Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Dampak Krisis Politik Korea Selatan, Won hingga Pasar Saham ‘Kebakaran’

    Dampak Krisis Politik Korea Selatan, Won hingga Pasar Saham ‘Kebakaran’

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasar saham Korea Selatan merosot dan mata uang won melemah pada perdagangan Senin (9/12/2024) seiring dengan sikap pelaku pasar yang bersiap menghadapi periode volatilitas berkelanjutan akibat krisis politik yang semakin dalam.

    Mengutip Bloomberg, indeks Kospi turun sebanyak 2,2%, dan Indeks Kosdaq berkapitalisasi kecil anjlok lebih dari 3% ke level terendah sejak Mei 2020. Sementara itu, mata uang won merosot sekitar 0,4% terhadap dolar AS, sedangkan obligasi berjangka sedikit berubah.

    Investor menghadapi risiko kebuntuan yang berkepanjangan setelah mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol pada Sabtu (7/12/2024) pekan lalu gagal. Partai oposisi utama mengatakan akan segera mendorong pemungutan suara lagi. 

    Meski para pejabat di Seoul berusaha keras untuk mencegah keruntuhan pasar, ketidakpastian atas kepemimpinan negara tersebut telah memperburuk sentimen.

    “Kemungkinan terjadinya skenario terburuk bagi Kospi telah meningkat. Bahkan dengan perkembangan yang kecil, Kospi dapat goyah karena akumulasi kelelahan, kekecewaan, sentimen investor yang sangat terpuruk, serta situasi penawaran dan permintaan,” kata ahli strategi di Daishin Securities Co, Lee Kyoung-Min.

    Dengan Yoon menghadapi tekanan kuat untuk mengundurkan diri, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa Han Dong-hoon mengatakan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengelola urusan negara sementara partainya menyiapkan rencana keluar yang tertib bagi presiden. 

    Anggota parlemen oposisi mengecam keputusan itu sebagai inkonstitusional dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes. 

    Kebuntuan itu terjadi pada saat yang sangat buruk bagi pasar lokal. Pengukur Kospi dan won termasuk di antara yang berkinerja terburuk di Asia tahun ini bahkan sebelum kegagalan darurat militer.

    Stabilisasi Pasar

    Para investor menaruh harapan mereka pada kepemimpinan negara tersebut untuk menavigasi lingkungan perdagangan global yang tidak menentu menyusul kemenangan pemilihan Donald Trump. 

    Inisiatif “Value-Up” — sebuah program untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan pengembalian pemegang saham — juga dibutuhkan untuk dorongan yang lebih kuat guna menyegarkan kembali pasar saham yang sedang lesu. 

    Meski pejabat ekonomi dan keuangan papan atas telah bertemu hampir setiap hari untuk meredakan kegelisahan finansial, muncul pertanyaan besar tentang siapa yang bertanggung jawab atas Korea. 

    Otoritas keuangan Korea Selatan dalam pernyataannya menyebut, akan memobilisasi setiap tindakan yang mungkin untuk meminimalkan dampak pada ekonomi dan akan memantau pasar keuangannya secara ketat sepanjang waktu. 

    Mereka berencana untuk meluncurkan dana 300 miliar won atau US$209 juta minggu depan untuk membeli saham “value-up” guna membantu menopang pasar, sambil terus menggunakan dana 200 miliar won sebelumnya.

    “Dana stabilisasi saham senilai 10 triliun won siap dimobilisasi segera ketika dibutuhkan,” kata pernyataan itu.

    Mata uang Korea telah merangkak turun dalam beberapa hari setelah Yoon secara mengejutkan mengumumkan darurat militer pada Selasa pekan lalu. Keputusan itu kemudian dibatalkan dalam beberapa jam setelah parlemen dengan suara bulat menolaknya. 

    Adapun, won telah melemah 1,6% terhadap dolar selama lima sesi terakhir, satu-satunya mata uang negara berkembang Asia yang jatuh terhadap dolar AS. 

    Goldman Sachs Group Inc. mengatakan pihaknya mempertahankan perkiraan pertumbuhan di bawah konsensus sebesar 1,8% pada 2025 untuk Korea, dengan “risiko semakin condong ke sisi negatif,” menurut catatan oleh para ekonom termasuk Kwon Goohoon. 

    Turis China yang mengunjungi Korea dapat turun sebesar 19% menjadi 830.000 pada kuartal pertama tahun 2025 dari tahun lalu karena kekhawatiran akan kerusuhan sosial setelah pemberlakuan darurat militer singkat, dan kekhawatiran tersebut mungkin akan bertahan hingga liburan Tahun Baru Imlek, menurut laporan Bloomberg Intelligence.

    CEO Fibonacci Asset Management Global, Jung In Yun, mengatakan, ketidakstabilan politik ini akan menimbulkan dampak berbeda pada berbagai sektor. Dai juga memperkirakan drama ini akan terus berlanjut sepanjang tahun depan.

    Sementara itu, dia mengatakan, perusahaan ekspor kemungkinan akan segera pulih.

    “Investor akan fokus pada laba perusahaan untuk kuartal berikutnya dan menilai dampak dari pelemahan won. Kospi kemungkinan akan pulih pada akhir Desember karena investor mulai memisahkan isu politik dan pasar,” kata Yun. 

  • Deretan Pertemuan Bank Sentral Dunia di Tengah Panasnya Konflik Politik Global

    Deretan Pertemuan Bank Sentral Dunia di Tengah Panasnya Konflik Politik Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank sentral di empat benua akan melakukan perubahan terakhir kebijakan moneternya pada 2024 di tengah memanasnya situasi politik global dari Korea Selatan hingga Timur Tengah.

    Bank-bank sentral yang menggelar pertemuan pekan ini juga diproyeksi mendahului langkah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed, yang diproyeksi memangkas suku bunga acuan pada pekan mendatang.

    Di antara bank sentral tersebut ada bank sentral Kanada, Brasil, Australia, hingga bank sentral Eropa atau ECB. Sementara itu, nasib pemangkasan suku bunga The Fed diperkirakan masih akan menunggu data inflasi AS yang dirilis pekan ini.

    Namun, sentimen secara umum cenderung optimistis setelah data tenaga kerja AS November menunjukkan pemulihan yang cukup untuk meredakan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi.

    Kepala riset ekonomi JPMorgan Bruce Kasman mengatakan data yang masuk mendukung proyeksi meningkatkan pertumbuhan global hingga akhir tahun, meskipun kawasan Euro melemah dan tekanan politik meningkat.

    “Kami memperkirakan suku bunga kebijakan di Kanada, kawasan Euro, dan Swedia akan turun menjadi 2% atau lebih rendah di tahun mendatang, sementara suku bunga AS dan Inggris mendekati 4%. Pertemuan-pertemuan bulan ini seharusnya mengarah ke arah ini,” jelasnya seperti dikutip Reuters, Senin (9/12/2024).

    Proyeksi Fed Fund Futures memperkirakan peluang 85% terhadap pemangkasan suku bunga 25 basis poin (bps) pada pertemuan the Fed 17-18 Desember mendatang, naik dari 68% sebelum data tenaga kerja dirilis. Selain itu, The Fed diperkirakan memangkas suku bunga tiga kali lagi tahun depan.

    Di sisi lain, Kekacauan politik di Prancis dan Korea Selatan yang diikuti oleh jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad diperkirakan memengaruhi sikap kebijakan bank sentral.

    Di antara banyak pertemuan kebijakan pekan ini, ECB diperkirakan akan memangkas suku bunga kebijakan 25  bps pada Kamis, dengan peluang pemangkasan 50 bps mencapai 20%. Namun, kebijakan ECB diperkirakan akan dipengaruhi oleh ketegangan politik di Prancis dan Jerman.

    Ekonom Barclays Christian keller mengatakan dengan ketidakpastian geopolitik yang tinggi dan sinyal-sinyal yang saling bertentangan dari data-data yangh masuk, kebijakan moneter tetap menjadi satu-satunya cara untuk mendukung aktivitas ekonomi, terutama dengan tidak adanya kepemimpinan politik yang kuat di Paris dan Berlin,” ujar ekonom Barclays, Christian Keller.

    “Kami terus memperkirakan pemangkasan 25bps berturut-turut hingga Juni tahun depan, dan kemudian pemangkasan di bulan September dan Desember untuk mencapai tingkat suku bunga akhir sebesar 1,5%,” ujarnya.

    Sementara itu, pasar condong ke arah pemangkasan 50 bps dari Swiss National Bank pada Kamis karena melambatnya inflasi dan keinginan untuk menghentikan franc mencapai rekor tertinggi terhadap euro.

    Bank sentral Kanada saat ini diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 50 bps pada Rabu menyusul kenaikan pengangguran yang mengejutkan pada bulan November.

    Reserve Bank of Australia mengadakan pertemuan pada hari Selasa dan merupakan salah satu dari sedikit yang diperkirakan menahan suku bunga, sementara bank sentral Brasil akan kembali menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi.

    Gejolak Politik Baru

    Gejolak politik kembali mewarnai pekan ini setelah Presiden Suriah Bashar al-Assad berhasil digulingkan oleh pemberontak yang ibukota Damaskus tanpa perlawanan pada Minggu (8/12/2024).

    Dengan didudukinya Damaskus, rezim keluarga Assad selama 50 tahun atau setengah abad telah selesai. Seorang prajurit militer Suriah menyebut hal itu disampaikan oleh seorang komandan militer kepada prajuritnya. 

    Patung-patung ayah dan kakak Assad pun ditumbangkan oleh para pemberontak di berbagai kota. Gambarnya dan beberapa pejabat pemerintahan di papan iklan diturunkan, diinjak hingga dibakar maupun dirusak dengan peluru tembak. 

    Selama berkuasa, Assad menikmati dukungan persenjataan dari Rusia dan Iran guna mengalahkan pemberontak selama bertahun-tahun terjadinya perang saudara. Namun, Assad tak pernah mengalahkan mereka sepenuhnya. 

    Sumber Kremlin menyebut bahwa Assad bersama keluarganya telah tiba di Rusia pada Senin dan mendapatkan suaka dari pemerintah Rusia.

    “Presiden Suriah Assad dan anggota keluarganya telah tiba di Moskow. Rusia telah memberikan mereka suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis kantor berita Interfax dan media pemerintah mengutip sumber Kremlin yang tidak disebutkan namanya.

    Gejolak di Suriah menambah ketegangan politik di seluruh dunia yang pekan lalu diwarnai oleh konflik dari Korea Selatan dan Prancis.

  • Studi Ungkap Banyak Bunuh Diri Terjadi Hari Senin, Apa Penyebabnya?

    Studi Ungkap Banyak Bunuh Diri Terjadi Hari Senin, Apa Penyebabnya?

    Jakarta –

    CATATAN: Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangai klinik kesehatan jiwa. Layanan konsultasi kesehatan jiwa juga disediakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) di laman resminya yaitu www.pdskji.org. Melalui laman organisasi profesi tersebut disediakan pemeriksaan secara mandiri untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa seseorang.

    Kebanyakan kasus meninggal akibat bunuh diri terjadi pada Senin ketimbang hari lainnya. Hal ini terungkap melalui studi analisis global yang dilakukan selama hampir empat dekade.

    Studi itu juga menemukan risiko bunuh diri meningkat pada Hari Tahun Baru.

    Dikutip dari Euronews, penelitian yang diterbitkan di jurnal BMJ menganalisis 1,7 juta kasus bunuh diri di 26 negara yang terjadi antara 1971 dan 2019. Para peneliti menemukan risiko bunuh diri di Finlandia, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Amerika Selatan meningkat di akhir pekan.

    Di sisi lain, banyak negara di Amerika Utara, Asia, dan Eropa mengalami penurunan angka bunuh diri di akhir pekan. Tidak jelas apa yang mendorong tren ini, namun penulis studi mengungkapkan tekanan kerja di awal minggu, konsumsi alkohol di akhir pekan, dan isolasi sosial di sekitar hari libur dapat menjadi faktor yang berperan.

    Profesor psikologi dari Nottingham University, Brian O’Shea mengatakan peningkatan risiko bunuh diri di Hari Tahun Baru sebagian disebabkan oleh rasa takut atau kecemasan yang menyertai saat mabuk.

    “Mungkin penjelasan yang paling logis adalah orang-orang minum lebih banyak dari biasanya pada Tahun Baru, dan jika Anda sudah menghadapi tekanan emosional, dan juga harus menghadapi penarikan fisiologis dari alkohol, itu dapat membuatnya semakin parah dan mendorong Anda melewati batas,” kata O’Shea.

    Ia menambahkan risiko tersebut bisa sangat serius bagi pria, yang cenderung minum lebih banyak dan memiliki jejaring sosial yang lebih lemah dibandingkan wanita.

    Risiko Bunuh Diri di Hari Besar Lain

    Hingga saat ini, belum ada kesimpulan global tentang risiko bunuh diri di Hari Natal. Angka bunuh diri pada Hari Natal biasanya meningkat di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan, serta Afrika Selatan. Namun, menurun di negara-negara Amerika Utara dan Eropa.

    Para peneliti juga meneliti dampak Hari Tahun Baru Imlek di China, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka menemukan risiko bunuh diri hanya turun di Korea Selatan pada tanggal tersebut.

    Angka bunuh diri umumnya sedikit menurun pada hari libur nasional lainnya, meskipun terkadang meningkat satu atau dua hari kemudian.

    Para penulis studi menjelaskan ikatan keluarga dan sosial yang kuat mungkin dapat menjelaskan risiko bunuh diri yang lebih rendah pada hari libur. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian karena tingkat bunuh diri di setiap negara sangat berbeda-beda.

    (ath/kna)

  • Ketika Nasib X1 dan IZ*ONE Digantung Agensi

    Ketika Nasib X1 dan IZ*ONE Digantung Agensi

    JAKARTA – Sejak mengonfirmasi kecurangan jumlah voting yang dilakukannya pada ajang kompetisi Produce, Producing Director (PD) Ahn Joo Young menerima hujatan bertubi-tubi dari para penggemar. Bagaimana tidak, sistem voting yang mengeluarkan biaya tersebut ternyata diketahui memiliki beberapa perjanjian dengan pihak-pihak tertentu dalam meloloskan trainee yang ikut berkompetisi.

    PD Ahn Joo Young sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan kecurangan pada kompetisi Produce 48 dan Produce X 101 yaitu seri ketiga dan keempat kompetisi Produce. Suap yang diterima PD Ahn diduga berupa pelayanan hiburan malam dari agensi lebih dari 40 kali pada 2018. Ia juga menerima lebih dari 100 juta won dan pelayanan hiburan ini diberikan kepadanya di area Gangnam. 

    Meski begitu, ada banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian ini termasuk grup jebolan kompetisi Produce 48 dan Produce X 101 yaitu IZ*ONE dan X1. Kejadian ini membawa dampak bagi karier kedua grup dan bukan tidak mungkin keduanya terancam bubar.

    IZ*ONE, grup yang sudah berjalan setahun ini hendak comeback dengan album terbaru berjudul BLOOM*IZ. Namun, karena kejadian ini, mereka langsung membatalkan showcase di mana mereka seharusnya menampilkan lagu baru untuk penggemar dan awak media. Awalnya, hanya showcase saja yang dibatalkan, namun karena backlash yang diterima cukup besar, IZ*ONE secara resmi menunda perilisan BLOOM*IZ yang dijadwalkan beredar Senin, 11 November.

    Tidak berhenti sampai situ, kemunculan IZ*ONE dalam acara-acara variety Korea seperti My Little Television, Amazing Saturday, dan Idol Room dikonfirmasi tidak akan tayang karena kasus yang terjadi. Kecuali variety show milik Netflix Korea, Busted! 2 yang mengonfirmasi tetap menayangkan episode di mana beberapa member IZ*ONE hadir. Film dokumenter IZ*ONE yaitu Eyes on Me: The Movie juga juga ditunda perilisannya.

    IZ*ONE (#아이즈원) – 1st Album [BLOOM*IZ] OFFICIAL PHOTO ‘I WILL’ ver.#IZONE #アイズワン#BLOOMIZ #20191111_6PM pic.twitter.com/BmGRD9bP6i

    — official_IZONE (@official_izone) November 1, 2019

    X1, grup terbaru lulusan ajang Produce X 101 berada di posisi menyedihkan. Kabarnya, grup X1 belum menandatangani kontrak apapun dengan agensi yang akan menaungi aktivitas mereka. Padahal, mereka sudah debut sejak bulan Agustus dan menjalani promosi hingga ke luar Korea Selatan. Album debut mereka langsung meraih penjualan meningkat yaitu mencapai 570 ribu keping album.

    Kondisi ini sempat dialami oleh IZ*ONE di awal debut di mana mereka membutuhkan 6 bulan untuk menandatangani kontrak. X1 sebagai grup pemenang direncanakan menandatangani kontrak dengan CJ ENM dengan durasi 5 tahun yang dibagi menjadi 2,5 kontrak eksklusif dan sisanya kontrak non-eksklusif yang berarti anggota X1 nantinya bisa mengikuti promosi bersama grup mereka sebelumnya.

    Kasus ini memang menggantungkan karier IZ*ONE dan X1 untuk sementara. Representatif dari industri sempat mengatakan, sulit untuk mengetahui nasib kedua grup saat ini.

    “Dengan situasi seperti ini, tidak menjamin pembayaran layak akan dilakukan untuk aktivitas yang dilakukan sampai sekarang,” kata dia, dilansir dari Soompi.

    Tetapi, sebuah sumber dari agensi salah satu member mengklarifikasi laporan tersebut dengan mengatakan X1 belum saatnya menerima pembayaran lantaran baru debut selama tiga bulan.  

    “Bahkan butuh waktu untuk menerima profit dari penjualan album digital dan fisik. Belum menerima pembayaran seperti sekarang ini merupakan kondisi yang normal,” jelas sumber tersebut.

    [#X1NOTE]

    뜻깊은 자리에 엑스원이 함께 할 수 있어서 영광이였고, 응원해주는 원잇이 곁에 있어서 더욱 행복했던 순간이었습니다.

    오늘도 감사합니다! #X1 #엑스원 pic.twitter.com/f6mPMkwDH1

    — X1 (@x1official101) October 4, 2019

    Mnet selaku saluran televisi tempat kompetisi Produce ditayangkan juga memberi komentar. “Kami berdiskusi tentang rencana mendatang untuk IZ*ONE dan X1. Bagaimana pun, tidak ada yang dikonfirmasi mengenai pembubaran grup. Karena investigasi masih berjalan, kami menunggu hasilnya.”

    Sementara itu Off The Record selaku agensi IZ*ONE dan Swing Entertainment untuk X1 merespons bahwa mereka akan merilis pernyataan resmi setelah mengonfirmasi rencana kedua grup yang akan datang. 

  • Beda Nasib Presiden Korsel dan Eks Menhan Usai Darurat Militer

    Beda Nasib Presiden Korsel dan Eks Menhan Usai Darurat Militer

    Seoul –

    Nasib berbeda dialami Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dengan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun. Yoon selamat dari pemakzulan, sementara Kim ditangkap dan ditahan kejaksaan.

    Yoon lolos dari upaya pemakzulan yang digulirkan oleh oposisi di Parlemen Korsel. Upaya pemakzulan itu merupakan buntut pengumuman darurat militer kontroversial pada Selasa (3/12/2024) malam.

    Darurat militer itu dicabut pada Rabu (4/12) dini hari. Pencabutan darurat militer dilakukan setelah anggota Parlemen Korsel menggelar voting yang menuntut pencabutan darurat militer.

    Pada Sabtu (7/12) malam, parlemen menggelar rapat untuk menggulingkan Yoon dari kursi Presiden Korsel. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikot pemungutan suara melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

    Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Berdasarkan aturan yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen atau sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan Presiden Korsel. Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen.

    PPP pun menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim. Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara.

    Laporan AFP menyebut hanya ada satu anggota parlemen PPP yang tetap duduk di kursinya ketika rekan-rekannya yang lain melakukan walk out. Proses voting sendiri tetap digelar, namun jumlah anggota parlemen yang menyetujui pemakzulan Yoon tidak mencukupi batas minimal yang diatur.

    Upaya Pemakzulan Akan Dilakukan Lagi

    Partai oposisi utama Korsel pun mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Yoon. Dilansir AFP, Minggu (8/12), Yoon juga sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

    Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat (DP) yang merupakan oposisi utama, mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember. Dia mengatakan hanya ada dua pilihan bagi Yoon, mundur atau dimakzulkan.

    “Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

    “Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

    Sebagai imbalan atas pemblokiran pemakzulan, Partai Kekuatan Rakyat mengatakan mereka telah ‘secara efektif memperoleh janji dari Yoon untuk mengundurkan diri’.

    “Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

    “Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

    Namun Lee dan juru bicara Majelis Nasional Woo Won-shik yang sama-sama dari partai oposisi bersikeras darurat militer yang sempat diterapkan merupakan tindakan ilegal. Dia mengatakan Yoon telah melakukan pelanggaran konstitusi.

    “Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

    “Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

    Yoon sudah meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan menteri pertahanan (menhan) Korea Selatan Kim Yong Hyun ditangkap imbas gaduh deklarasi darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kim kabarnya diringkus pada akhir pekan ini waktu setempat. Mantan menhan itu dianggap berperan dalam pengumuman darurat militer yang membuat Korea Selatan chaos.

    “Kim Yong-hyun telah ditangkap atas perannya dalam deklarasi darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan,” tulis AFP, dikutip Minggu (8/12).

    “Kim (Yong Hyun) telah dijatuhi larangan bepergian,” sambung laporan tersebut.

    Media lokal Yonhap juga mengabarkan penangkapan mantan menhan itu. Akan tetapi, Kejaksaan Korsel belum memberikan komentar mengenai penangkapan Kim.

    Di lain sisi, polisi diklaim tetap melakukan penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Ia diselidiki atas dugaan pemberontakan.

    Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Penetapan secara mendadak ini dilakukan dengan dalih adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Menurut sejumlah laporan, eks Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun adalah dalangnya. Kim disebut-sebut mengusulkan agar Yoon mendeklarasikan status darurat tersebut.

    Publik Korsel dilanda kebingungan dan kekhawatiran. Namun, ternyata status darurat militer itu ditetapkan hanya karena masalah politik Yoon dengan para oposisi.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim yang akhirnya mundur dari posisi menhan, Rabu (4/12).

    Sedangkan Presiden Yoon Suk Yeol selamat dari upaya pemakzulan. Keberhasilan ini terjadi berkat aksi boikot dalam sidang parlemen atau Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu (7/12).

    Anggota parlemen yang mendukung Yoon, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) memboikot sidang.

    Pada akhirnya, voting terkait deklarasi darurat militer Yoon hanya mengumpulkan 195 suara alias di bawah ambang batas 200 suara yang dibutuhkan. Mosi pemakzulan sang presiden pun otomatis gagal.

    (skt/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Oposisi Bakal Kembali Ajukan Upaya Pemakzulan Presiden Korsel

    Oposisi Bakal Kembali Ajukan Upaya Pemakzulan Presiden Korsel

    Seoul –

    Partai oposisi utama Korea Selatan (Korsel) mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Upaya pemakzulan sebelumnya telah gagal karena partai berkuasa menolak pemungutan suara (voting).

    Dilansir AFP, Minggu (8/12/2024), polisi telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer dan Menteri Dalam Negeri telah mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

    Yoon berhasil menghindari pemakzulan. Partai-partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan, yang membutuhkan 200 suara dari 300 anggota parlemen untuk meloloskannya, tetapi boikot hampir total oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon menyebabkan mosi tersebut gagal.

    Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat (DP), mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember.

    “Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

    “Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

    “Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

    “Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

    “Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

    “Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

    Yoon telah muncul dan meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya.

    (haf/imk)

  • Mengapa Mosi Tidak Percaya Yoon Suk Yeol Gagal? Simak Faktanya! – Halaman all

    Mengapa Mosi Tidak Percaya Yoon Suk Yeol Gagal? Simak Faktanya! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemakzulan seorang presiden adalah isu yang selalu menarik perhatian publik dan media.

    Di Korea Selatan, situasi politik menjadi semakin panas ketika upaya pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol mencuat.

    Meskipun sempat beredar harapan di kalangan oposisi, proses pemakzulan ini pada akhirnya gagal.

    Mari kita bahas enam fakta penting mengenai situasi ini.

    Mengapa Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Muncul?

    Pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol mulai mencuat setelah ia mengambil keputusan kontroversial dengan menerapkan darurat militer.

    Keputusan ini, meskipun hanya berlangsung selama enam jam, mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Banyak anggota majelis dan masyarakat menganggap tindakan Yoon sebagai langkah yang tidak tepat.

    Ketua Parlemen Korsel, Woo Wonshik, menjelaskan bahwa ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Yoon memicu partai oposisi, khususnya Partai Demokrat, untuk mendorong pemakzulan.

    Apa yang Terjadi Selama Proses Pemakzulan?

    Situasi semakin tegang setelah pengumuman pemakzulan.

    Pada pagi hari sebelum pemungutan suara, Yoon muncul dan meminta maaf kepada publik.

    Ia berjanji untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada partai yang berkuasa dan bahkan mempertimbangkan pengurangan masa jabatannya.

    Pada saat pemungutan suara, Han Donghoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, mengunjungi Perdana Menteri Han Ducksoo untuk menyampaikan pesan yang berfokus pada pemulihan ekonomi, sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik.

    Mengapa Pemungutan Suara Gagal?

    Meskipun ada harapan dari pihak oposisi, sebagian besar anggota Partai Kekuatan Rakyat memboikot pemungutan suara.

    Hal ini membuat pihak oposisi terkejut, karena mereka memperkirakan akan ada beberapa anggota dari partai yang berkuasa yang mendukung pemakzulan.

    Akibatnya, jumlah suara yang diperlukan untuk menyetujui mosi pemakzulan tidak tercapai.

    Lee Jaemyung, pemimpin oposisi dari Partai Demokrat, berjanji untuk terus mendesak pemakzulan dan bahkan menjanjikan insentif bagi anggota yang mendukungnya.

    Bagaimana Respons Masyarakat?

    Di luar parlemen, situasi semakin menarik dengan demonstrasi yang terjadi.

    Sekelompok besar demonstran berkumpul untuk mendukung pemakzulan Yoon, sementara di sisi lain kota, terdapat demonstrasi yang menentang pemakzulan.

    Keberadaan dua kelompok demonstran ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki pendapat yang terpolarisasi mengenai kepemimpinan Yoon dan langkah-langkah yang diambilnya.

    Apa Arti Kegagalan Pemakzulan Ini?

    Kegagalan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Korea Selatan.

    Meskipun ada ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Yoon, dukungan dari partai yang berkuasa menunjukkan harapan untuk stabilitas pemerintahan.

    Bagaimana perkembangan situasi ini di masa depan masih belum dapat diprediksi, tetapi yang jelas, politik Korea Selatan tetap menarik untuk diikuti.

    Mosi Tidak Percaya Part 2: Apa Selanjutnya?

    Kegagalan pemakzulan membuat sebagian demonstran merasa kecewa.

    “Meskipun kami gagal mendapatkan yang kami inginkan hari ini, kami tidak putus asa,” kata Jo Ahgyeong, seorang demonstran, kepada AFP.

    Kalangan oposisi berencana untuk mengajukan mosi tidak percaya lagi terhadap Yoon pada Rabu, 11 Desember 2024 mendatang.

    Dengan perkembangan ini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dalam politik Korea Selatan yang selalu dinamis dan penuh kejutan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 6 Fakta Pemakzulan Yoon Suk Yeol Gagal, Mosi Tidak Percaya Part 2 Segera Diluncurkan – Halaman all

    6 Fakta Pemakzulan Yoon Suk Yeol Gagal, Mosi Tidak Percaya Part 2 Segera Diluncurkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemakzulan adalah isu yang seringkali mengundang perhatian publik dan media.

    Baru-baru ini, Majelis Nasional Korea Selatan mengalami kegaduhan ketika terjadi upaya untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Namun, proses pemakzulan ini tidak berjalan mulus dan pada akhirnya gagal.

    Butuh minimal 200 suara dari total 300 suara di parlemen Korsel untuk bisa melanjutkan proses pemakzulan ke fase berikutnya. Total suara kubu oposisi mencapai 192.

    Mereka harus mampu menggaet minimal delapan suara lagi dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat.

    “Dengan total 195 suara, jumlah tersebut tak memenuhi kuota minimal dua pertiga dari total suara di parlemen. Karenanya, saya putuskan mosi (tidak percaya) ini tidak valid,” kata Ketua Parlemen Korsel Woo Won-shik.

    Yoon menerapkan darurat militer yang hanya bertahan beberapa jam pada Selasa (3/12/2024) lalu, setelah dibatalkan parlemen

    Itu adalah darurat militer pertama yang diterapkan di Korsel selama empat dekade terakhir.

    Juga yang pertama sejak Negeri Ginseng itu, lepas dari rezim militer dan menerapkan pemilihan presiden langsung kali pertama pada 1987.

    Simak beberapa hal penting terkait dengan situasi ini:

    1. Mengapa Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Muncul?

    Pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol mulai mencuat setelah keputusan kontroversialnya untuk menetapkan darurat militer.

    Keputusan ini, meskipun hanya berlangsung selama enam jam, cukup mengejutkan para anggota majelis dan masyarakat, yang menimbulkan kegaduhan.

    Upaya pemakzulan tersebut, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Yoon dan dianggap perlu oleh partai oposisi, terutama Partai Demokrat.

    2. Apa yang Terjadi Selama Proses Pemakzulan?

    Setelah pengumuman pemakzulan, situasi menjadi semakin tegang.

    Di pagi hari sebelum pemungutan suara, Presiden Yoon muncul untuk pertama kalinya dan meminta maaf kepada negara.

    Dia berjanji untuk menyerahkan urusan pemerintahan kepada partai yang berkuasa, termasuk mempertimbangkan pengurangan masa jabatannya.

    Saat pemungutan suara berlangsung pada pukul 5 sore di Seoul, Han Donghoon, pemimpin partai yang berkuasa, mengunjungi Perdana Menteri Han Ducksoo.

    Mereka berdua menyampaikan pesan yang berfokus pada pemulihan ekonomi, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

    3. Mengapa Pemungutan Suara Gagal?

    Meskipun banyak harapan dari pihak oposisi, hampir semua anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat memboikot pemungutan suara tersebut.

    Hal ini mengejutkan pihak oposisi yang telah memperkirakan akan ada beberapa anggota dari partai yang berkuasa yang akan mendukung pemakzulan.

    Akibatnya, pengumpulan suara yang cukup untuk mengesahkan mosi pemakzulan menjadi mustahil.

    Pemimpin oposisi, Lee Jaemyung dari Partai Demokrat, berjanji untuk terus mendorong pemakzulan dan bahkan menjanjikan hadiah Natal bagi yang mendukungnya.

    4. Respons Masyarakat

    Sementara itu, situasi di luar parlemen tidak kalah menarik.

    Sekelompok besar demonstran berkumpul untuk menyatakan dukungan bagi pemakzulan Yoon, sementara di sisi lain kota, terdapat demonstrasi tandingan yang menuntut agar mosi pemakzulan dibatalkan.

    Keberadaan demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki pendapat yang terpolarisasi mengenai kepemimpinan Yoon dan langkah-langkah yang diambilnya.

    5. Gagalnya Pemakzulan

    Kegagalan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menunjukkan dinamika politik yang kompleks di Korea Selatan.

    Di satu sisi, upaya pemakzulan mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Yoon, namun di sisi lain, dukungan dari partai yang berkuasa menunjukkan bahwa ada harapan untuk stabilitas pemerintahan.

    Bagaimana situasi ini akan berkembang di masa depan masih belum bisa diprediksi, tetapi yang jelas, politik Korea Selatan tetap menarik untuk diikuti.

    6. Mosi Tidak Percaya Part 2

    Sebagian demonstran tampak menangis atas kegagalan parlemen memakzulkan Yoon.

    Sebagian lainnya meneriakkan kekecewaan kepada para legislator.

    ’’Meskipun kami gagal mendapatkan yang kami inginkan hari ini (kemarin), kami tidak putus asa karena pada akhirnya kami akan mendapatkannya,” kata Jo Ah-gyeong, salah seorang demonstran, kepada AFP.

    Kalangan oposisi akan mengajukan mosi tidak percaya lagi untuk memakzulkan Yoon pada Rabu (11/12/2024 mendatang.

    Para demonstran juga menyatakan siap kembali mendukung.

    ”Saya akan memakzulkan Yoon Suk-yeol yang telah menjadi ancaman paling membahayakan bagi Korea Selatan dengan segala cara,” kata Lee Jae-myung, pemimpin oposisi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min mengundurkan diri pada Minggu (8/12) waktu setempat buntut dari pengumuman darurat keamanan militerpada Selasa (3/12) yang menimbulkan kehebohan publik.

    Lee Sang-min mengatakan dia mengundurkan diri “sebagai pengakuan berat atas tanggung jawab karena gagal melayani publik dan presiden dengan baik”, menurut surat kabar Joong Ang Ilbo disitat dari AFP.

    Presiden Yoon Suk Yeol menerima pengunduran diri Lee Sang-min, kata surat kabar itu.

    Lee dan Yoon termasuk di antara pejabat Korsel lainnya yang diselidiki atas tuduhan pemberontakan setelah deklarasi darurat militer beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Yoon, yang lolos dari mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12).

    Sebelumnya pada hari Minggu, Polisi menangkap Kim Yong-hyun, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada saat operasi darurat militer. Kim dicekal dan dilarang bepergian.

    Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait keputusannya memberlakukan darurat militer gagal dilakukan.

    Parlemen Korsel gagal meloloskan draf pemakzulan Yoonyang digelar Majelis Nasional pada Sabtu (7/12) malam karena kalah suara.

    Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).

    Usulan pemakzulan gagal mencapai kuorum dengan selisih lima suara.

    Adapun berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    “Jumlah anggota yang memberikan suara tidak mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]