Negara: Korea Utara

  • Presiden Baru Korsel Langsung Buka Komunikasi dengan Korut

    Presiden Baru Korsel Langsung Buka Komunikasi dengan Korut

    Seoul

    Lee Jae Myung resmi dilantik sebagai Presiden Korea Selatan (Korsel). Lee bertekad merevitalisasi ekonomi dan mengejar diplomasi pragmatis berdasarkan kepentingan nasional, termasuk membuka dialog dengan Korea Utara (Korut).

    Lee resmi dilantik sebagai Presiden Korsel pada Rabu (4/6) dan memulai masa jabatan lima tahun tanpa masa transisi, setelah dinyatakan memenangkan pilpres 3 Juni kemarin. Pilpres digelar lebih awal menyusul pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer singkat pada Desember tahun lalu.

    “Tidak peduli siapa yang Anda dukung dalam pemilu ini, saya akan melayani sebagai presiden untuk semua orang, untuk merangkul dan melayani setiap warga negara,” kata Lee dalam pidato pelantikannya di Majelis Nasional Korsel, seperti dilansir kantor berita Yonhap dan Reuters, Rabu (4/6/2025).

    Lee Jae Myung: via REUTERS/ANTHONY WALLACE

    “Sudah saatnya memulihkan keamanan dan perdamaian, yang telah direduksi menjadi alat pertikaian politik; membangun kembali mata pencaharian dan ekonomi yang dirusak oleh ketidakpedulian, ketidakmampuan dan sikap tidak bertanggung jawab; dan menghidupkan kembali demokrasi yang dirusak oleh kendaraan lapis baja dan senapan otomatis,” ucapnya.

    “Saya akan membentuk pemerintahan yang mendukung dan mendorong, bukan yang mengendalikan dan mengatur,” cetus Lee dalam pidatonya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

  • Presiden Lee Tunjuk Kim Min-seok Sebagai PM Korea Selatan

    Presiden Lee Tunjuk Kim Min-seok Sebagai PM Korea Selatan

    JAKARTA – Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Hari Rabu menunjuk Kim Min-seok, aktivis yang beralih menjadi anggota parlemen sekaligus wakil ketua komite kampanye Partai Demokratik Korea (DPK) sebagai perdana menteri.

    Itu adalah pengumuman pertama setelah Lee dilantik pada Hari Rabu usai memenangkan pemilihan presiden sehari sebelumnya.

    “Anggota parlemen Kim Min-seok adalah kandidat yang tepat untuk memimpin pemulihan ekonomi dengan pengalaman parlementernya yang kaya, ketajaman politik dan kebijakan serta kepekaan yang baik terhadap urusan internasional,” kata Presiden Lee kepada wartawan di ruang pengarahan presiden di Seoul, melansir The Korea Times 4 Juni.

    Dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam faksi pro-Lee dalam partai liberal, Kim (61) terpilih menjadi Dewan Tertinggi pada Bulan Agustus 2024 sebelum bergabung dengan tim kampanye presiden.

    Untuk pemilihan umum yang diadakan pada tahun yang sama, Kim juga menjadi direktur operasi kampanye dan membantu memimpin partai tersebut meraih kemenangan telak.

    Inaugurasi Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan (Sumber: Joint Press Corps)

    Untuk memangku jabatan secara resmi, Kim harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional ― proses yang tidak mungkin menghadapi rintangan yang berarti, karena partai yang berkuasa memegang mayoritas.

    Setelah dikukuhkan, ia akan mulai membentuk Kabinet Lee dengan merekomendasikan pengangkatan menteri, sebagaimana yang diuraikan dalam Konstitusi.

    Selain Kim, Presiden Lee juga menunjuk Kang Hoon-sik, mantan juru bicara DPK, sebagai kepala staf pertamanya.

    Terkenal karena kemampuannya sebagai ahli strategi pemilu, Kang (51) membantu Lee merumuskan strategi selama kampanyenya untuk pemilihan presiden 2022 dan menjabat sebagai direktur operasi kampanye partai kali ini.

    “Kang Hoon-sik adalah kepala strategi untuk pemilihan presiden, yang memiliki keahlian dalam ekonomi dan penganggaran. Ia akan berperan sebagai fasilitator urusan negara,” kata Presiden Lee.

    Dalam pengumuman lainnya, presiden menominasikan Lee Jong-seok, mantan menteri unifikasi, untuk direktur Badan Intelijen Nasional (NIS).

    Inaugurasi Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan (Sumber: Joint Press Corps)

    Lee Jong-seok adalah pakar Korea Utara yang sangat mendukung Kebijakan Sinar Matahari yang diadopsi oleh pemerintahan Kim Dae-jung sebelumnya yang berfokus pada keterlibatan dan bantuan kemanusiaan, alih-alih pendekatan konfrontatif, untuk mendorong perdamaian dan reunifikasi dengan Korea Utara.

    Ia menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC) sebelum menjadi menteri unifikasi selama pemerintahan Roh Moo-hyun, yang melanjutkan pendekatan yang bersifat mendamaikan terhadap Korea Utara.

    “Ia adalah orang yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah perang dagang, dengan pengalamannya dalam memperkuat kemampuan pengumpulan intelijen badan intelijen dan meningkatkan sistem penyampaian informasinya sebagai anggota NSC,” kata presiden, seraya menambahkan ia akan menggunakan keahliannya untuk menemukan terobosan bagi hubungan antar-Korea yang membeku.

    Sedangkan anggota parlemen lainnya, Wi Sung-lac, yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar untuk Rusia antara November 2011 hingga Mei 2015, ditunjuk sebagai Direktur NSC berikutnya. Ia diharapkan untuk mengejar tujuan Semenanjung Korea yang damai dan makmur melalui diplomasi pragmatis di era “transformasi besar,” kata presiden.

    Adapun Hwang In-kwon, pensiunan jenderal Angkatan Darat bintang empat, ditunjuk sebagai kepala Dinas Keamanan Presiden berikutnya. Selama pemerintahan Moon Jae-in, Hwang menjabat sebagai komandan jenderal Komando Operasi ke-2 antara Oktober 2018 dan September 2020.

    Di posisi juru bicara pertama, Presiden Lee menunjuk anggota parlemen Kang Yu-jung yang sebelumnya menjabat juru bicara tim kampanye pemilihan presiden.

    “Ke depannya, pengangkatan pejabat pemerintahan baru akan didasarkan pada prestasi dan difokuskan pada persatuan nasional,” kata Presiden Lee.

    Diketahui, para menteri dan wakil menteri dari pemerintahan Yoon Suk-yeol sebelumnya mengajukan surat pengunduran diri mereka secara massal pada awal pekan ini.

  • HP Buatan Korea Utara Ternyata Super Canggih, Isinya Mengerikan!

    HP Buatan Korea Utara Ternyata Super Canggih, Isinya Mengerikan!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisasi media berbasis Korea Selatan (Korsel), Daily NK, berhasil menyelundupkan smartphone dari Korea utara (Korut) pada tahun lalu. BBC lantas melakukan penelusuran mendalam terhadap smartphone tersebut dan menemukan hal mengerikan di dalamnya.

    HP tersebut diprogram sedemikian rupa sebagai alat propaganda melawan Korsel. Misalnya, ketika mengetik kata-kata berunsur Korsel, HP akan menghilangkan kata-kata itu dan menggantinya dengan versi Korut.

    Beberapa fitur HP yang ditemui di ponsel pada umumnya di seluruh dunia diganti dengan fitur canggih yang khusus bertujuan untuk propaganda. Misalnya, fitur koreksi otomatis (auto-correct) secara cerdas mengganti kata ‘Korea Selatan’ dengan ‘negara boneka’.

    Kata ‘oppa’ yang berarti kakak laki-laki, tetapi belakangan menjadi kata slang untuk istilah ‘pacar lelaki’ di Korsel, diganti menjadi ‘comrade’ (sekutu), dikutip dari PhoneArena, berdasarkan laporan investigasi BBC, Rabu (4/6/2025).

    Jika kata ‘oppa’ digunakan pada ponsel, ada peringatan yang muncul di layar untuk mengingatkan kepada rakyat Korut bahwa ‘oppa’ dulunya secara spesifik hanya mendeskripsikan kakak laki-laki.

    Martyn Williams, seorang pakar teknologi Korea Utara dan peneliti senior informasi di Stimson Center yang berpusat di Washington, DC, mengatakan “smartphone saat ini menjadi bagian dan cara Korut untuk mendoktrin masyarakat”.

    Fitur auto-correct ‘khusus’ di HP yang beredar di Korut menunjukkan penegakkan hukum yang dibuat Presiden Korut Kim Jong Un pada 2023 lalu. Aturan tersebut melarang masyarakat Korut menggunakan frasa Korsel atau berbicara dengan aksen Korsel.

    Lebih ngeri lagi, HP di Korut dirancang untuk memindai (screenshot) layar setiap 5 menit sekali. Hasil screenshot kemudian tersimpan di folder rahasia yang tak bisa diakses pemilik HP.

    Asumsinya, hasil-hasil screenshot tersebut bisa diakses oleh pemerintah Korut untuk menegakkan kontrol terhadap masyarakat.

    HP asal Korut tersebut memiliki layar melengkung dan desain kamera depan punch-hole pada layar. HP tersebut serupa model Android.

    Menurut laporan BBC, HP itu menggunakan versi modifikasi Android. Perangkat itu dikembangkan dengan komponen-komponen yang diimpor dari China dan Taiwan.

    Ukuran layar tipikal pada HP yang beredar di Korut berkisar 4,7-inci hingga 6-inci pada model-model baru.

    Kapasitas RAM-nya terhitung mungil untuk HP era modern, yakni 2GB, 3GB, atau 4GB. Sementara itu, memorinya berkisar antara 32GB, 64GB, dan 128GB.

    Kamera utamanya umumnya beresolusi 8MP hingga 13MP. Sementara kamera depan berentang antara 5MP hingga 8MP.

    Ponsel-ponsel ini juga dilengkapi slot microSD yang sangat penting. Sebab, musik, film, dan acara televisi dari Korsel diselundupkan ke Korutmelalui kartu microSD yang dapat diputar di HP yang tersedia di negara tersebut.

    Merek HP di Korea Utara meliputi Arirang dan Pyongyang.

    (fab/fab)

  • Presiden Baru Korsel Langsung Buka Komunikasi dengan Korut

    Lee Jae-myung Dilantik Jadi Presiden Baru Korea Selatan

    Jakarta

    Lee Jae-myung dilantik sebagai presiden baru Korea Selatan dalam upacara pengambilan sumpah pada Rabu (04/06) pagi di Majelis Nasional, Seoul. Dalam pidatonya, dia berjanji akan membangkitkan kembali ekonomi yang sedang lesu dan membangun jembatan rekonsiliasi antarwarga.

    Lee dan pemerintah Partai Demokrat yang liberal mewarisi ekonomi yang diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,8%, angka pertumbuhan terendah sejak tahun 2020. Selain itu, ia juga harus menyatukan kembali negara yang terpolarisasi akibat upaya mantan presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, karena memberlakukan darurat militer pada Desember 2024.

    Dalam pidatonya, Lee menekankan bahwa inilah saatnya untuk memulihkan demokrasi setelah “krisis darurat militer”. Ia juga mengatakan akan mengupayakan dialog dengan Korea Utara demi menjaga perdamaian di Semenanjung Korea.

    “Betapapun mahalnya, perdamaian lebih baik daripada perang,” katanya.

    Komisi Pemilihan resmi kukuhkan Lee Jae-myung sebagai Presiden

    Komisi Pemilihan Korea Selatan secara resmi mengumumkan Lee Jae-myung sebagai presiden baru.

    “Masa jabatan presiden dimulai saat pemenang diumumkan, jadi sekarang saya akan mengonfirmasi waktunya. Waktu saat ini adalah pukul 6:21 pagi (21:21 WIB),” kata ketua Komisi Pemilihan Roh Tae-ak.

    “Komisi Pemilihan Nasional dengan ini menyatakan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat sebagai presiden terpilih.”

    Siapa sebenarnya Lee Jae-myung?

    Lee Jae-myung punya kisah hidup yang penuh perjuangan. Dari pekerja anak, dia berhasil jadi pemimpin negara. Keluarga Lee tidak mampu membiayai pendidikan menengahnya, sehingga setelah lulus SD, ia harus bekerja di berbagai pabrik di Seongnam, sebuah kota dekat Seoul.

    Di sebuah pabrik pembuat sarung tangan baseball, lengan kiri bawahnya terluka parah akibat mesin press, yang menyebabkan cacat permanen pada lengannya. Dalam keputusasaan, Lee dua kali mencoba bunuh diri.

    Namun, meski memulai hidup dengan sulit, Lee berhasil masuk Universitas Chung-Ang Seoul dengan beasiswa penuh dan menjadi pengacara hak asasi manusia.

    “Harapan dan ujian selalu datang bersama. Peran ujian bukan untuk membuat orang menyerah, tapi untuk menguji seberapa serius dan seberapa besar harapan mereka,” tulis Lee dalam memoar yang diterbitkan pada 2017.

    Lee mulai terjun ke politik sejak 2005 dan sempat kalah beberapa kali dalam pemilihan. Pada 2010, ia terpilih sebagai Wali Kota Seongnam dan terpilih kembali pada 2014. Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah terpadat di negara itu yang mengelilingi ibu kota, selama lebih dari tiga tahun.

    Pada 2022, Lee gagal menjadi presiden dengan selisih yang tipis dari Yoon Suk Yeol. Itu merupakan salah satu margin kemenangan terkecil dalam sejarah pemilihan Korea Selatan. Lee juga pernah menghadapi masalah hukum, termasuk tuduhan korupsi terkait proyek pengembangan properti dan pelanggaran undang-undang pemilu yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu. Ia membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa kasus-kasus itu bermotif politik.

    Menurut para ahli hukum, dengan kemenangan Lee, proses hukum akan ditangguhkan karena kekebalan presiden dan baru akan dilanjutkan setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2030.

    Kandidat konservatif Kim Moon Soo akui kekalahan

    Kim Moon Soo, kandidat konservatif utama, mengakui kekalahan dalam pemilihan presiden. Ia menyatakan dalam konferensi pers Rabu (04/06) pagi bahwa ia “dengan rendah hati menerima pilihan rakyat” dan mengucapkan selamat kepada rivalnya dari kubu liberal, Lee Jae-myung, atas kemenangan dalam pemilu. Lee berterima kasih kepada para pemilih dan berjanji akan bekerja “agar tidak mengecewakan harapan rakyat kita.”

    Sebelum Kim mengakui kekalahan, hasil perhitungan suara sementara dan exit poll dari stasiun televisi utama menunjukkan Lee memimpin dengan selisih yang nyaman. Dengan lebih dari 86% suara yang sudah dihitung, Lee memimpin lebih dari 48% suara, sementara Kim memperoleh 42,7% suara.

    Enam bulan lalu, mantan Presiden Yoon Suk Yeol — yang berasal dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) konservatif yang sama dengan Kim, memicu krisis politik dengan mendeklarasikan darurat militer. Ia dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya, sehingga memicu pemilihan yang baru ini. Lee mengatakan bahwa ia akan “maju dengan harapan dan memulai awal baru mulai saat ini.”

    Yang perlu kamu tahu soal Pemilu Korea Selatan

    Sekitar 44,4 juta warga Korea Selatan memberikan suara pada pemilihan presiden mendadak Selasa lalu. Pemilu ini digelar karena Yoon Suk Yeol dimakzulkan.

    Kandidat konservatif Kim Moon Soo gagal menarik dukungan pemilih karena partainya mengalami konflik internal. Pemungutan suara di 14.295 TPS di seluruh Korea Selatan dimulai pukul 6 pagi waktu setempat (21:30 GMT hari sebelumnya) dan berlangsung hingga pukul 8 malam.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Resmi Dilantik, Presiden Baru Korsel Janji Buka Dialog dengan Korut

    Resmi Dilantik, Presiden Baru Korsel Janji Buka Dialog dengan Korut

    Seoul

    Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung berjanji menyatukan negaranya yang terpecah buntut darurat militer kontroversial tahun lalu. Lee juga bertekad merevitalisasi ekonomi dan mengejar diplomasi pragmatis berdasarkan kepentingan nasional, termasuk membuka dialog dengan Korea Utara (Korut).

    Lee resmi dilantik sebagai Presiden Korsel pada Rabu (4/6) dan memulai masa jabatan lima tahun tanpa masa transisi, setelah dinyatakan memenangkan pilpres 3 Juni kemarin. Pilpres digelar lebih awal menyusul pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer singkat pada Desember tahun lalu.

    “Tidak peduli siapa yang Anda dukung dalam pemilu ini, saya akan melayani sebagai presiden untuk semua orang, untuk merangkul dan melayani setiap warga negara,” kata Lee dalam pidato pelantikannya di Majelis Nasional Korsel, seperti dilansir kantor berita Yonhap dan Reuters, Rabu (4/6/2025).

    “Sudah saatnya memulihkan keamanan dan perdamaian, yang telah direduksi menjadi alat pertikaian politik; membangun kembali mata pencaharian dan ekonomi yang dirusak oleh ketidakpedulian, ketidakmampuan dan sikap tidak bertanggung jawab; dan menghidupkan kembali demokrasi yang dirusak oleh kendaraan lapis baja dan senapan otomatis,” ucapnya.

    “Saya akan membentuk pemerintahan yang mendukung dan mendorong, bukan yang mengendalikan dan mengatur,” cetus Lee dalam pidatonya.

    Dalam pidatonya, Lee juga membahas soal hubungan dengan Korut yang memanas beberapa waktu terakhir. Dia menggarisbawahi perlunya pencegahan yang kuat terhadap ancaman Pyongyang, namun juga bertekad tetap membuka pintu untuk melanjutkan dialog dengan Korut.

    “Kami akan membuka saluran komunikasi dan mengupayakan dialog dan kerja sama dengan Korea Utara untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea,” cetusnya.

    Lihat juga Video: Lee Jae-myung Menangkan Pilpres Korsel Berdasarkan Hitungan Suara

    Lee dalam pidatonya membahas kebijakan luar negeri juga bertekad mempertahankan aliansi keamanan yang kuat dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang, serta membawa keseimbangan pada diplomasi.

    “Kami akan memperkuat kerja sama Korea Selatan-AS-Jepang berdasarkan aliansi Korea-AS yang solid dan mendekati hubungan dengan negara-negara tetangga dari perspektif kepraktisan dan kepentingan nasional,” sebutnya.

    Pelantikan Lee digelar dalam seremoni skala kecil di Majelis Nasional, dengan hanya dihadiri oleh kepala tiga cabang pemerintahan, para anggota kabinet dan para anggota parlemen Korsel. Tidak ada pejabat atau delegasi asing yang diundang.

    Seremoni pelantikan resmi untuk Lee akan digelar pada 17 Juli mendatang bersamaan dengan Hari Konstitusi negara tersebut.

    Lihat juga Video: Lee Jae-myung Menangkan Pilpres Korsel Berdasarkan Hitungan Suara

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korut Resmi Gabung Rusia, Kim Jong Un-Putin Akhirnya Satukan Kekuatan

    Korut Resmi Gabung Rusia, Kim Jong Un-Putin Akhirnya Satukan Kekuatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) membela kerja sama militernya dengan Rusia, menyebut aliansi itu sebagai upaya menjaga “perdamaian dan stabilitas” di Asia dan Eropa. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (2/6/2025), menyusul kecaman dari kelompok pemantau sanksi internasional.

    Melansir AFP, kedua negara telah memperkuat kerja sama militer dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pyongyang memasok senjata dan pasukan untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina.

    Sekitar 600 tentara Korea Utara telah tewas dan ribuan lainnya terluka saat bertempur untuk Rusia, menurut anggota parlemen Korea Selatan Lee Seong-kweun, mengutip dinas intelijen negara tersebut.

    Sebuah kelompok pemantau sanksi multilateral yang mencakup Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan delapan negara lain pada Jumat mengutuk hubungan tersebut sebagai “melanggar hukum”.

    Sebagai tanggapan, Pyongyang mengatakan bahwa kerja samanya dengan Moskow “ditujukan untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan keamanan negara-negara” serta “memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Eurasia”.

    Pernyataan oleh seorang pejabat kementerian luar negeri menggambarkan hubungan dengan Rusia sebagai “puncak hubungan antarnegara”.

    “(Pyongyang dan Moskow) dapat membangun tatanan dunia multipolar yang didasarkan pada rasa hormat sejati terhadap kedaulatan, kesetaraan, dan keadilan,” kata pernyataan tersebut.

    Tim Pemantau Sanksi Multilateral, yang diluncurkan Oktober lalu, memantau dan melaporkan pelanggaran sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, meskipun beroperasi secara independen dari PBB.

    Pembentukannya menyusul veto Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan yang secara efektif mengakhiri sistem yang berlaku untuk memantau kepatuhan Pyongyang terhadap sanksi PBB yang pertama kali diterapkan pada tahun 2006 dan kemudian diperkuat beberapa kali.

    Menurut kelompok tersebut, kapal kargo berbendera Rusia mengirimkan sebanyak “sembilan juta butir amunisi artileri campuran dan peluncur roket ganda” pada tahun 2024 dari Korea Utara ke Rusia.

    Sebagai balasannya, “Rusia diyakini telah menyediakan peralatan pertahanan udara dan rudal antipesawat kepada Korea Utara,” katanya.

    Korea Utara pada April mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa mereka telah mengerahkan pasukan ke Rusia untuk mendukung perang Moskow di Ukraina.

    (tfa)

  • Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kesepakatan nuklir dengan Iran berpeluang segera terwujud. 

    Pada konferensi pers di Gedung Putih, Sabtu (31/5/2025), Trump menyebut Iran lebih memilih untuk bernegosiasi dengan AS terkait dengan senjata nuklir yang dimiliki. 

    “Saya pikir kita berpeluang membuat kesepakatan dengan Iran. Mereka tidak mau dihancurkan, mereka lebih memilih untuk membuat kesepakatan,” ujar Trump di Gedung Putih AS, Washington DC, dikutip dari YouTube Gedung Putih, Minggu (1/6/2025). 

    Menurutnya, kesepakatan antara kedua negara bisa segera terwujud. Dia menilai kesepakatan bisa terwujud tanpa harus adanya ledakan-ledakan bom terus-terusan terjadi di kawasan Timur Tengah. 

    Presiden ke-45 dan ke-47 AS itu mengatakan, dia menginginkan agar Iran menjadi negara yang berhasil dan aman, tanpa kepemilikan senjata nuklir.

    “Biarkan Iran menjadi negara yang hebat, tetapi mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir. Itu adalah hal yang sangat sederhana, dan saya pikir kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran,” ujarnya. 

    Sejauh ini, AS khawatir bahwa Iran berpotensi mengembangkan senjata nuklir dan memicu perang kawasan di Timur Tengah, serta mengancam Israel. 

    Sementara itu, Republik Islam Iran berharap agar dibebaskan dari sanksi dari Negeri Paman Sam itu. 

    Dilansir Reuters, delegasi dari kedua negara telah bertemu di Roma pekan lalu untuk membicarakan soal kesepakatan nuklir. 

    Diskusi berlangsung dalam beberapa tahapan, di mana Iran dan AS sama-sama memiliki ketegasan sikap. 

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi menyebut terdapat kemajuan dalam pembahasan kesepakatan setelah Oman mengajukan sejumlah proposal. 

    “Proposal dan solusi akan dikaji kembali di masing-masing ibu kota negara [Washington dan Tehran] dan pembicaraan-pembicaraan selanjutnya akan dijadwalkan demikian,” kata Abbas di stasiun televisi milik negara, seperti diberitakan Reuters. 

    Adapun berdasarkan data The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), terdapat 12.331 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh 9 negara di dunia. AS, sebagai salah satu negara dengan kepemilikan hulu ledak terbanyak, diketahui memiliki 5.277 hulu ledak. 

    Kendati demikian, jumlah hulu ledak yang dimiliki AS masih kalah dari Rusia yaitu 5.449 buah hulu ledak. 

    Setelah Rusia dan AS, negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir yaitu China (600), Prancis (290), Inggris (225), Pakistan (180), India (170), Israel (90) dan Korea Utara (50). 

  • China Tuding Taiwan Lancarkan Serangan Siber

    China Tuding Taiwan Lancarkan Serangan Siber

    Jakarta

    Badan Keamanan Publik China menyebut adanya serangan siber terhadap sebuah perusahaan teknologi China yang dilakukan oleh Pemerintah Taiwan.

    Serangan siber ini, menurut China, dilancarkan oleh sindikat hacker yang dibekingi oleh Partai Demokrat Progresif (Demoratic Progressive Party.DPP) Taiwan. Pernyataan ini dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Guandong, dan berdasarkan investigasi awal dari pihak kepolisian.

    Sebagai informasi, DPP adalah partai mayoritas di pemerintahan Taiwan. Menanggapi tudingan ini, National Security Bureau Taiwan, menyebut Partai Komunis China sebagai sumber ancaman keamanan informasi global, dan mengklaim informasi yang disebarkan soal serangan siber itu sebagai berita bohong.

    Sementara itu kantor berita China Xinhua melaporkan temuan investigasi polisi, yaitu adanya sindikat hacker yang mengincar sistem jaringan di lebih dari 10 provinsi di China dalam beberapa tahun terakhir. Target utamanya adalah sektor militer, energi, hydropower, transportasi, dan jaringan pemerintahan.

    Xinhua, yang mengutip ahli keamanan siber, menyebut serangan itu masuk kategori tingkat rendah dari segi teknik, dan metode yang dipakai simpel dan mentah, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu pihak berwajib di Taiwan menyebut Partai Komunis China sudah sejak lama melakukan praktik peretasan dan mencuri dana dari Taiwan, menyebarkan kabar bohong, dan melancarkan perang kognitif untuk mencoba menghancurkan infrastruktur penting Taiwan serta menciptakan perpecahan.

    Pernyataan pemerintah China soal serangan siber dari Taiwan ini terbilang unik, karena biasanya China yang dituding melakukan aksi serangan siber. Termasuk pada 2024 lalu saat Microsoft menyebut China bakal mengganggu pemilu di tiga negara tersebut menggunakan konten bikinan kecerdasan buatan (AI).

    Menurut Microsoft, saat ini China sudah menjajal metode tersebut untuk mengganggu pemilu presiden di Taiwan.

    Beberapa geng penjahat siber yang terkait pemerintah China diperkirakan akan menargetkan sejumlah pemilu di beberapa negara pada 2024, dan Korea Utara juga disebut akan terlibat dalam gangguan tersebut, itulah yang ditulis Microsoft dalam laporan terbaru dari tim threat intelligence-nya.

    (asj/hps)

  • Korut Kecam Ide Sistem Rudal Golden Dome AS, Ingatkan Ancaman Perang Nuklir

    Korut Kecam Ide Sistem Rudal Golden Dome AS, Ingatkan Ancaman Perang Nuklir

    Jakarta

    Korea Utara (Korut) mengecam rencana sistem pertahanan rudal ‘golden dome’ yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Korut menilai rencana ini sangat berbahaya dan bertujuan untuk mempersenjatai ruang angkasa.

    Dilansir AFP, Selasa (27/5/2025), Kementerian Luar Negeri Pyongyang telah mengeluarkan memorandum yang menyebut sistem itu adalah rencana bahaya. Korut memastikan akan mengecam rencana itu

    “Sebuah ‘inisiatif yang mengancam’ yang sangat berbahaya yang ditujukan untuk mengancam keamanan strategis negara-negara pemilik senjata nuklir,” kata Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) seperti dilansir AFP.

    Memorandum Korea Utara itu menuduh Amerika Serikat “bersikeras melakukan gerakan untuk memiliterisasi luar angkasa,” kata KCNA.

    “Rencana AS untuk membangun sistem pertahanan rudal baru adalah akar penyebab yang memicu perlombaan senjata nuklir dan luar angkasa global dengan merangsang kekhawatiran keamanan negara-negara pemilik senjata nuklir dan mengubah luar angkasa menjadi medan perang nuklir yang potensial,” tambahnya.

    Tentang Golden Dome

    Golden Dome dirancang untuk mencakup kemampuan berbasis darat dan luar angkasa, dengan tujuan mendeteksi dan menghentikan serangan rudal pada keempat tahap utama, yakni sebelum peluncuran, saat awal peluncuran, saat meluncur di udara, dan pada menit-menit terakhir ketika rudal mulai menghujam sasaran.

    Selama beberapa bulan terakhir, Kementerian Pertahanan di Pentagon telah mengembangkan sejumlah opsi, yang tergantung dari jumlah anggaran, bisa mencakup penempatan rudal pencegat di luar angkasa. Pejabat itu berbicara kepada kantor berita AP dengan syarat anonim karena rincian rencana ini belum dipublikasikan.

    Badan Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan bahwa hanya komponen berbasis luar angkasa dari Golden Dome saja bisa menelan biaya hingga USD542 miliar dalam 20 tahun ke depan. Trump mengajukan permintaan awal sebesar USD25 miliar dalam rancangan undang-undang pemotongan pajak yang saat ini tengah diproses di Kongres.

    Pentagon telah lama memperingatkan terhadap kecanggihan rudal terbaru yang dikembangkan oleh Cina dan Rusia, sehingga dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan yang mutakhir. Satelit dan pencegat tambahan dari program Golden Dome akan difokuskan untuk menghentikan rudal musuh di tahap awal atau saat penerbangan.

    Senjata luar angkasa yang dibayangkan untuk Golden Dome “merupakan kebutuhan baru dan berkembang untuk misi-misi yang belum pernah dilakukan oleh organisasi militer luar angkasa sebelumnya,” kata Jenderal Chance Saltzman, Kepala Angkatan Luar Angkasa AS, di hadapan anggota parlemen dalam sidang dengar pendapat, Selasa (20/5).

    Lihat juga Video: Korsel Sebut Korut Tembakkan Rudal Jarak Pendek di Lepas Pantai Timur

    (zap/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korut Tahan 3 Orang Terkait Kecelakaan Peluncuran Kapal Perang

    Korut Tahan 3 Orang Terkait Kecelakaan Peluncuran Kapal Perang

    Pyongyang

    Korea Utara menahan tiga orang terkait kecelakaan yang terjadi saat peluncuran kapal perang. Pihak yang ditahan salah satunya kepala teknisi kapal.

    Dilansir AFP, Minggu (25/5/2025), Pyongyang mengatakan bahwa ‘kecelakaan serius terjadi’ pada upacara peluncuran, Rabu (21/5) di kota pelabuhan timur Chongjin untuk kapal perusak angkatan laut seberat 5.000 ton yang baru dibangun. Pada insiden itu, bagian dasar kapal hancur.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut kecelakaan itu sebagai “tindakan kriminal yang disebabkan oleh kecerobohan mutlak”.

    Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan mereka yang ditahan adalah kepala teknisi di galangan kapal Chongjin Kang Jong Chol, kepala bengkel konstruksi lambung kapal Han Kyong Hak dan wakil manajer urusan administrasi, Kim Yong Hak.

    Laporan KCNA mengatakan ketiganya “bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut”.

    Pada hari Jumat, KCNA melaporkan bahwa manajer galangan kapal Hong Kil Ho telah dipanggil oleh penegak hukum.

    Militer Korea Selatan mengatakan bahwa otoritas intelijen AS dan Seoul menilai bahwa “upaya peluncuran samping” kapal oleh Korea Utara gagal, dan kapal tersebut dibiarkan miring di air.

    Berdasarkan ukuran dan skalanya, militer Korea Selatan mengatakan kapal perang yang baru dibangun tersebut diyakini memiliki perlengkapan yang sama dengan kapal kelas perusak seberat 5.000 ton Choe Hyon, yang diluncurkan Korea Utara bulan lalu.

    Pyongyang mengatakan Choe Hyon dilengkapi dengan “senjata paling kuat”, dan akan “mulai beroperasi awal tahun depan”.

    Militer Seoul mengatakan Choe Hyon dapat dikembangkan dengan bantuan Rusia. Dia menduga ini sebagai imbalan atas pengerahan ribuan pasukan Pyongyang untuk membantu Moskow memerangi Ukraina.

    Analis mengatakan kapal perang yang terlibat dalam kecelakaan hari Rabu mungkin juga dibangun dengan bantuan Rusia.

    Tonton juga “Kapal Perang Korut yang Terbalik Kini Ditutupi Terpal” di sini:

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini