Negara: Korea Utara

Pendukung Yoon Suk Yeol Kibarkan Bendera Amerika dan Bawa Poster Stop the Steal, Apa Artinya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Penyelidik Korea Selatan berupaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan, di kediamannya pada hari Jumat (3/1/2024) sebagai buntut dari aksi darurat militer yang dikeluarkannya pada 3 Desember lalu.

Namun, penyelidik gagal menangkap Yoon Suk Yeol karena dihalangi oleh pasukan keamanan beserta para pendukungnya.

Di luar kediaman Yoon Suk Yeol, para pendukungnya mengibarkan bendera Amerika Serikat di samping bendera Korea Selatan.

Selain itu, mereka juga membentangkan slogan-slogan “Stop the Steal”. Apa artinya?

Mengutip The Guardian, bagi orang luar, kombinasi simbol ini mungkin tampak membingungkan.

Namun, bagi para pendukung Yoon, Amerika Serikat mewakili lebih dari sekadar sekutu: Amerika adalah sebuah cita-cita yang mereka persepsikan.

Simbolisme bendera AS adalah deklarasi tatanan budaya dan spiritual, yang menurut mereka sedang terancam.

Sambil memegang kedua bendera, seorang pendukung Yoon bernama Pyeong In-su (74) mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh warga negara yang patriotik.

Ia berharap presiden terpilih AS, Donald Trump, dapat membantu Yoon.

lihat foto
Para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkumpul saat anggota Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi dan pejabat polisi akan memasuki kediaman presiden di Seoul.

“Saya berharap setelah pelantikan Trump, dia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar,” katanya.

Ia melambaikan kedua bendera dengan pesan “Mari kita maju bersama” dalam bahasa Inggris dan Korea.

Di sisi lain, “Stop the Steal” adalah slogan yang dipopulerkan oleh pendukung Donald Trump saat pemilu AS tahun 2020.

Trump kalah dalam pemilu tersebut dan mengklaim bahwa suara untuknya telah dicuri.

Mengutip staradvertiser.com, pembelaan Yoon atas tindakannya mengeluarkan darurat militer memiliki kemiripan dengan retorika politik Donald Trump, yang mengklaim adanya kecurangan dalam pemungutan suara.

Meskipun Yoon tidak menyebutkan masalah pemilu dalam deklarasi darurat militer awalnya, ia mengirim ratusan pasukan untuk menyerang Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) dan menuduh Korea Utara telah meretas NEC tanpa memberikan bukti.

Yoon mengatakan bahwa serangan tersebut terdeteksi Badan Intelijen Nasional, tetapi NEC menolak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan pemeriksaan sistem mereka.

Dugaan peretasan itu menimbulkan keraguan atas integritas pemilihan parlemen April 2024 — yang mana partainya kalah telak — dan menjadi alasan Yoon mengumumkan darurat militer, ujarnya.

Saat itu, NEC mengatakan bahwa dengan memunculkan kecurigaan adanya kecurangan pemilu, Yoon justru merugikan dirinya sendiri terhadap sistem pengawasan pemilu, yang memilih dirinya sebagai presiden.

NEC menyatakan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan badan mata-mata pada tahun lalu untuk mengatasi “kerentanan keamanan”.

lihat foto
Yoon Suk Yeol

Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa peretasan oleh Korea Utara membahayakan sistem pemilu, dan pemungutan suara tetap dilakukan dengan surat suara kertas.

Isu ini telah menjadi topik utama bagi para pendukung Yoon, yang mengatakan bahwa deklarasi darurat militernya dapat dibenarkan.

Mereka kini berharap kekhawatiran mereka selaras dengan Trump.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Mengutip France24, Kantor Investigasi Korupsi (CIO) mungkin akan mencoba mengeksekusi surat perintah penangkapan untuk Yoon lagi sebelum batas waktu 6 Januari.

“Tindakan selanjutnya akan diputuskan setelah peninjauan lebih lanjut,” kata CIO, setelah menghentikan upaya penangkapan pertamanya.

Jika Yoon ditangkap sebelum tanggal tersebut, CIO memiliki waktu 48 jam untuk meminta surat perintah baru untuk penangkapan resminya atau jika tidak, Yoon harus dibebaskan.

Pengacara Yoon telah berulang kali mengatakan bahwa surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan itu melanggar hukum dan ilegal.

Sang pengacara berjanji untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut terhadapnya.

(Tribunnews.com)

05/01/2025 17:10
Perang Rusia-Ukraina: Kerugian Besar Pasukan Rusia dan Korea Utara – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-1047, dan situasi di lapangan semakin memanas.

Pada Minggu, 5 Februari 2025, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa pasukan Rusia dan Korea Utara telah mengalami kerugian besar dalam pertempuran terbaru di wilayah Rusia selatan.

Berikut adalah beberapa perkembangan penting terkait konflik ini.

Apa yang Dikatakan Zelensky Tentang Kerugian Pasukan?

Zelensky melaporkan bahwa dalam pertempuran yang berlangsung dekat desa Makhnovka di wilayah Kursk, tentara Rusia kehilangan sekitar satu batalion infanteri, termasuk pasukan dari Korea Utara dan pasukan terjun payung Rusia.

“Ini signifikan,” ungkap Zelensky dalam laporan yang dikutip oleh The Guardian.

Meskipun dia tidak memberikan rincian spesifik mengenai kerugian tersebut, satu batalion umumnya terdiri dari beberapa ratus tentara.

Berapa Banyak Tentara Korea Utara yang Dikerahkan?

Dari penilaian yang dilakukan oleh Ukraina dan pihak Barat, sekitar 11.000 tentara Korea Utara dikerahkan di wilayah Kursk.

Ini menjadi perhatian mengingat pasukan Ukraina sebelumnya telah melakukan serangan lintas batas massal pada bulan Agustus lalu dan menduduki sebagian besar wilayah tersebut.

Bagaimana Situasi di Garis Depan?

Zelensky melanjutkan dengan menyatakan bahwa pertempuran sengit terus berlanjut di sepanjang garis depan yang membentang sejauh 1.000 kilometer.

Situasi terberat saat ini terjadi di sekitar kota Pokrovsk, yang diidentifikasi oleh juru bicara militer Ukraina sebagai sektor terpanas dari konflik ini.

Pasukan Rusia berusaha melancarkan serangan baru untuk memutuskan rute pasokan ke pasukan Ukraina di kota itu.

Berapa Banyak Penduduk yang Masih Tinggal di Pokrovsk?

Diperkirakan, sekitar 11.000 dari 60.000 penduduk yang sebelumnya tinggal di Pokrovsk masih bertahan di kota tersebut.

Kota ini pernah menjadi pusat industri, dengan sebuah tambang yang menjadi satu-satunya pemasok batu bara kokas untuk industri baja Ukraina.

Apa Dampak Serangan Rusia Terhadap Warga Sipil?

Serangan Rusia terus memberikan dampak tragis bagi warga sipil di Ukraina.

Gubernur regional Oleg Synegubov melaporkan bahwa serangan di sebuah desa di wilayah Kharkiv pada Sabtu pagi menewaskan seorang pria berusia 74 tahun.

Selain itu, di wilayah Sumy, serangan menyebabkan tujuh orang terluka, termasuk seorang gadis berusia dua tahun.

Di wilayah Zaporizhzhia, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun juga tewas akibat serangan pesawat nirawak yang menghantam mobil keluarganya, seperti yang dilaporkan oleh kepala wilayah yang ditunjuk Rusia, Yevgeny Balitsky.

Apa yang Terjadi di Krimea?

Rusia juga mengumumkan keadaan darurat regional di Krimea pada hari yang sama.

Keadaan darurat tersebut diberlakukan setelah terjadinya tumpahan minyak di Laut Hitam.

Gubernur Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, mengatakan bahwa pencemaran tersebut membutuhkan tindakan cepat, termasuk pengungsian warga.

Hingga saat ini, petugas penyelamat telah membersihkan lebih dari 86.000 metrik ton pasir dan tanah yang terkontaminasi.

Bagaimana Dengan Serangan Drone di Wilayah Rusia?

Di sisi lain, pada Minggu pagi, dilaporkan bahwa drone menyerang wilayah Rostov di Rusia.

Puing-puing dari drone yang jatuh merusak bangunan dan mobil di beberapa pemukiman, meski tidak ada korban luka yang dilaporkan.

Yuriy Slyusar, penjabat gubernur wilayah tersebut, mengonfirmasi kerusakan yang diakibatkan oleh jatuhnya puing-puing drone di Taganrog dan Desa Novobessergenivka.

Apa yang Terjadi di Semenivka?

Tentara Rusia juga melancarkan serangan terhadap kota Semenivka di wilayah Chernihiv, yang mengakibatkan tujuh orang terluka.

Proses pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, dengan bantuan diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan terus berlanjutnya konflik ini, situasi di Ukraina semakin kompleks dan memprihatinkan, terutama bagi para warga sipil yang terkena dampak langsung dari pertikaian yang berkepanjangan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

05/01/2025 14:59
Prabowo diprediksi jadi pemimpin dunia berpengaruh versi Straits Times

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times.

Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, Sabtu (4/1), Prabowo masuk daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Netanyahu.

Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Minggu, dalam siaran resminya menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan dan global.

The Straits Times, dalam artikelnya itu, menilai Prabowo — meskipun baru dua bulan lebih menjabat sebagai Presiden — berpeluang untuk menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

Harian Singapura itu juga menyoroti kembali tur luar negeri Prabowo dalam masa 100 hari kerjanya sebagai Presiden, yaitu ke China dan Amerika Serikat dalam pekan yang sama, kemudian menghadiri APEC di Peru, dan KTT G20 di Brazil.

The Straits Times kemudian meyakini Presiden Prabowo bakal mendukung kepemimpinan Malaysia dan PM Anwar di ASEAN pada 2025, terutama untuk menerapkan beberapa program kerja sama ekonomi prioritas, yang mencakup investasi lintas batas, konektivitas rantai pasok, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Dalam catatan yang sama, The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

05/01/2025 13:44
Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1047: Zelensky Klaim Pasukan Rusia dan Korea Utara Alami Kerugian Besar – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Inilah sejumlah peristiwa yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, yang telah memasuki hari ke-1047 pada Minggu (5/1/2025).

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan pasukan Rusia dan Korea Utara telah menderita kerugian besar dalam pertempuran di Rusia selatan pada Sabtu (4/1/2025).

“Dalam pertempuran kemarin dan hari ini di dekat satu desa, Makhnovka, di wilayah Kursk, tentara Rusia kehilangan hingga satu batalion tentara infanteri Korea Utara dan pasukan terjun payung Rusia,” kata Zelensky.

“Ini signifikan,” lanjut Zelensky, dikutip dari The Guardian.

Dia tidak memberikan rincian spesifik terkait klaim tersebut.

Satu batalion dapat bervariasi dalam ukuran, tetapi umumnya terdiri dari beberapa ratus tentara.

Berdasarkan penilaian Ukraina dan Barat mengatakan bahwa 11.000 tentara Korea Utara dikerahkan di wilayah Kursk, tempat pasukan Ukraina menduduki sebagian besar wilayah setelah melakukan serangan lintas batas massal pada bulan Agustus.

Simak peristiwa lainnya berikut ini.

Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1047:

Zelensky: Pertempuran Sengit di Garis Depan

Lebih lanjut, Zelensky juga mengatakan, “pertempuran sengit” berkecamuk di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 kilometer.

Katanya, situasi tersulit ada di dekat kota Pokrovsk.

Seorang juru bicara militer Ukraina sebelumnya mengatakan, Pokrovsk tetap menjadi sektor garis depan “terpanas”.

Pasukan Rusia melancarkan serangan baru di dekat kota itu dalam upaya untuk melewatinya dari selatan dan memutus rute pasokan ke pasukan Ukraina.

Ukraina memperkirakan, bahwa sekitar 11.000 dari 60.000 orang masih tinggal di kota tersebut.

Kota itu dulunya merupakan rumah bagi sebuah tambang yang menjadi satu-satunya pemasok batu bara kokas untuk industri baja Ukraina yang dulunya raksasa.

Serangan Rusia Tewaskan Warga Ukraina

Gubernur regional Oleg Synegubov mengatakan, serangan Rusia di sebuah desa di wilayah Kharkiv, Ukraina timur laut, Sabtu (4/1/2025) pagi menewaskan seorang pria berusia 74 tahun.

Moskow juga menyerang sebuah kota di wilayah Sumy, Ukraina utara, melukai tujuh orang termasuk seorang gadis berusia dua tahun, menurut Volodymyr Zelensky.

Di wilayah Zaporizhzhia selatan yang diduduki Rusia, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun tewas.

“Orang tuanya terluka ketika sebuah pesawat nirawak menghantam mobil mereka,” kata kepala wilayah yang ditunjuk Moskow, Yevgeny Balitsky.

Keadaan Darurat Diumumkan di Krimea

Rusia mengumumkan keadaan darurat regional pada hari Sabtu di Krimea, yang direbutnya dari Ukraina pada tahun 2014.

Keadaan darurat diumumkan saat para pekerja membersihkan berton-ton pasir dan tanah yang terkontaminasi di kedua sisi Selat Kerch setelah tumpahan minyak di Laut Hitam bulan lalu.

Gubernur kota Sevastopol yang dilantik Rusia, Mikhail Razvozhaev mengatakan jejak baru polusi kecil memerlukan penghapusan segera dan mengumumkan keadaan darurat di kota itu.

Keadaan darurat memberi otoritas lebih banyak kekuatan untuk mengambil keputusan cepat, seperti memerintahkan warga untuk mengungsi dari rumah mereka.

Petugas penyelamat kini telah membersihkan lebih dari 86.000 metrik ton pasir dan tanah yang terkontaminasi, kata kementerian darurat pada hari Sabtu.

Minyak bocor dari dua tanker tua yang dihantam badai pada tanggal 15 Desember. Satu tenggelam dan yang lainnya kandas.

Drone Serang Rostov

Dikutip dari Suspilne, pada Minggu (5/1/2025) dini hari, drone menyerang wilayah Rostov di Rusia.

Puing-puing drone yang jatuh merusak bangunan tempat tinggal dan mobil di beberapa pemukiman di wilayah tersebut.

Tidak ada cedera. Hal ini diumumkan oleh penjabat gubernur wilayah tersebut Yuriy Slyusar di Telegram.

Menurutnya, akibat jatuhnya puing-puing drone di Taganrog dan Desa Novobessergenivka, Distrik Nekliniv, bangunan tempat tinggal rusak – jendela pecah, atap dan dinding bangunan terpotong, serta mobil rusak.

Rusia Tembaki Semenivka di Oblast Chernihiv

Tentara Rusia menembaki kota perbatasan Semenivka di wilayah Chernihiv dengan bom.

Sebelumnya diketahui ada tujuh orang luka-luka.

Mereka diberikan bantuan yang diperlukan, kata ketua OVA Chaus. Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung.

Gedung administrasi, rumah sakit, kafe, bangunan tempat tinggal dan mobil warga sipil juga mengalami kerusakan

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

05/01/2025 11:28
Perdana! Korut Bangun Kapal Perang Baru Berbobot 4.000 Ton dengan Sistem Peluncur Vertikal

JAKARTA – Militer Korea Selatan (Korsel) menilai Korea Utara (Korut) tampaknya telah memulai pembangunan kapal perang jenis fregat seberat 4.000 ton yang dilengkapi dengan peluncur vertikal.

Korea Utara diketahui belakangan tengah berupaya untuk mengembangkan senjata nuklir dan misil miliknya.

Penilaian tersebut dilakukan sehari setelah media pemerintah Korea Utara merilis foto-foto pemimpinnya Kim Jong-un yang sedang mengunjungi galangan kapal tempat kapal perang baru tersebut sedang dibangun, sambil melaporkan rapat pleno partai akhir tahun.

“Korea Utara tengah membangun fregat seberat 4.000 ton di Nampho,” kata seorang pejabat militer, merujuk pada kota pelabuhan barat Korea Utara, dilansir dari The Korea Times 2 Januari.

“Dari ukuran kapal tersebut, kapal tersebut dinilai mampu membawa misil (kapal ke darat),” lanjutnya.

Namun, pejabat tersebut mencatat Korea Utara mungkin memerlukan waktu hingga beberapa tahun untuk menyelesaikan pembangunan kapal tersebut dan lebih dari 10 tahun untuk mengerahkan kapal tersebut untuk operasi.

Sejauh ini, kapal perang terbesar yang dimiliki Korea Utara adalah fregat berbobot 1.500 ton yang dilengkapi dengan rudal antarkapal.

Kapal terbesar Korea Utara hingga saat ini adalah fregat seberat 1.500 ton yang dilengkapi dengan rudal antarkapal. Kapal itu tidak dilengkapi dengan sistem peluncur vertikal.

Sementara itu, seorang anggota parlemen partai berkuasa Korea Selatan menilai kapal itu lebih besar daripada analisis militer.

Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Yu Yong-weon mengatakan kapal perang itu tampaknya adalah fregat seberat 5.000 ton yang menyerupai kapal Tiongkok, bukan fregat Rusia.

Ia mencatat, Korea Utara pertama kali mengungkap bagian bawah kapal dalam sebuah foto inspeksi di lokasi oleh Pemimpin Kim pada Bulan September.

Selama kunjungan ke galangan kapal, Pemimpin Kim dikutip mengatakan bahwa memperkuat kekuatan angkatan laut adalah “hal terpenting dalam mempertahankan kedaulatan maritim negara itu dengan tegas dan meningkatkan kesiapan perang saat ini.”

Yu mengatakan fregat itu belum dilengkapi dengan sistem tempur, tetapi ia mengemukakan kekhawatiran kapal itu mungkin muncul sebagai ancaman baru karena kemampuan peluncuran rudal antarkapalnya.

05/01/2025 01:47
Gedung Putih Khawatir dengan Program Rudal Jarak Jauh Pakistan

Jakarta, CNN Indonesia —

Seorang pejabat senior di Gedung Putih atau Kantor Kepresidenan Amerika Serikat (AS) mengaku khawatir dengan pengembangan rudal balistrik jarak jauh Pakistan.

Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS, Jon Finer, mengatakan pengembangan itu juga bisa mengancam Negara Paman Sam.

“Pakistan telah mengupayakan teknologi rudal yang semakin canggih. Dari mulai sistem rudal balistik jarak jauh hingga peralatan pendukungnya, yang akan memungkinkan pengujian tenaga roket yang jauh lebih besar,” ujar Finer di Carnegie Endowment for International Peace, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (4/1).

Jika tren tersebut terus berlanjut, Finer mengatakan, “Pakistan akan memiliki kemampuan untuk menyerang sasaran di luar Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat.”

Meskipun demikian, dia tak yakin Pakistan akan menjadi ‘musuh’ Amerika Serikat. Saat ini, katanya, jumlah negara dengan kemampuan rudal nuklir yang bisa mencapai wilayah AS sangat kecil dan cenderung jadi ‘lawannya’ seperti Rusia, Korea Utara, dan China.

“Jadi, sejujurnya, sulit bagi kami untuk melihat tindakan Pakistan selain sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat,” kata Finer.

Pidatonya disampaikan sehari setelah AS mengumumkan babak baru sanksi terkait program pengembangan rudal balistik Pakistan, termasuk untuk pertama kalinya terhadap badan pertahanan milik negara yang mengawasi program tersebut.

Merespons hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Pakistan membalas bahwa pernyataan pejabat senior Gedung Putih itu tak berdasar dan tidak rasional.

Selain itu, Kemenlu Paksitan mengatakan persepsi terhadap dugaan ancaman adalah sebuah hal yang “disayangkan”.

“Tuduhan ini tidak berdasar, tidak memiliki rasionalitas dan sejarah,” demikian pernyataan resmi Kemenlu Pakistan.

Kemenlu Paksitan mengatakan kemampuan pertahanan strategis negaranya semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas regional. Sehinga, sambungnya, tidak boleh dianggap sebagai ancaman bagi negara lain.

Mereka pun menyoroti sejarah panjang kerja sama Pakistan dengan AS, khususnya dalam upaya kontra-terorisme, dan menegaskan kembali komitmennya untuk terlibat secara konstruktif dalam semua masalah, termasuk keamanan dan stabilitas regional.

(Reuters/kid)

[Gambas:Video CNN]

04/01/2025 18:10
Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

TRIBUNJATIM.COM – Presiden Prabowo Subianto kini dinobatkan jadi pemipin dunia yang bakal berpengaruh pada tahun 2025.

Penobatan itu dilakukan oleh media asal Singapura, The Straits Times.

Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS terpilih, Donald Trump.

Mereka dinobatkan dalam artikel bertajuk “Meet 10 World Leaders to Watch in 2025′ yang terbit pada Sabtu (4/1/2025).

Pemimpin dunia itu bakal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia.

“Dari Donald Trump dan Xi-Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.

Dalam artikel tersebut, langkah Prabowo yang langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI menjadi sorotan.

Menurut media tersebut, kunjungan Prabowo tersebut lebih lebih bersifat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia alih-alih membahas terkait geopolitik.

Kendati demikian, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era kepemimpinan Joko Widodo itu dianggap memiliki tujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang turut berpengaruh dalam diplomasi internasional.

Media tersebut turut menyanjung target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

“Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai kunjungan diplomatiknya dengan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat pada minggu yang sama serta menghadiri pertemuan-pertemuan multilateral besar sepert APEC, yang dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia sebagai jantung diplomasi internasional.”

“Motivasinya (kunjungan ke luar negeri) mungkin lebih bersifat ekonomi daripada geopolitik atau pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8 persen, naik dari 5 persen saat ini,” tulis The Straits Times.

The Straits Times juga menyanjung langkah Prabowo yang berani agar Indonesia masuk dalam kemitraan organisasi antar pemerintah, BRICS.

Diketahui, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

“Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia dalam beberapa hari setelah ia menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo,” tulisnya.

The Straits Times juga turut menyoroti peran Prabowo terkait posisi Indonesia di ASEAN.

Media tersebut memprediksi akan ada kerjasama yang erat dengan Malaysia untuk menunjang visi-misinya yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Namun, yang lebih mungkin terjadi adalah skenario di mana Anwar (PM Malaysia) menemukan sekutu dalam diri Prabowo, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat untuk hasil kerja sama ASEAN Malaysia.”

“Hal ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan,” tulis media tersebut.

Di sisi lain, The Straits Times juga mewanti-wanti terkait pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Rusia yang dianggap memicu perdebatan.

Media itu mewanti-wanti agar Prabowo dapat menyeimbangkan antara kebijakan luar negerinya yang dinilai ambisius serta mengakomodir kritik di dalam negeri terkait keputusan kebijakan internasionalnya.

“Para pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Prabowo menyeimbangkan antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik terhadap keputusan-keputusan internasionalnya,” pungkas media tersebut.

Sebagai informasi, selain Prabowo, ada sembilan pemimpin negara yang turut dinobatkan sebagai pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025 yaitu:

Presiden terpilih AS, Donald Trump

Presiden Tiongkok, Xi Jinping

Presiden Rusia, Vladimir Putin

Presiden Israel, Benjamin Netanyahu

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

Presiden Korea Utara, Kim Jong-un

Perdana Menteri India, Narendra Modi

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim

Jokowi Masuk Finalis Presiden Terkorup 2024 Versi OCCRP

Beda dengan Prabowo, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) justru ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

Alia menilai, butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

“Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

“Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

Selain itu, Obiang dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

Model kepemimpinan Obiang ini, membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

“Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas.

“Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

OCCRP menilai, model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

Presiden Kenya, William Ruto

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

Pengusaha India, Gautam Adani

Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak tahun 2012 silam.

Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

2013: Parlemen Rumania

2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

2018: Bank Danske di Denmark

2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

04/01/2025 16:21
Presiden Prabowo Masuk 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh di 2025

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masuk daftar 10 pemimpin dunia yang dianggap akan berpengaruh di 2025 versi media Singapura, Straits Times.

Mereka merilis laporan berjudul “Mengenal 10 Pemimpin Dunia yang Perlu Diperhatikan pada 2025 (Meet the 10 World Leaders to Watch in 2025)” pada Sabtu (4/1).

“Dari Donald Trump dan Xi Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian laporan media tersebut.

Dalam laporan tersebut, Straits Times mengurai peran para pemimpin negara di kancah global, kebijakan luar negeri yang diambil, hingga cara mereka menghadapi tahun baru.

Media itu bahkan menjuluki Prabowo “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia saat menggambarkan soal kepemimpinan regional.

Straits Times juga menyoroti lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara kurang dari sebulan usai dilantik menjadi presiden.

Pada November 2024, Prabowo mengunjungi China, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.

Di China, Prabowo bertemu Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan ketua parlemen. Mereka sepakat memperkuat kerja sama kedua negara di bidang ekonomi hingga pertahanan.

Usai dari Negeri Tirai Bambu, Prabowo ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Setelah itu, dia lanjut menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Peru dan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral, kemudian menghadiri KTT G20 di Brasil.

Setelah dari Brasil, Prabowo berkunjung ke Inggris. Di sana dia bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer.

“[ini] menandakan keinginan dia [Prabowo] untuk menempatkan Indonesia di pusat diplomasi internasional,” lanjut Straits Times.

Namun, media asal Singapura ini juga memandang motivasi lawatan itu lebih bersifat ekonomi ketimbang geopolitik atau ambisi pribadi.

Selama menjadi presiden, Prabowo punya visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

Pencapaian target itu, menurut analisis media tersebut, bergantung atas upaya menarik investasi substansial dan meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi asing langsung.

Di tingkat internasional, Prabowo akan mendorong Indonesia lebih tegas dalam kelompok multilateral. Straits Times juga menyoroti langkah negara ini bergabung ke forum ekonomi yang digawangi Rusia-China, BRICS.

Dalam KTT BRICS di Rusia pada Oktober 2024, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan ketertarikan untuk bergabung BRICS.

“Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia beberapa hari setelah ia memangku jabatan puncak, ditambah dengan pernyataan bahwa negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara itu siap menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tak takut menentang posisi yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya Joko Widodo,” lanjut Straits Times.

Mereka juga menyoroti posisi Indonesia terkait rivalitas China dan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Menurut media tersebut, pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo memicu perdebatan soal langkah-langkah yang diambil untuk melayani kepentingan strategis nasional.

Para pengamat akan memantau secara cermat langkah Prabowo mengarungi keseimbangan global dan mengelola kritik dalam negeri terhadap keputusan internasionalnya.

“Dalam hal ini, mungkin aktivisme global Bapak Prabowo menggambarkan satu kebenaran: Para pemimpin membutuhkan dukungan kuat di dalam negeri, sehingga mereka dapat mengarahkan negaranya melalui masa-masa yang penuh tantangan,” demikian analisis Straits Times.

Tak cuma bahas urusan luar negeri, media yang berbasis di Singapura ini menyebut Prabowo sebagai pemimpin “unorthodox” karena mengirim kabinet ke kamp pelatihan militer.

Selain Prabowo, mereka yang masuk dalam daftar pemimpin yang bakal berpengaruh di 2025 versi Straits Times adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Selain mereka terdapat pula nama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

(isa/dna)

04/01/2025 11:50
Tumben-tumbennya Korut Ikut Komentar Saat Korsel Sedang Semrawut

Seoul –

Korea Utara (Korut) melakukan hal langka dengan mengomentari kondisi politik di Korea Selatan (Korsel). Menurut Korut, tetangganya itu sedang dalam kondisi semrawut.

Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), Korut menilai Korsel sedang kacau akibat krisis politik yang terjadi. Menurut Korut, perpolitikan Korsel sedang lumpuh di tengah perintah penangkapan Presiden Korsel yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

Komentar Korut soal Korsel lewat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti ini sangat jarang ada alias langka. Komentar dalam berita itu tanpa disertai kutipan pejabat.

“Di negara boneka Korea Selatan, pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya kini telah digulirkan menyusul peristiwa darurat militer pada 3 Desember,” tulis KCNA.

Media Korut memang sering menyebut Korsel sebagai ‘negara boneka’. Istilah ini merupakan propaganda yang menganggap Korsel merupakan boneka Amerika Serikat (AS), musuh Korut.

“Surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan dan memperparah kekacauan sosial dan politik,” tulis KCNA.

“Media asing telah mengkritik bahwa Korea Selatan telah terjerembab ke dalam badai politik,” tulis KCNA.

Keterangan dari kantor berita KCNA tersebut diterbitkan oleh surat kabar Korut Rodong Sinmun. Kantor berita Korsel, Yonhap, menilai hal itu sebagai upaya yang jelas untuk menekankan ‘perbandingan stabilitas negara’ antara demokrasi Korsel dengan negara Korut yang menganut komunisme.

Hubungan kedua negara ini memang sedang berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Korut telah meluncurkan banyak misil balistik pada 2024 dan dianggap melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Korut juga mengirim banyak balon berisi sampah sejak Mei tahun lalu ke Korsel. Langkah itu merupakan balasan Korut atas propaganda anti-Pyongyang yang dikirim Korsel ke Korut.

Komentar Korut Sebelumnya

Ilustrasi bendera Korut (Foto: Internet)

Korut sebenarnya pernah mengomentari situasi di Korsel. Komentar itu dilontarkan Korut lewat KCNA pada Rabu (11/12/2024) atau beberapa hari setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, meski akhirnya dibatalkan.

“Insiden mengejutkan dari boneka Yoon Suk Yeol, yang menghadapi pemakzulan dan krisis pemerintahan, tiba-tiba mengumumkan dekrit darurat militer dan tanpa ragu menggunakan senjata dan pisau dari kediktatoran fasis yang menyebabkan kekacauan di seluruh Korea Selatan,” demikian ulasan media pemerintah Korut seperti dilansir AFP.

Korut menyebut peristiwa itu menunjukkan kerentanan dalam masyarakat Korsel. Korut menyebut darurat militer itu bakal mengakhiri kehidupan politik Yoon.

“Komunitas internasional menyaksikan dengan saksama. dengan penilaian bahwa insiden darurat militer mengungkap kerentanan dalam masyarakat Korea Selatan,” imbuh media pemerintah Korut dalam komentarnya.

“Para komentator menggambarkan deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon secara tiba-tiba sebagai tindakan putus asa dan kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa berakhir lebih awal,” sebut media pemerintah Korut.

Saat mengumumkan darurat militer 3 Desember 2024, Yoon menyebut hal itu dilakukan untuk melindungi Korsel dari ‘ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan menghilangkan unsur-unsur anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan masyarakat’.

Krisis Politik di Korsel

Yoon Suk Yeol (Foto: AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE)

Krisis politik Korsel terjadi usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024. Darurat militer itu dicabut beberapa jam setelahnya usai Parlemen Korsel menggelar rapat darurat dan pemungutan suara yang meminta Presiden mencabut darurat militer.

Situasi Korsel langsung berbeda setelah peristiwa yang menghebohkan dunia itu. Demonstrasi menuntut agar Yoon dilengserkan dan diadili atas penerapan darurat militer terjadi di mana-mana.

Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Mahkamah Konstitusi Korsel kemudian menggelar sidang terkait pemakzulan Yoon.

Sidang itu akan menjadi penentu keabsahan pemakzulan Yoon dari kursi kepresidenan. Meski telah dimakzulkan, badai untuk Yoon belum juga tuntas.

Dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul telah mengeluarkan surat perintah terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember 2024, mengatur pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan.

“Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korsel pun berjanji akan melaksanakan surat perintah penahanan Yoon Suk Yeol. Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah untuk mehanan Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.

Terbaru, penyidik telah datang ke kediaman Yoon untuk melaksanakan perintah penangkapan. Namun, pasukan pengamanan Yoon menghadang sehingga penyidik mundur.

Halaman 2 dari 3

(haf/haf)

03/01/2025 20:13
Pendukung Fanatik Minta Trump Selamatkan Yoon saat Akan Ditangkap KPK

Jakarta, CNN Indonesia —

Pendukung Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat saat berjaga untuk menghalangi penangkapan dia oleh badan anti korupsi.

Perempuan bernama Ahn Young Mi (60) salah satu pendukung yang membawa bendera kedua negara itu. Dia tambak berdiri dekat barikade polisi.

Ahn menganggap kedua bendera itu merepresentasikan hubungan dekat Korea Selatan dan Amerika Serikat.

“[Saya berharap] AS atau [Presiden terpilih Donald] Trump akan datang dan menyelamatkan Yoon Suk Yeol,” kata dia, dikutip Korea Herald, Jumat (3/1).

Pendukung lain yang enggan disebutkan namanya membagikan bendera miniatur AS-Korsel.

Dengan mengibarkan kedua bendera itu, kata dia,”menandakan aliansi” dan menjadi kekuatan bagi pengunjuk rasa.

Beberapa orator juga meneriakkan “Trump manse!” ungkapan ini merupakan pujian yang diyakini sebagai intervensi AS dalam urusan Korsel.

Dukungan warga terhadap kelompok kanan atau konservatif tak lepas dari sejarah relasi Korsel dan AS.

Dalam Perang Korea 1950-1953, AS punya peran penting dalam membantu Korea Selatan menangkal penyebaran komunisme dari Korea Utara.

Di masa itu, bagi pendukung konservatif, mereka mendefinisikan AS sebagai pejuang kebebasan.

Terlepas dari relasi AS-Korsel, Yoon sedang sedang dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

CIO sudah tiga kali memanggil Yoon, tetapi dia selalu absen. Lembaga itu lalu meminta pengadilan mengeluarkan surat penangkapan.

Kemudian pada hari ini, CIO berupaya menangkap Yoon di kediamannya. Namun, saat ke sana sudah ada ribuan polisi dan pedemo yang berjaga.

Petugas CIO terlibat pembicaraan dengan pihak Yoon. Namun, tak menghasilkan apa-apa. Mereka membatalkan penangkapan ini demi alasan keamanan.

CIO akan kembali menangkap Yoon pada pekan depan, tepatnya 6 Januari.

(isa/bac)

03/01/2025 16:45

Negara: Korea Utara

Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1047: