Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • KBRI Seoul Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Darurat Militer Korea Selatan

    KBRI Seoul Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Darurat Militer Korea Selatan

    ERA.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak Darurat Militer di Korea Selatan. KBRI memastikan situasi di Korea Selatan dalam kondisi aman.

    Dalam pernyataan resminya, KBRI Seoul sampai saat ini belum menerima laporan yang menyebut WNI terdampak dengan penetapan Darurat Militer. Namun pihaknya juga mengimbau kepada seluruh WNI di Korea Selatan untuk tetap berhati-hati.

    “Belum terdapat laporan mengenai adanya WNI yang terdampak dari penetapan Darurat Militer tersebut,” demikian pernyataan tersebut, dikutip Rabu (4/12/2024).

    “Bagi WNI yang berada di Korea Selatan dapat beraktivitas sepeti biasa dengan tetap berhati-hati dan memantau perkembangan terkini,” sambungnya.

    Presiden Yoon Suk-yeol pada dini hari tadi memutuskan untuk membatalkan Darurat Militer setelah Parlemen Korea Selatan mengeluarkan keputusan pembatalan status tersebut.

    Pembatalan itu disampaikan oleh Yoon dalam Sidang Kabinet pada Rabu (4/12) pukul 04.30 waktu setempat. Pembatalan status Darurat Militer itu dilakukan hanya enam jam setelah ditetapkan oleh Yoon.

    Terkait hal tersebut, KBRI Seoul menekankan saat ini situasi di Korea Selatan terpantau aman dan terkendali.

    “Sejauh ini situasi di Korea Selatan, khususnya di kota Seoul, terpantau aman dan terkendali. Warga melakukan aktivitas seperti biasa,” ujar KBRI Seoul.

    Lebih lanjut, KBRI Seoul meminta kepada seluruh WNI di Korea Selatan untuk menghubungi kantornya apabila menemui masalah. KBRI Seoul juga meminta kepada WNI untuk tetap membawa identitas atau tanda pengenal selama bepergian.

  • Partai Oposisi Korea Selatan Bersiap Lakukan Pemakzulan Presiden Yoon, Ini Alasannya

    Partai Oposisi Korea Selatan Bersiap Lakukan Pemakzulan Presiden Yoon, Ini Alasannya

    ERA.id – Partai oposisi utama Demokrat (DP) menuntut Presiden Yoon Suk-yeol untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan ini sehubungan dengan deklarasi Darurat Militer yang mengejutkan.

    Selama pertemuan darurat para anggota parlemennya di Majelis Nasional, DP mengumumkan bahwa mereka akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Yoon. Namun pemakzulan itu tidak akan dilakukan bila Yoon mengundurkan diri dari jabatan.

    “Deklarasi darurat militer Yoon merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konstitusi,” kata pemimpin partai oposisi Park Chan-dae, dalam resolusinya, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Dalam pernyataan itu, Partai Demokrat menilai bahwa Yoon gagal mematuhi persyaratan untuk mendeklarasikan darurat militer. Hal ini pun dinilai sebagai pemberontakan serius yang menguatkan untuk pemakzulannya.

    “Ini adalah tindakan pemberontakan yang serius dan alasan yang sempurna untuk pemakzulan,” tegasnya.

    Presiden Yoon sebelumnya mengeluarkan pernyataan kontroversi soal darurat militer di Korea Selatan pada Selasa (3/12) malam. Yoon menuduh oposisi di parlemen melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara dengan ini saya umumkan darurat darurat militer,” kata Yoon dalam konferensi pers yang disiarkan televisi nasional.

    Selain itu, Yoon menuduh anggota parlemen oposisi memotong semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik. Pemotongan anggaran itu disebut akan menjadikan Korea Selatan sebagai surga bagi narkoba dan kekacauan keamanan publik.  

    Akan tetapi kurang dari satu jam sejak mengumumkan daruart militer, Majelis Nasional Korea Selatan membuat mosi untuk membatalkan situasi tersebut. Berselang enam jam, Yoon pun mematuhi keputusan Majelis Nasional untuk mencabut deklarasi daruart militer di Korea Selatan.

  • Presiden Yoon Perintahkan Militer Siaga Potensi Provokasi Korea Utara

    Presiden Yoon Perintahkan Militer Siaga Potensi Provokasi Korea Utara

    ERA.id – Jenderal tertinggi Korea Selatan memerintahkan militer untuk siaga akan potensi ancaman Korea Utara usai pencabutan deklarasi Darurat Militer.

    Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Laksamana Kim Myung-soo menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat darurat para komandan utama setelah Yoon mencabut darurat militer setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional pada hari Rabu (4/12) pagi untuk menuntut presiden mengakhirinya.

    “Presiden memerintahkan pasukan untuk menjaga keselamatan publik dengan prioritas utama dan mempertahankan sikap kesiapan yang kuat sehingga Korea Utara tidak akan membuat keputusan yang salah,” kata Kim, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Selain itu, Kim juga menginstruksikan pasukan untuk bergerak di bawah pengawasan JCS, kecuali unit yang bertugas mengawasi ancaman Korea Utara, yang dipandang sebagai upaya untuk kembali ke keadaan normal dan meredakan kecemasan publik.

    Bukan hanya itu saja, Kim dilaporkan mengadakan pembicaraan telepon dengan Jenderal Paul J. LaCamera, komandan Pasukan AS di Korea, Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Komando Korea Selatan-AS, serta Komando Pasukan Gabungan, dan menegaskan kembali bahwa militer Korea Selatan mempertahankan sikap siaga penuh terhadap potensi provokasi Korea Utara.

    Di sisi lain, sekretaris pers Pentagon Mayjen Pat Ryder mengatakan tidak ada perubahan sikap pasukan di Pasukan AS di Korea setelah deklarasi darurat militer.

    “Tentu saja, kami memantau situasi dengan saksama, tetapi saya tidak mengetahui adanya perubahan sikap pasukan,” katanya dalam jumpa pers itu.

    Anggota angkatan bersenjata Korea Selatan dimobilisasi sebagai pasukan darurat militer menyusul pernyataan Yoon yang tak terduga pada larut malam, dengan pasukan operasi khusus terlihat memasuki kompleks Majelis Nasional.

    JCS mengatakan bahwa semua pasukan yang dimobilisasi telah kembali ke unit mereka pada pukul 4:22 pagi.

  • Akui Bertanggung Jawab Soal Darurat Militer, Menhan Korea Selatan Mundur dari Jabatan

    Akui Bertanggung Jawab Soal Darurat Militer, Menhan Korea Selatan Mundur dari Jabatan

    ERA.id – Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun menyampaikan permintaan maaf setelah deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Presiden Yoon Suk-yeol. Kim juga mengundurkan diri dari jabatannya.

    Keputusan Kim itu diambil setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam sebagai keputusan yang tidak terduga. Kim mengaku bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi akibat darurat militer.

    “Saya telah menyampaikan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer,” kata Kim dalam sebuah pernyataan, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Prsiden Yoon secara mengejutkan mengumumkan Korea Selatan berada di fase darurat militer setelah menuduh parlemen bertindak sebagai anti-negara. Yoon menyebut parlemen berusaha untuk melakukan pemakzulan terhadap dirinya.

    Namun setelah menyatakan deklarasi tersebut, Majelis Nasional Korea Selatan mencabut status tersebut dalam rapat darurat, Rabu (4/12) dini hari tadi. Dari 300 anggota parlemen, 190 hadir dan seluruhnya memberikan suara mendukung mosi yang menuntut pencabutan darurat militer.

    Kim, yang dilaporkan mengusulkan untuk mengumumkan darurat militer kepada Yoon, menekankan bahwa ia harus bertanggung jawab dan bahwa semua pasukan yang memberlakukan darurat militer hanya mengikuti perintahnya.

    Setelah pengumuman tersebut, militer telah meluncurkan perintah darurat militer yang mengumumkan sebuah dekrit dan memobilisasi sekitar 280 pasukan darurat militer untuk memasuki kompleks Majelis Nasional.

    Kim mengatakan kementerian akan terus menjaga kesiapan yang kuat untuk menjaga pertahanan nasional dan keselamatan publik.

    “Darurat militer telah dicabut, dan masyarakat mulai memulihkan kehidupan sehari-hari mereka, tetapi situasi politik dalam negeri dan situasi keamanan tidaklah mudah,” katanya.

    “Kementerian pertahanan menanggapi situasi ini dengan sangat tegas dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa operasi pertahanan dilaksanakan tanpa hambatan sambil mengelola masalah yang dihadapi secara stabil,” tambahnya.

    Permintaan maaf Kim disampaikan kurang dari satu jam setelah oposisi utama Partai Demokrat (DP) mengajukan mosi untuk memakzulkannya.

    DP diperkirakan akan melaporkan mosi tersebut ke sidang paripurna parlemen pada hari Kamis (5/12) bersama dengan mosi pemakzulan untuk Presiden Yoon Suk-yeol yang diperkenalkan sebelumnya pada hari itu dan mengajukannya untuk pemungutan suara akhir minggu ini.

    Berdasarkan hukum, mosi pemakzulan harus diajukan untuk pemungutan suara antara 24 dan 72 jam setelah mosi tersebut dilaporkan ke sidang paripurna.

  • Kabinet Korea Selatan Kompak Mundur dari Jabatan, PM Han: Saya Minta Tanggung Jawab

    Kabinet Korea Selatan Kompak Mundur dari Jabatan, PM Han: Saya Minta Tanggung Jawab

    ERA.id – Kebinet Korea Selatan menawarkan pengunduran diri kolektif menyusul deklarasi darurat militer dari Presiden Yoon Suk-yeol. Pengunduran diri ini meliputi seluruh anggota kabinet.

    Dalam rapat yang digelar oleh Perdana Menteri Han Duck-soo, hampir semua anggota Kabinet, termasuk Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan Menteri Pendidikan Lee Ju-ho, berniat untuk mengundurkan diri dari jabatan.

    Pengunduran diri ini disebut sebagai bentuk pertanggung jawaban atas deklarasi presiden dan pencabutan darurat militer enam jam setelah diumumkan.

    “Saya tidak berniat melanjutkan jabatan saya,” kata Menteri Kehakiman Park Sung-jae, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dilaporkan mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Yoon, juga mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah pernyataan.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Han mendesak Kabinet untuk terus memenuhi tanggung jawab mereka.

    “Saya meminta Kabinet untuk memenuhi tanggung jawab Anda bersama dengan pejabat publik dari semua kementerian guna memastikan keselamatan rakyat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga tanpa sedikit pun keraguan,” katanya.

    “Sampai saat terakhir, saya akan mengabdi kepada rakyat dengan menyatukan kebijaksanaan anggota Kabinet kita,” sambungnya.

    Sebelumnya pada hari itu, para ajudan senior di kantor kepresidenan, termasuk kepala staf Presiden Yoon, mengajukan pengunduran diri mereka.

  • Menhan Korea Selatan Resmi Mundur, Presiden Yoon Langsung Temukan Kandidat, Siapa?

    Menhan Korea Selatan Resmi Mundur, Presiden Yoon Langsung Temukan Kandidat, Siapa?

    ERA.id – Presiden Korea Selatan menerima surat pengunduran diri dari Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Kim disebut akan digantikan oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk.

    Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa Yoon sudah menerima surat pengunduran diri dari Kim, setelah deklarsi darurat militer dicabut pada Rabu (4/12/2024).

    “Yoon telah mencalonkan Choi Byung-hyuk, seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat bintang empat yang saat ini menjabat sebagai duta besar Korea Selatan untuk Arab Saudi, untuk menggantikan Kim,” kata kepala staf presiden Chung Jin-suk, dikutip Yonhap News, Kamis (5/12/2024).

    Chung mengatakan Choi memiliki pengalaman sebagai seorang profesional militer dengan pemahaman yang luas tentang keamanan nasional. Choi juga sempat menjabat sebagai wakil komandan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan-AS dari tahun 2019-2020.

    Berbekal pengalaman tersebut, Choi dinilai sebagai kandidat yang cocok untuk memenuhi tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan Korea Selatan.

    “Choi kandidat yang cocok untuk memenuhi tanggung jawab inti militer, termasuk mempertahankan sikap kesiapan yang kuat berdasarkan aliansi Korea Selatan-AS yang kuat,” kata Chung.

    Di Korea Selatan, semua menteri tunduk pada proses konfirmasi parlemen, tetapi hanya pengangkatan perdana menteri yang memerlukan persetujuan parlemen.

    Kim sendiri mengajukan surat pengunuduran diri kepada presiden sebagai bentuk tanggung jawabanya soal usulan deklarsi darurat militer kepada Yoon.

    Yoon tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dan mencabut dekrit tersebut beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional mengeluarkan resolusi untuk membatalkannya.

  • Majelis Nasional Korea Selatan Sahkan Mosi Pemakzulan Tiga Jaksa, Ini Daftarnya

    Majelis Nasional Korea Selatan Sahkan Mosi Pemakzulan Tiga Jaksa, Ini Daftarnya

    ERA.id – Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan tiga jaksa tinggi. Pemakzulan itu terkait dengan peran mereka dalam penyelidikan ibu negara Kim Keon Hee dan kantor kepresidenan.

    Mengutip Yonhap News, mosi pemakzulan itu ditujukan untuk Ketua Badan Audit dan Isnpeksi (BAI) Choe Jae-hae; Lee Chang-soo; kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul; dan Cho Sang-won dan Choi Jae-hun, yang merukapan jaksa di bawah Lee.

    Mosi pemakzulan itu disahkan dengan suara 188-4 terhadap Choe, 185-3 untuk Lee, 1887-4 terhadap Cho, dan 186-4 kepada Choi. Sementara anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara itu.

    Dalam laporan itu disebutkan bahwa Choe dituduh oleh pihak oposisi melakukan peninjauan yang buruk terhadap dugaan penyimpangan seputar relokasi kantor kepresidenan tahun 2022, yang dilakukan sesuai dengan janji kampanye Presiden Yoon Suk Yeol.

    Sementara itu, ketiga jaksa tersebut dituduh gagal mendakwa ibu negara setelah penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dalam skema manipulasi harga saham.

    Mosi pemakzulan awalnya dijadwalkan untuk diajukan ke pemungutan suara pada hari Rabu (4/12), tetapi prosesnya ditunda setelah Yoon mengumumkan darurat militer dalam waktu singkat.

    Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama mengatakan akan menunda pemakzulan auditor negara dan jaksa penuntut untuk berkonsentrasi pada pengesahan mosi pemakzulan terhadap Yoon atas keputusan darurat militernya, tetapi mengubah pendiriannya pada hari Kamis setelah PPP mengadopsi penentangan terhadap pemakzulan Yoon sebagai garis partai resminya.

  • Presiden Korea Selatan Dilaporkan Atas Tuduhan Pengkhiantan, Polisi Selidiki

    Presiden Korea Selatan Dilaporkan Atas Tuduhan Pengkhiantan, Polisi Selidiki

    ERA.id – Kepolisian Korea Selatan membuka penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan yang dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Penyelidikan ini juga sehubungan dengan deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12).

    Pengaduan tersebut diajukan oleh oposisi Partai Pembangunan Korea dan 59 kelompok aktivis kepada tim investigasi keamanan. Penyelidikan itu nantinya akan berada di bawah Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional.

    Dalam pengaduan tersebut, pelapor bukan hanya mengadukan Yoon saja kepada pihak kepolisian. Tetapi laporan ini juga ditujukan kepada mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, Kepala Staf Angkata Darat Jenderal Park An-su, dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min.

    Jajaran menteri itu dituduh berkhianat dan tuduhan lain atas peran mereka dalam pengumuman dan pencabutan darurat militer pada Selasa (3/12).

    Menurut laporan Yonhap News, kejaksaan dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi juga telah menerima pengaduan yang menuduh Yoon melakukan pengkhianatan dan sedang meninjau apakah akan melakukan penyelidikan mereka sendiri atau menyerahkannya kepada polisi.

  • Usai Dilaporkan Kasus Pengkhianatan, Kejaksaan Larang Mantan Menhan Korea Selatan Bepergian

    Usai Dilaporkan Kasus Pengkhianatan, Kejaksaan Larang Mantan Menhan Korea Selatan Bepergian

    ERA.id – Kejaksaan Korea Selatan mengeluarkan larangan bepergian untuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Larangan ini diberlakukan setelah ada laporan soal dugaan pengkhianatan yang sehubungan dengan darurat militer.

    Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul memberlakukan larangan tersebut setelah sekelompok partai politik kecil mengajukan pengaduan yang menuduh Presiden Yoon Suk Yeol, Kim dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su melakukan pengkhianatan.

    Sumber pengadilan mengatakan Kim dilarang bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan tersebut, sebagaimana dikutip Yonhap News.

    Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam atas saran Kim di tengah kebuntuan politik yang semakin meningkat dengan Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi. Ia membatalkan perintah tersebut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk mengakhirinya.

    Kim mengajukan pengunduran dirinya setelah kehebohan yang terjadi di Korea Selatan. Ia mengaku bertanggung jawab atas huru-hara yang terjadi dan juga keputusan darurat militer tersebut.

    Sementara Yoon menerima surat pengunduran dirinya pada Kamis (5/12)

  • Jadwal Grand Final PMGC 2024 Mulai 6 Desember, Ada Wakil Indonesia Main

    Jadwal Grand Final PMGC 2024 Mulai 6 Desember, Ada Wakil Indonesia Main

    Jakarta –

    Babak grand final PMGC 2024 akan segera dimulai. Ada satu wakil Indonesia yang tersisa di kompetisi ini, yakni Voin Donkey ID.

    Mereka akan tampil secara offline di Excel Auditorium, London, Inggris. Pertandingannya akan berlangsung selama tiga hari dari 6-8 Desember 2024.

    Terdapat 16 tim yang akan berlaga di babak pamungkas ini. Seluruh partisipan tersebut jebolan babak group stage, last chance, dan satu tim tuan rumah. Berikut daftar tim yang lolos grand final PMGC 2024.

    Team Spirit (Rusia) – babak grupDRX (Korea Selatan) – babak grupAlpha7 Esports (Brasil) – babak grupNatus Vincere (Ukraina) – babak grupTong Jia Bao Esports (China) – babak grupNigma Galaxy (EMEA) – babak grupInfluence Rage (Brasil) – babak grupThunderTalk Gaming (China) – babak grupFalcons Force (Mongolia) – last chanceInsilio (Kazakhstan) – last chanceVoin Donkey ID (Indonesia) – last chanceThe Vicious (Meksiko) – last chanceDplus (Korea Selatan) – last chanceRegnum Carya Bra Esports (Turki) – last chance4Merical Vibes (Mongolia) – last chanceGuild Esports (Inggris) – tim undangan

    Selama tiga hari, mereka akan bermain total 18 match. Setiap harinya masing-masing tim akan berlaga di enam match dengan susunan map, yakni mulai dari Sanhok-Erangel-Erangel-Erangel-Miramar-Miramar.

    Untuk distribusi poin placement di setiap match adalah sebagai berikut.

    1st – 10 poin2nd – 6 poin3rd – 5 poin4th – 4 poin5th – 3 poin6th – 2 poin7th-8th – 1 poin9th-16th – 0 poin

    Selain placement, poin juga bisa diperoleh dari kill di dalam permainan. Satu kill yang didapatkan, nantinya dikonversikan menjadi satu poin.

    Jadi percuma bila bisa meraih winner winner chicken dinner (WWCD), tapi jumlah kill cuma satu atau dua. Sebab total poinnya bisa saja kalah dari tim yang berada di #2 dan seterusnya, dengan jumlah kill lebih banyak.

    Untuk diketahui, Guild Esports yang merupakan tim tuan rumah, pemiliknya adalah pesepakbola kondang dari Inggris, yakni David Beckham. Mereka memiliki beberapa divisi di antaranya Rocket League, FIFA, Valorant, dan PUBG Mobile.

    (hps/fay)