Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Sabina Shoal, Titik Api Baru di Sengketa China-Filipina di Laut China Selatan

    Sabina Shoal, Titik Api Baru di Sengketa China-Filipina di Laut China Selatan

    Jakarta –

    Sebuah titik perselisihan baru mengemuka di tengah sengketa antara China dan Filipina di Laut China Selatan. Kedua negara ini telah memperjuangkan klaim mereka atas sejumlah pulau dan zona-zona di Laut China Selatan.

    Perselisihan keduanya kian memanas selama beberapa tahun belakangan yang ditandai oleh semakin seringnya tabrakan kapal, pertikaian, hingga tuduhan ancaman bersenjata.

    Namun pada pekan lalu, perselisihan memuncak ketika kapal-kapal China dan Filipina bertabrakan di dekat Sabina Shoal. Keduanya saling menuduh satu sama lain telah sengaja menabrak.

    Sabina Shoal diklaim oleh China sebagai Xianbin Jiao, sedangkan bagi Filipina dianggap sebagai Escoda Shoal.

    Lokasinya berjarak sekitar 75 mil laut dari pantai barat Filipina dan 630 mil laut dari China.

    Apa yang terjadi di Sabina Shoal?

    Pada 19 Agustus, beberapa kapal China dan Filipina bertabrakan di kawasan Kepulauan Spratly yang disengketakan.

    Wilayah ini kaya akan minyak dan gas. Baik China dan Filipina telah mengeklaim kawasan ini selama bertahun-tahun.

    Sementara itu, Filipina menuding bahwa kapal-kapal China melakukan “manuver agresif”.

    BBC

    Tabrakan kedua terjadi pada Minggu (25/08), dan kedua belah pihak lagi-lagi saling menyalahkan satu sama lain.

    Pihak lain termasuk Inggris, Jepang, Australia, Korea Selatan hingga Uni Eropa telah mengkritik tindakan China.

    Pada Senin, Filipina mengatakan bahwa 40 kapal China menghalangi dua kapal mereka yang menjalankan “misi kemanusiaan” untuk mengirimkan suplai logistik ke Teresa Magbuana, sebuah kapal penjaga pantai Filipina yang dikerahkan ke Sabina Shoal beberapa bulan lalu.

    Filipina mencurigai China berupaya merebut kembali Sabina Shoal.

    Mereka menunjukkan gundukan pasir dan karang yang hancur di Sabina Shoal, yang direkam oleh penjaga pantai Filipina, lalu menuduh China memanfaatkan materialnya untuk memperluas wilayah itu.

    Media pemerintah China menyebut tuduhan tersebut “tidak berdasar”.

    Sementara itu, Filipina mengirim Teresa Magbuana ke Sabina pada April sebagai wujud kehadiran jangka panjang mereka di kawasan ini.

    Bagi Filipina, ini adalah upaya untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Kepulauan Spratly.

    Sedangkan China menganggap kehadiran Teresa Magbuana membuktikan niat Filipina untuk menduduki Sabina Shoal.

    Baca juga:

    Pernyataan terbaru yang diterbitkan oleh kantor berita pemerintah China, Xinhua, menyinggung soal sebuah kapal era Perang Dunia II yang usang dan dikandaskan oleh Filipina pada tahun 1999 di Second Thomas Shoal, yang dalam bahasa China dikenal sebagai Ren’ai Jiao.

    Filipina masih menempatkan sejumlah tentara di Teresa Magbuana yang membutuhkan suplai pangan secara rutin.

    Kapal tersebut terus menerus menjadi pemicu gesekan antara kedua negara.

    China terus berupaya memblokir misi membawa pasokan logistik ke kapal itu.

    “Setelah 25 tahun berlalu, kapal itu masih ada di sana. Jelas sekali, Filipina berusaha mengulangi skenario ini di Xianbin Jiao,” tulis artikel tersebut.

    “China tidak akan pernah tertipu oleh Filipina lagi.”

    Apakah ini menunjukkan eskalasi ketegangan China dan Filipina?

    Telah terjadi serangkaian pertemuan berbahaya dalam beberapa bulan terakhir karena kedua belah pihak berupaya menegakkan klaim mereka atas terumbu karang yang disengketakan, termasuk Second Thomas Shoal dan Scarborough Shoal.

    Tabrakan biasanya terjadi akibat permainan kucing-kucingan yang dilakukan kedua kapal, saat mereka berusaha mengusir pihak lain.

    China semakin sering menembakkan meriam air dan laser yang kuat ke kapal-kapal Filipina.

    Filipina juga menuduh China menaiki kapal mereka, yang menyebabkan perkelahian, serta menyita barang-barang dan menusuk kapal karet mereka.

    Manila belakangan menuduh personel penjaga pantai China yang dipersenjatai dengan pisau, tombak dan pedang menaiki salah satu kapal militer mereka dan mengancam para prajurit mereka.

    Getty ImagesSabina Shoal terletak di Kepulauan Spratly yang kaya akan minyak

    “Kami sedang berjuang melawan musuh yang lebih kuat,” kata kepala pertahanan Filipina Gilberto Teodoro pada hari Selasa, seraya mengimbau masyarakat internasional untuk mengeluarkan seruan keras terhadap China.

    Tidak ada korban jiwa sejauh ini, walaupun Filipina mengatakan sejumlah tentaranya mengalami luka-luka.

    Namun, Presiden Marcos Jr telah mengultimatum bahwa setiap kematian warga Filipina akibat tindakan China akan dianggap sebagai “tindakan perang”.

    Para pengamat khawatir perselisihan kedua negara ini pada akhirnya dapat memicu konfrontasi yang lebih besar di Laut China Selatan.

    Filipina sebelumnya telah meminta PBB menengahi sengketa ini.

    Getty ImagesKapal Penjaga Pantai China (di latar belakang kiri dan kanan) terlihat melewati kapal Penjaga Pantai Filipina BRP Cape Engao (tengah), seperti yang difoto dari BRP Cabra selama misi ke Sabina Shoal di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada 26 Agustus 2024.

    PBB kemudian menyatakan bahwa China tidak memiliki klaim yang sah. China selama ini mengeklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan berdasarkan batas yang mereka sebut sebagai sembilan garis putus-putus.

    Namun Beijing menolak mengakui keputusan PBB tersebut.

    Dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara telah berupaya meredakan konflik di laut.

    Pada bulan lalu, mereka sepakat mengizinkan Filipina menyuplai kembali makanan, logistik dan personel ke pos terdepan di Second Thomas Shoal. Sejak saat itu, tidak ada bentrokan yang dilaporkan.

    Tetapi, insiden di Sabina Shoal menimbulkan pertanyaan apakah upaya de-eskalasi seperti itu efektif ketika perselisihan dapat dengan mudah berpindah ke tempat yang baru.

    Laporan tambahan oleh BBC Monitoring.

    (ita/ita)

  • Eks Presiden Korsel Jadi Tersangka, Diduga Cari Jabatan untuk Menantu

    Eks Presiden Korsel Jadi Tersangka, Diduga Cari Jabatan untuk Menantu

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) mengidentifikasi mantan Presiden Moon Jae In sebagai tersangka dalam kasus suap. Kasus ini melibatkan dugaan perlakuan istimewa terhadap menantu laki-laki Moon dalam mendapatkan jabatan tinggi di sebuah maskapai penerbangan.

    Sebagai imbalan, pemerintahan era Moon diduga mengatur penunjukan penting terhadap seorang politisi Korsel yang mendirikan maskapai penerbangan yang menjadi tempat menantu Moon bekerja tersebut. Dugaan praktik suap itu terjadi beberapa tahun lalu, namun penyelidikannya masih berproses hingga kini.

    Seperti dilansir The Korea Herald dan Straits Times, Senin (2/9/2024), penyelidikan terhadap potensi keterlibatan Moon dalam kasus suap itu dipimpin oleh Divisi Kriminal 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju.

    Status Moon sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah penggeledahan terhadap kediaman putrinya, Moon Da Hye. Perintah penggeledahan itu telah dilaksanakan jaksa distrik Jeonju pada 30 Agustus lalu. Saat ini, putri Moon dan suaminya, yang hanya disebut sebagai Seo, telah bercerai.

    Penggeledahan itu bermula dari aduan yang diajukan empat tahun lalu mengenai kecurigaan pelanggaran hukum dalam perekrutan Seo, atau menantu Moon, dalam menduduki jabatan direktur eksekutif pada maskapai Thai Eastar Jet.

    Maskapai berbujet rendah itu didirikan oleh seorang politisi bernama Lee Sang Jik, yang juga mantan anggota parlemen Korsel selama dua periode dari Partai Demokratik yang berkuasa pada era pemerintahan Moon.

    Penyelidikan kasus ini berfokus pada dugaan keterkaitan antara perekrutan Seo sebagai pejabat maskapai Thai Eastar Jet dengan penunjukan Lee sebagai Kepala Badan UKM dan Startup Korea, atau disebut juga sebagai Kosem.

    Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang kini berkuasa di Korsel dan kelompok sipil Justice People yang berbasis di Seoul mengajukan empat aduan antara September 2020 hingga April 2021, dengan tuduhan adanya dugaan praktik quid pro quo.

    Lee ditunjuk menjadi Presiden Kosme pada Maret 2018, beberapa bulan sebelum Seo bergabung dengan Thai Eastar Jet pada Juli tahun yang sama. Kurangnya pengalaman Seo dalam industri penerbangan, ditambah dengan kesulitan keuangan maskapai tersebut, telah menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan kantor kepresidenan dalam pengangkatannya.

    Jaksa-jaksa Korsel menduga penunjukan Lee sebagai Presiden Kosme mungkin telah diputuskan dalam pertemuan informal sekretariat kepresidenan pada akhir tahun 2017 lalu.

    Pihak kejaksaan menduga Moon dan istrinya telah memberikan dukungan finansial kepada keluarga putri mereka selama beberapa waktu, namun menghentikan dukungan finansial itu setelah Seo dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet.

    Jika dukungan finansial itu dihentikan setelah Seo mendapatkan jabatan di maskapai itu, maka para jaksa Korsel meyakini bahwa tunjangan dari Thai Eastar Jet, termasuk gaji dan tempat tinggal, yang didapatkan Seo dapat dianggap sebagai suap kepada Moon.

    Para jaksa memperkirakan Seo menerima total sebesar 223 juta Won, atau setara Rp 2,5 miliar, sebagai gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 hingga April 2020, yang mereka anggap sebagai suap kepada Moon yang saat itu masih aktif menjabat Presiden Korsel.

    Oleh karena itu, para jaksa Korsel mengindikasikan dalam surat perintah penggeledahan rumah putri Moon bahwa sang mantan Presiden Korsel itu diduga menerima sejumlah uang tersebut sebagai suap dari Lee.

    Seo telah diinterogasi tiga kali oleh jaksa Korsel sepanjang tahun 2014 sebagai saksi, dan secara konsisten mempertahankan haknya untuk tetap diam.

    Cho Hyun Ock, yang merupakan mantan sekretaris kepresidenan senior bidang personalia para era pemerintahan Moon, telah didakwa atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait kasus tersebut. Beberapa mantan pejabat kantor kepresidenan era pemerintahan Moon lainnya juga telah diinterogasi.

    Namun kritikan muncul yang menyebut penyelidikan kasus yang menyeret Moon itu bermotif politik. Cho, ketika menghadiri pemeriksaan di kantor Kejaksaan Distrik Jeonju pada 31 Agustus lalu, menuduh penyelidikan terhadap Moon dan keluarganya bertujuan mengalihkan perhatian dari kecurigaan seputar Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya, Kim Keon Hee.

    Belum ada tanggapan dari pemerintahan Yoon atas tuduhan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kasat Reskrim Polres Tuban Sosok Berprestasi Hingga Tempuh Pendidikan di Korea

    Kasat Reskrim Polres Tuban Sosok Berprestasi Hingga Tempuh Pendidikan di Korea

    Tuban (beritajatim.com) – Sosok Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander ternyata pernah menempuh pendidikan di Korea Selatan serta memiliki segudang prestasi.

    Sebelum ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tuban, pria yang akrab disapa Dimas ini bertugas di Bareskrim Polri dan berdomisili di Duren Sawit Jakarta Timur.

    Lanjut, Kasat Reskrim Polres Tuban ini berusia 31 tahun dan selama dirinya menjadi anggota Polri, banyak prestasi yang telah diraihnya yakni double degree Magister Teknik (M.T) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Master of Science (M.Sc) dari Korean National Police University.

    AKP Dimas juga tidak menyangka mendapatkan beasiswa S2 di Korea dan dibiayai penuh oleh Pemerintah Korea Selatan. “Lulus Akademi Polisi (Akpol) tahun 2016, terus belajar tentang cyber crime atau kejahatan siber,” tutur AKP Dimas.

    Selain itu, kini pihaknya baru pertama kali ditugaskan di Kabupaten Tuban menjabat sebagai Kasat Reskrim menggantikan AKP Rianto yang sebelumnya menjadi Kasat Reskrim Polres Tuban. “Kita disini bermitra sama-sama menjaga situasi keamanan, ketertiban di Kabupaten Tuban,” bebernya.

    Selain itu, pihaknya juga berpesan kepada awak media dalam sesi perkenalan ini apabila ada informasi bisa disampaikan melalui Kasi Humas terlebih dahulu agar bisa di tindak lanjuti. “Kami terbuka kepada rekan-rekan media ada saran dan masukkan kami terima,” pungkasnya. [ayu/kun]

  • Jerman dan Filipina Ingin Pakta Pertahanan yang Luas

    Jerman dan Filipina Ingin Pakta Pertahanan yang Luas

    Jakarta –

    Awal Agustus lalu, Jerman dan Filipina sepakat untuk merampungkan pakta kerja sama pertahanan sampai akhir tahun ini. Perjanjian tersebut akan memungkinkan pelatihan militer bersama dan potensi penjualan senjata Jerman ke Filipina.

    Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius di Manila pada awal Agustus, menandai kunjungan pertama seorang menteri pertahanan Jerman ke Filipina. Dalam kunjungan tersebut, kedua menteri pertahanan menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama militer antar negara.

    Teodoro mengumumkan bahwa usulan pengaturan kerja sama pertahanan itu diharapkan akan ditandatangani “sebelum akhir tahun ini.” Pakta pertahanan tersebut akan mencakup latihan bersama, penjualan persenjataan canggih dan peningkatan pembagian informasi terkait keamanan.

    Selain itu, kerja sama ini kemungkinan akan meluas hingga transfer teknologi militer, yang sangat dibutuhkan Filipina untuk memodernisasi angkatan udara dan angkatan lautnya, di tengah meningkatnya tantangan keamanan regional.

    Golberto Teodoro menggarisbawahi minat Filipina dalam memperoleh kemampuan dalam sistem komando dan kendali, teknologi pertahanan udara, dan peralatan militer berteknologi tinggi lainnya, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negaranya.

    Poros Indo-Pasifik Jerman

    Keterlibatan Jerman di Indo-Pasifik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Laut Jerman telah melakukan beberapa operasi di Laut Cina Selatan, yang terakhir dilakukan pada bulan Mei dan menggarisbawahi komitmen Berlin terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

    Hal ini sejalan dengan Strategi Indo-Pasifik Jerman yang dirilis pada tahun 2020, yang menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran di jalur laut yang bebas dan terbuka di kawasan. Tanggal 2 Agustus lalu, Jerman juga bergabung dengan Komando PBB di Korea Selatan yang dipimpin AS, yang mengawasi perbatasan dengan Korea Utara yang dijaga ketat. Langkah ini lebih jauh menggambarkan peningkatan keterlibatan militer Jerman di Asia.

    Filipina, pada gilirannya, secara aktif mencari kemitraan pertahanan untuk mengimbangi ancaman Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, Filipina memperbarui Visiting Forces Agreement (VFA) dengan Amerika Serikat, setelah presiden sebelumnya, Rodrigo Duterte, mengancam akan mengakhiri perjanjian tersebut. Filipina juga telah menandatangani perjanjian serupa dengan Australia dan Jepang. Filipina baru-baru ini juga melakukan latihan militer gabungan pertamanya dengan Vietnam.

    Cina bereaksi tajam terhadap perkembangan ini. The Global Times, surat kabar milik pemerintah Cina yang terkenal dengan retorika nasionalisnya, mengkritik inisiatif pertahanan Jerman di Filipina sebagai “pendekatan oportunistik” yang dimaksudkan untuk “memprovokasi Cina” dan menenangkan Washington.

    Global Times juga menilai, Jerman hanya punya kemampuan kecil untuk memberikan bantuan militer yang berarti kepada Filipina, dengan alasan minimnya jejak militer Jerman di wilayah Asia.

    Menjamin keterbukaan jalur pelayaran internasional

    Pada tahun 2016, pengadilan internasional di Den Haag mengeluarkan keputusan penting yang menolak klaim luas Tiongkok atas Laut Cina Selatan, sebuah kasus yang awalnya diajukan oleh Filipina. Beijing secara konsisten menolak untuk mengakui keputusan pengadilan internasional ini, namun keputusan itu tetap menjadi titik acuan penting bagi Filipina dan sekutunya dalam upaya untuk menegaskan hak maritim mereka.

    “Jerman, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, bertujuan untuk menunjukkan kepada mitra-mitranya di Indo-Pasifik – dan juga kepada Cina – bahwa Jerman berkomitmen untuk menjaga tatanan regional berbasis aturan,” kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik di Universitas Wina.

    “Untuk mencapai hal ini, Berlin harus secara teratur mengerahkan aset angkatan laut ke wilayah tersebut, berpartisipasi dalam latihan angkatan laut bilateral dan multilateral, dan melakukan kunjungan ke pelabuhan untuk memperkuat kehadiran strategisnya,” katanya.

    Seiring berjalannya waktu, semua perhatian akan tertuju pada finalisasi pakta pertahanan Jerman-Filipina, sebuah perkembangan yang dapat menandai babak baru dalam lanskap geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    (hp/yf)

    (ita/ita)

  • Tantang AS, Korut Bersumpah Akan Tingkatkan Kemampuan Nuklirnya

    Tantang AS, Korut Bersumpah Akan Tingkatkan Kemampuan Nuklirnya

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Utara (Korut) bersumpah akan meningkatkan kemampuan nuklirnya. Ini disampaikan untuk menanggapi laporan bahwa Amerika Serikat telah merevisi rencana strategis nuklirnya sendiri.

    “Negara akan meningkatkan kekuatan strategisnya dengan segala cara untuk mengendalikan dan menghilangkan segala macam tantangan keamanan yang mungkin timbul dari rencana Washington yang direvisi”, demikian kantor berita resmi Korut, KCNA melaporkan, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/8/2024).

    Minggu ini, The New York Times melaporkan bahwa rencana AS yang disetujui oleh Presiden Joe Biden pada bulan Maret lalu, adalah untuk mempersiapkan kemungkinan konfrontasi nuklir terkoordinasi dengan Rusia, China dan Korea Utara.

    Rencana yang sangat rahasia itu untuk pertama kalinya mengarahkan kembali strategi pencegahan Washington untuk fokus pada perluasan cepat China dalam persenjataan nuklirnya, lapor Times.

    KCNA mengatakan kementerian luar negeri Korea Utara “menyatakan keprihatinan serius dan mengecam keras serta menolak perilaku AS tersebut”.

    Ditambahkannya, Korea Utara berjanji untuk mendorong pembangunan kekuatan nuklir yang cukup dan andal untuk mempertahankan kedaulatannya dengan kuat.

    Pyongyang dan Moskow telah menjadi sekutu sejak berdirinya Korea Utara setelah Perang Dunia II. Kedua negara semakin dekat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan amunisi dan rudal ke Rusia untuk perangnya di Ukraina.

    Pyongyang, yang telah menyatakan dirinya sebagai kekuatan senjata nuklir yang “tidak dapat diubah”, telah menyebut tuduhan memasok senjata ke Rusia sebagai “tidak masuk akal”.

    China, yang juga merupakan sekutu utama Korea Utara, menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam serangan Rusia terhadap Ukraina. Pemerintah China menyatakan bahwa mereka tidak mengirimkan bantuan senjata yang mematikan kepada kedua belah pihak, tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

    Namun, China adalah sekutu dekat Rusia dalam bidang politik dan ekonomi, dan para anggota NATO telah mencap Beijing sebagai “pendukung yang menentukan” perang tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut 30-40% produk impor tidak tercatat. Dengan begitu, negara tidak mendapatkan pajak dari barang impor tersebut.

    Zulhas mengatakan, aktivitas tidak tercatat itu dinilai ilegal. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat Indonesia menjadi negara maju.

    “Nah, salah satunya hambatannya itu adalah saudara-saudara kita kenal dengan underground economy. Pak Menteri UKM Teten mengatakan hampir 30-40% pasar kita itu di pangsa pasarnya apa yang disebut dengan underground economy itu. Artinya di situ kalau kata kami ilegal. Kalau ilegal negara nggak punya, nggak dapet pajak,” kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

    Sebab itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal apabila semua produk tersebut masuk jalur resmi, dapat menambah penerimaan negara dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 7-8%.

    “Bayangkan 30% itu, besar sekali. Tax ratio itu bisa naik. Pajak baru, bukan nambah orang yang sudah bayar pajak. Itu pengaruhnya akan berubah. Kalau kita tumbuh 7-8% banyak yang kita kerjakan,” jelasnya.

    Zulhas membandingkan dengan negara maju di Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurutnya, produk impor ilegal di ketiga negara itu sulit masuk.

    “Coba bandingkan kalau kita kirim ke Korea Selatan, jangan harap akan terjadi, nggak mungkin. Maka dia jadi negara maju. Coba kalau kita kirim barang-barang kita melalui jalan-jalan nggak resmi ke China, nggak mungkin bisa. Maka dia bisa jadi negara maju. Jadi kalau rumah kita kemasukan kebobolan banyak, gimana kita bisa maju?” terangnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menyebut Indonesia sudah mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 51 bulan berturut-turut.

    “Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap, Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Pendek kata, seluruh persyaratan kita punya. Dan terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus 5%,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • Nekat! Tentara Korut Seberangi Perbatasan untuk Membelot ke Korsel

    Nekat! Tentara Korut Seberangi Perbatasan untuk Membelot ke Korsel

    Seoul –

    Seorang tentara Korea Utara (Korut) membelot ke Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (20/8) pagi waktu setempat. Tentara Korut ini nekat menyeberang perbatasan militer di bagian timur Semenanjung Korea.

    Laporan kantor berita Korsel, Yonhap New Agency, yang mengutip militer Korsel, seperti dilansir Reuters, Selasa (20/8/2024), menyebut tentara Korut itu kedapatan menyeberang ke area Goseong di pantai timur Korsel yang berbatasan dengan wilayah Korut.

    Penjaga perbatasan Korsel langsung menahan tentara Korut tersebut, setelah memantau pergerakannya.

    Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa pihak militer telah menahan seseorang yang diyakini sebagai warga negara Korut di front timur, dan otoritas berwenang mempertanyakan motifnya menyeberang perbatasan.

    Pejabat Kementerian Pertahanan Korsel itu menolak untuk memberikan informasi lebih detail.

    Yonhap News Agency melaporkan tentara Korut yang membelot itu berpangkat Sersan Staf.

    Aksi pembelotan ini merupakan yang kesekian kalinya terjadi sepanjang tahun ini. Awal Agustus ini, seorang warga negara Korut membelot ke Korsel dengan menyeberangi perbatasan maritim de-facto yang disebut sebagai Garis Batas Utara di perairan Laut Kuning — perbatasan laut yang disengketakan di pantai barat.

    Disebutkan media lokal Korsel pada saat itu bahwa ada dua warga Korut yang berusaha membelot melalui pulau perbatasan Gyodong, yang berjarak kurang dari lima kilometer dari wilayah Korut. Namun Militer Korsel hanya mengamankan salah satu warga Korut itu.

    Lihat juga Video ‘Rancangan Sendiri, Kim Jong Un Pamer Sistem Rudal Balistik Taktis Baru’:

    Aksi pembelotan warga Korut dengan melintasi perbatasan dianggap berisiko dan relatif jarang terjadi. Sebagian besar warga Korut yang membelot biasanya melalui jalur darat ke wilayah China terlebih dahulu, atau memasuki negara ketiga seperti Thailand, sebelum akhirnya sampai ke Korsel.

    Puluhan ribu warga Korut melarikan diri ke wilayah Korsel sejak Semenanjung Korea terpecah akibat perang tahun 1950-an silam. Jumlah orang yang berhasil membelot sempat mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan tahun 2020 setelah Korut menutup perbatasannya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

    Laporan menyebut Pyongyang memberlakukan perintah tembak di tempat di sepanjang perbatasan darat dengan China pada saat itu.

    Namun, menurut data otoritas Seoul pada Januari lalu, jumlah pembelot Korut yang berhasil mencapai Korsel meningkat tiga kali lipat sepanjang tahun lalu, yakni mencapai 196 orang, dengan lebih banyak diplomat elite dan pelajar Korut yang berusaha melarikan diri — tercatat naik dari 67 orang dari tahun 2022.

    Lihat juga Video ‘Rancangan Sendiri, Kim Jong Un Pamer Sistem Rudal Balistik Taktis Baru’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tangkal Ancaman Korut, Korsel-AS Latihan Militer Bersama

    Tangkal Ancaman Korut, Korsel-AS Latihan Militer Bersama

    Seoul –

    Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) mulai menggelar latihan militer tahunan pada Senin (19/8) waktu setempat. Latihan militer pada musim panas tahun ini bertujuan meningkatkan kesiapan kedua negara yang bersekutu itu dalam menangkal ancaman senjata dan siber Korea Utara (Korut).

    Seperti dilansir Reuters, Senin (19/8/2024), latihan militer gabungan bernama Ulchi Freedom Shield yang akan berakhir pada 29 Agustus mendatang itu, digelar ketika Korut berupaya memajukan program nuklir dan rudal mereka, serta mencoba meluncurkan satelit mata-mata.

    Pernyataan yang dirilis militer Korsel dan AS menyebut latihan gabungan itu akan mencerminkan “ancaman realistis” di semua domain, termasuk ancaman rudal Korut juga gangguan GPS, serangan siber, dan sejumlah pembelajaran lainnya dari insiden baru-baru ini.

    Dituturkan sejumlah pejabat setempat bahwa Korsel secara terpisah akan menggelar latihan pertahanan sipil Ulchi yang dipimpin pemerintah secara serentak, berdasarkan skenario serangan nuklir oleh Korut.

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, saat berbicara dalam rapat kabinet, mendesak sikap kesiapan menyeluruh terhadap Korut, dan menyebut negara tetangganya itu sebagai “negara paling ceroboh dan tidak rasional di dunia”.

    “Seperti yang terlihat di Ukraina dan konflik di Timur Tengah, perang bisa pecah kapan saja,” kata Presiden Yoon.

    “Sifat perang juga telah berubah dari masa sebelumnya, dilakukan dalam bentuk hybrid yang menggabungkan perang biasa, perang tidak teratur, dan perang siber, dan bahkan perang opini publik dan perang psikologis dengan menggunakan berita palsu,” cetusnya.

    Sekitar 19.000 tentara Korsel akan berpartisipasi dalam latihan gabungan dengan AS tersebut, serupa dengan tahun lalu. Latihan militer itu melibatkan 48 babak pelatihan lapangan gabungan, yang mencakup manuver lapangan, tembakan langsung, dan latihan amfibi.

    Korut telah sejak lama mengecam Korsel dan sekutunya karena memicu ketegangan dengan melakukan latihan militer, dan menyebut latihan gabungan semacam itu sebagai latihan perang nuklir.

    Baik Seoul maupun Washington menyebut latihan militer gabungan itu bersifat defensif dan merupakan respons terhadap ancaman Pyongyang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Terkuak Rencana Kim Jong Un Genjot Bisnis Wisata Korea Utara

    Terkuak Rencana Kim Jong Un Genjot Bisnis Wisata Korea Utara

    Jakarta –

    Korea Utara dikabarkan berencana menghidupkan kembali pariwisata negaranya pada musim dingin tahun ini. Pemerintahan Kim Jong Un akan membuka gerbang negaranya untuk wisatawan internasional setelah ditutup imbas pandemi COVID19.

    Dikutip dari CNBC, Kamis (15/8/2024), upaya tersebut dinilai mampu memulihkan ekonomi Korea Utara dari dampak pandemi global.

    Menurut situs web Koryo Tours, wisata ke Korea Utara biasanya berkisar antara 600 euro dan 1.500 euro per orang. Namun biaya ini tergantung pada beberapa fkator seperti titik keberangkatan, durasi, jumlah rombongan, dan penginapan.

    Perusahaan perjalanan KTG dan Koryo Tours, yang mengatur perjalanan ke Korea Utara, mengatakan pada hari Rabu bahwa mitra mereka di negara tersebut telah memberi tahu soal rencana pemerintah untuk mengizinkan perjalanan ke beberapa lokasi.

    Perjalanan ke kota Samjiyon di Korea Utara akan diizinkan pada bulan Desember, sementara wilayah lain di negara tersebut juga berpotensi dibuka untuk perjalanan.

    “Setelah menunggu lebih dari 4 tahun untuk membuat pengumuman ini, Koryo Tours sangat gembira dengan dibukanya pariwisata Korea Utara sekali lagi,” sebut perusahaan yang berbasis di Beijing itu.

    Korea Utara sebagian besar telah ditutup untuk turis asing sejak tahun 2020. Meskipun beberapa penerbangan internasional terpantau keluar masuk Korea Utara pada tahun lalu.

    Kelompok kecil dari Rusia juga dilaporkan mengunjungi Korea Utara pada Februari tahun ini. Menurut Koryo Tours, Korea Utara telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan dan membangun fasilitas pariwisata di Samjiyon, kota pegunungan dekat perbatasan China.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang mengunjungi kota tersebut bulan lalu juga memuji habis kota tersebut. Kota wisata itu telah dilengkapi hotel-hotel baru, atraksi-atraksi, dan sebuah resor ski.

    Lokasi pariwisata besar lainnya sedang dibangun di pantai timur negara tersebut. Sebagia informasi, satu-satunya wisatawan yang dilarang masuk Korea Utara adalah warga Korea Selatan.

    Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan keras terhadap perjalanan ke Korea Utara. “Paspor AS tidak berlaku untuk perjalanan ke atau melalui Korea Utara, kecuali paspor tersebut disahkan secara khusus oleh Departemen Luar Negeri,” bunyi peringatan itu.

    Kemungkinan besar pembukaan wisata ke Samjiyon bertujuan untuk menarik wisatawan China. Mayoritas wisatawan mancanegara Korea Utara sebalum pandemi memang berasl dari Negeri Tirai Bambu.

    Pada tahun 2019 ada 350.000 wisatawan China yang mengunjungi Korea Utara. Dari wisatawan tersbeut Korea Utara dilaporkan memperoleh pendapatan yang cukup besar.

    (ily/hns)

  • Jepang dan Korea Masuk Investasi di IKN, Bahlil: Bangun Properti

    Jepang dan Korea Masuk Investasi di IKN, Bahlil: Bangun Properti

    Jakarta –

    Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur bakal segera mendapatkan suntikan investasi dari perusahaan asing. Dia menyebutkan ada 4 investor asing yang segera masuk.

    Namun, Bahlil hanya menyebutkan dua dari empat investor itu adalah dari Jepang dan Korea Selatan. Dua sisanya dia mengaku tidak ingat. Keduanya akan melakukan pembangunan properti, termasuk hunian di Kota Nusantara.

    “Ada Jepang dan Korea masuk untuk urusan pembangunan properti dulu, kan fokusnya kita properti dan fasilitas umum,” sebut Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN usai sidang kabinet paripurna di IKN, Senin (12/8/2024).

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan 60 investor sudah berencana investasi di IKN. Pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN ini mengatakan sebagian besar investor banyak yang tertarik investasi di sektor properti. Minat serupa juga ditunjukkan pada dua investor Jepang dan Korea Selatan.

    Pertama, perusahaan Jepang Sojitz Corporation menyatakan berminat investasi di IKN sektor properti, seperti hotel dan perumahan. Rencananya, mereka akan membangun kawasan Superblok di ibu kota baru tersebut.

    Sojitz merupakan perusahaan manufaktur asal Jepang yang bergerak di bidang otomotif, dirgantara, infrastruktur, energi, pertambangan, daur ulang, kimia, pangan, dan ritel.

    “Yang Sojitz ini ingin investasi. Di mau properti, artinya ada hotel, ada perumahan, ada komersial. (Superblok?) Katanya iya,” kata Basuki saat ditemui di kantor, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

    Kedua, Samsung Group akan berinvestasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor properti. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut juga akan membangun kawasan Superblok, seperti investor asing lain. Meski begitu, Basuki belum mengumumkan nominal nilai investasinya.

    “Samsung itu mau KPBU sektor properti. (Superblock juga?) mungkin iya,” kata Basuki.

    (hal/fdl)