Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Langkah Terakhir Menuju ILBI yang Mengikat Secara Internasional

    Langkah Terakhir Menuju ILBI yang Mengikat Secara Internasional

    Jakarta –

    Pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) sesi kelima (INC-5) yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2024 di Korea Selatan, akan menjadi penentu bagi regulasi internasional terkait polusi plastik.

    Para delegasi dari berbagai negara diharapkan mencapai kesepakatan mengenai International Legally Binding Instrument (ILBI) untuk mengatasi masalah plastik, termasuk penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk plastik.

    Latar belakang dari komite ini bermula pada Maret 2022 saat UN Environment Assembly (UNEA-5.2) mengadopsi Resolusi 5/14. Resolusi tersebut mendorong pembentukan instrumen komprehensif yang mengatur seluruh siklus hidup plastik, mulai dari produksi hingga pembuangannya.

    Perhatian khusus ini dilakukan imbas dampak plastik terhadap ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perubahan iklim, yang telah menciptakan urgensi akan ILBI for PP (Plastic Pollution).

    “The International Legally Binding Instrument (ILBI) on Plastic Pollution, including in the Marine Environment merupakan instrumen perjanjian baru yang mengikat secara global untuk mengakhiri atau mengurangi polusi plastik dan melindungi ekosistem laut dari pencemaran sampah plastik,” Direktur Pengurangan Sampah, Ditjen PSLB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti saat dihubungi detikcom, Kamis (24/10/2024).

    “Karena sifatnya mengikat secara global, diharapkan dapat membagi peran dan tanggung jawab antar negara-negara didunia dalam mengatasi polusi plastik ini, dan mencegah kebocoran ke aspek lingkungan hidup, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat,” imbuhnya lagi.

    Resolusi 5/14 memberi mandat kepada Direktur Eksekutif UN Environment Programme (UNEP) untuk melaksanakan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) guna menyusun ILBI mengenai polusi plastik, termasuk di lingkungan laut. Komite ini menggelar pertemuan secara berkala, mulai dari INC-1 hingga INC-5.

    INC-1 berlangsung di Uruguay pada akhir November 2022. Sedangkan INC-2 dijadwalkan pada Mei 2023 di Paris. Adapun INC-3 akan berlangsung di Kenya pada November 2023, dilanjutkan INC-4 pada awal April 2024 di Kanada, dan terakhir INC-5 pada November 2024 di Korea Selatan.

    INC-5 diharapkan menjadi momen kunci untuk menetapkan keputusan lebih lanjut mengenai bahan kimia mana yang akan diatur di bawah ILBI for PP.

    Sebelumnya, pada pertemuan keempat INC-4 di Kanada, diskusi mengenai definisi polymers of concern, chemicals of concern dan products subject to limitation menjadi agenda penting. Bahan kimia ini dianggap memiliki potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Di antara bahan yang diprioritaskan salah satunya adalah Ftalat, Alkilfenol, logam-logam dan Bisphenol A (BPA).

    Pada INC-4, Norwegia, Kepulauan Cook, dan Rwanda mengajukan makalah tentang bahan kimia yang perlu diperhatikan dalam plastik. Sementara Swiss, Uni Eropa, dan negara lain terkait dengan produk plastik dan bahan kimia yang perlu diperhatikan, serta pendekatan konseptual diterbitkan untuk mengatasinya. Inggris dan Thailand, tentang produk plastik yang bermasalah dan dapat dihindari.

    Proposal ini dengan jelas menyatakan untuk melarang atau menghilangkan kelompok bahan kimia, seperti Bisphenol, termasuk BPA, berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku (ASEAN, Brasil, Kanada, Tiongkok, Kolombia, Uni Ekonomi Eurasia, Swiss, Uni Eropa/Wilayah Ekonomi Eropa (EU FCM, REACH CL, Mainan), India, Israel, Jepang, Malaysia, Afrika Selatan, AS).

    “Di dalam ILBI, pengaturan bahan kimia berbahaya, khususnya yang digunakan dalam proses produksi plastik dan kemasan dari plastik, secara khusus didiskusikan cara untuk mengatur di dalam perjanjian ini,” pungkasnya.

    (suc/up)

  • Korut Sebut Penyelidikan Buktikan Korsel Kirim Drone ke Pyongyang

    Korut Sebut Penyelidikan Buktikan Korsel Kirim Drone ke Pyongyang

    Pyongyang –

    Media pemerintah Korea Utara (Korut) mengungkapkan bahwa penyelidikan telah “membuktikan” militer Korea Selatan (Korsel) mengirimkan drone ke Pyongyang, ibu kota Korut untuk menyebarkan selebaran propaganda. Korut menyebut pengiriman drone oleh Korsel itu sebagai pelanggaran kedaulatan.

    Otoritas Pyongyang sebelumnya menuduh Seoul mengirimkan drone ke wilayah udaranya sebanyak tiga kali. Tuduhan itu dibantah keras oleh militer Korsel.

    Kementerian Pertahanan Korut, seperti dilaporkan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Senin (28/10/2024), membongkar modul kontrol dari puing-puing “drone musuh” yang jatuh di wilayahnya dan menganalisis rencana dan catatan penerbangannya.

    “Analisis itu membuktikan bahwa drone milik para gangster militer ROK (Republik Korea atau Korsel-red)… menyusup ke ibu kota DPRK,” sebut KCNA dalam laporannya, merujuk pada nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Grafik yang dipublikasikan KCNA menunjukkan rute penerbangan drone tersebut dimulai dari Pulau Baengnyeong di Korsel dan mendarat di Pyongyang setelah melintasi laut barat Semenanjung Korea.

    Pulau Baengnyeong merupakan pulau perbatasan paling barat di Korsel dan lebih dekat ke Pyongyang dibandingkan Seoul.

    “Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional menekankan sekali lagi bahwa peringatan terakhir terhadap provokasi politik dan militer yang berbahaya dan sembrono, yang dilakukan oleh para gangster militer ROK yang melampaui batas kesabaran, telah disampaikan,” tegas KCNA dalam laporannya.

  • KRI Bima Suci siaga saat berlayar pulang melintasi Laut Sulu

    KRI Bima Suci siaga saat berlayar pulang melintasi Laut Sulu

    Peningkatan kesiagaan merupakan prosedur yang bertujuan sebagai aksi pencegahan terhadap serangan mendadak.Jakarta (ANTARA) – Kapal layar latih tiang tinggi KRI Bima Suci memberlakukan peran jaga perang saat siaga melintasi perairan rawan di Laut Sulu dalam pelayaran pulang menuju markas di Surabaya, Jawa Timur.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa peran jaga perang itu dilaksanakan seluruh pengawak kapal perang KRI Bima Suci-945 dan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL.

    Kadispenal mengatakan bahwa pemberlakuan peran jaga perang oleh para prajurit KRI saat kapal melintasi wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi seperti di Laut Sulu.

    Peningkatan kesiagaan, kata dia, merupakan prosedur yang bertujuan sebagai aksi pencegahan terhadap serangan mendadak dari berbagai ancaman serangan musuh di wilayah yang dianggap rawan.

    KRI Bima Suci memasuki Laut Sulu, Senin (21/10), saat kapal bertolak dari Manila, Filipina pada tanggal 18 Oktober 2024. Kapal bakal singgah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/10). KRI Bima Suci dijadwalkan sandar sampai 27 Oktober.

    Dalam peran jaga perang, lanjut dia, seluruh personel bersenjata lengkap dan menempati pos-pos jaga masing-masing sebagaimana diatur dalam Buku Induk Tempur KRI Bima Suci.

    Penjagaan kapal itu kemudian terbagi dalam dua divisi, yaitu divisi jaga lambung kanan kapal dan divisi jaga lambung kiri. Dalam rangkaian penjagaan itu yang berlangsung selama 24 jam penuh, personel yang bertugas dirotasi tiap 6 jam sekali.

    Tiap kapal perang Indonesia yang berlayar melintasi Laut Sulu selalu dalam keadaan siaga menerapkan peran jaga perang karena perairan itu sebagai daerah rawan tempat operasi para perompak dan kelompok teroris.

    KRI Bima Suci, dalam misi muhibah dan latihan praktik Kartika Jala Krida (KJK) pada tahun ini mengangkut total 193 personel yang terdiri atas 98 pengawak KRI dan 95 taruna dan staf latihan.

    Kapal latih TNI AL itu berlayar dari Jakarta sejak Agustus 2024 dan telah sandar di Sihanoukville (Kamboja), Hai Phong (Vietnam), Shanghai (China), Busan (Korea Selatan), Vladivostok (Rusia), Yokosuka (Jepang), dan Manila (Filipina).

    Kapal itu dijadwalkan mengakhiri misinya saat sandar di Surabaya pada 30 Oktober.

    Baca juga: Dubes RI beri pembekalan tentara profesional ke taruna AAL di Manila
    Baca juga: KRI Bima Suci sandar di Manila ikut meriahkan 75 tahun RI-Filipina

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Korut Bantah Kirim Tentara ke Rusia untuk Berperang di Ukraina

    Korut Bantah Kirim Tentara ke Rusia untuk Berperang di Ukraina

    New York –

    Korea Utara (Korut) membantah laporan yang menyebut pihaknya mengirimkan tentara ke Rusia untuk mendukung sekutunya itu dalam perang di Ukraina. Pyongyang menyebut klaim yang dilontarkan Korea Selatan (Korsel), negara tetangganya, sebagai “rumor yang tidak berdasar”.

    Badan intelijen Korsel, pada Jumat (18/10), menyebut Korut telah mengirimkan pasukan dalam “skala besar” untuk membantu Rusia. Seoul mengklaim sekitar 1.500 tentara dari pasukan khusus Korut sudah berada di Rusia untuk pelatihan dan penyesuaian diri, dan akan segera dikirimkan ke garis depan pertempuran di Ukraina.

    Perwakilan Korut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Selasa (22/10/2024), menegaskan negaranya tidak pernah mengirimkan tentara ke Rusia untuk membantu Moskow bertempur melawan Kyiv.

    “Mengenai apa yang disebut sebagai kerja sama militer dengan Rusia, delegasi saya tidak merasa perlu mengomentari rumor stereotip yang tidak berdasar tersebut,” tegas salah satu perwakilan Korut dalam PBB, yang tidak disebut namanya, saat berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    Perwakilan Korut itu menyebut klaim yang dilontarkan Korsel baru-baru ini “bertujuan untuk mencoreng citra DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea – nama resmi Korut) dan merusak hubungan yang sah, bersahabat, dan kooperatif antara dua negara yang berdaulat”.

    Pyongyang dan Moskow semakin menjalin hubungan erat sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada tahun 2022 lalu.

    Seoul dan sekutunya, AS, mengklaim pemimpin Korut Kim Jong Un telah mengirimkan pasokan senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Klaim ini juga telah dibantah oleh Pyongyang.

    Soal laporan pengiriman pasukan Korut, Rusia tidak mengonfirmasi juga tidak membantahnya. Dalam pernyataannya, Moskow membela kerja sama militer dengan Pyongyang.

    Sementara itu, Korsel baru saja memanggil Duta Besar Rusia di Seoul, Georgiy Zinoviev, pada Senin (21/10) untuk menyampaikan kritikan atas keputusan Korut mengirimkan tentaranya untuk mendukung perang Rusia di Ukraina. Otoritas Seoul menyerukan penarikan segera tentara-tentara Korut itu.

    Kepada Zinoviev, menurut Kementerian Luar Negeri Korsel, Wakil Menteri Luar Negeri Kim Hong Kyun menyatakan “kekhawatiran besar Seoul mengenai pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia baru-baru ini dan sangat mendesak penarikan segera pasukan Korea Utara dan penghentian kerja sama terkait”.

    Kim Hong Kyun mengingatkan Zinoviev bahwa pengiriman senjata dan pasukan oleh Korut ke Rusia untuk berperang di Ukraina “merupakan ancaman keamanan yang signifikan tidak hanya bagi Korea Selatan tapi juga bagi komunitas internasional”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition Bikin Ngiler, Segini Harganya

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition Bikin Ngiler, Segini Harganya

    Jakarta –

    Samsung secara resmi telah meluncurkan Galaxy Z Fold 6 Special Edition di Korea Selatan. Edisi spesial ini hadir dengan sejumlah peningkatan dari versi reguler, terutama pada sektor kamera dan desain.

    “Galaxy Z Fold Edisi Khusus memberikan pengalaman lipat yang ramping dan ringan, dan merupakan produk dengan desain canggih,” ujar Lim Seong-taek, Wakil Presiden Samsung Electronics Korea dalam keterangan resmi.

    Bodi Lebih Ramping

    Perubahan paling mencolok ada pada tampilan. Samsung juga melakukan penyempurnaan pada desain, Galaxy Z Fold 6 Special Edition hadir dengan bodi yang lebih tipis dan ringan. Dengan ketebalan 10,6 mm dan bobot 236 gram, edisi spesial ini lebih tipis 1,5 mm dan lebih ringan 3 gram dari versi reguler.

    Perbandingan Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition vs standar Foto: Samsung

    Layar pada edisi spesial ini juga sedikit lebih luas, dengan layar utama 8 inch dan layar cover 6,5 inch. Layar pada bagian cover ini kini mengadopsi aspek rasio 21:9 yang membuatnya lebih mirip dengan tampilan ponsel bar biasa.

    Kedua panel memiliki kecepatan refresh 120 Hz dan layar cover diberikan perlindungan Gorilla Glass Victus 2. Ada kemungkinan HP ini telah menggunakan Ultra Flexible Glass untuk menggantikan Ultra-Thin Glass sebab sudah tidak terlihat bekas lipatan pada layar.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition Foto: Samsung

    Peningkatan signifikan ada pada sektor kamera. Galaxy Z Fold 6 Special Edition dibekali dengan kamera utama 200MP, jauh lebih tinggi dari kamera 50MP pada versi reguler. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas foto dan video secara signifikan.

    Kamera ultra-widenyamasih 12 MP namun kini ditambahkan fitur auto fokus, selain itu ada kamera telephoto 10 MP yang menjanjikan kemampuan zoom optic 3x. Untuk kamera di layar cover berukuran 10 MP, sementara kamera di bawah layar bagian dalam 4 MP.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition Foto: Samsung

    Dapur pacunya masih menggunakan Snapdrgaon 8 Gen 3. Namun Samsung meningkatkan kapasitas RAM menjadi 16 GB, lebih besar dari 12 GB pada versi reguler.

    Galaxy Z Fold 6 Special Edition diberikan dukungan WiFi 7. Untuk baterainya masih sama 4.400 mAh dengan dukungan pengisian cepat 25W.

    Harga dan Ketersediaan

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition dijual dengan harga 2.789.600 won Korea atau sekitar Rp 31,4 juta. Di Korea Selatan, edisi spesial ini hanya tersedia dalam varian warna Black Shadow.

    Sayangnya, belum ada informasi resmi apakah Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition akan dipasarkan di Indonesia.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition Foto: SamsungSpesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition:Layar Utama: 8 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120HzLayar Cover: 6,5 inch, Dynamic AMOLED 2X, 120HzKamera Utama: 200MPKamera Ultrawide: 12MPKamera Telefoto: 10MPKamera Selfie: 4MP (Under Display) & 10MP (Cover)Prosesor: Snapdragon 8 Gen 3 for GalaxyRAM: 16GBStorage: 512GBBaterai: 4.400mAh, 25W wired, 15W wireless chargingSistem Operasi: Android 14, One UI 6.1.1Dimensi: 158.8 x 129.4 x 10.6 mm (dilipat)Bobot: 236 gramWarna: Black Shadow

    (afr/afr)

  • Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Wihaji terpilih sebagai Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Penunjukan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para menteri dan wakil menteri yang masuk dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    “Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN,” kata Presiden Prabowo.

    Wihaji merupakan Mantan Bupati Batang, Jawa Tengah periode 2017-2022. Kariernya dimulai ketika terpilih sebagai staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah IV.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    Selanjutnya, pada tahun 2014, Wihaji mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

    Namun, ia gagal untuk lolos dalam pemilihan tersebut. Meskipun demikian, Wihaji tetap aktif dalam politik dan terus mengembangkan kariernya di Partai Golkar.

    Kinerja Wihaji selama menjabat sebagai Bupati Batang layak mendapat apresiasi, khususnya dalam sektor perekonomian.

    Melalui program pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), ia berhasil menarik investasi dari dua perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss.

    Wihaji menyatakan bahwa dengan populasi yang sangat besar, diperlukan upaya untuk menciptakan generasi emas yang dimulai dari hulu hingga hilir.

    Baca juga: Nasaruddin Umar jabat Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas
    Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlangJakarta (ANTARA) – Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di “Kabinet Merah Putih” yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlang.

    Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober 1962. Ia merupakan putra dari Ir. Hartarto Sastrosoenarto, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian (1983-1993) di era pemerintahan Presiden Soeharto.

    Latar belakang keluarganya yang erat dengan dunia pemerintahan dan industri memberikan pengaruh besar terhadap karier politik dan profesional Airlangga.​​​​​​​

    Airlangga menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kolese Kanisius, Jakarta pada 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi jurusan Teknik Mesin Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1987.​​​​​​​

    Airlangga kemudian melanjutkan pendidikan ke AMP Wharton School Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat, yang mana ia tamatkan pada tahun 1993.

    Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di Monash University, Australia hingga meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

    Baca juga: Agus Gumiwang kembali jabat Menteri Perindustrian
    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu

    Capaian lain di bidang pendidikan diraih Airlangga pada 2019 saat dirinya menerima gelar Honorary Doctorate in Development Policy dari The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management di Korea Selatan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Airlangga memulai karier di sektor swasta sebagai profesional di bidang manufaktur dan industri.

    Di dunia politik, Airlangga bergabung dengan Partai Golkar dan mulai berkarier sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada periode 2004-2009, dan 2009-2014.

    Dalam perjalanannya, ia kemudian dipercayai menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 2017 menggantikan Setya Novanto.

    Karier Airlangga di pemerintahan dimulai ketika ia diangkat sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

    Selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga dinilai berhasil mendorong kebijakan hilirisasi industri dan peningkatan daya saing industri manufaktur nasional.

    Pada 2019, Airlangga kembali dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

    Sebagai Menko Perekonomian, ia mengambil peran krusial dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk penanganan dampak pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, hingga program transformasi ekonomi nasional.​​​​​​​

    Airlangga menikah dengan Yanti K. Isfandiary dan memiliki delapan anak yakni Ravindra Airlangga, Latascha, Adanti Kurnia P Airlangga, Maisara, Bianda, Dines, Natalie, Audi.

    Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah harta kekayaan Airlangga Hartarto saat ini tercatat sebesar Rp411,68 miliar (Rp411.677.681.844) menurut laporan 26 Maret 2024 untuk periode 2023.

    Adapun rincian sebagai berikut:

    – Tanah dan bangunan: Rp107.895.026.002

    – Alat transportasi dan mesin: Rp2.895.000.000

    – Harta bergerak lainnya: Rp873.500.000

    – Surat berharga: Rp56.434.996.702

    – Kas dan setara kas: Rp305.846.483.361

    – Harta lainnya: Rp16.637.735.150

    – Utang: Rp78.905.059.371

    Baca juga: Prabowo tunjuk Yusril Ihza Mahendra jadi Menko Hukum HAM
    Baca juga: KLHK dipisah, Presiden umumkan Kementerian LH/BPLH dan Kemenhut

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wapres Gibran bahas penguatan hubungan kerja sama dengan PM Korsel

    Wapres Gibran bahas penguatan hubungan kerja sama dengan PM Korsel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) Korea Selatan (Korsel) Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu.

    Dalam pertemuan itu, Wapres menyampaikan terima kasih atas kehadiran PM Korea Selatan dalam prosesi pelantikan Presiden dan Wapres Indonesia periode 2024-2029. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan, khususnya dalam sektor hilirisasi industri.

    “Kami ingin memperkuat hubungan kerja sama kami. Ke depan, kami akan lebih fokus pada hilirisasi,” ujar Wapres.

    Gibran mengatakan bahwa keberlanjutan kemitraan Indonesia dengan Korsel juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, dimana pemerintahan Presiden Prabowo akan melanjutkan dan mengembangkan hubungan kerja sama yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.

    “Selama pembicaraan, Bapak Prabowo mengatakan tentang keberlanjutan. Jadi, apa yang sudah dilakukan Presiden sebelumnya pasti akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo dan pasti akan ditambah lagi, digencarkan lagi kerja sama antara Indonesia dengan Korea,” jelasnya.

    Untuk memperkuat hubungan tersebut, Gibran turut mengundang perusahaan dan para pelaku bisnis Korsel untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) serta melihat potensi produk-produk perikanan unggulan Indonesia seperti unagi, tuna, dan udang.

    “Kedepan, kami ingin mengundang perusahaan-perusahaan dari Korea untuk berkunjung ke IKN. Kami juga ingin memamerkan beberapa produk perikanan kami seperti unagi, tuna, udang,” tuturnya.

    Selain itu, Wapres juga menyoroti pentingnya dukungan Korsel terhadap pendidikan vokasi di Indonesia.

    Ia mengharapkan Korsel dapat berkontribusi melalui kerja sama antara sekolah-sekolah vokasi di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan otomotif seperti Hyundai, khususnya dalam bidang perakitan dan pembuatan baterai.

    “Karena Indonesia ini banyak sekali anak mudanya. Kita ingin sekolah-sekolah vokasi kita bisa bekerja sama dengan Hyundai, misalnya untuk perakitan atau terkait pembuatan baterai. Kita ingin sekali kerja sama ini direkatkan,” ucap Gibran.

    Menanggapi hal tersebut, PM Han Duck-soo mengapresiasi tingginya investasi Korsel di Indonesia dan berharap hubungan kerja sama di berbagai bidang dapat terus diperkuat dan dilanjutkan di bawah pemerintahan yang baru.

    “Korea Selatan menempati posisi tinggi sebagai negara yang berinvestasi ke Indonesia. Kami pikir upaya-upaya seperti ini akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan baru di Indonesia. Seperti tadi disampaikan Pak Wakil Presiden, di berbagai bidang seperti hilirisasi dan IKN, kami sangat berharap kerja sama ini terus berlanjut seperti sekarang,” ujar PM Han.

    Dalam pertemuan tersebut, PM Han didampingi oleh Wakil Perdana Menteri Pertama Republik Korea Kim Hong-kyun, Penasihat Kebijakan Luar Negeri Perdana Menteri Tae Jun-youl, Penanggung Jawab Urusan Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia Park Soo-deok, dan Direktur Protokol, Sekretariat Perdana Menteri Seo Kwang Hyeon.

    Sementara itu, Gibran didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Arifianto Sofiyanto.

    Baca juga: Gibran terima memori jabatan dari Ma’ruf Amin

    Baca juga: Gibran antar Ma’ruf Amin tinggalkan Istana Wapres

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar.Jakarta (ANTARA) –

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4—5 tahun ke depan.

     

    “Saya yakin paling lambat 4—5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo saat berpidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

     

    Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

    Pada masa krisis, Presiden menyebutkan tidak ada negara yang bersedia menjual bahan-bahan pangan mereka.

     

     

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

     

    Sebanyak 709 dari total 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

     

    Diketahui sekitar 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara itu.

     

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan Tiongkok.

     

    Negara lainnya adalah Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,”Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden RI Periode Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini, sehingga Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang lebih baik.

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,” ucap Surya Paloh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Selain itu, Surya Paloh juga berharap agar pemerintahan Prabowo memiliki kontinuitas dari jalannya pembangunan yang telah ada.

    Di sisi lain, dia menyebut kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada periode sebelumnya telah meninggalkan legasi yang baik.

    “Saya pikir telah dilakukan apa yang terbaik ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Realitanya kita bisa melihat dari perspektif pemikiran yang objektif, banyak kemajuan yang telah kita capai,” tuturnya.

    Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Dia meyakini Prabowo dapat meneruskan hal itu.

    “Saya pikir terus terang saja, output dari kinerja itu sendiri, bekerja dari waktu ke waktu tanpa mengenal batasan waktu, itu saya pikir dengan etos yang perlu kita apresiasi. Bisa, Prabowo juga bisa,” kata dia.

    Baca juga: Prabowo-Gibran ucapkan sumpah jabatan Presiden-Wapres RI
    Baca juga: Meutya Hafid harap pelantikan jadi awal mulusnya pemerintahan ke depan

    Pada hari ini, Minggu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI. Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.

    Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI itu juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin
    Baca juga: Muzani harap Presiden Prabowo terus perjuangkan kemerdekaan Palestina

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024