Negara: Korea Utara

  • Penjabat Presiden Han Bicara dengan Biden, Bahas Aliansi Korsel-AS

    Penjabat Presiden Han Bicara dengan Biden, Bahas Aliansi Korsel-AS

    Jakarta, CNN Indonesia

    Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck Soo mengadakan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden AS, Joe Biden, pada Minggu (15/12).

    Diberitakan Yonhap, Istana Presiden menyebut Han berjanji kepada Biden untuk mempertahankan dan mengembangkan aliansi antara kedua negara.

    Han mengadakan pembicaraan tersebut setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/12).

    Pemakzulan tersebut datang setelah drama darurat militer yang diumumkan Yoon pada pekan lalu dan menyebabkan kisruh politik di Korea Selatan.

    “Pemerintah kami akan menjalankan kebijakan diplomatik dan keamanan kami tanpa gangguan dan berupaya agar hubungan Korea Selatan dan AS terus dipertahankan dan dikembangkan tanpa goyah,” kata Istana Presiden.

    Sementara itu pada Sabtu (14/12), Han menyerukan pemerintah untuk tetap mempertahankan sikap siaga yang ketat terhadap provokasi Korea Utara.

    Pernyataan Han itu datang setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional yang digelar tak lama setelah Yoon diskors dari kursi presiden.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Cho Tae Yul, Menteri Unifikasi Kim Yung Ho, penjabat Menteri Pertahanan Kim Seon Ho, Direktur Badan Intelijen Nasional Cho Tae Yong dan Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik.

    “Saya meminta Anda semua untuk mempertahankan sikap siaga yang ketat guna memastikan Korea Utara tidak dapat merencanakan provokasi apa pun,” kata Penjabat Presiden Han seperti dilaporkan Yonhap.

    “Tidak boleh ada sedikit pun kekosongan dalam keamanan.” lanjutnya.

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenan setelah kantornya menerima deklarasi pemakzulan sang presiden dari Majelis Nasional (parlemen) pada Sabtu (14/12).

    Pemberhentian sementara ini mulai berlaku Sabtu (14/12) pukul 19.24 waktu setempat, sekitar dua setengah jam setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemakzulan Yoon dengan hasil voting 204-85 suara.

    Keputusan pemakzulan di parlemen ini pun masih harus menunggu Mahkamah Konstitusi Korsel untuk verifikasi dan konfirmasi sebelum Yoon benar-benar dilengserkan.

    Dengan begitu, Perdana Menteri Han Duck Soo menjadi presiden sementara Korsel.

    (Tim/end)

  • AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia – Halaman all

    AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia – Halaman all

    AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah pada 8 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dilaporkan melakukan kunjungan diplomatik mendadak ke Yordania dan Turki pada tanggal 11 Desember.

    Situs militer BM melansir, tujuan resmi perjalanan Blinken itu adalah mendiskusikan tentang masa depan Suriah yang kini terpecah-pecah dan mempengaruhi situasi geopolitik kawasan secara luas.

    Namun, rupanya ada tujuan lain Blinken, yaitu berkenaan dengan potensi akses Barat ke gudang senjata besar Suriah rezim Bashar al Assad yang kini menjadi ‘tak bertuan’.

    Sebelum direbut dan dikendalikan pihak oposisi yang kin berkuasa di Suriah, AS rupanya ingin menyita senjata-senjata Suriah itu untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia.

    Menariknya, sebagian besar gudang senjata militer Suriah merupakan senjata era Soviet dan yang dipasok Rusia sendiri saat rezim Assad berkuasa.

    “Persenjataan ini mencakup segala hal mulai dari peluru artileri canggih hingga tank tempur utama (Main Battle Tank) dan kendaraan lapis baja yang canggih,” kata laporan BM, dikutip Sabtu (14/12/2024).

    Laporan itu menyatakan, persenjataan Suriah, yang telah lama dianggap sebagai aset strategis bagi kekuatan regional dan global, kini diposisikan sebagai pengubah permainan potensial dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.

    Apa saja yang ada di gudang senjata Suriah?

    Persediaan senjata Suriah—mulai dari sejumlah besar peluru artileri 152 mm dan 122 mm hingga lebih dari 3.000 tank termasuk model T-54/55, T-62, T-72, dan T-90.

    Barisan persenjataan ini dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di garis depan, terutama karena sumber daya militer Ukraina sendiri terus menyusut.

    “Dengan Rusia yang telah meningkatkan pasokan dan produksi senjatanya melalui peningkatan internal dan dukungan eksternal dari Korea Utara, perbedaan kekuatan senjata antara kedua belah pihak terus tumbuh,” tambah laporan itu.

    Apa yang Terjadi Kalau Ukraina Pakai Senjata Eks-Militer Suriah?

    Dari sudut pandang teknis, peralatan militer Suriah menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pasukan Ukraina. 

    Tank T-72 dan T-90, meski tidak canggih menurut standar modern, tetap memiliki kemampuan tangguh, termasuk lapis baja komposit, senjata laras halus 125 mm yang kuat, dan sistem penargetan canggih yang dapat memberi Ukraina peningkatan signifikan dalam brigade tank mereka.

    Kemungkinan mengintegrasikan tank Suriah ke dalam pasukan Ukraina yang ada sangat penting, karena persediaan tank modern milik Kiev sendiri masih terbatas.

    Adapun perlengkapan perang yang dipasok Barat masih lambat terwujud.

    Aspek artileri dari persediaan senjata Suriah juga memiliki nilai strategis yang signifikan.

    Diperkirakan 1 juta peluru artileri dalam persediaan senjata Suriah akan secara substansial meningkatkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan pemboman berkelanjutan terhadap posisi Rusia.

    Peluru artileri 152 mm, khususnya, bisa jadi sangat menarik, karena kompatibel dengan sistem lama buatan Soviet dan artileri lebih modern yang digunakan oleh pasukan Ukraina.

    “Dampak pasokan semacam itu akan terasa bukan hanya dari besarnya volume amunisi tetapi juga dari fleksibilitas operasional yang diberikannya kepada unit artileri Ukraina, yang berpotensi memberi pengaruh besar dalam pertempuran berkepanjangan,” tulis ulasan BM, memperkirakan dampak bila ribuan persenjataan dan amunisi Suriah pindah ke tangan Ukraina.

    Di lapangan, transfer logistik sejumlah besar persenjataan dari Suriah ke Ukraina tetap menjadi tantangan utama. 

    Pengaruh Turki terhadap milisi Islamis Suriah, yang menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah, kemungkinan akan menjadi kunci dalam memfasilitasi transfer ini.

    Pengaruh Ankara terhadap milisi-milisi ini—yang banyak di antaranya memiliki hubungan dengan unit-unit militer Turki—menempatkannya pada peran sentral.

    “Sebagai imbalan atas kerja sama, AS dapat menawarkan berbagai insentif kepada Turki, seperti mengurangi dukungan bagi kelompok-kelompok Kurdi di Suriah, meningkatkan bantuan ekonomi, dan berpotensi memfasilitasi kembalinya Turki ke program F-35,” kata laporan itu

    Secara teknis, proses transfer akan memerlukan koordinasi antara intelijen AS, logistik Turki, dan pejabat militer Ukraina untuk memastikan pergerakan senjata-senjata ini secara efektif.

    Sementara transfer senjata Barat terhambat oleh tantangan logistik dan lingkungan keamanan yang kompleks di Suriah, skala dan urgensi transfer potensial ini menunjukkan bahwa operasi yang terkoordinasi dengan baik dapat dilakukan.

    “Lebih jauh lagi, potensi masuknya senjata-senjata ini dapat menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam keseimbangan kekuatan di Ukraina sejak perang dimulai,” kata ulasan itu.

    Tank Rusia menggempur posisi tentara Ukraina di garis depan Donetsk (Kementerian Pertahanan Rusia/TASS)

    Pemindahan artileri dan persenjataan Suriah akan memberi pasukan Ukraina tidak hanya lebih banyak daya tembak tetapi juga redundansi yang sangat dibutuhkan dalam sistem persenjataan mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertahankan tekanan terhadap pasukan Rusia, khususnya di Donbas dan front selatan.

    Namun, implikasi yang lebih luas dari perkembangan ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras militer. Pengalihan senjata Suriah ke Ukraina, yang difasilitasi oleh Turki, dapat menandakan perubahan signifikan dalam aliansi regional dan perhitungan strategis.

    Dengan memanfaatkan persediaan besar Suriah, Barat tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina tetapi juga semakin mengikis keunggulan strategis Rusia di kawasan tersebut.

    Saat Rusia terus menghadapi kesulitan dalam mempertahankan jalur pasokan dan produksi persenjataannya, persediaan Suriah merupakan sumber daya penting yang dapat memperpanjang durasi konflik dan semakin melemahkan upaya Rusia untuk menegaskan dominasinya di wilayah tersebut.

    Potensi pengalihan ini menggarisbawahi sifat peperangan modern yang semakin teknis dan beraneka ragam, di mana pengendalian dan pergerakan sumber daya militer yang besar sama pentingnya dengan pertempuran di medan perang.

    Saat perang di Ukraina terus berlanjut, kemampuan untuk memanfaatkan sumber pasokan militer yang tidak terduga—seperti Suriah—mungkin terbukti menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam membentuk hasil konflik.

    Apa Langkah untuk Mencegah Senjata Suriah Pindah ke Ukraina?

    Dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, Rusia menemukan dirinya dalam ikatan strategis, dengan pertanyaan utama adalah bagaimana mencegah persenjataan Suriah jatuh ke tangan Ukraina.

    Persediaan besar Suriah, termasuk lebih dari 1 juta peluru artileri dan ribuan tank tempur utama seperti T-54/55, T-62, dan T-72, merupakan sumber daya yang signifikan bagi militer Ukraina, yang sedang bergulat dengan kekurangan peralatan yang semakin meningkat.

    Masalah utama bagi Rusia bukan hanya hilangnya kendali langsung atas angkatan bersenjata Suriah menyusul jatuhnya Assad tetapi juga ketidakstabilan yang disebabkan oleh fragmentasi wilayah Suriah.

    Beberapa faksi bersenjata, masing-masing dengan kepentingannya sendiri, kini bersaing untuk menguasai aset militer yang penting. Meskipun Rusia mungkin berupaya memengaruhi faksi-faksi ini, situasi politik yang terpecah-pecah membuat hal ini menjadi tugas yang sulit.

    Pasukan Rusia mungkin mencoba melakukan serangan terarah terhadap rute logistik yang dapat dilalui senjata untuk mengalir ke Ukraina, termasuk serangan udara atau serangan siber.

    Namun, mengingat semakin besarnya pengaruh Turki dan Israel di wilayah tersebut, tindakan tersebut mungkin terbukti tidak efektif.

    Secara teknis, Rusia dapat menggunakan pengaruh terbatas atas jaringan logistik, tetapi menghentikan transfer senjata ini akan menjadi tantangan jika Turki atau perantara lain memilih untuk berpartisipasi dalam pengaturan tersebut.

    Kemungkinan besar, Rusia akan fokus pada upaya diplomatik dengan Iran dan Turki untuk memblokir transfer ini. Upaya ini dapat mencakup tekanan kepada Turki untuk menutup rute transportasi melalui wilayahnya atau mencegah pergerakan senjata Suriah berdasarkan perjanjian perdagangan.

    “Namun, kemampuan Rusia untuk mengambil tindakan signifikan masih dibatasi oleh realitas geopolitik, yang tidak lagi menguntungkan Moskow,” kata ulasan tersebut.

  • Jadi Presiden Sementara, PM Korsel Keluarkan Instruksi Darurat

    Jadi Presiden Sementara, PM Korsel Keluarkan Instruksi Darurat

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel) Han Duck-soo mengeluarkan instruksi darurat kepada anggota Kabinet dan meningkatkan siaga militer nasional pada Sabtu (14/12), tak lama setelah Dewan Nasional mengesahkan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol dan menangguhkan kekuasaannya.

    Sebagai Presiden Pelaksana Tugas, Han dijadwalkan untuk memimpin rapat Kabinet pada malam hari untuk membahas isu-isu penting terkait ekonomi, keamanan nasional, dan keselamatan publik. Rapat tersebut kabarnya akan membahas arah kebijakan negara di bawah pemerintahan sementara.

    “Meskipun Dewan Nasional telah mengesahkan resolusi pemakzulan presiden, pemerintah harus berupaya keras untuk memastikan agar publik tidak merasa cemas dan agar ketertiban sosial tidak terganggu,” ujar Han dalam pernyataan yang dirilis setelah mosi pemakzulan Yoon disahkan dikutip dari The Korea Herald.

    Terkait keamanan nasional, Han memerintahkan Menteri Pertahanan Pelaksana untuk memperkuat kesiapan militer untuk melindungi warga dari ancaman sekecil apapun.

    Ia juga memerintah Ketua Staf Gabungan untuk mencegah Korea Utara melakukan langkah ceroboh dan menjaga sikap keamanan yang solid berdasarkan aliansi AS-Korsel.

    Dalam hal diplomasi, Han memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk mempertahankan saluran komunikasi yang erat dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan China. Ia menekankan pentingnya menginformasikan tentang posisi konsisten Korsel dalam kebijakan luar negeri.

    Untuk menjaga ketertiban publik, Han memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Pelaksana untuk membangun kerangka kerja keselamatan publik yang tangguh untuk mencegah peningkatan aktivitas kriminal yang bisa memanfaatkan situasi ketidakpastian saat ini serta memastikan bahwa warga negara dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka tanpa rasa takut.

    Han juga mengarahkan Menteri Keuangan untuk meminimalkan dampak negatif dari situasi politik terhadap perekonomian dengan menekankan perlunya pengoperasian sistem pemantauan 24/7 dan cara-cara untuk mendukung bisnis serta menstabilkan mata pencaharian warga.

    Kepada Kementerian Kesehatan, Han mengirimkan instruksi untuk memfokuskan sumber daya pada pemeliharaan layanan medis darurat selama musim dingin dan periode liburan Tahun Baru Imlek serta memastikan pengiriman layanan kepada kelompok rentan agar tidak ada yang terabaikan dalam sistem kesejahteraan sosial.

    (lyd/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Yoon Suk Yeol adalah Presiden Korea Selatan.

    Pria bertinggi di 1,78 m ini juga dikenal sebagai pengacara. Ia juga pernah menjabat sebagai jaksa agung.

    Yoon Suk Yeol lahir pada tanggal 18 Desember 1960 di Seoul, Korea. 

    Presiden Yoon Suk Yeol lahir di lingkungan Bomun-dong, distrik Seongbuk, Seoul.

    Yoon Suk Yeol merupakan anak dari pasangan profesor. 

    Dilansir Britannica, ayah Yoon Suk Yeol bernama Yoon Ki-Jung yang merupakan ekonom terkemuka di Universitas Yonsei.

    Ayah Yoon Suk Yeol mendirikan Korean Statistical Society dan menjadi anggota National Academy of Sciences. 

    Sementara sang ibu adalah Choi Jeong-Ja.

    Ibu Yoon Suk Yeol mengajar di Ewha Womans University sebelum meninggalkan jabatannya untuk menikah. 

    Pasangan itu membesarkan Presiden Yoon Suk Yeol dan adik-adiknya di Yeonhui-dong, distrik Gangnam, tempat Yoon bersekolah di Sekolah Dasar Daegwang, Sekolah Menengah Pertama Jungnang, dan Sekolah Menengah Atas Chungam.

    Yoon Suk Yeol diketahui telah menikah dengan Kim Keon-hee sejak tanggal 11 Maret 2012.

    Pendidikan

    Tahun 1988 : Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional Seoul

    Tahun 1983 : Sarjana Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Nasional Seoul

    Karier

    Dilansir dari laman eng.president.go.kr, Yoon Suk Yeol menempuh pendidikan di Universitas Nasional Seoul, tempat ia meraih gelar Sarjana dan Magister Hukum. 

    Yoon Suk Yeol mengawali kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994. 

    Presiden Yoon Suk Yeol menjabat sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan diangkat sebagai Jaksa Agung pada tahun 2019.

    Dengan keyakinannya, tidak setia kepada siapa pun kecuali kepada Konstitusi, ia adalah seorang jaksa yang hanya berpedoman pada hukum dan prinsip. 

    Yoon Suk Yeol melakukan investigasi korupsi terhadap tokoh-tokoh penting pemerintahan.

    Presiden Yoon terjun ke dunia politik dengan tujuan menjadikan Republik Korea sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kreativitas, negara yang menjunjung tinggi generasi masa depan dan masyarakat yang kurang mampu, serta negara yang memenuhi tanggung jawabnya dan berbagi nilai-nilai universal dengan masyarakat internasional.

    Didorong oleh aspirasi rakyat untuk pemulihan keadilan dan supremasi hukum, ia terpilih sebagai Presiden pada bulan Maret 2022.

    Berikut rincian lengkap karier Presiden Yoon Suk Yeol :

    2010 – 2022

    Mei 2022 Presiden Republik Korea ke-20
    Maret 2022 Presiden terpilih ke-20 Republik Korea
    Juli 2019 Jaksa Agung, Kejaksaan Agung
    Mei 2017 Kepala Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul
    April 2013 Kepala Jaksa, Cabang Yeoju, Kantor Kejaksaan Distrik Suwon
    September 2011 Kepala Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul & Kepala Divisi Investigasi Pusat 1, Kantor Kejaksaan Agung (merangkap jabatan)

    2001 – 2009

    Januari 2009 Kepala Jaksa, Departemen Investigasi Khusus, Kantor Kejaksaan Distrik Daegu
    Januari 2008 Dikirim ke Kejaksaan Khusus untuk menyelidiki kejahatan yang diduga dilakukan oleh calon presiden dari Partai Nasional Besar
    Maret 2007 Petugas Riset Penuntutan, Kejaksaan Agung
    Januari 2002 Pengacara, Bae, Kim & Lee LLC

    1990 – 1999

    Maret 1999 Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Seoul

    Maret 1994 Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Daegu

    Februari 1994 Lulus dari Angkatan ke-23 Lembaga Penelitian dan Pelatihan Peradilan

    Oktober 1991 Lulus Ujian Advokat ke-33

    Deklarasi Darurat Militer

    Presiden Yoon Suk Yeol – Selebaran dari Kantor Kepresidenan Korea Selatan yang diambil pada tanggal 3 Desember 2024 ini menunjukkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato untuk mengumumkan darurat militer di Seoul. – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember mengumumkan darurat militer, menuduh pihak oposisi sebagai “pasukan anti-negara” dan mengatakan bahwa ia bertindak untuk melindungi negara dari “ancaman” yang ditimbulkan oleh Korea Utara. (Photo by Handout / South Korean Presidential Office / AFP) (AFP/HANDOUT)

    Pada Selasa (3/12/2024), Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan dalam rangkaian peristiwa yang dramatis dan tak terduga. 

    Ia menuduh Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, dan khususnya Partai Demokrat Korea sebagai “sarang penjahat” dan “monster yang meruntuhkan sistem demokrasi liberal .”

    Ia mengklaim bahwa negara itu telah menjadi “surga narkoba” dan menuduh lawan-lawannya berpihak pada Korea Utara.

    Yoon menyatakan, keputusannya untuk memberlakukan darurat militer ditujukan untuk memberantas “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu ini.”

    Segera setelah pengumuman Yoon, Kepala Staf Angkatan Darat Park An-Su diangkat menjadi komandan darurat militer.

    Park menyatakan bahwa semua kegiatan politik, termasuk protes publik dan pertemuan Majelis Nasional, dilarang.

    Ia mengumumkan “semua media berita dan publikasi” akan dikontrol oleh otoritas darurat militer dan memperingatkan bahwa siapa pun yang melanggar darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah.

    Meskipun demikian, para pengunjuk rasa mulai berkumpul di luar Majelis Nasional, di mana mereka bentrok dengan polisi.

    Pernyataan Yoon segera dikecam oleh politisi oposisi dan partai penguasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Majelis Nasional bersidang dengan 190 dari 300 anggota parlemennya dan mengeluarkan resolusi dengan semua anggota yang hadir memberikan suara untuk membatalkan pernyataan darurat militer.

    Ini menandai deklarasi darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1980.

    Setelah pemungutan suara Majelis Nasional, Yoon membatalkan keputusannya dan mengumumkan akan mencabut darurat militer setelah menyusun kabinetnya, hanya beberapa jam setelah deklarasi awalnya.

    Keesokan harinya, sejumlah anggota staf Yoon mengundurkan diri. Partai-partai oposisi liberal Korea Selatan mengajukan mosi untuk memberikan suara atas pemakzulan Yoon pada 7 Desember.

    Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan setelah partainya keluar dari Majelis Nasional, memboikot prosesnya.

    Sebagai hasil dari boikot tersebut, hanya 195 anggota parlemen yang memilih untuk pemakzulan, kurang dari 200 suara yang dibutuhkan. 

    Pimpinan PPP, Han Dong-hoon menyatakan, Yoon akan segera mengundurkan diri dan selama sisa masa jabatan, Yoon ia tidak akan menangani tugas kepresidenan apa pun.

    Sebaliknya, Perdana Menteri Han Duck-Soo akan memikul tanggung jawab tersebut dengan arahan dari PPP.

    Sementara itu, anggota parlemen oposisi mengajukan mosi untuk pemungutan suara pemakzulan lainnya pada 14 Desember.

    Selain itu, Yoon dilarang meninggalkan negara itu oleh kementerian kehakiman, dan jaksa membuka kasus pidana terhadapnya karena pengkhianatan.

    Pemakzulan

    Pada 14 Desember 2024, para anggota parlemen Korea Selatan mengambil langkah bersejarah dengan memutuskan untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol.

    Dalam pemungutan suara yang melibatkan 300 anggota parlemen, 204 suara mendukung pemakzulan, 85 menolak, dan tiga abstain, sementara delapan suara dibatalkan.

    Ketua Majelis Nasional (DPR) Woo Won-shik dalam pembukaan rapat Majelis Nasional menekankan, beban sejarah kini berada di tangan para anggota majelis.

    Dia mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab konstitusional mereka.

    Sementara itu, Park Chandae, pemimpin Partai Demokratik Korea menyatakan, Yoon dianggap sebagai “dalang pemberontakan”.

    Ia menekankan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi konstitusi Korea Selatan.

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih)

  • Kritik Tajam Trump atas Penggunaan Rudal AS oleh Ukraina: Tindakan Gila dan Berbahaya – Halaman all

    Kritik Tajam Trump atas Penggunaan Rudal AS oleh Ukraina: Tindakan Gila dan Berbahaya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington kepada Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia.

    Kritikan ini menunjukkan kemungkinan perubahan kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Kyiv.

    “Sungguh gila apa yang terjadi. Ini gila. Saya sangat tidak setuju dengan peluncuran rudal-rudal hingga ratusan mil ke dalam wilayah Rusia,” ujar Trump dalam wawancara dengan majalah TIME, yang dilansir Reuters, Jumat (13/12/2024).

    “Mengapa kita melakukan itu? Kita hanya meningkatkan perang ini dan memperburuknya. Hal itu tidak seharusnya dibiarkan,” tegas Trump.

    Wawancara dengan TIME ini dilakukan sebagai bagian dari penobatan Trump sebagai “Person of the Year” untuk tahun ini.

    Presiden Joe Biden, bulan lalu, mencabut larangan AS terhadap Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok Washington dalam serangan lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Langkah ini merupakan dukungan terbaru Biden untuk membantu Kyiv mengusir pasukan Rusia yang menginvasi negara tersebut.

    Keputusan Biden diambil setelah permohonan berulang kali dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan setelah pengerahan 15.000 tentara Korea Utara (Korut) ke medan pertempuran oleh Rusia.

    Pengerahan tentara Korut ini menjadi alasan utama Biden untuk mengubah kebijakannya.

    Namun, Trump mengungkapkan bahwa ia ingin segera mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun tersebut, meskipun ia belum memberikan rincian rencananya.

    Berbeda dengan Joe Biden, Trump marah ketika Ukraina menembakkan rudal AS ke wilayah Rusia.

    “Apa yang terjadi sungguh gila. Gila. Saya sangat tidak setuju dengan pengiriman rudal ratusan mil ke Rusia,” kata Trump.

    Ia menegaskan bahwa langkah ini hanya akan memperburuk situasi dan memperpanjang konflik.

    Trump mengklaim ia bisa mengakhiri perang Ukraina dalam sehari, meskipun belum mengungkapkan secara rinci bagaimana cara melakukannya.

    Trump diperkirakan akan mendorong perundingan damai cepat yang bisa menyebabkan Ukraina harus menyerahkan sebagian besar wilayah timur negaranya.

    Keterlibatan Korea Utara Semakin Memperburuk Situasi

    Dalam wawancara dengan TIME, Trump juga mengomentari keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina. Ia menyebut kehadiran pasukan Korut di Rusia semakin memperumit perang.

    “Ketika Korea Utara terlibat, itu adalah faktor yang sangat rumit,” kata Trump.

    Trump menambahkan bahwa di bawah pemerintahannya, Korea Utara akan lebih tenang karena ia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin Korut, Kim Jong Un.

    “Saya tahu Kim Jong Un, saya akrab dengan Kim Jong Un. Saya mungkin satu-satunya orang yang pernah berurusan dengannya,” ujar Trump.

    Spekulasi Tentang Kebijakan Trump terhadap Ukraina dan Korut

    Kendati demikian, masih belum jelas apakah Pyongyang akan sejalan dengan Washington, mengingat Korut saat ini menjalin hubungan erat dengan Rusia, yang merupakan rival bebuyutan AS.

    Ada spekulasi bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS akan mendesak Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

    Trump juga diduga akan menghentikan pasokan militer Washington ke Kyiv.

    Saat ditanya apakah AS akan meninggalkan Ukraina, Trump membantah.

    “Saya ingin mencapai kesepakatan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan tidak meninggalkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Inggris mendesak Joe Biden untuk memberikan izin bagi penggunaan rudal jarak jauh, termasuk Storm Shadows yang menggunakan sistem data AS, untuk menyerang Rusia.

    Biden menyetujui hal tersebut setelah ribuan tentara Korut dikerahkan ke Rusia untuk membantu Vladimir Putin merebut kembali wilayah Kursk.

    Rusia kemudian mengancam balasan setelah Ukraina menargetkan lapangan udara militer di provinsi Rostov dengan rudal balistik ATACMS buatan AS.

    Keith Kellogg, utusan khusus untuk Ukraina dan Rusia yang ditunjuk Trump, mengatakan pada Jumat (13/12/2024) bahwa konflik di Ukraina dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Jika menyangkut Ukraina dan Rusia, saya yakin masalah ini akan terselesaikan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan,” kata Kellogg kepada Fox News.

    Ia juga menambahkan bahwa tidak mengherankan jika Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke AS untuk melakukan pembicaraan perdamaian.

    Sementara itu, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bantuan baru senilai 500 juta dolar AS (sekitar Rp8,01 triliun) untuk memenuhi kebutuhan keamanan Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Akhir Kelam Presiden Korsel: Digulingkan, Dipenjara, hingga Bunuh Diri

    Akhir Kelam Presiden Korsel: Digulingkan, Dipenjara, hingga Bunuh Diri

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Politik dalam negeri Korea Selatan (Korsel) masih terus menjadi sorotan. Hal ini terjadi sejak Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan darurat militer pada pekan lalu.

    Hal menimbulkan penolakan dari parlemen negara itu, Majelis Nasional, yang menentang perintah darurat militer itu setelah 6 jam diterapkan. Penolakan ini pun membawa nasib Yoon sebagai Presiden Korsel, di mana parlemen berupaya untuk menggulingkannya.

    Sabtu lalu, parlemen telah menggelar pemungutan suara untuk menggulingkan Yoon. Namun upaya pemakzulan itu gagal setelah pemungutan suara tidak memenuhi kuorum karena politisi partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memutuskan untuk walk out dari ruang sidang.

    Pada hari ini, Sabtu (14/12/2024), Majelis Nasional akan menggelar pemungutan suara kembali dalam upaya memakzulkan Yoon. Diketahui, butuh 8 suara lagi dari PPP agar perintah penggulingan diterima.

    Langkah ini sendiri telah mewarnai jalan panjang politik Negeri Ginseng. Tercatat, sejumlah presiden negara itu seringkali menemui kondisi sulit, dengan ada yang ditahan setelah memimpin, dikudeta, hingga melakukan bunuh diri.

    Berikut daftarnya sebagaimana dirangkum dari AFP:

    1. Park Geun Hye

    Pada Desember 2016, Park Geun Hye, presiden sejak 2013, dimakzulkan oleh Parlemen dalam sebuah keputusan yang dikonfirmasi pada bulan Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan dakwaan dan pemenjaraannya.

    Putri dari mantan diktator Park Chung Hee, ia adalah presiden wanita pertama Korea Selatan dan telah menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak korup. Namun, ia dituduh menerima atau meminta puluhan juta dolar dari konglomerat, termasuk Samsung.

    Tuduhan tambahan termasuk berbagi dokumen rahasia. Ia juga tercatat menempatkan artis yang kritis terhadap kebijakannya dalam ‘daftar hitam’, dan memecat pejabat yang menentangnya.

    Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2021 dan denda yang besar. Namun pada akhir tahun itu, ia diampuni oleh penggantinya, Moon Jae In.

    Yoon, presiden saat ini, adalah seorang jaksa Seoul pada saat itu dan memainkan peran penting dalam pemecatan dan penahanannya selanjutnya.

    2. Lee Myung Bak

    Berkuasa dari tahun 2008 hingga 2013, Lee Myung Bak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2018 karena korupsi.

    Yang paling menonjol, ia dinyatakan bersalah menerima suap dari Samsung sebagai imbalan atas bantuan kepada ketua konglomerat itu saat itu, Lee Kun Hee, yang telah dihukum karena penggelapan pajak. Mantan pemimpin tersebut diampuni oleh Presiden Yoon pada bulan Desember 2022.

    3. Roo Moo Hyun

    Roo Moo Hyun memimpin dari tahun 2003 hingga 2008. Pendukung kuat perbaikan hubungan dengan Korea Utara (Korut) ini bunuh diri dengan melompat dari tebing pada bulan Mei 2009.

    Ia mendapati dirinya menjadi target penyelidikan atas pembayaran oleh seorang produsen sepatu kaya sebesar satu juta dolar kepada istrinya dan lima juta dolar kepada suami salah seorang keponakannya.

    4. Chun Doo Hwan

    Presiden Korsel satu ini dikenal sebagai “Penjagal Gwangju” karena memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pemberontakan terhadap kekuasaannya di kota barat daya Gwangju Ia mengundurkan diri pada tahun 1987 dalam menghadapi demonstrasi massa dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya Roh Tae Woo.

    Roh dan Chun telah dekat selama beberapa dekade, pertama kali bertemu sebagai teman sekelas di akademi militer selama Perang Korea.

    Pada tahun 1996, kedua pria itu dihukum karena pengkhianatan atas kudeta tahun 1979 yang membawa Chun ke tampuk kekuasaan, pemberontakan Gwangju tahun 1980, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

    Roh dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara, yang dikurangi menjadi 17 tahun. Sementara Chun dijatuhi hukuman mati, hukuman yang diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Mereka kemudian diberi amnesti pada tahun 1998 setelah hanya menghabiskan dua tahun di balik jeruji besi.

    5. Park Chung Hee

    Park Chung Hee dibunuh pada bulan Oktober 1979 oleh kepala mata-matanya sendiri saat makan malam pribadi. Peristiwa malam itu telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di Korsel, khususnya mengenai apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya.

    Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo, yang saat itu menjabat sebagai jenderal angkatan darat, memanfaatkan kekacauan politik untuk melancarkan kudeta pada Desember 1979.

    6. Yun Po Sun

    Presiden Yun Po Sun digulingkan pada tahun 1961 dalam kudeta yang dipimpin oleh perwira angkatan darat Park Chung Hee. Park mempertahankan jabatan Yun tetapi secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan. Park kemudian menggantikannya setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1963.

    7. Syngman Rhee

    Presiden pertama Korsel, Syngman Rhee, yang terpilih pada tahun 1948, dipaksa mengundurkan diri oleh pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1960. Pemberontakan terjadi setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya melalui pemilihan umum yang curang.

    Rhee dipaksa mengasingkan diri di Hawaii, tempat ia meninggal pada tahun 1965.

     

    (luc/luc)

  • AS Setujui Paket Bantuan Senjata Rp8 T Buat Ukraina Lawan Rusia

    AS Setujui Paket Bantuan Senjata Rp8 T Buat Ukraina Lawan Rusia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat menyetujui tambahan paket bantuan senjata senilai USD500 juta atau setara Rp8 triliun untuk Ukraina.

    Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada Kamis (12/12) waktu setempat.

    Blinken menjelaskan, paket bantuan senjata tersebut meliputi amunisi, sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS), dan rudal antiradiasi berkecepatan tinggi (HARM)

    Paket bantuan senjata ini bakal dikirimkan ke Ukraina dalam waktu dekat tanpa menunggu persetujuan Kongres AS, demikian dikutip Reuters.

    Sebelumnya, AS juga sudah mengirimkan rudal, amunisi, ranjau antipersonel, dan bantuan senjata lainnya untuk militer Ukraina senilai USD725 juta atau Rp11,6 triliun.

    Pengiriman bantuan senjata ini merupakan bentuk komitmen Presiden Joe Biden untuk selalu membantu Ukraina memerangi Rusia.

    Sebab, ia sudah berjanji akan terus menjadi pihak pendukung Kyiv dan Presiden Volodymyr Zelensky hingga ia lengser dari jabatannya tahun depan.

    Rusia sendiri saat ini makin gencar melakukan serangan terhadap Ukraina di wilayah Kursk.

    Mereka kini juga dibantu pasukan Korea Utara untuk memberangus pasukan Ukraina di wilayah tersebut.

    Pasukan Ukraina saat ini juga sudah merebut desa-desa yang berada di wilayah timur Ukraina, wilayah yang berada di dekat perbatasan Rusia.

    Mereka juga kerap menyerang fasilitas-fasilitas energi di negara tersebut.

    Hal ini membuat warga Ukraina terancam mati kedinginan saat musim dingin tiba lantaran tidak bisa menghidupkan penghangat ruangan.

    (gas/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Trump Sebut Keterlibatan Korut di Perang Rusia-Ukraina Bikin Runyam

    Trump Sebut Keterlibatan Korut di Perang Rusia-Ukraina Bikin Runyam

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyebut keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia vs Ukraina telah membuat situasi di sana semakin pelik.

    Dalam wawancara dengan majalah TIME, Trump menyebut kehadiran pasukan Korea Utara di Rusia merupakan faktor yang memperumit perang.

    “Ketika Korea Utara terlibat, itu adalah elemen lain yang merupakan faktor yang sangat rumit,” kata Trump dalam wawancara yang diterbitkan Kamis (12/12), seperti dikutip Korea Herald.

    Trump bicara demikian saat mengomentari perkembangan perang Rusia dan Ukraina serta ketidakstabilan kawasan Timur Tengah.

    Pada kesempatan itu, ia memberi sinyal bahwa di bawah pemerintahannya, Korea Utara akan lebih tenang. Sebab, ia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un.

    “Saya tahu Kim Jong Un, saya akrab dengan Kim Jong Un. Saya mungkin satu-satunya orang yang pernah berurusan dengannya,” ujar Trump.

    Pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS, ada spekulasi yang beredar bahwa Trump akan berusaha menghidupkan kembali diplomasi pribadinya dengan Kim Jong Un.

    Kendati begitu, masih belum pasti apakah Pyongyang dapat sejalan dengan Washington karena saat ini Korut menjalin hubungan yang begitu erat dengan Rusia, rival bebuyutan AS.

    Ada spekulasi pula bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS akan mendesak Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 itu.

    Trump juga diduga akan menghentikan pasokan-pasokan militer Washington ke Kyiv.

    Dalam wawancara dengan TIME, Trump sempat mengomentari penggunaan rudal jarak jauh AS oleh Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Ia menegaskan dirinya “sangat tidak setuju dengan penembakan rudal ratusan mil ke Rusia.”

    “Mengapa kita melakukan itu? Kita hanya meningkatkan perang ini dan memperburuknya,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah dengan ini AS akan meninggalkan Ukraina, ia membantah. Trump menyatakan dirinya akan menggunakan dukungan AS untuk Ukraina sebagai pengaruh terhadap Rusia dalam merundingkan akhir perang.

    “Saya ingin mencapai kesepakatan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan tidak meninggalkan,” pungkas Trump.

    (blq/dna)

  • Trump Kritik Keras Ukraina Pakai Rudal AS Serang Rusia

    Trump Kritik Keras Ukraina Pakai Rudal AS Serang Rusia

    Washington DC

    Kritikan keras dilontarkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington oleh Ukraina dalam serangan ke wilayah Rusia. Kritikan ini mengisyaratkan perubahan kebijakan pemerintah AS di bawah Trump terhadap Kyiv nantinya.

    “Sungguh gila apa yang terjadi. Ini gila. Saya sangat tidak setuju dengan peluncuran rudal-rudal hingga ratusan mil ke dalam wilayah Rusia,” ucap Trump dalam wawancara dengan majalah TIME, seperti dilansir Reuters, Jumat (13/12/2024).

    “Mengapa kita melakukan itu? Kita hanya meningkatkan perang ini dan memperburuknya. Hal itu tidak seharusnya dibiarkan untuk dilakukan,” tegasnya.

    Wawancara dengan TIME itu dilakukan sebagai bagian dari penobatan Trump sebagai “Person of the Year” untuk tahun ini.

    Presiden Joe Biden bulan lalu mencabut larangan AS terhadap Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok Washington dalam serangan lebih dalam ke wilayah Rusia. Pergeseran kebijakan itu menjadi langkah terbaru Biden untuk mendukung upaya Kyiv mengusir pasukan Rusia yang menginvasi negara tersebut.

    Keputusan tersebut diambil Biden setelah adanya permohonan berulang kali dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Gedung Putih menyebut pengerahan 15.000 tentara Korea Utara (Korut) ke medan pertempuran oleh Rusia sebagai alasan utama mengapa Biden berubah pikiran.

    Trump telah menyatakan keinginannya untuk segera mengakhiri perang yang sudah berlangsung hampir tiga tahun terakhir, namun masih enggan memberikan rincian soal rencananya.

  • AS Tuduh Warga Korut Susupi Perusahaan Washington, Curi Data Rahasia

    AS Tuduh Warga Korut Susupi Perusahaan Washington, Curi Data Rahasia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat mengeklaim Korea Utara menyusupkan warga mereka ke perusahaan-perusahaan di AS, untuk mencuri informasi rahasia yang kemudian digunakan untuk pemerasan.

    Uang hasil peras tersebut diduga dipakai untuk membiayai program persenjataan Pyongyang.

    Kementerian Luar Negeri AS menyatakan sekitar 130 pekerja asal Korea Utara bekerja di perusahaan teknologi informasi (IT) dan nirlaba AS dari 2017 hingga 2023. Mereka setidaknya telah meraup $88 juta (sekitar Rp1,4 triliun) yang digunakan Korut untuk membiayai senjata pemusnah massal.

    Perwakilan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York belum memberikan komentar mengenai hal ini.

    Kemlu AS sementara itu sedang mencari informasi dari dua perusahaan Korut yang dijatuhi sanksi, yakni Yanbian Silverstar Network Technology dan Volasys Silverstar. Dua perusahaan yang masing-masing berbasis di China dan Rusia tersebut dikatakan menangani para pekerja.

    Kementerian Kehakiman AS secara terpisah juga mengumumkan dakwaan terhadap 14 warga Korea Utara yang dituduh bekerja di perusahaan-perusahaan AS menggunakan identitas palsu.

    Para pekerja diduga beroperasi dari luar AS untuk mencuri informasi sensitif perusahaan, salah satunya kode sumber komputer milik perusahaan, dan mengancam akan membocorkannya kecuali jika perusahaan membayar tebusan.

    Ke-14 orang tersebut kini didakwa dengan sejumlah tuduhan di antaranya penipuan daring, pencucian uang, dan pencurian identitas.

    “Untuk mendukung rezimnya yang brutal, pemerintah Korea Utara mengarahkan pekerja IT untuk mendapatkan pekerjaan melalui penipuan, mencuri informasi sensitif dari perusahaan-perusahaan AS, dan menyedot uang kembali ke Korut,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan.

    Sebagian besar terdakwa diyakini berada di Korea Utara. Oleh sebab itu, Kementerian Luar Negeri AS menawarkan hadiah $5 juta (sekitar Rp80 miliar) bagi siapa pun yang bisa memberikan informasi mengenai para tersangka.

    Seorang pembelot Korea Utara yang ahli di bidang IT pernah mengaku kepada Reuters pada November 2023 bahwa di Korut, ia akan mencoba untuk mendapatkan pekerjaan dan membuat profil media sosial palsu untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan.

    (blq/dna)

    [Gambas:Video CNN]