Negara: Korea Selatan

  • Presiden Korsel Minta Maaf Kepada Masyarakatnya Tak Akan Keluarkan Darurat Militer Lagi – Halaman all

    Presiden Korsel Minta Maaf Kepada Masyarakatnya Tak Akan Keluarkan Darurat Militer Lagi – Halaman all

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol meminta maaf kepada masyarakatnya dan berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi.

    Tayang: Sabtu, 7 Desember 2024 09:31 WIB

    Foto NHK TV

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol,   memberikan jumpa pers pagi ini jam 08.00 WIB selama 2 menit dan meminta maaf kepada masyarakatnya atas yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi 

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol memberikan jumpa pers pagi ini jam 08.00 WIB selama 2 menit dan meminta maaf kepada masyarakatnya atas yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi.

    Presiden Yoon tidak sebutkan mundur atau tidaknya dari jabatannya saat ini .

    “Kami menilai bahwa perlu untuk menangguhkan pelaksanaan tugas presiden sesegera mungkin. Saya berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi,” paparnya pagi ini (7/12/2024).

    Tidak ada tanya jawab setelah jumpa pers langsung mengundurkan diri dari podium jumpa persnya.

    Pemungutan suara pada RUU yang menyerukan pemakzulan presiden dijadwalkan pada tanggal 7 Desember pagi ini, perhatian terfokus pada tanggapan partai yang berkuasa.

    Selain itu, tepat setelah pukul 23.30 pada tanggal 6 Desember, seorang pejabat partai yang berkuasa di Korea Selatan “People Power” mengatakan kepada wartawan bahwa sulit menyatakan kebijakan partai saat ini, dan bahwa partai akan bertemu lagi pada pukul 9 pagi pada tanggal 7 Desember untuk mengadakan rapat umum anggota parlemen partai pada pukul 9 pagi pada tanggal 7 Desember.

    Seorang pejabat Partai Kekuatan Rakyat Korea Selatan mengatakan kepada wartawan bahwa ketika dia menyampaikan pendapat partai kepada Presiden Yoon Sung-yeol pada tanggal 6 Desember. Presiden Yoon mengatakan, “Saya akan mendengarkan dengan cermat pendapat anggota parlemen dan memikirkannya. Tidak ada pembicaraan tentang perubahan kebijakan partai, yang berarti itu akan dipertahankan,” katanya, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan partai untuk menentang RUU yang menyerukan pemakzulan Presiden Yoon.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Presiden Yoon Suk Yeol Meminta Maaf atas Darurat Militer Korsel

    Presiden Yoon Suk Yeol Meminta Maaf atas Darurat Militer Korsel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya angkat bicara soal drama darurat militer yang telah berlangsung selama sepekan ke belakang. Ia meminta maaf atas kekacauan yang ditimbulkannya.

    Ini merupakan kali pertamanya Presiden Yoon tampil dan bicara di depan umum usai pengumuman darurat militer. Pidato ini juga muncul sebelum pemungutan suara (voting) mosi pemakzulan Presiden Yoon berlangsung.

    Yoon mengakui bahwa perberlakuan darurat militer muncul dari urgensi dirinya sebagai presiden.

    “Namun, dalam prosesnya, saya menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan pada masyarakat. Saya dengan tulus meminta maaf kepada warga yang sangat tertekan,” ujar Yoon, Sabtu (7/12), melansir AFP.

    Namun, dalam pidatonya Yoon tidak menawarkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Korsel. Ia hanya akan mempercayakan segala keputusan pada partainya.

    “Saya serahkan kepada partai kami untuk menstabilkan situasi politik di masa depan, termasuk masa jabatan saya,” tambah Yoon.

    Tak ada darurat militer kedua

    Dalam kesempatan yang sama, Yoon juga memastikan bahwa dirinya tak bakal lagi memberlakukan darurat militer untuk kedua kalinya.

    “Ada rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi. Biar saya perjelas, tidak akan pernah ada darurat militer kedua,” ujar Yoon.

    Deklarasi darurat militer diumumkan Yoon pada Selasa (3/12) lalu. Alasannya, ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Penetapan ini menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Setelah ditelisik ulang, pengumuman ini muncul lantaran situasi politik yang panas antara Yoon dengan oposisi.

    Langkah Yoon pun dianggap sebagai aksi pemberontakan oleh banyak pihak. Warga kompak mendesak Yoon dimakzulkan dan diselidiki.

    Polisi sendiri telah memulai penyelidikan terhadap Yoon atas dugaan pemberontakan pada Kamis (5/12).

    Parlemen Korea Selatan sendiri rencananya bakal menggelar voting mosi pemakzulan Yoonpada Sabtu (7/12) malam. Mosi ini diajukan oleh Partai Demokrat bersama lima partai oposisi lain, serta satu anggota parlemen independen.

    Jika mosi pemakzulan disahkan parlemen, maka wewenang Yoon akan ditangguhkan. Perdana Menteri Han Duck Soo akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan.

    (asr/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus menjadi topik perbincangan. Hal ini disebabkan manuvernya yang menerapkan darurat militer pada Selasa lalu, Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

    Keputusannya itu sendiri tak berlangsung lama. Enam jam setelah diumumkan, 190 dari 300 anggota parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan untuk menganulir keputusan tersebut.

    Tak berakhir sampai di situ, sejumlah penyelidikan telah dilakukan kepadanya. Ia juga terancam akan dimakzulkan dalam sebuah sesi pemungutan suara di Majelis Nasional, Sabtu (7/12/2024).

    Berikut rentetan kejadian yang melibatkan orang nomor satu Korsel itu sejak menerapkan darurat militer hingga saat ini:

    1. Kronologi

    Dalam pidatonya pada Selasa malam, Yoon menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya. Ia kemudian mengumumkan darurat militer untuk ‘menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan’.

    Dekritnya tersebut kemudian menempatkan militer sebagai penanggung jawab. Nampak juga pasukan berhelm dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen Majelis Nasional.

    Liputan media lokal menunjukkan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen sementara staf mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran. Sekitar pukul 23:00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan faksi politik, media juga ditempatkan dalam kendali pemerintah.

    Walau ketegangan semakin tinggi, Majelis Nasional tetap mengambil posisi untuk menentang situasi darurat tersebut. Setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, Majelis Nasional, yang dihadiri 190 dari 300 anggotanya, menolak tindakan tersebut dan dengan demikian, deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Foto: Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Soo-hyeon Kim)
    Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

    2. Skandal dan Kejatuhan Politik

    Sebelum menjatuhkan dekrit darurat militer, Yoon berada dalam posisi terpojok tatkala oposisinya memenangkan parlemen pada April lalu. Pemerintahanya sejak saat itu tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan dan malah dipaksa untuk memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.

    Yoon juga kemudian mengalami penurunan peringkat persetujuan, berkisar di sekitar level terendah 17%, karena ia terjerumus dalam beberapa skandal korupsi tahun ini. Salah satunya termasuk yang melibatkan Ibu Negara yang menerima tas Dior, dan tudingan lainnya seputar dugaan manipulasi saham.

    Bulan lalu ia dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional, dengan mengatakan bahwa ia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas Ibu Negara. Namun ia menolak penyelidikan yang lebih luas, yang menjadi permintaan partai-partai oposisi.

    Kemudian minggu ini, Partai Demokrat yang beroposisi memangkas 4,1 triliun won (Rp 46 triliun) dari anggaran yang diusulkan pemerintah Yoon sebesar 677,4 triliun won (Rp 7.600 triliun). Sayangnya, hal ini tidak dapat diveto oleh presiden.

    Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk kepala badan audit pemerintah, karena gagal menyelidiki Ibu Negara.

    3. Terancam Lengser

    Manuver Yoon ini akhirnya membuat Majelis Nasional Korsel mengambil tindakan keras. Lembaga parlemen itu akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu malam untuk menentukan nasib Yoon.

    Anggota Parlemen oposisi Yoon, Kim Seung Won, mengatakan bahwa keputusan Yoon memberlakukan darurat militer adalah sebuah kesalahan fatal yang ‘tidak pantas untuk diampuni’.

    “Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Kejahatan yang tidak dapat, tidak boleh, dan tidak akan diampuni,” katanya

    Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan dilakukan pada Sabtu pukul 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    4. Menteri-Staf Presiden Resign Massal

    Sesaat setelah adanya darurat militer ini, Kepala Staf Kepresidenan Yoon, Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, serta tujuh pembantu senior lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

    Di luar Kantor Presiden, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun mengajukan pengunduran diri serupa. Ia mengaku menyesal dengan adanya arahan darurat militer ini.

    “Pertama-tama, saya sangat menyesalkan dan bertanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran yang ditimbulkan kepada publik terkait darurat militer… Saya telah bertanggung jawab penuh atas semua hal yang terkait dengan darurat militer dan telah mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

    Foto: Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (via REUTERS/YONHAP)
    Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (Yonhap via REUTERS)

    5. Ditinggal Partai Sendiri.

    Partai besutan Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), juga melontarkan bola panas kepada Yoon. Berbicara setelah sebuah pertemuan partai, pemimpin PPP Han Dong Hoon menyebutkan manuver Yoon itu berdampak parah bagi Korsel, dengan Yoon disebut telah menempatkan negara dalam ancaman serius.

    “Ada resiko tinggi tindakan ekstrem seperti darurat militer ini terulang, sementara Yoon tetap berkuasa, yang menempatkan negara dalam bahaya besar,” ujarnya dikutip Reuters, Jumat (6/12/2024).

    PPP sendiri sejauh ini bersikap untuk menentang pemakzulan Yoon seperti mosi yang diajukan oposisinya. Namun Han menyebut sikap PPP bisa saja berubah seiring dengan munculnya bukti-bukti bahwa dalam darurat militer, Yoon memerintahkan menahan para pemimpin oposisinya.

    “Saya yakin bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap,” tambah Han.

    Di sisi lain, beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan besok. Mereka mengatakan tidak ingin insiden pemakzulan seperti yang dialami Presiden Park Geun Hye pada tahun 2016 terulang, yang memicu keruntuhan partai konservatif dan kemenangan kaum liberal.

    “Kita tidak dapat memakzulkan presiden besok dan menyerahkan rezim kepada Partai Demokrat Lee Jae Myung,” kata anggota parlemen PPP, Yoon Sang Hyun, kepada wartawan.

    6. Dihantui Hukuman Mati.

    Kepolisian Korsel memutuskan untuk memeriksa Yoon, Kamis (5/12/2024). Dalam pernyataannya, Kepolisian Korsel menyebut Yoon akan menghadapi dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam ini dapat berakhir pada hukuman mati.

    “Kami sedang menyelidiki Presiden Yoon atas tuduhan ‘pemberontakan’ kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati, setelah pihak oposisi mengajukan pengaduan terhadapnya dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat,” tulis pernyataan itu dikutip AFP.

    7. Kata Pejabat Korea Utara 

    Pejabat Korut di China bereaksi terhadap langkah pemimpin rivalnya, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, yang memberlakukan darurat militer Selasa malam lalu. Reaksi pejabat Kim Jong Un ini dilaporkan oleh Radio Free Asia dalam penelusuran di China, Kamis (5/12/2024).

    Dalam laporan itu, pejabat Korut di China mengaku kaget dengan manuver tersebut. Namun mereka lebih kaget saat parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan menggulingkan Yoon dari tapuk kekuasaan, yang menurut mereka merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Korut.

    “Akan terjadi pertumpahan darah jika pejabat senior Korut juga menentang penguasa tertinggi Kim Jong Un,” kata seorang pejabat perdagangan Korut yang ditempatkan di Dalian, China, tanpa menyebutkan namanya karena sensitivitas.

    “Pengawasan dan keseimbangan demokratis seperti itu adalah konsep asing di Korut. Saya sangat terharu melihat resolusi pencabutan darurat militer disahkan di majelis, dan kemudian presiden sendiri mengumumkan kepada rakyat bahwa ia mencabut darurat militer,” tambahnya.

    (dce)

  • Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Top5 News Bisnisindonesia.id: Langkah Ekspansi GIAA hingga Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Artikel bertajuk Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) di 2025 menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

    Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Sabtu (7/12/2024):

    1. Langkah Ekspansi Garuda Indonesia (GIAA) 2025

    PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) merencanakan penguatan lini bisnis penerbangan dengan berencana menambah pesawat sebanyak 15 hingga 20 unit sepanjang pada 2025. Strategi ini diambil sebagai respons atas pertumbuhan penumpang pascapandemi Covid-19.

    Setelah melewati fase kritis, industri penerbangan baik di dalam negeri maupun secara global mengalami masalah ketersediaan pesawat. Indonesia misalnya, hanya mengoperasikan sekitar 390 pesawat sepanjang tahun ini. Padahal sebelum Covid-19 atau pada 2019, jumlah burung besi yang beroperasi mencapai 700 unit.

    Padalah jumlah penumpang terus mengalami pemulihan sepanjang empat tahun terakhir. Pada tahun lalu misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 78,28 juta penumpang pesawat di Indonesia, naik 31,21% dibandingkan dengan 2022 sekitar 59,66 juta penumpang.

    Sementara itu sepanjang Januari – Oktober 2024, jumlah penumpang domestik Indonesia telah menyentuh 53,54 juta orang. Sedangkan perjalanan internasional telah melayani 15,71 juta penumpang. Artinya, penumpang penerbangan di Indonesia telah mencapai 69,25 juta penumpang dalam 10 bulan 2024.

    2. Cari Dana Segar, Emiten Kantongi Restu Private Placement

    Sejumlah emiten mengantongi restu private placement jelang pengujung tahun untuk mencari dana segar di pasar modal.

    Terbaru, pemegang saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menyetujui rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Persetujuan itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) MBMA di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Selain itu, pemegang saham MBMA menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Dana hasil IPO yang dihimpun pada April 2023 akan dialokasikan untuk belanja modal pembangunan pabrik high pressure acid leach (HPAL) yang membutuhkan pembiayaan segera.

    “Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini merupakan langkah strategis MBMA untuk memperkuat posisi kami dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendraan bermotor listrik,” kata Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Greviartana Wijaya lewat siaran pers, Jumat (6/12/2024).

    Merujuk keterbukaan informasi MBMA, perseroan bakal melepaskan hingga 10,79 miliar saham atau paling banyak 10% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, yang akan diterbitkan dari saham portepel dengan nilai nominal Rp100 per saham. Rencana private placement ini mesti diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun sejak mendapat persetujuan RUPSLB hari ini.

    3. BPR Diterpa Gelombang Bank Bangkrut hingga Kredit Bermasalah Tinggi

    Industri bank perekonomian rakyat (BPR) diterpa gelombang bank bangkrut hingga kredit bermasalah tinggi sepanjang tahun ini. Setidaknya, 17 bank bangkrut dan tren kredit bermasalah terus menanjak.

    Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Duta Niaga yang beralamat di Jalan Pangeran Natakusuma No. 80D, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pencabutan izin usaha BPR Duta Niaga ini menambah jumlah bank bangkrut sepanjang tahun ini menjadi 11.

    “Pencabutan izin usaha PT BPR Duta Niaga merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Langkah OJK mencabut izin BPR Duta Niaga bukan datang tiba-tiba. OJK menetapkan PT BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 15 Januari 2024 karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12%, cash ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta tingkat kesehatan (TKS) BPR dalam predikat Tidak Sehat.

    4. Presiden Korea Selatan Makin Terpojok ke Ujung Pemakzulan

    Jabatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol makin di ujung tanduk setelah pemimpin partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) berbalik mendukung penangguhan tugas sang kepala negara.

    Pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan ada kemungkinan bahwa presiden akan mengambil keputusan radikal lagi seperti tindakan Yoon dalam mengumumkan darurat militer pada Selasa lalu.

    “Mengingat fakta terbaru yang terungkap, saya yakin kita perlu segera menghentikan Presiden Yoon Suk-yeol dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han dalam pertemuan darurat di Majelis Nasional pada Jumat (6/12/2024), seperti dikutip Yonhap News.

    Pernyataan ini berubah 180 derajat pada awal pekan ini setelah Han mengatakan tidak akan mendukung mosi pemakzulan.

    Han juga mengungkap bahwa Yoon pada Kamis telah menginstruksikan Komandan Kontraintelijen Yeo In-hyung menahan tokoh-tokoh politik utama dengan menuduh mereka sebagai pasukan “anti-negara” dan bahkan telah memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

    5. Suara Hati Pengusaha Tambang soal Proyek DME Batu Bara

    Proyek penghiliran batu bara berupa gasifikasi alias mengubah emas hitam menjadi produk gas atau dimethyl ether (DME) di Tanah Air masih saja belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

    Padahal, penghiliran batu bara menjadi DME telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena ditargetkan bisa menjadi alternatif pengganti gas alam cair (liquefied petroleum gas/LPG) yang selama ini banyak diperoleh melalui impor.

    Tak hanya itu, beragam pemanis juga disiapkan pemerintah untuk mempercepat pengerjaan proyek DME yang tahapan groundbreaking-nya bahkan ketika itu diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan pada 24 Januari 2022.

    Kini, di era pemerintahan baru, penghiliran menjadi salah satu dari delapan misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Batu bara menjadi bagian dari 28 komoditas prioritas yang masuk dalam peta jalan penghiliran yang tengah disempurnakan pemerintah, selain sektor mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Namun, Indonesian Mining Association (IMA) menilai penghiliran batu bara menjadi DME masih sulit dilakukan lantaran dinilai belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan penghiliran batu bara memerlukan biaya yang tidak sedikit.

  • Wall Street Kembali Capai Rekor Tertinggi Didukung Data Ketenagakerjaan yang Solid

    Wall Street Kembali Capai Rekor Tertinggi Didukung Data Ketenagakerjaan yang Solid

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks utama Wall Street kembali mencapai rekor tertinggi pada Jumat (6/12/2024), didukung oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan pasar kerja cukup solid untuk mendukung perekonomian.

    S&P 500 mencatat kenaikan 0,2% dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang sebelumnya dicapai pada Rabu (4/12/2024). Indeks ini juga menutup minggu ketiga berturut-turut dengan hasil positif, menandai salah satu tahun terbaiknya sejak kejatuhan dot-com pada 2000. Nasdaq Composite juga melonjak 0,8% dan mencetak rekor baru, sementara Dow Jones Industrial Average turun tipis 123,19 poin atau 0,3%.

    Dampak Data Ketenagakerjaan Terbaru
    Rekor tertinggi Wall Street didorong oleh laporan ketenagakerjaan AS yang menunjukkan kenaikan jumlah pekerja melampaui ekspektasi bulan lalu, meskipun tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,2% dari sebelumnya 4,1%. Data ini memperkuat keyakinan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan kembali memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya.

    “Data ini cukup mendukung langkah pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada Desember 2024,” ujar Lindsay Rosner, kepala investasi multisektor di Goldman Sachs Asset Management mengomentari rekor tertinggi Wall Street yang didukung oleh data ketenagakerjaan AS, dikutip dari AP.

    Namun, data ketenagakerjaan terbaru juga menimbulkan kekhawatiran. Peningkatan upah rata-rata pekerja, meskipun menjadi kabar baik bagi pekerja, dapat menambah tekanan inflasi.

    Secara keseluruhan, S&P 500 naik 15,16 poin menjadi 6.090,27. Dow turun 123,19 poin menjadi 44.642,52, dan Nasdaq Composite naik 159,05 poin menjadi 19.859,77.

    Pada saat Wall Street kembali mencapai rekor tertinggi, di pasar lainnya, indeks CAC 40 Prancis naik 1,3% setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana menunjuk perdana menteri baru. Di Asia, indeks saham lebih beragam. Hang Seng Hong Kong naik 1,6%, Shanghai Composite meningkat 1%, sementara Kospi Korea Selatan melemah 0,6%.

  • Pemimpin Partai Penguasa Korsel Dukung Penangguhan Jabatan Presiden Yoon Suk Yeol

    Pemimpin Partai Penguasa Korsel Dukung Penangguhan Jabatan Presiden Yoon Suk Yeol

    ERA.id – Pemimpin partai penguasa di Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), mengakui bahwa Presiden Yoon Suk Yeol harus segera ditangguhkan dari jabatannya.

    Pemimpin PPP Han Dong Hoon mengatakan apabila Yoon tetap dipertahankan sebagai presiden, ada kemungkinan ia akan mengambil langkah “radikal” lagi seperti saat menyatakan darurat militer secara mendadak pada Selasa (3/12/2024).

    “Menurut fakta yang baru tersingkap, saya yakin kita perlu segera menangguhkan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” ucap Han dalam rapat darurat petinggi PPP di Majelis Nasional, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Yonhap-OANA.

    Han menyoroti informasi yang telah dipastikan kebenarannya pada Kamis (5/12/2024) bahwa Yoon sempat memerintahkan panglima korps kontra-intelijen Yeo In Hyung untuk menangkap tokoh-tokoh politik kunci yang dituduh Yoon menjadi bagian dari kelompok “anti-negara”.

    Pasukan intelijen bahkan telah diterjunkan untuk menangkap tokoh tersebut ketika darurat militer dinyatakan.

    Han khawatir langkah “radikal” itu akan terulang apabila Yoon tetap menjadi presiden, sehingga membawa risiko semakin besar terhadap negara.

    Menyusul pernyataan Han, PPP akan menggelar rapat umum darurat dengan anggota fraksi PPP di parlemen pada Jumat.

    Sementara itu, legislator Cho Kyoung Tae menjadi anggota Majelis Nasional dari PPP paling pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap mosi pemakzulan Yoon.

    Supaya dapat disahkan, mosi pemakzulan perlu dukungan dua per tiga dari keseluruhan 300 anggota Majelis Nasional.

    Dengan demikian, partai oposisi membutuhkan dukungan tambahan dari setidaknya delapan anggota PPP sebagai partai berkuasa, untuk mencapai ambang batas 200 suara yang disyaratkan.

    Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol secara mendadak menyatakan darurat militer pada Selasa malam sebelum ia cabut sendiri pada Rabu (4/12/2024) pagi setelah 190 anggota Majelis Nasional mengesahkan mosi penolakan darurat militer.

  • Polisi dan Jaksa Korea Selatan Bentuk Tim Investigasi Khusus, Bersiap Jebloskan Presiden Yoon ke Penjara?

    Polisi dan Jaksa Korea Selatan Bentuk Tim Investigasi Khusus, Bersiap Jebloskan Presiden Yoon ke Penjara?

    ERA.id – Polisi dan jaksa Korea Selatan membentuk tim investigasi terpisah untuk menangani tuduhan terkait deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol. Tim investigasi ini terdiri dari 120 personel yang menyelidiki empat pengaduan.

    Menurut laporan Yonhap News, tim investigasi yang terdiri dari 120 personel itu dibentuk untuk menyelidiki empat pengaduan yang menuduh Yoon dan lainnya melakukan pengkhianatan, pemberontakan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mengacu pada penerapan dan pencabutan darurat militer dalam waktu singkat pada Selasa (3/12).

    Sementara jaksa mengatakan mereka juga telah membentuk markas investigasi khusus yang dipimpin oleh Park Se-hyun, kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Seoul, untuk menangani pengaduan serupa.

    Diketahui Presiden Yoon mencabut deklarasi darurat militer pada Rabu (4/12) hanya enam jam setelah diumumkan. Pencabutan ini dia lakukan setelah Majelis Nasional menyatakan pembatalan darurat militer di Korea Selatan.

    Yoon saat itu mengklaim parlemen, yang dikuasai oleh oposisi, bertindak di luar batas serta anti-negara. Dia bahkan menuduh adanya wacana pemakzulan terhadap dirinya sehingga memutuskan untuk mengeluarkan darurat militer.

  • Daftar Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, 24 Pemain Diboyong STY, Justin Hubner Tak ada

    Daftar Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, 24 Pemain Diboyong STY, Justin Hubner Tak ada

    TRIBUNJATIM.COM – Simak daftar 24 pemain nama pemain yang dibawa untuk berlaga di Piala AFF 2024 mendatang.

    Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah memanggil deretan nama pemain tersebut untuk diboyong.

    Di antaranya ada Rafael Struick yang ikut masuk dalam skuad.

    Marselino Ferdinan alias Marceng juga ikutan.

     

    Dari 24 nama yang ada, terdapat nama Rafael Struick yang masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia tersebut.

    Pada saat yang sama, nama Justin Hubner menghilang dari skuad Piala AFF 2024 ini.

    Padahal sebelumnya nama Hubner termasuk dalam skuad bayangan Timnas Indonesia tersebut.

    Terlepas dari itu, Shin Tae-yong banyak memilih pemain yang merumput di kompetisi lokal.

    Dari posisi penjaga gawang, ada tiga kiper yang mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong.

    Erlangga Setyo, Cahya Supriyadi, dan Daffa Fasya menjadi trio penjaga gawang yang dipercaya di Piala AFF 2024.

    Beranjak ke sektor belakang, ada kombinasi pemain muda dan senior yang dibawa Shin Tae-yong.

    Dari sisi senioritas, ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang sudah mondar-mandir masuk skuad Timnas Indonesia era Shin Tae-yong.

    Selebihnya, ada nama-nama yang masih berusaha mencuri perhatian pelatih asal Korea Selatan tersebut.

    Nama pemain belakang lainnya yang dipanggil Shin Tae-yong ada Achmad Maulana, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas, hingga Kakang Rudianto.

    Ada juga Kadek Arel, Mikael Tata, dan Sulthan Zaky yang diandalkan di Piala AFF 2024 nanti.

    Berpindah ke sektor tengah, Shin Tae-yong memasrahkan urusan kepada para pemain muda.

    Barangkali hanya Marselino Ferdinan yang menjadi sosok senior di kubu Timnas Indonesia ini.

    Marselino akan didampingi oleh Robi Darwis, M. Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Rivaldo Pakpahan, dan Zanadin Fariz.

    Untuk sektor depan, Rafael Struick menjadi nama paling tak asing di era Shin Tae-yong yang dibawa kali ini.

    Selain itu, ada Hokky Caraka, Afriyanto Nico, Arkhan Kaka, Ronaldo Kwateh, dan Victor Dethan yang mendapatkan kesempatan.

    Daftar Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

    Kiper

    Erlangga Setyo, Cahya Supriyadi, dan Daffa Fasya 

    Bek

    Asnawi Mangkualam

    Pratama Arhan

    Achmad Maulana

    Muhammad Ferarri

    Dony Tri Pamungkas

    Kakang Rudianto

    Tengah

    Marselino Ferdinan

    Robi Darwis

    M. Rayhan Hannan

    Arkhan Fikri

    Rivaldo Pakpahan

    Zanadin Fariz

    Depan

    Rafael Struick

    Hokky Caraka

    Afriyanto Nico

    Arkhan Kaka

    Ronaldo Kwateh

    Victor Dethan

  • Heboh Isu Darurat Militer Kedua, Kemenhan Korea Selatan Ogah Turuti Perintah

    Heboh Isu Darurat Militer Kedua, Kemenhan Korea Selatan Ogah Turuti Perintah

    ERA.id – Kementerian Pertahanan dan militer menegaskan tidak akan mematuhi perintah apa pun untuk melaksanakan darurat militer bila aturan itu diberlakukan kembali.

    Pejabat di Kementerian Pertahanan Kim Seon-ho membantah adanya tanda-tanda darurat militer kedua yang akan segera diberlakukan. Dia menekankan hal itu tidak akan pernah terjadi setelah tindakan Presiden Yoon Suk-yeol yang menggemparan Korea Selatan.

    “Rumor yang beredar pagi ini mengenai tanda-tanda deklarasi darurat militer tidaklah benar,” kata Kim, dikutip Yonhap News, Jumat (6/12/2024).

    Kim dan jajarannya bahkan menegaskan bahwa mereka tidak akan mematuhi perintah darurat militer bila hal itu kembali terjadi.

    “Bahkan jika ada perintah untuk memberlakukan darurat militer, Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan (JCS) tidak akan pernah menerimanya,” tegasnya.

    Pernyataannya tersebut muncul saat oposisi utama menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan darurat militer kedua setelah kelompok sipil Pusat Hak Asasi Manusia Militer Korea mengangkat gagasan tersebut. Bahkan kelompok itu juga mengklaim bahwa beberapa unit Angkatan Darat diperintahkan untuk bersiap menghadapi keadaan darurat.

    Namun seorang pejabat Angkatan Darat memastikan tidak ada perintah khusus yang dikeluarkan untuk pasukan yang dipindahkan ke luar unit masing-masing. Di sisi lain, Angkatan Darat juga sedang memverifikasi apakah tindakan tambahan perlu dilakukan.

    Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer dalam keputusan yang tidak terduga pada Selasa (3/12) malam. Namun keputusan itu dicabut setelah Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memutuskan untuk menolaknya.

    Dalam prosesnya, militer melancarkan komando darurat militer yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat. Park An-su, yang mencanangkan dekrit yang melarang semua aktivitas politik sambil memobilisasi pasukan operasi khusus untuk memasuki kompleks Majelis Nasional.

    Kim, wakil menteri pertahanan, mengambil peran sebagai penjabat menteri pertahanan setelah mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang diketahui telah mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Yoon, mengundurkan diri.

    Atas kekacauan itu, kepolisian dan kejaksaan menggelar penyelidikan terhadap Presiden Yoon dan sejumlah pejabat atas tuduhan pengkhianatan.

    Lebih lanjut, Kim juga mengatakan pasukan hanya bisa bergerak dengan izin dari pimpinan JCS.

    “Militer akan berusaha melindungi keselamatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat sambil menjaga sikap kesiapan yang kuat,” tambahnya.

    Letnan Jenderal Kwak Jong-keun, kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat, juga membantah pandangan mengenai deklarasi darurat militer sebelumnya selama pembicaraan dengan oposisi utama, dan mengatakan bahwa dia akan menentang perintah tersebut jika hal itu terjadi.

  • Usai Deklarasi Darurat Militer, Presiden Yoon Diduga Perintahkan NIS Tangkap Pejabat Tinggi Negara

    Usai Deklarasi Darurat Militer, Presiden Yoon Diduga Perintahkan NIS Tangkap Pejabat Tinggi Negara

    ERA.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol disebut telah memerintahkan penangkapan terhadap tokoh terkemuka dari partai berkuasa dan oposisi utama. Perintah penangkapan itu dikeluarkan setelah deklarasi darurat militer dia sampaikan.

    Wakil direktur pertama Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan Hong Jang-won mengungkapkan perintah penangkapan itu di depan Komite Nasional Majelis Nasional di gedung parlemen di Yeuido, Seoul barat, Jumat (6/12).

    “Yoon memerintahkan NIS untuk menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penangkapan dan membersihkan semuanya,” kata Hong, dikutip KBS News, Jumat (6/12/2024).

    Permintaan itu, kata Hong, disampaikan oleh Yoon melalui sambungan telepon setelah mengumumkan darurat militer. Kim Byung-kee dari oposisi utama Partai Demorat juga membenarkan perintah itu dalam pertemuan dengan ketua Komite Intelijen Majelis Nasional, Shin Sung-bum.

    Selain itu, Direktur NIS Cho Tae-yong juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    Dalam sambungan telepon tersebut, presiden memberikan NIS wewenang untuk menyelidiki kejahatan anti-komunis sebelum menginstruksikan Hong untuk membantu Komando Kontra Intelijen Pertahanan.

    Hong kemudian berbicara dengan Komandan Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung, yang memintanya membantu komando menemukan politisi yang namanya ada dalam daftar orang yang akan ditangkap.

    Tokoh politik yang masuk dalam perintah penangkapan oleh Yoon termasuk Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) milik Yoon sendiri Han Dong-hoon, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, pemimpin Partai Pembangunan Kembali Korea Cho Kuk, DP lantai pemimpin Rep. Park Chan-dae dan lainnya.

    Namun Hong menilai perintah penangkapan itu dinilai tidak masuk akal. Hal ini pun yang membuat NIS akhirnya tidak mengikuti perintah penangkapan tersebut terhadap sejumlah pejabat tinggi negara.

    Selain memerintahkan NIS menangkap pejabat tinggi negara, Hong juga menyebut Yoon memerintahkan Komando Kontra Intelijen Pertahanan untuk menahan tokoh politik.

    “Komando Kontra Intelijen Pertahanan juga bersiap untuk menahan tokoh politik yang ditangkap di sebuah fasilitas,” tambahnya.

    Namun tidak ada penangkapan yang dilakukan selama enam jam sejak pemberlakuan darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon.

    Lebih lanjut, Komite intelijen akan mengadakan pertemuan darurat pada pukul 5 sore hari ini untuk memverifikasi klaim Hong.