Xcloud.id

Negara: Korea Utara

  • Presiden Korsel Dimakzulkan sampai Arti Bendera Baru Suriah

    Presiden Korsel Dimakzulkan sampai Arti Bendera Baru Suriah

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Yoon Suk Yeol resmi diberhentikan dari tugas-tugas kepresidenan, setelah dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.

    Sementara itu setelah rezim Presiden Bashar Al Assad lengser, kini Suriah punya bendera baru.

    Berikut Kilas Internasional hari ini, Senin (16/12).

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenannya setelah kantornya menerima deklarasi pemakzulan sang presiden dari Majelis Nasional (parlemen) pada Sabtu (14/12).

    Yoon resmi dimakzulkan oleh parlemen imbas penetapan darurat militer sepihaknya pada 3 Desember lalu.

    Pemberhentian sementara ini mulai berlaku pukul 19.24 waktu setempat, sekitar dua setengah jam setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemakzulan Yoon dengan hasil voting 204-85 suara.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeklaim sudah mengantongi bukti Rusia memakai tentara Korea Utara (Korut) untuk menyerang wilayah Kursk.

    Zelensky mengatakan para tentara Korut itu direkrut ke dalam unit gabungan. Rusia menggunakan mereka dalam sejumlah operasi di Kursk. Bahkan, para tentara Korut itu ditempatkan di sejumlah pos terdepan.

    “Hari ini, kami telah mengantongi data awal Rusia telah mulai menggunakan tentara-tentara Korea Utara dalam serangan mereka dalam jumlah yang signifikan,” kata Zelensky.

    Rezim presiden Bashar Al Assad yang sudah berkuasa 50 tahun di Suriah berhasil digulingkan oleh milisi Hayat Tahrir al Sham pada 8 Desember lalu.

    Usai berhasil menggulingkan rezim otoriter tersebut, HTS langsung mengganti bendera Suriah dengan bendera baru.

    Sebelum rezim Assad runtuh, Suriah menggunakan bendera dengan corak tiga persegi panjang berwarna merah, putih, dan hitam yang dihiasi dua bintang berwarna merah di bagian tengahnya.

    Namun, usai rezim Assad digulingkan HTS, mereka mengubah bendera Suriah yang menjadi bercorak tiga persegi panjang berwarna hijau, putih, dan hitam dengan tiga bintang hijau di tengahnya.

    (tim/dna)

  • Negara Lagi Genting! Plt Presiden Korsel Telepon Biden, Ada Apa?

    Negara Lagi Genting! Plt Presiden Korsel Telepon Biden, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Korea Selatan (Korsel) Han Duck Soo telah menghubungi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melalui panggilan telepon pada Minggu (15/12/2024). Keduanya melakukan percakapan selama 16 menit.

    Melansir Yonhap, Han berjanji kepada Biden untuk mempertahankan dan mengembangkan aliansi kedua negara.

    “Pemerintah kami akan menjalankan kebijakan diplomatik dan keamanan kami tanpa gangguan dan bekerja untuk memastikan bahwa aliansi Korea Selatan-AS terus dipertahankan dan dikembangkan tanpa goyah,” kata Han, seperti disampaikan oleh kantornya.

    Han menekankan pentingnya memperkuat postur pertahanan gabungan Korea Selatan-AS dalam menghadapi tantangan bersama, seperti ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan kerja sama yang semakin dalam antara Moskow dan Pyongyang.

    Ia juga menjelaskan bahwa semua urusan negara akan dijalankan secara ketat sesuai dengan konstitusi dan hukum.

    Menurut kantor Han, Biden berterima kasih kepada Han atas penjelasannya dan menyuarakan keyakinannya pada demokrasi Korea Selatan sekaligus mencatat ketahanannya.

    Biden mengatakan “aliansi Korea Selatan-AS yang kuat tetap tidak berubah dan bahwa ia akan terus bekerja sama dengan pihak Korea Selatan untuk pengembangan dan penguatan aliansi Korea Selatan-AS dan kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang,” katanya.

    Foto: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pertama kali menerima dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) Republik Korea, Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden, Minggu (20/10/2024) Malam. (Instagram @gibran_rakabuming)
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pertama kali menerima dan berterima kasih atas kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) Republik Korea, Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden, Minggu (20/10/2024) Malam. (Instagram @gibran_rakabuming)

    Han berterima kasih kepada Biden atas perhatian dan upayanya dalam mengembangkan aliansi bilateral dan kerja sama trilateral dengan Jepang secara dramatis selama masa jabatannya. Biden berjanji untuk terus mendukung pengembangan aliansi tersebut.

    Sementara itu Gedung Putih mengatakan Biden menyampaikan apresiasinya atas “ketahanan” demokrasi dan supremasi hukum di Korea Selatan dan menegaskan kembali komitmen “kuat” AS kepada rakyat Korea Selatan.

    “Presiden Biden menyatakan keyakinannya bahwa Aliansi akan tetap menjadi poros perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama masa jabatan Penjabat Presiden Han,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Han menelpon Biden setelah ia ditetapkan sebagai presiden sementara, menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/12/2024) atas penerapan darurat militer pada 3 Desember lalu.

    (tfa/wur)

  • Oposisi Korea Selatan Pastikan Tak Ajukan Pemakzulan Presiden Ad Interim

    Oposisi Korea Selatan Pastikan Tak Ajukan Pemakzulan Presiden Ad Interim

    ERA.id – Partai oposisi Korea Selatan menegaskan, pihaknya tidak akan mengajukan pemakzulan terhadap Perdana Menteri sekaligus Presiden Ad Interim Han Duck-soo terkait upaya penerapan darurat militer yang gagal awal bulan ini.

    Dilansir dari Antara pada Minggu (15/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol saat ini menjalani penangguhan tugas sebagai presiden karena menerapkan darurat militer.

    Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah berbicara dengan Han dan mendesak Han agar tetap “netral” serta jangan berpihak secara politik.

    PM Han menjabat sebagai presiden ad interim segera setelah Yoon dinonaktifkan dari tugasnya usai dimakzulkan oleh parlemen melalui pemungutan suara pada Sabtu (14/12).

    Namun, hasil pemungutan suara tersebut masih memerlukan ratifikasi dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

    Lee menyatakan bahwa tidak perlu ada ketidakstabilan politik lebih lanjut di negara tersebut.

    “Partai Demokrat akan bekerja sama secara aktif dengan semua pihak untuk menstabilkan urusan negara dan memulihkan kepercayaan internasional,” ujarnya.

    “Majelis Nasional dan pemerintah akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan krisis yang melanda Republik Korea,” katanya menambahkan.

    Lee juga mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutuskan gugatan untuk mencopot Yoon dari jabatannya.

    Kekuasaan Yoon akan tetap ditangguhkan hingga pengadilan memutuskan apakah akan menguatkan atau membatalkan pemakzulannya.

    Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan. Jika Yoon diberhentikan, pemilihan umum secara nasional untuk memilih penggantinya akan diadakan dalam waktu 60 hari.

    Permintaan surat penangkapan

    Sementara itu, kejaksaan pada Minggu berupaya mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan atas perannya dalam pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember, menurut Yonhap.

    Surat perintah tersebut diajukan untuk menangkap Letnan Jenderal Kwak Jong-keun atas tuduhan makar serta penyalahgunaan kekuasaan.

    Kwak diduga mengirim pasukan ke kompleks gedung Majelis Nasional pada 3 Desember malam, serta bersekongkol dengan Yoon dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun untuk “menimbulkan kerusuhan dengan tujuan menggulingkan konstitusi.”

    Saat ini, Kwak telah diskors dari tugasnya dan dikenai larangan bepergian berdasarkan penyelidikan yang sedang berjalan terkait deklarasi darurat militer oleh Yoon.

    Presiden ad Interim berbicara dengan Biden

    Dalam percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu, Han berjanji untuk menjaga dan mengembangkan aliansi kedua negara.

    Dalam percakapan selama 16 menit tersebut, Han menyatakan pemerintahannya akan menjalankan kebijakan diplomatik dan keamanan tanpa “gangguan” serta memastikan aliansi Korea Selatan-AS tetap terjaga dan berkembang.

    Han menekankan pentingnya memperkuat posisi pertahanan gabungan Korea Selatan-AS dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, termasuk ancaman nuklir Korea Utara serta semakin eratnya kerja sama antara pemerintah Rusia dan Korut.

    Sementara itu, menurut kantor Han, Biden menyatakan keyakinannya pada demokrasi Korea Selatan.

    “Aliansi Korea Selatan-AS yang kokoh tetap tak tergoyahkan, dan dia (Biden) akan terus bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan dan penguatan aliansi Korea Selatan-AS serta kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang,” ujar Biden.

  • Trump Tunjuk Richard Grenell Jadi Utusan Misi Khusus

    Trump Tunjuk Richard Grenell Jadi Utusan Misi Khusus

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden AS terpilih, Donald Trump, menunjuk Richard Grenell sebagai Utusan Presiden untuk Misi-misi Khusus.

    Grenell akan menangani kebijakan luar negeri, termasuk isu-isu terkait Korea Utara dan Venezuela.

    Trump dikabarkan ingin memperbaiki hubungan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, setelah komunikasi terputus selama pemerintahan Biden.

    Trump menyebut Grenell akan bekerja di wilayah-wilayah konflik strategis, termasuk Semenanjung Balkan.

    Sebelumnya, Grenell pernah menjabat Duta Besar AS untuk Jerman dan Direktur Intelijen Nasional. Ia juga menjadi utusan khusus untuk negosiasi perdamaian Serbia dan Kosovo.

  • Ambisi Nuklir Korea Utara dan Harga yang Harus Dibayar Rakyatnya

    Ambisi Nuklir Korea Utara dan Harga yang Harus Dibayar Rakyatnya

    loading…

    Joohyun Moon, Profesor Teknik Energi di Departemen Universitas Dankook, Korea Selatan. Foto/istimewa

    Joohyun Moon
    Profesor Teknik Energi di Departemen Universitas Dankook, Korea Selatan

    KOREA Utara baru-baru ini mengejutkan komunitas internasional dengan laporan pengiriman pasukan ke Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Meskipun skala dan peran pasukan ini masih belum jelas, para ahli menyebutkan bahwa keterlibatan Korea Utara dapat berdampak signifikan pada perang Rusia-Ukraina serta dinamika keamanan di Semenanjung Korea.

    Keputusan ini menunjukkan prioritas rezim terhadap tujuan militeristik daripada kesejahteraan rakyatnya, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara.

    Pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia tampaknya didorong oleh beberapa motif strategis, dengan tujuan utama memperkuat aliansi dengan Moskow. Pada Juni, sebuah “Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif” ditandatangani antara Korea Utara dan Rusia, yang kemudian diratifikasi oleh Duma Negara (Majelis Legislatif) Rusia pada bulan Oktober. Aliansi ini melampaui sekadar formalitas diplomatic.

    Korea Utara tampaknya percaya bahwa aliansi dengan Rusia yang dibentuk di medan perang akan lebih menjamin masa depannya. Pemerintahan Kim Jong-un kemungkinan meyakini bahwa hanya hubungan mendalam dengan negara-negara kuat seperti Rusia yang dapat menjaga kelangsungan rezimnya.

    Selain itu, pengejaran tanpa henti Pyongyang terhadap pengembangan nuklir dan misil telah lama mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya.

    Selama kelaparan parah pada 1990-an yang dikenal sebagai “Arduous March,” jutaan orang meninggal akibat kelaparan sementara rezim memprioritaskan pengembangan nuklir, yang berpuncak pada uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Saat ini, negara tersebut telah mencapai miniaturisasi dan standarisasi hulu ledak nuklir, tetapi terus mencari kemajuan lebih lanjut.

    Rusia memiliki teknologi penting dalam kemampuan re-entry untuk rudal balistik antarbenua, satelit pengintai, dan kapal selam bertenaga nuklir—semua elemen yang diinginkan Korea Utara untuk meningkatkan kekuatan militernya. Menguasai teknologi ini akan memungkinkan Korea Utara menjadi ancaman yang lebih besar. Tidak hanya bagi Korea Selatan tetapi juga negara-negara tetangga lainnya, bahkan Amerika Serikat (AS), sehingga semakin mengganggu lanskap keamanan yang sudah rapuh di kawasan ini.

    Keputusan rezim Korea Utara untuk mengirim tentaranya ke perang asing demi pengalaman tempur menandai dimensi lain dari ambisi strategisnya. Pasukan Korea Utara, meskipun berjumlah 1,2 juta personel aktif, kurang memiliki pengalaman nyata dalam pertempuran.

    Keterlibatan dalam perang intensif dapat memberikan pasukannya pengalaman tempur yang berharga. Jika pengiriman ini dipasangkan dengan kemungkinan transfer teknologi dari Rusia, Korea Utara dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan militernya. Hal ini bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi Korea Selatan dan negara-negara tetangga lainnya.

  • Bea Cukai Kudus Bongkar Peredaran Rokok Ilegal Impor di Jawa Tengah

    Bea Cukai Kudus Bongkar Peredaran Rokok Ilegal Impor di Jawa Tengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, berhasil mengungkap peredaran rokok ilegal impor yang berasal dari beberapa negara.

    “Pengungkapan ini merupakan hasil dari operasi pasar yang dilakukan tim KPPBC Kudus di sejumlah wilayah kerja kami. Temuan ini sebagian besar berasal dari pedagang eceran, sehingga jumlah yang diamankan belum terlalu besar,” ujar Kepala KPPBC Tipe Madya Kudus Lenni Ika Wahyudiasti dikutip dari Antara, Minggu (15/2/2024).

    Ia menambahkan, meskipun jumlah temuan belum signifikan, rokok ilegal jenis sigaret putih mesin (SPM) ini tetap menjadi perhatian serius. Pengawasan intensif akan terus dilakukan untuk mengungkap jaringan utama yang mendistribusikan rokok ilegal tersebut.

    Pengungkapan rokok ilegal ini berlangsung hampir setiap bulan sepanjang 2024 melalui operasi pasar di berbagai daerah yang masuk wilayah kerja Bea Cukai Kudus. Beberapa merek rokok impor ilegal yang berhasil diidentifikasi tanpa pita cukai resmi, meliputi Oris, Manchester, Magnate, Esse, Smith, dan Luffman.

    Rokok-rokok tersebut diketahui berasal dari beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, Inggris, Swiss, Korea Utara, dan Vietnam. Sementara itu, distribusi rokok ilegal ini ditemukan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, seperti Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora.

    Hingga saat ini, total 217.080 batang rokok ilegal impor telah diamankan, dengan nilai barang mencapai Rp 300 juta. Dari penindakan tersebut, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp 208 juta.

    “Selain di wilayah Jawa Tengah, hasil koordinasi dengan Direktorat Bea Cukai menunjukkan bahwa rokok ilegal serupa juga ditemukan di wilayah pesisir Sumatera,” tambah Lenni.

    Lenni mengingatkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pemasukan yang seharusnya diterima melalui pita cukai.

    Ia menegaskan bahwa rokok impor dapat diedarkan secara legal apabila importir mengurus nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di kantor Bea Cukai. “Proses pengurusan NPPBKC tidak dipungut biaya alias gratis. Setelah mendapat izin, rokok impor wajib dilekati pita cukai sebelum diedarkan,” jelasnya.

    Dengan upaya pengawasan yang terus ditingkatkan, Bea Cukai Kudus berharap dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memastikan pemasukan negara dari cukai tetap optimal.

  • Trump Tunjuk Richard Grenell Jadi Utusan Presiden untuk Misi Khusus

    Trump Tunjuk Richard Grenell Jadi Utusan Presiden untuk Misi Khusus

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump menunjuk mantan bos intelijen Richard Grenell sebagai Utusan Presiden untuk Misi-misi Khusus.

    Grenell akan menangani kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan musuh-musuh Amerika Serikat, termasuk Korea Utara dan Venezuela.

    “Ric akan bekerja dalam beberapa lokasi paling panas di seluruh dunia, termasuk Venezuela dan Korea Utara,” kata Trump di akun media sosial Truth, dilansir Reuters, Minggu (15/12).

    Sumber Reuters di tim transisi Trump mengatakan Grenell juga akan berfokus pada ketegangan di Semenanjung Balkan.

    Grenell menduduki sejumlah jabatan di era pemerintahan Trump. Dia pernah menjadi Duta Besar AS untuk Jerman, utusan khusus presiden untuk negosiasi perdamaian Serbia dan Kosovo, serta direktur intelijen nasional pada 2017-2021.

    Setelah mendampingi Trump dalam kampanye tahun ini, Grenell sebenarnya menjadi kandidat kuat Menteri Sekretaris Negara. Namun, posisi itu justru diberikan kepada Marco Rubio.

    Korut dan Venezuela menjadi perhatian khusus pemerintahan Trump. Trump dikabarkan hendak menjalin ulang hubungan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    Meski demikian, tak diketahui apa respons Kim terhadap niatan Trump itu. Kim telah mengabaikan upaya komunikasi pemerintahan Joe Biden selama empat tahun. Di saat bersamaan, ia terus mengeratkan hubungan dengan Rusia.

    Sementara itu, Trump punya catatan hubungan buruk dengan Venezuela. Dia memberikan sanksi berat terhadap negara itu, terutama berkaitan dengan industri perminyakan.

    Sementara itu, Grenell diketahui pernah menjalin kontak dengan Maduro, pimpinan Venezuela secara diam-diam. Belum diketahui apa hasil dari pertemuan itu.

    (dhf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Yoon Suk Yeol Digulingkan, Reaksi Korea Utara Tak Terduga

    Presiden Yoon Suk Yeol Digulingkan, Reaksi Korea Utara Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Reaksi berbeda terjadi di Korea Utara usai mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dikabulkan DPR setempat. Media Korut dikabarkan bungkam dan tak bersuara apapun.

    Pemakzulan Yoon Suk Yeol terjadi pada Sabtu (14/12/2024). Hal tersebut terjadi setelah opsi serupa pernah diajukan minggu lalu karena tidak memenuhi kuorum.

    Hingga pukul 9 pagi hari Minggu waktu setempat, tidak ada media Korea Utara yang melaporkan soal pemakzulan Yoon Suk Yeol. Termasuk surat kabar utama Rodong Sinmun dan Kantor Berita Pusat Korea, dikutip dari Korea Herald, Minggu (15/12/2024).

    Korea Utara juga memilih diam saat Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu. Keputusan tersebut akhirnya dibatalkan beberapa jam kemudian.

    Media Korea Utara baru memberitakan soal deklarasi darurat militer seminggu setelah pengumumannya, yakni pada 11 Desember 2024.

    Padahal, Korea Utara langsung bereaksi ketika Presiden Park Geun Hye mengalami nasib serupa saat digulingkan pada 2016 lalu. Korea Herald menuliskan bungkamnya Korea Utara mungkin sebagai tanda negara itu menjauhkan diri dari Korea Selatan. Keputusan tersebut sesuai dengan deklarasi hubungan dua negara yang bermusuhan.

    Setelah pemakzulan, jabatan presiden Korea Selatan diambil alih Perdana Menteri Han Duk Soo sementara.

    Dia merupakan nama lama dalam kepemimpinan Korea Selatan. Pria 75 tahun itu menjabat selama tiga dekade di bawah lima presiden yang berbeda.

    (hsy/hsy)

  • Zelensky Klaim Kantongi Bukti Rusia Pakai Tentara Korut Serang Ukraina

    Zelensky Klaim Kantongi Bukti Rusia Pakai Tentara Korut Serang Ukraina

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeklaim sudah mengantongi bukti Rusia memakai tentara Korea Utara (Korut) untuk menyerang wilayah Kursk.

    Zelensky mengatakan para tentara Korut itu direkrut ke dalam unit gabungan. Rusia menggunakan mereka dalam sejumlah operasi di Kursk. Bahkan, para tentara Korut itu ditempatkan di sejumlah pos terdepan.

    “Hari ini, kami telah mengantongi data awal Rusia telah mulai menggunakan tentara-tentara Korea Utara dalam serangan mereka dalam jumlah yang signifikan,” kata Zelensky diberitakan AFP, Sabtu (15/12).

    Amerika Serikat dan Korea Selatan sebelumnya juga menuding Korea Utara mengirim 10 ribu tentara untuk membantu Rusia. Hal itu terjadi setelah Rusia dan Korut menandatangani pakta pertahanan musim panas lalu.

    Zelensky menyebut 11 ribu tentara Korut disiagakan di bagian barat Kursk bulan lalu.

    Manuver Rusia di Kursk terjadi setelah mereka terkejut atas serangan di wilayah itu. Perlahan-lahan, mereka mencoba merebut kembali daerah itu dan mencoba menghentikan bala bantuan Ukraina ke wilayah itu.

    Sumber militer Ukraina menyampaikan kepada AFP bulan lalu bahwa Kyiv masih mengendalikan 800 kilometer persegi wilayah di Kursk. Jumlah itu merosot dari sebelumnya 1.400 kilometer persegi.

    Sebelumnya, keterlibatan Korea Utara di perang Rusia dan Ukraina menjadi sorotan dunia. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menilai hal itu memperumit keadaan.

    “Ketika Korea Utara terlibat, itu adalah elemen lain yang merupakan faktor yang sangat rumit,” ujar Trump dalam wawancara dengan TIME yang diterbitkan Kamis (12/12), seperti dikutip Korea Herald.

    (end/end)

  • Korea Utara Masih Cuek Soal Pemakzulan Presiden Yoon

    Korea Utara Masih Cuek Soal Pemakzulan Presiden Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Utara masih belum merespons apa pun terkait kisruh politik yang terjadi pada tetangganya, Korea Selatan, berupa pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol setelah drama darurat militer pekan lalu.

    Menurut laporan Yonhap pada Minggu (15/12), bungkamnya media Korea Utara tersebut berbeda bila dibandingkan pada 2016, saat Presiden Korsel saat itu, Park Geun Hye, dimakzulkan.

    Hingga Minggu pukul 9 pagi waktu Korea Selatan, tidak ada media Pemerintah Korea Utara termasuk surat kabar utama Rodong Sinmun dan kantor berita Korut, KCNA, yang menerbitkan laporan soal pemakzulan Yoon.

    Namun saat Park dimakzulkan pada 9 Desember 2016, media Korut, Uriminzokkiri langsung melaporkan dalam empat jam setelah Majelis Nasional meloloskan pemakzulan terhadap Park.

    Media Pemerintah Korut, KCNA juga melaporkan pemakzulan Park pada malam itu juga.

    Yonhap menilai, keheningan pemerintah dan media Korea Utara ini dianggap sebagai langkah negara komunis tersebut untuk menjauhkan diri dari Korea Selatan.

    Anggapan itu berdasarkan deklarasi inter-Korea terkait hubungan antara dua negara ‘tetangga tapi bermusuhan’ tersebut.

    Bukan cuma soal pemakzulan, media Korea Utara juga baru memberitakan kisruh darurat militer dari Presiden Yoon pada 11 Desember, sejak pertama kali bikin geger pada 3 Desember 2024.

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diberhentikan sementara dari tugas-tugas kepresidenan setelah kantornya menerima deklarasi pemakzulan sang presiden dari Majelis Nasional (parlemen) pada Sabtu (14/12).

    Pemberhentian sementara ini mulai berlaku Sabtu (14/12) pukul 19.24 waktu setempat, sekitar dua setengah jam setelah Majelis Nasional mengesahkan mosi pemakzulan Yoon dengan hasil voting 204-85 suara.

    Keputusan pemakzulan di parlemen ini pun masih harus menunggu Mahkamah Konstitusi Korsel untuk verifikasi dan konfirmasi sebelum Yoon benar-benar dilengserkan.

    Dengan begitu, Perdana Menteri Han Duck Soo menjadi presiden sementara Korsel.

    (Tim/end)