Negara: Korea Selatan

  • 10
                    
                        Indonesia Bangun Reaktor Nuklir Pembangkit Listrik Pertama di Pulau Kelasa
                        Regional

    10 Indonesia Bangun Reaktor Nuklir Pembangkit Listrik Pertama di Pulau Kelasa Regional

    Indonesia Bangun Reaktor Nuklir Pembangkit Listrik Pertama di Pulau Kelasa
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – 
    Reaktor nuklir
    untuk
    pembangkit listrik
    pertama di
    Indonesia
    bakal ditempatkan di
    Pulau Kelasa
    , Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
    Prototipe reaktornya akan dibawa dari Korea Selatan pada 2028 melewati jalur laut.
    “Persiapan yang dilakukan telah mengerucut dengan lokasi Pulau Kelasa. Saat ini perda tata ruangnya telah berada di kementerian dan menunggu pengesahan,” kata Direktur PT Thorcon Indonesia, Bob S Effendi seusai rapat koordinasi di gubernuran Babel, Kamis (12/12/2024).
    Bob menjelaskan, Bangka Belitung akan mencetak sejarah sebagai provinsi nuklir dengan pengadaan pembangkit pertama di Indonesia.
    Peluang Bangka Belitung sebagai tuan rumah Energi Baru Terbarukan (EBT) itu sangat besar karena sudah didukung investor.
    “Kalau di Indonesia pilihannya ada dua, yakni Kalimantan Barat dan Bangka Belitung, kami melihat prospeknya lebih dahulu di Bangka Belitung karena Thorcon Indonesia sudah ada sebagai investor,” ujar Bob.
    Bahan baku nuklir nantinya berasal dari logam tanah jarang berupa thorium yang merupakan mineral ikutan timah.
    Hasil timah yang melimpah di Bangka Belitung menjadi pertimbangan untuk dibangunnya
    Pembangkit Listrik
    Tenaga Nuklir Thorium yang satu-satunya di Indonesia sekaligus percontohan bagi dunia.
    Total investasi yang dipersiapkan mencapai Rp 17 triliun yang mencakup survei, penelitian, alih teknologi hingga infrastruktur
    “Bagi industri elektronik, logam tanah jarang bukanlah hal yang baru, namun bagi perekonomian daerah ini justru belum tergarap,” jelas Bob.
    Ditargetkan hingga 2050 akan ada 20 PLTN di Bangka Belitung dari berbagai perusahaan. Industri PLTN akan lebih besar dari tambang timah saat ini.
    Selain di Bangka Tengah, juga ada Tanjung Ular Bangka Barat dan Sebagin Bangka Selatan yang potensial dibangun.
    “Pemerintah sudah berencana menghapuskan PLTU sehingga dibutuhkan energi baru terbarukan. Harus ada energi murah, bersih dan andal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan target NZE 2060,” ungkap Bob.
    Secara nasional pemerintah menargetkan dalam kurun 15 tahun mendatang sudah ada 100 GW pasokan listrik yang 75 persen dari EBT dan 5 persen di antaranya berasal dari PLTN.
    “Sumber energi lain sudah dicoba dan banyak tantangan seperti cuaca. Angka yang sudah ada, hydro power hanya dapat 75 GW, geothermal 20 GW, ombak laut hanya 4 GW dan gas turbin 35 GW,” tambah Bob.
    Staf Ahli Gubernur Bangka Belitung Eko Kurniawan mengatakan, pemda sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah.
    “Aspek ekonomi bisa dipahami bersama, kadang aspek sosial sangat dinamis. Perlu sosialisasi berkelanjutan pada masyarakat terhadap aspek sosial,” ujar Eko.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apakah Presiden Yoon Lolos dari Upaya Pemakzulan Kedua di Parlemen?

    Apakah Presiden Yoon Lolos dari Upaya Pemakzulan Kedua di Parlemen?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Partai oposisi parlemen Korea Selatan, Partai Demokratik (DP), saat ini sedang menyiapkan upaya pemakzulan kedua Presiden Yoon Suk Yeol imbas drama darurat militer yang terjadi pekan lalu.

    DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua Presiden Yoon ke Majelis Nasional Korsel pada hari ini, Kamis (12/12). Sementara itu, pemungutan suara untuk mosi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (13/12) mendatang.

    Juru bicara DP, Kang Yu Jung, mengatakan pihaknya bakal menggelar pemungutan suara usulan pemakzulan kedua Presiden Yoon pada Sabtu pukul 5 sore waktu setempat, demikian dikutip The Korea Times.

    Lantas, apakah Presiden Yoon bakal lolos dari upaya pemakzulan kedua yang bakal dilakukan DP kali ini?

    Yoon bisa tak lolos dari upaya pemakzulan

    Seorang analis politik Korsel, Park Sang Byung, mengatakan Presiden Yool kemungkinan tidak akan lolos dari upaya pemakzulan kedua yang dilakukan oleh DP kali ini. Sebab, kata dia, jumlah anggota parlemen yang menyetujui upaya tersebut bakal meningkat pada saat pemungutan suara Sabtu mendatang.

    Park menambahkan, pada pemungutan suara Sabtu ini, partai berkuasa Korsel sekaligus partai yang mendukung Yoon di pilpres Korsel 2022, PPP, juga tidak akan bisa memboikot usulan pemakzulan Yoon seperti yang mereka lakukan pekan lalu.

    Hal ini lantaran tingkat kemarahan publik Korsel terhadap Yoon imbas drama darurat militer yang terjadi pada pekan lalu sudah memuncak.

    “Kali ini, PPP tidak dapat menghindari partisipasi dalam pemungutan suara pemakzulan karena kemarahan publik yang meluas. Jika hadir, pemungutan suara rahasia (proses) akan meningkatkan kemungkinan anggota parlemen akan memberikan suara sesuai hati nurani mereka,” kata Park pada Rabu (11/12).

    Park juga berasumsi, pada pemungutan suara kali ini, PPP juga bakal menyetujui pemakzulan Yoon. Sebab, mereka tahu bahwa Presiden Yoon tidak akan mau mengundurkan diri “secara sukarela”.

    Terlebih, Yoon juga telah mengeklaim bahwa dirinya tidak bersalah atas drama darurat militer yang terjadi di Korsel pekan lalu.

    “Selain itu, bahkan jika Yoon mengundurkan diri secara sukarela, kecil kemungkinan pihak oposisi akan menerima gagasan tersebut. Selain itu, ada risiko apa yang akan terjadi jika Yoon menolak untuk mengundurkan diri,” kata Park.

    “Terakhir, karena Yoon dilaporkan telah mulai menyewa penasihat hukum untuk mempersiapkan pemakzulan, anggota parlemen PPP akan merasa tidak terlalu terbebani untuk memberikan suara yang mendukung pemakzulan,” tambahnya.

    Oleh karena itu, Park yakin bahwa Yoon kemungkinan besar bakal gagal lolos dari upaya pemakzulan yang dilakukan oleh DP. Ia bahkan memprediksi peluang keberhasilan pemakzulan Yoon sebesar 100 persen.

    “Dengan mempertimbangkan semua ini, kemungkinan pemakzulan berhasil adalah 80 persen. Jika kali ini gagal, kemungkinan pemakzulan berhasil nanti adalah 100 persen,” tegas Park.

    Pakar lain punya pendapat serupa

    Senada dengan Park, seorang profesor politik Universitas Myongji, Shin Yul, mengatakan kepada bahwa ia juga berpikir mosi pemakzulan Presiden Yoon bakal disahkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu mendatang.

    “Fraksi pro-Yoon juga akan setuju untuk memberikan suara pada mosi pemakzulan karena presiden sendiri tampaknya telah menerima gagasan pemakzulan. Dari sudut pandang Presiden Yoon, pemakzulan mungkin juga merupakan pilihan yang lebih baik,” kata Shin.

    “Jika ia mengundurkan diri secara sukarela, ia dapat dituduh melakukan pemberontakan dan menghadapi tuduhan pengkhianatan. Dengan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi, ia kemungkinan akan mencoba untuk membenarkan keputusan darurat militer sebagai tindakan pemerintahan tingkat tinggi,” lanjut Shin.

    Partai Demokratik sebetulnya sudah pernah mengajukan mosi pemakzulan Presiden Yoon pada pekan lalu. Namun, mosi itu ditolak mentah-mentah oleh partai berkuasa Korsel, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) di sidang Majelis Nasional.

    Hal ini membuat Yoon akhirnya lolos dari upaya pemakzulan dan masih menjabat sebagai Presiden Korsel hingga saat ini.

    (gas/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penjualan Lemas, Hyundai Manuver Jualan Mobil Hybrid di Indonesia

    Penjualan Lemas, Hyundai Manuver Jualan Mobil Hybrid di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto membeberkan alasan penurunan penjualan mobil baru yang dialami perusahaan tahun ini dan manuver menjual mobil hybrid usai bergembar-gembor mobil listrik.

    Berdasarkan data Gaikindo, Hyundai mengalami penurunan penjualan retail berturut-turut selama Juli-November 2024. Angka retail merek asal Korea Selatan ini tak pernah lebih dari 2.000 unit sejak Juni.

    Distribusi mobil baru dari dealer ke konsumen pada Juli hanya menyentuh 1.759 unit dan terus menunjukkan tren negatif, yakni 1.555 unit pada Agustus, 1.491 unit pada September, 1.451 unit pada Oktober dan 1.651 unit pada November.

    Saat ini Hyundai ada di posisi sembilan dalam daftar merek mobil terlaris di dalam negeri dengan catatan 20.543 unit selama 11 bulan.

    Selama 11 bulan pada 2023 Hyundai tercatat menjual 32.684 unit dan menuntaskan tahun itu dengan hasil 35.736 unit yang menempatkannya di posisi enam.

    Menurut Frans, gejolak penjualan mobil baru Hyundai lantaran permintaan konsumen mulai bergeser dari mobil listrik ke hybrid. Hal ini disebut sudah ditanggapi perusahaan dengan menjalankan perubahan strategi untuk mengatasinya.

    “Kalau penurunannya Hyundai sekarang karena kan ada tren market juga. Terus kemudian Hyundai juga lagi menyesuaikan dengan produk-produk apa yang akan diperkenalkan ke market,” ujar Frans saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).

    Ia menjelaskan sebelumnya Hyundai lebih fokus pada mobil listrik hingga menjadi pemain utama di segmen premium. Namun dikatakan pasar mobil listrik telah berubah karena kehadiran berbagai merek segmen menengah dan munculnya opsi lain, yaitu mobil hybrid.

    “Nah oleh karena itu, Hyundai juga harus merevisi strateginya, makanya sekarang kita masuk ke mobil-mobil hybrid dengan memperkenalkan Santa Fe, terus kemudian Tucson,” ujar Frans.

    Nah itu menjadi pertanda bahwa Hyundai sedang melakukan revisi terhadap strateginya karena kita mau jualan lebih banyak lagi. Dan respon terhadap Hyundai hybrid cukup luar biasa, sampai sekarang masih inden,” papar dia lagi.

    Hyundai telah meluncurkan dua model mobil hybrid dalam dua bulan terakhir, yaitu Santa Fe Hybrid dan Tucson Hybrid. Keduanya mendapat respon dari masyarakat dengan masing-masing mencatatkan 1.400 unit SPK dan 40 unit SPK.

    (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ketika Prabowo Heran Jokowi Tunjuk Bahlil Urus Investasi: Biasanya Lulusan Harvard, Ini..

    Ketika Prabowo Heran Jokowi Tunjuk Bahlil Urus Investasi: Biasanya Lulusan Harvard, Ini..

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meroasting alias menggojlok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke 60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Prabowo semula mengemukakan baru mengenal sosok Bahlil. Dia sempat heran bahkan bingung ketika Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bahlil sebagai menteri investasi.

    Politikus Gerindra itu mengatakan bahwa kebiasaan yang sudah ada dalam menunjuk menteri yang mengurus investasi adalah dengan menunjuk figur yang merupakan lulusan universitas luar negeri.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024).

    “Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi menteri investasi, biasanya menteri investasi lulusan di Universitas Amerika Serikat, iya kan? Harvard, atau Standford, atau Berkeley, kalau enggak Amerika minimal Inggris lah seperti Oxford, Cambrige, atau Sorbon,” tuturnya disambut gelak tawa Bahlil.

    Menurutnya, Jokowi memiliki langkah berani untuk menunjuk orang Fak Fak, Papua sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di kabinetnya.

    Prabowo pun mengaku bahwa sempat terpikir bahwa Bahlil akan mengisi pos sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar dapat mewakili pemikiran yang lebih dekat.

    Membakar penasaran, Prabowo pun mengaku sempat bertanya ke Bahlil bagaimana cara Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) itu bekerja di Kabinet Jokowi. Nyatanya, Prabowo justru mengaku terkesima dengan kerja efektif dan efisien yang dimiliki Bahlil.

    “Waktu saya ketemu saya tanya, ‘Pak Bahlil, pelan-pelan saya nanyanya takut tersinggung. Anda lulus dari universitas mana? Dijawab ‘Pak, Universitas saya enggak ada di google’ begitu,” kata Prabowo.

    Mendengar jawaban Bahlil, Prabowo makin penasaran salah satunya apabila bertemu investor asing. Strategi seperti apa yang digunakan untuk merayu agar dana luar masuk ke Indonesia.

    “Anda kalau ketemu investor asing gimana? Saya gak mau tanya anda bahasa Inggrisnya bagus engga? Dia bilang ke saya tidak ada masalah karena pengusaha pejabat dari Korea Selatan juga enggak bisa [bahasa] Inggris, dari Jepang juga enggak bisa bahasa Inggris, dan Jerman. Jadi, dia punya 4 penerjemah. Saya lihat pintar juga orang ini,” pungkas Prabowo.

  • Suami Ditekan Mundur, Ibu Negara Korsel Minta Ketua Partai Digulingkan

    Suami Ditekan Mundur, Ibu Negara Korsel Minta Ketua Partai Digulingkan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ibu negara Korea Selatan sekaligus istri Presiden Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, disebut meminta agar ketua partai berkuasa People Power Party (PPP), Han Dong Hoon dilengserkan.

    Wakil sekretaris jenderal perencanaan strategis PPP, Shin Ji Ho, mengatakan Kim menyampaikan perintah itu YouTuber pro-Yoon, Park, untuk menyingkirkan Han.

    “Beredar rumor bahwa pada 9 Desember, ibu negara meminta YouTuber pro-Yoon dan mengatakan, ‘Han Dong Hoon harus ditangani’,” kata Shin saat wawancara dengan Channel A yang dikutip Korea Times, Kamis (12/12).

    Perintah itu diduga muncul usai Han dan Perdana Menteri Han Duck Soo sepakat bekerja sama mengurus negara usai deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember.

    Sejak deklarasi darurat militer yang diterapkan sang suami secara sepihak, Kim belum terlihat di depan umum atau memberi pernyataan resmi terkait situasi di negara tersebut.

    Di kesempatan itu, Shin juga mengatakan anggota Dewan Tinggi PPP Kim Min Jeon bertukar pesan dengan YouTuber itu terkait tindakan disiplin bagi pemimpin partai.

    Menanggapi upaya kudeta itu, Shin marah karena kubu Yoon di PPP justru ingin menguasai partai.

    Dia menyebut orang-orang pro Yoon ingin melemahkan Han.

    “Saat seluruh bangsa terkejut dan marah atas penetapan darurat militer yang tak konstitusional dan melanggar hukum, mereka fokus menyingkirkan Han Dong Hoon dan mengambil alih kendali partai,” ungkap dia.

    Yoon, lanjut Shin, membenarkan darurat militer sebagai cara membasmi kekuatan anti-negara.

    “Dan karena memerintahkan penangkapan Han Dong-hoon, jelas ia memandang Han sebagai kekuatan semacam itu,” kata dia.

    Lebih lanjut, Shin mengatakan kubu Yoon bermaksud membubarkan kepemimpinan partai dengan menekan empat anggota Dewan Tertinggi di bawah Han untuk mundur.

    “Namun, kami tak semudah itu dikalahkan,” ungkap dia.

    Shin juga mengatakan tak akan keluar jika pada akhirnya partai berganti kepemimpinan.

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

    Namun, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.

    Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga mengajukan mosi pemakzulan kedua setelah sebelumnya gagal melengserkan presiden.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • SMA Almamater Presiden Korsel Dihujat Hingga Terima Ancaman

    SMA Almamater Presiden Korsel Dihujat Hingga Terima Ancaman

    Jakarta, CNN Indonesia

    Almameter Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, SMA Chungam, menerima ancaman hingga penghinaan usai drama darurat militer.

    Yoon dan beberapa orang yang diduga terlibat dalam drama darurat militer merupakan alumni SMA Chungam.

    Beberapa orang itu di antaranya komandan Komando Kontraintelijen Pertahanan Yeo In-hyung, eks Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, dan Menteri Dalam Negeri saat itu Lee Sang-min. Mereka mendapat sebutan “Fraksi Chungam.”

    Media Korea Selatan, Korea Herald, melaporkan pelajar SMA Chungam mendapat ancaman.

    “Setelah insiden darurat militer, pelajar Chungam menjadi sasaran penghinaan dan ancaman,” demikian laporan Korea Herald, Rabu (12/12).

    Mereka juga melaporkan staf SMA Chungam menerima rentetan panggilan telepon sebagai protes darurat militer yang diterapkan Yoon.

    Demi menghindari ancaman, sekolah mengizinkan murid-murid tak memakai seragam hingga Februari 2025.

    SMA Chungam juga meminta polisi meningkatkan keamanan di sekitar sekolah.

    Tak hanya itu, dewan siswa SMA Chungam mengeluarkan pernyataan resmi menolak darurat militer dan menyebut tindakan Yoon salah.

    “Dewan siswa Sekolah Menengah Atas Chungam sangat setuju dengan kemarahan negara yang dipicu insiden 3 Desember,” demikian pernyataan itu.

    Yoon dan sekutunya, lanjut mereka, lulus dari Chungam sekitar 40 tahun lalu. Mereka tak lagi berhubungan dengan SMA tersebut.

    “[Mereka] tak memiliki hubungan apa pun dengan pelajar saat ini,” lanjut pernyataan tersebut.

    Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember. Penetapan ini mendapat penolakan dari parlemen hingga warga.

    Legislator lalu menggelar pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan sepakat menolak.

    Tak lama setelah itu, Yoon mencabut darurat militer. Namun, kemarahan warga tak begitu saja sirna.

    Warga meminta Yoon mundur dari jabatan saat ini karena dianggap memicu kekacauan.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Emiten TKDN dan Perusahaan Korsel Tingkatkan Pengawasan Kendaraan Listrik di Indonesia – Halaman all

    Emiten TKDN dan Perusahaan Korsel Tingkatkan Pengawasan Kendaraan Listrik di Indonesia – Halaman all

    PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN) menjalin kerjasama dengan Cudo Communication, untuk meningkatkan pengawasan kendaraan listrik.

    Tayang: Kamis, 12 Desember 2024 19:59 WIB

    handout

    PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN) menjalin kerja sama perusahaan Korea Selatan, Cudo Communication, untuk meningkatkan pengawasan kendaraan listrik (EV) di Indonesia dan mempercepat pengembangan solusi smart city. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN) menjalin kerja sama dengan perusahaan Korea Selatan, Cudo Communication, untuk meningkatkan pengawasan kendaraan listrik (EV) di Indonesia dan mempercepat pengembangan solusi smart city.

    Kolaborasi ini mencakup penggunaan perangkat canggih seperti Point to Zoom Camera dengan teknologi face recognition dan sensor pengemudi, serta integrasi dengan platform Intelligent Traffic Control System (ITCS) dan perangkat TAMFleet milik PT TKDN.

    Direktur Utama PT TKDN, David Santoso, mengatakan, kerja sama ini menandai langkah penting dalam upaya modernisasi infrastruktur transportasi di Indonesia dan mendorong adopsi kendaraan listrik yang lebih luas.

    “Cudo Communication memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengembangan teknologi pengawasan kendaraan dan smart city. Dengan mengintegrasikan solusi mereka dengan platform ITCS dan perangkat TAMFleet, kami yakin dapat memberikan solusi komprehensif bagi pemerintah dan operator transportasi di Indonesia,” ujar David dikutip Kamis (12/12/2024).

    Government Relationship Officer of Cudo Communication, Lim Jong Cheon, menyampaikan, kemitraan ini untuk menghadirkan solusi smart city dan pengawasan kendaraan EV terkini di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa solusi kami dapat membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan smart city di Indonesia,” ucapnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Ribuan Warga Korsel ‘Geruduk’ Rumah Presiden, Bentrok dengan Polisi

    Ribuan Warga Korsel ‘Geruduk’ Rumah Presiden, Bentrok dengan Polisi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ribuan warga Korea Selatan ramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada hari ini, Kamis (12/12).

    Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.

    Demo berlangsung hingga pukul 17.40 waktu setempat meski telah mendapat peringatan dari polisi

    Para pengunjuk rasa, termasuk anggota konfederasi buruh militan Korean Confederation of Trade Union (KCTU) dan kelompok sipil liberal, memulai aksi mereka dari dekat Seoul Plaza pada siang hari dan sempat bersitegang dengan polisi di Namyeong-dong.

    Dalam perjalanan menuju kediaman presiden, mereka memenuhi jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas ibu kota di hari kerja.

    Mereka juga terlibat bentrok dengan polisi yang berjaga di luar istana, dikutip kantor berita Yonhap.

    Demo itu merupakan bentuk kemarahan warga Korsel dan upaya mereka menjaga demokrasi usai Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember.

    Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam karena ditolak parlemen melalui resolusi dalam sidang pleno.

    Oposisi di parlemen juga mengajukan mosi pemakzulan kedua untuk Yoon. Mereka akan menggelar pemungutan suara pada Sabtu mendatang.

    Di luar itu, warga terus berdemo menuntut Yoon mundur.

    Namun, Yoon dengan percaya diri akan menghadapi pemakzulan tersebut dan membawa kasus ini ke pengadilan.

    Yoon juga tak merasa bersalah karena menetapkan darurat militer dan mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional.

     

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Palsukan Dokumen Anaknya Demi Masuk Kampus Bergengsi, Oposisi Korsel Dipenjara Dua Tahun

    Palsukan Dokumen Anaknya Demi Masuk Kampus Bergengsi, Oposisi Korsel Dipenjara Dua Tahun

    ERA.id

    Pemimpin oposisi terkemuka Cho Kuk dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas pemalusan dokumen akademis. Pemalsuan itu dia lakukan demi anak-anaknya bisa diterima di sekolah bergengsi.

    Mahkamah Agung Korea Selatan menguatkan hukuman dua tahun penjara terhadap Cho Kuk. Dalam dakwaan, Mahkamah Agung menekankan perbuatan Cho yang memalsukan dokumen akademis dinyatakan secara sah sebagai perbuatan melanggar hukum.

    “Mahkamah Agung menyatakan dakwaan menghalangi bisnis, dan pemalsuan dokumen publik dan pribadi terhadap para terdakwa adalah sah,” demikian putusan tersebut, dikutip AFP, Kamis (12/12/2024).

    Cho, mantan profesor hukum di Universitas Nasional Seoul, menjabat sebagai sekretaris senior presiden untuk urusan sipil pada tahun 2017-19 pada masa kepresidenan Moon Jae-in. Dia diangkat sebagai menteri kehakiman pada September 2019 sebelum mengundurkan diri sekitar sebulan kemudian di tengah skandal tersebut.

    Cho yang berada di garis depan dalam upaya pemakzulan Presien Yoon Suk-yeol didakwa pada Desember 2019 atas berbagai dakwaan, termasuk memalsukan berbagai dokumen untuk membantu kedua anaknya masuk universitas dan sekolah pascasarjana.

    Bukan hanya itu saja, ia juga diduga menerima suap sebesar 6 juta won (Rp66 juta) dalam bentuk beasiswa untuk putrinya, yang diketahui menempuh pendidikan di sekolah kedokteran di kota tenggara Busan.

    Cho juga didakwa atas tuduhan menggunakan kekuasaanya sebagai bantuan presiden untuk mengakhiri pemeriksaan atas klain suap yang melibatkan mantan wakil walikota Busan.

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepadanya pada tahun 2023

    “Sifat kejahatannya sangat serius, karena ia mengeksploitasi posisinya sebagai profesor perguruan tinggi untuk menghalangi proses penerimaan selama bertahun-tahun,” kata pengadilan saat itu.

    Atas kasus yang menjerat Cho, dia yang sudah lama dipandang sebagai calon presiden akan kehilangan kursinya di Kongres. Dia diperintahkan untuk melapor ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya.

    Lebih lanjut, jaksa menuntut Cho untuk menyerahkan tuntutannya paling cepat pada Jumat (13/12). Jika Cho tidak memenuhi permintaan jaksa, pihak berwenang akan mengambil tindakan untuk mengamankan hak asuhnya secara paksa.

  • Presiden Korsel Lontarkan Tuduhan Spionase, China Protes

    Presiden Korsel Lontarkan Tuduhan Spionase, China Protes

    Ditegaskan oleh Mao dalam pernyataannya bahwa Beijing “dengan tegas menentang pihak Korea Selatan mengaitkan masalah internal dengan faktor-faktor terkait China”.

    Yoon, dalam pidato terbarunya pada Kamis (12/12) waktu setempat, menuduh partai oposisi utama menghalangi upayanya mengamandemen undang-undang (UU) anti-spionase Korsel.

    Dia menyebut legislasi yang berlaku di Korsel saat ini “tidak memberikan hukuman bagi warga negara asing yang melakukan spionase”, dan kemudian membahas soal dua kasus dugaan spionase oleh warga negara China.

    Disebutkan Yoon bahwa salah satu kasus melibatkan tiga warga negara asing yang tertangkap sedang menerbangkan drone dan merekam kapal induk Amerika Serikat (AS) yang berlabuh di Busan, yang kemudian diketahui perangkatnya juga berisi foto-foto instalasi militer.

    Dalam kasus lainnya, sebut Yoon, seorang pria berusia 40-an tahun melakukan perjalanan dari China ke Seoul dan “langsung menuju” ke kantor Badan Intelijen Nasional Korsel untuk merekam markasnya dengan drone.

    Yoon tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kedua kasus tersebut, dan menghabiskan sebagian besar pidatonya untuk menuduh oposisi telah menyebabkan “krisis nasional”.

    Korsel dan China merupakan mitra perdagangan utama, namun tidak sejalan secara politik. Partai Komunis yang berkuasa di China merupakan pendukung utama ekonomi dan politik Korea Utara (Korut), yang secara teknis masih berperang dengan Seoul.

    Lihat juga video: Nasib Presiden Korsel, Umumkan Darurat Militer Berujung Jadi Tersangka

    (nvc/idh)