Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Esports Indonesia Tampil Gemilang di Panggung Dunia Selama 2024

    Esports Indonesia Tampil Gemilang di Panggung Dunia Selama 2024

    Jakarta –

    Beberapa waktu belakangan berbagai tim esports Indonesia menorehkan kesuksesan di panggung dunia. Misalnya di ajang 16th IESF World Esports Championships 2024 dan Asian Esports Games 2024. Yang terbaru Indonesia menjadi juara Piala Dunia eFootball FIFAe 2024.

    Timnas Esports Indonesia berhasil meraih medali emas pada kategori MLBB Women dan medali perunggu pada MLBB Men. Tak hanya itu, Timnas juga berhasil menduduki peringkat ke-5 dunia dalam PUBG Mobile, memperkuat reputasi Indonesia sebagai salah satu kekuatan esports dunia.

    Keberhasilan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk lebih bersaing di panggung global. Dengan ekosistem esports yang terus berkembang, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemimpin di Asia Tenggara, tetapi siap meraih posisi teratas di dunia. Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas esports, dan sektor swasta untuk membawa Indonesia menuju era keemasan esports.

    Bahkan PB ESI pun meraih gelar Best Esports Federation 2024 pada ajang World Esports Summit 2024 yang digelar di Busan, Korea Selatan.

    PB ESI mengalahkan federasi esports dari negara-negara besar seperti Serbia, Hungaria, Polandia, dan Myanmar untuk meraih gelar bergengsi ini. Penghargaan tersebut diberikan oleh International Esports Federation (IESF) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi yang dilakukan PB ESI dalam membangun ekosistem esports yang profesional dan berkelas dunia.

    Perwakilan dari PB ESI, Eddy Lim menerima penghargaan ini dari Ana Karakolevska, Chief Marketing Officer IESF, di hadapan ratusan delegasi internasional. Penghargaan ini membuktikan bahwa usaha berkelanjutan PB ESI dalam memajukan esports Indonesia tak hanya diakui di tanah air, tetapi juga dunia internasional.

    Ketua Harian PB ESI, Komjen Pol (Purn) Drs Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum., menyatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dalam menciptakan ekosistem esports yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga inklusif dan mendukung perkembangan talenta muda Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendorong esports sebagai industri berkelanjutan, yang tidak hanya menonjolkan kemampuan atlet, tetapi juga menciptakan peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk berkarier di dunia esports,” ujar Bambang dalam keterangan yang diterima detikINET, Sabtu (14/12/2024).

    Sebagai bagian dari komitmen ini, PB ESI meluncurkan berbagai program, seperti sertifikasi pelatih dan wasit serta kompetisi berskala nasional seperti Liga Esports Nasional dan Liga Esports Pelajar. Program-program ini bertujuan menjaring bakat terbaik dari seluruh Indonesia.

    Indonesia juga semakin aktif dalam berbagai kompetisi global. Di ajang Honor of Kings Invitational Season 3, Indonesia akan mengirimkan dua tim terbaiknya, Bluerim Esports dan Deus Card, untuk bersaing di Filipina pada Desember 2024. Turnamen ini menjadi ajang pembuka rangkaian kompetisi Honor of Kings 2025, yang diikuti oleh tim-tim ternama lainnya seperti RRQ, Alter Ego Enma, dan ONIC Esports.

    Sementara itu, kompetisi tingkat Asia Pasifik semakin ketat dengan digelarnya Snapdragon Mobile Challenge Finals Season 6 di Malaysia pada Februari 2025. Sebanyak 12 tim terbaik Asia Pasifik akan memperebutkan gelar juara dengan hadiah total sebesar USD 150.000.

    Selain kompetisi, PB ESI dan Moonton Indonesia juga menghadirkan program ‘MPL Karier’, yang membuka peluang karier di dunia esports, dari manajemen hingga bidang kreatif. Program ini telah menarik 580 peminat di bulan pertama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan dan informasi tentang karier esports.

    (asj/fay)

  • Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen Korea Selatan akan kembali melangsungkan persidangan untuk memutuskan opsi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan menyusul upaya darurat militer yang gagal.

    Mengutip The Guardian, oposisi membutuhkan dukungan partai yang berkuasa untuk menangguhkan presiden atas upaya darurat militer ‘pemberontakan’, sementara pemecatannya membutuhkan persetujuan pengadilan.

    Seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal, Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada pukul 16.00 waktu setempat pada Sabtu (14/12/2024) terkait apakah akan memakzulkannya atas tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional.

    Memerlukan sebanyak 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai konservatif People Power (PPP) untuk berpindah haluan.

    Pada Jumat, tujuh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak pasti.

    Di sisi lain, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri dan pemenjaraan Yoon setelah deklarasi darurat militernya yang hanya berlangsung singkat dengan mengirimkan tentara dan helikopter ke parlemen.

    Para anggota parlemen dengan cepat merespons dengan membubarkan barisan militer dan berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

    Demonstrasi yang mendukung pemakzulan diperkirakan akan berkumpul di dekat parlemen sekitar tengah hari pada hari Sabtu. Penyelenggara telah berjanji untuk membagikan makanan dan spanduk kepada para pengunjuk rasa untuk meningkatkan semangat mereka di tengah suhu yang sangat dingin di bulan Desember.

    Penyanyi K-pop Yuri dari grup band Girls’ Generation yang lagunya Into the New World telah menjadi lagu protes. Mereka mengatakan bahwa Ia telah membayar makanan untuk para penggemarnya yang menghadiri aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda!” katanya secara online.

    Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir dan menggandakan klaim yang tidak mendasar bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis Korea Selatan.

    Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah memohon kepada anggota parlemen PPP yang berkuasa untuk berpihak pada orang-orang yang meratap di jalan-jalan yang membeku. Dua anggota parlemen PPP mendukung mosi tersebut dalam pemungutan suara minggu lalu.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Salah satu anggota parlemen dari pihak oposisi Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa ia 99% yakin bahwa mosi tidak percaya akan lolos. Jika disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya sementara pengadilan konstitusi Korea Selatan berunding.

    Nantinya, Perdana Menteri Han Duck-soo, akan menjadi presiden sementara. Pengadilan kemudian memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah pada tahun 2004 lalu presiden Roh Moo-hyun, dilengserkan.

    Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun pengadilan konstitusi kemudian mengembalikannya.

    Mahkamah juga saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusannya harus diambil dengan suara bulat. Jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi tanggung jawab hukum atas upaya darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Korea University Institute of Law.

    Peringkat persetujuan Yoon telah anjlok menjadi 11% berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75% mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa yang menyerukan pelengseran Yoon selama lebih dari seminggu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga para pensiunan dan pekerja kerah biru.

    (luc/luc)

  • Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Jakarta –

    Keputusan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang pertama sejak empat dekade, menyeret demokrasi Korea Selatan ke jurang krisis politik.

    Kelompok oposisi Sabtu (7/12) silam gagal menjaring pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat, PPP, demi mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan anggota fraksi pemerintah, kelompok oposisi Korsel kekurangan suara untuk melengserkan Yoon.

    Namun, setelah sepekan melobi, ditambah penyelidikan dugaan makar terhadap Yoon, para analis kini mengatakan bahwa Partai Demokrat berpeluang sukses dalam sidang istimewa kedua.

    Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu (14/12) sore, dengan Yoon didakwa dengan “tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional” untuk upayanya memberlakukan darurat militer.

    Dua ratus suara diperlukan agar pemakzulan itu dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan rekan partai yang berkuasa untuk membelot.

    Pada hari Jumat, pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, memohon PPP untuk mendukung pemecatan presiden dari jabatannya.

    “Yang harus dilindungi oleh para anggota parlemen bukanlah Yoon atau Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, tetapi kehidupan rakyat yang meratap di jalan-jalan yang dingin,” kata Lee.

    Ketat berebut suara

    Dua anggota parlemen partai yang berkuasa mendukung mosi tersebut minggu lalu.

    Dan hingga Jumat siang, tujuh anggota parlemen dari partai berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan.

    Artinya, pemungutan suara akan berlangsung sangat ketat. Namun, anggota oposisi yakin mereka akan memperoleh cukup dukungan.

    Anggota parlemen Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa dia “99 persen” yakin pemakzulan akan diloloskan.

    Jika lolos, Yoon akan diskors dari jabatannya ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan bersidang. Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai presiden sementara.

    Pengadilan kemudian akan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon. Jika mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.

    Sebuah “pemberontakan” elit politik

    Ada juga preseden bagi pengadilan untuk memblokir pemakzulan. Pada tahun 2004, presiden saat itu Roh Moo-hyun dicopot oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuan. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan pemecatannya.

    Pengadilan saat ini juga hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus bulat.

    Dan jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi “tanggung jawab hukum” atas tawaran darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Institut Hukum Universitas Korea, kepada AFP.

    “Ini jelas merupakan tindakan pemberontakan,” katanya. “Sekalipun usulan pemakzulan tidak lolos, tanggung jawab hukum Presiden berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… tidak dapat dihindari.”

    Yoon tetap tidak menyesal dan menantang meski dampak dari darurat militer yang diberlakukannya semakin dalam.

    Dalam pidato yang disiarkan di televisi, ia berjanji pada hari Kamis untuk berjuang “sampai menit terakhir” dan menegaskan kembali klaim yang tidak berdasar bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh komunis negara itu.

    Pemulihan demokrasi

    Ribuan orang turun ke jalan di Seoul sejak darurat militer diberlakukan untuk menuntut pengunduran dirinya dan pemenjaraannya.

    Tingkat penerimaan Yoon, yang tidak pernah terlalu tinggi, anjlok hingga 11 persen, menurut jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis hari Jumat (13/12).

    Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75 persen sekarang mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan, mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga pensiunan dan kaum buruh.

    “Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sung-tae, seorang pekerja berusia 52 tahun di sebuah perusahaan yang membuat suku cadang mobil, kepada AFP.

    “Kami berjuang untuk pemulihan demokrasi,” kata guru sekolah, Kim Hwan-ii. “Saya sangat marah karena kita semua harus membayar harga karena memilih presiden ini.”

    rzn/hp (afp,ap)

    (ita/ita)

  • Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Selatan belakangan ini menuai sorotan usai mengalami peristiwa politik paling dramatis lantaran Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Meski begitu, status darurat militer ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer. Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon mundur makin mengemuka.

    Berikut beberapa fakta terkini terkait dinamika politik di Negeri Gingseng itu usai Presiden Yoon mencabut darurat militer.

    Yoon membela diri

    Presiden Yoon menganggap keputusannya menerapkan darurat militer sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.

    Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.

    Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”

    Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.

    “Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

    Darurat militer diduga karena spionase China

    Presiden Yoon membenarkan darurat militer sebagai cara melindungi negara dengan menyebut warga China menjadi mata-mata.

    “Kelompok besar partai oposisi kini bahkan mengancam keamanan nasional dan keselamatan social,” kata Yoon, dikutip Korea Herald.

    Oposisi itu adalah Partai Demokratik yang menguasai parlemen. Yoon dan anggota legislatif ini kerap menemui jalan buntu soal agenda pemerintahan.

    Dia lalu mengatakan warga China ini merekam instalasi militer Korsel. Foto-foto itu ditemukan di ponsel dan laptop tiga warga China tersebut.

    “Misalnya, tiga warga negara China tertangkap menerbangkan pesawat tak berawak dan memfilmkan kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di Busan pada Juni,” ujar Yoon.

    Yoon juga membeberkan kasus lain yang dianggap berkaitan spionase. Pada November, salah satu warga China berusia 40-an tertangkap sedang merekam markas besar Badan Intelijen Nasional dengan drone.

    Sementara Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan sangat terkejut dengan tuduhan Yoon.

    Upaya dimakzulkan

    Partai oposisi parlemen Korea Selatan, Partai Demokratik (DP) menyiapkan upaya pemakzulan kedua Presiden Yoon imbas drama darurat militer.

    DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua Presiden Yoon ke Majelis Nasional Korsel pada Kamis (12/12). Sementara itu, pemungutan suara untuk mosi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (14/12).

    Dukungan pemakzulan Presiden Yoon juga datang dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyerukan agar para anggota parlemen Korsel mendukung pemakzulanYoon di berdasarkan “keyakinan mereka sendiri.”

    “Kita harus menghentikan kekacauan lebih lanjut. Hanya ada satu metode yang efektif sekarang,” ujar Han dalam konferensi pers yang dihelat pada Kamis (12/12), seperti dikutip Yonhap.

    “Dalam pemungutan suara (mosi pemakzulan) berikutnya, anggota parlemen partai kita harus memasuki ruang sidang dan mengambil bagian dalam pemungutan suara berdasarkan keyakinan dan hati nurani mereka sendiri,” lanjutnya.

    Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara. Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting. Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Yoon disebut ogah mundur

    Presiden Yoo disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.

    Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.

    “Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).

    Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.

    PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.

    Menlu Korsel ungkap dampak serius

    Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae Yul mengatakan darurat militer yang semat ditetapkan Presiden Yoon ini akan berdampak ke misi diplomatik negara.

    Cho menyebut deklarasi itu berdampak “secara serius” ke diplomasi Korsel.

    “Saya kira ada dampak yang serius,” kata Cho saat hadir di sesi interpelasi di Majelis Nasional pada Jumat (13/12), dikutip Yonhap.

    Dia lalu berujar, “Kami akan memperkuat aliansi Korsel-AS dan fokus pada pemulihan komunitas internasional.”

    Protes menggema di mana-mana

    Pelbagai elemen warga Korsel melakukan protes imbas drama darurat militer ini. Salah satunya protes hadir dari ribuan warga Korsel yang beramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/12) lalu.

    Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.

    Kemudian para selebritas Korea Selatan turut mendukung pemakzulan Preaiden Yoon. Mantan anggota IZ*ONE Lee Chae-yeon menentang anggapan bahwa para selebritas harus menjauh dari politik pada akhir pekan lalu atau ketika ratusan ribu orang berkumpul di depan Majelis Nasional mendesak pemakzulan Yoon Suk Yeol.

    “Apakah saya tidak dalam posisi untuk berbicara politik? Lalu posisi apa yang memenuhi syarat?” tulisnya di platform penggemar daring sebagai bentuk menunjukkan tekadnya, seperti diberitakan Korea Times, Selasa (10/12).

    Yuri Girls’ Generation ikut memberikan dukungan kepada para penggemarnya yang ikut turun ke jalan dalam demonstrasi pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

    Diberitakan Star News Korea pada Rabu (12/12), Yuri mengunggah pesan kepada para penggemarnya di media sosial setelah mengetahui banyak pendemo menggunakan lightstick Girls’ Generation dan mengumandangkan lagu Into the New World milik girl group tersebut.

  • Parlemen Gelar Voting Pemakzulan Kedua Presiden Korsel Yoon Hari Ini

    Parlemen Gelar Voting Pemakzulan Kedua Presiden Korsel Yoon Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Nasional Korea Selatan menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan untuk kedua kalinya terhadap Presiden Yoon Suk Yeol hari ini, Sabtu (14/12).

    Ketua DPR Korsel Woo Won Shin mengatakan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 14.00 WIB.

    Langkah tersebut muncul usai 190 anggota DPR dari enam partai oposisi sepakat mengajukan mosi pemakzulan di Majelis Nasional, demikian dikutip Korea Herald.

    Mosi pemakzulan ini merupakan yang kedua setelah upaya pertama diboikot partai berkuasa People Power Party (PPP).

    PPP kini pindah haluan dengan menyatakan akan mendukung pemakzulan Yoon.

    Dalam konstitusi Korsel, pemakzulan bisa lolos jika mengantongi dua pertiga atau 200 suara parlemen. Aliansi Demokratik memiliki sekitar 176 kursi, sementara PPP 108 kursi.

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

    Namun, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.

    Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Namun, dia menegaskan akan menghadapi pemakzulan dan membawa kasus ini ke pengadilan.

    Artinya, Yoon kemungkinan tak akan mundur secara suka rela.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ketika Tite Sebut Messi Tidak Sebanding dengan Pele

    Ketika Tite Sebut Messi Tidak Sebanding dengan Pele

    JAKARTA – Tite emoh mengakui Lionel Messi sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa. Ia menegaskan, perbandingan antara kapten Argentina dengan legenda Brasil Pele tidak memiliki kredibilitas.

    Pelatih Brasil dan Messi saling melontarkan kata-kata saat Tim Samba melawan Tim Tango pada Jumat lalu. Tite mengklaim, La Pulga menyuruhnya tutup mulut selama berlangsungnya laga yang dimenangi Argentina 1-0 di Riyadh tersebut.

    Selasa, 19 November, menandai peringatan 50 tahun legenda Brasil Pele mencetak gol ke-1.000. Berbicara menjelang pertandingan antara Brasil kontra Korea Selatan di Abu Dhabi pada hari yang sama Tite mengatakan, juara Piala Dunia tiga kali Pele tetap yang terdepan dibandingkan siapa pun.

    “Pelé tidak ada bandingannya. Siapa pun yang ingin membandingkan Pelé dengan atlet lain … apakah Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya dengar tapi saya tidak mendengarkan,” kata Tite. Melansir Soccerway, Selasa.

    “Seolah-olah orang ini tidak tahu sejarah kualitas pria ini … orang ini sangat fenomenal. Suatu kali saya mengatakan Messi luar biasa. Maksud saya dia luar biasa hingga saat ini dan di antara manusia, dengan kreativitasnya. Pele keluar dari pola normal dan saya mengatakan ini bukan karena saya orang Brasil. Anda tidak dapat menemukan cacatnya (Pele).”

    Tite menambahkan, jika seseorang datang kepadanya dan mulai membuat perbandingan antara Pele dan Messi, baginya itu “tidak memiliki kredibilitas”.

    Sementara itu, kekalahan Brasil atas Argentina dalam laga persahabatan bertajuk Superclassico de las Americanas tersebut membuat Selecao kini menderita lima pertandingan tanpa kemenangan. Namun Tite tetap tenang dan tidak khawatir dengan penampilan juara Copa America 2019.

    “Saya tidak putus asa untuk menang. Saya senang berada di tempat saya. Saya sadar akan tekanan ini tetapi saya tidak putus asa. Saya tidak memiliki semua (keputusasaan) itu. Yang saya inginkan adalah permainan yang bagus,” sanggah dia.

    Tite juga memperingatkan timnya akan ancaman Korea Selatan. Dia menyebut Taegeuk Warriors bukan hanya penyerang Tottenham Son Heung-min.

    “Kami tahu tentang kekuatan Korea, tentang kemenangan penting mereka melawan Jerman (di Piala Dunia) dan kami menghormati mereka. Kami tahu tentang kekuatan masing-masing pemain, bukan hanya Son, tetapi yang lain dan tim secara keseluruhan.”

  • Desak Majelis Nasional Terima Hakim Agung Baru Pilihannya, Presiden Yoon Kebal Hukum?

    Desak Majelis Nasional Terima Hakim Agung Baru Pilihannya, Presiden Yoon Kebal Hukum?

    ERA.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol meminta Majelis Nasional untuk menyetujui pengangkatan Ma Yong-ju sebagai hakim Mahkamah Agung yang baru. Penunjukan ini dia lakukan meski statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Pengajuan itu disampaikan oleh Yoon meski statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberontakan. Penunjukan Ma sebagai hakim Mahkamah Agung itu dia ambil setelah mendapat pembelaan atas keputusan darurat militer yang diberlakukan oleh Yoon.

    Mengutip Yonhap News, permintaan ini diajukan oleh Yoon pada Kamis (12/12) waktu setempat, sekaligus menjadi langkah lain yang diambil terkait penggunaan kekuasaan kepresidenannya.

    Padahal sebelumnya Yoon sudah berjanji secara terbuka bahwa ia akan mempercayakan urusan negara kepada partai yang berkuasa dan pemerintah. Hal ini tak lain berkaiatan dengan penerapan darurat militer yang gagal.

    Ma sendiri mendukung keputusan Yoon untuk menetapkan darurat militer dan bersumpah untuk melawan seruan untuk mengundurkan diri.

    Berdasarkan undang-undang, seorang calon hakim Mahkamah Agung harus menjalani sidang konfirmasi dan memerlukan persetujuan mayoritas di Majelis Nasional untuk mengamankan pengangkatan tersebut.

    Yoon berjanji dalam pidato publiknya pada hari Sabtu lalu untuk mempercayakan urusan negara kepada partai yang berkuasa dan pemerintah, tetapi ia telah menyetujui pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min dan mendukung serangkaian undang-undang dan peraturan yang disahkan oleh Kabinet awal minggu ini.

  • Akui Menderita Imbas Darurat Militer, Menlu Cho Sebut Diplomasi Korsel Hancur: Saya Bimbang

    Akui Menderita Imbas Darurat Militer, Menlu Cho Sebut Diplomasi Korsel Hancur: Saya Bimbang

    ERA.id – Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul mengatakan deklarasi darurat militer menimbulkan kerusakan serius bagi hubungan diplomasi negara. Menlu Cho juga mengaku dia menderita dan berencana mengundurkan diri dari jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Cho saat ia hadir di sidang parlemen, Jumat (13/12). Menlu Cho secara terang-terangan mengatakan deklarasi Presiden Yoon Suk-yeol menghancurkan hubungan diplomasi negara.

    “Saya pikir telah terjadi kerusakan serius. Kami akan mempertahankan aliansi Korea Selatan-AS yang kuat dan fokus pada pemulihan kepercayaan masyarakat internasional,” kata Menlu Cho, dikutip Yonhap News, Jumat (13/12/2024).

    Yoon yang dilarang meninggalkan negara sejak penegak hukum menggelar penyelidikan atas darurat militernya telah menghentikan semua keterlibatan diplomatik tingkat tinggi. Hal ini pun menyebabkan kekacauan politik di Korea Selatan, termasuk perjanjian yang dibatalkan di Seoul oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan delegasi Swedia.

    Meski demikian, Cho mengatakan bahwa ia yakin diplomasi akan kembali ke jalurnya setelah tatanan konstitusional dipulihkan.

    “Yang terpenting adalah memulihkan tatanan konstitusional melalui prosedur yang demokratis, dan menghormati keinginan rakyat untuk memulihkan dan menstabilkan urusan negara,” kata Cho

    Selama pengumuman darurat militer, Menlu Cho dilaporkan tidak merespons panggilan telepon dari Duta Besar AS Philip Goldberg. Saat ditanyai soal itu, Menlu Cho mengatakan bahwa ia tidak ingin menyesatkan sekutunya tentang situasi yang terjadi.

    “Saya merasa lebih penting untuk mempertimbangkan apa yang harus dikomunikasikan kepada AS,” tegasnya.

    Diketahui, Cho adalah salah satu anggota Kabinet yang sangat menentang darurat militer Yoon. Ia mengatakan bahwa sudah berkali-kali memberi tahu Yoon untuk memikirkan kembali keputusannya.

    “Saya berulang kali mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, tidak hanya dalam hal dampaknya terhadap kebijakan luar negeri, tetapi karena ini adalah masalah serius yang dapat membatalkan semua yang telah dicapai negara ini selama 70 tahun terakhir,” katanya.

    “Tetapi (presiden) mengatakan bahwa ini mendesak dan dia tidak dapat menariknya kembali,” tambahnya.

    Selain itu, Cho mengatakan bahwa ia diberi sebuah kertas dari Yoon yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai menteri luar negeri ketika darurat militer diberlakukan.

    Namun Cho enggan mengungkapkan apa yang tertulis pada catatan itu karena dia tidak mengingatnya.

    Cho mengakui bahwa sejak darurat militer diumumkan hingga dicabut, dia berada dalam penderitaan yang mendalam dan berpikir untuk mengundurkan diri.

    “Saya bimbang antara keyakinan pribadi saya tentang apakah akan mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri, dan rasa tanggung jawab saya untuk memenuhi tanggung jawab saya,” kata Cho.

  • Video: Parlemen Korsel Ajukan Usulan Kedua Pemakzulan Presiden Yoon

    Video: Parlemen Korsel Ajukan Usulan Kedua Pemakzulan Presiden Yoon

    Jakarta, CNBC Indonesia – Usulan pemakzulan kedua terhadap Presiden Yoon Suk Yeol secara resmi diajukan ke parlemen Korea Selatan pada hari Jumat 13 Desember setelah upaya pertama untuk melengserkan dan mencopotnya dari jabatan gagal.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (13/12/2024).

  • Bikin Sistem Transportasi RI Makin Canggih, PT TKDN Gandeng Korsel

    Bikin Sistem Transportasi RI Makin Canggih, PT TKDN Gandeng Korsel

    Jakarta: PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN) menggandeng Cudo Communication, perusahaan teknologi asal Korea Selatan (Korsel), untuk meningkatkan pengawasan kendaraan listrik (EV) di Indonesia dan mempercepat pengembangan solusi smart city.
     
    Kolaborasi ini mencakup penggunaan perangkat canggih seperti Point to Zoom Camera dengan teknologi face recognition dan sensor pengemudi, serta integrasi dengan platform Intelligent Traffic Control System (ITCS) dan perangkat TAMFleet milik PT TKDN.
     
    Kerja sama ini menandai langkah penting dalam upaya modernisasi infrastruktur transportasi di Indonesia dan mendorong adopsi kendaraan listrik yang lebih luas.

    (Penandatanganan kerja sama antara PT TKDN dengan Cudo Communication. Foto: Istimewa)
     
    Dengan menggabungkan keahlian PT TKDN dalam solusi smart city dan teknologi canggih Cudo Communication, diharapkan dapat tercipta sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
     
    “Dengan mengintegrasikan solusi mereka dengan platform ITCS dan perangkat TAMFleet, kami yakin dapat memberikan solusi komprehensif bagi pemerintah dan operator transportasi di Indonesia,” ucap Direktur Utama PT TKDN David Santoso, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.
     

    Tingkatkan efisiensi transportasi

    Sementara itu, Government Relationship Officer of Cudo Communication Lim Jong Cheon mengaku bangga dapat bermitra dengan PT TKDN untuk menghadirkan solusi smart city dan pengawasan kendaraan EV terkini di Indonesia.
     
    “Kami percaya solusi kami dapat membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan smart city di Indonesia,” harapnya.
     
    Adapun, kerja sama PT TKDN dan Cudo Communication diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan smart city di Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)