Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Jadwal Perilisan Samsung Galaxy S25 Series Dibocorkan Tanggal Segini, Cek Harga Jual di Indonesia

    Jadwal Perilisan Samsung Galaxy S25 Series Dibocorkan Tanggal Segini, Cek Harga Jual di Indonesia

    JABAR EKSPRES – Jadwal perilisan Samsung Galaxy S25 Serier dibocorkan tanggal segini, cek harga jual di Indonesia berikut ini.

    Samsung kembali menjadi sorotan dengan bocoran jadwal perilisan seri flagship terbarunya, Samsung Galaxy S25 Series.

    Seri ini mencakup tiga model andalan, yakni Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, dan Galaxy S25 Ultra, yang menawarkan pembaruan signifikan dalam desain, performa, serta fitur teknologi canggih.

    Bagi Anda yang penasaran dengan tanggal rilis dan estimasi harga Galaxy S25 Series di Indonesia, berikut adalah informasi lengkap yang telah dirangkum dari berbagai sumber terpercaya.

    Jadwal Rilis Samsung Galaxy S25 Series

    Berdasarkan bocoran terbaru dari Korea Selatan, Samsung dijadwalkan menggelar acara Galaxy Unpacked pada 22 Januari 2025 waktu San Francisco, atau 23 Januari 2025 waktu Korea Selatan.

    BACA JUGA: Cairkan Saldo Dana Rp400 Ribu Pakai NIK KTP Gratis, Begini Alur dan Caranya!

    BACA JUGA: Cara Ajukan KUR BRI Tebaru 2025, Ini Tabel Pinjaman Khusus UMKM

    Namun, untuk Indonesia, peluncuran resmi Galaxy S25 Series diperkirakan akan berlangsung pada 7 Februari 2025, sekitar dua minggu setelah peluncuran global.

    Informasi ini juga diperkuat dengan munculnya tiga nomor model perangkat pada laman sertifikasi TKDN Kementerian Perindustrian (Kemenperin):

    -SM-S931B (Galaxy S25)

    -SM-S936B (Galaxy S25 Plus)

    -SM-S938B (Galaxy S25 Ultra)

    Sertifikasi TKDN menjadi salah satu syarat utama agar perangkat ini dapat dipasarkan secara resmi di Indonesia.

    Estimasi Harga Samsung Galaxy S25 Series di Indonesia

    Samsung Galaxy S25 Series diprediksi akan membawa harga yang kompetitif meskipun terdapat peningkatan teknologi dan biaya produksi.

    BACA JUGA: Cara Hasilkan Saldo e Wallet dari Aplikasi Investasi Gampang Cuan, Begini Caranya!

    Berikut adalah estimasi harga yang beredar berdasarkan informasi dari pasar Eropa:

    1. Galaxy S25

    128GB: €899 (sekitar Rp14 juta)

    256GB: €959 (sekitar Rp16 juta)

    2. Galaxy S25 Plus

    256GB: €1149 (sekitar Rp19 juta)

    512GB: €1269 (sekitar Rp21 juta)

    3. Galaxy S25 Ultra

    256GB: €1449 (sekitar Rp24 juta)

    512GB: €1569 (sekitar Rp26 juta)

    1TB: €1809 (sekitar Rp31 juta)

    Harga di Indonesia mungkin sedikit berbeda tergantung pada pajak impor dan kebijakan penetapan harga lokal.

  • Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa di Korea Selatan mengungkapkan fakta baru mengenai Presiden Yoon Suk Yeol yang diduga mengizinkan penggunaan kekerasan, termasuk penembakan, oleh militer saat pemberlakuan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada 28 Desember 2024.

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan Kim Yonghyun.

    Dalam laporan, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jinwoo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen yang dikutip dari AL Arabiya.

    Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jongkeun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Presiden Yoon Terapkan Darurat Militer di Korsel

    Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan antinegara yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara.

    Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai tindakan tersebut ilegal dan inkonstitusional, seperti yang dilaporkan oleh BBC.

    Politisi dari berbagai partai, termasuk Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon, mengkritik keputusan tersebut.

    Beberapa anggota partai merasa langkah ini terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar, Lee Jaemyung dari Partai Demokrat (DP), segera menentang keputusan tersebut dan menyerukan anggota parlemen untuk berkumpul di gedung parlemen.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat, dengan ribuan orang bergegas menuju gedung parlemen yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

    Pada sekitar pukul 01.00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer tersebut.

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa, keputusan diambil untuk menolak usulan tersebut, menjadikan deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979, dan situasi ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, diduga mengizinkan militer menggunakan kekerasan, termasuk senjata api selama memberlakukan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan jaksa setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada Sabtu (28/12/2024).

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun.

    Tidak hanya satu fakta, dalam laporan Jaksa, terdapat fakta lain yang baru saja terungkap.

    Di mana pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon bersumpah akan mengumumkan darurat militer tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali.

    Namun laporan ini ditolak keras oleh pengacara Yoon, Yoon Kab-keum.

    Dalam laporan tersebut, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen tersebut, dikutip dari AL-Arabiya.

    Selain itu, Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Namun pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah keras laporan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa laporan tersebut tidak masuk akal.

    “Laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat,” katanya.

    Meski demikian, pengungkapan ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Penerapan Darurat Militer Korsel

    Pada tanggal 3 Desember, Korea Selatan dikejutkan oleh pengumuman Presiden Yoon Suk-yeol yang menyatakan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan “anti-negara” yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara. 

    Keputusan Yoon ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai deklarasi tersebut sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional, dikutip dari BBC.

    Politisi dari berbagai partai politik di Korea Selatan, termasuk dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon sendiri, mengkritik keputusan tersebut. 

    Partai Kekuatan Rakyat, yang dikenal dengan pandangan konservatifnya, menyebut langkah ini sebagai “langkah yang salah” dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

    Bahkan, sejumlah anggota partai yang seharusnya mendukung pemerintahan Yoon merasa bahwa langkah tersebut terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat (DP), yang merupakan partai beraliran liberal, segera menyuarakan penentangannya. 

    Lee menyerukan agar anggota parlemen dari partainya berkumpul di gedung parlemen untuk menanggapi deklarasi darurat militer tersebut. 

    Tak hanya itu, Lee juga mengajak rakyat Korea Selatan untuk hadir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggapnya otoriter tersebut.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat. 

    Ribuan orang segera bergegas menuju gedung parlemen, yang kini dijaga ketat oleh aparat keamanan. 

    Para pengunjuk rasa dengan tegas meneriakkan slogan-slogan seperti “Tidak ada darurat militer” dan “Hancurkan kediktatoran”.

    Suasana memanas ketika beberapa anggota parlemen berhasil melewati barikade keamanan, bahkan ada yang memanjat pagar untuk dapat mencapai ruang pemungutan suara dan menanggapi deklarasi tersebut.

    Pada sekitar pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya, akhirnya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer itu. 

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa yang terus menggema di luar gedung, parlemen memutuskan untuk menolak usulan tersebut. 

    Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Krisis Korea

  • Muncul Bukti Baru Krisis Populasi Korea Selatan, 20% Warganya Lansia

    Muncul Bukti Baru Krisis Populasi Korea Selatan, 20% Warganya Lansia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Muncul bukti baru yang menunjukkan Korea Selatan sedang mengalami krisis populasi. Ini terlihat dari jumlah masyarakat lansia mereka lebih banyak, yakni satu dari lima orang berusia 65 tahun atau lebih.

    Menurut data yang dirilis Kementerian Dalam negeri dan Keamanan, jumlah orang yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 10,24 juta, atau 20% dari populasi Korea Selatan yang berjumlah 51 juta.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengklasifikasikan negara-negara dengan lebih dari 7% populasi berusia 65 tahun ke atas sebagai “masyarakat yang menua”. Sementara negara-negara dengan lebih dari 14% sebagai “masyarakat lanjut usia”, dan negara-negara dengan lebih dari 20% populasi lansia sebagai masyarakat “usia super”.

    Korea Selatan telah bergulat dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah, turun menjadi hanya 0,72 pada 2023. Angka tersebut merupakan yang terendah di dunia, setelah bertahun-tahun mengalami penurunan.

    Sementara suatu negara membutuhkan tingkat kesuburan 2,1 untuk mempertahankan populasi yang stabil, tanpa adanya imigrasi.

    Menurut data terbaru kementerian, dikutip dari CNN International, Sabtu (28/12/2024), sekitar 22% wanita di Korea Selatan berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan proporsi pria di atas usia tersebut hampir 18%.

    Angka tersebut menggarisbawahi bom waktu demografis yang dihadapi Korea Selatan dan negara-negara Asia Timur lainnya ketika masyarakat mereka menua hanya beberapa dekade setelah industrialisasi yang cepat.

    Banyak negara Eropa juga menghadapi populasi yang menua, tetapi imigrasi membantu mereka untuk mengurangi dampaknya.

    Namun, melihat kasus di negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang dan Cina, mereka memilih menghindar dari imigrasi massal untuk mengatasi penurunan populasi usia kerja mereka.

    Pemerintah Korea Selatan telah berusaha keras untuk membalikkan tren demografi negara tersebut. Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, pada saat masih memerintah di bulan Mei lalu, meminta bantuan parlemen untuk membentuk kementerian baru untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai “keadaan darurat nasional”.

    Para ahli mengatakan bahwa alasan pergeseran demografis di seluruh Asia termasuk budaya kerja yang menuntut, upah yang stagnan, meningkatnya biaya hidup, perubahan sikap terhadap pernikahan dan kesetaraan gender, dan meningkatnya kekecewaan di kalangan generasi muda.

    Namun, terlepas dari faktor ekonomi, memberikan subsidi berupa uang untuk mengatasi masalah populasi ini bukan merupakan solusi.

    Pada 2022, pemerintah Korea Selatan mengakui bahwa lebih dari US$200 miliar telah dihabiskan untuk meningkatkan populasi selama 16 tahun sebelumnya.

    Namun, inisiatif seperti memperpanjang cuti ayah berbayar, menawarkan “voucher bayi” kepada orang tua baru, dan kampanye sosial yang mendorong laki-laki untuk berkontribusi dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, gagal membalikkan tren tersebut.

    (dce)

  • Diduga Bantu Darurat Militer, Eks Menhan Korsel Didakwa Pemberontakan

    Diduga Bantu Darurat Militer, Eks Menhan Korsel Didakwa Pemberontakan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, secara resmi didakwa jaksa atas tuduhan insureksi atau pemberontakan terkait perannya dalam pemberlakuan darurat militer awal bulan ini.

    Pemberlakuan darurat militer sepihak Presiden Yoon Suk Yeol ini pun membuat sang presiden dimakzulkan parlemen hingga kini menghadapi penyelidikan kriminal.

    Kim Yong Hyun pun ikut terseret. Ia dipecat dari jabatannya hingga kini ditahan lantaran diduga menjadi dalang di balik keputusan presiden memberlakukan darurat militer.

    Kim, yang sudah ditahan beberapa hari setelah darurat militer berlaku, dituduh melakukan kegiatan esensial untuk mendukung tindakan insureksi serta menyalahgunakan kekuasaannya dalam deklarasi darurat militer yang dinyatakan gagal oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember.

    Ini adalah dakwaan pertama yang dikeluarkan oleh tim jaksa dalam kasus ini.

    Melansir kantor berita Yonhap, dalam pernyataan mereka tim jaksa menguraikan berbagai tuduhan terhadap Kim. Ia diduga telah terlibat dalam diskusi mengenai darurat militer dengan Presiden Yoon sejak awal tahun.

    Lebih lanjut, Kim dituduh memerintahkan pengerahan pasukan dari berbagai unit militer, termasuk Komando Pertahanan Ibu Kota (Capital Defense Command), ke Gedung Majelis Nasional untuk mencegah para anggota legislatif memberikan suara guna menolak deklarasi darurat militer tersebut.

    Dalam aksi itu, pasukan yang dikerahkan ke Majelis Nasional mendapat perintah dari Presiden Yoon untuk “membuka paksa pintu dan menyeret keluar” anggota parlemen, seperti dilaporkan oleh jaksa.

    Selain itu, Kim juga memerintahkan Yeo In-hyung, Kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan, untuk menangkap dan menahan sekitar selusin tokoh penting, termasuk Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, pemimpin partai berkuasa People Power Party Han Dong-hoon, dan pemimpin oposisi utama dari Partai Demokrat, Rep. Lee Jae-myung.

    Tidak hanya itu, Kim juga dituduh mengerahkan pasukan ke kantor Komisi Pemilihan Nasional. Di sana, beberapa personel mencoba mengambil server badan pengawas pemilu.

    Penyelidikan menunjukkan bahwa upaya penangkapan ini melibatkan Kantor Investigasi Nasional Kepolisian dan unit investigasi Kementerian Pertahanan.

    Jaksa menyimpulkan tindakan Kim memenuhi syarat sebagai upaya subversi terhadap Konstitusi Korea Selatan serta menciptakan kerusuhan, yang menjadi dasar utama tuduhan insureksi.

    Mereka juga menegaskan bahwa diskusi tentang penerapan darurat militer antara Kim dan Presiden Yoon sudah berlangsung sejak Maret tahun ini, dengan persiapan nyata dimulai pada bulan lalu.

    Kasus ini menjadi perhatian luas di Korea Selatan yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan dan oposisi, serta menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi.

    (tst/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Terungkap, Presiden Korsel Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer

    Terungkap, Presiden Korsel Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, mengizinkan militer untuk menembakkan senjata mereka, jika diperlukan, untuk memasuki gedung parlemen selama upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

    Hal itu terungkap dalam laporan jaksa yang dilihat oleh kantor berita AFP pada hari Sabtu (28/12).

    Dilansir AFP, Sabtu (28/12/2024), ringkasan 10 halaman dari laporan dakwaan penuntutan mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang diberikan kepada media, juga mengatakan Yoon berjanji pada tanggal 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan.

    Yoon, yang diskors dari tugasnya oleh parlemen bulan ini, sedang diselidiki atas upayanya untuk menghapus pemerintahan sipil, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik dan menyebabkan pemakzulannya.

    Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut tersebut. Dia mengatakan kepada AFP bahwa laporan itu “hanya laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat”.

    Sebelumnya, saat para anggota parlemen bergegas ke gedung parlemen pada tanggal 3 Desember untuk menolak deklarasi darurat militer Yoon, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung tersebut, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.

    Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu kepala komando pertahanan ibu kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika perlu untuk memasuki gedung parlemen, Majelis Nasional.

  • Pengendara Bus dan Truk, Ini Cara Cegah Pecah Ban di Jalan Tol

    Pengendara Bus dan Truk, Ini Cara Cegah Pecah Ban di Jalan Tol

    JABAR EKSPRES – Kendaraan niaga, seperti bus dan truk, sering kali mengalami pecah ban saat melaju di jalan tol, yang dapat disebabkan oleh kelebihan muatan atau kondisi ban yang tidak optimal. Salah satu insiden terbaru adalah kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan ratusan ekor ayam yang terguling akibat pecah ban di tol Jombang-Mojokerto pada 14 September. Menurut Ahmad Juweni, National Sales Manager TBR PT Hankook Tire Sales Indonesia, pecah ban tidak hanya masalah teknis, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan, karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain.

    Untuk itu, Hankook Tire, produsen ban asal Korea Selatan, menawarkan beberapa langkah pencegahan untuk mengurangi risiko pecah ban pada kendaraan niaga di jalan tol.

    1. Sesuaikan Beban Muatan

    Beban muatan yang melebihi kapasitas adalah penyebab utama pecah ban. Setiap ban memiliki spesifikasi yang berbeda untuk menopang beban maksimal. Mengangkut muatan melebihi kapasitas ban dapat meningkatkan risiko kerusakan dan pecah. Untuk mengetahui kapasitas angkut ban, cek indeks beban pada dinding samping ban. Sebagai contoh, ban Hankook 1100R20 AH30 memiliki indeks beban 150/147, yang artinya ban ini dapat menanggung beban 3.350 kg per ban untuk roda depan dan 3.075 kg per ban untuk ban ganda.

    Jika terpaksa membawa muatan lebih, pastikan untuk menyesuaikan tekanan angin dan mengurangi kecepatan demi menjaga keseimbangan kendaraan. Namun, lebih baik menghindari kelebihan muatan untuk mencegah kerusakan pada ban.

    2. Periksa Tekanan Angin Ban

    Tekanan angin yang tidak tepat bisa menyebabkan kerusakan pada ban dan meningkatkan risiko pecah. Kekurangan tekanan angin dapat menyebabkan defleksi berlebih, di mana dinding samping ban menekuk secara berlebihan, menghasilkan panas yang berlebih dan melemahkan struktur ban. Sebaliknya, tekanan angin yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan ban pecah akibat beban yang tidak merata. Pengemudi disarankan memeriksa tekanan ban secara rutin, minimal setiap dua minggu sekali.

    3. Lakukan Perawatan Rutin

    Perawatan ban yang baik sangat penting untuk mencegah pecah ban. Sebelum berkendara, pastikan untuk memeriksa kondisi telapak ban dan membersihkan kerikil atau batu yang menempel pada ban. Hal ini mencegah benda asing merusak telapak ban dan meningkatkan risiko pecah. Selain itu, pastikan kaki-kaki kendaraan dan suspensi dalam kondisi baik, karena perawatan yang tidak terjaga dapat menyebabkan keausan ban yang tidak merata.

  • Sinopsis Film ‘2nd Miracle in Cell No 7’, Sekuel yang Ceritakan Hidup Kartika

    Sinopsis Film ‘2nd Miracle in Cell No 7’, Sekuel yang Ceritakan Hidup Kartika

    Berikut ini fakta-fakta menarik dari film 2nd Miracle in Cell No.7 melansir dari beberapa sumber:

    1. Sekuel dan Prekuel

    Film ini disebut sekuel sekaligus prekuel karena menunjukan kisah dari pandangan baru ketika Kartika tidak mengetahui bahwa bapaknya masih hidup atau sudah mati karena dakwaan hukuman mati.

    Selain itu, dalam versi Korea Selatan tidak ada cerita yang menampilkan detail kisah tersebut sehingga memiliki pandangan baru yang tidak kalah menarik. Terutama tentang kehidupan Kartika setelah berpisah dari ayahnya.

    2. Dipantau penulis asli

    Cerita sekuel film ini turut dipantau oleh sang penulis asli dari Korea Selatan yaitu Lee Hwan Kyung. Kemudian dua aktor dari film versi koreanya juga sempat hadir yaitu Ryu Seung Ryong dan Kal So Won.

    “Saya sudah lama dikabari Ryu Seung Ryong dan Kal So Won akan datang. Sutradara dan produser pun datang. Pendek kata ini sekuel buatan sineas Indonesia dengan quality control langsung dari kreator aslinya. Sudah di approve,” kata Vino G. Bastian.

    3. Rilis ketika Libur Nataru

    Film 2nd Miracle in Cell No 7 rilis perdana di akhir tahun 2024, tepatnya pada momen Natal 2024. Film in mengisi slot film untuk libur Nataru dan menjadi pilihan yang menarik untuk disaksikan penonton.

    Vino G. Bastian sendiri sempat berpikir bahwa film sekuel tersebut tidak akan tayang tahun 2024 melainkan di tahun depan. Sehingga film ini jadi penutup akhir tahun di dunia perfilman Indonesia.

    “Yang bikin saya kaget bukan tanggal 25 Desember-nya. Saya pikir, film ini tayang tahun depan, ternyata jadi penutup 2024,” ujarnya.

  • Prestasi Gemilang! BRI Raih Predikat Best Employers Asia Pacific 2025 Versi Financial Times dan Statista – Page 3

    Prestasi Gemilang! BRI Raih Predikat Best Employers Asia Pacific 2025 Versi Financial Times dan Statista – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) meraih prestasi yang gemilang dengan masuk ke dalam daftar “Best Employers Asia-Pacific 2025”. Adapun penghargaan ini diberikan oleh financial Times (FT) dan Statista atas komitmen BRI yang selalu menciptakan lingkungan kerja unggul dan mendukung karyawan.

    Masuknya BRI dalam daftar Best Employers Asia Pacific 2025 menempatkan perusahaan ini sejajar dengan perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya dalam daftar seperti Meta, JP Morgan Chase, Apple, Alphabet, Toyota sekaligus memperkuat reputasi BRI sebagai organisasi yang inovatif dan berorientasi pada human capital.

    Mengutip website resmi dari Financial Times, proses seleksi pemeringkatan ini dilakukan melalui survei antara Mei hingga Juli 2024 dengan melibatkan lebih dari 50.000 karyawan dari berbagai negara di Asia-Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Indonesia, Australia, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

    Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menyatakan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan.

    “Kami mengapresiasi dan sangat bangga atas penghargaan ini yang membuktikan bahwa BRI terus berupaya memberikan ruang yang terbaik bagi karyawannya. Budaya kerja yang inovatif, dan kolaboratif merupakan prioritas utama kami,” ujarnya di Jakarta. 

    Syarat perusahaan yang dapat ikut dalam survei ini tidak harus memiliki kantor pusat di kawasan Asia-Pasifik, tetapi harus memiliki setidaknya 1.000 karyawan dan beroperasi di dua negara atau wilayah yang tercakup dalam survei tersebut.

  • Financial Times dan Statista Nobatkan BRI Sebagai Salah Satu Best Employers Asia Pacific 2025 – Page 3

    Financial Times dan Statista Nobatkan BRI Sebagai Salah Satu Best Employers Asia Pacific 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) berhasil mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tempat kerja terbaik di kawasan Asia-Pasifik dalam daftar “Best Employers Asia-Pacific 2025” yang dirilis oleh Financial Times (FT) bersama Statista.

    Masuknya BRI dalam daftar Best Employers Asia Pacific 2025 menempatkan perusahaan ini sejajar dengan perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya dalam daftar seperti Meta, JP Morgan Chase, Apple, Alphabet, Toyota sekaligus memperkuat reputasi BRI sebagai organisasi yang inovatif dan berorientasi pada human capital.

    Mengutip website resmi dari Financial Times, proses seleksi pemeringkatan ini dilakukan melalui survei antara Mei hingga Juli 2024 dengan melibatkan lebih dari 50.000 karyawan dari berbagai negara di Asia-Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Indonesia, Australia, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

    Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menyatakan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan.

    “Kami mengapresiasi dan sangat bangga atas penghargaan ini yang membuktikan bahwa BRI terus berupaya memberikan ruang yang terbaik bagi karyawannya. Budaya kerja yang inovatif, dan kolaboratif merupakan prioritas utama kami,” ujarnya di Jakarta. 

    Syarat perusahaan yang dapat ikut dalam survei ini tidak harus memiliki kantor pusat di kawasan Asia-Pasifik, tetapi harus memiliki setidaknya 1.000 karyawan dan beroperasi di dua negara atau wilayah yang tercakup dalam survei tersebut.