Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membahas usulan tambahan anggaran 2025 senilai Rp2,42 triliun.

    Pertemuan ini sebagai langkah kolaboratif dengan kementerian/lembaga dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menekraf Riefky menyampaikan, dalam Asta Cita ke-3, Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara tegas akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas salah satunya dengan mengembangkan industri kreatif. Untuk itu, menurut Riefky, dukungan anggaran sangat penting untuk pencapaian target Kementerian Ekraf/Bekraf, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN.

    “Negara seperti Korea Selatan memberikan dukungan anggaran yang memadai mencapai 1% dari APBN Korea Selatan. Sementara di negara kita baru 0,008% dari APBN,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Adapun, Kemenekraf sendiri telah menyampaikan usulan tambahan anggaran senilai Rp2,42 triliun yang mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR.

    Dia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran ini diajukan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan program prioritas pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Serta, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

    Di sisi lain, sebagai kementerian baru, kami harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti, khususnya dalam melayani pemangku kepentingan di 17 subsektor. “Sehingga diperlukan kantor yang representatif, serta sarana dan prasarana yang memadai,” ungkapnya.

    Riefky menyampaikan, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki program-program yang selaras dengan Asta Cita, mulai dari Pemberian Bantuan Insentif Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Promosi/pameran nasional dan internasional, Fasilitasi Pembiayaan dan Pendukungan legalitas/perizinan, hingga Masterclass Pengembangan Skenario Original Series.

    Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengapresiasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang telah merancang program kerja dalam mengembangkan ekonomi kreatif nasional dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,42 triliun.

    “Dan sebenarnya Rp2,42 triliun ini sudah kita rekap, dan sudah disampaikan ke Pak Mensesneg,” ujar Suahasil.

    Lebih lanjut, Suahasil mendorong agar Kementerian Ekonomi Kreatif bisa mengaktifkan pelaku ekonomi kreatif agar semakin banyak berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan. Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%.

    “Jika perbankan ada yang bilang bunganya 15%, tapi 9%-nya dibayar oleh negara. Jadi saya harapkan dana bergulir yang ada di perbankan, yang ada di BLU ini harusnya bisa kita aktifkan, mungkin teman-teman di sini nanti bisa mendalami lagi,” tuturnya.

  • Indonesia Kebanjiran Polypropylene Homopolymer Hasil Dumping Vietnam – Halaman all

    Indonesia Kebanjiran Polypropylene Homopolymer Hasil Dumping Vietnam – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Impor produk polypropylene homopolymer dari Arab Saudi, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Tiongkok, Thailand, Singapura, dan Vietnam yang masuk ke Indonesia diduga merupakan hasil dumping.

    Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pun memulai penyelidikan antidumping terhadap impor produk tersebut.

    Produk tersebut masuk dalam pos tarif 3902.10.40 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

    Penyelidikan antidumping ini akan dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Bila diperlukan, penyelidikan bisa diperpanjang sehingga menjadi 18 bulan.

    Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan PT Chandra Asri Pacific Tbk mewakili industri dalam negeri.

    Ketua KADI Danang Prasta Danial mengatakan bahwa produk impor yang diduga hasil dumping itu menyebabkan kerugian materiel bagi pemohon.

    Penyelidikan antidumping ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

    Lalu, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

    Penyelidikan antidumping dilakukan untuk impor polypropylene homopolymer pada periode 1 April  2023—31 Maret 2024 lalu.

    Pada periode itu, total impor komoditas tersebut mencapai 856.645 ton. Dari total volume ini, sebesar 794.720 ton diimpor dari negara yang dituduh dumping.

    “Sebagian besar impor polypropylene homopolymer pada periode penyelidikan, atau 93 persen, berasal dari negara yang dituduh dumping,” kata Danang dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (8/12/2024).

    Semua pihak yang berkepentingan, yaitu industri dalam negeri, importir di Indonesia, serta eksportir dan produsen dari negara yang dituduh, diberi kesempatan untuk memberikan informasi, tanggapan, atau dengar pendapat (hearing) yang berkaitan dengan penyelidikan barang dumping dan kerugian dimaksud.

    Informasi, tanggapan, dan dengar pendapat disampaikan secara tertulis kepada KADI. 

  • Buntut Darurat Militer, Eks Menteri Pertahanan Korsel Ditangkap!

    Buntut Darurat Militer, Eks Menteri Pertahanan Korsel Ditangkap!

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Kim ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang berujung polemik.

    Dilansir Reuters, Minggu (8/12/2024), kantor berita Yonhap melaporkan tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pukul 01.30 dini hari ini waktu setempat.

    Pemeriksaan itu dilakukan setelah tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su. Mereka menuduh tiga orang itu melakukan pemberontakan.

    Kim sendiri dianggap sebagai tokoh utama di balik deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon. Dia kemudian mundur setelah darurat militer kontroversial itu dicabut dan membuat situasi politik Korsel menjadi tidak menentu.

    Jika terbukti bersalah, kejahatan memimpin pemberontakan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, dengan atau tanpa kerja paksa. Anggota parlemen oposisi menuduh Yoon memobilisasi pasukan militer untuk memblokir pemungutan suara oleh anggota parlemen yang berusaha membatalkan apa yang mereka katakan sebagai dekrit darurat militer yang tidak konstitusional.

    Polisi nasional menggerebek kantor Kim pada hari Minggu sebagai bagian dari penyelidikan atas klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama. Pada hari Sabtu, Presiden Yoon telah menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas dekrit darurat militernya.

    Dia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas tindakannya. Namun, dia tak menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri.

    Yoon mengejutkan negara itu pada Selasa malam ketika dia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya ‘pasukan anti-negara’ dan lawan politik yang menghalangi. Dia membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

    Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade. Hal itu mengancam hancurnya reputasi negara itu sebagai kisah sukses demokrasi.

    (haf/imk)

  • Presiden Korsel Selamat Dari Pemakzulan, Menhan Justru Ditangkap!

    Presiden Korsel Selamat Dari Pemakzulan, Menhan Justru Ditangkap!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong-hyun, resmi ditangkap Kejaksaan Korea Selatan, Minggu (8/12/2024). Ia ditangkap atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol.

    Menurut kantor berita Yonhap, Kim sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri pada hari Rabu (4/12), dipandang sebagai tokoh utama dalam deklarasi darurat militer singkat hari Selasa (3/12). Seorang pejabat militer senior yang juga mengajukan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi mengatakan Kim telah mengajukan usulan darurat militer tersebut kepada Yoon.

    Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, yang dipicu oleh upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer, tetapi pemimpin partainya sendiri mengatakan bahwa presiden pada akhirnya harus mengundurkan diri.

    Tim investigasi khusus kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul sekitar pada pukul 1:30 pagi pada hari Minggu (1630 GMT pada hari Sabtu), kata laporan tersebut.

    Meski demikian, kantor tersebut belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

    Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan kepada kejaksaan terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka melakukan pengkhianatan.

    Kim juga menghadapi larangan bepergian saat jaksa masih melakukan proses penyelidikan.

    Polisi nasional juga sedang menyelidiki klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri utama.

    Yon mengejutkan negara pada Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya pasukan anti-negara dan lawan politik yang menghalangi.

    Lalu, Yoon membatalkan perintah itu enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang keputusan tersebut.

    Pernyataan darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama AS, ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade, yang mengancam akan menghancurkan reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi.

    (pgr/pgr)

  • LK21 & IndoXXI Bahaya, Ini 21 Tempat Nonton Film Online Resmi

    LK21 & IndoXXI Bahaya, Ini 21 Tempat Nonton Film Online Resmi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Saat ini ada banyak berbagai platform streaming yang kian memudahkan penonton untuk menikmati berbagai konten. Sayangnya, masih banyak juga yang tidak resmi alias ilegal seperti IndoXXI, LK21, Layarkaca21, Idlix dan Rebahin.

    Perlu dicatat kalau situs ilegal semacam IndoXXI dan LK21 memiliki banyak risiko ketika diakses. Termasuk bisa menginfeksi perangkat dengan malware dan risiko menjadi korban penipuan siber.

    Jadi menggunakan aplikasi legal jauh lebih aman dibandingkan platform ilegal. Anda hanya perlu berlangganan dan bisa mendapatkan konten berkualitas tanpa rasa khawatir.

    Setiap aplikasi streaming sudah tersedia di semua toko aplikasi resmi, Play Store maupun App Store, serta bisa ditonton dari HP hingga televisi. Platform tersebut menawarkan beragam konten film hingga serial di seluruh dunia.

    Berikut 21 platform streaming film resmi yang bisa Anda gunakan:

    1. Netflix

    Saat ini, Netflix jadi salah satu platform paling mendominasi di dunia. Pengguna dapat menikmati banyak konten dari film Hollywood, Indonesia, Korea dan sejumlah negara lain.

    Netflix juga menawarkan konten asli yang diproduksi dan hanya ada di platform tersebut. Untuk berlangganan, Netflix menawarkan beberapa paket mulai dari Rp 50 ribu.

    2. Disney+ Hotstar

    Disney+ Hotstar menyediakan konten Marvel dan film terkini, juga sejumlah film mancanegara dan serial original lokal.

    Bahkan gelaran Oscar 2023 bisa disaksikan di Disney+ Hotstar. Penyelenggaraan ke-95 itu tersedia dari red carpet hingga acara penghargaan untuk industri film.

    3. HBO Go

    Bagi pecinta konten dari HBO, platform ini bisa jadi pilihan. Platform akan menyediakan tayangan dari HBO Original, HBO Asia Original, dan Hollywood.

    Selain itu juga ada film populer lain. Pengguna baru bisa menikmati akses gratis selama 7 hari pertama.

    4. Vidio

    Vidio menawarkan tayangan film hingga olahraga. Adapula film dan serial Indonesia, Hollywood hingga drama Asia.

    Sejumlah konten dapat diakses gratis. Namun ada pula yang harus berlangganan dulu agar bisa diakses.

    5. iQiyi

    Jika kamu menyukai film, drama hingga anime dari Asia, kamu bisa mengakses iQiyi. Untuk menggunakan dan mengakses seluruh konten, aktifkan dulu akun VIP.

    6. Klik Film

    Klik Film menawarkan banyak rekomendasi film Indonesia, Korea, Thailand, Hong Kong dan negara lain. Platform ini bisa diakses melalui aplikasi dan juga situs.

    7. Bioskop Online

    Platform ini menawarkan layanan menonton film Indonesia tanpa harus pergi ke bioskop. Konsepnya pun sama, yakni hanya membayar film yang ditonton saja.

    8. Cinema Box

    Streaming film ini juga tersedia untuk Play Store dan App Store. Pengguna dapat menonton konten dan juga mengunduhnya agar bisa menontonnya secara offline atau tidak tersambung internet.

    9. Viu

    Untuk penggemar konten film, drama, variety show asal Korea Selatan mungkin tak asing dengan nama Viu. Selain itu Viu juga menyediakan konten dari negara lain termasuk Indonesia.

    Kamu perlu berlangganan akun VIP atau Premium untuk bisa mengakses seluruh konten dalam platform. Viu menyediakan harga berlangganan mulai dari Rp 33 ribu per bulan.

    10. CatchPlay+

    Catchplay+ menyediakan sejumlah film kartun, Indonesia dan Asia. Kamu bisa mengaksesnya secara gratis namun untuk menikmati seluruh konten dapat berlangganan lebih dulu. Harganya mulai dari Rp 45 ribu untuk satu bulan penggunaan.

    11. We TV

    WeTV menampilkan beragam film, series, anime hingga tayangan variety show. Selain itu juga terdapat drama dari Korea, Thailand, China, Jepang dan negara Asia lain. Sejumlah konten bisa ditonton gratis namun adapula yang harus menggunakan akun VIP.

    12. Genflix

    Genflix bisa jadi salah satu pilihan untuk menonton film Indonesia, Hollywood, hingga tayangan live show dan drama Korea. Kamu bisa berlangganan dengan paket yang tersedia harian hingga bulanan.

    13. iFlix

    iFlix banyak menyediakan film box office, serial TV, drama Korea, film Indonesia hingga tontonan untuk anak-anak. Seperti kebanyakan platform lain, platform ini bisa diakses gratis namun ada juga yang harus berlangganan.

    14. Viki

    Pencinta drama Korea juga bisa menggunakan Viki untuk menikmati konten tersebut. Selain juga ada banyak serial dan film dari negara lain termasuk Indonesia. Konten di dalamnya bisa dinikmati secara gratis maupun berlangganan.

    15. Prime Video

    Layanan dari Amazon ini menyediakan banyak film dan serial dari berbagai negara termasuk hollywood. Prime Video juga menghadirkan tayangan variety show. Untuk mengaksesnya, kamu perlu berlangganan seharga Rp 59 ribu/bulan.

    16. Apple TV+

    Platform streaming ini berasal dari Apple, menyediakan sejumlah film dan serial, serta produksi asli dari Apple TV+. Termasuk film Coda yang mendapatkan piala Oscar tahun lalu dan beberapa konten terkenal lainnya.

    Kamu bisa menikmatinya dengan cara berlangganan. Salah satunya senilai Rp 99 ribu/bulan dengan gratis 7 hari ataupun berlangganan melalui layanan Apple One.

    17. Lions Gate Play

    Masyarakat Indonesia bisa pula mencoba mengakses Lions Gate Play. Layanan ini menawarkan beragam konten dari Hollywood, Bollywood, dan konten original. Pengguna dapat berlangganan platform senilai Rp 35 ribu per bulan.

    18. CubMU

    Transvison pada April tahun lalu meluncurkan platform baru bernama CubMu yang menawarkan ratusan channel Live TV, ribuan Video on Demand (VOD) berkualitas HD langsung dari penyedia konten ke pelanggan.

    Aplikasi CubMU ini disebut sebagai teknologi baru di dunia media layaknya marketplace. Anda dapat membeli paket basic mulai dari Rp9.900 saja.

    19. Mola

    Mola menawarkan konten yang cukup lengkap. Bahkan tak hanya entertainment tapi juga streaming pertandingan olahraga. Harga langganannya mulai dari Rp 60 ribu-Rp160 ribu.

    20. MAXstream

    Sejak diluncurkan pada 2018, MAXstream telah menghadirkan variasi konten lokal dan internasional berupa MAXstream original maupun kolaborasi dari streaming platform kelas dunia.

    21. Vision+

    Vision+ terdiri dari berbagai macam pilihan berlangganan. Mulai dari Rp 35 ribu per bulan untuk Premium Sport hingga Rp 100 ribu untuk satu tahun.

    (pgr/pgr)

  • Gagalnya Pemakzulan Presiden Korsel Usai Partai Penguasa Boikot Voting

    Gagalnya Pemakzulan Presiden Korsel Usai Partai Penguasa Boikot Voting

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang hendak dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan berkaitan dengan pengumuman darurat militer yang sempat membuat heboh negara tersebut. Upaya tersebut batal lantaran kuorum parlemen tidak terpenuhi.

    Partai Penguasa Boikot Voting

    Parlemen Korsel sebetulnya sudah sempat melakukan voting terkait upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

    Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari PPP untuk turut mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    PPP menguasai 108 kursi dalam parlemen Korsel. PPP kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim.

    Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara. Laporan AFP menyebut hanya ada satu anggota parlemen PPP yang tetap duduk di kursinya ketika rekan-rekannya yang lain melakukan walkout.

    Tonton juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

    Baca berita lengkapnya di halaman berikutnya.

  • Parlemen Korsel Gagal Jatuhkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

    Parlemen Korsel Gagal Jatuhkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen oposisi gagal memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas krisis politik yang dipicu oleh penerapan darurat militer pada pekan ini.

    Kegagalan ;menjatuhkan Yoon Suk Yeol dari kursi Presiden itu karena pemakzulan membutuhkan dua pertiga suara di badan legislatif Korea Selatan yang memiliki 300 kursi. Namun kurang dari 200 anggota parlemen memberikan suara mendukung mosi tersebut, yang diajukan oleh pihak oposisi awal pekan ini.

    Upaya pemakzulan ini, jika berhasil, akan segera mencabut kekuasaan kepresidenan dari kelompok konservatif Yoon.

    Meski gagal dalam upaya pertama ini, anggota parlemen oposisi berjanji akan mengadili untuk kedua kalinya pada hari Rabu.

    Sebelumnya, sejumlah anggota partai penguasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), walk out atau keluar ruangan, saat mulainya proses sidang pleno pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

    Anggota parlemen dari partai Yoon Suk Yeol yang walk out berusaha memboikot proses pemungutan suara pemakzulan. Beberapa anggota parlemen oposisi berteriak kepada anggota parlemen partai yang berkuasa: “Pengkhianat, kembalilah”.

    Ketua DPR Korsel, Woo Won-shik yang juga merupakan anggota parlemen dari partai Demokrat, telah meminta anggota PPP yang keluar sebelumnya untuk kembali memberikan suara dalam proses pemakzulan tersebut.

    Merespons gagalnya upaya pemakzulan tersebut, puluhan ribu pengunjuk rasa masih berkumpul menyuarakan aspirasi mereka untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Yoon.

    Melansir laporan The New York Times, saat seorang aktivis mengumumkan mosi pemakzulan gagal, massa di depan panggung tak memberikan reaksi. Kemudian mereka melontarkan kecaman dari aktivis lain atas hasil pemilu tersebut. “Kami tidak akan tinggal diam.”

    (pgr/pgr)

  • Biasa Dijual di Pasar, Makhluk Laut Bermulut Besar Ternyata Spesies Baru

    Biasa Dijual di Pasar, Makhluk Laut Bermulut Besar Ternyata Spesies Baru

    Jakarta –

    Setelah satu abad perdebatan, para ilmuwan menemukan spesies baru makhluk laut bermulut besar. Pengetahuan ini diketahui melalui penelitian terbaru.

    Saat berjalan di pasar yang ramai di Vietnam, para ilmuwan mengamati kios-kios untuk mencari ikan bermulut besar yang sangat spesifik. Namun mereka tidak sedang berbelanja untuk makan malam. Para peneliti sedang dalam proses menemukan spesies baru.

    Selama lebih dari satu abad, para ahli di Asia Timur memperdebatkan apakah beberapa ikan kerapu gigi panjang yang penting secara komersial, adalah salah satu atau dua spesies yang dicari, sebuah perbedaan penting untuk mengevaluasi ukuran populasi hewan dan status konservasi.

    Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan Species Diversity pada 25 November, para ahli saling berbalas, mendeskripsikan dua spesies, kemudian menggabungkannya kembali. Nama-nama umum setempat, salah eja, dan diagram ilmiah yang ‘cacat’ menambah kebingungan, sehingga penelitian ini sangat menantang.

    Akhirnya, perdebatan selama 165 tahun itu menemukan ujungnya. Para peneliti mengumpulkan lusinan ikan kerapu dari Laut China Selatan, menganalisis DNA mereka, meneliti penampilan mereka, dan meninjau catatan lama. Perlahan-lahan, sebuah pola muncul.

    Seperti dikutip dari Miami Herald, ikan kerapu dari Laut China Selatan dan Laut China Timur secara halus tetapi konsisten berbeda. Para peneliti yang terdiri dari Kouichi Hoshino, Hiroshi Senou, dan Quân Văn Nguyễn segera menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies baru, Epinephelus randalli atau kerapu lumpur.

    Epinephelus randalli, atau kerapu lumpur. Foto: Kouichi Hoshino, Hiroshi Senou, Quân Văn Nguyễn

    Penelitian itu menyebutkan, ikan kerapu lumpur dapat mencapai panjang lebih dari 30cm. Tubuh mereka memanjang dan ditutupi sisik kecil, serta kepala mereka memiliki mulut besar dengan gigi runcing tajam seperti taring.

    Sebuah foto menunjukkan spesies baru tersebut berwarna cokelat muda pucat. Garis-garis cokelat samar membentang di sisi-sisinya, dan sirip runcing membentang di sepanjang punggungnya.

    Kerapu lumpur hidup di lepas pantai Vietnam, China, dan Taiwan selatan. Kerapu gigi panjang, spesies lain yang sering salah diidentifikasi, hidup di lepas pantai Taiwan utara, Korea Selatan, dan Jepang.

    Para peneliti mengatakan, mereka menamai spesies baru itu ‘randalli’, mengambil nama John E. Randall, seorang ahli ikan terkemuka yang meninggal pada tahun 2020. Spesies baru itu diidentifikasi berdasarkan DNA, sirip, pola sisik, dan tanda-tanda tubuh.

    (rns/rns)

  • Demo Besar-Besaran di Seoul Tuntut Pemecatan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

    Demo Besar-Besaran di Seoul Tuntut Pemecatan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

    ERA.id – Warga Korea Selatan berunjuk rasa menuntut pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol atas kekacauan yang telah diperbuatnya pekan ini. Mereka berkumpul di Seoul barat pada Sabtu (7/12/2024) ini. 

    Aksi berskala besar itu terjadi di Yeouido, tempat Majelis Nasional berada, di mana Parlemen akan memberikan suara pada mosi pemakzulan terhadap Yoon.

    Selasa (3/12/2024) lalu, Yoon mendeklarasikan darurat militer secara tiba-tiba, tetapi mencabutnya beberapa jam kemudian ketika parlemen yang dikendalikan oposisi memilih untuk menolaknya.

    Pada Sabtu, Yoon menyampaikan permintaan maaf terkait deklarasinya hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara pemakzulannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

    “Permintaan maaf tidak dapat menutupi pengkhianatan,” kata Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) dikutip dari Yonhap-OANA.

    Federasi Serikat Dagang Korea juga mengecam sang presiden dengan mengatakan bahwa permintaan maaf hanya untuk mencegah mosi pemakzulan.

    Tuntutan pemakzulan Yoon juga datang dari komunitas hukum. Asosiasi Pengacara Korea mengeluarkan pernyataan tak lama setelah pidato publik Yoon dan menyatakan dukungannya untuk pemakzulan.

    “Kami setuju dengan pemecatan presiden karena mengganggu tatanan konstitusional melalui deklarasi darurat militer yang tidak konstitusional,” ucap mereka.

    Berbagai kelompok sipil di seluruh negeri, termasuk dari Gwangju, Daejeon, dan Busan, juga menuju ke Seoul untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.

    Polisi berencana untuk mengerahkan ratusan petugas untuk membantu mobil membuat jalan memutar di sekitar rute aksi unjuk rasa di Central Seoul dan Yeouido.

  • Kuorum Tidak Tercapai, Presiden Korsel Batal Dimakzulkan

    Kuorum Tidak Tercapai, Presiden Korsel Batal Dimakzulkan

    Jakarta –

    Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer batal. Upaya tersebut batal karena kuorum parlemen Korsel tidak terpenuhi.

    Dilansir Yonhap News Agency, Sabtu (7/12/2024), kurangnya kuorum berakibat pada terhindarnya Yoon Suk Yeol lengser secara memalukan. Namun demikian, hasil itu kini menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan politik Korea Selatan.

    Majelis Nasional mengadakan pemungutan suara atas usulan pemakzulan tersebut selama sesi pleno, empat hari setelah Yoon mengumumkan darurat militer atas kegiatan ‘anti-negara’ yang ia tuduhkan pada blok oposisi. Keputusan tersebut dicabut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk menolaknya.

    Usulan tersebut gagal memenuhi kuorum 200 suara setelah semua, kecuali tiga anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa yakni Perwakilan Ahn Cheol-soo, Kim Yea-ji dan Kim Sang-wook memboikot proses tersebut. Semua 192 anggota parlemen oposisi memberikan suara mereka.

    Setelah usulan tersebut dibatalkan, Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan segala cara.

    “Kami gagal dan tidak mencapai hasil yang kami inginkan,” katanya di gedung Majelis Nasional.

    “Namun, kami tidak akan pernah menyerah,” lanjut dia.

    Mosi tersebut membutuhkan dukungan dari dua pertiga dari 300 anggota parlemen agar dapat disahkan, yang berarti setidaknya delapan dari 108 anggota parlemen PPP harus keluar dari garis partai resmi mereka dan memberikan suara mendukung pemakzulan.

    Sebagian besar anggota parlemen PPP keluar dari sesi pleno setelah mengikuti pemungutan suara ulang atas RUU yang menyerukan penyelidikan penasihat khusus terhadap tuduhan korupsi ibu negara Kim Keon Hee, yang akhirnya ditolak.

    Lihat juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

    (maa/idh)