Negara: Korea Utara

  • Baru Dibuka, Mendadak Korut Larang Wisman ke Kawasan Wisata Waikiki

    Baru Dibuka, Mendadak Korut Larang Wisman ke Kawasan Wisata Waikiki

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) melarang wisatawan asing masuk ke kawasan resor wisata yang baru dibuka resmi pada 1 Juli 2025 lalu. Kawasan itu berada di pantai timur negeri Korea Utara, Kawasan Wisata Pantai Wonsan Kalma

    Padahal sebelumnya diberitakan, resor yang dijuluki “Waikiki Korea Utara” itu akan didatangi oleh wisatawan aasal Rusia.

    “Jelang pembukaan, resor ini dipromosikan sebagai objek wisata bagi penduduk lokal dan wisatawan asing. Namun, mulai minggu ini, sebuah pemberitahuan di situs web pariwisata Korea Utara menyatakan bahwa wisatawan asing ‘untuk sementara’ dilarang berkunjung,” demikian dikutip dari laporan BBC, dikutip Sabtu (19/7/2025).

    Namun tak ada penjelasan lanjut apa alasan Korea Utara mengeluarkan perintah larangan tersebut.

    Kawasan resor itu diklaim sebagai resor budaya kelas dunia, merupakan yang terbesar di negara pimpinan Kim Jong Un tersebut. Kawasan itu diyakini bisa menampung hampir 20.000 orang.

    BBC melaporkan, Kawasan Wisata Pantai Wonsan Kalma adalah proyek ambisi Kim Jong Un untuk mendongkrak pariwisata.

    Ditambahkan, sejumlah wisatawan asal Rusia memang sudah tiba di resor tersebut, bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, bertemu Kim Jong Un di kota tersebut.

    Masih menurut BBC, kawasan Wisata Pantai Wonsan Kalma dibangun sejak tahun 2018. Resor itu membentang sepanjang 4 km (2,5 mil) di sepanjang pantainya, dengan hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan taman air.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jepang Peringatkan Aktivitas Militer China yang Meningkat

    Jepang Peringatkan Aktivitas Militer China yang Meningkat

    Jakarta

    Jepang menyebut Cina sebagai ‘tantangan strategis terbesar’ dalam laporan tahunan pertahanan terbarunya. Jepang menyoroti agresivitas Beijing yang kian meluas serta fokus pada ancaman regional.

    Pejabat Jepang memperingatkan bahwa dunia memasuki era krisis baru, menghadapi tantangan terbesar sejak Perang Dunia II. Mereka mengkhawatirkan intensitas militer Cina yang terus meningkat sebagai ancaman serius bagi keamanan Jepang.

    Pengaruh Rusia di Asia semakin menguat

    Dokumen tersebut memperingatkan peningkatan kemampuan ofensif Korea Utara dan semakin eratnya hubungan strategis dengan Rusia.

    Menteri Pertahanan Jenderal Nakatani mencatat keterlibatan Rusia dalam operasi militer gabungan dengan Cina, termasuk patroli udara dan laut. Sementara analis menilai bahasa dalam laporan tahunan pertahanan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan militer selama setahun terakhir.

    Menurut Ryo Hinata-Yamaguchi, dosen di Institut Strategi Internasional Universitas Internasional Tokyo, meningkatnya aktivitas Cina, Korea Utara, dan Rusia tahun lalu membuat kekhawatiran Jepang yang lebih eksplisit menjadi hal yang wajar. Ia juga mengatakan bahwa situasi keamanan terus mengalami perubahan.

    Asia Timur memanas dalam interaksi militer Cina-Jepang

    Ketegangan antara pasukan Cina dan Jepang terlihat dari insiden pada 7 Juli ketika pesawat pengintai Jepang YS-11EB dicegat oleh jet tempur-pengebom JH-7 Cina di Laut Cina Timur, dengan jarak 30 meter. Insiden serupa juga terjadi keesokan harinya.

    Tokyo menyampaikan ‘kekhawatiran serius’ atas manuver yang disebut sebagai ‘pendekatan abnormal’, namun Beijing menolak protes tersebut dan menuduh Jepang hampir memata-matai aktivitas militernya.

    Dalam setahun terakhir, kapal dan pesawat penjaga pantai Cina tercatat ratusan kali memasuki perairan sekitar Kepulauan Senkaku, wilayah tak berpenghuni yang dikuasai Jepang, tetapi diklaim Beijing sebagai Kepulauan Diaoyu. Sebuah pelampung besar milik Cina juga ditemukan di perairan sekitar kepulauan tersebut di Laut Cina Timur.

    Jepang hadang jet tempur Cina

    Pada Agustus 2024, pesawat pengintai militer Cina melanggar wilayah udara Jepang di atas Kepulauan Danjo, Prefektur Nagasaki, memicu respons cepat dari jet tempur Jepang. Tokyo menanggapi insiden ini dengan memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar China ke Kementerian Luar Negeri.

    Lalu apa kata Cina?

    Beijing segera menanggapi laporan pertahanan Jepang dengan kecaman, menyebutnya sebagai cerminan ‘persepsi keliru’ yang mencampuri urusan dalam negeri dan menyebarkan narasi ancaman Cina, menurut Global Times.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, juga mengingatkan bahwa 2025 menandai 80 tahun kemenangan atas Jepang dalam Perang Perlawanan Rakyat. Ia mendesak Tokyo untuk ‘merenungkan kejahatan sejarahnya’ dan berhenti menggunakan ketegangan regional sebagai dalih memperkuat militernya.

    Jepang perkuat komunikasi strategis dengan AS

    Laporan tahunan Jepang menyatakan bahwa Tokyo berada di situasi yang tepat untuk mencapai target peningkatan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB pada 2027, naik dari 1,8% saat ini. Meski masih di bawah ambang 5% yang diharapkan AS dari sekutunya.

    Analis Ryo Hinata-Yamaguchi menilai dokumen ini juga menyampaikan pesan tersirat kepada Washington, bahwa Jepang tengah mengambil peran lebih besar dalam pertahanannya dan ingin meyakinkan AS akan komitmennya sebagai sekutu yang dapat diandalkan.

    Rusia – Cina pamer kekuatan di tengah ketegangan regional

    Profesor Yakov Zinberg menyebut laporan pertahanan tahunan Jepang menggambarkan kekhawatiran atas potensi aliansi militer Cina, Korea Utara, dan Rusia.

    Ia menilai latihan gabungan antara Cina-Rusia yang kian intens bertujuan menunjukkan kekuatan untuk menekan Jepang. Bahkan salah satu manuvernya adalah mengelilingi kepulauan Jepang.

    Zinberg juga menyoroti kekhawatiran Tokyo terhadap komitmen keamanan AS di bawah Presiden Trump yang dinilai tidak dapat diprediksi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan: DPR Sudah Bersurat ke Prabowo Soal 24 Calon Dubes RI, Tinggal Pelantikan

    Puan: DPR Sudah Bersurat ke Prabowo Soal 24 Calon Dubes RI, Tinggal Pelantikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah bersurat kepada pemerintah terkait nama 24 calon dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Komisi I DPR mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 24 calon tersebut.

    “Proses fit and proper dubes sudah selesai di komisi 1 dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2025).

    Dengan demikian, Puan berujar mekanisme selanjutnya saat ini ada di pemerintah. Mulai dari proses surat menyurat dengan negara tujuan hingga proses pelantikan nantinya.

    “Jadi sekarang bolanya ada di eksekutif atau ada di pemerintah,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon dubes RI selama dua hari, mulai sejak Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025). Fit and proper test ini dilakukan dengan empat sesi dan setiap sesinya ada sebanyak 6 calon yang diuji.

    Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menilai selama uji tersebut berlangsung, ke-24 calon dubes RI semuanya memiliki kualitas yang baik. Dia mengaku bahwa dalam internal Komisi I DPR tidak ada masalah berkenaan profiling ke-24 calon dubes RI. Ini karena, tidak ada debat-debat panjang antar fraksi. 

    “Dugaan saya tidak [ada masalah] ya. Sebab kalau ada, pasti ada debat-debat panjang. Tapi kalau ada satu dua yang nggak pas, namanya manusia,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2025).

    Berikut 24 Calon Dubes yang Sudah diproses di Komisi I DPR Sabtu, 5 Juli 2025: 

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    Minggu, 6 Juli 2025

    Dubes RI untuk Algeria (Alger), Yusron Bahauddin Ambary
    Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku), Berlian Helmy
    Dubes RI untuk Thailand (Bangkok), Hari Prabowo
    Dubes RI untuk Belgia (Brussel), Andi Rachmianto
    Dubes RI untuk Suriah (Damascus), Lukman Hakim Siregar
    Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal (Dhaka), Listyowati
    Dubes RI untuk Mesir (Kairo), Kuncoro Giri Waseso
    Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur), Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo
    Dubes RI untuk Oman (Muscat), Andi Rahardian
    Dubes RI untuk Papua Nugini (Port Moresby), Okto Dorinus Manik
    Dubes RI untuk Korea Utara (Pyongyang), Mayjen (Purn) Gina Yoginda
    Dubes RI untuk Ekuador (Quito), Imam As’ari

  • Latihan AS-Korsel-Jepang Bikin Korut Marah, Ancam Aksi Militer!

    Latihan AS-Korsel-Jepang Bikin Korut Marah, Ancam Aksi Militer!

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) menegaskan siap mengambil aksi militer untuk melawan segala ancaman keamanan terhadap negaranya. Penegasan ini disampaikan saat Pyongyang merasa geram dengan latihan udara gabungan yang digelar Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), dan Jepang baru-baru ini.

    Ancaman tersebut, seperti dilansir Reuters dan kantor berita Korsel, Yonhap News Agency, Senin (14/7/2025), dilontarkan oleh Kementerian Pertahanan Korut pada Minggu (13/7) setelah AS dan kedua sekutunya mengelar latihan pertahanan terbaru pada Jumat (11/7) waktu setempat.

    Latihan gabungan itu melibatkan penerbangan sebuah pesawat pengebom strategis B-52 AS di dekat wilayah Korsel dengan dikawal jet-jet tempur ketiga negara tersebut.

    Kementerian Pertahanan Korut, dalam pernyataannya yang dirilis melalui kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), mengecam latihan gabungan ketiga negara itu, yang disebutnya sebagai “faktor bahaya utama yang meningkatkan ketegangan militer” di Semenanjung Korea dan wilayah sekitarnya.

    “Kami menyatakan keprihatinan serius atas tindakan permusuhan mereka yang terus-menerus melakukan tindakan militer yang provokatif dan mengancam, sementara dengan sengaja mengabaikan masalah keamanan Republik Rakyat Demokratik Korea dan dengan tegas memperingatkan konsekuensi serius yang akan ditimbulkan oleh mereka terhadap situasi regional,” kata kepala kantor kebijakan pada Kementerian Pertahanan Korut dalam pernyataannya.

    Republik Rakyat Demokratik Korea atau DPRK merupakan nama resmi Korut. Pyongyang yang bersenjata nuklir sebelumnya telah mengeluarkan ancaman serupa.

    Pada Jumat (11/7), Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan ketiga negara telah menggelar latihan udara gabungan di perairan internasional di lepas pantai Pulau Jeju dan melibatkan setidaknya satu pesawat pengebom B-52H AS — pengerahan pertama pesawat pengebom strategis itu di dekat Semenanjung Korea tahun ini.

    Pejabat Kementerian Pertahanan Korut juga menuduh aliansi militer tripartit tersebut telah “berubah total menjadi aliansi militer segitiga berbasis nuklir”.

    “Tindakan tidak bertanggung jawab dari AS, Jepang, dan ROK (Korsel) yang terus meningkatkan ketegangan dan bahaya di Semenanjung Korea harus diawasi dengan ketat dan ditangkal,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korut.

    “Merupakan hak kedaulatan kami untuk mengambil tindakan balasan terhadap aksi militer provokatif seperti langkah-langkah untuk memperkuat aliansi militer multilateral yang mengancam keamanan kawasan dan latihan militer gabungan yang jelas-jelas bersifat agresif,” tegas pernyataan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menempatkan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, mengakhiri kekosongan posisi strategis ini selama dua tahun terakhir.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut, parlemen telah menyetujui penunjukan Soesilo setelah melewati uji kelayakan tertutup. Pria 70 tahun ini dikenal sebagai mantan Menko Kemaritiman, geolog, dan pakar kebijakan laut yang berkiprah di berbagai institusi nasional dan internasional.

    Soesilo tinggal menunggu pengesahan resmi Presiden Prabowo Subianto dan persetujuan dari pemerintah AS.

    Kekosongan posisi dubes di Washington DC sejak Juli 2023—setelah Rosan Roeslani ditarik menjadi Wakil Menteri BUMN—menuai kritik dari mantan diplomat dan analis. Mereka menilai kevakuman ini telah melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian dinamis.

    Penunjukan Soesilo juga menjadi bagian dari rotasi besar dalam jajaran diplomatik, mencakup 24 pos, termasuk untuk Jerman, PBB, dan Korea Utara.

    Dalam susunan ini, Presiden Prabowo tampak memprioritaskan loyalitas politik dan kapasitas teknokratik dibanding latar belakang karier diplomatik konvensional.

    Beberapa tokoh dekat Prabowo bahkan turut diusulkan mengisi pos strategis. Seorang mantan anggota tim kampanye disebut akan ditempatkan di Malaysia, sementara mantan penasihat ditugaskan ke Singapura. Nurmala Kartini Sjahrir, adik dan penasihat senior Luhut Binsar Pandjaitan, diajukan sebagai Dubes RI untuk Jepang.

    Sebaliknya, diplomat karier justru ditempatkan di negara-negara yang dianggap kurang sensitif secara politik seperti Vietnam, Jerman, dan PBB.

    Analis senior Indonesia di Global Counsel LLC Dedi Dinarto  menuturkan, dalam konteks Washington saat ini, yang paling penting adalah akses langsung dan pengalaman berinteraksi dengan Trump.

    “Indonesia bisa tertinggal dari percakapan-percakapan kunci jika utusannya tidak mampu membaca lansekap itu,” katanya.

    Prabowo sejauh ini aktif memperluas jejaring internasionalnya, dari China dan Rusia hingga BRICS dan Uni Eropa. Namun dalam model pemerintahan yang terpusat pada sosok presiden, efektivitas seorang duta besar sangat tergantung pada ruang gerak yang diberikan.

    Nicky D. Fahrizal, peneliti kebijakan luar negeri dari CSIS Indonesia menjelaskan, dalam pemerintahan bergaya komando seperti ini, di mana presiden memegang kendali penuh atas kebijakan luar negeri, bahkan penunjukan duta besar yang kompeten bisa menjadi tantangan. 

    “Bahkan duta besar yang punya rekam jejak kuat sekalipun bisa kehilangan pengaruhnya,” katanya seperti dilansir Bloomberg.

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Jakarta

    Anies Baswedan mengungkit presiden Indonesia absen bertahun-tahun di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan Anies itu pun dijawab relawan Pro Jokowi (Projo).

    Dirangkum detikcom, Minggu (13/7/2025), mulanya, Anies mengatakan Indonesia harus berperan aktif di kancah internasional. Mantan Gubernur Jakarta itu lalu menyinggung bertahun-tahun kepala negara absen di forum PBB.

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies saat berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat.

    Anies menilai sikap pasif di dunia internasional dapat merugikan Indonesia sebagai negara yang besar. Dia menganalogikan hal itu seperti orang yang memiliki rumah besar di kampung, tapi tidak ikut rapat RT.

    “Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Anies menuturkan Indonesia punya posisi penting di Asia Tenggara.

    “Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh. Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang,” sebutnya.

    “Wilayah yang ini (ASEAN) teduh. Dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini. Inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia,” tambahnya.

    Projo Balas Anies

    Foto: Freddy Damanik (Dok Istimewa).

    Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, meminta Anies Baswedan untuk melihat data sebelum berpidato terkait pemimpin RI yang bertahun-tahun absen di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Damanik menyebut jika hal itu dituduhkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), maka tak benar adanya.

    Damanik tak menjabarkan secara rinci kehadiran Jokowi di forum PBB, tetapi ia menyertakan sejumlah pertemuan internasional yang dihadiri oleh Jokowi saat memimpin RI. Ia menyinggung peran Indonesia dalam KTT ASEAN, G20 hingga APEC.

    “Kalau di forum PBB saya lupa persisnya, ya. Tapi kalau forum-forum internasional, Pak Jokowi selalu aktif kok hadir KTT ASEAN, G20, G7, APEC, OKI ya. Terus saya baca tadi, di situ Mas Anies ngomong aktif misalnya dalam bicara tentang lingkungan, aktif kok Pak Presiden Jokowi itu,” kata Damanik dihubungi, Minggu (13/7).

    Damanik menyinggung keikutsertaan RI di COVAX AMC (Advance Market Commitment). Ia menyebut Presiden Jokowi bahkan menjadi co-host di pertemuan itu.

    “Ada waktu itu dia World Climate Action Summit, Ada KTT COP kemudian ada juga KTT Asia Zero Emission Community. Banyak lah yang ini-ini paling spektakuler Indonesia itu apa namanya, itu loh namanya COVAX AMC yang Indonesia Pak Presiden Jokowi sebagai co-host di situ,” ujar Freddy Damanik.

    “Jadi yang meng-create penyaluran vaksin secara gratis kepada 90 negara pendapatan menengah ke bawah itu. Nah itu Indonesia, Pak Jokowi yang mimpin itu,” tambahnya.

    Ia mengatakan Presiden ke-7 RI aktif dalam forum internasional. Damanik bahkan menyebut hampir seluruh pemimpin di dunia ditemui oleh Jokowi pada hubungan bilateral.

    “Tapi untuk PBB memang, aku lupa persis. Tapi, kalau forum internasional secara keseluruhan banyak sekali lah, kalau Pak Anies mau melihat datanya, aktif sekali ya. Termasuk yang itu loh, yang Ukraine-Rusia itu aktif mendamaikan, forum OKI juga,” ujar Damanik.

    “Apalagi pertemuan bilateral kayaknya hampir semua presiden di dunia ini ditemuin sama Pak Jokowi Amerika, Perdana Menteri China, Tiongkok, Perdana Menteri Jepang, Singapura, Perdana Menteri Norwegia, Belanda, Uni Eropa, Emirat Arab banyak sekali lah,” sambungnya.

    Ia pun meminta Anies melihat data sebelum berpidato di depan publik. Ia menyebut jika pernyataan Anies ditujukan kepada Jokowi, maka tak benar tuduhannya.

    “Jadi mungkin sebelum berpidato itu, Anies tidak melihat data kali. Jangan asal sebut, lihat data dulu, cari data dulu, banyak kok baik di Google maupun di web-web Kementerian Luar Negeri pasti banyak itu data Pak Jokowi,” tutur Damanik.

    “Kalaupun itu Pak Jokowi yang disebut ya, kalau Pak Jokowi yang disebut, dia (Anies) kan nggak nyebut nama ya, kalau yang dituduhkan itu Pak Jokowi itu nggak benar bahwa selama kepemimpinan Pak Jokowi peran Indonesia di dunia internasional itu tidak menurun,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Makin Kuat! Kim Jong Un Dukung Rusia Tanpa Syarat di Ukraina

    Putin Makin Kuat! Kim Jong Un Dukung Rusia Tanpa Syarat di Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahwa pihaknya siap mendukung Rusia tanpa syarat dalam perangnya di Ukraina. Hal ini disampaikan langsung pada saat bertemu di Wonsan, Korea Utara, Minggu (13/7/2025).

    Mengutip Reuters, Kim memberi tahu Lavrov bahwa langkah-langkah yang diambil oleh persekutuan antara dua negara dalam menanggapi geopolitik global yang berubah secara radikal akan berkontribusi besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia.

    “Kim Jong Un menegaskan kembali bahwa DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) siap mendukung dan mendorong tanpa syarat semua langkah yang diambil oleh kepemimpinan Rusia terkait penanggulangan akar penyebab krisis Ukraina,” lapor kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA.

    Lavrov sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Korea Utara, Choe Son Hui, di Wonsan. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang menjanjikan dukungan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah masing-masing negara.

    Pada hari Sabtu, media Rusia melaporkan bahwa Lavrov menggambarkan hubungan kedua negara sebagai “persaudaraan tempur yang tak terkalahkan” dalam pertemuannya dengan Kim dan berterima kasih kepadanya atas pasukan yang dikerahkan ke Rusia.

    Hubungan antara Rusia dan Korea Utara telah meningkat secara dramatis selama dua tahun terakhir perang di Ukraina, yang dimulai pada Februari 2022, dengan Pyongyang mengerahkan lebih dari 10.000 tentara dan senjata ke Rusia untuk mendukung kampanye militer Moskow.

    Pada hari Minggu, badan intelijen Kementerian Pertahanan Korea Selatan melaporkan kepada parlemen bahwa Korea Utara terus memasok amunisi artileri ke Rusia dan sejauh ini telah mengirimkan sekitar 12 juta butir amunisi.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kim Jong Un Tawarkan Dukungan Penuh ke Rusia terkait Perang Ukraina

    Kim Jong Un Tawarkan Dukungan Penuh ke Rusia terkait Perang Ukraina

    Jakarta – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bertemu dengan Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, di Korut. Kim Jong un menawarkan dukungan penuh kepada Moskow terkait perang di Ukraina.

    Hal itu disampaikan Kim Jong Un selama perundingan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dilaporkan media pemerintah Korut, KCNA dilansir AFP, Minggu (13/7/2025).

    Pertemuan Kim dan Lavrov dilakukan pada Sabtu dalam “suasana yang penuh dengan rasa saling percaya yang hangat,”, demikian lapor kantor berita KCNA.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia melalui Telegram mengunggah video yang memperlihatkan Lavrov dan Kim Jong un berjabat tangan dan saling berpelukan. Keduanya mengatakan bahwa perundingan tersebut diadakan di Wonsan, sebuah kota di pesisir timur Korea Utara tempat sebuah resor besar dibuka awal bulan ini.

    Kim mengatakan kepada Lavrov bahwa Pyongyang “siap mendukung dan mendorong tanpa syarat semua langkah yang diambil oleh kepemimpinan Rusia terkait penanggulangan akar penyebab krisis Ukraina”, demikian lapor KCNA.

    “Keyakinan kuat bahwa tentara dan rakyat Rusia pasti akan meraih kemenangan dalam mencapai tujuan suci membela martabat dan kepentingan dasar negara,” tambah Kim Jong Un.

    Kim Jong Un juga memuji “kepemimpinan luar biasa” Putin dalam pertemuan itu.

    Lebih lanjut, keduanya juga membahas “hal-hal penting untuk melaksanakan dengan komitmen kesepakatan yang dicapai pada pertemuan puncak bersejarah DPRK-Rusia pada Juni 2024”, demikian KCNA.

    Sementara itu, Lavrov menyampaikan kepada Kim, bahwa Putin “berharap untuk melanjutkan kontak langsung dalam waktu dekat”, menurut kantor berita milik pemerintah Rusia, TASS.

    Media pemerintah Rusia dan Korea Utara melaporkan bahwa Lavrov akan berada di Korut hingga Minggu.

    Kunjungan Lavrov ke Korea Utara merupakan yang terbaru dari serangkaian kunjungan tingkat tinggi oleh para pejabat tinggi Rusia seiring kedua negara mempererat hubungan militer dan politik di tengah serangan Rusia terhadap Kyiv.

    Pyongyang mengirim ribuan pasukan ke wilayah Kursk Rusia untuk mengusir pasukan Ukraina dan menyediakan peluru artileri serta rudal bagi tentara Rusia.

    Tonton juga video “Kim Jong Un Resmikan Wisata Pantai Megah di Korut, Tertarik Mampir?” di sini:

    (yld/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anies Singgung Presiden RI Kerap Absen di Pertemuan PBB, Selalu Diwakili Menlu

    Anies Singgung Presiden RI Kerap Absen di Pertemuan PBB, Selalu Diwakili Menlu

    GELORA.CO  – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung, selama bertahun-tahun Presiden Indonesia kerap absen dalam pertemuan-pertemuan penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden sering diwakili Menteri Luar Negeri.

    “Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies dalam pidatonya di Rapimnas I Gerakan Rakyat di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

    Dia menilai, sikap pasif kepala negara di kancah internasional dapat merugikan posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di kawasan ASEAN dan dunia.

    “Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuma kita bayar iuran jalan terus,” kelakarnya.

    Anies menegaskan, Indonesia memiliki posisi strategis di ASEAN yang relatif stabil dibanding kawasan Asia Timur dan Selatan yang kerap diwarnai ketegangan geopolitik.

    “Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh,” ucapnya.

    Menurut Anies, Indonesia memiliki peran besar dalam menjaga keteduhan di kawasan. Dia juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan dalam negeri sebagai prasyarat untuk tampil di kancah global.

    “Ketika kita mengatakan kepada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. Eh, you sudah beres dulu soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan kepada dunia, bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah. Mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga,” katanya

  • Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia

    Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia

    Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur DKI
    Jakarta
    ,
    Anies Baswedan
    , menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia dan peran penting Jakarta dalam konstelasi kawasan dan global.
    Menurut Anies, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota negara, tetapi juga sebagai pusat diplomasi kawasan Asia Tenggara.
    “Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah Ibu Kota
    ASEAN
    ,” kata Anies dalam pidato di rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I
    Gerakan Rakyat
    , Minggu (13/7/2025).
    Anies menuturkan, penegasan peran Jakarta sebagai pusat kawasan bukan hanya simbolik, melainkan refleksi dari posisi Indonesia yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kolaborasi di Asia Tenggara.
    Ia kemudian bercerita ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Saat itu bertepatan pula dengan pembangunan moda raya terpadu (MRT).
    Anies mengaku sengaja meminta salah satu nama stasiun MRT di Jakarta, yang berdekatan dengan Kantor ASEAN, diberi nama Stasiun “ASEAN”.
    “Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN,” ungkap Anies.
    “Supaya setiap hari mengingatkan penggunanya. Bahwa Jakarta itu bukan hanya Ibu Kota Indonesia. Tapi Jakarta juga Ibu Kota ASEAN,” tambah dia.
    Ia mengingatkan bahwa para diplomat asing di Jakarta memiliki dua penugasan, yaitu sebagai duta besar untuk Indonesia dan juga untuk ASEAN.
    Begitu pula di luar negeri, kantor-kantor diplomatik Indonesia mengibarkan dua bendera, yaitu Merah Putih dan bendera ASEAN.
    Dalam paparannya bertema geopolitik dan masa depan Indonesia, Anies memaparkan potensi kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai di tengah ketegangan geopolitik yang melanda Asia Timur dan Asia Selatan.
    “Di timur ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, semua tegang. Di selatan ada India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, juga tegang. Tapi di antara itu semua, Asia Tenggara adalah wilayah yang teduh. Dan Indonesia harus menjaga keteduhan itu,” kata eks calon presiden pada Pilpres 2024 itu.
    Menurut Anies, peran damai tersebut telah dimulai sejak sebelum berdirinya ASEAN, yaitu pada pertemuan para Menteri Pendidikan Asia Tenggara pada tahun 1965.
    Anies menegaskan, untuk bisa memainkan peran strategis di dunia, Indonesia terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan-persoalan domestiknya.
    “PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional. Dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional. Kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.