Xcloud.id

Negara: Korea Utara

  • 1.000 Tentara Korut Jadi Korban dalam Perang Rusia-Ukraina

    1.000 Tentara Korut Jadi Korban dalam Perang Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Lebih dari 1.000 tentara Korea Utara (Korut) tewas atau terluka dalam perang Rusia dengan Ukraina. Demikian disampaikan Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan pada hari Senin (23/12).

    Angka baru tersebut disampaikan menyusul laporan oleh badan mata-mata Seoul kepada anggota parlemen minggu lalu, yang mengatakan sedikitnya 100 tentara Korea Utara telah tewas sejak memasuki pertempuran pada bulan Desember.

    Pyongyang telah mengirim ribuan tentara untuk memperkuat militer Rusia, termasuk ke wilayah perbatasan Kursk, tempat pasukan Ukraina merebut wilayah tersebut awal tahun ini.

    “Melalui berbagai sumber informasi dan intelijen, kami menilai bahwa pasukan Korea Utara yang baru-baru ini terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina telah menderita sekitar 1.100 korban,” kata JCS dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Senin (23/12/2024).

    “Kami khususnya tertarik pada kemungkinan pengerahan tambahan tentara Korea Utara untuk membantu upaya perang Rusia,” ujarnya.

    Pyongyang dilaporkan “bersiap untuk rotasi atau pengerahan tambahan tentara”, kata JCS.

    Intelijen juga menunjukkan bahwa Korea Utara yang bersenjata nuklir “memproduksi dan menyediakan drone-drone yang dapat menghancurkan diri sendiri” ke Rusia, untuk lebih membantu Moskow dalam perangnya melawan Ukraina, tambah JCS.

  • Mengapa Kim Jong-un Abaikan Cita-cita Penyatuan Korut dengan Korsel?

    Mengapa Kim Jong-un Abaikan Cita-cita Penyatuan Korut dengan Korsel?

    Jakarta –

    Kim Jong-un mengumumkan pergeseran ideologis terbesar dalam 77 tahun sejarah Korea Utara. Reunifikasi dua negara di Semenanjung Korea merupakan tujuan utama Korea Utara yang didirikan Kim Il-sung, kakek Kim Jong-un, pada tahun 1947.

    Cita-cita satu Korea, di bawah Kim Jong-un, sekarang sudah ditinggalkan sepenuhnya. Dan pengabaian ini bukan sekadar penurunan prioritas seperti yang sebelumnya terjadi.

    Dalam deklarasinya, Kim Jong-Un menyebut reunifikasi tidak lagi menjadi tujuan negara komunis itu. Dia mengatakan Korea Selatan telah menjadi “musuh utama”.

    Julukan ini sebelumnya hanya ditujukan terhadap Amerika Serikat.

    Kim Jong-un tidak berhenti di deklarasi itu saja.

    Dia membongkar badan dialog dan kerja sama antar-Korea, menghancurkan Gapura Reunifikasi yang menjadi simbol, serta menghancurkan jalan dan rel kereta api yang dirancang untuk menghubungkan kedua negara ketika mereka menjadi satu.

    BBC

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Istilah reunifikasi, atau tongil dalam bahasa Korea, juga dihapus dari surat kabar dan buku pelajaran sekolah.

    Kata itu bahkan dihapus dari satu stasiun kereta bawah tanah di Pyongyangnamanya diganti menjadi Moranbong.

    Semua ini terjadi di tengah ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

    Sebelumnya, meski fase konflik dan fase pemulihan hubungan terjadi silih berganti dalam beberapa dekade terakhir, kedua Korea tidak pernah sekalipun mempertanyakan tujuan suci reunifikasi.

    Jadi, ada apa di balik perubahan paradigma Kim yang radikal?

    Pentingnya reunifikasi

    Semenanjung Korea, dan rakyat Korea, telah terbagi menjadi Utara dan Selatan selama hampir delapan dekade.

    Barangkali 80 tahun terlihat seperti waktu yang lama.

    Akan tetapi, periode ini relatif sebentar jika dibandingkan dengan masa bersatunya wilayah Korea selama lebih dari 12 abad di bawah dinasti dan kekaisaran yang berbeda dari tahun 668 hingga 1945.

    Ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet memecah belah Korea setelah Perang Dunia II Utara yang komunis dan Selatan yang kapitalis pemisahan Korea dipandang sebagai anomali sejarah yang harus diperbaiki sesegera mungkin.

    Kim Il-sung, pendiri Korea Utara dan kakek dari pemimpin saat ini, mencoba melakukannya dengan kekerasan dan hampir berhasil ketika ia menginvasi Korea Selatan pada tahun 1950.

    Getty ImagesKim menghancurkan Gapura Reunifikasi yang dibangun di selatan Pyongyang pada tahun 2001.

    “Kim memberikan banyak tekanan kepada Stalin dan Mao untuk mengizinkannya menginvasi Korea Selatan hingga berhasil pada 1950, dengan tujuan utama untuk mencapai reunifikasi sesuai keinginannya dengan mengambil alih kendali atas Korea Selatan,” jelas akademisi Sung-Yoon Lee, profesor kajian Korea di Wilson Center di Washington DC, kepada BBC Mundo.

    Akan tetapi, Perang Korea (1950-1953) menewaskan lebih dari dua juta orang di kedua belah pihak. Hal ini kemudian mengkonsolidasikan pembagian Korea.

    Gencatan senjata yang mengakhiri konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah dilanjutkan dengan perjanjian damai.

    Secara teknis, Korea Utara dan Selatan masih dalam keadaan perang dan dipisahkan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang hampir tidak dapat dilewati.

    Baca juga:

    Sejak itu, dua sistem yang tidak dapat didamaikan mempertahankan cita-cita yang sama: penyatuan kembali alias reunifikasi.

    Di Korea Selatan, Pasal 4 Konstitusi 1948 yang masih berlaku hingga saat ini menetapkan tujuan “penyatuan kembali bangsa di bawah prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi yang damai.”

    Di sisi lain, Korea Utara, mengusulkan “penyatuan kembali bangsa berdasarkan kemerdekaan, unifikasi damai dan persatuan nasional yang besar,” menurut Pasal 9 Konstitusi mereka.

    Konstitusi mereka juga menyebutkan “kemenangan sosialisme” sebagai tujuan.

    Penyatuan kembali secara damai atau dipaksakan?

    Akan tetapi, bagaimana caranya agar negara dan rakyat Korea dapat bersatu kembali?

    Di sinilah kedua negara berbeda pendapatmasing-masing ingin melakukan reunifikasi dengan caranya sendiri.

    Di Korea Selatan, dengan jumlah penduduk dua kali lipat lebih banyak dari Korea Utara dan PDB hampir 60 kali lebih besar menurut data pada 2023, pilihan yang paling banyak diminati dalam beberapa dekade terakhir adalah model Jerman: menyerap tetangganya di bawah sistem pasar bebas yang demokratis.

    Adapun Pyongyang secara tradisi berkeinginan untuk menerapkan sosialisme di seluruh semenanjung.

    Sejak 1980-an, mereka juga sempat mengajukan gagasan tentang negara konfederasi tunggal dengan dua sistem, seperti China dan Hong Kong.

    Getty Images Kim Il-sung menginvasi Korea Selatan dengan tujuan menyatukan semenanjung ini ke dalam sistem komunis di bawah komandonya.

    Penyatuan kembali secara damai dengan koeksistensi dua sistem merupakan tujuan yang dinyatakan dalam deklarasi bersama yang ditandatangani pada Juni 2000.

    Pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-il (ayah Kim Jong-un) dan Kim Dae-jung dari Korea Selatan menandatangani deklarasi bersejarah tersebut.

    Tahun demi tahun berlalu dan deklarasi menjelma menjadi surat mati.

    “Penyatuan secara paksa, tidak peduli berapa banyak nyawa yang hilang, selalu menjadi tujuan nasional tertinggi rezim Kim, dari Kim Il-sung hingga Kim Jong-un,” kata Profesor Lee.

    Getty Images Pemimpin Korea Selatan dan Utara saat itu, Kim Dae-jung dan Kim Jong-il, berjanji untuk menyatukan kembali semenanjung tersebut pada pertemuan bersejarah di tahun 2000.

    Cendekiawan dari Wilson Center ini meyakini bahwa, pada intinya, “metodologi prioritas Pyongyang selalu menjadi ‘model Vietnam’, yaitu memaksa Amerika Serikat untuk meninggalkan Korea Selatan melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi.”

    Kim Jong-un telah menyerukan agar Konstitusi Korea Utara diamandemen untuk menghapus referensi tentang reunifikasi dan menyebut Korea Selatan sebagai “negara yang tidak bersahabat”.

    Hal ini menandai pergeseran ideologi yang mengejutkan di negara komunis tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dicari oleh pemimpin Korea Utara.

    Kami menganalisis berbagai hipotesis yang mencoba menjawabnya.

    Apa motif Kim?

    Kim mengaitkan pergeseran ideologinya dengan “provokasi” yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat.

    Beberapa bentuk “provokasi” yang dimaksud antara lain memperkuat kerja sama dengan Jepang, membentuk grup untuk melakukan koordinasi menanggapi serangan nuklir, atau memperluas Komando PBB.

    Akan tetapi, ketegangan di semenanjung Korea bahkan yang lebih serius sudah sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

    Baru kali ini Korea Utara mempertimbangkan untuk meninggalkan cita-cita reunifikasi.

    Mengapa hal ini bisa terjadi?

    Getty Images Kim Jong-un mungkin mencoba mengacaukan stabilitas Korea Selatan tanpa meninggalkan ide unifikasi dengan paksaan, menurut beberapa ahli.

    Bagi Ellen Kim, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington DC, “rezim Korea Utara tidak lagi menginginkan reunifikasi khususnya demi mempertahankan sistemnya sendiri.”

    “Mereka khawatir akan popularitas film, musik, dan serial televisi Korea Selatan di kalangan generasi muda di Korea Utara,” kata akademisi tersebut kepada BBC Mundo.

    Dia menjelaskan bahwa “dengan semakin banyaknya informasi yang dikirim ke Korea Utara dari luar, meningkatnya kesadaran publik akan kemakmuran ekonomi Korea Selatan dan seluruh dunia kemungkinan akan membuat kepemimpinan Kim Jong-un dipertanyakan.”

    “Cara yang paling efektif bagi rezim untuk membuat warga Korea Utara berbalik melawan Korea Selatan adalah dengan menjadikan Korea Selatan sebagai musuh utama,” paparnya.

    Getty ImagesAmerika Serikat saat ini memiliki 28.500 tentara yang dikerahkan di Korea Selatan, sekutu yang sering melakukan latihan militer bersama.

    Christopher Green, seorang konsultan untuk semenanjung Korea di lembaga wadah pemikir International Crisis Group (ICG), menyatakan pendapat yang sama: Kim Jong-un mencoba untuk mengekang “pengaruh budaya dan politik Korea Selatan yang semakin besar” terhadap penduduk Korea Utara.

    “Selama 30 tahun terakhir, budaya pop Korea Selatan sebagian besar K-pop, opera sabun dan film menerobos masuk ke Korea Utara dan menantang kontrol rezim atas aliran informasi.”

    “Pyongyang sudah berupaya menghalangi agar konten semacam itu tidak masuk ke perbatasannya, tetapi mereka tidak begitu berhasil,” jelasnya dalam sebuah kolom yang diterbitkan di situs web ICG.

    Baca juga:

    Green menggarisbawahi bahwa Kim sebelumnya sudah memperberat hukuman bagi yang menjual atau mengonsumsi konten asing sejak 2020.

    “Langkah baru Kim merupakan cerminan institusional dari tren yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir,” ujar pakar itu.

    Dia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk “melestarikan narasi yang melegitimasi rezim dan mempertahankan kontrol ideologis.”

    Getty ImagesHingga saat ini, Korea Utara mengibarkan bendera reunifikasi, lambang netral semenanjung Korea yang dirancang pada tahun 1990-an.

    Rezim Korea Utara “unggul tidak hanya dari segi provokasi yang diperhitungkan terhadap AS dan Korea Selatan, atau dalam mencuci otak penduduknya, tetapi juga dalam manipulasi psikologis rakyat Korea Selatan,” kata akademisi tersebut.

    Dia menambahkan bahwa “gagasan untuk meninggalkan reunifikasi damai menciptakan ketegangan politik dan sosial di Korea Selatan”.

    “Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Kim Jong-un benar-benar putus asa dalam keinginannya merebut wilayah Korea Selatan dan rakyatnya secara paksa,” ujar Lee.

    Pakar ini juga percaya bahwa dengan memandang negara Korea Selatan sebagai “musuh”, pemimpin komunis itu berada dalam posisi yang lebih nyaman untuk membenarkan tindakan permusuhan.

    “Mulai dari menerbangkan balon berisi tinja ke arah Selatan hingga mengirim pasukan tempur ke Rusia untuk memerangi Ukraina, atau terus-menerus mengancam untuk ‘memusnahkan’ Korea Selatan,” ujarnya.

    Sebuah momen penting

    Bagaimanapun, pergeseran ideologi Kim terjadi pada saat yang krusial di panggung regional dan internasional.

    Korea Utara dan Rusia telah menunjukkan pemulihan hubungan terdekat mereka sejak Perang Dingin, dengan Pyongyang memasok senjata, sesuatu yang bertentangan dengan sanksi internasional yang juga disetujui Moskow pada saat itu, dan masuknya pasukannya ke dalam konflik di Ukraina.

    Getty ImagesHubungan antara Kim dan Putin berada dalam kondisi terbaiknya di tengah-tengah perang di Ukraina

    Ditambah lagi dengan ketidakpastian seputar pergantian pemerintahan di Washington setelah kemenangan Donald Trump pada November, yang pada masa jabatan sebelumnya menjadi presiden AS pertama yang bertemu dengan pemimpin Korea Utara.

    Di sisi lain, rezim Kim Jong-un, terus memperkuat teknologi dan persenjataan militernya dalam beberapa tahun terakhir dengan rudal dan hulu ledak nuklir yang semakin banyak, kuat, dan canggih.

    Menurut para ahli, semua ini adalah bagian dari strategi pemimpin Korea Utara untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, mencari sekutu strategis yang memungkinkannya untuk melawan tekanan Barat dan memproyeksikan pengaruhnya di luar semenanjung Korea.

    Lihat juga Video ‘Bertemu Menhan Belousov, Kim Jong Un ‘Bersumpah’ Korut Selalu Dukung Rusia’:

    (haf/haf)

  • Tanpa Gencatan Senjata saat Natal, Zelensky Tuduh Hungaria Sok-sokan, Harapan Paus Fransiskus Pupus – Halaman all

    Tanpa Gencatan Senjata saat Natal, Zelensky Tuduh Hungaria Sok-sokan, Harapan Paus Fransiskus Pupus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata di semua zona perang pada Malam Natal nanti.

    Ia mengutuk kekejaman pemboman sekolah dan rumah sakit di Ukraina dan Gaza.

    Pidato Paus dikutip oleh kantor berita AP , sebagaimana dilaporkan oleh European Pravda, berharap, agar senjata tidak bersuara dan lagu-lagu Natal dikumandangkan.

    “Marilah kita berdoa agar pada hari Natal akan ada gencatan senjata di semua medan perang, di Ukraina, di Tanah Suci, di seluruh Timur Tengah, dan di seluruh dunia,” kata Paus.

    Fransiskus, seperti yang sering dilakukannya, mengenang penderitaan Ukraina, yang terus dirundung oleh serangan terhadap kota-kota yang “kadang-kadang merusak sekolah, rumah sakit, dan gereja.”

    Ia juga mengungkapkan kesedihannya saat berbicara tentang Gaza, “atas kekejaman tersebut, penembakan anak-anak dengan senapan mesin, pemboman sekolah dan rumah sakit.”

    Sementara itu, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban baru-baru ini meningkatkan upayanya untuk membangun “gencatan senjata Natal” antara Ukraina dan Rusia.

    Hal itu direspons oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina yang meminta Hungaria untuk menahan diri dari memanipulasi perang di Ukraina.

    Khususnya terkait usulan gencatan senjata Natal.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhii Tykhyi, memberikan penegasan.

    “Tidak ada “gencatan senjata Natal” yang nyata di atas meja” dan bahwa usulan yang dituduhkan tersebut “hanya sekadar aksi humas oleh pihak Hungaria.”

    Ketegangan antara Kyiv dan Budapest meningkat setelah Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menelepon penguasa Kremlin Vladimir Putin minggu lalu.

    Setelah itu, Orban mengatakan bahwa ia telah mengusulkan gencatan senjata dan pertukaran tawanan perang skala besar antara Kyiv dan Moskow untuk Natal tetapi mengklaim bahwa Presiden Volodymyr Zelenskyy telah menolak gagasan tersebut.

    Kyiv menekankan bahwa pihaknya pertama kali mengetahui usulan “gencatan senjata” dari laporan media, karena pihak Hungaria belum mengomunikasikannya secara langsung.

    Sebelumnya, Presiden Zelenskyy mengkritik upaya Orban untuk menampilkan dirinya sebagai “mediator” dalam “penyelesaian” perang Rusia-Ukraina.

    Ancaman Rudal Rusia

    Defence Blog memberitakan, saat negara-negara Barat terus memperdebatkan hak Ukraina untuk menyebarkan rudal balistik dan jelajah jarak pendek untuk pertahanan diri, Rusia memperluas persenjataan mereka, mempersenjatai diri dengan rudal jarak jauh canggih dan bahkan senjata nuklir taktis.

    Kontras yang mencolok ini telah menjadi masalah mendesak bagi Ukraina, yang terus-menerus diserang rudal yang diluncurkan Rusia dan serangan udara yang berasal dari pangkalan di dekat perbatasan.

    Selama berbulan-bulan, Ukraina telah meminta persetujuan Barat untuk menggunakan rudal balistik jarak pendek dan rudal jelajah canggih untuk menargetkan pangkalan perbatasan Rusia.

    Lokasi-lokasi ini merupakan pusat penting untuk meluncurkan serangan udara dan serangan rudal balistik terhadap kota-kota dan infrastruktur Ukraina.

    Meskipun ancaman terus-menerus ada, diskusi di Barat berjalan lambat, sering kali dibatasi oleh masalah politik dan logistik.

    “Negara-negara demokrasi yang lemah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berdebat apakah akan mengizinkan Ukraina menggunakan ATACMS dan Taurus. Sementara itu, negara-negara otoriter dengan mudah mengubah Belarus menjadi proksi nuklir dan bersiap untuk menyerang Ukraina dengan rudal balistik jarak menengah Korea Utara,” tulis Oleksandr Arhat, salah satu pendiri Militarnyi, di platform media sosial X.

    Rusia semakin bergantung pada kemitraan dengan rezim sekutu untuk memperkuat persenjataannya.

    Salah satu contoh penting adalah Belarus, tempat senjata nuklir taktis yang dirancang untuk digunakan dengan sistem rudal Iskander telah dikerahkan.

    Moskow juga telah mengumumkan rencana untuk memasok Belarus dengan rudal balistik jarak menengah RS-26 Oreshnik pada tahun 2025, sebuah perkembangan yang dapat mengancam negara Eropa mana pun.

    Bersamaan dengan itu, Rusia telah menerima sistem rudal taktis dari Korea Utara, termasuk KN-23—yang juga dikenal sebagai Hwasong-11—yang telah digunakan secara luas terhadap target-target Ukraina.

    Andrii Cherniak, seorang perwakilan dari Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina, melaporkan bahwa Rusia telah meluncurkan sekitar 60 rudal Korea Utara selama invasi skala penuhnya ke Ukraina.

    Laporan terbaru dari Militarnyi mengindikasikan bahwa Rusia mungkin telah memperoleh rudal balistik jarak menengah KN-15 Pukguksong-2 milik Korea Utara.

    Sistem berkemampuan nuklir ini, yang terlihat di Oblast Tyumen, Rusia, diperkirakan memiliki jangkauan 2.000 kilometer, yang berpotensi menimbulkan ancaman jauh melampaui batas Ukraina.

    Ketimpangan dalam kemampuan rudal menyoroti ketidakseimbangan yang semakin besar.

    Sementara permintaan Ukraina untuk sistem Barat yang canggih seperti rudal Tomahawk dan Taurus masih dalam pertimbangan, rezim otokratis dengan cepat meningkatkan kemampuan ofensif mereka. Dinamika ini berisiko tidak hanya melemahkan upaya pertahanan Ukraina tetapi juga mengganggu stabilitas lanskap keamanan Eropa yang lebih luas.

    Seiring berkembangnya situasi, negara-negara demokrasi Barat harus bergulat dengan konsekuensi keputusan yang tertunda sementara negara-negara otoriter terus bertindak dengan impunitas relatif.

    (Tribunnews.com/Chrysnha)

  • Unjuk Rasa Tandingan atas Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Diadakan di Seoul

    Unjuk Rasa Tandingan atas Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Diadakan di Seoul

    JAKARTA – Demonstran yang mendukung dan menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan unjuk rasa yang berjarak beberapa ratus meter di Seoul pada Sabtu, 21 Desember 2024, waktu setempat.

    Unjuk rasa itu digelar tepat seminggu setelah Presiden Yoon dimakzulkan atas deklarasi darurat militer yang berlaku dalam waktu singkat.

    Kekuasaan Yoon ditangguhkan, tetapi ia tetap menjabat. Ia belum mematuhi berbagai panggilan dari pihak berwenang yang menyelidiki apakah darurat militer, yang ia nyatakan pada akhir 3 Desember 2024 dan dicabut beberapa jam kemudian, merupakan pemberontakan.

    Ia juga belum menanggapi upaya untuk menghubunginya oleh Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan atau mengembalikan kekuasaan kepresidenannya.

    Pengadilan berencana untuk mengadakan sidang persiapan pertamanya pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Unjuk rasa pro dan anti-Yoon pada Sabtu, 21 Desember 2024, diadakan di Gwanghwamun, jantung ibu kota. Tidak ada bentrokan hingga pukul 4 sore.

    Puluhan ribu pengunjuk rasa anti-Yoon, yang didominasi oleh orang-orang berusia 20-an dan 30-an, berkumpul sekitar pukul 3 sore, melambaikan lightstick K-Pop dan poster bertuliskan seperti “Tangkap! Penjarakan! Kepala pemberontakan Yoon Suk Yeol” diiringi alunan lagu K-pop yang menarik.

    “Saya ingin bertanya kepada Yoon bagaimana dia bisa melakukan ini terhadap demokrasi di abad ke-21. Saya pikir jika dia benar-benar memiliki hati nurani, dia harus mundur,” kata pengunjuk rasa bernama Cho Sung-hyo yang berusia 27 tahun, dilansir Reuters.

    Beberapa ribu pengunjuk rasa pro-Yoon, terutama orang-orang lebih tua dan lebih konservatif yang menentang pemecatan Yoon dan mendukung pemulihan kekuasaannya, telah berkumpul sejak sekitar tengah hari.

    “Pemilihan umum (parlemen) yang curang ini menggerogoti negara ini. Pada intinya adalah kekuatan sosialis komunis. Jadi, sekitar 10 dari kami berkumpul dan mengatakan hal yang sama. Kami benar-benar menentang pemakzulan,” kata Lee Young-su, seorang pengusaha berusia 62 tahun.

    Yoon telah mengutip klaim peretasan pemilu dan simpatisan pro-Korea Utara yang anti-negara sebagai pembenaran untuk memberlakukan darurat militer, yang telah dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional.

  • Diam-diam Meriam Andalan Kim Jong Un Telah Sampai di Rusia – Halaman all

    Diam-diam Meriam Andalan Kim Jong Un Telah Sampai di Rusia – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Korea Utara kembali ketahuan memberi dukungannya kepada Rusia, kali ini negara pimpinan Kim Jong Un tersebut terciduk sedang mengirim senjata swa gerak (SPG) M1989 Koksan 170 mm.

    Media militer Army Recognition mengungkapkan kabar tersebut didapatkan dari media sosial Telegram di mana muncul rekaman pengangkutan senjata tersebut dari Korea Utara menuju Rusia dengan kereta api.

    Rekaman tersebut diposting pada 19 Desember lalu. Ini mengikuti penampakan sebelumnya dari sistem artileri ini sekitar sebulan yang lalu, ketika foto pertama kehadiran mereka di Rusia muncul pada 20 November 2024. 

    Meski belum terkonfirmasi kebenarannya, media tersebut menganalisa bahwa kemunculan senjata tersebut secara berulang menunjukkan trasfer aset militer yang sedang berlangsung sebagai bagian dari perluasan kerja sama antara Korea Utara dan Rusia.

    Bahkan Erurasian Times mengungkapkan bahwa M1989 telah terlihat di kereta-kereta di kota Krasnoyarsk, Rusia bagian tengah, yang mungkin menuju garis depan di Ukraina. 

    Sementara media sosial lainnya X menyebutkan bahwa Pyongyang telah mengirimkan sebanyak 50 unit senjata jenis howitzer tersebut.

    Meski senjata ini hanyalah howitzer, akan tetapi dianggap bukan senjata sembarangan. Pasalnya M1989 Koksan memiliki beberapa keunggulan dibanding meriam sejenis lainnya.

    M1989 dilengkapi dengan meriam kaliber 170 mm yang dipasang pada rangka beroda, sehingga mudah dibawa di medan berat.

    Meski ukurannya sangat besar dibanding yang lain, senjata ini mampu menjangkau sasaran yang lebih jauh.

    Mesin ini memiliki laras Kanone 18 17 cm buatan Jerman yang dipasang pada meriam S-23 180 mm buatan Soviet, yang memberikannya daya tembak lebih besar melalui peningkatan daya ledaknya. 

    Kalibernya yang besar berarti ia menggabungkan peluru antitank yang kuat dengan muatan peledak tinggi yang besar, dengan radius kerusakan selongsong peluru 9 unit SI. 

    M1989 dapat menembakkan peluru konvensional hingga sejauh 40 kilometer dan proyektil berbantuan roket hingga sejauh 60 kilometer, sehingga menjadikannya aset berharga untuk serangan strategis. 

    Penamaan Koksan

    Eurasian Times menyebutkan sejarah senjata ini, Koksan yang merupakan senjata kuno yang pertama kali ditemukan di kota Koksan, Korea Utara, pada tahun 1978. I

    ntelijen Barat memberinya nama tidak resmi berdasarkan kota tempat pertama kali ditemukannya. Nama resmi senjata Korea Utara tersebut adalah Chuch’ep’o atau Meriam Juche.

    Varian asli M-1978 menggunakan rangka tank Tipe 59 buatan China. Varian M-1989 memiliki rangka yang lebih baik, mirip dengan 2S7 Pion buatan Soviet.

    Kaliber 177 mm yang tidak biasa pada senjata ini kemungkinan besar dapat dijelaskan dengan baik berdasarkan asal usulnya—senjata ini dapat dikembangkan dari artileri Jerman pada Perang Dunia II dengan kaliber yang sama atau senjata pertahanan pantai Rusia. 

    Andalan Kim Jong Un

    Senjata ini menjadi salah satu artileri paling tangguh andalan Kim Jong Un. Di Korut sendiri, dengan jarak tembak sejauh ini maka dengan mudah bisa menjangkau Seoul Korea Selatan, musuh abadi Korut.

    Meski demikian, sistem pertahanan ini memiliki kelemahan juga. Di antaranya adalah laju tembakan yang lambat, hanya mampu menembakkan satu hingga dua peluru setiap lima menit karena ukuran amunisinya yang besar. 

    Sistem ini mulai dikenal selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, yang digunakan dalam misi tembakan balasan berkelanjutan dan pengeboman jarak jauh.

    Korea Utara dan Rusia saat ini terus meningkatkan kolaborasi militer di tengah peperangan dengan Ukraina dan ketegangan global.

    Tangkap layar memperlihatkan pasukan Korea Utara berlindung di balik pepohonan di wilayah Kursk, Rusia (Telegram Zelenskiy / Official)

    Dalam kerja sama militer tersebut Korea Utara diketahui mengirimkan jutaan butir peluru ke Rusia selama peperangan melawan Rusia.

    Dukungan lainnya yang diketahui adalah pengiriman ribuan pasukan dari Prongyang membantu Moskow memerangi pasukan Kiev, yang tersekam di Kursk, bagian dari Rusia yang diinvasi oleh Ukraina.

    Intelijen Inggris menyakini bahwa jumlah pasukan Korea Utara di Rusia telah mencapai 11.000 personel dan siap di terjunkan ke garis depan peperangan. Bahkan sebagiannya lagi telah ikut bertempur di Kursk.

    Kini Korut terciduk mengirimkan howitzer M1989 Koksan yang dipastikan bakal memperkeruh ketegangan yang telah ada. (Eurasian Times/Army Recognition)

  • 10 Negara yang Diprediksi Bisa Terseret Perang Dunia 3

    10 Negara yang Diprediksi Bisa Terseret Perang Dunia 3

    5. Ukraina

    Perang antara Rusia dan Ukraina berisiko berkembang menjadi Perang Dunia III jika Amerika Serikat dan sekutu NATO terlibat langsung. Ukraina kemungkinan akan bergabung dengan pakta pertahanan NATO untuk menghadapi ancaman Moskow.

    6. China

    China berpotensi perang dengan AS dan negara-negara lain yang mendukung Taiwan jika Beijing menginvasi Taipei. Mengingat China dan AS sebagai negara kekuatan nuklir, potensi perang atom juga tak terhindarkan.

    Kemudian Medan Perang Laut China Selatan. China lagi-lagi berpotensi perang dengan AS yang akan membela Filipina jika Beijing dan Manila berperang terkait sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Menurut Prof. Li Wei, pakar hubungan internasional, jika China melanjutkan kebijakan agresinya di Taiwan, kita mungkin akan melihat keterlibatan besar dari AS dan sekutunya.

    7. Korea Utara

    Korea Utara berpotensi perang dengan AS dan sekutunya jika pionnya menyerang Korea Selatan menggunakan senjata nuklir. Sebaliknya, Korea Utara juga didukung oleh Rusia dan China.

    Mengutip dari Journal Global Security Studies, Korea Utara memiliki potensi untuk menunjukkan konflik berskala besar yang melibatkan banyak negara, terutama jika mereka melakukan provokasi yang salah.

    8. Korea Selatan

    Korea Korea Selatan didukung AS dan sekutunya jika kembali berperang melawan Korea Utara. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah beraliansi untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara.

    AS juga melakukan latihan gabungan militer dengan Korea Selatan untuk memperkuat keamanan dan pertahanan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta para anggotanya untuk mendukung Republik Korea dan pasukan Amerika segera dikirim ke Korea Selatan.

    9. Taiwan

    Taiwan bisa bergabung dengan AS dan sekutunya jika diinvasi China, dan konflik seketika berubah menjadi Perang Dunia Tiga. Taiwan bukan hanya masalah regional, itu adalah isu global yang dapat memicu ketegangan militar antara kekuatan besar.

    10. Filipina

    Mengutip dari Southeast Asian Studies Journal, Filipina dengan sokongan AS dan sekutunya bisa terseret dalam Perang Dunia Tiga melawan Chinae untuk memperbutkan wilayah sengketa di Laut China Selatan. Filipina sebagai sekutu AS, dapat terjebak dalam ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan, yang dapat menarik negara-negara besar ke dalam konflik.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Bitcoin Terbang, Penipu Kripto Menggila Kuras Rekening Rp 35 Triliun

    Bitcoin Terbang, Penipu Kripto Menggila Kuras Rekening Rp 35 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena penipuan di ranah digital kian mengkhawatirkan. Jumlah korban makin banyak yang mengalami kerugian, terutama dari segi keuangan.

    Salah satu bentuk penipuan yang paling sering terdengar adalah pencurian mata uang kripto. Angkanya melonjak 21% di 2024 menjadi US$2,2 miliar atau setara Rp 35,7 triliun, menurut laporan dari firma analis blockchain, Chainalysis.

    Pada 2023, kerugian dari pencurian mata uang kripto ‘hanya’ US$1,8 miliar atau setara Rp 29,2 triliun.

    Kerugian dari peretasan mata uang kripto melebihi angka US$1 miliar dalam 4 tahun terakhir. Jumlah insidennya pun melonjak dari 282 kasus di 2023 menjadi 303 kasus di 2024.

    Dikutip dari Reuters, Jumat (20/12/2024), peningkatan pencurian mata uang kripto melonjak seiring peningkatan harga Bitcoin tahun ini yang mencapai 140%.

    Harga Bitcoin tembus US$100.000 menyusul kemenangan Presiden AS terpilih Donald Trump. Dalam kampanyenya, Trump mengatakan mendukung industri kripto sepenuhnya.

    “Seiring dengan booming-nya pasar aset digital, penggunaan ilegal kripto juga bertumbuh,” kata peneliti keamanan siber Chainalysis, Eric Jardine.

    “Perlawanan terhadap pelanggaran kripto, terutama penipuan, menjadi tantangan besar yang dihadapi industri tahun depan,” ia menambahkan.

    Pencurian kripto tahun ini didominasi pelanggaran terhadap kunci pribadi yang mengontrol akses ke aset pengguna. Sebagian besar serangan menargetkan platform terpusat, kata laporan itu.

    Di antara peretasan yang paling menonjol adalah pencurian lebih dari US$305 juta dari bursa kripto Jepang DMM Bitcoin pada bulan Mei dan hilangnya $235 juta dari WazirX India pada bulan Juli.

    Peretasan kripto yang terkait dengan Korea Utara meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu ke rekor tertinggi $1.3 miliar pada tahun 2024, kata Chainalysis.

    PBB menyebut mata uang kripto memungkinkan Korea Utara menghindari sanksi internasional. Negara kekuasaan Kim Jong Un tersebut secara rutin menyangkal keterlibatannya dalam peretasan dunia maya atau pencurian kripto.

    (fab/fab)

  • Militer Korea Selatan Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer – Halaman all

    Militer Korea Selatan Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer – Halaman all

    Perwira tertinggi di militer Korea Selatan, Laksamana Kim Myung Soo mengunjungi Zona Demiliterisasi hari Selasa lalu (17/12), dengan tujuan untuk memastikan kesiapan pasukan Korea Selatan menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara.

    Kunjungan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa meskipun terjadi kekacauan dalam politik, angkatan bersenjata negara tidak rapuh dan tetap siaga.

    Beberapa komandan militer tertinggi Korea Selatan memang telah diberhentikan dari jabatannya, atau menjadi subjek penyelidikan sehubungan dengan darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu – yang hanya berlaku selama enam jam.

    Pada hari Senin (16/12), mantan kepala Komando Perang Khusus Kwak Jong-geun, dan mantan kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo ditangkap atas tuduhan mengerahkan personel militer ke parlemen.

    Mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung dituduh mendalangi penerapan darurat militer, dan panglima militer Park An-su telah diberhentikan dari jabatannya.

    Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min menghadapi penyelidikan.

    Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol memang sempat “memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer terhadap ancaman Korea Utara,” menurut sebuah artikel oleh Kantor Berita Yonhap.

    Pergantian kepemimpinan militer AS di Korea Selatan

    Situasinya semakin rumit karena panglima pasukan AS di Korea Selatan juga mengalami pergantian, dengan Jenderal Paul LaCamera dijadwalkan digantikan minggu depan oleh Jenderal Xavier Brunson.

    Tetapi Kementerian Pertahanan menegaskan “tidak ada kekurangan” dalam postur operasional dan kesiapan senjata yang berbeda.

    Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi anggota senior di Institut Nasional untuk Studi Pencegahan, mendukung keyakinan bahwa meskipun beberapa perwira paling senior di militer telah dipecat, lembaga tersebut tetap berfungsi.

    “Melalui kontak pribadi dan hubungan saya dengan angkatan bersenjata Korea, saya tahu bahwa pada tingkat taktis, mereka tahu betul apa misi mereka dan mereka fokus pada tugas mereka,” katanya kepada DW.

    “Apa yang terjadi sangat disayangkan, tapi posisi pandangan saya adalah, politisi telah menyeret militer ke dalam situasi ini dan saya bersyukur tentara tidak ada di dalamnya dan ini berakhir dengan cepat,” ujarnya.

    “Tragedinya adalah, para perwira senior yang seharusnya melindungi anggota militer lainnya dari pengaruh para politisi, gagal melakukan hal tersebut dan nampaknya beberapa dari mereka berpartisipasi dalam perencanaan penerapan darurat militer,” kata Chun In-bum menambahkan.

    “Tetapi jajaran di bawah semuanya telah meningkatkan dan mengisi kesenjangan, menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dan berfungsi,” tambahnya. “Dan walaupun saya tidak mengatakan saya tidak punya kekhawatiran, saya ingin menekankan, semua orang di militer sepenuhnya fokus dalam melakukan pekerjaan mereka.”

    “Supremasi hukum telah diikuti dan tetap kuat”

    Chun In-bum juga mengatakan, ia tidak terkejut dengan sikap Korea Utara yang relatif diam terhadap krisis politik di Selatan.

    “Korut tahu bahwa kita sedang mengalami pertikaian politik di dalam negeri, namun mereka juga menyadari, jika mereka mencoba melakukan sesuatu maka hal itu hanya akan menyatukan warga Korea Selatan melawan ancaman eksternal ini,” katanya.

    Park Jung-won, seorang profesor hukum di Universitas Dankook, setuju bahwa negara tersebut tampaknya telah berhasil mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer dan bahwa fundamental republik telah kokoh dalam menghadapi tantangan yang serius.

    “Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hukum telah diikuti, dan kita harus memujinya karena prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya. “Dalam kediktatoran di masa lalu, militer memegang kendali, namun hal tersebut tidak lagi terjadi.”

    “Tentu saja, ini masih merupakan situasi yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, namun negara ini sedang menjalani proses dan saya tidak khawatir situasi keamanan akan memburuk karena hal ini,” ujarnya. “Hal ini mungkin menjadi berita utama selama beberapa hari, namun supremasi hukum tetap kuat.”

    Diadaptasi dari laporan DW bahasa Inggris

  • Warga di Korea Utara Bakal Dihukum Kerja Paksa Bila Ceraikan Pasangan

    Warga di Korea Utara Bakal Dihukum Kerja Paksa Bila Ceraikan Pasangan

    Jakarta –

    Warga Korea Utara yang bercerai akan langsung dihukum untuk kerja paksa. Menurut warga Korut yang tidak mau disebutkan namanya, ada 12 pasangan yang bercerai pada 13 Desember.

    Tidak lama setelahnya, masing-masing dari orang tersebut langsung dikirim ke kamp kerja militer.

    “Tahun lalu, hanya orang yang awalnya mengajukan gugatan cerai dikirim ke kamp kerja militer. Mereka mengirim keduanya (mantan pasangan), mulai bulan lalu,” kata sumber tersebut, dikutip dari The Korea Herald, Jumat (20/12/2024).

    Sementara pada Juni 2021, media daring Daily NK yang berbasis di Seoul melaporkan tidak semua warga bercerai dikirim ke kamp militer. Menurut pernyataan otoritas Pyongyang, orang yang memiliki lebih banyak kesalahan dalam perceraian yang dikirim ke kamp.

    Hukum Korea Utara secara resmi belum menetapkan jenis hukuman apapun untuk itu. Namun, sumber lain memberi tahu Radio Free Asia tentang seseorang yang menjalani hukuman tiga bulan di kamp kerja paksa karena bercerai.

    Dirinya dilaporkan menjadi orang ke-30 dari 120 warga di kamp tersebut. Wanita umumnya dikenakan hukuman lebih lama daripada pria.

    Hal ini dikarenakan perceraian cenderung lebih banyak diajukan wanita, salah satu faktor terbanyak berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

    Sebuah laporan bulan Februari oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan dalam sebuah survei terhadap 2.432 pembelot, 28,7 persen wanita di antaranya dan 15,2 persen pria telah bercerai. Laporan tersebut juga memuat kesaksian para pembelot yang mengatakan menceraikan pasangan dapat berdampak buruk bagi mereka, bahkan perlu ada ‘suap’ hukum agar bisa selamat.

    Sebuah laporan pada Januari oleh Institut Korea untuk Penyatuan Nasional, berdasarkan wawancara dengan 71 pembelot, mengatakan semakin banyak wanita di Korea Utara yang lebih suka hidup bersama dengan pasangan romantis mereka tanpa status menikah.

    (naf/kna)

  • Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Islamabad –

    Pakistan sedang mengembangkan kemampuan rudal balistik jarak jauh yang pada akhirnya akan memungkinkan negara itu menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat (AS). Gedung Putih menyebut program rudal Islamabad sebagai ancaman terbaru bagi Washington.

    Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jon Finer, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/12/2024), mengungkapkan informasi mengejutkan soal negara bekas mitra dekat AS itu saat berbicara dalam forum Carnegie Endowment for International Peace pada Kamis (19/12) waktu setempat.

    Hubungan Washington dan Islamabad yang sebelumnya erat, telah memburuk sejak penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun 2021 lalu.

    Dalam pernyataannya, Finer menyebut langkah Pakistan itu menimbulkan “pertanyaan nyata” soal tujuan program rudal balistik negara tersebut.

    “Pakistan telah mengembangkan teknologi rudal yang semakin canggih, mulai dari sistem rudal balistik jarak jauh hingga peralatan yang memungkinkan pengujian motor roket yang berukuran jauh lebih besar,” sebutnya.

    Jika tren tersebut terus berlanjut, Finer menyatakan bahwa: “Pakistan akan memiliki kemampuan untuk menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat.”

    Finer menyebut bahwa jumlah negara bersenjata nuklir yang memiliki rudal yang mampu menjangkau wilayah AS “sangatlah sedikit dan cenderung bermusuhan”. Dia menyebut Rusia, Korea Utara dan China di antara negara-negara yang dimaksudnya tersebut.

    Lihat juga Video Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat