Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Krisis Baru Singapura: Warga Hidup dari ‘Gaji ke Gaji’, Tanpa Tabungan

    Krisis Baru Singapura: Warga Hidup dari ‘Gaji ke Gaji’, Tanpa Tabungan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Reputasi Singapura yang dikenal dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan tingkat tabungan yang tinggi kini mulai menunjukkan adanya tanda-tanda melemah. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan biaya hidup.

    Menurut para ahli, mahalnya biaya dan kecenderungan masyarakat yang lebih memprioritaskan pengalaman serta perawatan diri, menjadi alasan perencanaan keuangan jangka panjang tidak lagi menjadi fokus utama warga. Banyak pekerja hidup “pas-pasan” dari gaji ke gaji.

    “Di akhir setiap bulan, saat gaji saya masuk, saya menggunakannya untuk membayar tagihan kartu kredit, uang saku orang tua, asuransi, dan investasi,” kata Jovan Yeo, seorang warga Singapura berusia 31 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan layanan perbankan digital, kepada CNBC International, Kamis (14/8/2025).

    “Setelah semua itu, gaji saya kembali nol lagi, dengan tidak banyak yang bisa ditabung,” ungkapnya, menambahkan bahwa pengeluaran lain dialokasikan untuk bepergian, makan di luar, dan keanggotaan kelas kebugaran.

    Sebuah penelitian terbaru tahun 2025 dari perusahaan penggajian ADP membuktikannya. Sekitar 60% pekerja di Singapura hidup dari gaji ke gaji pada tahun 2024.

    Angka ini jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga seperti China, Korea Selatan (Korsel), Jepang, bahkan RI. Rata-rata Asia-Pasifik hanya 48%.

    Meskipun ini adalah pertama kalinya penelitian ADP, yang mensurvei hampir 38.000 orang di 34 pasar, laporan lain menunjukkan gambaran yang serupa. Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan penasihat riset global Forrester Research menemukan bahwa pada tahun 2021, persentase konsumen Singapura yang hidup dari gaji ke gaji yaitu 53%.

    Selain itu, laporan kesehatan finansial terbaru dari Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) yang diterbitkan pada akhir tahun 2024 juga mencengangkan. Laporan menunjukkan bahwa jumlah warga Singapura berusia 20-an hingga 50-a,n yang telah memulai perencanaan keuangan untuk masa pensiunnya, lebih sedikit dibandingkan tahun 2023.

    Yeo mengakui pentingnya menabung. Namun, ia mengatakan bahwa kini semakin sulit untuk melakukan hal tersebut, mengingat meningkatnya biaya hidup di negara tersebut.

    “Saya bisa menabung jika saya tidak keluar, tetapi saya juga ingin memiliki kehidupan dan pengalaman!,” katanya.

    Sementara itu, ekonom dari Maybank Research, Brian Lee, mencatat bahwa sejumlah faktor makroekonomi secara objektif telah mempersulit masyarakat untuk menabung di Singapura. Meskipun inflasi Singapura baru-baru ini menurun ke level terendah dalam empat tahun, negara ini masih memiliki salah satu biaya hidup tertinggi karena faktor struktural seperti mahalnya perumahan dan biaya impor.

    Menurut indeks biaya hidup Numbeo- yang mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang bahan makanan, utilitas, dan tarif transportasi-, Indeks Biaya Hidup Singapura berada di peringkat kelima secara global, dengan skor 85,3 pada pertengahan 2025, menempati peringkat pertama di kawasan. Angka ini juga menunjukkan kenaikan 11% dari tahun sebelumnya.

    Di sisi lain, sebuah survei yang diterbitkan pada bulan April oleh perusahaan analitik data YouGov juga menemukan bahwa biaya hidup menjadi kekhawatiran utama bagi 72% dari 1.845 warga Singapura yang disurvei. Ini diikuti oleh layanan kesehatan dan tantangan populasi yang menua.

    “Biaya hidup telah meningkat lebih cepat daripada pendapatan selama periode inflasi harga konsumen yang tinggi pascapandemi,” kata Lee dari Maybank menyebut ini berarti daya beli rata-rata pekerja telah sedikit menyusut setiap tahun sejak pandemi, alih-alih tumbuh seperti yang terjadi di masa lalu.

    Data dari Maybank menunjukkan bahwa pendapatan median riil turun 0,4% per tahun antara 2019 dan 2024. Angka itu membalikkan pertumbuhan rata-rata tahunan 2,2% yang terlihat dari 2014 hingga 2019.

    Meskipun pertumbuhan upah riil pulih pada tahun 2024, diperkirakan akan moderat pada tahun 2025 akibat dampak terkait tarif. Khususnya untuk sektor-sektor yang bergantung pada perdagangan seperti perdagangan grosir dan manufaktur.

    Biaya Perumahan Jadi Tekanan

    Biaya perumahan semakin memperburuk tekanan. Menurut data dari Badan Pembangunan Perumahan negara tersebut, harga jual kembali apartemen publik Singapura, yang menampung hampir 80% penduduk.

    Ini naik 9,6% pada tahun 2024. Angka itu lebih cepat dari kenaikan 4,9% pada tahun 2023.

    “Singapura memiliki lahan, ruang, dan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini menyebabkan harga properti yang tinggi, harga mobil yang tinggi, dan ketergantungan pada makanan impor,” tutur Lee.

    “Karena ketergantungan kita pada impor, inflasi domestik kita sangat berkorelasi dengan inflasi global, yang tinggi akibat gangguan pandemi yang berhubungan dengan peningkatan permintaan barang, kekurangan tenaga kerja, dan masalah rantai pasokan,” tambahnya.

    (tps/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Roda Berputar bagi Kim Keon Hee, Dulu Ibu Negara Korsel Kini di Sel

    Roda Berputar bagi Kim Keon Hee, Dulu Ibu Negara Korsel Kini di Sel

    Jakarta –

    Nasib Ibu Negara Korea Selatan (Korsel), Kim Keon Hee, berputar 180 derajat. Dari menjabat sebagai Ibu Negara Korea Selatan (Korsel), kini Kim harus mendekam di balik jeruji besi tahanan.

    Kim ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi. Kim kini ditahan jaksa.

    “Surat perintah penangkapan terhadap Kim telah dikeluarkan,” kata jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan singkat sebagaimana laporan Yonhap yang dilansir AFP, Rabu (13/8/2025).

    Kim Keon Hee. Foto: via REUTERS/JUNG YEON-JE

    Penangkapan itu beberapa jam setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul meninjau permintaan surat perintah penangkapan dari jaksa. Surat perintah itu akhirnya dikabulkan dengan alasan risiko perusakan barang bukti.

    Dengan penangkapan tersebut, Korea Selatan kini memiliki mantan presiden dan Ibu Negara yang keduanya berada di balik jeruji besi — kasus pertama dalam sejarah negara tersebut.

    Tonton juga video “Susul Suaminya, Mantan Ibu Negara Korsel Ditahan” di sini:

    Dakwaan terhadap Kim mencakup pelanggaran hukum pasar modal dan investasi keuangan, serta hukum dana politik. Beredar juga kalau Kim memiliki peran dalam kasus manipulasi saham.

    Dalam kasusnya, Kim dituduh berkolusi dengan para trader untuk menaikkan harga saham sebuah perusahaan antara tahun 2009 dan tahun 2012 lalu.

    Kim Keon Hee. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

    Selain itu, sebuah video yang direkam pada tahun 2022 juga menunjukkan Kim menerima tas tangan Dior dari seorang penggemar yang mengaku dirinya sendiri kembali memicu kritik publik. Tas mewah tersebut ia terima saat suaminya masih menjabat sebagai Presiden Korsel. Hadiah tersebut diduga melanggar undang-undang antikorupsi Korsel.

    Dia juga dituduh mencampuri proses pencalonan anggota parlemen dari partai Yoon, yang melanggar hukum pemilu Korsel.

    Kim Minta Maaf

    Kim telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dia mengatakan bakal bersikap kooperatif.

    “Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan masalah meskipun saya bukan orang penting. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini,” ucap Kim.

    Kantor Partai Yoon Suk Yeol Digeledah

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor pusat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Penggeledahan dilakukan sehari setelah istri Yoon, Kim Keon Hee, resmi ditangkap.

    Penggeledahan kantor pusat PPP itu untuk mengumpulkan bukti campur tangan Kim, dalam pemilu parlemen. Kim diduga mencampuri proses pencalonan anggota parlemen PPP, yang melanggar undang-undang pemilu.

    Kim Keon Hee. Foto: Dok. People Power Party

    Yoon sendiri mundur dari PPP pada Mei lalu setelah diberhentikan dari jabatannya. Namun dia tetap mendukung capres dari partai tersebut saat pilpres dadakan yang dimenangkan oleh Lee Jae Myung dari Partai Demokrat.

    Penggeledahan itu menuai kecaman dari pemimpin oposisi Korsel, Song Eon Seog dari PPP, yang menyebutnya sebagai “perilaku gangster”.

    “Saya tidak dapat menahan kemarahan saya atas penindasan politik dan pembalasan kejam yang dilakukan pemerintahan Lee Jae Myung terhadap oposisi, yang dipelopori oleh jaksa penuntut khusus,” kata Song dalam konferensi pers.

    Dakwaan yang dijeratkan jaksa terhadap mantan Ibu Negara Korsel mencakup pelanggaran undang-undang pasar modal dan investasi keuangan, serta undang-undang pendanaan politik.

    Penangkapan Kim menandai kejatuhan dramatis bagi mantan pasangan nomor satu di Korsel tersebut, setelah deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon pada 3 Desember tahun lalu memicu kekacauan di negara tersebut.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel, dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April lalu karena deklarasi darurat militer tersebut. Dia ditahan sejak 10 Juli lalu, dengan penyelidikan terhadap kasus-kasusnya terus berlangsung.

    Para jaksa Korsel juga menggeledah sebuah perusahaan interior yang diduga terkait dengan Kim sehubungan dugaan favoritisme dalam perbaikan kantor kepresidenan semasa Yoon menjabat.

    Tonton juga video “Liontin-Tas Mewah yang Bawa Eks Ibu Negara Korsel ke Penjara” di sini:

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

  • Kamera iPhone 18 Ternyata Buatan Samsung, Rencana Apple Terungkap

    Kamera iPhone 18 Ternyata Buatan Samsung, Rencana Apple Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung akan bekerja sama dengan Apple membuat sensor kamera iPhone. Namun belum ada informasi terperinci soal pekerjaan di fasilitas semikonduktor Samsung di Austin, Texas.

    Apple hanya mengatakan akan bekerja sama dengan Samsung membuat teknologi baru dan belum ada sebelumnya.

    “Meluncurkan teknologi baru yang inovatif membuat chip, yang belum pernah digunakan dimanapun di dunia,” kata Apple, dikutip dari Financial Times, Kamis (14/8/2025).

    Chip yang diproduksi itu disebut Apple akan mengoptimalkan kinerja produk perusahaan, termasuk iPhone.

    Beberapa sumber mengatakan kerja sama itu terkait membuat sensor gambar bertumpuk tiga lapis. Teknologi ini nampaknya akan digunakan pada iPhone 18, yang dirilis tahun depan.

    Kerja sama kedua perusahaan jadi pertama kali setelah sempat terjadi perpecahan pada 2010. Saat itu terdapat sengketa paten dan membuat Apple mencoret nama Samsung menjadi mitra pembuat chip dan beralih ke TSMC.

    Sejumlah analis juga mengatakan kesepakatan itu juga jadi penanda kembalinya Samsung ke industri. Bukan hanya dengan Apple, raksasa Korea Selatan diketahui juga bekerja sama dengan Tesla untuk pabriknya di Taylor City, Texas senilai US$16,5 miliar atau sekitar Rp 265,9 triliun.

    Yuak dari Kiwoom Securities mengatakan kesepakatan dengan Apple bukan sesuatu yang besar. Namun berarti untuk Samsung karena menjadi pemasok tunggal sensor gambar bagi pembuat iPhone.

    “Ini meningkatkan rasio operasi pabrik Samsung di AS dan dapat mengurangi kerugian pabrik pengecoran,” jelasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mantan Produser GTA Dan Houser Gandeng Smilegate untuk Game AAA Open-World Terbaru, Ini Bocorannya! – Page 3

    Mantan Produser GTA Dan Houser Gandeng Smilegate untuk Game AAA Open-World Terbaru, Ini Bocorannya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi sebagian banyak gamer, nama Dan Houser pasti sudah tidak asing lagi ditelinga. Setelah meninggalkan Rockstar Games pada tahun 2020, sosok kreatif di balik franchise ikonik seperti Grand Theft Auto dan Red Dead Redemption ini resmi mengumumkan proyek barunya. 

    Dilansir Polygon, Kamis (14/8/2025), lewat studio barunya, Absurd Ventures, Dan menggandeng penerbit game raksasa asal Korea Selatan, Smilegate.

    Diyakini, kolaborasi ini untuk merilis game AAA open-world bergenre fiksi ilimiah. Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan Dan sama sekali belum mengungkap apa judul game barunya tersebut.

    Walau belum memiliki judul, game baru Dan dan Smilegate ini sebagai gim aksi-petualangan open-world berskala AAA berlatar dunia fiksi ilmiah dengan semesta benar-benar baru.

    Houser menjelaskan, Absurd Ventures, studio barunya, dibentuk untuk menghadirkan cerita orisinal yang segar.

    “Game baru ini adalah kesempatan untuk pergi ke arah sepenuhnya berbeda dan membawa pemain ke petualangan yang benar-benar baru,” ujarnya.

  • Video: Korea Utara: Damai dengan Korea Selatan Hanya Mimpi Belaka

    Video: Korea Utara: Damai dengan Korea Selatan Hanya Mimpi Belaka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan pada Kamis (14/8) bahwa Korut belum pernah mematikan pengeras suara propaganda dan tidak akan melakukannya.

    Kim Menegaskan keyakinan Korea Selatan bahwa Pyongyang merespons upaya perdamaiannya sebagai “mimpi belaka.”

  • Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno terus mendorong percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

    Hal itu ia sampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertema ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’ yang digelar di Ruang Rapim, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Acara ini dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero), seperti Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan Evy Haryadi; Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Suroso Isnandar; EVP Pengembangan Bisnis dan Investasi Abdan Hanif Satria; dan EVP Energy Transition and Sustainability Kamia Handayani. Selain Direksi PLN, hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Tony Blair Institute (TBI).

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan pertemuan MPR RI bersama PLN dan TBI merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    “Pertemuan bersama Pak Hasyim dan Mr. Tony Blair di antaranya membahas peluang kerja sama untuk mempercepat transisi energi, termasuk program waste to energy yang saat ini regulasinya tengah direvisi,” ungkap Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    “Saya hadirkan Tony Blair Institute di sini agar bisa memberikan pandangan terkait program transisi energi di Indonesia. Termasuk penanganan sampah, pengembangan ekonomi karbon, hingga penguatan strategi energi terbarukan,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Waketum PAN ini menilai pengalaman internasional TBI, khususnya dalam pengembangan tenaga nuklir dan diplomasi geopolitik, dapat mendukung PLN merancang kebijakan strategis di bidang nuklir.

    Tony Blair Institute (TBI), lanjut Eddy, adalah salah satu organisasi non profit yang banyak membantunya di MPR merumuskan berbagai kajian strategis di bidang ekonomi karbon dan transisi energi. Institusi lainnya yang juga berkolaborasi adalah Indonesia Carbon Capture and Storage Center (Indonesia CCS Center).

    “Indonesia CCS Center membantu saya dalam revisi Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta mendorong perjanjian lintas batas (cross-border agreement) terkait penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) antara lain dengan Singapura dan Korea Selatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, mengatakan pengembangan PLTN di Indonesia masih berada di tahap awal studi kelayakan. PLN, kata dia, telah menjalin dialog dengan sejumlah pihak seperti Rosatom, NuScale, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mempelajari pengalaman negara lain.

    Evy menilai nuklir menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi bersih. “Energi lain seperti panas bumi dan hidro masih punya tantangan besar. Panas bumi terkendala pendanaan karena risiko pengeboran, sedangkan hidro memiliki isu keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

    Secara khusus Eddy Soeparno mendorong PLN untuk memperkuat sosialisasi kepada publik untuk mengubah persepsi bahwa nuklir identik dengan bencana.

    “Negara seperti Uni Emirat Arab misalnya yang membutuhkan dua tahun untuk kampanye edukasi hingga ke sekolah dasar sebelum membangun PLTN.

    “Edukasi publik ini penting, agar masyarakat memahami manfaat nuklir, tidak hanya risikonya. Dukungan penuh dari kami untuk edukasi ini agar target net zero emission 2060 tercapai,” pungkas Eddy.

    Lihat juga Video ‘Rusia Klaim Ukraina Serang Pembangkit Nuklir di Zaporizhzhia’:

    (akd/akd)

  • Putin Telepon Kim Jong Un Sebelum Bertemu Trump, Bahas Apa?

    Putin Telepon Kim Jong Un Sebelum Bertemu Trump, Bahas Apa?

    Moskow –

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan percakapan telepon dengan pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, sebelum pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, digelar di Alaska pada Jumat (15/8) mendatang. Apa yang dibahas keduanya?

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/8/2025), mengungkapkan bahwa Putin memberikan informasi terbaru mengenai rencana pembicaraan antara dirinya dan Trump pekan ini.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), juga melaporkan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu, namun tanpa menyebutkan soal rencana pertemuan Putin-Trump.

    Kim Jong Un dan Putin, menurut laporan KCNA, membahas perkembangan hubungan kedua negara di bawah perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani tahun lalu.

    Disebutkan oleh KCNA dalam laporannya bahwa kedua pemimpin “menegaskan tekad mereka untuk memperkuat kerja sama di masa depan”.

    Putin, sebut laporan KCNA, menyampaikan apresiasinya atas bantuan Korut dalam “membebaskan” wilayah Kursk di Rusia bagian barat dalam perang melawan Ukraina.

    Disebutkan juga bahwa Putin juga mengapresiasi “keberanian, kepahlawanan, dan semangat pengorbanan diri yang ditunjukkan oleh para personel Tentara Rakyat Korea” — nama resmi militer Korut.

    Berdasarkan laporan intelijen Korea Selatan (Korsel), Korut telah mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya untuk mendukung operasi militer Rusia di bagian barat wilayahnya dalam konflik dengan Ukraina.

    Laporan intelijen Seoul menambahkan bahwa Pyongyang diyakini sedang merencanakan pengerahan pasukan lainnya ke Rusia.

    Sementara itu, pertemuan puncak antara Trump dan Putin yang dijadwalkan pada Jumat (15/8) di Alaska akan membahas perang Ukraina yang berkecamuk sejak Februari 2022, yang dipicu oleh invasi skala besar oleh Moskow. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Trump untuk mengakhiri perang tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Terlibat Penipuan Rp651 T, Bos Kripto Do Kwon Terancam 61 Tahun Bui

    Terlibat Penipuan Rp651 T, Bos Kripto Do Kwon Terancam 61 Tahun Bui

    Bos mata uang kripto asal Korea Selatan, Do Kwon, mengaku bersalah atas kasus konspirasi dan penipuan sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp651 triliun. Kwon sendiri dikenal sebagai pendiri Terraform Labs yang berbasis di Singapura dan mengembangkan mata uang TerraUSD dan Luna.

    Kwon diketahui sempat melarikan diri setelah kasusnya membuat sejumlah investor kripto merugi. Ia akhirnya ditangkap di Montenegro sebelum akhirnya diadili di Amerika Serikat.

  • Eks Ibu Negara Korsel Ditangkap, Jaksa Geledah Kantor Partai Yoon Suk Yeol

    Eks Ibu Negara Korsel Ditangkap, Jaksa Geledah Kantor Partai Yoon Suk Yeol

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor pusat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini dipenjara terkait kasus penetapan darurat militer. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah istri Yoon atau mantan Ibu Negara Korsel, Kim Keon Hee, resmi ditangkap.

    Jaksa Korsel mengatakan seperti dilansir AFP, Rabu (13/8/2025), penggeledahan kantor pusat PPP itu bertujuan untuk mengumpulkan bukti campur tangan Kim, istri Yoon, dalam pemilu parlemen. Kim diduga mencampuri proses pencalonan anggota parlemen PPP, yang melanggar undang-undang pemilu.

    Yoon mundur dari PPP pada Mei lalu setelah diberhentikan dari jabatannya, namun dia tetap mendukung capres dari partai tersebut saat pilpres dadakan yang dimenangkan oleh Lee Jae Myung dari Partai Demokrat.

    Kim yang ditangkap pada Selasa (12/8) malam waktu setempat, terjerat berbagai tuduhan termasuk manipulasi saham, campur tangan pemilu, dan korupsi.

    Penangkapan itu terjadi beberapa jam setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul meninjau permintaan jaksa agar surat perintah penangkapan diterbitkan untuk mantan Ibu Negara yang berusia 52 tahun itu.

    Jaksa menyerahkan dokumen setebal 848 halaman yang memaparkan argumen mengenai dugaan “tindakan melawan hukum” yang dilakukan Kim. Pengadilan kemudian mengabulkan permintaan jaksa dan merilis surat perintah penangkapan terhadap Kim, dengan alasan dia berisiko memanipulasi bukti.

    Penggeledahan itu menuai kecaman dari pemimpin oposisi Korsel, Song Eon Seog dari PPP, yang menyebutnya sebagai “perilaku gangster”.

    “Saya tidak dapat menahan kemarahan saya atas penindasan politik dan pembalasan kejam yang dilakukan pemerintahan Lee Jae Myung terhadap oposisi, yang dipelopori oleh jaksa penuntut khusus,” kata Song dalam konferensi pers.

    Dakwaan yang dijeratkan jaksa terhadap mantan Ibu Negara Korsel mencakup pelanggaran undang-undang pasar modal dan investasi keuangan, serta undang-undang pendanaan politik.

    Penangkapan Kim menandai kejatuhan dramatis bagi mantan pasangan nomor satu di Korsel tersebut, setelah deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon pada 3 Desember tahun lalu memicu kekacauan di negara tersebut.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel, dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April lalu karena deklarasi darurat militer tersebut. Dia ditahan sejak 10 Juli lalu, dengan penyelidikan terhadap kasus-kasusnya terus berlangsung.

    Dengan penangkapan Kim, istri Yoon, maka kini Korsel memiliki mantan Presiden dan mantan Ibu Negara yang sama-sama berada di balik jeruji besi untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.

    Para jaksa Korsel juga menggeledah sebuah perusahaan interior yang diduga terkait dengan Kim sehubungan dugaan favoritisme dalam perbaikan kantor kepresidenan semasa Yoon menjabat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inilah Jurus Jitu China untuk Longgarkan Tarif Trump

    Inilah Jurus Jitu China untuk Longgarkan Tarif Trump

    Jakarta –

    Setelah cukup lama diasingkan dari perdagangan global, Cina sekarang menjadi fokus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperbaiki ulang hubungan dan mencegah perang tarif baru.

    Pada April 2025, Trump menyatakan Cina sebagai “ancaman terbesar bagi Amerika,” dengan menyebut Beijing telah “menipu” ekonomi terbesar dunia selama puluhan tahun. Kemudian, Trump memberlakukan tarif besar-besaran hingga 145% terhadap produk Cina.

    Namun, beberapa bulan kemudian, sikap Trump berubah. Dia memperpanjang jeda tarif untuk Cina, memuji Presiden Xi Jinping sebagai “pemimpin yang kuat,” dan bahkan mengusulkan ide KTT AS-Cina pada musim gugur 2025 ini.

    Sementara, India dan Brasil justru menghadapi sanksi terberat, dengan tarif hingga 50%, sedangkan tarif Cina dibatasi pada angka yang lebih ringan, yakni 30%.

    Ada sederet alasan Trump memberi kelonggaran pada Cina. Dia ingin menghindari lonjakan tarif menjelang musim belanja akhir tahun, saat para peritel AS mulai mengimpor barang dari Cina. Trump juga sedang mengulur waktu untuk negosiasi kesepakatan dagang yang lebih luas, mencakup teknologi, energi, dan logam tanah jarang.

    Menurut seorang profesor ekonomi di INSEAD Business School, Antonio Fatas, Cina adalah satu-satunya negara yang secara tegas menghadapi kebijakan agresif Washington. Dia menilai strategi Beijing membuat Trump kehilangan daya tawar.

    “Sejak awal, sudah jelas bahwa Cina lebih siap daripada AS untuk menghadapi perang dagang besar-besaran,” kata Fatas kepada DW. “Konsekuensi ekonomi dari perang itu tidak bisa ditanggung oleh pemerintahan Trump.”

    Logam tanah jarang jadi senjata rahasia Cina

    Setelah pengumuman tarif tinggi oleh Donald Trump pada April 2025, Cina memberlakukan pembatasan ekspor terhadap tujuh elemen tanah jarang dan magnet permanen, yang berdampak terhadap industri AS, termasuk sektor otomotif. Cina, menguasai sekitar 60% produksi global dan hampir 90% proses pemurnian logam tanah jarang.

    Merespons itu, Washington juga mendesak pembatasan akses Cina untuk cip canggih kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta menekan Beijing agar mengurangi impor minyak dari Rusia, dengan ancaman sanksi sekunder berupa tarif lebih tinggi jika jumlah impor terus meningkat.

    Di sisi lain, Trump mendesak Cina untuk meningkatkan pembelian kedelai AS hingga empat kali lipat, ini adalah sebuah keuntungan bagi petani AS dan upaya pengurangan defisit perdagangan sebesar $295,5 miliar (sekitar Rp4,8 kuadriliun) antara kedua negara pada tahun 2024.

    Cina adalah importir kedelai terbesar di dunia, menyerap lebih dari 60% permintaan global, terutama untuk pakan ternak dan minyak goreng.

    Cina sendiri menginginkan penghapusan tarif Amerika Serikat secara permanen, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Beijing juga menuntut perlindungan bagi perusahaan-perusahaannya dari sanksi AS serta jaminan akses terhadap cip canggih buatan AS.

    Menariknya, pemerintah Cina kini justru secara aktif melarang penggunaan prosesor Nvidia H20, sebuah cip tercanggih AS yang masih diizinkan untuk diekspor ke Cina. Pengamat menilai ini sebagai sinyal bahwa Cina mulai mengurangi ketergantungan pada teknologi tinggi dari AS.

    Fokus Trump ke isu domestik dan Ukraina

    Alicia Garcia-Herrero, pakar ekonomi dari lembaga kajian Bruegel di Brussels mencatat bahwa Trump tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dalam negeri maupun geopolitik. Termasuk juga pertemuan damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Agustus 2025 ini. Faktor tersebut diduga menjadi alasan Trump memberikan kelonggaran untuk Cina.

    “Trump sudah cukup sibuk… dan tidak punya pilihan selain memberi Cina waktu (lebih) dibanding negara lain,” kata Alicia Garcia-Herrero kepada DW.

    Dengan perpanjangan gencatan tarif hingga awal November 2025, para negosiator kini bisa fokus pada isu-isu paling krusial. Terutama, menghindari kembalinya tarif tiga digit, yaitu 145% untuk barang Cina dan 125% untuk ekspor AS. Kedua pihak sepakat bahwa langkah tersebut akan berdampak buruk secara ekonomi.

    Saat ini, tarif rata-rata Cina berada di angka 30%, jumlah ini terbilang cukup jauh di atas rerata negara lain. Namun, ekspor tembaga dan baja Cina ke AS dikenai tarif hingga 50%.

    India jadi target Trump

    Ketika Cina mendapat kelonggaran, posisi India berubah drastis dari mitra favorit di awal masa jabatan kedua Trump menjadi musuh dagang.India, kini menghadapi tarif hingga 50% dan 25% untuk barang umum, serta tambahan 25% untuk pembelian minyak Rusia yang diperkirakan berlaku mulai 27 Agustus 2025.

    Profesor Fatas mengatakan bahwa “India tidak memiliki ukuran ekonomi sebesar Cina, tidak mengekspor barang penting bagi industri AS, dan tidak punya kekuatan untuk menekan ekonomi AS.” Dia mendorong India untuk bekerja sama dengan sekutu agar bisa menunjukkan kekuatan kolektif dan mendapatkan perlakuan tarif yang lebih baik.

    Meski Cina tampak unggul dalam negosiasi, Han Shen Lin dari The Asia Group mengingatkan agar Beijing tidak lengah. Menurutnya, gaya Trump yang penuh kejutan masih bisa menghadirkan langkah tak terduga.

    “Kita tidak boleh meremehkan kemampuan AS untuk menambah elemen kejutan dalam negosiasi,” kata Han kepada Reuters. “Saya menduga, nilai tawar yang dimiliki AS sebagai pasar konsumen terbesar di dunia, akan menjadi faktor yang membuat negara lain berpikir secara hati-hati.”

    Hindari eskalasi, tekanan ekonomi berlanjut

    Meski sikapnya terhadap Cina melunak, Trump tetap menekan lewat jalur lain. Eksportir Cina mulai mengalihkan barang ke AS melalui negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, untuk menghindari tarif langsung.

    Sebagai balasan, Trump menetapkan tarif “transshipment” sebesar 40% terhadap semua negara yang dicurigai memfasilitasi impor-ekspor barang Cina. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Agustus 2025.

    Dengan negosiasi yang diperkirakan berlanjut hingga tenggat waktu, Garcia-Herrero, memperkirakan akan ada pelonggaran perdagangan yang menguntungkan perusahaan AS, tapi justru bisa merugikan sekutu AS seperti Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang.

    “Kita mungkin akan melihat kemajuan dalam kontrol ekspor cip canggih dari AS dan mineral tanah jarang dari Cina,” ujarnya kepada DW. “Cina kemungkinan akan mendapat penurunan tarif dasar, sementara perusahaan AS akan mendapat akses pasar yang lebih baik ke pasar Cina, yang merugikan Uni Eropa, Korea Selatan dan Jepang.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)