Xcloud.id

Negara: Korea Utara

  • Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    Yoon Suk Yeol Presiden Korea Selatan Resmi Dipecat dari Jabatannya

    TRIBUNJATENG.COM- Sosok Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Seatan dilaporkan telah resmi dipecat dari jabatannya.

    Melalui Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Yoon Suk Yeol telah resmi dipecat.

    Kabar dipecatnya Yoon Suk Yeol dilansir dari Yonhap pada Jumat (4/4/2025).

    Bukan tanpa alasan, peecatan Yoon Suk Yeol yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Korea Selatan dilatarbelakangi dari mosi pemakzulan yang telah dibuat sejak 14 Desember 2024 lalu.

    Tepatnya 11 hari setelah adanya darurat militer malam yang diumumkan oleh Yoon Suk Yeol pada 23 Desember 2024.

    Kejadian ini menjadi darirat militer pertama kalinya yang terjadi di Korea Selatan sejak tahun 1987 silam.

    Yoon Suk Yeol melalui pidatonya, tampak mengungkap alasan dari tindakan yang ia ambil sebagai bentuk perlindungan terhadap Korea Selatan dari “elemen antinegara”.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen antinegara, saya dengan ini menyatakan darurat militer,” ujar Yoon Suk Yeol.

    Beberapa jam setelahnya, darurat militer Korea Selatan kemudian dibatalkan setelah dilakukan pemungutan di kabinetnya.

    Selanjutnya pernyataan Yoon Suk Yeol mengenai darurat militer tersebut dianggap konstitusional lantaran tidak sesuai dengan proses formal.

    Tak hanya itu, pernyataan Yoon Suk Yeol sebelumnya memiliki alasan yang tidak dapat dibenarkan sehingga dirinya harus dicopot dari jabatannya.

    Atas pemecatan Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan, kini Korea Selatan tengah dalam proses melakukan pemilihan untuk bisa menunju presiden baru yang bisa menggantikannya.

    (*)

  • MK Korsel Putuskan Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Resmi Dicopot dari Jabatan Presiden  – Halaman all

    MK Korsel Putuskan Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Resmi Dicopot dari Jabatan Presiden  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada hari Jumat (4/4/2025) mengeluarkan keputusan bersejarah dengan suara bulat yang memberhentikan Presiden Yoon Suk-yeol. 

    Keputusan ini diambil setelah pengumuman darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon pada akhir tahun lalu, yang memicu ketegangan politik dan perdebatan mengenai langkah tersebut.

    Para hakim Mahkamah Konstitusi sepakat untuk menguatkan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol yang sebelumnya telah disetujui oleh parlemen Korea Selatan.

    Keputusan ini menjadikan Yoon secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai presiden negara tersebut, dikutip dari The Guardian.

    Pemakzulan ini bermula dari pengumuman darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada Desember lalu, yang dianggap sebagai langkah kontroversial dan tidak sah oleh banyak pihak, termasuk anggota parlemen dan publik.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran tentang potensi ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Korea Selatan, serta menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

    Saat membacakan putusan pada Jumat pagi, Hakim Moon Hyung-bae menolak setiap alasan Yoon untuk menyerukan darurat militer dan mengatakan dia telah melampaui kewenangannya.

    “Terdakwa mengerahkan pasukan militer dan polisi untuk melucuti kewenangan lembaga konstitusional dan melanggar hak-hak dasar rakyat. Dengan melakukan hal itu, ia mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk menegakkan Konstitusi dan sangat mengkhianati kepercayaan rakyat Korea,” kata Moon, dikutip dari Al Jazeera.

    Apa yang dilakukan Yoon Desember lalu tidak diterima oleh hukum.

    “Tindakan yang melawan hukum dan inkonstitusional tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi berdasarkan Konstitusi,” lanjut sang hakim.

    “Dampak negatif dan efek berantai dari tindakan ini sangat besar, dan manfaat pemulihan ketertiban konstitusional melalui pemecatan dari jabatan lebih besar daripada biaya nasional yang terkait dengan pemberhentian presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan pemakzulan ini menandakan berakhirnya masa jabatan Yoon Suk-yeol sebagai presiden.

    Sebagai hasil dari pemakzulan ini, penjabat presiden Han Duck-soo akan menggantikan Yoon untuk sementara waktu hingga pemilu presiden baru diadakan dalam waktu 60 hari ke depan.

    Selama berminggu-minggu, Korea Selatan berada dalam ketegangan yang meningkat terkait dengan masa depan demokrasi negara tersebut. 

    Keputusan pengadilan ini menandai titik balik setelah serangkaian musyawarah intensif di antara pihak-pihak terkait. 

    Respons Warga Korsel atas Putusan Pemakzulan Yoon

    Di luar gedung pengadilan, putusan tersebut disambut sorak sorai oleh para pengunjuk rasa dari generasi ke generasi.

    Banyak di antaranya terdiri dari seluruh keluarga,  yang menangis bersama sambil menghela napas lega.

    Salah seorang pengunjuk rasa, Won Seonhee mengatakan bahwa keputusan ini membuatnya senang.

    “Saya tidak bisa tenang. Saya sangat senang dengan pemakzulan ini. Saya hanya sedih karena butuh waktu lama untuk membuat keputusan ini,” kata Won Seonhee yang berusia 66 tahun, dikutip dari BBC.

    Sebaliknya, kelompok demonstran yang pro-Yoon justru marah dengan keputusan tersebut.

    Salah seorang demonstran pro-Yoon mengatakan keputusan tersebut tidak dapat diterima.

    “Keputusan pengadilan itu sama sekali tidak dapat diterima,” katanya.

    “Ini menandakan (runtuhnya) masyarakat Korea secara total,” tambahnya.

    Tak hanya itu, ia justru menuduh para hakim yang memutuskan pemakzulan Yoon diduga terlibat kasus korupsi.

    “Kita diperintah oleh pihak oposisi, rakyat harus bangkit untuk merebut kembali demokrasi dan kebebasan di negara ini. Saya tidak akan pernah memaafkan para hakim, yang jelas-jelas korup,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap di kediaman presiden di Seoul pada Rabu (15/1/2025).

    Ini menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditahan.

    Penangkapan ini terjadi setelah penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat, yang memicu protes besar dan ketegangan politik di seluruh negeri.

    Ia mengklaim bahwa ia memberlakukan hukum darurat militer untuk menyelamatkan negara dari simpatisan Korea Utara.

    Namun, hal itu secara luas dipandang sebagai manuver untuk menghadapi musuh-musuh politiknya, karena ia semakin terkekang oleh oposisi yang kuat di parlemen.

    Sejak saat itu, Yoon telah dimakzulkan oleh anggota parlemen dan didakwa melakukan pemberontakan.

    Pihak oposisi juga menggunakan mayoritas parlemennya untuk memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo.

    Yoon ditangkap pada bulan Januari, dan dibebaskan pada bulan Maret setelah penahanannya dibatalkan karena alasan teknis.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Presiden Yoon Suk Yeol dan Krisis Korea

  • Nasib Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Ditentukan Jumat Ini, MK Korsel Siap Bacakan Putusan – Halaman all

    Nasib Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Ditentukan Jumat Ini, MK Korsel Siap Bacakan Putusan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan memutuskan nasib pemakzulan presiden Yoon Suk Yeol pada hari ini, Jumat (4/4/2025).

    AP News melaporkan sidang putusan Yoon Suk Yeoul akan dibacakan pada pukul 11.00 waktu setempat.

    Naninta, MK akan membacakan putusan apakah mencopot jabatan Yoon atau memulihkan kekuasaannya.

    Namun keputusan ini membutuhkan sekitar 6 dari 8 hakim di pengadilan.

    Apabila keputusan MK mencopot jabatan Yoon, maka Korsel harus segera menggelar pemilihan presiden dalam waktu 2 bulan.

    Sebaliknya, apabila keputusan MK menyatakan Yoon tidak dimakzulkan, maka ia harus kembali bertugas sebagai presiden.

    Lebih dari 14 Ribu Polisi Dikerahkan

    Menghadapi kekhawatiran akan potensi kekerasan setelah putusan tersebut, polisi mengerahkan tindakan pengendalian massa secara maksimal.

    Nantinya, sekitar lebih dari 14.000 polisi akan dikerahkan di Seoul saat putusan dibacakan, dikutip dari The Guardian.

    Terutama polisi akan berjaga di sekitar radius 100 meter luar gedung pengadilan.

    Tidak hanya itu, polisi Korsel juga membuat labirin kedap udara dari dinding portabel, pagar lipat, barikade fiberglass pada Jumat pagi.

    Ratusan bus dan kendaraan dikerahkan dengan beberapa rodanya diikat dengan tali untuk mencegah pengunjuk rasa memindahkannya.

    Setiap jalan dan gang menuju pengadilan juga ditutup.

    Pom bensin di dekat pengadilan akan ditutup untuk mencegah serangan pembakaran.

    Kemudian akses atap gedung-gedung tinggi akan dibatasi untuk mencegah orang melompat atau melempar benda.

    Pihak berwenang juga berencana untuk melarang penjualan senjata api yang biasanya digunakan untuk membunuh binatang liar, dengan usulan untuk melacak pemilik senjata berlisensi melalui GPS pada hari putusan.

    Stasiun Anguk akan ditutup, dan loker stasiun kereta bawah tanah disegel untuk mencegah ancaman bom.

    Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditangkap di kediaman presiden di Seoul pada Rabu (15/1/2025).

    Ini menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditahan.

    Penangkapan ini terjadi setelah penerapan darurat militer yang hanya berlangsung singkat, yang memicu protes besar dan ketegangan politik di seluruh negeri.

    Ia mengklaim bahwa ia memberlakukan hukum darurat militer untuk menyelamatkan negara dari simpatisan Korea Utara., dikutip dari BBC.

    Namun, hal itu secara luas dipandang sebagai manuver untuk menghadapi musuh-musuh politiknya, karena ia semakin terkekang oleh oposisi yang kuat di parlemen.

    Sejak saat itu, Yoon telah dimakzulkan oleh anggota parlemen dan didakwa melakukan pemberontakan.

    Pihak oposisi juga menggunakan mayoritas parlemennya untuk memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo.

    Yoon ditangkap pada bulan Januari, dan dibebaskan pada bulan Maret setelah penahanannya dibatalkan karena alasan teknis.

    Selama beberapa bulan terkahir, Korsel telah menghadapi berbagai masalah politik.

    Oleh karena itu, dengan putusan pengadilan hari ini, maka diharapkan dapat menyelesaikan krisis politik di Korsel.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Presiden Yoon Suk Yeol dan Krisis Korea

  • Mengapa Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara Tak Kena Tarif Timbal Balik dari AS? – Halaman all

    Mengapa Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara Tak Kena Tarif Timbal Balik dari AS? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengungkapkan alasan mengapa Rusia, Belarus, Kuba, dan Korea Utara tidak masuk dalam daftar tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Karoline Leavitt mengatakan alasan pengecualian Rusia adalah karena sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negara tersebut setelah invasinya ke Ukraina pada tahun 2022 sudah menghalangi perdagangan antara AS dan Rusia.

    Perdagangan tahunan AS-Rusia telah berkurang menjadi hanya $3,5 miliar per tahun sejak sanksi tersebut berlaku.

    “Kuba, Korea Utara dan sekutu utama Rusia, Belarus, tidak dimasukkan dalam daftar tarif baru Trump karena alasan yang sama,” kata Leavitt kepada Axios, Kamis (3/4/2025).

    Namun, Iran dan Suriah, yang juga menghadapi embargo dan sanksi berat, dikenakan tarif tambahan masing-masing sebesar 10 dan 40 persen, seperti diberitakan Newsweek.

    Rusia, yang berada di bawah lebih dari 28.595 sanksi Barat yang berbeda, telah mengklasifikasikan data perdagangan sejak dimulainya perang.

    Impor barang AS dari Rusia berjumlah $3,0 miliar pada tahun 2024, turun 34,2 persen dari tahun 2023, menurut kantor Perwakilan Dagang AS.

    Namun, bagi Rusia, risiko terbesar adalah potensi perlambatan permintaan global akibat perang tarif yang lebih luas dan dapat memengaruhi harga minyak, seperti diberitakan NBC.

    Bank sentral Rusia memperingatkan para pejabat awal tahun ini bahwa Amerika Serikat dan OPEC memiliki kapasitas untuk membanjiri pasar minyak dan menyebabkan terulangnya kejatuhan harga berkepanjangan tahun 1980-an yang menyebabkan jatuhnya Uni Soviet.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif pada sekutu dan musuh termasuk Eropa, India, Jepang dan China.

    Sedangkan beberapa negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia – Rusia, Belarus, Kuba dan Korea Utara – mendapatkan perlakuan hukuman khusus.

    Saat dunia dilanda perang dagang, Trump mengenakan tarif sebesar 10 persen pada sebagian besar barang yang diimpor ke Amerika Serikat.

    China, pemasok barang terbesar ke AS, kini menghadapi tarif sebesar 54 persen pada semua ekspor ke konsumen terbesar di dunia.

    “Dalam menghadapi perang ekonomi yang tiada henti, Amerika Serikat tidak dapat lagi melanjutkan kebijakan penyerahan ekonomi sepihak,” kata Trump saat menyampaikan tarif pada hari Rabu (2/4/2025).

    Setelah Trump mengumumkan tarif baru, pasar saham di seluruh dunia anjlok pada hari Kamis.

    Sementara itu, para pemimpin negara lain kecewa dengan keputusan Donald Trump, termasuk negara anggota Uni Eropa yang kini menyiapkan pembalasan.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Putin Genjot Rekrutmen, Tambah 160 Ribu Tentara Untuk Perkuat Pertahanan Negara   – Halaman all

    Putin Genjot Rekrutmen, Tambah 160 Ribu Tentara Untuk Perkuat Pertahanan Negara   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin kembali memerintahkan negaranya untuk merekrut 160.000 prajurit baru pada 15 Juli 2025.

    Jumlah tersebut meningkat dari rancangan sebelumnya, di mana wajib militer musim semi tahun lalu hanya memanggil 150.000 orang sementara di tahun 2022 hanya merekrut 134.500.

    Rekrutmen tambahan direncanakan Putin sejalan dengan upaya Moskow yang tengah memperluas jajaran militernya.

    Setelah sebelumnya Putin  memerintahkan untuk menambah jumlah tentaranya menjadi 1,5 juta prajurit aktif, peningkatan sekitar 180.000 tentara selama tiga tahun.

    Tak hanya itu, Rusia juga turut menyelenggarakan wajib militer dua kali setahun, dengan pria berusia 18-30 tahun memenuhi syarat diwajibkan mengikuti wajib militer.

    Kremlin dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pasukan yang mengikuti wajib militer tidak dikirim ke medan perang melainkan bertugas menjaga pertahanan negara.

    “Kampanye wajib militer yang akan datang sama sekali tidak terkait dengan operasi militer khusus di Ukraina,” kata Kementerian Pertahanan di media sosial, dikutip dari The Moscow Times.

    Putin Tawarkan Gaji Tinggi

    Untuk meningkatkan jumlah pasukan yang bertugas menjaga pertahanan negara, Putin menawarkan gaji tinggi dan bonus pendaftaran yang besar bagi ratusan ribu orang yang mendaftar sebagai tentara kontrak berbayar.

    Siapa pun yang menerima tawaran tersebut akan mendapat 5,2 juta rubel atau sekitar Rp 973 juta.

    Sementara mereka yang bersedia bergabung dalam pertempuran di Ukraina juga bisa menerima pembayaran tunai satu kali sebesar sekitar 5.690 dolar AS – 11.390 dolar AS jika terluka saat perang.

    Bagi keluarga prajurit yang tewas dalam pertempuran juga akan menerima biaya sebesar 34.150 dolar AS atau sekitar Rp 554 juta.

    Pengumuman itu dirilis usai Presiden Rusia Vladimir Putin memerintah militer untuk menambah jumlah pasukan.

    Rusia Disebut Krisis Pasukan

    Mencuatnya isu rekrutmen ini membuat sejumlah pihak berspekulasi jika Rusia kini tengah mengalami krisis pasukan.

    Pada awal tahun AS mengungkapkan bahwa Rusia  tengah mengalami krisis pasukan setelah lebih dari 700.000 tentara menjadi korban sejak memulai invasi ke Ukraina pada tahun 2022.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin melalui laman resmi Menhan AS.

    “Sejak 2022, Rusia telah menderita lebih dari 700.000 korban di Ukraina. Jumlah itu lebih banyak dari yang dialami Moskow dalam semua konfliknya sejak Perang Dunia II digabungkan,” imbuh Austin melansir Defense.gov.

    “Korban Rusia di Ukraina kini melebihi dua pertiga dari total kekuatan tentara Rusia pada awal perang yang dipilih Putin. Pada bulan November 2024 saja, Rusia kehilangan hampir 1.500 tentara per hari,” imbuhnya

    Senada dengan proyeksi AS, Angkatan Bersenjata Ukraina memperkirakan 707.540 tentara Rusia tewas atau terluka hingga November 2024. 
     
    Sementara Pemerintah Inggris melaporkan sekitar 700.000 tentara Rusia tewas atau terluka pada November 2024.

    Korut Bantu Kirim Pasukan Tambahan ke Rusia

    Lebih lanjut, untuk menggenjot kekuatan pasukan Putin di medan perang, Presiden Korea Utara (Korut) kembali mengirimkan 3.000 tentara tambahan ke Rusia.

    Dengan tambahan pasukan ini, total prajurit Korut yang berada di Rusia diperkirakan mencapai sekitar 11 ribu tentara.

    Adapun para pasukan Korsel itu diberangkatkan menuju Kurs dengan menggunakan kapal kargo dan pesawat militer Rusia, sebagaimana dikutip dari CNN International.

    “Bala bantuan yang dikirim pada bulan Januari dan Februari itu menambah sekitar 11.000 pasukan yang telah dikirim Korea Utara ke Rusia sejauh ini,” ujar laporan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

    Tak hanya mengirim pasukan tambahan, Pyongyang juga memasok amunisi tambahan berupa rudal balistik jarak pendek.

    Serta sekitar 220 howitzer dan peluncur roket ganda 240 milimeter, yang diharapkan dapat memperkuat pertahanan Rusia di medan perang.

    (Tribunnews/Namira)

  • Mengapa Zelensky Menolak Kesepakatan Logam Tanah Jarang dari Trump? – Halaman all

    Mengapa Zelensky Menolak Kesepakatan Logam Tanah Jarang dari Trump? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Minggu, 30 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeklaim bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berusaha untuk menarik diri dari kesepakatan terkait logam tanah jarang.

    Apa yang menyebabkan situasi ini menjadi begitu kompleks?

    Apa Itu Kesepakatan Logam Tanah Jarang?

    Kesepakatan yang diusulkan ini melibatkan permintaan Gedung Putih agar Ukraina memberikan bagian dari pendapatan dari sumber daya mineralnya selama bertahun-tahun, disertai dengan bunga, sebagai imbalan atas bantuan militer yang diterima Ukraina.

    Trump menegaskan, jika Zelensky menolak kesepakatan ini, dia akan menghadapi masalah besar.

    Pernyataan ini mencuat saat Trump bertemu dengan beberapa anggota Kongres AS.

    Meskipun Zelensky dikatakan terbuka terhadap kesepakatan tersebut, ia tampak berhati-hati dengan ketentuan yang diajukan.

    Pada konferensi keamanan di Munich pada 14 Februari, Zelensky secara tegas menolak untuk menandatangani perjanjian yang akan memberikan 50 persen dari cadangan logam tanah jarang Ukraina kepada AS.

    Keputusan ini diambil setelah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin AS, sebagaimana dilaporkan oleh The Washington Post.

    Apa Reaksi Zelensky Terhadap Kesepakatan Ini?

    Zelensky, dalam pernyataannya di media sosial, mengungkapkan bahwa meskipun ada niat untuk melanjutkan diskusi, ia merasa perlu untuk melakukan peninjauan mendalam terhadap kesepakatan yang diajukan.

    Ia mengingatkan bahwa timnya akan terus bekerja pada dokumen tersebut dan menekankan pentingnya mencapai perdamaian yang nyata dan terjamin.

    “Saya rasa dia tidak suka diberi sesuatu yang hanya bisa diterima atau ditolak,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

    Menurut laporan dari Reuters, Zelensky juga mengusulkan kesepakatannya sendiri yang dianggap lebih sesuai dengan konstitusi Ukraina.

    Mengapa Kesepakatan Ini Menjadi Kontroversial?

    Sejumlah sumber menyebut bahwa rancangan kesepakatan yang diajukan oleh AS dinilai terlalu berat sebelah.

    Namun, detail mengenai masalah ini tidak dijelaskan lebih lanjut.

    Dalam pernyataan resmi, kantor Zelensky mengkonfirmasi bahwa Ukraina dan AS sepakat untuk melanjutkan penyusunan dokumen tentang kemitraan ekonomi, tetapi tetap menegaskan tuntutan Ukraina atas jaminan keamanan yang nyata.

    Zelensky juga bertemu dengan delegasi anggota DPR AS yang dipimpin oleh Perwakilan Michael Turner.

    Pertemuan ini difokuskan pada situasi di medan perang dan ancaman dari keterlibatan Korea Utara dalam konflik yang sedang berlangsung.

    Dalam konteks ini, Zelensky menekankan perlunya jaminan keamanan yang dapat diandalkan.

    Kesimpulan: Apa Langkah Selanjutnya untuk Ukraina dan AS?

    Ketika proses negosiasi berjalan, pertanyaan penting yang muncul adalah:

    bagaimana kedua negara akan menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan?

    Sementara Zelensky menunjukkan ketelitian dalam menangani kesepakatan ini, banyak pihak yang berharap agar hubungan antara Ukraina dan AS dapat terus terjalin demi keamanan dan stabilitas di kawasan.

    Dengan situasi yang masih dinamis, perhatian kini beralih pada langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh kedua belah pihak.

    Apakah mereka mampu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, atau apakah ketegangan akan terus berlanjut?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Putin Undang Korea Utara dan BRICS Gabung Perundingan Gencatan Senjata Ukraina – Halaman all

    Putin Undang Korea Utara dan BRICS Gabung Perundingan Gencatan Senjata Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan agar negara-negara sekutunya, termasuk Korea Utara dan anggota BRICS, turut serta dalam perundingan gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Dalam pertemuan dengan prajurit di Murmansk, Rusia utara, Putin menyampaikan gagasan bahwa Ukraina dapat ditempatkan di bawah “pemerintahan sementara” sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Menurut kantor berita negara Rusia, TASS, Putin mengusulkan pemilu baru di Ukraina serta penandatanganan perjanjian damai setelah negara itu berada di bawah administrasi internasional.

    “Pada prinsipnya, pemerintahan sementara dapat diperkenalkan di Ukraina di bawah naungan PBB, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan mitra kami,” kata Putin.

    Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan membentuk pemerintahan yang dipercaya rakyat sebelum memulai perundingan damai.

    Putin juga menekankan bahwa perundingan damai seharusnya tidak hanya melibatkan Rusia dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara lain, termasuk China, India, Brasil, Afrika Selatan, serta Korea Utara.

    “Ini bukan hanya Amerika Serikat tetapi juga Republik Rakyat Tiongkok, India, Brasil, Afrika Selatan, semua negara BRICS, dan banyak lainnya, misalnya, termasuk Republik Rakyat Demokratik Korea,” kata Putin, dikutip dari Al Jazeera.

    Sementara itu, laporan dari militer Korea Selatan menyebutkan bahwa Pyongyang telah mengirim lebih dari 3.000 tentara baru untuk bergabung dengan pasukan Rusia di Ukraina, melampaui 11.000 tentara yang dikirim tahun sebelumnya.

    Putin juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Eropa meskipun menilai bahwa negara-negara Eropa sering kali bertindak tidak konsisten terhadap Rusia.

    “Kami sudah terbiasa dengan hal itu. Saya harap kami tidak akan membuat kesalahan berdasarkan kepercayaan yang berlebihan kepada apa yang disebut mitra kami,” katanya, menurut TASS.

    Di sisi lain, Putin memuji Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya “dengan tulus mengharapkan berakhirnya konflik ini.”

    Pernyataan Putin muncul setelah negosiasi terpisah di Riyadh, Arab Saudi, yang melibatkan pejabat Rusia, Ukraina, dan AS untuk membahas kemungkinan gencatan senjata.

    Menurut laporan AS, Kyiv dan Moskow telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Hitam.

    Namun, dalam beberapa hari berikutnya, kedua belah pihak saling menuduh tidak serius dalam pembicaraan damai.

    Ukraina menuduh Rusia melancarkan serangan drone terhadap kota Mykolaiv, yang oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut sebagai “sinyal jelas bahwa Moskow tidak menginginkan perdamaian sejati.”

    Sebaliknya, Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap fasilitas penyimpanan gas dan infrastruktur listrik di wilayah yang dikuasai Rusia, yang dianggap melanggar kesepakatan untuk tidak menyerang fasilitas energi masing-masing.

    Media Rusia melaporkan bahwa putaran kedua pembicaraan akan dilanjutkan di Riyadh pada pertengahan April.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Penampakan Drone AI Korut, Kim Jong Un Ikut Uji Coba

    Penampakan Drone AI Korut, Kim Jong Un Ikut Uji Coba

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara mengembangkan drone bunuh diri berbasis Artificial Intelligence (AI). Presiden Kim Jong Un awasi langsung pengujian drone. Dalam foto yang dibagian kantor berita Korut KNCA, memperlihatkan Kim Jong Un tengah mendaki ke sebuah pesawat besar. Pesawat itu memiliki empat mesin dan kubah radar.

    Menurut KNCA, drone baru itu akan bisa mendeteksi berbagai target taktis. Selain itu juga mengawasi kegiatan musuh baik darat maupun laut.

    Kim Jong Un juga mengatakan AI harus jadi teknologi yang diprioritaskan negaranya. “Alat tak berawak dan AI harus jadi diprioritaskan dan dikembangkan untuk modernisasi angkatan bersenjata,” jelasnya dikutip dari Reuters, Kamis (27/3/2025).

    Foto: via REUTERS/KCNA
    North Korean leader Kim Jong Un KCNA via REUTERS

    Sebelumnya, Korea Utara mengalihkan pesawat kargo Rusia II-76 untuk earning-warning role. Laporan Institut Internasional untuk Studi Strategis London mengatakan pesawat berguna menambah sistem radar berbasis darat yang terkadang memiliki banyak tantangan.

    “Kemampuan pesawa AEW melihat ke bawah akan meringankan sejumlah tantangan dari medan dan pengembalian melacak pesawat yang terbang rendah dan rudar penjelajah,” jelas laporan itu.

    Laporan yang sama mengatakan satu pesawat AEW tidak cukup. Di sisi lain, terlalu berisiko untuk melakukan hal serupa pada pesawat kargo lainnya.

    Sementara itu, militer Korea Selatan belum mengetahui kemampuan operasional pesawat. Namun berdasarkan penampilannya, pesawat cukup besar dan berat dan rentan pada intersepsi.

    Korsel juga tak menutup kemungkinan adanya bantuan dari Rusia. Misalnya memberikan suku cadang internal pesawat.

    “Mungkin Rusia punya sesuatu untuk sistem dan suku cadang internal,” kata kepala juru bicara staf gabungan Korsel Lee Sung Jun.

    (haa/haa)

  • Saat Kim Jong Un Awasi Sendiri Uji Coba Drone Bunuh Diri

    Saat Kim Jong Un Awasi Sendiri Uji Coba Drone Bunuh Diri

    Jakarta –

    Kim Jong Un mengawasi sendiri uji coba drone bunuh diri di Korea Utara (Korut). Drone ini dilengkapi teknologi Artificial intelligence (AI).

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/3/2025), Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengawasi uji coba drone bunuh diri dan pengintaian baru. Media pemerintah Korut melaporkan uji coba ini digelar pada Kamis (27/3) waktu setempat, di tengah meningkatnya kerja sama militer dengan Rusia.

    Negara bersenjata nuklir tersebut telah meratifikasi pakta pertahanan penting dengan Moskow, dan dituduh mengerahkan ribuan pasukan untuk mendukung perang Rusia di Ukraina.

    Pemerintah Korea Selatan telah berulang kali memperingatkan tentang potensi transfer teknologi militer Rusia yang sensitif ke Korea Utara, sebagai imbalan atas pasukan dan senjata untuk mendukung perang Rusia dengan Ukraina.

    Kim pada hari Kamis mengawasi uji coba “berbagai jenis drone pengintaian dan bunuh diri” yang diproduksi oleh Kompleks Teknologi Udara Tak Berawak Korea Utara, lapor kantor berita resmi Korut, KCNA.

    Drone pengintaian strategis jenis baru tersebut mampu “melacak dan memantau berbagai target strategis dan aktivitas pasukan musuh di darat dan laut”, tambah KCNA.

    Pesawat nirawak atau drone bunuh diri tersebut juga menunjukkan kemampuan menyerang “untuk digunakan dalam berbagai misi serangan taktis”, menurut KCNA.

    Kim Pimpin Uji Coba Drone

    Foto: Kim Jong Un Pimpin Uji Coba Drone Militer Korut (dok AP).

    Kim Jong Un mengevaluasi peningkatan kinerja pesawat nirawak ini, yang telah dilengkapi dengan “kecerdasan buatan baru”, KCNA melaporkan.

    Kim juga menyetujui rencana “untuk memperluas kapasitas produksi”, KCNA menambahkan.

    Kim mengatakan, “bidang peralatan tak berawak dan kecerdasan buatan harus menjadi prioritas utama dan dikembangkan dalam memodernisasi angkatan bersenjata.”

    Ia juga menekankan pembuatan “rencana jangka panjang negara untuk mempromosikan pengembangan cepat pekerjaan untuk menggunakan pesawat nirawak cerdas”.

    Hal ini sejalan dengan “tren peperangan modern di mana persaingan untuk menggunakan pesawat nirawak cerdas sebagai sarana utama kekuatan militer.”

    Kim juga menyatakan “sangat puas” atas fakta bahwa “sistem pengacauan elektronik dan senjata serang baru mulai diproduksi”, demikian KCNA melaporkan.

    Sebelumnya, Korea Utara telah melancarkan serangan pengacauan GPS di Korea Selatan beberapa kali, sebuah operasi yang berdampak pada beberapa kapal dan puluhan pesawat sipil di negara tersebut.

    Empat bulan lalu, Kim memerintahkan “produksi massal” drone tempur yang dirancang untuk membawa bahan peledak dan sengaja ditabrakkan ke target musuh, yang secara efektif bertindak sebagai peluru kendali.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Digadang Jadi Game-Changer, Rudal Storm Shadow Inggris Cuma Ampas Buat Ukraina Lawan Rusia – Halaman all

    Digadang Jadi Game-Changer, Rudal Storm Shadow Inggris Cuma Ampas Buat Ukraina Lawan Rusia – Halaman all

    Digadang Jadi Game-Changer, Rudal Storm Shadow Inggris Cuma Ampas Buat Ukraina Lawan Rusia

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah digembar-gemborkan sebagai game-changer ketika Ukraina menerima izin dari Inggris dan Amerika Serikat untuk menggunakan amunisi jarak jauh terhadap target jauh di dalam Rusia pada November 2024, rudal Storm Shadow tampaknya mulai jarang digunakan oleh militer Kiev dalam perangnya melawan Moskow.

    Ulasan di situs berita militer BM, melansir, mulai jarangnya penggunaan rudal Strom Shadow Inggris oleh Ukraina ini memantik dugaan kalau persenjataan jarak jauh ini kurang efektif menghadapi Rusia dan sistem pertahanan udaranya yang terbukti tangguh.  

    Padahal, saat pertama dilaporkan penggunaannya, rudal ini memicu ancaman pembalasan Rusia, yang juga berniat menghantam negara-negara NATO pemasok rudal jarak jauh bagi Ukraina.

    Lalu apa penyeba Ukraina mulai jarang menggunakan rudal Storm Shadow dalam perang melawan Rusia? Benarkah persenjataan canggih itu cuma ‘ampas’?

    “Merujuk ulasan dari intelijen open-source, pernyataan resmi, dan wawasan para ahli, kenyataannya menunjukkan kalau penyebab Ukraina mulai jarang gunakan Strom Shadow adalah gabungan dari kendala logistik, ketangguhan Rusia, dan pergeseran arus geopolitik. Faktor-faktor ini berperan menarik senjata yang pernah menonjol ini menjadi sangat jarang digunakan,” ulas BM, dikutip Kamis (27/3/2025).

    rudal Storm Shadow (X Fiona Edwards)

    Bukan Rudal Biasa

    The Storm Shadow, ciptaan bersama Inggris-Prancis, bukanlah rudal biasa. 

    Dengan jangkauan melebihi 155 mil dan profil rendah terbang, rudal itu dirancang untuk menembus jauh ke dalam wilayah musuh, menghindari deteksi radar, hingga memberikan hulu ledak 990-pound dengan akurasi yang tepat.

    Ketika Ukraina pertama kali melepaskannya terhadap target Rusia setelah persetujuan Barat akhir tahun lalu, dampaknya langsung dan tak terbantahkan.

    Serangan terhadap instalasi militer di wilayah Kursk dan Bryansk, dikonfirmasi oleh sumber-sumber Ukraina dan rekaman geolokasi yang beredar pada X pada November 2024, memamerkan kemampuan rudal untuk mencapai target bernilai tinggi jauh melampaui garis depan.

    Kremlin menanggapi dengan marah, memberi label langkah itu eskalasi dan mengisyaratkan pembalasan “asimetris”, termasuk ancaman nuklir terselubung.

    Untuk sesaat, tampaknya Storm Shadow akan mendefinisikan kembali konflik, memberi Ukraina keunggulan yang menentukan dalam perang yang semakin macet oleh gesekan.

    Namun pada Desember 2024, pesona rudal ini mulai memudar.

    Analis yang melacak perang melalui platform seperti X mencatat penurunan tajam dalam laporan yang kredibel tentang serangan Storm Shadow.

    “Di mana cuma sesekali ada klaim hampir setiap minggu dari ‘hit’ yang berhasil — sering disertai dengan rekaman drone kasar atau posting Telegram Rusia yang mengutuk kerusakan — insiden semacam itu menjadi sporadis,” tulis ulasan itu menggambarkan lemahnya efektivitas penggunaan rudal Strom Shadow oleh Ukraina.

    Faktor lain, assessment pada 15 Desember 2024, oleh Institute for the Study of War menyatakan, persediaan Ukraina atas ketersediaan rudal ini kemungkinan “hampir habis”, merujuk pada tidak adanya pengiriman baru dari Inggris atau Prancis.

    Inggris, yang telah memasok sebagian besar Storm Shadows Ukraina, dilaporkan menyediakan sekitar 100 hingga 200 unit sejak 2023, menurut perkiraan dari pejabat pertahanan yang dikutip oleh Reuters.

    “Prancis, co-produsen rudal ini, terkelupas dengan varian Scalp-EG sendiri, tetapi kontribusinya lebih kecil. Tanpa konfirmasi publik tentang pasokan yang signifikan pada akhir 2024 atau awal 2025, matematika menunjukkan Ukraina dapat membakar inventarisnya dengan kecepatan yang tidak berkelanjutan untuk serangan yang berlarut-larut,” papar BM.

    JARANG MELUNCUR – Tangkap layar situs pravda, Kamis (27/3/2025) menunjukkan rudal jelajah buatan Inggris, Strom Shadow meluncur di udara menuju sasaran. Ukraina dilaporkan mulai jarang menggunakan amunisi mahal ini dalam perang melawan Rusia. (tangkap layar pravda)

    Stok Habis, Barang Langka

    Kelangkaan ini tidak sulit untuk dipahami.

    Setiap Storm Shadow berharga lebih dari $ 2 juta, dan produksi bukanlah urusan berkecepatan tinggi.

    MBDA, produsen rudal, tidak memproduksi mereka seperti peluru artileri; ini adalah senjata presisi yang dibangun dalam batch terbatas.

    Persediaan Barat, yang sudah diregangkan oleh komitmen bertahun-tahun di tempat lain, tidak dapat mengikuti lajunya kebutuhan Ukraina, terutama setelah Kiev meningkatkan operasi serangan mendalam setelah lampu hijau oleh NATO dan Barat pada November tahun lalu.

    Sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris dari Januari 2025, sementara samar-samar, mengisyaratkan “memprioritaskan aset yang ada” untuk sekutu NATO.

    Ini menunjukkan kalau London kemungkinan ragu-ragu untuk menghabiskan cadangannya sendiri lebih lanjut demi Ukraina.

    Prancis, sementara itu, tetap bungkam, tanpa kata resmi tentang pengiriman tambahan sejak pertengahan 2024.

    Untuk Ukraina, ini mungkin berarti pilihan yang jelas: menghemat rudal yang tersisa untuk saat-saat kritis atau risiko kering sama sekali.

    Sistem pertahanan udara Rusia S-300 dan S-400 dilaporkan sudah berada di Korea Utara yang cuma berjarak beberapa mil dari pangkalan militer strategis Amerika Serikat di Korea Selatan. (BM/Tangkap Layar)

    Tangguhnya S-400 Rusia

    Rusia, tentu saja, tidak tinggal diam sementara Ukraina menggunakan senjata ini. 

    Pertahanan udara Kremlin, terutama sistem seperti S-400 dan Pantsir-S1, telah menjadi duri yang terus-menerus di sisi Kiev.

    Pada 12 Januari 2025, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menjatuhkan enam Storm Shadows selama upaya serangan terhadap Oblast Bryansk, sebuah laporan yang digaungkan oleh media pemerintah seperti TASS.

    “Sementara klaim semacam itu sering berbau skeptisisme oleh pihak barat — lantaran Rusia memiliki sejarah membesar-besarkan keberhasilannya — peneliti OSINT independen, termasuk tim di GeoConfirmed, memverifikasi kalau puing-puing yang ditemukan konsisten dengan komponen Storm Shadow di daerah tersebut. Ini bukan insiden yang terisolasi,” papar ulasan BM menunjukkan keberhasilan sistem pertahanan udara Rusia menangkal Strom Shadow.

    Sepanjang akhir 2024, sumber-sumber Rusia melaporkan mencegat rudal di Krimea, Kursk, dan di tempat lain. Mereka sering menampilkan puing-puing di saluran Telegram seperti Rybar.

    “Bahkan jika setengah dari banyaknya klaim ini terbukti bohong, hal itu masih cukup menunjukkan kalau senjata berharga Ukraina ini tak cukup tangguh menembus jaringan pertahanan berlapis yang diasah selama bertahun-tahun konflik,” ulas BM.

    Dari sisi pertarungan teknis, ada beberapa petunjuk yang menggambarkan ketidakefektifan Strom Shadow menghadapi sistem pertahanan udara Rusia.

    “Storm Shadow bergantung pada desain tersembunyi — cross-section radar rendah dan jalur penerbangan yang mengikuti medan — untuk menyelinap melewati pertahanan. Tetapi jaringan pertahanan udara Rusia, didukung oleh radar jarak jauh dan sistem komando terintegrasi, telah beradaptasi,” kata ulasan tersebut.

    Seorang analis militer dengan Royal United Services Institute, berbicara secara anonim kepada BBC pada Februari 2025, mencatat bahwa Moskow kemungkinan memprioritaskan menghadapi amunisi yang dipasok Barat setelah debut mereka, mengalokasikan kembali aset untuk melindungi wilayah-wilayah utama.

    “Kecepatan subsonik rudal, sementara hemat bahan bakar untuk jangkauan 155 mil, memberi pembela beberapa detik tambahan untuk bereaksi dibandingkan dengan sistem yang lebih cepat seperti rudal balistik. Tambahkan jamming elektronik — spesialisasi Rusia lainnya — dan efektivitas Storm Shadow bisa berkurang, mendorong Ukraina untuk memikirkan kembali penyebarannya,” ulas laporan itu mengenai hal teknis penyebab rudal Inggris ini kewalahan menghadapi pertahanan Rusia.

    Rudal Storm Shadow buatan Inggris (Wikipedia)

    NATO Juga Was-was

    Di luar medan perang, faktor politik juga berperan atas mulai jarangnya Ukraina menggunakan Storm Shadow.

    “Keriuhan awal seputar penggunaan Storm Shadow pada November 2024 datang dengan biaya: ketegangan yang meningkat dengan Moskow pada saat tekad Barat sudah di bawah pengawasan. Peringatan Putin tentang “konsekuensi” tidak kosong,” kata ulasan tersebut menggambarkan betapa NATO juga was-was dibalas Moskow kalau terus-terusan menyuplai Kiev.

    Terlebih, pada Desember, ada lonjakan serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia di kota-kota Ukraina, dengan PBB melaporkan lebih dari 2.000 korban sipil bulan itu saja.

    Waktunya bertepatan dengan transisi kekuasaan di Washington, seperti pelantikan Donald Trump pada 20 Januari 2025, menjulang.

    Trump, yang berkampanye untuk mengakhiri perang “dalam 24 jam,” dilaporkan menekan para pemimpin Eropa untuk memutar kembali langkah-langkah eskalasi, menurut kebocoran 25 Januari dari Axios.

    Apakah ini mempengaruhi penggunaan Storm Shadow oleh Ukraina tidak jelas, tetapi korelasinya sangat mencolok.

    Pada awal 2025, retorika Kiev bergeser ke arah diplomasi. Presiden Volodymyr Zelensky mengisyaratkan “inisiatif baru” dalam wawancara 10 Maret dengan CNN – hampir tidak ada isyarat Ukraina akan menggandakan serangan jarak jauh.

    “Ada juga kemungkinan opacity yang disengaja. Ukraina dan sekutunya memiliki rekam jejak menjaga operasi sensitif tetap tersembunyi. Serangan Storm Shadow pertama pada 2023, yang menargetkan Krimea yang dikuasai Rusia, tidak diakui secara terbuka selama berminggu-minggu,” kata ulasan itu.

    Sebuah sumber yang dekat dengan Staf Umum Ukraina, yang dikutip oleh The Times of London pada 15 Maret 2025, mengindikasikan kalau beberapa rudal tetap cadangan untuk “target bernilai tinggi tertentu,” meskipun tak dirinci ada berapa banyak stok Strom Shadow saat ini

    Ini sejalan dengan strategi Kiev saat ini,  memaksimalkan dampak psikologis saat sumber daya yang langka.

    Ada indikasi, Ukraina tidak benar-benar meninggalkan penggunaan Rudal Strom Shadow namun menahan diri untuk tidak menggunakannya sampai saat yang tepat.

    “Apa artinya ini untuk perang? Periode tenang Storm Shadow bisa menandakan titik balik, atau mungkin saja jeda. Pertahanan Rusia telah terbukti tangguh, tetapi tidak dapat ditembus; serangan Februari 2025 pada depot amunisi di Rostov, yang secara tentatif terkait dengan Storm Shadow oleh kelompok OSINT Oryx, menunjukkan rudal itu masih bisa menggigit,” kata laporan tersebut.

    Namun tanpa pasokan baru, kemampuan Ukraina untuk mempertahankan operasi tersebut diragukan. Inggris dan Prancis menghadapi tekanan mereka sendiri – anggaran domestik, kewajiban NATO, dan risiko pembalasan Rusia terhadap kepentingan mereka.

    Laporan 20 Maret 2025 dari Jane’s Defence Weekly berspekulasi bahwa London mungkin mendorong dana multinasional untuk meningkatkan produksi, tetapi tidak ada langkah konkret yang muncul.

    “Untuk saat ini, Storm Shadow berlama-lama dalam limbo yang aneh. Setelah menjadi simbol komitmen Barat dan pembangkangan Ukraina, itu menjadi hantu dalam narasi, ketidakhadirannya sama seperti kehadirannya sebelumnya,” tulis BM.

    Perang terus berlanjut, dan sementara artileri dan drone mendominasi kesibukan sehari-hari, nasib rudal masih bisa menggeser arus – jika Kyiv dan pendukungnya memilih untuk memainkannya.

    “Sampai saat itu, keheningan Strom Shadow santer terdengar , pengingat bahwa bahkan senjata paling canggih pun terikat oleh realitas pasokan, strategi, dan kelangsungan hidup yang berantakan. Ketika musim semi terungkap pada tahun 2025, semua mata tetap tertuju pada langkah Ukraina berikutnya – dan apakah senjata bayangan ini justru akan tertelan oleh cahaya,” tulis penutup ulasan BM.

    (oln/BM/*)