Jakarta, CNBC Indonesia – Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa Korut belum pernah mematikan pengeras suara propaganda dan tidak akan melakukannya.
Kim Menegaskan keyakinan Korea Selatan bahwa Pyongyang merespons upaya perdamaiannya sebagai “mimpi belaka.”
Moskow –
Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan percakapan telepon dengan pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, sebelum pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, digelar di Alaska pada Jumat (15/8) mendatang. Apa yang dibahas keduanya?
Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/8/2025), mengungkapkan bahwa Putin memberikan informasi terbaru mengenai rencana pembicaraan antara dirinya dan Trump pekan ini.
Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), juga melaporkan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu, namun tanpa menyebutkan soal rencana pertemuan Putin-Trump.
Kim Jong Un dan Putin, menurut laporan KCNA, membahas perkembangan hubungan kedua negara di bawah perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani tahun lalu.
Disebutkan oleh KCNA dalam laporannya bahwa kedua pemimpin “menegaskan tekad mereka untuk memperkuat kerja sama di masa depan”.
Putin, sebut laporan KCNA, menyampaikan apresiasinya atas bantuan Korut dalam “membebaskan” wilayah Kursk di Rusia bagian barat dalam perang melawan Ukraina.
Disebutkan juga bahwa Putin juga mengapresiasi “keberanian, kepahlawanan, dan semangat pengorbanan diri yang ditunjukkan oleh para personel Tentara Rakyat Korea” — nama resmi militer Korut.
Berdasarkan laporan intelijen Korea Selatan (Korsel), Korut telah mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya untuk mendukung operasi militer Rusia di bagian barat wilayahnya dalam konflik dengan Ukraina.
Laporan intelijen Seoul menambahkan bahwa Pyongyang diyakini sedang merencanakan pengerahan pasukan lainnya ke Rusia.
Sementara itu, pertemuan puncak antara Trump dan Putin yang dijadwalkan pada Jumat (15/8) di Alaska akan membahas perang Ukraina yang berkecamuk sejak Februari 2022, yang dipicu oleh invasi skala besar oleh Moskow. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Trump untuk mengakhiri perang tersebut.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Jakarta –
Korea Selatan di satu sisi adalah salah satu negara paling maju di bidang teknologi. Namun mereka juga menjadi satu dari sedikit negara, bersama China dan Korea Utara, di mana Google Maps tidak bisa beroperasi, atau tidak bisa beroperasi secara penuh.
Di Korea Selatan, Google Maps tidak bisa memberikan petunjuk arah yang lengkap. Masalah utamanya adalah pemerintah Korea Selatan tidak mengizinkan penyimpanan data pemetaan negaranya di server luar Korea Selatan.
Sebuah komite yang terdiri dari sejumlah pejabat Korset dari berbagai sektor seperti pertahanan, luar negeri, transportasi, dan intelijen, baru-baru ini kembali menunda pengambilan keputusan pemberian izin untuk Google.
Mereka menyebut perlu tambahan waktu untuk mengulas risiko keamanan nasional dan dampaknya ke industri yang lebih luas. Keputusan finalnya baru akan hadir pada Oktober 2025 mendatang.
Google meminta izin untuk mengirimkan data pemetaan dengan akurasi tinggi dengan skala 1:5.000, yang membolehkan identifikasi dari gedung, gang, ataupun bentuk jalanannya.
Pemerintah Korsel sebelumnya menganggap kalau data seperti itu bisa membuka informasi dari tempat sensitif, misalnya markas militer ataupun infrastruktur penting, ke publik. Dan, itu menjadi masalah utama dengan tingginya tensi antara Korsel dan Korut.
Hal itulah yang membuat data pemetaan di Korsel saat ini hanya disediakan oleh dua perusahaan lokal, yaitu Naver dan Kakao. Dua perusahaan ini menyediakan peta digital yang komprehensif, lengkap dengan mesin pencari dan layanan pembayaran. Namun semua data itu disimpan dalam server domestik.
Sementara Google, yang menyimpan data pemetaannya di server internasional, hanya bisa menyediakan peta Korsel dengan akurasi yang rendah, yaitu skala 1:25.000. Itu pun tak dilengkapi petunjuk arah real time.
Hal ini berdampak pada industri pariwisata Korsel, karena menurut Korea Tourism Organization, keluhan terkait aplikasi navigasi meningkat 71% pada tahun 2024, dan 30% dari keluhan itu terkait Google Maps, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Rabu (12/8/2025).
Selain itu pengamat teknologi di Korsel pun menyebut pembatasan Google Maps ini menghambat inovasi di kalangan startup Korsel karena mereka sulit mengembangkan layanan travel dan sejenisnya yang berbasis lokasi dengan cakupan internasional.
Pemerintah Korsel sebenarnya punya opsi alternatif untuk Google, yaitu mengoperasikan data center domestik. Namun Google menolak karena dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis untuk integrasi server global.
(asj/afr)
Pyongyang –
Otoritas Korea Utara (Korut) mengecam keras rencana Israel menguasai Kota Gaza, Palestina. Korut menilai rencana tersebut melanggar hukum internasional.
“‘Keputusan’ Kabinet Israel tentang pendudukan penuh Jalur Gaza, Palestina, merupakan tindakan yang jelas melanggar hukum internasional,” ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dilansir dari Aljazeera, Rabu (13/8/2025).
Juru bicara tersebut mengatakan rencana ini “jelas menunjukkan niat jahat Israel untuk merebut wilayah Palestina yang diakui secara internasional”. Ia menekankan Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.
Korea Utara “dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel yang merebut wilayah tersebut, yang memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah”.
“Kami menuntut agar Israel segera menghentikan serangan bersenjata ilegal terhadap warga Palestina dan sepenuhnya menarik diri dari Jalur Gaza,” sambungnya.
Kabinet keamanan Israel pekan lalu menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar militer Tel Aviv “mengambil alih kendali” atas Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Rencana itu disebut bertujuan untuk “mengalahkan” Hamas di Jalur Gaza.
(isa/isa)
Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.
Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?
Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).
1.Meksiko: 20 Maret 2025
2.Armenia: 21 Juni 2024
3.Slovenia: 4 Juni 2024
4.Irlandia: 22 Mei 2024
5.Norwegia: 22 Mei 2024
6.Spanyol: 22 Mei 2024
7.Bahama: 8 Mei 2024
8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024
9.Jamaika: 24 April 2024
10.Barbados: 20 April 2024
11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019
12.Kolombia: 3 Agustus 2018
13.Saint Lucia: 14 September 2015
14.Takhta Suci: 26 Juni 2015
15.Swedia: 30 Oktober 2014
16.Haiti: 27 September 2013
17.Guatemala: 9 April 2013
18.Thailand: 18 Januari 2012
19.Islandia: 15 Desember 2011
20.Brasil: 3 Desember 2011
21.Grenada: 25 September 2011
22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011
23.Dominika: 19 September 2011
24.Belize: 9 September 2011
25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011
26.Honduras: 26 Agustus 2011
27.El Salvador: 25 Agustus 2011
28.Suriah: 18 Juli 2011
29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011
30.Liberia: 1 Juli 2011
31.Lesotho: 3 Mei 2011
32.Uruguay: 16 Maret 2011
33.Paraguay: 29 Januari 2011
34.Suriname: 26 Januari 2011
35.Peru: 24 Januari 2011
36.Guyana: 13 Januari 2011
37.Chile: 7 Januari 2011
38.Ekuador: 27 Desember 2010
39.Bolivia: 17 Desember 2010
40.Argentina: 6 Desember 2010
41.Republik Dominika: 15 Juli 2009
42.Venezuela: 27 April 2009
43.Pantai Gading: 1 Desember 2008
45.Lebanon: 30 November 2008
46.Kosta Rika: 5 Februari 2008
47.Montenegro: 24 Juli 2006
48.Timor Leste: 1 Maret 2004
49.Malawi: 23 Oktober 1998
50.Kirgistan: 1 November 1995
51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995
52.Papua Nugini: 13 Januari 1995
53.Uzbekistan: 25 September 1994
54.Tajikistan: 2 April 1994
55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992
56.Georgia: 25 April 1992
57.Turkmenistan: 17 April 1992
58.Azerbaijan: 15 April 1992
59.Kazakstan: 6 April 1992
60.Eswatini: 1 Juli 1991
61.Filipina: 1 September 1989
62.Vanuatu: 21 Agustus 1989
63.Benin: 1 Mei 1989
64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989
65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989
66.Rwanda: 2 Januari 1989
67.Bhutan: 25 Desember 1988
68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988
69.Burundi: 22 Desember 1988
70.Botswana: 19 Desember 1988
71.Nepal: 19 Desember 1988
72.Kongo: 18 Desember 1988
73.Polandia: 14 Desember 1988
74.Oman: 13 Desember 1988
75.Gabon: 12 Desember 1988
76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988
77.Mozambik: 8 Desember 1988
78.Angola: 6 Desember 1988
79.Kongo: 5 Desember 1988
80.Sierra Leone: 3 Desember 1988
81.Uganda: 3 Desember 1988
82.Laos: 2 Desember 1988
83.Chad: 1 Desember 1988
84.Ghana: 29 November 1988
85.Togo: 29 November 1988
86.Zimbabwe: 29 November 1988
87.Maladewa: 28 November 1988
88.Bulgaria: 25 November 1988
89.Tanjung Verde: 24 November 1988
90.Korea Utara: 24 November 1988
91.Niger: 24 November 1988
92.Rumania: 24 November 1988
93.Tanzania: 24 November 1988
94.Hongaria: 23 November 1988
95.Mongolia: 22 November 1988
96.Senegal: 22 November 1988
97.Burkina Faso: 21 November 1988
98.Kamboja: 21 November 1988
99.Komoro: 21 November 1988
100.Guinea: 21 November 1988
101.Guinea-Bissau: 21 November 1988
102.Mali: 21 November 1988
103.China: 20 November 1988
104.Belarus: 19 November 1988
105.Namibia: 19 November 1988
106.Rusia: 19 November 1988
107.Ukraina: 19 November 1988
108.Vietnam: 19 November 1988
109.Siprus: 18 November 1988
110.Republik Ceko: 18 November 1988
111.Mesir: 18 November 1988
112.Gambia: 18 November 1988
113.India: 18 November 1988
114.Nigeria: 18 November 1988
115.Seychelles: 18 November 1988
116.Slowakia: 18 November 1988
117.Sri Lanka: 18 November 1988
118.Albania: 17 November 1988
119.Brunei Darussalam: 17 November 1988
120.Djibouti: 17 November 1988
121.Mauritius: 17 November 1988
122.Sudan: 17 November 1988
123.Afghanistan: 16 November 1988
124.Bangladesh: 16 November 1988
125.Kuba: 16 November 1988
126.Yordania: 16 November 1988
127.Madagaskar: 16 November 1988
128.Nikaragua: 16 November 1988
129.Pakistan: 16 November 1988
130.Qatar: 16 November 1988
131. Arab Saudi: 16 November 1988
132.Serbia: 16 November 1988
133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988
134.Zambia: 16 November 1988
135.Aljazair: 15 November 1988
136.Bahrain: 15 November 1988
137.Indonesia: 15 November 1988
138.Irak: 15 November 1988
139.Kuwait: 15 November 1988
140.Libya: 15 November 1988
141.Malaysia: 15 November 1988
142.Mauritania: 15 November 1988
143.Maroko: 15 November 1988
144.Somalia: 15 November 1988
145.Tunisia: 15 November 1988
146.Turki: 15 November 1988
147.Yaman: 15 November 1988
148.Iran: 4 Februari 1988
Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:
Australia
Kanada
Prancis
Malta
Portugal
Inggris
Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?
Amerika Serikat
Panama
Jerman
Italia
Austria
Denmark
Lithuania
Moldova
Kroasia
Latvia
Yunani
Eritrea
Kamerun
Myanmar
Korea Selatan
Jepang
Israel
Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307781/original/080682700_1754481117-Ro.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Daftar Negara yang Larang Roblox: Benarkah Demi Lindungi Anak dari Konten Berbahaya? – Page 3")
Berikut ini adalah daftar negara yang diketahui telah memblokir atau melarang Roblox, beserta alasan resminya:
1. Turki
Mengutip Reuters, Senin (11/8/2205), pemerintah Turki memblokir akses Roblox karena kekhawatiran akan konten yang berpotensi menyebabkan pelecehan anak.
Menteri Kehakiman Yılmaz Tunç mengatakan, “Negara kami wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan anak-anak kami.”
Pemblokiran ini dilakukan setelah pengadilan di Provinsi Adana memutuskan untuk menghentikan akses berdasarkan penyelidikan jaksa terkait konten berbahaya.
2. Guatemala
Menurut Spliced Online, pemerintah Guatemala memutuskan melarang Roblox dengan alasan keamanan dan pencegahan kejahatan siber.
Mereka khawatir platform ini rentan terhadap eksploitasi, pencurian identitas, dan penipuan finansial. Pelarangan ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari ancaman tersebut.
3. Yordania
Berdasarkan laporan Spliced Online, Roblox diblokir di Yordania sejak 2018 karena alasan keamanan dan untuk menjaga ketertiban sosial.
Meskipun alasan detailnya tidak diungkapkan secara resmi, diyakini bahwa pemerintah khawatir anak-anak terpapar konten eksplisit atau interaksi yang tidak pantas dengan pengguna lain.
4. China
Melansir Cyberpost, Roblox sempat masuk ke pasar Tiongkok pada 2019 melalui kerja sama dengan Tencent dengan nama lokal Luo Bu Le Si.
Namun, platform ini akhirnya ditarik dari App Store dan Play Store pada Desember akibat tekanan regulasi ketat, sensor konten, dan kekhawatiran pemerintah terhadap “infiltrasi budaya” serta konten yang dianggap merusak citra negara. Saat ini, Roblox tidak dapat diakses di Tiongkok daratan tanpa VPN.
5. Korea Utara
Diwartakan Spliced Online, Korea Utara memblokir seluruh platform asing, termasuk Roblox, demi menjaga kontrol penuh atas informasi digital dan mencegah “infiltrasi pemikiran serta nilai ideologis negatif” ke dalam negara. Roblox tidak pernah tersedia secara resmi di negara tersebut.
6. Oman
Menurut laporan Atheer, Otoritas Pengatur Telekomunikasi Oman pada 2025 memutuskan untuk memblokir Roblox di seluruh wilayah Kesultanan.
Kebijakan ini diambil karena platform tersebut dinilai memuat adegan kekerasan, interaksi yang tidak pantas, serta penggunaan bahasa yang dianggap tidak sesuai untuk anak-anak.
Selain itu, muncul keluhan dari sejumlah orang tua terkait anak-anak mereka yang diam-diam menghabiskan uang untuk membeli Robux, mata uang virtual Roblox, tanpa sepengetahuan atau izin keluarga.
Jakarta, CNBC Indonesia – ‘Kiamat’ baru kini mengancam Korea Selatan (Korsel). Bukan karena petaka iklim melainkan populasi.
Populasi pria usia wajib militer di negara itu yang rendah, berdampak pada militer di Negeri Ginseng. Militer Korsel menyusut 20% dalam enam tahun terakhir.
Saat ini jumlah tentara adalah 450.000. Di 2000, angkanya mencapai 690.000.
“Sebagian besar disebabkan oleh penurunan tajam populasi pria usia wajib militer di negara dengan angka kelahiran terendah di dunia,” tulis sebuah laporan Kementerian Pertahanan Korsel akhir pekan kemarin, dimuat Reuters, Senin (11/8/2025).
“Penurunan drastis jumlah pria yang tersedia untuk dinas militer juga menyebabkan kekurangan jumlah perwira dan dapat mengakibatkan kesulitan operasional jika terus berlanjut,” tambah laporan itu.
Menurut data pemerintah, dalam periode antara 2019 dan 2025, populasi pria berusia 20 tahun menurun 30% menjadi 230.000 jiwa. Di Korsel, ini adalah usia ketika sebagian besar pria yang lulus pemeriksaan fisik mendaftar untuk dinas militer, dengan durasi 18 bulan.
Militer Korsel masih kekurangan 50.000 tentara dari jumlah yang memadai untuk menjaga kesiapan pertahanan. Apalagi negeri itu masih dalam status perang dengan Korea Utara (Korut).
Sekitar 21.000 dari kekurangan tersebut terdapat pada jajaran bintara. Perlu diketahui Korsel sendiri adalah salah satu negara dengan masyarakat dengan tingkat penuaan tercepat di dunia dan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia, yaitu 0,75 pada tahun 2024, yang menunjukkan jumlah rata-rata bayi yang diharapkan dimiliki seorang perempuan selama masa reproduksinya.
Sementara itu, angka yang berbeda terlihat dari data Korut. Di mana Pyongyang memiliki militer aktif sekitar 1,2 juta jiwa, merujuk data militer tahun 2022.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta –
Tentara Korea Selatan mengalami penyusutan sebesar 20 persen dalam enam tahun terakhir, menjadi hanya 450.000 personel. Penyusutan ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam jumlah pria berusia wajib militer di negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia.
Kementerian Pertahanan setempat menyatakan berkurangnya jumlah pria yang memenuhi syarat untuk dinas militer juga menyebabkan kekurangan perwira, dan jika tren ini berlanjut, bisa memicu kesulitan operasional.
Laporan ini disampaikan kepada anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa, Choo Mi-ae, yang kemudian merilisnya ke publik.
Jumlah personel militer Korea Selatan telah menurun secara bertahap sejak awal 2000-an, ketika angkanya mencapai sekitar 690.000 tentara. Penurunan semakin cepat pada akhir 2010-an, dengan jumlah personel aktif termasuk tentara dan perwira menjadi sekitar 563.000 pada 2019.
Sebagai perbandingan, Korea Utara diperkirakan memiliki sekitar 1,2 juta personel aktif pada 2022, menurut estimasi terbaru Kementerian Pertahanan.
Antara 2019 dan 2025, jumlah pria berusia 20 tahun di Korea Selatan, usia ketika kebanyakan laki-laki yang lulus tes fisik akan mengikuti wajib militer, menurun 30 persen menjadi hanya 230.000 orang. Saat ini, masa dinas militer adalah 18 bulan.
Pemendekan masa dinas ini, menurut pihak militer, dimungkinkan berkat peningkatan kemampuan pertahanan, kerja sama militer dengan Amerika Serikat, serta perkembangan industri pertahanan dalam negeri yang kini menjadi salah satu eksportir senjata besar dunia.
Sebagai perbandingan, pada 1953, ketika Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata, pria sehat di Korea Selatan harus menjalani dinas militer selama 36 bulan.
Anggaran pertahanan Korea Selatan untuk 2025 diperkirakan lebih dari 61 triliun won (US$43,9 miliar), lebih besar daripada estimasi ukuran seluruh perekonomian Korea Utara.
Namun demikian, Kementerian Pertahanan menyebut jumlah personel militer saat ini masih kurang sekitar 50.000 orang dari kebutuhan minimal untuk menjaga kesiapan pertahanan. Dari kekurangan tersebut, sekitar 21.000 di antaranya adalah pangkat bintara.
Korea Selatan kini menjadi salah satu negara dengan populasi menua paling cepat di dunia, serta memiliki tingkat fertilitas terendah, hanya 0,75 pada 2024 yang berarti rata-rata seorang perempuan diperkirakan melahirkan kurang dari satu anak selama masa suburnya.
Populasi negara tersebut, yang mencapai puncaknya di 51,8 juta pada 2020, diperkirakan akan menyusut menjadi hanya 36,2 juta pada 2072, menurut proyeksi pemerintah.
(naf/naf)
Jakarta, CNBC Indonesia – Perang terjadi di mana-mana, baik dalam bentuk bersenjata maupun konflik dagang. Tanpa disadari, dunia sebenarnya sudah berada dalam bayang-bayang Perang Dunia 3.
Setidaknya begitu menurut pandangan Dmitry Trenin, peneliti utama di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Rusia, yang juga anggota Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC).
Ia mengatakan Perang Dunia 3 yang mengintai saat ini berbeda dari invasi konvensional seperti di era Perang Dunia 2. Kali ini bentuknya lebih tersembunyi dan menyebar.
“Perang dunia telah dimulai. Hanya saja, tidak semua orang menyadarinya,” ujar Trenin dalam analisis terbarunya yang pertama kali diterbitkan oleh majalah Profile, beberapa saat lalu.
Dalam pandangannya, sejak saat itu dunia telah memasuki babak konflik baru yang semakin intensif. Bentuknya bukan sekadar adu kekuatan militer, melainkan konflik menyeluruh yang mencakup sabotase ekonomi, agitasi sosial, serta destabilisasi internal negara-negara lawan.
Trenin juga menyoroti keterlibatan langsung negara-negara NATO, seperti Inggris dan Prancis, dalam serangan terhadap target Rusia melalui dukungan mereka kepada Ukraina. “Ukraina hanyalah alat. Brussels sedang mempersiapkan perang yang lebih luas,” katanya.
Ia menilai perang global ini dipicu oleh ketakutan Barat terhadap kebangkitan kekuatan baru seperti Rusia dan China, yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi geopolitik dan ideologi Barat.
“Ini bukan sekadar pertarungan geopolitik, ini adalah perang eksistensial bagi Barat. Globalisme tidak mentolerir alternatif,” ujarnya.
Trenin mendorong Rusia untuk tidak lagi bersikap defensif. Ia menekankan pentingnya mobilisasi nasional yang cerdas, penguatan sektor teknologi, ekonomi, hingga demografi, serta konsolidasi dengan mitra strategis seperti Belarus dan Korea Utara. Dalam analisisnya, kerapuhan dalam kesatuan Uni Eropa harus menjadi celah taktis bagi Rusia.
Ia juga menyebut bahwa kembalinya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Gedung Putih memberi ruang taktis untuk mengurangi tekanan militer AS terhadap Rusia, namun mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri AS tetap pada dasarnya bersifat konfrontatif.
Dalam pernyataan yang lebih tajam, Trenin bahkan menyebut bahwa jika eskalasi tak dapat dihindari, maka Rusia harus siap melakukan serangan preemptif, termasuk dengan senjata nuklir jika diperlukan.
“Pencegahan harus aktif. Jika perlu, kita harus siap menggunakan cara khusus dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya,” kata dia.
Menurutnya, kemenangan dalam konflik ini tidak diukur dari pendudukan wilayah, melainkan dari keberhasilan menggagalkan rencana musuh. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perang saat ini mencakup seluruh lini: dari militer hingga narasi informasi.
“Waktu untuk ilusi telah berakhir. Kita berada dalam perang dunia. Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui tindakan yang berani dan strategis,” Trenin memungkasi.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah pesawat militer Amerika Serikat yang dirancang untuk mengumpulkan sinyal radar terdeteksi terbang jauh di Laut China Selatan (LCS), Selasa (5/8/2025). Hal ini terjadi saat Beijing terus bergerak menegaskan klaim teritorialnya di lautan kaya hasil alam itu.
Pesawat RC-135U, juga dikenal sebagai Combat Sent, menjelajahi perairan di sekitar pulau-pulau Spratly dan Paracel yang disengketakan dalam penerbangan 10 jam dari pusat militer utama di Jepang barat daya. Penerbangan itu pertama kali terdeteksi oleh analis intelijen sumber terbuka, MeNMyRC1, seorang mantan anggota kru RC-135 dan spesialis platform intelijen sinyal.
Combat Sent, yang dikerahkan pada akhir Juni dari AS daratan ke Pangkalan Udara Kadena di pulau Okinawa, Jepang, melakukan misi terbarunya setelah pukul 6 pagi waktu terkoordinasi universal. Pesawat itu baru mendarat setelah pukul 4 sore UTC pada hari yang sama.
Catatan penerbangan menunjukkan Combat Sent telah dikerahkan dalam penerbangan pengumpulan intelijen elektronik setidaknya 11 kali sejak 1 Juli, menyelidiki area-area yang disengketakan termasuk di selatan perbatasan Korea Utara serta dekat provinsi paling selatan China, Hainan, yang merupakan rumah bagi salah satu kapal induk angkatan laut China yang ditempatkan di LCS
Dalam lembar fakta Angkatan Udara AS, Combat Sent disebutkan bertugas mengumpulkan “informasi pengintaian elektronik strategis” untuk para pembuat keputusan dalam rantai komando militer Pentagon.
“Dengan menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara militer asing, Combat Sent mengumpulkan dan memeriksa setiap sistem secara rinci, memberikan analisis strategis untuk para pejuang,” kata Angkatan Udara, dalam deskripsi peran platform tersebut dalam mengembangkan tindakan balasan anti-radar yang efektif seperti jamming.
“Kru Combat Sent mencakup setidaknya 10 perwira perang elektronik dan enam atau lebih spesialis area misi. Pesawat ini memiliki jangkauan bahan bakar lebih dari 4.500 mil dan langit-langit operasional lebih tinggi dari 35.000 kaki.”
LCS sendiri merupakan perairan yang disengketakan antara sejumlah negara Asia Tenggara dengan China. Beijing mengklaim 90% wilayah itu dalam sebuah skema peta yang disebut 9 garis putus-putus.
Meski begitu, klaim ini ditolak AS, yang juga ditegaskan dalam kehadiran pasukannya di wilayah itu. China telah berulang kali menyebut apa yang dilakukan Washington di LCS sebagai tindakan yang mengancam.
“Pesawat dan kapal perang AS sering melakukan pengintaian jarak dekat di sekitar China, yang secara serius mengancam keamanan nasional China dan merusak perdamaian dan stabilitas regional,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]