Xcloud.id

Negara: Korea Utara

  • DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I

    DPR RI

    TB Hasanuddin
    , mengungkapkan bahwa daftar nama calon
    duta besar
    (dubes) untuk sejumlah negara sudah diterima oleh DPR.
    Hasanuddin menyebutkan bahwa nama-nama calon dubes itu disiapkan untuk bertugas di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara.
    “Tapi saya dapat informasi bukan hanya dubes AS, tetapi misalnya ada dubes-dubes lain. Kalau tidak salah, Korea Utara, kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang dan beberapa negara,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
    Kendati demikian, daftar nama calon dubes itu masih berada di meja pimpinan DPR sehingga Komisi I belum menerima secara resmi daftar tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
    “Nama-nama masih di pimpinan. Nama-nama yang di pimpinan belum tahu kami,” kata Hasanuddin.
    Politikus PDI-P itu menjelaskan, setelah nama-nama calon dubes diserahkan ke Komisi I, DPR akan melakukan pendalaman terhadap para calon melalui mekanisme semacam fit and proper test.
    Proses itu tidak bersifat menentukan kelulusan, melainkan sebagai forum untuk mengevaluasi kesiapan para calon dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
    Hasanuddin menekankan pentingnya menempatkan duta besar yang kompeten di negara-negara strategis, baik secara geopolitik seperti Timur Tengah maupun secara ekonomi seperti Amerika Serikat.
    “Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat,” ucap dia.
    Sebagai informasi, 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini tidak memiliki duta besar definitif, beberapa di antaranya adalah KBRI Amerika Serikat, KBRI Jerman, KBRI Jepang, KBRI PBB di New York, dan KBRI di Jenewa.
    Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa kekosongan posisi dubes tersebut merupakan kesalahan Kemenlu.
    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Concern-nya memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan
    smooth
    ,” ujar Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).
    Sugiono menerangkan bahwa kekosongan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari sulitnya mencari sosok calon dubes RI.
    Penunjukannya pun harus diperhitungkan secara matang, karena setiap dubes akan menjalankan tugas strategis.
    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Arif Havas Oegroseno atau siapa. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ungkap Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan hingga kini DPR masih menunggu Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara. 

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri RI terdapat 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tidak memiliki dubes. Seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, PBB New York, hingga Korea Utara (Korut).

    “Terkait nama-nama dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan berharap nama-nama yang diusulkan Prabowo ini adalah figur yang mengetahui dan memahami situasi geopolitik dan global yang ada saat ini.

    “[kemudian] bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berjanji segera mempercepat proses pengusulan ke DPR dalam waktu dua hari. Mulanya, dia mengakui bahwa proses pengisian sejumlah posisi dubes Indonesia di beberapa negara mengalami keterlambatan.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, saya berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera diisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025). 

    Meskipun beberapa posisi Dubes kosong seperti di Amerika Serikat (AS), tetapi Sugiono memastikan tugas-tugas diplomasi di negara-negara akreditasi tetap berjalan dengan cukup lancar melalui tim perwakilan yang ada.

  • Prabowo Kirim Nama-nama Calon Dubes ke DPR Rabu, 12 Posisi Dubes Kosong

    Prabowo Kirim Nama-nama Calon Dubes ke DPR Rabu, 12 Posisi Dubes Kosong

    Prabowo Kirim Nama-nama Calon Dubes ke DPR Rabu, 12 Posisi Dubes Kosong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto disebut bakal mengirimkan nama-nama calon Duta Besar (
    Dubes
    ) Republik Indonesia (RI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (2/7/2025) besok.
    Hal itu disampaikan Wakil Ketua
    DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    . Menurut dia, nama-nama calon
    dubes
    tersebut termasuk untuk negara Amerika Serikat (AS).
    “Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa terutama duta besar beberapa negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, konfirm besok akan dikirim ke DPR. Dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi I,” kata Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    “Satu nama (yang diserahkan),” ujarnya melanjutkan.
    Namun, Dasco membantah saat ditanya apakah eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi adalah nama yang disodorkan menjadi
    calon Dubes
    RI untuk AS.
    Dia meminta publik untuk menunggu Komisi I DPR yang mengumumkan nama
    calon Dubes AS
    .
    “Bukan, bukan, bukan. Nanti besok biar Komisi I, ini ada pimpinan Komisi I akan menjelaskan kepada pers terhadap duta besar negara sahabat yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR,” kata Dasco.
    Politikus Partai Gerindra ini hanya menegaskan bahwa nama-nama
    calon dubes
    tersebut bakal diproses melalui mekanisme yang ada. Sebab, jangka waktu pada masa sidang DPR kali ini pendek.
    “Kita akan usahakan secepatnya, agar dapat segera dilantik pada selesai masa sidang yang saat ini,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; dan PTRI di Markas PBB New York.
    Kemudian, Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    Jakarta –

    Sebanyak 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar (Dubes). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut penunjukan dubes merupakan hak Presiden Prabowo Subianto.

    “Adalah hak presiden untuk pilih Dubes Indonesia untuk negara asing sesuai isi UUD 1945, dengan konsultasi seperlunya dengan DPR,” kata jubir Kemlu, Roy Soemirat, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Roy mengatakan Kemlu sendiri memiliki mekanisme kerja birokrasi yang jelas. Hal itu untuk memastikan kinerja KBRI di luar negeri tetap berjalan meski posisi Dubes kosong.

    “Adapun untuk Kemlu kami punya mekanisme kerja birokrasi yang jelas untuk terus menjamin kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI atau KJRI) dalam keadaan kekosongan pimpinan tertinggi,” ucapnya.

    Roy menyampaikan Kemlu akan menunjuk pejabat sementara atau ad interim sampai posisi Dubes diisi secara definitif. Dia menjamin tidak ada hal yang terbengkalai meski posisi Dubes kosong.

    “Kemlu akan menunjuk kuasa usaha ad interim/kuai (charge d’affaires) yang menjadi pengganti sementara dengan mandat penuh. Hal ini menjamin kontinuitas kerja sampai adanya pejabat definitif,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mengungkapkan 12 kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar atau dubes. Kursi kosong dubes itu berada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga Korea Utara (Korut).

    “Kita, data yang saya ada ada 12 KBRI kosong tanpa dubes, Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi wamenlu, dubes Jerman jadi wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas,” ujar Anton dalam rapat kerja dengan Menlu Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Anton meminta jabatan dubes untuk negara-negara sahabat itu secepatnya diisi sosok yang tepat. Anton menyebut hal ini akan berkaitan dengan diplomasi RI di kancah internasional.

    “Kita sama-sama paham bahwa dubes faktor yang paling penting Pak di Kemenlu, selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisilah, apa pun alasannya,” katanya.

    Anton menyebut dubes RI untuk Meksiko hingga Jepang akan berakhir. Anton berharap Menlu Sugiono proaktif untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar calon dubes bisa diuji DPR.

    “Jadi saya pikir ke depannya yang namanya dubes itu hak prerogatif dari Pak Presiden, tapi kalau kita bisa infokan ke Pak Presiden, ‘Pak izin tahun depan dubes akan berakhir’, kita akan adakan fit and proper beberapa dubes sehingga kalau waktu selesai, langsung diganti Pak,” tutupnya.

    Dalam rapat tersebut, Menlu Sugiono mengatakan segera mengirim surat berisikan nama-nama calon dubes ke DPR. Surat itu termasuk calon wakil tetap untuk PBB di New York, AS.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, concern-nya memang benar. Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth, tapi yang pasti untuk beberapa pos yang tadi disebutkan kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera,” ujar Sugiono.

    Menlu menilai posisi dubes harus diisi lantaran perannya yang strategis. Namun, Sugiono mengakui, proses memilih dubes untuk negara lain tak mudah.

    Menurut Menlu, perlu waktu untuk mengisi dubes itu. “Jadi perlu waktu. Oleh karena itu, semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan. Semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR,” imbuhnya.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Potret Putri Kim Jong Un Tumbuh Dewasa, Jadi Penerus Pimpin Korut?

    Potret Putri Kim Jong Un Tumbuh Dewasa, Jadi Penerus Pimpin Korut?

    Kim Ju-Ae, putri remaja pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un, telah memicu perhatian luas dari warga Korea Utara. Publik terpukau bukan hanya oleh kehadirannya di acara resmi, tetapi juga oleh perubahan fisiknya yang dinilai pesat, terutama dari segi tinggi badan. (via REUTERS/KCNA)

  • Saya Punya Hubungan Baik dengan Kim Jong Un, Sangat Cocok

    Saya Punya Hubungan Baik dengan Kim Jong Un, Sangat Cocok

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump  mengatakan dirinya akan menyelesaikan konflik dengan Korea Utara (Korut).

    Berbicara di Ruang Oval, Trump ditanya apakah dia telah menulis surat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, seperti yang dilaporkan bulan ini.

    Trump tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung.

    ”Saya memiliki hubungan yang baik dengan Kim Jong Un dan sangat cocok dengannya. Jadi, kita lihat saja apa yang terjadi,” kata Trump dilansir Reuters, Sabtu, 28 Juni.

    “Seseorang mengatakan ada potensi konflik, saya pikir kita akan menyelesaikannya,” kata Trump.

    “Jika memang ada, itu tidak akan melibatkan kita,” imbuh Presiden AS.

    NK News situs web berbasis di Seoul yang memantau Korea Utara, melaporkan bulan ini, delegasi Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah berulang kali menolak menerima surat dari Trump untuk Kim.

    Trump dan Kim mengadakan tiga pertemuan puncak selama masa jabatan pertama Trump tahun 2017-2021 dan bertukar sejumlah surat yang disebut Trump “indah,” sebelum upaya diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya itu gagal karena tuntutan AS agar Kim menyerahkan senjata nuklirnya.

    Dalam masa jabatan keduanya, Trump mengakui Korea Utara adalah “kekuatan nuklir.”

     

    Gedung Putih sebelumnya mengatakan Trump akan menyambut komunikasi lagi dengan Kim, meskipun tidak mengonfirmasi ada surat yang dikirim.

    Korea Utara tidak menunjukkan minat untuk kembali berunding sejak runtuhnya diplomasi Trump pada tahun 2019.

    Sebaliknya, negara itu telah memperluas program senjata nuklir dan rudal balistiknya secara signifikan, dan mengembangkan hubungan dekat dengan Rusia melalui dukungan langsung terhadap perang Moskow di Ukraina, yang mana Pyongyang telah menyediakan pasukan dan persenjataan.

  • China Diblokir Total, Amerika Makin Ganas Siapkan Aturan Baru

    China Diblokir Total, Amerika Makin Ganas Siapkan Aturan Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) tengah merancang aturan baru yang secara permanen akan memblokir penggunaan kecerdasan buatan (AI) buatan China di seluruh lembaga eksekutif pemerintah.

    Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan nasional di tengah kekhawatiran meningkatnya pengaruh teknologi asing.

    Rancangan Undang-undang (RUU) yang dinamai No Adversarial AI Act, diperkenalkan oleh kelompok bipartisan di Kongres AS, termasuk John Moolenaar dari Partai Republik dan Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat.

    RUU ini tidak hanya menyasar China, tapi juga mencakup pelarangan terhadap AI buatan Rusia, Iran, dan Korea Utara.

    “AS harus menarik garis tegas, sistem AI yang bermusuhan tidak boleh beroperasi dalam pemerintahan kita,” ujar Moolenaar, dikutip dari Reuters, Kamis (26/6/2025).

    “Legislasi ini menciptakan tembok permanen untuk menjaga AI musuh keluar dari jaringan paling sensitif kita, di mana biaya dari sebuah kompromi terlalu tinggi,” imbuhnya.

    Langkah ini diperkuat oleh laporan Reuters sebelumnya yang menyebut perusahaan AI China, DeepSeek, diduga membantu operasi militer dan intelijen Beijing.

    Perusahaan tersebut bahkan diketahui memiliki akses besar terhadap chip buatan Nvidia, yang merupakan komponen utama dalam pengembangan AI canggih.

    DeepSeek sempat menggegerkan industri teknologi global setelah mengklaim mengembangkan model AI yang bisa menyaingi ChatGPT milik OpenAI, namun dengan biaya lebih rendah.

    Sejak saat itu, perusahaan dan lembaga pemerintah AS mulai melarang penggunaan DeepSeek dengan alasan keamanan data.

    Aturan ini akan mewajibkan Federal Acquisition Security Council untuk menyusun dan memperbarui daftar model AI dari negara-negara yang dianggap musuh AS. Teknologi dari daftar itu dilarang digunakan, kecuali ada pengecualian khusus seperti untuk tujuan penelitian, dari Kongres atau Kantor Manajemen dan Anggaran AS.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketakutan Bayangi AS, Iran Bisa Tiru Korut untuk Kembangkan Nuklir

    Ketakutan Bayangi AS, Iran Bisa Tiru Korut untuk Kembangkan Nuklir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kekhawatiran atas respons Iran terhadap serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya makin menguat.

    Jim Himes, anggota senior Partai Demokrat di Komite Intelijen DPR AS, memperingatkan bahwa langkah militer tersebut justru berpotensi mendorong Teheran untuk menjalankan program nuklirnya secara sembunyi-sembunyi, mirip dengan pendekatan yang dilakukan Korea Utara.

    Himes menyampaikan keprihatinannya bahwa serangan semacam itu akan menutup pintu diplomasi dan menghilangkan transparansi dari program nuklir Iran.

    “Kekhawatiran saya bukan soal serangan militer terhadap aset Angkatan Laut kita di Bahrain atau pangkalan udara di Qatar. Kekhawatiran saya adalah bahwa Iran akan melakukan persis seperti yang dilakukan Korea Utara,” ujarnya kepada MSNBC, dikutip Kamis (26/6/2025).

    Himes menilai dari sudut pandang Iran, jalur diplomatik telah gagal total. Ia menyinggung keputusan mantan Presiden AS Donald Trump yang pada 2018 menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kesepakatan nuklir 2015 yang sempat memperlambat pengembangan senjata nuklir Iran.

    “Ketika jalur diplomasi terbukti tidak efektif, terutama setelah serangan militer yang diluncurkan Israel awal bulan ini lewat Operasi Rising Lion, Teheran kemungkinan menganggap bahwa hanya kekuatan militer yang dihormati,” lanjut Himes.

    Ia menambahkan bahwa Iran dapat mengambil pelajaran dari negara-negara seperti Ukraina dan Libya yang menyerahkan program nuklir mereka namun tetap menjadi sasaran intervensi asing. “Alternatif [bagi Iran] adalah meniru Korea Utara, yang mengembangkan bom secara diam-diam,” kata Himes.

    Meskipun Presiden Donald Trump mengeklaim bahwa serangan AS telah menghancurkan kemampuan Iran untuk membuat bom nuklir, laporan intelijen awal yang dikutip oleh CNN International dan The New York Times justru meragukan efektivitas operasi tersebut.

    Sementara itu, Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Arms Control Association (ACA), menyebut bahwa serangan militer semata tidak akan menghancurkan pengetahuan nuklir yang telah dimiliki Iran.

    “Serangan militer mungkin hanya akan menunda program nuklir Iran untuk sementara. Tapi ini bisa justru menjadi pembenaran bahwa senjata tersebut diperlukan sebagai alat pencegah, dan bahwa Washington tidak tertarik dengan diplomasi,” jelas Kimball dalam pernyataan resminya.

    Kekhawatiran serupa disampaikan oleh lembaga think tank ternama di AS, Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang dalam laporannya Oktober 2024 lalu menegaskan bahwa serangan militer bisa mendorong Iran untuk mengalihkan aktivitas nuklir mereka ke bawah tanah, secara harfiah dan metaforis, sehingga semakin sulit dipantau oleh komunitas internasional.

    Presiden Dewan Nasional Iran-Amerika (NIAC), Jamal Abdi, dalam pernyataannya kepada Newsweek juga menyoroti ketidakpastian seputar komponen-komponen utama dari program nuklir Iran.

    “Masih banyak pertanyaan signifikan tentang ke mana arah program ini akan dibawa Iran setelah serangan-serangan tersebut,” ujarnya.

    Sampai saat ini, dampak penuh dari serangan militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran masih belum diketahui secara pasti. Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, bahkan menyebut bahwa keberadaan sebagian stok uranium yang telah diperkaya oleh Iran masih misterius.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Korsel Tangkap 2 Pria China yang Rekam Kapal Induk AS Pakai Drone

    Korsel Tangkap 2 Pria China yang Rekam Kapal Induk AS Pakai Drone

    Busan –

    Dua warga negara China ditangkap oleh otoritas Korea Selatan (Korsel) setelah kedapatan menerbangkan drone secara ilegal untuk merekam pangkalan Angkatan Laut Korsel. Drone itu juga digunakan untuk merekam sebuah kapal induk Amerika Serikat (AS) yang sedang berlabuh di kota pelabuhan Busan.

    Korsel berada di tengah-tengah pertikaian negara-negara adikuasa yang semakin memanas antara AS, penjamin keamanan tradisionalnya, dan China, mitra dagang terbesarnya tetapi juga sekutu utama Korea Utara (Korut).

    Kedua warga China yang berjenis kelamin laki-laki itu, seperti dilansir AFP, Kamis (26/6/2025), diidentifikasi sebagai mahasiswa internasional di Busan, namun identitas mereka tidak diungkap ke publik. Keduanya ditangkap oleh Kepolisian Metropolitan Busan pada Rabu (25/6) waktu setempat.

    Disebutkan oleh Kepolisian Metropolitan Busan bahwa kedua pria China itu didakwa atas tuduhan merugikan kepentingan militer Korsel dan melanggar Undang-undang Perlindungan Pangkalan dan Instalasi Militer.

    Menurut Kepolisian Metropolitan Busan, ini menjadi momen pertama kalinya warga negara asing (WNA) ditangkap atas tuduhan tersebut.

    “Dua individu asal China ditangkap kemarin (25/6) karena merekam pangkalan Angkatan Laut dan kapal induk AS secara ilegal,” kata seorang pejabat Kepolisian Busan, yang tidak disebut namanya, saat berbicara kepada AFP.

    “Satu individu asal China lainnya juga saat ini sedang diselidiki tanpa penahanan,” imbuhnya.

    Tonton juga “Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah di Tengah Konflik Israel-Iran” di sini:

    Para tersangka itu juga dituduh merekam secara ilegal USS Theodore Roosevelt, kapal induk AS yang sedang berlabuh di Busan untuk mengikuti operasi gabungan. Aktivitas perekaman itu dilakukan tanpa izin sebanyak sembilan kali, antara Maret 2023 hingga Juni 2024.

    Aktivitas mereka paling baru, menurut Kepolisian Busan, terjadi pada 25 Juni 2024, ketika mantan Presiden Yoon Suk Yeol mengunjungi kapal induk AS tersebut dan bertemu dengan pasukan Korsel juga pasukan AS.

    Material yang diperoleh secara ilegal itu dilaporkan mencakup 172 foto dan 22 berkas video, dengan beberapa di antaranya dibagikan tanpa izin via sejumlah platform media sosial, termasuk TikTok.

    Kepolisian Busan juga menyebutkan bahwa para tersangka menggunakan drone buatan perusahaan China dalam aktivitas ilegalnya tersebut.

    Model drone yang dimaksud dilaporkan mengharuskan penggunanya untuk mendaftar melalui aplikasi perusahaan sebelum digunakan, yang mana semua data pada drone itu diyakini dikirimkan ke server yang berlokasi di China.

    Tonton juga “Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah di Tengah Konflik Israel-Iran” di sini:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini 9 Negara Penguasa Nuklir Terbanyak di Dunia: Rusia Pemegang Utama

    Ini 9 Negara Penguasa Nuklir Terbanyak di Dunia: Rusia Pemegang Utama

    PIKIRAN RAKYAT – Diketahui saat ini situasi memang sudah semakin memanas, dan nuklir menjadi salah satu senjata yang akan selalu masuk dalam pembahasan.

    Namun terkait hal tersebut, perlu untuk dipahami bahwa hingga saat ini ada 9 negara yang disebut telah memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia.

    Dilansir dari laman Antara, dikatakan bahwa kesembilan negara ini terbagi menjadi lima negara anggota tetap Depan Keamanan PBB dengan ratifikasi Tratat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), dan empat lainnya memiliki secara de facto.

    Berikut adalah 9 negara yang memiliki hulu ledak nuklir tersebut.

    1. Rusia 

    Menjadi pemegang pertama negara yang paling banyak memiliki nuklir, diketahui Rusia sudah mempunyai sekitar 5.449 hulu ledak.

    Tidak hanya itu, sebanyak 1.718 hulu ledak juga dikabarkan telah siap untuk diluncurkan, dan lainnya masuk dalam cadangan yang disimpan di silo ICBM dan kapal selam.

    2. Amerika Serikat

    Setelah Rusia, Amerika Serikat menjadi pemegang negara yang paling banyak memiliki hulu ledak nuklir, yakni sekitar 5.277.

    Dengan jumlah yang hampir serupa dengan Rusia, negara ini memiliki setidaknya 1.670 hulu ledak yang siap untuk diluncurkan.

    3. China

    Dikenal dengan negara yang berhasil menciptakan berbagai macam teknologi, China saat ini menduduki negara nomor tiga terbanyak pemilik nuklir. Diketahui mereka telah memiliki sekitar 600 hulu ledak, dan sekitar 24 nuklir sudah siap untuk diluncurkan.

    4. Prancis

    Negara yang berada di urutan nomor empat adalah Prancis, yang diketahui saat ini mereka telah memiliki sekitar 290 hulu ledak strategis. Saat ini, dikabarkan hulu ledak tersebut telah tersimpan di kapal selam.

    5. Inggris Raya

    Negara selanjutnya adalah Inggris Raya, yang dikabarkan memiliki sekitar 225 hulu ledak. Tidak hanya sampai disitu, dikabarkan juga bahwa negara ini telah merencanakan untuk meningkatkan stok mereka hingga 260 hulu ledak.

    6. India

    Urutan keenam dipegang oleh India, yang disebut telah memiliki sekitar 180 hulu ledak, yang saat ini dalam proses ekspansi triad pengiriman, dan persiapan siaga. Tentunya ini juga berada dalam jumlah yang banyak.

    7. Pakistan

    Selanjutnya negara Pakistan, yang disebut telah memiliki 170 hulu ledak.

    8. Israel

    Menjadi negara yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat, Israel memang tidak menginformasikan secara resmi terkait jumlah hulu ledak yang mereka miliki. Namun dalam perkiraan, kemungkinan negara ini telah memiliki sekitar 90 hulu ledak

    9. Korea Utara

    Negara terakhir yang masuk dalam 9 pemilik nuklir terbanyak adalah Korea Utara, yang diperkirakan memiliki 50 hulu ledak operasional.

    Bahkan saat ini, mereka juga tengah berusaha untuk memperluas jumlahnya hingga mencapai 90 hulu ledak.

    Itulah sembilan negara yang disebut menjadi pemilik nuklir terbanyak, dan tidak sedikit dari itu sudah berada dalam kondisi siap digunakan.***