan pasukan dan senjata sebagai ganti minyak.”

    Ia menambahkan bahwa hal ini “memiliki dampak keamanan langsung di Semenanjung Korea, Eropa, dan Indo-Pasifik .”

    Pasokan Minyak Mudah dan Murah

    Sementara sebagian besar penduduk Korea Utara bergantung pada batu bara untuk kehidupan sehari-hari, minyak sangat penting untuk operasi militer negara tersebut .

    Solar dan bensin digunakan untuk mengangkut peluncur rudal dan pasukan di seluruh negeri, menjalankan pabrik amunisi, dan mengisi bahan bakar mobil-mobil kaum elite Pyongyang.

    Jumlah 500.000 barel yang boleh diterima Korea Utara jauh dari jumlah sembilan juta barel yang dikonsumsinya – artinya sejak pembatasan tersebut diperkenalkan pada tahun 2017, negara tersebut terpaksa membeli minyak secara ilegal dari jaringan kriminal untuk menutupi defisit ini.

    Hal ini melibatkan pemindahan minyak antarkapal di laut – bisnis yang berbahaya, mahal, dan memakan waktu, menurut Dr Go Myong-hyun, peneliti senior di Institut Strategis Keamanan Nasional Korea Selatan, yang terkait dengan badan mata-mata negara tersebut.

    “Kini Kim Jong Un menerima minyak secara langsung, kualitasnya mungkin lebih baik dan kemungkinan besar ia mendapatkannya secara cuma-cuma, seperti pasokan amunisi. Apa yang lebih baik dari itu?’

    “Satu juta barel bukanlah apa-apa bagi produsen minyak besar seperti Rusia, tetapi itu jumlah yang signifikan bagi Korea Utara,” imbuh Dr Go.

    Perbedaan posisi kapal tanker Korea Utara saat datang dan pergi dari pelabuhan Vostochny di Rusia. (bbc)

    Cara Kapal Korea Utara Tiba Diam-diam

    Dalam semua 43 pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center menggunakan citra satelit, kapal tanker berbendera Korea Utara tiba di pelabuhan Rusia Vostochny dengan pelacak yang dimatikan, sehingga pergerakan mereka tidak terlihat.

    Citra satelit menunjukkan bahwa mereka kemudian kembali ke salah satu dari empat pelabuhan di pantai timur dan barat Korea Utara.

    “Kapal-kapal muncul tanpa suara, hampir setiap minggu,” kata Joe Byrne, peneliti dari Open Source Center.

    “Sejak Maret, arusnya cukup stabil.” Tim yang telah melacak kapal-kapal tanker ini sejak sanksi minyak pertama kali diberlakukan, menggunakan pengetahuannya tentang kapasitas setiap kapal untuk menghitung berapa banyak barel minyak yang dapat diangkutnya.

    Mereka kemudian mempelajari gambar kapal yang memasuki dan meninggalkan Vostochny dan, dalam banyak kasus, dapat melihat seberapa rendah posisi kapal di dalam air dan seberapa penuh kapal tersebut.

    Kapal tanker, menurut perkiraan mereka, terisi hingga 90 persen dari kapasitasnya.

    “Dari beberapa gambar, kita dapat melihat bahwa jika kapal lebih penuh, mereka akan tenggelam,” katanya.

    Berdasarkan hal ini, mereka memperkirakan bahwa, sejak Maret, Rusia telah memberikan lebih dari satu juta barel minyak kepada Korea Utara – lebih dari dua kali lipat batas tahunan, dan sekitar sepuluh kali lipat jumlah yang diberikan Moskow secara resmi kepada Pyongyang pada tahun 2023.

    Hal ini mengikuti perkiraan pemerintah AS pada bulan Mei bahwa Moskow telah memasok lebih dari 500.000 barel minyak.

    Pilot-pilot tempur Korea Utara dilaporkan sudah berada di wilayah Rusia sejak September 2024. (Kredit foto: MWM)

    Barter Minyak dengan Pasukan dan Senjata

    Pengiriman minyak ini tidak hanya melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara, yang telah disetujui Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB – tetapi juga, lebih dari separuh pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center dilakukan oleh kapal-kapal yang telah disetujui secara individual oleh PBB.

    Ini berarti kapal-kapal tersebut seharusnya disita saat memasuki perairan Rusia.

    AS dan Korea Selatan memperkirakan bahwa Pyongyang telah mengirim 16.000 kontainer berisi peluru dan roket ke Moskow, sementara sisa-sisa rudal balistik Korea Utara telah ditemukan dari medan perang di Ukraina.

    Baru-baru ini, Putin dan Kim menandatangani pakta pertahanan, yang mengakibatkan ribuan pasukan Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk di Rusia, tempat laporan intelijen menunjukkan mereka kini tengah bertempur.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada BBC kalau mereka akan “menanggapi dengan tegas pelanggaran Rusia dan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.”

    Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Moskow akan menyediakan teknologi bagi Pyongyang untuk meningkatkan satelit mata-mata dan rudal balistiknya.

    Bulan lalu, Menteri Pertahanan Seoul Kim Jong-hyun mengatakan ada “kemungkinan besar” Korea Utara akan mencari bantuan tersebut.

     “Jika Anda mengirim orang-orang Anda untuk mati dalam perang di luar negeri, satu juta barel minyak bukanlah hadiah yang cukup, kata Dr. Goh.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia di Universitas Kumkin di Seoul, setuju.

    “Saya dulu berpikir bahwa Rusia tidak berkepentingan untuk berbagi teknologi militer, tetapi mungkin pandangannya telah berubah. Rusia membutuhkan pasukan ini dan ini memberi Korea Utara lebih banyak kekuatan,” katanya.

     

    (oln/bbc/lng/*)