Negara: Korea Selatan

Jakarta –

Perjalanan singkat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Asia pekan ini berujung pada momen paling dinanti, yakni pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan.

Hasilnya pun tak mengejutkan, AS berjanji menurunkan tarif impor, sementara Cina sepakat menindak tegas peredaran bahan kimia untuk produksi fentanil.

Trump juga menyebut Cina akan kembali membeli “jumlah yang sangat besar” kedelai dari AS, komoditas yang sempat diboikot di tengah perang dagang. Ia memuji momen itu sebagai pertemuan “luar biasa” sebelum meninggalkan Korea Selatan bahkan sebelum acara puncak KTT dimulai.

Namun, jeda ketegangan antara dua kekuatan ekonomi ini dinilai hanya bersifat sementara oleh pengamat.

“Hubungan AS dan Cina akan tetap sangat kompetitif. Meski beberapa kesepakatan kecil tercapai, negara-negara lain perlu bersiap menghadapi potensi gesekan baru,” ujar Bonnie Glaser, Direktur Program Indo-Pasifik di German Marshal Fund, kepada DW.

Gencatan senjata sementara AS dan Cina

Sejak menjabat kembali awal Januari lalu, Trump memusatkan kebijakan perdagangannya pada persaingan dengan Cina. Gelombang tarif “timbal balik” yang diumumkan saat Liberation Day pada April lalu mengguncang pasar global dan menyulitkan perencanaan rantai pasok.

Meski beberapa tarif kemudian diturunkan atau ditunda, ketegangan kembali memuncak pada Oktober ketika Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap produk Cina, setelah Beijing berencana membatasi ekspor mineral tanah jarang.

“Negosiasi perdagangan AS yang kacau, dari Cina hingga India dan Korea, membuat sekutu Asia mempertanyakan apakah AS masih memandang integrasi ekonomi sebagai aset strategis atau sekadar alat tawar,” kata Alison Szalwinski, Wakil Presiden The Asia Group, kepada DW.

Tak hanya itu, Andrew Yeo dari Brookings Institution juga menilai bahwa banyak negara kini lebih memilih memanfaatkan forum besar seperti APEC untuk menggelar pertemuan bilateral di sela-sela acara resmi. “Hal ini telah berkontribusi pada semakin tersisihnya pertemuan tingkat tinggi seperti APEC,” ujarnya.

APEC dan awal kebangkitan ekonomi Cina

Amerika Serikat menjadi salah satu pendiri APEC, forum yang dibentuk pada 1989 untuk mendorong perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Forum ini berperan besar menurunkan tarif rata-rata di kawasan, memperkuat rantai pasokan, dan mendorong investasi lintas negara.

Cina bergabung dengan APEC pada 1991, langkah penting yang menandai awal keterlibatannya dalam organisasi ekonomi internasional. Keikutsertaan ini sejalan dengan kebijakan “reformasi dan keterbukaan” yang digagas Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, yang mendorong Cina beralih ke ekonomi pasar dan memperkuat transparansi serta modernisasi regulasi.

Langkah tersebut membuka jalan bagi keanggotaan Cina di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001, yang kemudian memicu ledakan ekspor dan menjadikan negara itu kekuatan ekonomi global.

Kini, di bawah kepemimpinan Korea Selatan sebagai tuan rumah APEC 2025, forum ini menyoroti kerja sama dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara inklusif dan berkelanjutan, serta upaya menghadapi tantangan demografis seperti penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja.

Trump tinggalkan APEC dengan kesepakatan besar

Setelah pertemuan Trump dan Xi berakhir, serta kesepakatan besar dengan Jepang dan Korea Selatan tercapai lebih awal, sorotan KTT APEC mulai meredup.

Dalam kunjungan ini, Jepang dan Korea Selatan, dua mitra utama Amerika Serikat di Asia Timur, sepakat menggelontorkan investasi sekitar 900 miliar dolar AS untuk sektor energi, kecerdasan buatan, dan mineral penting di Amerika Serikat. Kesepakatan ini tercapai setelah AS melonggarkan sejumlah tarif impor yang sebelumnya dikenakan pada produk industri dari kedua negara tersebut.

Menurut Patricia Kim dari Brookings Institution, negara-negara seperti Korea Selatan kini terjepit antara AS dan Cina.

“Mereka fokus menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS sambil mengelola ketergantungan ekonomi pada Cina. Banyak pemerintah di kawasan memilih berhati-hati di tengah lanskap yang makin transaksional,” ujarnya.

Sekutu AS di Asia waspada hadapi ketidakpastian

Walaupun Korea Selatan dan Jepang telah menandatangani kesepakatan dengan Trump, kedua negara tampak mulai bersiasat menghadapi ketidakpastian. Di tengah kebijakan AS yang semakin transaksional, keduanya memperdalam kerja sama perdagangan dan keamanan dengan mitra regional lain untuk mengurangi ketergantungan pada AS.

“Porsi ekspor Korea Selatan dan Jepang ke AS justru menurun, meski keduanya baru saja mengumumkan kesepakatan dagang dengan AS pada Juli lalu. Namun, tidak satu pun dari keduanya mengandalkan lembaga multilateral seperti WTO atau APEC untuk menyelesaikan negosiasi dagang mereka dengan AS,” ujar Jeremy Chan, analis senior Asia Timur Laut dan Cina di Eurasia Group, kepada DW.

Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang juga semakin intens. Sebelum bertemu Trump pada Agustus lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung lebih dulu menemui Perdana Menteri Jepang saat itu, Ishiba Shigeru, di Jepang.

Dalam forum APEC, Lee dijadwalkan bertemu untuk pertama kalinya dengan Perdana Menteri Jepang yang baru, Takaichi Sanae, seorang konservatif yang kini berupaya melunakkan pandangan luar negerinya terhadap Korea Selatan. “Di dunia di mana AS semakin sulit diandalkan, Jepang dan Korea Selatan akan semakin saling membutuhkan. Diplomasi antara kedua negara kemungkinan besar akan terus berlanjut,” tambah Chan.

Apa peran APEC saat ini?

Di tengah geopolitik dunia yang semakin transaksional, forum besar seperti APEC tetap dibutuhkan sebagai ruang dialog dan diplomasi.

Meski Trump tak hadir dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin APEC dan melakukan pertemuan dengan Xi di Kota Busan, terpisah dari lokasi utama KTT di Gyeongju, APEC tetap menyediakan wadah netral bagi pertemuan antara Amerika Serikat dan Cina di momen yang krusial.

Pertemuan tersebut menghasilkan langkah awal menuju penurunan ketegangan, termasuk rencana pembicaraan lanjutan Trump dan Xi di Beijing pada 2026.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Hani Anggraini

(ita/ita)