Negara: Korea Selatan

  • Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Arzeti Bilbina Desak BGN Tinjau Ulang India Sebagai Role Model Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang rencana menjadikan India sebagai role model dalam peningkatan mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam dan dilakukan secara transparan agar sesuai konteks kebutuhan gizi di Indonesia.

    “Kita tentu boleh belajar dari negara lain, tetapi keputusan kebijakan harus berbasis bukti dan sesuai konteks Indonesia,” ujar Arzeti di Jakarta.

    Menurut Arzeti, berdasarkan data Global Hunger Index (GHI) 2025, India menempati peringkat 102 dari 123 negara dan masih berada pada kategori “serius”. Kondisi itu, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi BGN sebelum menjadikan India sebagai acuan.

    “Kalau indikator kelaparan dan gizi India masih rendah, apa alasan menjadikannya model untuk MBG? Ini perlu dijelaskan terbuka,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Arzeti juga mempertanyakan siapa pihak yang memberi rekomendasi kepada BGN terkait pemilihan India sebagai rujukan program makan bergizi. “BGN harus menjelaskan siapa yang memberi masukan, apa dasar kajiannya, dan bagaimana mekanisme pemilihannya. Jangan sampai kebijakan publik diambil tanpa transparansi,” tambahnya.

    Sebagai alternatif, Arzeti menyarankan BGN untuk belajar dari negara-negara dengan manajemen gizi terbaik di dunia berdasarkan laporan World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition. Ia mencontohkan Finlandia yang sukses menurunkan obesitas dan kekurangan gizi melalui integrasi data sekolah, layanan kesehatan, dan program makan gratis berbasis lokal.

    Selain itu, Jepang dinilai berhasil menerapkan pendidikan gizi (shokuiku) dan makan siang sekolah bergizi seimbang yang mendukung kesehatan anak. Norwegia memiliki sistem pangan berkelanjutan dengan pengawasan gizi nasional yang kuat, sementara Belanda dikenal dengan kebijakan publik gizi berbasis nabati yang terintegrasi. Korea Selatan juga disebut sebagai pemimpin di Asia dalam indeks ketahanan gizi berkat manajemen pangan lokal dan regulasi ketat terhadap makanan olahan.

    “Negara-negara itu sudah terbukti menjaga ketahanan pangan dan gizi warganya dengan sistem yang efisien dan transparan,” jelas Arzeti.

    Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya menjadikan India sebagai model dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kunjungan ke India dilakukan untuk melihat langsung implementasi dan menerima bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia.

    “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat role model di India. Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” kata Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) lalu. [hen/beq]

  • Trump Tuduh Rusia dan China Diam-diam Lakukan Uji Coba Nuklir

    Trump Tuduh Rusia dan China Diam-diam Lakukan Uji Coba Nuklir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh negara-negara seperti Rusia dan China telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah, tanpa sepengetahuan publik. Dan, Amerika Serikat akan mengikutinya, ujar Trump.

    “Rusia melakukan uji coba, dan China juga menguji coba, tetapi mereka tidak membicarakannya,” ujar Trump kepada program “60 Minutes” di stasiun televisi CBS, dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Minggu (2/11) waktu setempat.

    “Saya tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang tidak melakukan uji coba,” katanya, seraya menambahkan Korea Utara dan Pakistan masuk ke dalam daftar negara yang diduga menguji persenjataan nuklir mereka.

    Sebelumnya, Trump membuat pengumuman mengejutkan melalui unggahan media sosial pada hari Kamis lalu, yang memerintahkan agar AS memulai uji coba nuklir. Hal ini disampaikannya beberapa menit sebelum memasuki pertemuan puncak dengan pemimpin China Xi Jinping di Korea Selatan.

    Pengumuman ini muncul setelah Rusia mengatakan telah menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir baru, Burevestnik, dan sebuah drone bawah air bertenaga nuklir dan berkemampuan nuklir.

    Ketika ditanya langsung apakah ia berencana agar Amerika Serikat meledakkan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, Trump mengatakan kepada CBS: “Saya katakan bahwa kita akan menguji senjata nuklir seperti yang dilakukan negara-negara lain, ya.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara yang diketahui telah melakukan peledakan nuklir selama beberapa dekade. Rusia dan China belum melakukan uji coba semacam itu sejak tahun 1990 dan 1996. Amerika Serikat melakukan uji coba ledakan nuklir pertamanya pada tahun 1992.

    Ketika ditanya tentang hal tersebut, Trump berkata: “Mereka tidak akan langsung memberi tahu Anda.”

    “Sehebat apa pun mereka, ini adalah dunia yang besar. Anda belum tentu tahu di mana mereka menguji,” kata Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    “Mereka menguji jauh di bawah tanah di mana orang-orang tidak tahu persis apa yang terjadi dengan uji coba tersebut. Anda merasakan sedikit getaran,” tambahnya.

    Namun, Menteri Energi AS pada hari Minggu (2/11) mengecilkan kemungkinan bahwa Amerika Serikat berencana untuk melakukan uji ledakan nuklir.

    “Saya pikir uji coba yang sedang kita bicarakan saat ini adalah uji sistem. Ini bukan ledakan nuklir,” kata Chris Wright dalam wawancara dengan Fox News pada hari Minggu.

    “Ini yang kami sebut ‘ledakan non-kritis’, jadi Anda menguji semua bagian lain dari senjata nuklir untuk memastikannya memberikan geometri yang tepat dan menyiapkan ledakan nuklir,” ujarnya.

    Amerika Serikat telah menjadi penanda tangan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif sejak tahun 1996, yang melarang semua uji coba ledakan atom, baik untuk tujuan militer maupun sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Penonton Konser BLACKPINK Bubar, Lalin Sekitar GBK Lancar

    Penonton Konser BLACKPINK Bubar, Lalin Sekitar GBK Lancar

    Jakarta

    Grup musik asal Korea Selatan, BLACKPINK, selesai menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, malam ini. Para penonton konser tersebut mulai meninggalkan area GBK.

    Pantauan detikcom dilokasi, Minggu (2/11/2025) pukul 23.56 WIB, lalin depan GBK di Jalan Gerbang Pemuda terlihat lancar. Kemacetan dari dalam area GBK juga sudah tidak terlihat.

    Para penonton meninggalkan GBK dengan berbagai kendaraan, mulai dari mobil hingga transportasi umum seperti TransJakarta. Sementara itu, akses keluar GBK di Jalan Pintu Satu Senayan sedikit terlihat ada hambatan karena banyaknya ojol dan taksi yang menunggu penumpang di pinggir jalan.

    Kepadatan sendiri sempat terjadi sebentar saat para penonton mulai keluar berbarengan sesaat konser selesai. Setelah itu kepadatan telah terurai.

    Beberapa petugas gabungan dari kepolisian hingga petugas keamanan GBK bersiaga dan ikut mengamankan lalu lintas di lokasi.

    Dikutip dari laman Instagram resmi GBK (@love_gbk), penutupan dilakukan selama tiga hari, mulai dari Sabtu, 1 November 2025 sampai Senin, 3 November 2025.Area dan kawasan GBK lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Ring road Stadion Utama GBK kembali dibuka pada Selasa, 4 November 2025.

    (ial/azh)

  • Produksi Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Produksi Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian bersejarah Indonesia dalam produksi beras nasional yang mencapai tingkat tertinggi sejak kemerdekaan. Capaian tersebut, menurut Presiden, merupakan hasil nyata dari transformasi besar-besaran di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 Sesi Kedua di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan jagung hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target semula empat tahun. Keberhasilan ini, kata Presiden, merupakan bukti konkret bahwa teknologi pertanian presisi dapat mempercepat kemandirian pangan nasional.

    “Kami menggunakan AI di sektor pertanian untuk menerapkan teknik pertanian presisi dan modern. Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan jagung hanya dalam waktu satu tahun. Target kami sebenarnya empat tahun, namun teknologi mempercepat segalanya,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin ekonomi APEC.

    Presiden menjelaskan bahwa penerapan AI dan sistem pertanian berbasis data telah membawa perubahan besar dalam pola produksi nasional. Melalui teknologi tersebut, petani kini dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim, mengatur penggunaan pupuk secara efisien, serta memaksimalkan produktivitas lahan.

    “Teknologi dan AI telah membawa Indonesia pada tingkat produksi tertinggi dalam sejarah kemerdekaan. Ini bukan hanya capaian sektor pertanian, tetapi kemenangan bangsa dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Presiden.

    Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara APEC dalam penguasaan teknologi dan peningkatan keterampilan digital di sektor pertanian. Menurutnya, transformasi berbasis inovasi menjadi satu-satunya cara bagi negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam perekonomian global.

    Selain membahas kemajuan teknologi, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global seperti penyelundupan pangan, korupsi, dan praktik perjudian daring yang mengancam stabilitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan negara anggota APEC untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital yang adil dan aman.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai keberhasilan swasembada pangan yang disampaikan Presiden mencerminkan arah kebijakan nasional yang tepat dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai tulang punggung pertanian modern. Menurutnya, capaian swasembada beras dan jagung yang disebut Presiden menjadi bukti bahwa teknologi pertanian telah terbukti mempercepat produksi dan efisiensi pertanian.

    “Apa yang disampaikan Presiden menjadi bukti bahwa inovasi digital dan AI mampu mendorong peningkatan produksi secara signifikan. Kementan akan terus memperluas penerapan teknologi ini di berbagai daerah untuk memperkuat kemandirian pangan,” ujar Mentan Amran

    Kementerian Pertanian memastikan transformasi berbasis teknologi akan terus dikembangkan secara bertahap melalui sistem pertanian presisi, peningkatan data spasial lahan, dan digitalisasi pemantauan produksi. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan swasembada, tetapi juga memperluas kontribusi bagi ketahanan pangan dunia.

  • Video: Bertukar Hadiah, Xi Jinping Beri HP China ke Presiden Korsel

    Video: Bertukar Hadiah, Xi Jinping Beri HP China ke Presiden Korsel

    Jakarta,CNBC Indonesia – Presiden baru Korea Selatan, Lee Jae Myung memberikan hadiah unik kepada Presiden China Xi Jinping. Presiden Lee memberikan sebuah papan kayu terbaik untuk permainan strategi kuno Go dan nampan berhias mutiara tradisional Korea, sementara Presiden Jinping memberi kaligrafi dan Hp China.

    Selengkapnya saksikan di CNBC Indonesia. 

  • Akankah PM Kanada Penuhi Undangan Xi Jinping Tahun Baruan di China?

    Akankah PM Kanada Penuhi Undangan Xi Jinping Tahun Baruan di China?

    JAKARTA – Kanada dan China pada Jumat 31 Oktober mengadakan pembicaraan formal pertama antar pemimpin kedua negara sejak terakhir berlangsung pada 2017. 

    Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney pada Sabtu 1 November mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan itu sebagai “titik balik” dalam hubungan bilateral kedua negara.

    “Kami sekarang telah membuka jalan ke depan untuk mengatasi masalah-masalah terkini,” kata Carney merujuk pada China kepada para wartawan di kota Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu waktu setempat, dikutip dari AFP.

    “Diskusi kami secara keseluruhan konstruktif,” tambahnya.

    Carney mengatakan saat bertemu dengan Xi Jinping mendapat undangan untuk berkunjung ke China dalam momen “tahun baruan”.

    Menurut Carney, yang terpenting dari itu semua adalah tindaklanjut dari pertemuan sehingga hubungan Kanada-China semakin kuat, terutama dalam kerja sama dan pertumbuhan ekonomi. 

    “Saya mengarahkan para menteri dan pejabat kami untuk bekerja sama guna menemukan solusi atas tantangan-tantangan saat ini dan untuk mengidentifikasi area-area untuk kerja sama dan pertumbuhan,” ujarnya.

    Kanada dan China diketahui sama-sama terperangkap dalam sanksi tarif Pemerintahan Presiden AS Donald Trump. 

    Untuk Kanada, Trump bersikap keras. Pada Agustus 2025, Trump menetapkan tarif 35 persen terhadap produk-produk dari Kanada yang tidak terkait dengan Perjanjian Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA). 

    Selain itu, untuk tarif sektor baja dan aluminium Trump memberlakukan tarif sebesar 50 persen untuk Kanada membuat perekonomian negara tersebut terdampak.

    Pada Sabtu 25 Oktober, Trump kembali mengumumkan kenaikan tarif barang-barang Kanada sebesar 10 persen dengan pembatalan seluruh negosiasi perdagangan menyusul iklan menyentil Pemerintah AS yang disiarkan di Otario, Kanada. 

  • Prabowo ajak APEC bantu RI kejar capaian teknologi dan pendidikan

    Prabowo ajak APEC bantu RI kejar capaian teknologi dan pendidikan

    “Karena itu, kami mendukung kerja sama APEC untuk meningkatkan keterampilan digital. Selain itu, dalam bidang pendidikan, kami menyadari bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi APEC lainnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto, secara terbuka, mengajak negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk membantu Indonesia mengejar ketertinggalan di sektor teknologi dan pendidikan.

    Presiden, saat berbicara dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) sesi ke-2 di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11), menilai bahwa kesenjangan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam menghadapi kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    “Karena itu, kami mendukung kerja sama APEC untuk meningkatkan keterampilan digital. Selain itu, dalam bidang pendidikan, kami menyadari bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi APEC lainnya,” katanya diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu.

    Kepala Negara menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat reformasi pendidikan nasional serta mendorong partisipasi Indonesia dalam berbagai program peningkatan kapasitas teknologi lewat kerja sama APEC.

    Ia menilai kolaborasi internasional menjadi kunci untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam menghadapi era digital dan perubahan demografi yang cepat.

    “Kami juga ingin berpartisipasi dalam seluruh upaya APEC untuk meningkatkan kapasitas di bidang teknologi. Selain itu, kami berkomitmen memberdayakan usaha kecil serta memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi perubahan demografi,” katanya.

    Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan kemandirian bangsa di bidang teknologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Kita harus memastikan kendali atas teknologi berada di tangan kita sendiri, dan saya percaya melalui kerja sama dengan APEC, kita dapat mencapai hal tersebut,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Tawanan Perang Korut di Ukraina Memohon Dibawa ke Korsel

    2 Tawanan Perang Korut di Ukraina Memohon Dibawa ke Korsel

    Jakarta

    Dua tawanan perang Korea Utara yang ditahan di Ukraina memohon untuk tinggal di Korea Selatan. Sebelumnya kedua tawanan perang Korut itu ditangkap di Ukraina saat ikut pertempuran Rusia dan Ukraina.

    Dilansir AFP, Minggu (2/11/2025), para tawanan mengajukan permintaan tersebut dalam sebuah wawancara untuk sebuah film dokumenter yang dikoordinasikan oleh organisasi tersebut, Gyeore-eol Nation United.

    Diketahui, sekitar 10.000 tentara Korea Utara dikirim pada tahun 2024 untuk berperang bagi Rusia dalam perangnya melawan Ukraina, menurut badan intelijen Korea Selatan dan Barat.

    “Kedua (tawanan perang) tersebut meminta produser di akhir wawancara untuk membawa mereka ke Korea Selatan,” kata Jang Se-yul, kepala organisasi yang bekerja dengan para pembelot Korea Utara.

    Wawancara tersebut berlangsung pada 28 Oktober di sebuah fasilitas yang dirahasiakan di Kyiv tempat kedua tawanan perang tersebut ditahan setelah mereka ditangkap oleh Ukraina.

    Berdasarkan konstitusi Korea Selatan, semua warga Korea dianggap sebagai warga negara, termasuk mereka yang berada di Korea Utara, dan Seoul menyatakan hal ini berlaku untuk semua pasukan yang ditangkap di Ukraina.

    Video tersebut belum dipublikasikan, tetapi diperkirakan akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang, kata Jang.

    “Kami menunjukkan kepada mereka pesan-pesan video dan surat-surat dari para pembelot Korea Utara untuk memberi mereka harapan,” kata Jang.

    Seorang tahanan sebelumnya telah meminta untuk tinggal di Korea Selatan ketika dikunjungi oleh salah satu anggota parlemen pada bulan Februari.

    Berdasarkan Dinas Intelijen Korea Selatan, tentara Korea Utara diperintahkan untuk bunuh diri daripada ditawan.

    Yu Yong-weon, anggota parlemen yang bertemu dengan mereka, mengatakan para tahanan telah menyaksikan rekan-rekan mereka yang terluka bunuh diri dengan granat.

    “Mengirim kembali para tentara ke Korea Utara pada dasarnya akan menjadi hukuman mati”, kata Yu.

    (yld/knv)

  • Prabowo Ingatkan Dunia soal ‘Serakahnomics’, PRIMA Dukung Penuh Sikap Presiden

    Prabowo Ingatkan Dunia soal ‘Serakahnomics’, PRIMA Dukung Penuh Sikap Presiden

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengingatkan tentang bahaya ‘Serakahnomics’ atau ekonomi yang serakah di hadapan para pemimpin negara saat menghadiri KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Ia menyampaikan bahwa ‘Serakahnomics’ merupakan penghambat utama pertumbuhan sejati dan merusak keadilan.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh sikap Presiden yang menyebarluaskan gagasan anti-Serakahnomics kepada para pemimpin negara lain.

    Ia menguraikan, ‘Serakahnomics’ adalah satu kaum yang hanya memburu keuntungan secara eksploitatif. Menurutnya, kaum ini terdiri dari tiga unsur utama yang saling menguatkan, yaitu imperialisme, oligarki dan birokrat korup.

    “Mereka adalah imperialis dengan kaki tangannya, oligarki penguasa sumber daya alam, birokrat korup yang mencuri uang negara,” ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

    Agus Jabo mengatakan, sistem ekonomi serakah atau ‘Serakahnomics’ telah lama menggerogoti kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka menjadi akar masalah ketimpangan sosial di Indonesia.

    “Kaum ini yang menggerogoti kedaulatan bangsa, keadilan dan kemakmuran rakyat,” tukas Wakil Menteri Sosial tersebut.

    Oleh sebab itu, Agus Jabo mengajak kepada semua pihak untuk persatu melawan belenggu ‘Serakahnomics’ dengan menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.

    Ia menyebut, pengelolaan sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Tujuannya, agar rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, bahagia dan gumuyu.

    “Mari Bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dan melawan Serakahnomics serta bergotong royong mewujudkan Indonesia yang adil Makmur, agar rakyat bisa gumuyu, hidup bahagia,” tutupnya.

  • Kemendag: Impor Pakaian Bekas Ilegal Diduga Berasal dari Korea, Jepang, China

    Kemendag: Impor Pakaian Bekas Ilegal Diduga Berasal dari Korea, Jepang, China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebagian besar pakaian bekas impor ilegal yang ditindak pemerintah diduga berasal dari Jepang, China, dan Korea Selatan.

    Seperti diberitakan Bisnis, pemerintah melalui Kemendag telah menindak barang impor ilegal, termasuk produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran. Nilainya mencapai Rp120,65 miliar.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan asal barang pakaian bekas (balpres) yang ditindak tersebut masuk melalui jalur tidak resmi dan didistribusikan ke pasar lokal tanpa izin impor.

    Adapun, hasil pemeriksaan menunjukkan penanggungjawab barang balpres asal impor ilegal tersebut bukan merupakan importir.

    “Asal barang pakaian bekas [balpres] yang ditindak diduga sebagian besar berasal dari negara Korea, Jepang, dan China,” kata Moga kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Moga menyatakan pemerintah telah mengenakan sanksi berupa penutupan lokasi usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 424 jo Pasal 428 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Kemudian, sambungnya, terhadap barang tersebut telah diberikan perintah pemusnahan barang berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Sehingga penanggungjawab barang melaksanakan pemusnahan atas barang balpres ilegal tersebut atas biaya sendiri dengan disaksikan oleh petugas pengawas,” lanjutnya.

    Moga menambahkan selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran, sebagian besar barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia berisi pakaian jadi bekas yang diselundupkan dan dijual di pasar domestik.

    “Barang impor ilegal yang beredar di pasaran dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM di dalam negeri yang memproduksi barang serupa,” terangnya.

    Di sisi lain, Moga menyampaikan pemerintah telah melakukan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan sejak 2015 untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.

    Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    Adapun untuk menekan masuknya pakaian bekas, Kemendag akan memperkuat pengawasan lintas instansi bersama aparat penegak hukum. Upaya ini juga didukung oleh desk penyelundupan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

    “Selain itu, perlu juga upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memperjualbelikan pakaian bekas impor ilegal,” tambahnya.

    Sebelumnya, berdasarkan perhitungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal berada di kisaran Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Estimasi ini merupakan industri berbasis metodologi trade-remedy, bukan klaim asumtif.

    Adapun, estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam satu tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10%–20% dari total arus masuk.

    Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja, hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

    Andrew mengungkap, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2024, industri tekstil dan garmen menyerap lebih dari 3,9 juta pekerja. “Jadi ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Di sisi lain, dia juga menyoroti budaya thrifting di Indonesia yang saat ini bergeser. Dia mengungkap, di negara lain, thrifting adalah kegiatan sosial untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membeli baju baru, bahkan banyak yang berbasis charity alias sangat rendah atau gratis.

    Namun di Indonesia, sambung Andrew, thrifting justru berubah menjadi tren bagi konsumen yang sebenarnya mempunyai daya beli. Dia menyebut kondisi ini membuat produk lokal semakin tersisih. Padahal, dia menerangkan pakaian yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) lokal masih sangat terjangkau, yakni di kisaran Rp50.000–Rp200.000.

    “Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–Rp200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tambahnya.

    API menilai pemerintah perlu memperbaiki sederet kebijakan untuk mencegah masuknya impor baju bekas ilegal. Pertama, di hulu (perbatasan), yakni dengan memperkuat pengawasan dan memutus jalur importir besar, bukan hanya razia di pasar.

    Kedua, konsistensi regulasi. API meminta agar pemerintah memastikan implementasi Permendag 17/2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2025 (Permenperin 27/2025) berjalan stabil.

    Ketiga, dampak sosial. Andrew menyarankan agar pedagang thrift kecil harus dibina, bukan dipidanakan. Serta keempat, melalui edukasi publik dengan mengembalikan makna thrifting sebagai kegiatan sosial, bukan gaya hidup bagi yang mampu.