Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Dipecat, Ngaku Tak Bertanggung Jawab Soal Darurat Militer

    Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Dipecat, Ngaku Tak Bertanggung Jawab Soal Darurat Militer

    ERA.id – Kepala staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su dipecat dari jabatannya. Park mengaku tidak bertanggung jawab atas penyusunan dokumen darurat militer.

    Kementerian Pertahanan memutuskan untuk memecat Park An-su, yang sebelumnya menjabat sebgai panglima darurat militer di bawah penetapan Presiden Yoon Suk-yeol. Ia menjadi salah satu komandan militer terbaru yang dipecat dari jabatannya.

    Mengutip Yonhap News, Park berpendapat selama sesi parlemen bahwa dia baru mengetahui pemberlakuan darurat militer melalui pidato Yoon di televisi. Ia juga menkankan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas penyusunan dokumen darurat militer.

    Namun tak lama setelah pengumuman darurat militer, keputusan militer yang melarang semua kegiatan politik dikeluarkan atas nama Park.

    Dalam laporan disebutkan bahwa Park sempat mengajukan surat pengunduran diri kepada mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun pada hari peraturan dicabut. Tetapi ia tetap menjabat karena pengunduran diri itu ditolak oleh Yoon.

    Pemecatan terhadap Park ini merupakan hasil dari penyelidikan lanjutan tentang dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Yoon.

    Kementerian Pertahanan sebelumnya juga sudah memberhentikan enam personel militer seniornya, termasuk komandan Komando Pertahanan Ibu Kota, Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Komando Kontra Intelijen, dan Komando Intelijen Pertahanan.

  • Setelah 10 Tahun, Yoona ‘SNSD’ Akhiri Kariernya sebagai MC MBC Music Festival

    Setelah 10 Tahun, Yoona ‘SNSD’ Akhiri Kariernya sebagai MC MBC Music Festival

    Jakarta, Beritasatu.com – Belum lama ini, personel grup idola K-Pop, Yoona “SNSD” mengumumkan bahwa dirinya akan mengakhiri kariernya sebagai MC MBC Music Festival setelah 10 tahun berkontribusi. Ia  resmi mundur dari posisi tersebut setelah membawakan acara MBC Music Festival untuk terakhir kalinya pada akhir 2024.

    Dilansir dari Soompi, Rabu (12/12/2024), Yoona “SNSD” mengungkapkan tentang perjalanan kariernya sebagai MC MBC Music Festival selama 10 tahun. Ia menyatakan, pengalaman tersebut sangat berarti dan penuh kenangan berharga.

    “Saya tidak sadar, saya telah mencapai tahun ke-10 sebagai MC MBC Music Festival. Selama 10 tahun ini  memiliki arti yang sangat besar bagi saya, karena bisa berbagi momen ini dengan semua orang,” kata Yoona “SNSD”.

    Yoona “SNSD” juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan yang diterimanya selama menjadi MC MBC Music Festival selama ini. Kemudian, dirinya pun meminta dukungan penggemarnya untuk penampilan terakhirnya sebagai MC acara tersebut di akhir tahun nanti.

    “Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung saya, dan saya berharap kalian dapat terus mendukung saya saat saya membawakan acara ini untuk terakhir kalinya tahun ini. Kenangan ini akan selalu menjadi memori yang hangat bagi saya,” tuturnya.

    Pada 31 Desember 2024, Yoona “SNSD” akan menjadi MC utama MBC Music Festival untuk terakhir kalinya. Nantinya, ia akan membawakan acara tersebut bersama Dohoon TWS dan Minho Shinee. 

    Sejak 2015, Yoona “SNSD” telah menjadi MC utama MBC Music Festival selama 10 tahun berturut-turut dan juga dikenal sering menjadi MC untuk berbagai acara akhir tahun di Korea Selatan.

  • Demo Tuntut Presiden Mundur di Korsel Kembali Bergolak

    Demo Tuntut Presiden Mundur di Korsel Kembali Bergolak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga Korea Selatan kembali berdemo menentang Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (11/12).

    Demo di Majelis Nasional ini dihadiri 50 ribu orang usai Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer.

    Aksi massa ini terjadi setelah Kepolisian Korea Selatan menggeledah Kantor Kepresidenan yang secara signifikan meningkatkan investigasi terhadap Yoon.

    Sementara itu, Partai Demokrat Korea Selatan berencana mengadakan pemungutan suara di parlemen untuk kembali memakzulkan Yoon pada Sabtu (14/12) dengan beberapa anggota partai pengusung presiden.

  • Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ngaku Tak Paham Alasan Dituduh Makar

    Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ngaku Tak Paham Alasan Dituduh Makar

    ERA.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengaku tidak paham apa alasan di balik tuduhan makar terhadapnya usai memberlakukan darurat militer di negara itu.

    “Menganggap langkah darurat untuk menyelamatkan negara sebagai tindakan perang saudara yang menghancurkan negara adalah ancaman serius bagi konstitusi dan sistem hukum kita,” ujar Yoon dalam pidato yang disiarkan secara nasional oleh YTN pada Kamis (12/12/2024), dikutip dari Anadolu.

    Dia juga mengatakan tidak memahami bagaimana langkah konstitusional yang diambilnya “ketika tidak ada pilihan lain” dapat diartikan sebagai tindakan makar.

    Yoon berdalih pemberlakuan darurat militer dilakukan untuk melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan.

    Dia menyebut keputusannya itu diambil berdasarkan “penilaian politik yang sangat terukur”.

    Menurut Yoon, jika kekuatan politik yang berkuasa berusaha menggambarkan dirinya sebagai kriminal, mereka bisa menimbulkan kerusakan serius bagi Korsel.

    “Saat ini, oposisi membahayakan keamanan negara dan warga negara… tidak jelas partai mana yang mereka wakili dan untuk negara mana parlemen ini berdiri,” kata Yoon.

    Dia juga berjanji untuk melawan upaya pemakzulan terhadap dirinya.

    “Saya akan berjuang bersama rakyat hingga akhir… Apakah saya dimakzulkan atau diselidiki, saya akan menghadapinya dengan integritas,” tegasnya.

    Di hari yang sama, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korsel, menyerukan dukungan terhadap pemakzulan Yoon sebagai sikap resmi partai itu, meski sebelumnya mereka mendukung pengunduran diri Yoon secara sukarela.

    Sebelumnya, pada 3 Desember, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan dalih bahwa kelompok oposisi bersimpati pada Korea Utara dan merencanakan pemberontakan.

    Namun, parlemen Korsel menolak keputusan Yoon tersebut dan lewat pemungutan suara, mereka meminta agar status darurat militer itu dicabut.

    Tidak lama kemudian, Yoon mencabut keputusannya tersebut dan meminta maaf kepada rakyat.

    Dia kemudian dilarang meninggalkan Korsel karena menghadapi penyelidikan atas pemberlakuan darurat militer itu. Sementara itu, mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap atas dugaan kasus pengkhianatan.

  • Kinerja ASN RI Masuk 5 Besar Terbaik di Asia-Pasifik, Menteri PANRB Bilang Begini

    Kinerja ASN RI Masuk 5 Besar Terbaik di Asia-Pasifik, Menteri PANRB Bilang Begini

    Jakarta –

    Kinerja aparatur sipil negara (ASN) Indonesia masuk dalam 5 besar terbaik di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut tercantum pada hasil dari studi Universitas Oxford dalam laporan Blavatnik Index of Public Administration 2024.

    Pada laporan tersebut kinerja ASN Indonesia masuk dalam peringkat ke-38 dari 120 negara di dunia. Peringkat pertamanya adalah Singapura sebagai negara dengan kinerja ASN terbaik sedunia.

    Jika dikerucutkan pada wilayah Asia Pasifik, ASN Indonesia masuk dalam 5 besar kinerja terbaik. Urutannya ada Singapura dengan peringkat nomor 1 di dunia, Selandia Baru di peringkat 6, Australia di peringkat 8, Korea Selatan di peringkat 15, dan Indonesia di peringkat 38.

    Studi ini menilai kinerja ASN dari 120 negara menggunakan 82 metrik dari 17 sumber, termasuk laporan Doing Business dari Bank Dunia dan Barometer Korupsi Global dari Transparency International.

    Dari 82 metrik penilaian itu disimpulkan ada empat domain penilaian utama yang mewakili area yang luas dalam kegiatan administrasi publik, meliputi strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, dan manajemen sumber daya manusia.

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini buka suara soal laporan tersebut. Menurutnya, ASN Indonesia bisa memiliki kinerja terbaik ke lima se-Asia Pasifik karena banyak sekali perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari perbaikan kesejahteraan ASN, penyederhanaan proses bisnis, hingga sistem penilaian kinerja.

    “Pertama mungkin tentunya kita sudah memperbaiki kesejahteraan ASN beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga kita sudah banyak melakukan penyederhanaan bisnis proses di dalam bekerja melayani masyarakat. Dan kedua juga kita menyederhanakan sistem penilaian kinerja ASN,” beber Rini ditemui di kantornya, Kamis (12/12/2024).

    Meski begitu, Rini menekankan Kementerian PAN-RB akan berkomitmen terus untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam memperbaiki pelayanan ASN kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi layanan secara digital.

    Salah satunya adalah dengan mengembangkan Govtech INA Digital yang memberikan integrasi pelayanan publik bagi masyarakat maupun bagi para abdi negara secara digital dan mudah digunakan.

    “Sekarang kita itu kan sudah mempersiapkan transformasi digital. Nah nanti ke depannya kita berharap bahwa digital government itu bisa segera terwujud. Jadi mungkin kita sudah punya Govtech yang dinamakan dengan INA Digital. Itu lah menjadi basic bagaimana pemerintah kepada masyarakat nanti akan memberikan layanan dan pemerintah kepada para pegawai akan bisa lakukan,” papar Rini.

    (acd/acd)

  • Presiden Korsel Yoon Klaim Tak Bersalah terkait Status Darurat Militer

    Presiden Korsel Yoon Klaim Tak Bersalah terkait Status Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengeklaim tak bersalah atas keputusannya menetapkan status darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Dalam pernyataan publik yang disiarkan televisi, Kamis (11/12), Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya merupakan sebuah tindakan pemerintahan.

    Ia berujar penetapan itu dimaksudkan untuk mempertahankan demokrasi liberal dan tatanan konstitusional dalam menghadapi partai oposisi yang menurutnya telah melumpuhkan urusan negara dan mengancam konstitusi.

    “Saya akan berjuang sampai akhir, untuk mencegah kekuatan dan kelompok kriminal yang bertanggung jawab melumpuhkan pemerintah negara dan mengganggu tatanan konstitusional negara agar tidak mengancam masa depan Republik Korea,” kata Yoon, seperti dikutip The Korea Times.

    Yoon melanjutkan keputusannya menetapkan darurat militer tidak bisa diselidiki dan tidak bisa diartikan sebagai pemberontakan.

    Meski begitu, ia meminta maaf atas kekacauan yang telah ditimbulkan imbas status tersebut.

    “Saya minta maaf sekali lagi kepada orang-orang yang pasti terkejut dan cemas karena darurat militer. Tolong percayalah pada kesetiaan saya kepada rakyat,” ujarnya.

    Seiring dengan itu, Yoon menyampaikan dirinya tak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik sehubungan dengan keputusan dia menerapkan darurat militer.

    Polisi Korea Selatan menggeledah kantor Yoon pada Rabu (11/12) untuk melakukan investigasi terkait dugaan pemberontakan.

    Polisi hendak mencari tahu apakah Yoon dan pejabat tinggi militer lain yang terlibat dalam penerapan status darurat militer telah melakukan pemberontakan.

    Eks Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun dan dua pejabat tinggi kepolisian telah ditangkap atas tuduhan ini. Kim diduga kuat memainkan peran vital dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

    Kendati begitu, penggeledahan di kantor Yoon terkendala imbas pembatasan ketat yang dilakukan pasukan pengamanan presiden (paspampres). Para penyelidik tak bisa mendapatkan banyak bukti mengenai Yoon.

    Yoon saat ini sudah dilarang bepergian ke luar negeri dan sudah dibebastugaskan dari pengambilan keputusan terkait urusan negara. Segala urusan dan keputusan kini harus berdasarkan konsultasinya dengan partai berkuasa, People Power Party.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Video: Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat Dari Pemakzulan

    Video: Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat Dari Pemakzulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 12/12/2024) berikut ini.

  • Rupiah Lesu ke Rp15.938 per Dolar AS Pagi Ini

    Rupiah Lesu ke Rp15.938 per Dolar AS Pagi Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Nilai tukar rupiah dibuka berada di posisi Rp15.938 per dolar AS pada Kamis (12/12). Mata uang Garuda melemah 19 poin atau minus 0,12 persen dari perdagangan sebelumnya.

    Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,16 persen, peso Filipina minus 0,07 persen, baht Thailand minus 0,14 persen, dan dolar Hong Kong minus 0,02 persen.

    Di sisi lain, ringgit Malaysia menguat 0,06 persen, dolar Singapura menguat 0,15 persen, dan yen Jepang plus 0,30 persen. Sementara, yuan China mandek di posisi sebelumnya.

    Mata uang negara maju kompak menguat. Poundsterling Inggris menguat 0,11 persen, dolar Australia menguat 0,64 persen, euro Eropa 0,10 persen, dolar Kanada 0,05 persen, dan franc Swiss 0,07 persen.

    Analis pasar uang Lukman Leong memperkirakan rupiah akan melemah terhadap dolar AS yang menguat setelah rilisnya data inflasi AS semalam. Salah satu sentimen yang menekan rupiah termasuk rencana pemerintah China yang akan melemahkan yuan tahun depan.

    “Namun mendekati level psikologis Rp16 ribu, ada peluang besar BI akan mengintervensi,” ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

    Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.850 sampai Rp16 ribu per dolar AS pada hari ini.

    (del/pta)

  • Polisi Korsel Gerebek Kantor Presiden Yoon Suk Yeol, Pengawal Halangi Masuk Gedung Utama – Halaman all

    Polisi Korsel Gerebek Kantor Presiden Yoon Suk Yeol, Pengawal Halangi Masuk Gedung Utama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan menyerbu kantor Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (11/12/2024).

    Menurut laporan kantor berita Korea Selatan Yonhap, penggeledahan ini adalah bagian dari upaya penegak hukum untuk memastikan tindakan yang dilakukan Yoon yaitu mendeklarasikan darurat militer pada minggu lalu termasuk pemberontakan.

    Akan tetapi, ketika Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, Garda Polisi Majelis Nasional, dan penyidik hendak memasuki gedung utama, dihalangi oleh pengawal atau pejabat kemanan Yoon Suk Yeol, dikutip dari NBC News.

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara kepolisian Korea Selatan.

    “Penyidik ​​telah memperoleh akses ke kantor layanan sipilnya, namun, saat ini kami tidak dapat memasuki gedung utama karena pembatasan akses yang diberlakukan oleh pasukan keamanan presiden,” kata seorang juru bicara kepolisian, dikutip dari The Guardian.

    Beberapa pengamat sebelumnya mengatakan bahwa dinas keamanan presiden kemungkinan tidak akan mengizinkan penggeledahan di kantor Yoon, dengan mengutip undang-undang yang melarang penggeledahan di lokasi yang mengandung rahasia negara tanpa persetujuan dari mereka yang bertanggung jawab di area tersebut.

    Penggerebekan ini terjadi tepat setelah tersiar kabar mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong Hyun mencoba mengakhiri hidup ketika ditahan di pusat penahanan di Seoul.

    Kim ditangkap oleh jaksa pada Rabu pagi atas tuduhan memainkan peran kunci dalam pemberontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Kim menjadi orang pertama yang ditangkap secara resmi atas perintah darurat militer, dikutip dari AP News.

    Kim dikenal sebagai salah satu orang terdekat Yoon.

    Ia dituding sebagai orang yang merekomendasikan darurat militer kepada Yoon.

    Tidak hanya itu, Kim juga dituduh telah mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen memberikan suara.

    Seorang juru bicara pengadilan distrik pusat Seoul mengatakan, dilakukan pengangkapan terhadap Kim lantaran ada kemungkinan ia memusnahkan bukti yang ada.

    Sebelum resmi ditangkap, Kim sempat membuat sebuah pernyataan pada Selasa (10/12/2024).

    Dalam pernyataan tersebuut, ia mengumumkan telah mengundurkan diri dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

    “Meminta maaf sebesar-besarnya karena telah menimbulkan kecemasan yang signifikan kepada publik,” katanya.

    Ia juga mengaku bahwa penererapan darurat militer pada minggu lalu atas usulannya.

    Namun ia meminta keringanan hukuman bagi prajurit yang dikerahkan dalam menghalangi anggota parlemen memberikan suara pada saat itu.

    Selain Kim, dua pejabat senior polisi juga telah ditahan pada hari yang sama.

    Sementara itu, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penghasutan atas penetapan darurat militer pada 3 Desember 2024.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Yoon Suk Yeol

  • Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    ERA.id – Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa pemakzulan Yoon Suk-yeol tidak bisa dihindari. Moon menyarankan proses pemakzulan yang gagal bisa ditempuh dengan mengikuti suara rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Moon dalam unggahannya di Facebook beberapa waktu lalu. Moon mengatakan bahwa Yoon harus digulingkan setelah pemungutan suara pemakzulan gagal tercapai.

    “Pemakzulan telah menjadi jalan yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk pemakzulan yang tertib adalah dengan mengikuti rakyat dan proses konstitusional,” kata Moon, dikutip Yonhap News, Rabu (11/12/2024).

    Pemungutan suara pemakzulan Yoon yang digelar pada Sabtu (7/12) gagal mencapai kesepakatan. Hal ini karena Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meboikot pemungutan suara itu.

    Moon mendesak untuk segera memakzulkan Yoon dan memiliki seorang presiden yang sah. Hal ini juga berhubungan dengan diplomasi tingkat tinggi yang diperlukan oleh Korea Selatan dengan kepala negara.

    “Tidak mungkin untuk mengendalikan militer secara normal jika terjadi krisis keamanan,” tambahnya.

    Partai Demokrat yang beroposisi utama akan mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon di kemudian hari atas pernyataan darurat militernya, hanya beberapa hari setelah ia selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama.