Negara: Korea Selatan

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    New York

    Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

    Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

    Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

    Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    “Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

    Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

    Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

    Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

    Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

    Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

    Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

    Erosi kekuatan Barat

    Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

    Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

    “KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

    Inisiatif Jerman

    Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

    Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

    Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

    (bh/ha)

    (nvc/nvc)

  • Jelang KTT PBB, Puluhan Ribu Aktivis Iklim Banjiri Kota New York

    Jelang KTT PBB, Puluhan Ribu Aktivis Iklim Banjiri Kota New York

    Jakarta

    Ribuan aktivis iklim membanjiri jalanan Midtown, Manhattan pada hari Minggu (17/09), mengawali Pekan Iklim jelang Sidang Umum PBB di kota New York.

    Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Akhiri Penggunaan Bahan Bakar Fosil”, “Nyatakan Keadaan Darurat Iklim”, hingga “Saya tidak memilih kebakaran dan banjir”.

    Para demonstran memohon kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin dunia untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, dengan menekankan peran mereka dalam memperparah perubahan iklim.

    Presiden Biden adalah salah satu dari para pemimpin dunia yang akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada hari Selasa (19/09).

    “Kami memegang kekuatan rakyat, kekuatan yang Anda butuhkan untuk memenangkan pemilu ini,” kata Emma Buretta, 17 tahun, dari Brooklyn, perwakilan dari kelompok protes pemuda Fridays for Future. “Jika Anda ingin menang pada tahun 2024, jika Anda tidak ingin darah generasi saya ada di tangan Anda, akhiri bahan bakar fosil,” tegasnya.

    Sebanyak 75.000 orang yang membajiri jalanan pada hari Minggu (17/09) berasal dari sekitar 700 organisasi dan kelompok aktivis, serta perwakilan orang-orang dari berbagai kalangan.

    “Kita memiliki banyak orang dari seluruh dunia yang turun ke jalanan, menuntut penghentian apa yang membunuh kita,” kata anggota Kongres AS Alexandria Ocasio-Cortez kepada kerumunan orang yang bersorak-sorai. “Kita harus mengirim pesan bahwa sebagian besar dari kita akan tetap hidup di planet ini 30, 40, 50 tahun lagi. Dan kita tidak akan menerima jawaban tidak,” tambahnya.

    Target PBB 2015 tidak mencapai sasaran

    Membatasi emisi CO2 sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Para ilmuwan memperingatkan bahwa dalam lima tahun ke depan, dunia akan mengalami peningkat suhu tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan peluang signifikan untuk melampaui batas kritis kenaikan rata-rata 1,5 derajat Celsius.

    Menjelang KTT iklim PBB COP28 mendatang, lebih dari 80 negara bertekad untuk membuat kesepakatan secara progresif mengurangi penggunaan batu bara, minyak, dan gas.

    Sebuah studi PBB baru-baru ini juga memperingatkan adanya peningkatan risiko pemanasan global, dan menekankan perlunya tindakan-tindakan komprehensif dan pengurangan emisi yang drastis, termasuk mengurangi secara signifikan energi bertenaga batu bara pada tahun 2030, menurut kantor berita Reuters.

    Pada hari Senin (18/09), KTT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dimulai, dengan target “rencana penyelamatan global,” menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dia mencatat bahwa hanya 15% dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi pada tahun 2015 yang mungkin akan tercapai, dengan beberapa metrik justru mengarah ke arah sebaliknya.

    Untuk mencapai target emisi nol karbon pada tahun 2050, sangat penting untuk menghilangkan penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat ditangkap atau pun dikompensasi.

    Ketergantungan bahan bakar fosil di bawah pengawasan

    Beberapa pemimpin dari negara-negara penghasil karbon terbesar tidak akan berpartisipasi atau hadir dalam pertemuan khusus pada hari Rabu (20/09) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang menyediakan platform untuk negara-negara yang menjanjikan tindakan nyata.

    Meskipun Presiden Biden telah memperjuangkan manufaktur hijau dan mengalokasikan milyaran dolar untuk energi bersih, para kritikus berpendapat bahwa dia belum mengambil langkah-langkah yang cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan AS pada bahan bakar fosil.

    Pada hari Jumat (15/09), California menggugat lima perusahaan minyak raksasa dan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan itu telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dan meremehkan bahaya besar terkait dengan bahan bakar fosil kepada publik.

    Pada abad terakhir, AS berkontribusi menjadi penghasil emisi kumulatif karbon dioksida terbesar di dunia, meskipun Cina kini juga menjadi penghasil emisi tahunan terbesar.

    Para pengunjuk rasa mengklaim telah mengalami peristiwa perubahan iklim

    Protes pada hari Minggu (17/09) menandai inisiatif global selama sepekan oleh Grup Penggiat Iklim ‘Climate Group’, sebuah organisasi nirlaba yang mendorong aksi iklim. Lebih dari 500 aksi protes akan direncanakan di 54 negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan India.

    Unjuk rasa ini merupakan pendahulu dari pertemuan COP28 yang akan datang, telah mencerminkan bahwa keprihatinan global atas peristiwa cuaca ekstrem akibat perubahan iklim yang semakin sering terjadi, mulai meningkat dan meluas.

    Sosiolog dari Universitas Amerika, Dana Fisher, mempelajari aksi gerakan lingkungan dan melakukan survei terhadap para pegiat dan mengatakan bahwa 86% dari para aktivis yang disurvei telah mengalami efek perubahan iklim seperti panas ekstrem yang terjadi baru-baru ini, di mana 21% mereka mengalami banjir dan 18% kekeringan yang sangat parah. Bahkan, sebagian besar dari mereka mengaku merasa sedih dan marah.

    “Hidup kami dipertaruhkan,” ungkap Nalleli Cobo, 22 tahun, kepada kantor berita AFP.

    kp/as (AP, AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Kim Jong Un Inspeksi Satelit Mata-mata Pertama Korut

    Kim Jong Un Inspeksi Satelit Mata-mata Pertama Korut

    Pyongyang

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un melakukan inspeksi terhadap satelit mata-mata militer pertama buatan negara terisolasi itu. Dalam inspeksinya, Kim Jong Un memberikan persetujuan atas ‘rencana aksi di masa depan’.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (17/5/2023), Kim Jong Un bertemu dengan Komisi Persiapan Peluncuran Satelit Non-permanen pada Selasa (16/5) waktu setempat, sebelum memeriksa langsung satelit buatan Pyongyang.

    Sebulan lalu, Kim Jong Un menyebut perakitan satelit telah diselesaikan dan memberikan lampu hijau untuk peluncurannya. Laporan pada 18 April itu disampaikan seminggu setelah Pyongyang meluncurkan apa yang disebut sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar solid, yang menandai terobosan besar dalam program senjata yang dilarang itu.

    Para analis menilai ada tumpang tindih teknologi yang signifikan antara pengembangan ICBM dan kemampuan peluncuran ke luar angkasa.

    “Setelah mengetahui secara detail pekerjaan komisi, (Kim Jong Un) menginspeksi satelit pengintaian nomor 1, yang siap diluncurkan setelah menjalani pemeriksaan perakitan akhir dan uji coba lingkungan luar angkasa,” sebut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) dalam laporannya.

    Kim Jong Un sebelumnya menuduh Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) telah meningkatkan apa yang disebutnya sebagai ‘langkah konfrontatif’ terhadap Korut. Dia menegaskan Pyongyang akan menggunakan haknya untuk mempertahankan diri.

    Dalam inspeksi itu, sebut KCNA, Kim Jong Un ‘menyetujui rencana aksi mendatang dari komisi persiapan’.

  • Jet Tempur F-16 Milik AS Jatuh di Korsel

    Jet Tempur F-16 Milik AS Jatuh di Korsel

    Jakarta

    Sebuah jet tempur F-16 milik Amerika Serikat jatuh di daerah pertanian di sebelah selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan (Korsel) saat latihan rutin pada hari Sabtu (6/5). Tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (6/5/2023), Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pilot jet tempur tersebut berhasil melontarkan dirinya keluar dengan selamat sebelum kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

    “Sebuah F-16 Fighting Falcon yang ditugaskan di Sayap Tempur ke-8 jatuh di daerah pertanian dekat Pangkalan Udara Osan sekitar pukul 9:45 pagi” di provinsi Gyeonggi, kata pernyataan Angkatan Udara AS tersebut.

    Kecelakaan itu terjadi selama latihan rutin, kata Angkatan Udara AS sambil menambahkan bahwa penyelidikan sedang dilakukan.

    Para petugas departemen pemadam kebakaran setempat dikirim ke lokasi kecelakaan dan memadamkan api, kata Gubernur Gyeonggi, Kim Dong-yeon di akun Twitter-nya.

    Media lokal mengatakan kecelakaan itu tidak menimbulkan korban atau kerusakan karena terjadi di daerah pedesaan.

    “Tidak ada rumah sipil di sekitar kecelakaan itu, tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut (selain jet),” kata seorang pejabat polisi seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

    (ita/ita)

  • Marcos Jr Kunjungi AS, Biden Tegaskan Komitmen Bela Filipina

    Marcos Jr Kunjungi AS, Biden Tegaskan Komitmen Bela Filipina

    Washington DC

    Presiden Filipina Ferdinand Macros Jr melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) dan berbicara langsung dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Respons terhadap ekspansi agresif China di rute perdagangan dan pulau strategis di Laut China Selatan menjadi topik utama pembicaraan.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (2/5/2023), kunjungan kenegaraan selama empat hari yang dilakukan Marcos Jr ini menyusul kunjungan serupa dari Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol pekan lalu dan pertemuan antara Biden dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Gedung Putih pada Januari lalu.

    Menyambut Marcos Jr di Ruang Oval Gedung Putih, Biden menggarisbawahi komitmen kuat AS untuk membela Filipina jika terjadi konflik.

    Marcos Jr merujuk pada ‘masa-masa sulit’ dan Filipina mendapati negaranya berada di kawasan dengan ‘situasi geopolitik paling rumit di dunia saat ini’.

    “Jadi wajar saja bagi Filipina untuk melihar satu-satunya mitra perjanjian di dunia untuk memperkuat, untuk mendefinisikan kembali, hubungan yang kita miliki dan peran yang kita mainnya dalam menghadapi ketegangan yang meningkat yang kita lihat sekarang di sekitar Laut China Selatan dan Asia Pasifik,” ucapnya.

    Seorang pejabat AS yang tidak disebut namanya menyebut kunjungan Marcos Jr itu merupakan yang pertama ‘pada level dan intensitas ini’ antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir. Marcos Je mendapatkan sambutan kehormatan militer di luar Gedung Putih sebelum melakukan pembicaraan dengan Biden.

    “Jelas bahwa kita berada dalam periode yang sangat penting dalam hal keterlibatan Indo-Pasifik kita,” sebut pejabat AS itu kepada wartawan setempat.

  • AS Ancam Rezim Kim Jong Un Tamat, China: Jangan Provokasi!

    AS Ancam Rezim Kim Jong Un Tamat, China: Jangan Provokasi!

    Jakarta

    Pemerintah China memperingatkan Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) agar tidak “memprovokasi konfrontasi” dengan Korea Utara (Korut). Peringatan ini disampaikan pada hari Kamis (27/4) setelah Presiden Joe Biden dan Presidel Korsel Yoon Suk Yeol mengatakan Pyongyang akan menghadapi “akhir” kepemimpinannya jika menggunakan senjata nuklirnya.

    “Semua pihak harus menghadapi inti dari masalah semenanjung (Korea) dan memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan penyelesaian masalah secara damai,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, seperti diberitakan kantor berita AFP, Kamis (27/4/2023).

    Dia mendesak untuk tidak “sengaja mengobarkan ketegangan, memprovokasi konfrontasi, dan bermain-main dengan ancaman”.

    Sebelumnya pada pertemuan puncak di Washington, Biden dan Yoon memperjelas bahwa jika rezim Kim Jong Un di Korea Utara menyerang Korea Selatan atau Amerika Serikat, maka tanggapannya akan sangat menghancurkan.

    “Serangan nuklir oleh Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutu atau partisannya — mitra — tidak dapat diterima dan akan mengakibatkan berakhirnya rezim apa pun yang mengambil tindakan seperti itu,” kata Biden dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

    Yoon mengatakan prioritasnya adalah mengamankan perdamaian melalui “keunggulan kekuatan yang luar biasa dan bukan perdamaian palsu berdasarkan niat baik pihak lain.”

    “Jika terjadi serangan nuklir Korea Utara,” katanya, Washington dan Seoul telah sepakat untuk “menanggapi dengan cepat, luar biasa, dan tegas menggunakan kekuatan penuh aliansi termasuk senjata nuklir AS.”

  • Tangkal Ancaman Korut, AS-Korsel-Jepang Latihan Pertahanan Rudal Gabungan

    Tangkal Ancaman Korut, AS-Korsel-Jepang Latihan Pertahanan Rudal Gabungan

    Seoul

    Amerika Serikat (AS) bersama Korea Selatan (Korsel) dan Jepang menggelar latihan pertahanan rudal di laut secara gabungan pada Senin (17/4) waktu setempat. Latihan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kerja sama keamanan lebih besar dalam menangkal ancaman rudal Korea Utara (Korut) yang berkembang.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (17/4/2023), latihan gabungan itu diumumkan oleh Angkatan Laut Korsel beberapa hari setelah tiga negara yang bersekutu menyepakati untuk menggelar latihan pertahanan rudal dan antikapal selam secara rutin sebagai upaya meningkatkan kerja sama diplomatik dan militer.

    Latihan yang dimulai Senin (17/4) waktu setempat ini digelar di perairan internasional antara Korea Jepang, yang menyatukan kapal-kapal penghancur Aegis, Yulhok Yi I seberat 7.600 ton milik Korsel dengan kapal penghancur rudal AS USS Benfold dan kapal penghancur Atago milik Jepang, yang juga dilengkapi sistem radar Aegis.

    Ketiga negara, sebut Angkatan Laut Korsel, akan fokus pada penguasaan prosedur respons dari pendeteksian hingga pelacakan hingga berbagi informasi dengan menciptakan target virtual dalam skenario provokasi rudal balistik Korut.

    “Ini adalah kesempatan untuk memperkuat kerja sama keamanan trilateral melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang meningkat, dan memperkuat kemampuan dan postur Angkatan Laut kami untuk merespons rudal balistik,” tutur Kapten Kim Ki Young dari kapal penghancur Korsel dalam pernyataannya.

    Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataan terpisah menyebut latihan gabungan itu memajukan kerja sama trilateral dalam menghadapi tantangan keamanan regional, dan menunjukkan komitmen kuat ketiga negara untuk mengamankan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan hukum.

  • Korut Tembakkan Rudal Balistik, Jepang Sempat Minta Penduduk Evakuasi

    Korut Tembakkan Rudal Balistik, Jepang Sempat Minta Penduduk Evakuasi

    Tokyo

    Korea Utara (Korut) kembali menembakkan rudal balistik. Jepang pun sempat mengeluarkan peringatan bagi penduduk di pulau utara Jepang Hokkaido untuk berlindung.

    Dilansir Reuters, Kamis (13/4/2023), pihak berwenang Jepang mencabut peringatan tersebut dan mengatakan sistem peringatan darurat telah membuat prediksi yang salah bahwa rudal akan jatuh di dekat pulau tersebut.

    Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pemerintahnya akan mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional terkait peluncuran rudal tersebut.

    Menteri Pertahanan Jepang, Yasukazu Hamada, mengatakan rudal itu tampaknya ditembakkan ke arah timur dengan sudut tinggi. Dia mengatakan rudal itu tidak jatuh di wilayah Jepang, dan pihaknya sedang menganalisis peluncuran untuk lebih jelasnya.

    Penjaga pantai Jepang mengatakan proyektil itu jatuh di laut sebelah timur Korea Utara. Hamada mengatakan dia tidak bisa memastikan apakah rudal itu terbang di atas zona ekonomi eksklusif Jepang.

    Peluncuran itu dilakukan beberapa hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan untuk memperkuat pencegahan perang negara itu dengan cara yang ‘lebih praktis dan ofensif’ untuk melawan apa yang disebutnya agresi oleh Amerika Serikat.

    Rudal itu ditembakkan pada pukul 7.23 pagi waktu setempat dari dekat Pyongyang. Militer Korea Selatan mengatakan dalam keadaan siaga tinggi dan berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat.

    (haf/haf)

  • Panas! Korut Kembali Uji Coba Drone Nuklir Bawah Laut

    Panas! Korut Kembali Uji Coba Drone Nuklir Bawah Laut

    Jakarta

    Korea Utara (Korut) mengklaim telah kembali melakukan uji coba drone serangan nuklir bawah laut. Ini dilakukan sebagai tanggapan terbarunya terhadap latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan, meskipun para analis mempertanyakan apakah Pyongyang memiliki senjata semacam itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/4/2023), dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara telah menguji apa yang digambarkan media pemerintah sebagai drone berkemampuan nuklir bawah air dan juga melakukan peluncuran rudal balistik antarbenua.

    “Sebuah lembaga penelitian ilmu pertahanan nasional di DPRK melakukan uji coba sistem senjata strategis bawah air dari 4 hingga 7 April,” kata kantor berita pemerintah Korut, KCNA.

    “Drone serangan nuklir bawah laut ‘Haeil-2’… melaju sejauh 1.000 km dalam simulasi bawah air,” imbuh KCNA.

    KCNA menambahkan bahwa “uji hulu ledak secara akurat diledakkan di bawah air. Tes tersebut dengan sempurna membuktikan keandalan sistem senjata strategis bawah air dan kemampuan serangannya yang fatal.”

    Sebelumnya pada tanggal 23 Maret, Korea Utara juga mengklaim telah menguji drone serangan nuklir bawah laut yang mampu melepaskan “tsunami radioaktif”. Korut saat itu menyalahkan latihan militer AS-Korea Selatan atas situasi keamanan regional yang memburuk.

    Citra satelit juga menunjukkan aktivitas tingkat tinggi di kompleks nuklir utama Korea Utara setelah pemimpin Kim Jong Un memerintahkan agar produksi bahan nuklir tingkat senjata ditingkatkan.

  • Di Tengah Ancaman Nuklir Korut, AS-Korsel-Jepang Mulai Latihan Militer

    Di Tengah Ancaman Nuklir Korut, AS-Korsel-Jepang Mulai Latihan Militer

    Jakarta

    Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang memulai latihan angkatan laut bersama di Semenanjung Korea pada Senin (3/4) ini. Sebuah langkah yang pasti akan membuat marah Korea Utara, yang telah menembakkan rudal pertamanya ke Jepang dalam lima tahun ketika latihan serupa diadakan pada tahun 2022.

    Dilansir Bloomberg dan The Star, Senin (3/4/2023), Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan, latihan anti-kapal selam dan penyelamatan selama dua hari dimulai hari ini di perairan internasional lepas Pulau Jeju, Korea Selatan dan termasuk kapal-kapal dari kelompok kapal induk USS Nimitz.

    “Latihan anti-kapal selam ini disiapkan untuk meningkatkan kemampuan respons ROK (nama resmi Korsel), AS, dan Jepang terhadap ancaman bawah laut Korea Utara yang semakin meningkat dan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam,” kata Kementerian Pertahanan Korsel.

    Rezim Kim Jong Un telah menjanjikan respons yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap latihan tersebut. Korut pun telah meluncurkan senjata baru yang dirancang untuk melancarkan serangan nuklir ke AS dan kedua sekutunya, yang menampung sebagian besar pasukan Amerika di wilayah tersebut.

    Respons itu juga termasuk drone bawah laut baru yang diuji coba bulan lalu, yang dikatakan dapat mengirimkan “tsunami radioaktif” – klaim yang diragukan oleh militer Korea Selatan.

    Lihat juga Video: Panas! Korut Luncurkan Rudal Jelang Kapal Induk AS Tiba di Korsel