Xcloud.id

Negara: Korea Utara

  • Rekening Rp 10 Triliun Dibobol Maling Menyamar Jadi Karyawan

    Rekening Rp 10 Triliun Dibobol Maling Menyamar Jadi Karyawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sindikat penipu berhasil membobol rekening kripto senilai US$659 juta atau sekitar Rp10 triliun sepanjang 2024. Modusnya melibatkan penyamaran untuk mengelabui korban.

    Menurut laporan gabungan yang dirilis Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS), aksi penipuan ini dilakukan diduga merupakan ulah kelompok Lazarus yang terkait dengan Korea Utara.

    Modusnya menggunakan rekayasa sosial dan menyisipkan malware yang disebut ‘TraderTraitero’ untuk melancarkan aksi pencurian kripto.

    Selain itu, laporan juga mengungkapkan mereka menyusupkan seseorang sebagai pekerja IT pada perusahaan blockchain. Tujuannya agar pencurian kripto bisa disebut sebagai ancaman dari orang dalam alias internal.

    “Amerika Serikat, Jepang, dan Republik Korea memberi peringatan pada entitas sektor swasta, khususnya industri kerja blockchain dan freelance meninjau seluruh peringatan dan pengumuman agar lebih menginformasikan langkah-langkah mitigasi ancaman siber,” ujar pernyataan itu, dikutip dari Tech Crunch, Kamis (23/1/2025).

    “Selain itu, perlu mengurangi risiko dengan tidak memperkerjakan pekerja IT Korea Utara,” kata tiga pemerintahan tersebut.

    Laporan tersebut mengonfirmasi Korea Utara bertanggung jawab atas beberapa serangan tahun lalu. Misalnya mencuri US$235 juta (Rp 3,8 triliun) pada Wazirx, sebuah pertukaran kripto terbesar di India, yang terjadi bulan Juli.

    Begitu juga serangan lain dari DMM Jepang senilai US$308 juta (Rp 5 triliun), Upbit dan Radiant Capital masing-masing US$50 juta (Rp 814 miliar) dan Rain Management sebesar US$16,13 juta (Rp 262,8 miliar).

    Dalam laporan AS sebelumnya, diperkirakan Korea Utara berhasil mencuri US$3 miliar (Rp 48,8 triliun) dalam kripto antara 2017-2023. Uang hasil curian itu dikatakan untuk mendanai program senjata nuklir.

    Sementara dari data lain terungkap para peretas dari Korea Utara bertanggung jawab dari 61% pencurian kripto tahun lalu. Total yang telah dicuri setara dengan US$1,34 miliar (Rp 21,8 triliun).

    (fab/fab)

  • Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan diplomasi khasnya dengan musuh-musuh Washington. Ia secara terbuka berteman dengan Rusia dan Korea Utara sementara secara terpisah memberikan tekanan pada China dan Iran.

    Melansir Reuters, Rabu (22/1/2025), Trump kali ini menghadapi tantangan yang berbeda: kelompok antagonis AS yang lebih bersatu yang semakin dekat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    Trump, yang mulai menjabat pada hari Senin, telah berjanji untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, mengekang program nuklir Iran, dan melawan China sambil membangun militer AS.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjalin “kemitraan tanpa batas,” dengan Beijing memberi Rusia dukungan ekonomi yang dibutuhkannya untuk mempertahankan perangnya di Ukraina.

    Pada Selasa, Putin dan Xi mengusulkan pendalaman lebih lanjut dari kemitraan strategis mereka selama panggilan telepon yang panjang setelah Trump dilantik sebagai presiden AS.

    Rusia juga telah menandatangani pakta strategis dengan Korea Utara pada Juni 2024 dan Iran pada Jumat.

    Pengelompokan empat musuh AS, yang baru-baru ini disebut oleh Joe Biden untuk Choma sebagai “aliansi yang tidak suci,” mengakibatkan hilangnya pengaruh bagi AS dan mitranya, kata para analis.

    “Dilema bagi Trump, yang telah menyatakan keinginan untuk ‘berhubungan baik dengan Rusia,’ dan yang mencoba menekan China dalam perdagangan, adalah bahwa kemitraan Moskow dengan Beijing membatasi keinginan Rusia untuk terlibat dengan Washington dan kerentanan Tiongkok terhadap tekanan AS,” kata Daniel Russel dari Institut Kebijakan Masyarakat Asia yang berbasis di Washington, yang mengepalai kebijakan Asia Timur di bawah mantan Presiden Barack Obama.

    Rusia telah melewati sanksi Barat yang ketat sebagian besar berkat pembelian besar-besaran minyak Rusia oleh China dan pasokan barang-barang penggunaan ganda yang menurut pemerintahan Biden sebelumnya menopang basis industri pertahanan Rusia, tuduhan yang dibantah China.

    Korea Utara memasok tentara dan senjata untuk Rusia di Ukraina dan telah dengan cepat memajukan program rudal nuklirnya. Dan para ahli khawatir Iran, meskipun dilemahkan oleh serangan Israel terhadap proksi regionalnya, dapat memulai kembali upayanya untuk membangun senjata nuklir.

    Anggota pemerintahan baru mengakui tantangan tersebut.

    “China membeli minyak dari Iran dengan harga beberapa sen per dolar, Iran menggunakannya untuk mengirim rudal dan pesawat nirawak ke Rusia, yang kemudian menghantam infrastruktur penting Ukraina,” kata Mike Waltz, penasihat keamanan nasional yang baru dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada bulan November.

    Dalam sidang konfirmasi Senat minggu lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut China sebagai ancaman paling serius yang dihadapi Amerika Serikat dan menuduh Moskow, Teheran, dan Pyongyang menebar “kekacauan dan ketidakstabilan.”

    Zack Cooper, seorang peneliti senior yang berfokus pada Asia di American Enterprise Institute, mengatakan ia berpikir tim Trump “akan mencoba memisahkan negara-negara dari China.”

    “Mereka tampaknya ingin memisahkan Rusia, Korea Utara, dan Iran dari China, yang berarti membedakan ancaman-ancaman ini daripada menyiratkan bahwa mereka saling terkait,” kata Cooper. “Jadi mendorong kesepakatan dengan Pyongyang dan kesepakatan lainnya dengan Moskow tampaknya paling mungkin bagi saya.”

    (pgr/pgr)

  • Jelang Pelantikan Donald Trump: Presiden Tertua, Hampir Dibunuh dan Dimakzulkan 2 Kali – Halaman all

    Jelang Pelantikan Donald Trump: Presiden Tertua, Hampir Dibunuh dan Dimakzulkan 2 Kali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Senin (20/1/2025), Amerika Serikat akan menyaksikan pelantikan presiden baru dengan wajah yang sudah tidak asing lagi: Donald Trump.

    Setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-45 pada 2017 hingga 2021, Trump kini terpilih sebagai presiden ke-47 AS.

    Ia akan dilantik di Gedung Capitol, Washington, DC, bersama wakil presiden terpilih, JD Vance.

    Kemenangan Trump di Pilpres 2024

    Trump berhasil memenangkan Pilpres 2024 pada  November lalu dengan mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

    Kemenangan ini membawanya kembali ke Gedung Putih.

    Trump sempat kalah dalam Pilpres 2020 melawan Joe Biden.

    Pada hari pertama menjabat, Trump berjanji untuk meneken serangkaian instruksi presiden yang terkait dengan isu-isu besar seperti keamanan perbatasan, kebijakan imigrasi, dan produksi minyak serta gas.

    Trump Jadi Presiden Tertua dalam Sejarah AS

    Pelantikan Trump pada Januari 2025 akan mencatatkan namanya sebagai presiden tertua dalam sejarah AS, CNBC melaporkan.

    Saat dilantik, Trump akan berusia 78 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, mengalahkan rekor Joe Biden yang dilantik pada usia 78 tahun 2 bulan pada 2021, VOA melaporkan.

    Sebelumnya, presiden AS termuda yang pernah menjabat adalah John F. Kennedy, yang dilantik pada usia 43 tahun.

    Catatan Kriminal

    Meskipun kembali terpilih, Trump adalah presiden pertama yang memiliki catatan kriminal.

    Ia terlibat dalam sejumlah kasus hukum, termasuk kasus uang tutup mulut terhadap seorang bintang porno, yang mengakibatkan vonis pada bulan ini.

    Percobaan Pembunuhan

    Selain itu, selama kampanye Pilpres 2024, Trump juga mengalami dua percobaan pembunuhan.

    Satu di arena kampanye di Pennsylvania dan satu lagi di klub golfnya di Florida.

    Donald Kembali ke Gedung Putih

    Trump menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang terpilih kembali setelah sebelumnya kalah dalam pencalonan.

    Setelah kalah dari Joe Biden pada Pilpres 2020, Trump berhasil kembali mencalonkan diri dan memenangkan Pilpres 2024.

    Perjalanan politik Trump cukup unik karena sebelumnya ia tidak memiliki pengalaman politik pemerintahan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Trump adalah seorang pengusaha sukses yang mengelola hotel, properti, kasino, klub golf, dan bahkan menjadi bintang acara TV.

    Kebijakan Luar Negeri yang Kontroversial

    Pada periode pertama kepemimpinannya, Trump membuat sejumlah kebijakan luar negeri yang kontroversial.

    Salah satunya adalah pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

    Langkah tersebut memicu protes besar di kalangan warga Palestina.

    Selain itu, Trump juga mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diambil alih dari Suriah dalam Perang 1967.

    Ia juga berhasil merundingkan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab.

    Trump juga membuat sejarah dengan menjadi presiden pertama yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dua kali, meskipun akhirnya dibebaskan oleh Senat.

    Kunjungan ke Korea Utara

    Selain itu, ia juga menjadi presiden pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara dan bertemu langsung dengan pemimpin Korut, Kim Jong Un.

    Meskipun setelah masa kepresidenannya, mantan presiden Jimmy Carter dan Bill Clinton juga pernah mengunjungi Korea Utara, namun kunjungan Trump mencetak rekor baru.

    Sistem Pemilu AS

    Pada Pilpres 2016, Trump kalah dalam suara populer namun berhasil menang berkat sistem pemilu “Electoral College”.

    Berbeda dengan itu, pada Pilpres 2024, Trump memenangkan kedua kategori—suara populer dan suara elektoral—sehingga memastikan kemenangannya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Presiden Iran Kunjungi Rusia, Teken Perjanjian Pertahanan dengan Putin

    Presiden Iran Kunjungi Rusia, Teken Perjanjian Pertahanan dengan Putin

    Moskow –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkunjung ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan ini, keduanya menandatangani kemitraan strategis selama 20 tahun yang akan memperdalam hubungan militer kedua negara, yang kemungkinan memicu kekhawatiran Barat.

    Di bawah perjanjian tersebut, seperti dilansir Reuters, Sabtu (18/1/2025), Teheran dan Moskow akan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk dinas keamanan, latihan militer, kunjungan kapal perang ke pelabuhan masing-masing, dan latihan gabungan untuk perwira militer.

    Menurut teks perjanjian tersebut, kedua negara tidak akan membiarkan wilayah mereka digunakan untuk tindakan apa pun yang mengancam negara lainnya dan tidak akan memberikan bantuan kepada agresor yang menyerang salah satu negara.

    Disebutkan juga bahwa kedua negara akan bekerja sama dalam melawan ancaman militer.

    Namun perjanjian tersebut tidak mencakup klausul pertahanan bersama seperti yang dimuat dalam perjanjian antara Rusia dan Korea Utara (Korut), yang menurut Barat, telah melibatkan pasukan Pyongyang dalam perang melawan Ukraina — hal ini tidak pernah dikonfirmasi juga tidak disangkal oleh Moskow.

    Juga tidak disebutkan secara spesifik mengenai transfer senjata, yang menjadi perhatian khusus Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya. Namun kedua negara telah mengatakan mereka akan mengembangkan “kerja sama militer-teknis”.

    Putin, saat mengomentari perjanjian ini, mengatakan Rusia dan Iran memiliki banyak pandangan yang sama mengenai urusan internasional.

    Tonton juga Video: Iran Gelar Latihan Perang, Siap Hadapi Israel dan Ancaman Trump

  • Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korut di Ukraina?

    Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korut di Ukraina?

    Kyiv –

    Ukraina, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan lebih dari 10.000 tentara untuk berperang melawan Ukraina. Pasukan Korea Utara disebut tengah bertempur di wilayah Kursk, mengenakan seragam Rusia dan menggunakan senjata Rusia, menurut kantor berita Jerman, dpa.

    Ukraina mengumumkan telah menangkap dua tentara Korea Utara selama akhir pekan lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperkirakan akan ada lebih banyak tawanan perang dari Korea Utara.

    “Hanya masalah waktu sebelum pasukan kita berhasil menangkap yang lain,” tulis Zelenskyy di X.

    “Tidak boleh ada keraguan di dunia bahwa tentara Rusia bergantung pada bantuan militer dari Korea Utara.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Kyiv siap menyerahkan tawanan perang tersebut kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un jika ia mengatur pembebasan tawanan perang Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

    Hingga berita ini diturunkan, baik Korea Utara maupun Rusia belum pernah mengonfirmasi bahwa ada pasukan Pyongyang yang berperang melawan Ukraina.

    Opsi untuk tawanan perang dari Korea Utara

    “Kedua pria ini, dan warga Korea Utara lainnya yang ditangkap, punya tiga pilihan,” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, AS.

    “Mereka dapat meminta untuk dipulangkan ke Korea Utara, mereka dapat tinggal di Ukraina, atau mereka dapat meminta untuk pergi ke negara ketiga,” ujarnya.

    Zelenskyy merilis rekaman video yang dimaksudkan untuk memperlihatkan tawanan perang itu tengah diinterogasi. Salah satu prajurit terdengar berbicara kepada seorang pejabat Ukraina melalui seorang penerjemah, mengatakan bahwa dia tidak tahu akan berperang dengan Ukraina dan bahwa komandannya “mengatakan kepadanya bahwa itu hanya latihan,” kantor berita AFP melaporkan.

    Dalam komentar terjemahan yang dikutip AFP, salah satu pria tersebut mengatakan ingin kembali ke Korea Utara. Yang lain mengatakan akan melakukan apa yang diperintahkan, tetapi jika diberi kesempatan, ingin tinggal di Ukraina.

    Pembahasan saat ini sedang berlangsung dengan diplomat Korea Selatan untuk menguraikan kemungkinan konsekuensi dari kepulangan mereka ke Korea Utara.

    “Mereka akan langsung dieksekusi,” kata Chun kepada DW.

    “Bagi rezim Korea Utara, pertimbangan utamanya adalah kerahasiaan. Fakta bahwa orang-orang ini menyerah, alih-alih bunuh diri, seperti yang ditunjukkan dokumen-dokumen yang telah disita oleh Ukraina, berarti mereka gagal mengikuti perintah,” katanya.

    Korban tewas dari tentara Korea Utara meningkat

    Badan intelijen Korea Selatan, yang bekerja sama dengan pemerintah Ukraina, memperkirakan bahwa sedikitnya 300 tentara Korea Utara yang diterjunkan ke konflik tersebut telah tewas dan 2.700 lainnya terluka.

    Toshimitsu Shigemura, profesor yang khusus mengamati kepemimpinan Korea Utara di Universitas Waseda Tokyo, juga yakin bahwa rezim di Pyongyang tidak akan mengizinkan orang-orang tersebut untuk kembali ke Korut, dan bahwa mereka berpotensi menceritakan apa yang mereka alami.

    “Saya pikir hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dibunuh, meskipun ada kemungkinan mereka akan dijebloskan ke penjara, yang pada dasarnya merupakan hukuman mati,” katanya kepada DW.

    Ia menambahkan bahwa sangat disayangkan wajah para pria tersebut ditampilkan di media sosial.

    “Apakah mereka memilih untuk kembali atau tidak, pihak berwenang di Korea Utara tidak ingin berita tentang apa yang telah terjadi di Rusia diteruskan ke seluruh penduduk.”

    Shigemura yakin bahwa keputusan Kim untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina adalah sebuah kesalahan karena hampir mustahil untuk meredakan rumor tentang ini. Ada kemungkinan juga, katanya, bahwa Putin tidak mengatakan risiko sebenarnya akan bahaya jika terlibat dalam operasi tersebut.

    Beberapa laporan media menunjukkan bahwa Rusia mengerahkan pasukan Korea Utara yang bersenjata ringan dan kurang terlatih dalam serangan mendadak terhadap posisi Ukraina yang telah dipersiapkan, dan menempatkan pasukan Rusia sebagai cadangan.

    Chun yakin kedua tahanan itu, serta kemungkinan yang akan ditahan nantinya, akan “melakukan hal yang bijaksana dan pergi ke Korea Selatan…. Apa pun yang terjadi, ini adalah tragedi,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

  • Pererat Hubungan Rusia-Iran, Putin & Pezeshkian Setujui Pakta Kerja Sama Militer Berdurasi 20 Tahun – Halaman all

    Pererat Hubungan Rusia-Iran, Putin & Pezeshkian Setujui Pakta Kerja Sama Militer Berdurasi 20 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, resmi memperdalam hubungan militer antara kedua negara mereka pada hari Jumat (17/1/2025).

    Komitmen tersebut resmi terjadi setelah keduanya menandatangani kemitraan strategis selama 20 tahun yang kemungkinan akan menjadi perhatian bagi negara-negara Barat. 

    Dikutip dari Reuters, melalui perjanjian tersebut, Rusia dan Iran akan meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk layanan keamanan mereka, latihan militer, kunjungan kapal perang, dan pelatihan bersama bagi perwira.

    Kedua negara juga sepakat untuk tidak membiarkan wilayah mereka digunakan untuk tindakan yang mengancam negara lainnya dan tidak akan memberikan bantuan kepada agresor yang menyerang salah satu negara, menurut pakta tersebut.

    Melalui pakta tersebut, Iran dan Rusia juga menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengatasi ancaman militer.

    Namun, perjanjian tersebut tidak mencakup klausul pertahanan bersama seperti yang ada dalam perjanjian antara Rusia dan Korea Utara.

    Adapun klausul yang telah dibuat oleh Rusia bersama Korea Utara tersebut menjadi sorotan negara-negara Barat karena dituding jadi penyebab pengerahan pasukan Korea Utara untuk berperang di Ukraina.

    Moskow sendiri belum mau mengonfirmasi ataupun membantah tudingan dari negara-negara barat tersebut meskipun beberapa tentara dari Korea Utara sudah ditangkap oleh pihak Ukraina.

    Sementara itu terkait topik persenjataan, tidak ada penyebutan khusus mengenai transfer senjata dalam pakta antara Iran dan Rusia.

    Kedua belah pihak hanya menyatakan bahwa Rusia dan Iran akan bersama-sama mengembangkan “kerja sama militer-teknis”.

    Pezeshkian, yang melakukan kunjungan pertama ke Kremlin setelah memenangkan pemilihan presiden pada Juli lalu, memuji perjanjian tersebut sebagai babak baru yang penting dalam hubungan bilateral bersama Rusia.

    Sementara itu, Putin mengatakan Moskow dan Teheran memiliki pandangan yang sama dalam banyak hal terkait urusan internasional.

    “Perjanjian ini menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kerja sama bilateral di semua bidang,” kata Putin.

    “Kita membutuhkan lebih sedikit birokrasi dan lebih banyak tindakan konkret. Apa pun kesulitan yang diciptakan oleh pihak lain, kita akan mampu mengatasinya dan maju ke depan,” tambah Putin, merujuk pada sanksi Barat terhadap kedua negara. 

    Putin mengatakan Rusia secara teratur memberi informasi kepada Iran tentang apa yang terjadi dalam konflik Ukraina dan bahwa mereka sering berkonsultasi tentang peristiwa di Timur Tengah dan wilayah Kaukasus Selatan.

    Putin juga mengatakan bahwa pekerjaan untuk membangun pipa gas yang membawa gas Rusia ke Iran melalui Azerbaijan sedang berlangsung meskipun menghadapi kesulitan.

    Dia menambahkan, meskipun ada penundaan dalam pembangunan reaktor nuklir baru untuk Iran, Putin juga terbuka untuk mengambil lebih banyak proyek nuklir yang ditawarkan Teheran.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

    AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah AS dibawah kepemimpinan Joe Biden mengumumkan aturan baru terkait pembatasan chip komputer canggih dan teknologi kecerdasan buatan (AI) buatan pabrik AS.

    Dengan aturan tersebut distribusi global Chip AI asal AS tak bisa lagi diekspor ke sejumlah negara di dunia. Para pejabat mengatakan aturan baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan “AI dunia berjalan sesuai rencana Amerika”.

    Adapun pemblokiran ini dilakukan di tengah melonjaknya permintaan untuk chip AI Nvidia ke dalam jajaran perusahaan paling bernilai di dunia.

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing. Kendati demikian, Departemen Perdagangan AS beralasan AI mumpuni memiliki potensi memperburuk risiko keamanan nasional yang signifikan, jika ada di tangan yang salah.

    “Aturan ini menjauhkannya dari tangan “aktor jahat” yang dapat menggunakannya untuk mengancam Amerika Serikat, termasuk dengan memungkinkan pengembangan senjata pemusnah massal, mendukung operasi siber ofensif yang kuat, dan membantu pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengawasan massal,” kata Departemen Perdagangan AS.

    Peraturan baru soal kontrol ekpor chip AI ke pasar global akan mulai berlaku 120 hari sejak diterbitkan. Dengan ini, aturan akan berlaku efektif sekitar bulan April 2025.

    Pasca kebijakan diberlakukan, hanya negara-negara sekutu dekat AS yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari AS. Sementara pasokan chip sejumlah negara akan dibatasi sesuai dengan kelompoknya.

    Laporan TrendForce yang dikutip BBC International merinci, kontrol ekspor chip AI ini turut dibagi menjadi tiga tingkatan (tier) berdasarkan negara yang memenuhi syarat.

    Khusus negara Tier 1 yang merupakan sekutu utama AS seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Taiwan, dan Australia dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS.

    Perusahaan-perusahaan dari negara-negara ini diizinkan untuk memasang beberapa prosesor mereka di negara-negara Tier 2, tapi dibatasi untuk tidak melebihi 7 persen dari kapasitas mereka di negara Tier 2 mana pun.

    Bagi negara Tier 2 termasuk di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin, memiliki batasan akses ke chip pengolah grafis (GPU) khusus pemrosesan kecerdasan buatan (AI) hingga 50.000 GPU untuk periode 2025-2027.

    Jika dilihat dari petanya, Indonesia dan Malaysia sejauh ini masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Sementara Tier 3 yang terdiri dari negara-negara seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara sepenuhnya dilarang mengakses teknologi AI AS.

    Ambisi AS Jadi Pemimpin AI Pasar Global

    Kebijakan ini diklaim dapat membantu AS membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional negara paman Sam itu.

    Sejak Oktober 2022, pemerintah AS telah memberlakukan rangkaian kontrol ekspor, yang memblokir akses semikonduktor canggih ke China untuk mencegah penggunaannya bagi aplikasi militer.

    AS percaya mereka masih unggul 6 hingga 18 bulan dalam pengembangan AI dibanding negara rival seperti China. Dengan adanya pembatasan ekspor chip AI ini, AS yakin bisa mempertahankan keunggulan tersebut serta mencegah teknologi jatuh ke tangan negara yang berisiko mengancam kepentingan AS.

    Kebijakan Trump Tuai Kritikan

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing., pembatasan ini dikhawatirkan bisa menjadi hambatan bagi sejumlah negara yang berusaha memposisikan dirinya sebagai pusat data global.

    Karena aturan ini berpotensi menghentikan investasi dan pembangunan pusat data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global.

    Salah satu perusahaan yang disebut akan terdampak aturan pembatasan ekspor chip AI ini adalah Nvidia. Menurut perusahaan, jika aturan ini diterapkan, bukan berarti mengurangi ancaman, melainkan hanya melemahkan daya saing global Amerika.

    “Dengan mencoba mengatur hasil pasar dan menekan persaingan sebagai ‘urat nadi’ inovasi aturan baru pemerintahan Biden mengancam akan menyia-nyiakan keunggulan teknologi yang diperoleh Amerika dengan susah payah,” kata perusahaan itu.

    Uni Eropa juga menyatakan keberatan, mereka menilai pembatasan ini tidak adil mengingat negara-negara Uni Eropa adalah mitra dagang dekat AS.

    Sementara itu China menentang keras kebijakan baru Biden. Kementerian Perdagangan China mengancam mengambil tindakan balasan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Aturan itu telah secara serius menyabotase regulasi pasar, tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, mengacaukan rantai industri maupun pasokan global, serta merusak kepentingan China, AS, dan komunitas bisnis di negara-negara di seluruh dunia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

     

  • Kim Jong Un Ternyata Sangat Menghormati Islam, Begini Perlakuannya Terhadap Muslim di Korut

    Kim Jong Un Ternyata Sangat Menghormati Islam, Begini Perlakuannya Terhadap Muslim di Korut

    GELORA.CO – Di balik kebengisannya, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un ternyata sangat menghormati agama Islam.

    Bahkan, ia pun mengizinkan rakyatnya yang Muslim untuk beribadah dengan tenang.

    Sebagai informasi, Islam dihormati di Korea Utara, meskipun penyebaran materi keagamaan di negara tersebut dibatasi. 

    Masjid Ar-Rahman adalah masjid pertama dan satu-satunya di Korea Utara. Masjid ini terletak di halaman Kedutaan Besar Iran di Pyongyang. 

    Kim Jong Un bahkan menjamin, masjid ini terbuka untuk semua umat Islam, baik suni maupun syiah. 

    Namun demikian, Korea Utara memiliki kebijakan keagamaan yang membatasi penyebaran materi keagamaan. 

    Warga asing yang membawa Al Quran atau Alkitab ke Korea Utara atau Korut diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya atau berkutbah kepada penduduk setempat.

    Data yang dihimpun menyebutkan, Korea Utara mungkin bukan negara mayoritas Islam. Namun umat Muslim di sana bisa hidup dengan nyaman.

    Bahkan, secara lisan Kim Jong Un pernah menyinggung jika di negaranya setiap orang bebas memeluk keyakinan tertentu, termasuk Islam.

    “Upaya untuk merusak Korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal termasuk dengan menuduh di Korut tidak ada kebebasan beragama. Itu benar-benar tidak masuk akal,” kata Kim Jong Un dengan nada tegas.

  • Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korea Utara di Ukraina? – Halaman all

    Bagaimana Masa Depan Tawanan Perang Korea Utara di Ukraina? – Halaman all

    Ukraina, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan lebih dari 10.000 tentara untuk berperang melawan Ukraina.

    Pasukan Korea Utara disebut tengah bertempur di wilayah Kursk, mengenakan seragam Rusia dan menggunakan senjata Rusia, menurut kantor berita Jerman, dpa.

    Ukraina mengumumkan telah menangkap dua tentara Korea Utara selama akhir pekan lalu.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperkirakan akan ada lebih banyak tawanan perang dari Korea Utara.

    “Hanya masalah waktu sebelum pasukan kita berhasil menangkap yang lain,” tulis Zelenskyy di X. “Tidak boleh ada keraguan di dunia bahwa tentara Rusia bergantung pada bantuan militer dari Korea Utara.”

    Kyiv siap menyerahkan tawanan perang tersebut kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un jika ia mengatur pembebasan tawanan perang Ukraina yang ditahan oleh Rusia.

    Hingga berita ini diturunkan, baik Korea Utara maupun Rusia belum pernah mengonfirmasi bahwa ada pasukan Pyongyang yang berperang melawan Ukraina.

    Opsi untuk tawanan perang dari Korea Utara

    Namun, tentara Korea Utara yang ditangkap itu memiliki pilihan lain jika mereka tidak ingin kembali ke tanah air mereka yang otoriter.

    “Kedua pria ini, dan warga Korea Utara lainnya yang ditangkap, punya tiga pilihan,” kata Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi peneliti senior di National Institute for Deterrence Studies, AS.

    “Mereka dapat meminta untuk dipulangkan ke Korea Utara, mereka dapat tinggal di Ukraina, atau mereka dapat meminta untuk pergi ke negara ketiga,” ujarnya.

    Zelenskyy merilis rekaman video yang dimaksudkan untuk memperlihatkan tawanan perang itu tengah diinterogasi. Salah satu prajurit terdengar berbicara kepada seorang pejabat Ukraina melalui seorang penerjemah, mengatakan bahwa dia tidak tahu akan berperang dengan Ukraina dan bahwa komandannya “mengatakan kepadanya bahwa itu hanya latihan,” kantor berita AFP melaporkan.

    Dalam komentar terjemahan yang dikutip AFP, salah satu pria tersebut mengatakan ingin kembali ke Korea Utara. Yang lain mengatakan akan melakukan apa yang diperintahkan, tetapi jika diberi kesempatan, ingin tinggal di Ukraina.

    Pembahasan saat ini sedang berlangsung dengan diplomat Korea Selatan untuk menguraikan kemungkinan konsekuensi dari kepulangan mereka ke Korea Utara.

    “Mereka akan langsung dieksekusi,” kata Chun kepada DW.

    “Bagi rezim Korea Utara, pertimbangan utamanya adalah kerahasiaan. Fakta bahwa orang-orang ini menyerah, alih-alih bunuh diri, seperti yang ditunjukkan dokumen-dokumen yang telah disita oleh Ukraina, berarti mereka gagal mengikuti perintah,” katanya.

    Korban tewas dari tentara Korea Utara meningkat

    Badan intelijen Korea Selatan, yang bekerja sama dengan pemerintah Ukraina, memperkirakan bahwa sedikitnya 300 tentara Korea Utara yang diterjunkan ke konflik tersebut telah tewas dan 2.700 lainnya terluka.

    Toshimitsu Shigemura, profesor yang khusus mengamati kepemimpinan Korea Utara di Universitas Waseda Tokyo, juga yakin bahwa rezim di Pyongyang tidak akan mengizinkan orang-orang tersebut untuk kembali ke Korut, dan bahwa mereka berpotensi menceritakan apa yang mereka alami.

    “Saya pikir hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dibunuh, meskipun ada kemungkinan mereka akan dijebloskan ke penjara, yang pada dasarnya merupakan hukuman mati,” katanya kepada DW. Iamenambahkan bahwa sangat disayangkan wajah para pria tersebut ditampilkan di media sosial.

    “Apakah mereka memilih untuk kembali atau tidak, pihak berwenang di Korea Utara tidak ingin berita tentang apa yang telah terjadi di Rusia diteruskan ke seluruh penduduk.”

    Shigemura yakin bahwa keputusan Kim untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina adalah sebuah kesalahan karena hampir mustahil untuk meredakan rumor tentang ini. Ada kemungkinan juga, katanya, bahwa Putin tidak mengatakan risiko sebenarnya akan bahaya jika terlibat dalam operasi tersebut.

    Beberapa laporan media menunjukkan bahwa Rusia mengerahkan pasukan Korea Utara yang bersenjata ringan dan kurang terlatih dalam serangan mendadak terhadap posisi Ukraina yang telah dipersiapkan, dan menempatkan pasukan Rusia sebagai cadangan.

    Chun yakin kedua tahanan itu, serta kemungkinan yang akan ditahan nantinya, akan “melakukan hal yang bijaksana dan pergi ke Korea Selatan…. Apa pun yang terjadi, ini adalah tragedi,” katanya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • AS Perketat Aturan Ekspor Chip AI, 18 Negara Sekutu Dapat Akses Penuh – Page 3

    AS Perketat Aturan Ekspor Chip AI, 18 Negara Sekutu Dapat Akses Penuh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan akan memperketat aturan ekspor chip AI ke sejumlah negara. Disebutkan, aturan ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm, 16nm atau yang lebih maju.

    Lewat aturan ini, pemerintah AS akan menerapkan kebijakan ekspor chip AI yang berbeda, tergantung tier negara tersebut. Dikutip dari BBC, Kamis (17/1/2025), ada 18 negara yang masuk dalam tier 1 kebijakan ini.

    Dari informasi yang dihimpun, negara-negara tersebut kebanyakan merupakan sekutu maupun mitra dekat Amerika Serikat. Beberapa di antaranya adalah Britania Raya, Korea Selatan, Jepang, Belanda, serta Australia dan Selandia Baru.

    Sementara kebanyakan negara-negara lain di dunia, dilaporkan masuk dalam tier 2. Tier ini diisi negara lain yang tidak ada di tier 1 maupun 3 seperti Singapura, Israel, Arab Saudi, Indonesia, termasuk negara Uni Eropa seperti Polandia.

    Sementara untuk tier 3, secara keseluruhan ada 22 negara yang masuk di dalamnya, termasuk China, Hong Kong dan Macau, Rusia, Iran, Korea Utara, Venezuela, Nikaragua, dan Suriah.

    Adapun peraturan baru pembatasan ekspor chip AI ini disebut untuk mendukung keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

    Selain itu, regulasi ini juga mendukung strategi pemerintah mengembangkan ekosistem teknologi yang aman dan terpercaya, serta penyebaran AI yang bertanggung jawab.

    Disebutkan pula, aturan ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm atau 16nm serta yang lebih maju, dan mengandung lebih dari 30 miliar transistor.

    Untuk itu, chip yang memiliki kekuatan komputasi kolektif hingga sekitar 1.700 GPU tidak masuk dalam pembatasan ini. Biasanya, chip tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan universitas, institusi, atau penelitian yang tidak berbahaya.

    Nantinya, dengan pembatasan ini, 18 negara yang masuk dalam tier 1 disebut akan bisa mendapatkan akses penuh ke teknologi chip AI besutan perusahaan AS.

    Sementara negara lain yang tidak masuk dalam tier 1 serta bukan negara yang menjadi perhatian, dapat mengajukan izin untuk membeli hingga 320.000 GPU. Lalu, negara lain hanya dapat membeli hingga 50.000 GPU per negara.