Xcloud.id

Negara: Korea Utara

  • Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) kembali meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya pada Jumat (7/11) waktu setempat. Peluncuran terbaru Pyongyang ini terjadi sepekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyetujui rencana Seoul untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

    Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), seperti dilansir AFP, Jumat (7/11/2025), mendeteksi aktivitas peluncuran terbaru negara tetangganya tersebut, dan menyebut rudal balistik yang tidak teridentifikasi jenisnya itu diluncurkan ke perairan Laut Timur atau Laut Jepang.

    “Korea Utara menembakkan rudal balistik tak teridentifikasi ke arah Laut Timur,” ujar JCS dalam pernyataannya.

    Aktivitas balistik terbaru Korut itu dilakukan sepekan setelah Trump mengumumkan bahwa Korsel akan membangun kapal selam di AS, di mana teknologi nuklir buatan Washington merupakan salah satu rahasia militer yang paling sensitif dan dijaga ketat.

    Tidak seperti kapal selam bertenaga diesel, yang harus muncul ke permukaan laut secara teratur untuk mengisi ulang baterainya, kapal selam bertenaga nuklir dapat bertahan di dalam air jauh lebih lama.

    Para analis mengatakan bahwa pengembangan kapal selam bertenaga nuklir akan menandai lompatan signifikan dalam basis industri Angkatan Laut dan pertahanan Korsel, bergabung dengan sekelompok kecil negara yang telah memiliki kapal selam jenis tersebut.

    Sejauh ini, menurut laporan media dan analisis, hanya AS, Australia, China, Rusia, India, Prancis, dan Inggris yang telah beralih ke kapal selam bertenaga nuklir.

    Kantor kepresidenan Korsel mengatakan bahwa Seoul membutuhkan persetujuan Washington karena membutuhkan bahan baku yang diperlukan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, yang dibatasi untuk penggunaan militer.

    Sejak pertemuan puncak antara pemimpin Korut Kim Jong Un dan Trump pada tahun 2019 lalu berujung kegagalan terkait masalah denuklirisasi dan pencabutan sanksi, Pyongyang telah berulang kali mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Awal pekan ini, Korut menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth berkunjung ke Korsel. Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Sementara pekan lalu, Korut melakukan uji coba rudal jelajah di lepas pantai barat Semenanjung Korea, sebelum Trump mendarat di Korsel. Pyongyang pada saat itu menyebut uji coba rudal itu menjadi pesan untuk “musuh-musuhnya”.

    Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Korut, Pak Jong Chon, yang mengawasi uji coba rudal pada saat itu mengatakan bahwa “keberhasilan penting” sedang dicapai dalam pengembangan “kekuatan nuklir” Korut sebagai pencegah perang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Dengan Kapal Selam Nuklir, Korsel Masuki Era Perlombaan Senjata

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump yang ingin memulai babak baru aliansinya dengan Asia Timur, mendukung gagasan Korea Selatan untuk membangun dan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa kapal pertama akan dibuat di AS.

    “Korea Selatan akan membangun Kapal Selam Bertenaga Nuklirnya di Philadelphia,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

    Seoul menyambut gembira keputusan ini. Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back mengatakan dalam pertemuan parlemen yang digelar bersamaan dengan pengumuman Trump itu bahwa kapal selam bertenaga nuklir akan berdampak signifikan memperkuat militer Korsel.

    Saat ini, Korea Selatan mengoperasikan kapal selam konvensional bertenaga hibrid – diesel dan listrik. Namun menurut Ahn, kapal selam bertenaga nuklir akan menawarkan kecepatan dan daya jelajah yang lebih baik untuk menandingi kemampuan kapal selam tempur nuklir Korea Utara.

    Meskipun Pyongyang belum memberikan komentar resmi, para analis mengatakan bahwa rezim Kim Jong Un hampir pasti akan bereaksi dengan marah dan kemungkinan besar mengumumkan langkah balasan terhadap keputusan Korea Selatan.

    Korea Selatan memasuki era perlombaan senjata

    Para ahli memperingatkan bahwa Korea Utara dan Selatan kini dengan cepat meningkatkan perlombaan senjata, sementara negara-negara lain di Asia Timur Laut lainnya terpantau turut menambah anggaran pertahanan mereka.

    “Tidak diragukan lagi, kita sudah berada dalam era perlombaan senjata,” kata Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Kookmin, Seoul.

    “Trump tampaknya tidak henti mengatakan bahwa ia sudah jemu dengan sekutu-sekutu parasitnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Ia bisa mengumumkan bahwa AS akan hengkang dari sekutunya kapan saja,” tambah Lankov.

    Bagi kedua negara, lanjut Lankov, hal itu akan menjadi ancaman. Terutama Korsel yang berbatasan langsung dengan musuh bersenjata nuklir yang berulang kali menyerangnya di masa lalu.

    “Sehingga sangat wajar jika Seoul meningkatkan kemampuan militernya secara drastis dan mungkin juga mengembangkan senjata nuklir,” tambahnya.

    Lankov juga menyoroti faktor kedua yakni perkembangan militer Korea Utara yang sangat cepat selama satu dekade terakhir, termasuk keberhasilan mengembangkan rudal balistik antarbenua dengan bahan bakar padat dan memperluas arsenal hulu ledak nuklirnya.

    Kemajuan militer tersebut didukung oleh Rusia. Moskow diperkirakan telah memasok Pyongyang dengan reaktor miniatur untuk mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.

    Faktor ketiga yang tak terhindarkan, menurut Lankov, adalah Cina yang berupaya menguatkan kekuatan militernya dan melengkapinya dengan sistem persenjataan yang paling mutakhir.

    Pyongyang unjuk kekuatan jelang kunjungan Trump

    “Cina ingin menegaskan perannya di Asia Timur sebagai pusat kekuatan utama yang tidak dapat ditantang siapa pun,” kata Lankov.

    Sementara itu, menurut Lankov, AS tampak semakin ingin mengurangi keterlibatannya di kawasan meski beberapa pasukan AS masih bertahan di Semenanjung Korea.

    Ancaman terhadap Korea Selatan semakin serius karena aliansi Pyongyang yang semakin erat dengan Rusia serta kekerabatan lamanya dengan Cina. Aliansi tersebut memungkinkan Pyongyang bertindak lebih agresif.

    Bahkan rezim Korea Utara menguji rudal hipersonik seminggu sebelum kedatangan Trump di Korea Selatan jelang forum APEC pada 1 November lalu serta menembakkan sejumlah rudal jelajah sesaat sebelum kedatangan Trump.

    Pyongyang juga meluncurkan rudal dan artileri pada Senin (3/11) saat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ).

    Taipei dan Tokyo meningkatkan anggaran Pertahanan

    Masih di kawasan, Cina sedang melakukan uji kapal induk ketiganya, Fujian, dan semakin sering menguji pertahanan udara dan laut negara tetangganya. Jepang di sekitar Kepulauan Okinawa serta Filipina di Laut Cina Selatan.

    Beijing juga memiliki ambisi jangka panjang untuk mengambil alih Taiwan, yang dianggapnya sebagai bagian dari provinsinya yang memisahkan diri. Taipei kini meningkatkan anggaran pertahanan, termasuk pembelian 66 jet tempur F-16V dan bom luncur dari AS.

    Jepang mulai secara signifikan membangun sistem pertahanannya, mengucurkan investasi besar pada pertahanan laut dan udara dengan rudal baru yang canggih, pasukan kapal selam yang lebih besar, serta drone laut dan udara.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kepada Trump dalam pertemuan mereka di Tokyo akhir Oktober lalu bahwa Jepang akan meningkatkan pengeluaran pertahanan dari 1% menjadi 2% dari PDB pada awal tahun fiskal berikutnya (1 April).

    Jepang juga menandatangani kesepakatan untuk memasok Australia dengan 11 fregat kelas Mogami dan tengah bernegosiasi dengan Selandia Baru untuk kesepakatan serupa.

    Selain itu, Tokyo juga sepakat untuk memberikan Filipina pesawat patroli pantai dan sistem radar canggih guna membantu Manila memantau kapal-kapal Cina di Laut Cina Selatan.

    Masa damai di Asia Timur mulai berakhir

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul Universitas Troy, mengatakan bahwa negara-negara Asia telah menikmati masa damai selama beberapa dekade, namun masa-masa mungkin akan perlahan berakhir.

    Pinkston menjelaskan kepada DW bahwa banyak negara Asia Timur kini memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk meningkatkan kekuatan militer mereka.

    Ia juga memperingatkan bahwa pembelian kapal selam bertenaga nuklir dapat menjadi langkah awal bagi Korsel untuk memperoleh senjata nuklir, meskipun Seoul secara resmi mendukung Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

    “Kita tidak pernah bisa menduga detail kesepakatan yang dibuat Trump atau apa yang akan dia usulkan selanjutnya,” kata Pinkston, menyinggung dukungan mendadak presiden AS terhadap rencana kapal selam bertenaga nuklir Korsel.

    “Namun apakah berarti Korsel akan bergerak sendirian?” tanyanya.

    Menurut Pinkston, Korea Selatan berencana membeli uranium yang diperkaya dari AS untuk reaktor kapal selam bertenaga nuklir. Korsel juga sudah memiliki fasilitas dan teknologi nuklir sendiri, sehingga bisa saja ia memperkaya bahan bakar nuklirnya. Langkah berikutnya, Korsel bisa mengembangkan senjata nuklirnya sendiri, katanya.

    “Jika kapal-kapal selam itu dirancang untuk membawa rudal dengan hulu ledak konvensional, maka itu tidak terlalu jauh dari rencana perancangan hulu ledak nuklir yang menurut Seoul penting bagi keamanan nasionalnya. Korsel semakin mendekat ke rencana tersebut,” pungkas Pinkston.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga Video: Cekcok Dengan Eks Presiden Rusia, Trump Kirim 2 Kapal Selam Nuklir

    (ita/ita)

  • Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para pejabat tingginya untuk menyusun proposal uji coba senjata nuklir, sesuatu yang belum pernah dilakukan Moskow sejak tumbangnya Uni Soviet pada tahun 1991.

    Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengatakan kepada Putin bahwa pernyataan dan tindakan Amerika Serikat baru-baru ini, menunjukkan bahwa “disarankan untuk segera mempersiapkan uji coba nuklir skala penuh”.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (6/11/2025), Belousov mengatakan bahwa lokasi uji coba Arktik Rusia di Novaya Zemlya dapat menjadi tuan rumah uji coba nuklir semacam itu dalam waktu dekat.

    Putin berkata: “Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan… badan-badan khusus, dan lembaga-lembaga sipil terkait untuk melakukan segala yang mungkin guna mengumpulkan informasi tambahan mengenai masalah ini, menganalisisnya di Dewan Keamanan, dan membuat proposal yang disepakati mengenai kemungkinan dimulainya persiapan uji coba senjata nuklir.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara – yang terakhir dilakukan pada tahun 2017 – yang telah melakukan uji coba ledakan senjata nuklir di abad ke-21. Para analis keamanan mengatakan dimulainya kembali uji coba akan menimbulkan ketidakstabilan di tengah ketegangan geopolitik yang akut.

    Jika ada satu negara yang melakukan uji coba semacam itu, para analis mengatakan negara lain kemungkinan akan mengikutinya.

    Amerika Serikat terakhir kali menguji coba senjata nuklir pada tahun 1992, China dan Prancis pada tahun 1996, dan Uni Soviet pada tahun 1990. Rusia pasca-Soviet, yang mewarisi persenjataan nuklir Soviet, tidak pernah melakukannya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam sebuah pengumuman mengejutkan minggu lalu: “Karena negara-negara lain sedang menguji program ini, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk mulai menguji Senjata Nuklir kita secara setara. Proses itu akan segera dimulai.”

    Trump belum mengklarifikasi apakah yang ia maksud adalah uji coba bahan peledak nuklir, yang akan dilakukan oleh Badan Keamanan Nuklir Nasional, atau uji terbang rudal berkemampuan nuklir.

    Bulan lalu, Rusia menguji coba rudal jelajah Burevestnik terbarunya, yang bertenaga nuklir dan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Rusia juga menguji coba supertorpedo Poseidon bertenaga nuklir.

    Lihat juga Video: Usai Batal Bertemu Trump, Putin Pantau Militernya Latihan Nuklir

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Tanda Tanya Ribuan Tentara Korut Dikirim ke Rusia

    Jakarta –

    Korea Utara (Korut) lagi-lagi mengirim pasukan tentara ke Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina. Pengiriman pasukan tentara Pyongyang ke Moskow ini masih mengandung tanda tanya.

    Korut dilaporkan telah mengirimkan lagi sekitar 5.000 tentaranya ke Rusia sejak September lalu. Pengiriman personel militer Pyongyang itu disebut untuk membantu “rekonstruksi infrastruktur” di Rusia.

    Informasi terbaru soal pengiriman tentara Korut itu, dilansir AFP, Rabu (5/11), diungkapkan oleh seorang anggota parlemen Korea Selatan (Korsel), Lee Seong Kweun, setelah mendapatkan penjelasan dari badan intelijen Seoul (NIS) pada Selasa (4/11) waktu setempat.

    Pemimpin Korut Kim Jong Un disebut menjadi semakin berani dengan perang di Ukraina. Kim dilaporkan mengamankan dukungan penting dari Moskow setelah mengirimkan ribuan tentaranya untuk bertempur bersama pasukan militer Rusia.

    Saat berbicara kepada wartawan, Lee mengatakan bahwa ribuan tentara Korut kembali dikerahkan ke Rusia secara bertahap untuk misi “rekonstruksi infrastruktur”.

    “Sekitar 5.000 tentara konstruksi Korea Utara telah dipindahkan ke Rusia secara bertahap sejak September dan diperkirakan akan dimobilisasi untuk rekonstruksi infrastruktur,” sebutnya.

    Lee menambahkan bahwa “tanda-tanda berkelanjutan untuk pelatihan dan seleksi personel dalam persiapan pengerahan pasukan tambahan telah terdeteksi”.

    Badan intelijen Korsel mengatakan kepada para anggota parlemen, menurut Lee, bahwa sekitar 10.000 tentara Korut diperkirakan saat ini dikerahkan ke dekat perbatasan Rusia-Ukraina.

    2.000 Tentara Korut Tewas dalam Perang Rusia-Ukraina

    Pada September lalu, Badan intelijen Korsel melaporkan sekitar 2.000 tentara Korut diperkirakan tewas setelah dikerahkan untuk membantu Rusia bertempur melawan Ukraina. NIS, dilansir AFP, Selasa (2/9), melaporkan pada April lalu bahwa “jumlah korban perang setidaknya 600 perang”.

    “Namun, berdasarkan penilaian terbaru, kini diperkirakan jumlahnya sekitar 2.000 tentara,” kata anggota parlemen Korsel, Lee Seong Kweun, saat berbicara kepada wartawan setelah mendapatkan pengarahan intelijen terbaru dari NIS.

    Badan-badan intelijen Korsel dan Barat mengatakan bahwa Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke wilayah Rusia pada tahun 2024, terutama ke wilayah Kursk. Pyongyang juga diduga telah mengirimkan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan keluarga tentara yang berpartisipasi dalam operasi militer di luar negeri, di Pyongyang, Korea Utara, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea pada 30 Agustus 2025. (Reuters)

    Lee mengatakan bahwa NIS meyakini Korut berencana untuk mengerahkan 6.000 tentara dan teknisi tambahan ke Rusia, dengan sekitar 1.000 personel di antaranya telah tiba.

    “Diperkirakan dari rencana pengerahan ketiga 6.000 tentara baru-baru ini, sekitar 1.000 teknisi tempur telah tiba di Rusia,” ungkapnya pada September lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/ygs)

  • Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Korea Utara Serang Amerika, Uang Rp 50 Triliun Hilang Seketika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

    Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

    Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

    Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

    Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

    “Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut,” kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

    “Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global,” ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

    Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

    Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

    Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

    Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

    Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

    “Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto,” demikian pernyataan laporan tersebut.

    “Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia,” tertera dalam laporan itu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Korut Tembakkan Roket Saat Menhan AS Kunjungi Korsel

    Seoul –

    Korea Utara (Korut) menembakkan sejumlah roket artileri saat Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth berkunjung ke Korea Selatan (Korsel). Rentetan roket artileri itu ditembakkan oleh Pyongyang ke Laut Kuning sekitar satu jam sebelum Hegseth mengunjungi area perbatasan kedua negara.

    Korut, menurut Kepala Staf Gabungan militer Korsel (JCS), seperti dilansir AFP, Selasa (4/11/2025), juga menembakkan senjata serupa beberapa menit sebelum Presiden Korsel Lee Jae Myung melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu.

    JCS dalam pernyataannya melaporkan bahwa pihaknya baru-baru ini “mendeteksi sekitar 10 roket artileri yang ditembakkan ke bagian utara Laut Barat” — sebutan Seoul untuk Laut Kuning.

    Rentetan roket artileri itu, menurut JCS, ditembakkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat pada Sabtu (1/11) dan sekitar pukul 16.00 waktu setempat pada Senin (3/11).

    “Detail proyektil tersebut sedang dianalisis secara cermat saat ini oleh otoritas intelijen Korea Selatan dan AS,” sebut JCS.

    Hegseth mengunjungi perbatasan yang dijaga ketat yang memisahkan Korsel dan Korut pada Senin (3/11) waktu setempat. Kunjungan itu menjadikan Hegseth sebagai pemimpin Pentagon pertama dalam delapan tahun terakhir yang melakukannya.

    Dia juga mengunjungi Panmunjom, desa gencatan senjata simbolis yang menjadi tempat bagi pasukan kedua Korea saling berhadapan. Sebelum itu, Hegseth singgah di Post Pemantauan Ouellette yang menghadap ke Zona Demiliterisasi.

    Hegseth dan Menhan Korsel Ahn Gyu Back, menurut Kementerian Pertahanan Korsel, “menegaskan kembali postur pertahanan gabungan yang kuat dan kerja sama yang erat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat”.

    Kunjungan Hegseth ke perbatasan Korea itu dilakukan setelah tawaran Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin Korut Kim Jong Un, selama turnya ke Asia pekan lalu, tidak mendapat respons dari Pyongyang.

    Namun, Trump telah mengindikasikan bahwa dirinya masih bersedia “kembali” untuk pertemuan mendatang dengan Kim Jong Un.

    Lihat juga Video: Geramnya Warga Korsel Atas Aksi Peluncuran Roket Korut yang Berulang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Siaran Asing Dihentikan, Korut Kian Terisolasi dari Dunia Luar

    Siaran Asing Dihentikan, Korut Kian Terisolasi dari Dunia Luar

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan telah menghentikan operasi media yang menyiarkan berita ke Korea Utara, membuat puluhan ribu penduduk negara tersebut semakin terisolasi dari dunia luar.

    “Ini sangat buruk bagi rakyat Korea Utara dan jadi kemunduran yang sangat serius untuk hak asasi manusia di sana,” kata Kim Eu-jin, yang melarikan diri dari Korea Utara bersama ibu dan saudarinya pada tahun 1990-an.

    “Pemerintah menolak telak kebebasan rakyat Korea Utara untuk mengakses informasi, dan sekarang yang akan mereka dengar hanyalah propaganda Pyongyang,” ujarnya kepada DW.

    Warga Korea Utara sebelumnya bisa diam-diam mendengarkan Radio Free Asia (RFA) dan Voice of America (VOA) dari AS, serta siaran Voice of Freedom dari Korea Selatan. Aktivis mengatakan bahwa dengan mendengarkan siaran yang tidak diperbolehkan oleh rezim tersebut membantu warga Korea Utara bertahan menghadapi kesulitan.

    Kim mengatakan ia tidak pernah mendengarkan siaran radio asing sebelum melarikan diri dari Korea Utara karena terlalu berbahaya. Rezim di Pyongyang menginvestasikan banyak waktu dan tenaga untuk menangkap dan menghukum orang yang mengakses media asing. Dalam beberapa kasus, mereka yang tertangkap diadili secara terbuka dan dijatuhi hukuman kerja paksa. Dalam kasus ekstrem, bisa dijatuhi hukuman mati.

    Kim mengatakan pemerintah Korea Utara takut pada siaran ini dan dalam beberapa tahun ini kian serius memperingatkan dan mengancam mereka yang mendengarkan media asing tersebut.

    Mengapa siaran dihentikan?

    Sejak Donald Trump kembali memerintah di awal tahun, ia pun membungkam Voice of America dengan mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghapus badan induk VOA, US Agency for Global Media. Ratusan staf kehilangan pekerjaan.

    Sistem pengeras suara besar di perbatasan yang sebelumnya menyiarkan berita dan musik pop Korea Selatan ke Korea Utara turut dibongkar.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan Korea Utara dengan harapan Pyongyang dapat membuka kembali negosiasi dengan Seoul. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi positif dari harapan tersebut.

    Radio Free Asia: “Redaksi gelap, siaran dibungkam”

    Pada 29 Oktober, Rosa Hwang, pemimpin redaksi Radio Free Asia, menyatakan siarannya dihentikan karena “ketidakpastian pendanaan,” hal yang pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah untuk RFA yang telah mengudara selama 29 tahun.

    “Redaksi gelap. Mikrofon dimatikan. Siaran dibungkam. Penerbitan dihentikan. Di media sosial. Di situs web kami.”

    “Tanpa RFA Korea, 26 juta warga Korea Utara terisolasi rezim represif yang menentang kebebasan berbicara dan pers yang bebas akan kehilangan akses penting akan informasi independen,” katanya, sambil menyoroti liputan RFA yang berhasil memenangkan penghargaan, liputan tentang nasib para pembelot Korea Utara.

    Pada Oktober 2025, situs 38 North yang menganalisis seputar Korea Utara, mengeksplorasi dampak radio dan televisi yang disiarkan ke Utara dalam sebuah acara.

    Hasilnya menunjukkan bahwa siaran radio anti-rezim menurun sebesar 85% dan program televisi hampir hilang sepenuhnya sejak pemotongan oleh pemerintah AS dan Korea Selatan.

    Meskipun sulit menentukan berapa banyak orang yang telah dijangkau siaran tersebut, para analis menekankan ada usaha dan sumber daya yang dikerahkan rezim Kim Jong Un untuk memblokir penetrasi siaran-siaran tersebut.

    Korea Utara semakin mahir mengacaukan sinyal siaran. Pandemi virus COVID-19 telah membuat penyelundupan USB dan kartu memori jadi lebih sulit.

    Menurut para ahli yang hadir di acara 38 North, pembatasan yang diperketat dengan Undang-Undang Anti-Pemikiran dan Budaya Reaksioner yang disahkan pada 2020 menunjukkan betapa seriusnya Pyongyang menghadapi ancaman ini.

    ‘Menjadi perpanjangan tangan’ rezim

    “Saya yakin pemerintah Pyongyang sangat senang dengan perkembangan ini,” kata Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University.

    “Menghentikan siaran ini berarti orang-orang di sana kini hanya memiliki media negara Korea Utara untuk didengar, dan mereka akan semakin sedikit mengetahui apa yang terjadi di dunia luar,” ujar sang professor kepada DW.

    “Saya bisa memahami keputusan pemerintah Korea Selatan yang tidak ingin ketegangan antar negara meningkat dan berharap membuka jalur komunikasi dengan Korea Utara, tapi pada saat yang sama, ini berarti orang-orang yang sudah hidup layaknya di ‘penjara’ kini memiliki akses informasi yang lebih sedikit.”

    Pembelot Korea Utara, Kim, mengatakan meskipun siaran asing tidak berperan besar dalam pembelotannya tiga dekade lalu, siaran itu kemudian menjadi alat penting melawan rezim.

    “Siaran itu mengajarkan orang di Korea Utara tentang hak asasi manusia,” katanya.

    “Itu memberi tahu mereka apa itu kebebasan. Bagi sebagian orang, hal itu membuat mereka berjuang untuk kebebasan itu dengan meninggalkan Korea Utara. Saya tidak mengerti mengapa kita justru ‘menjadi perpanjangan tangan’ rezim dengan menghentikan siaran ini.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Media Korea Utara Merilis Gambar Rudal Balistik Ketujuh

    (ita/ita)

  • Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump bersuara lantang memastikan rencana militer AS mengerahkan pasukan ke Nigeria atau melancarkan serangan udara demi menghentikan pembunuhan massal umat Kristen di negara Afrika Barat tersebut.

    Saat ditanya skema serangan udara atau darat, Trump mengiyakan kedua opsi bisa jadi pilihan.

    “Bisa jadi. Maksud saya, hal-hal lain. Saya membayangkan banyak hal. Mereka membunuh umat Kristen dalam jumlah yang memecahkan rekor di Nigeria. Mereka membunuh umat Kristen dan membunuh mereka dalam jumlah yang sangat besar. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” tutur Trump dilansir Reuters, Senin, 3 November.

    Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu malam saat ia kembali ke Washington setelah menghabiskan akhir pekan di rumah liburannya di Florida.

    Trump mengancam akan melakukan aksi militer AS di Nigeria terkait perlakuan terhadap umat Kristen.

    Trump pada akhir pekan lalu lebih dulu menyatakan akan mengambil tindakan militer terhadap Nigeria jika negara terpadat di Afrika itu gagal menindak tegas pembunuhan umat Kristen.

    Ancaman tindakan militer dari presiden AS ini muncul sehari setelah pemerintahannya kembali memasukkan Nigeria ke dalam daftar “Negara-negara yang Menjadi Perhatian Khusus” yang menurut AS telah melanggar kebebasan beragama.

    Negara-negara lain dalam daftar tersebut antara lain Tiongkok, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Pakistan.

    Nigeria Merespons

    Nigeria menyatakan menyambut bantuan Amerika Serikat (AS) dalam memerangi pemberontak Islamis selama integritas wilayahnya dihormati.

    “Kami menyambut baik bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” ujar Daniel Bwala, penasihat Presiden Nigeria Bola Tinubu, kepada Reuters.

    “Saya membayangkan banyak hal,” kata Trump di atas Air Force One, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    “Kami tidak menganggapnya secara harfiah, karena kami tahu Donald Trump memiliki pandangan yang baik terhadap Nigeria. Saya yakin pada saat kedua pemimpin ini bertemu dan duduk bersama, akan ada hasil yang lebih baik dalam tekad bersama kita untuk memerangi terorisme,” ujar Bwala.

  • Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Pemerintah China membantah telah melakukan uji coba senjata nuklir. Hal ini disampaikan pada hari Senin (3/11) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh negara tersebut termasuk di antara negara-negara yang melakukan uji coba nuklir tanpa sepengetahuan publik.

    “China selalu berpegang teguh pada jalur pembangunan damai, menerapkan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, menegakkan strategi nuklir untuk membela diri, dan mematuhi komitmennya untuk menangguhkan uji coba nuklir,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    Sebelumnya, Trump menuduh negara-negara seperti Rusia dan China telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah, tanpa sepengetahuan publik. Dan, Amerika Serikat akan mengikutinya, ujar Trump.
    “Rusia melakukan uji coba, dan China juga menguji coba, tetapi mereka tidak membicarakannya,” ujar Trump kepada program “60 Minutes” di stasiun televisi CBS, dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Minggu (2/11) waktu setempat.

    “Saya tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang tidak melakukan uji coba,” katanya, seraya menambahkan Korea Utara dan Pakistan masuk ke dalam daftar negara yang diduga menguji persenjataan nuklir mereka.

    Trump membuat pengumuman mengejutkan melalui unggahan media sosial pada hari Kamis lalu, yang memerintahkan agar AS memulai uji coba nuklir. Hal ini disampaikannya beberapa menit sebelum memasuki pertemuan puncak dengan pemimpin China Xi Jinping di Korea Selatan.

    Pengumuman ini muncul setelah Rusia mengatakan telah menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir baru, Burevestnik, dan sebuah drone bawah air bertenaga nuklir dan berkemampuan nuklir.

    Ketika ditanya langsung apakah ia berencana agar Amerika Serikat meledakkan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, Trump mengatakan kepada CBS: “Saya katakan bahwa kita akan menguji senjata nuklir seperti yang dilakukan negara-negara lain, ya.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara yang diketahui telah melakukan peledakan nuklir selama beberapa dekade. Rusia dan China belum melakukan uji coba semacam itu sejak tahun 1990 dan 1996. Amerika Serikat melakukan uji coba ledakan nuklir pertamanya pada tahun 1992.

    Ketika ditanya tentang hal tersebut, Trump berkata: “Mereka tidak akan langsung memberi tahu Anda.”

    “Sehebat apa pun mereka, ini adalah dunia yang besar. Anda belum tentu tahu di mana mereka menguji,” kata Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    “Mereka menguji jauh di bawah tanah di mana orang-orang tidak tahu persis apa yang terjadi dengan uji coba tersebut. Anda merasakan sedikit getaran,” tambahnya.

  • Trump Tuduh Rusia dan China Diam-diam Lakukan Uji Coba Nuklir

    Trump Tuduh Rusia dan China Diam-diam Lakukan Uji Coba Nuklir

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh negara-negara seperti Rusia dan China telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah, tanpa sepengetahuan publik. Dan, Amerika Serikat akan mengikutinya, ujar Trump.

    “Rusia melakukan uji coba, dan China juga menguji coba, tetapi mereka tidak membicarakannya,” ujar Trump kepada program “60 Minutes” di stasiun televisi CBS, dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Minggu (2/11) waktu setempat.

    “Saya tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang tidak melakukan uji coba,” katanya, seraya menambahkan Korea Utara dan Pakistan masuk ke dalam daftar negara yang diduga menguji persenjataan nuklir mereka.

    Sebelumnya, Trump membuat pengumuman mengejutkan melalui unggahan media sosial pada hari Kamis lalu, yang memerintahkan agar AS memulai uji coba nuklir. Hal ini disampaikannya beberapa menit sebelum memasuki pertemuan puncak dengan pemimpin China Xi Jinping di Korea Selatan.

    Pengumuman ini muncul setelah Rusia mengatakan telah menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir baru, Burevestnik, dan sebuah drone bawah air bertenaga nuklir dan berkemampuan nuklir.

    Ketika ditanya langsung apakah ia berencana agar Amerika Serikat meledakkan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, Trump mengatakan kepada CBS: “Saya katakan bahwa kita akan menguji senjata nuklir seperti yang dilakukan negara-negara lain, ya.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara yang diketahui telah melakukan peledakan nuklir selama beberapa dekade. Rusia dan China belum melakukan uji coba semacam itu sejak tahun 1990 dan 1996. Amerika Serikat melakukan uji coba ledakan nuklir pertamanya pada tahun 1992.

    Ketika ditanya tentang hal tersebut, Trump berkata: “Mereka tidak akan langsung memberi tahu Anda.”

    “Sehebat apa pun mereka, ini adalah dunia yang besar. Anda belum tentu tahu di mana mereka menguji,” kata Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    “Mereka menguji jauh di bawah tanah di mana orang-orang tidak tahu persis apa yang terjadi dengan uji coba tersebut. Anda merasakan sedikit getaran,” tambahnya.

    Namun, Menteri Energi AS pada hari Minggu (2/11) mengecilkan kemungkinan bahwa Amerika Serikat berencana untuk melakukan uji ledakan nuklir.

    “Saya pikir uji coba yang sedang kita bicarakan saat ini adalah uji sistem. Ini bukan ledakan nuklir,” kata Chris Wright dalam wawancara dengan Fox News pada hari Minggu.

    “Ini yang kami sebut ‘ledakan non-kritis’, jadi Anda menguji semua bagian lain dari senjata nuklir untuk memastikannya memberikan geometri yang tepat dan menyiapkan ledakan nuklir,” ujarnya.

    Amerika Serikat telah menjadi penanda tangan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif sejak tahun 1996, yang melarang semua uji coba ledakan atom, baik untuk tujuan militer maupun sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)