Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Seoul –

    Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korea Selatan (Korsel) berjanji akan melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon saat ini telah diskors dari jabatannya usai dimakzulkan oleh parlemen.

    Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.

    Pendukung dan penentang Yoon telah berkemah di luar kompleks tempat dia bersembunyi selama berminggu-minggu. Dia melakukannya untuk menghindari upaya pemeriksaan terhadap dirinya.

    CIO telah meminta surat perintah penangkapan setelah Yoon mangkir dari interogasi untuk ketiga kalinya. Namun, belum jelas apakah mereka dapat melaksanakan penangkapan karena Dinas Keamanan Presiden sebelumnya menolak untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

    Kepala CIO, Oh Dong-woon, mengatakan surat perintah tersebut akan dilaksanakan ‘dalam batas waktu’, yaitu pada hari Senin, 6 Januari.

    “Kami ingin proses berjalan lancar tanpa gangguan besar, tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan,” katanya kepada wartawan.

    Dia juga memperingatkan siapa pun yang mencoba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Dia mengatakan penangkapan Yoon tak boleh dihalangi oleh siapapun.

    “Siapa pun yang melakukan ini dapat dituntut dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, mengganggu pelaksanaan hak, dan penghalangan tugas resmi dengan cara khusus,” tambahnya.

    Tim hukum Yoon menganggap perintah penangkapan itu ‘ilegal dan tidak sah’ dan telah berjanji untuk mengajukan perintah pengadilan untuk membatalkanna. Para pendukung Yoon telah menggelar unjuk rasa untuk mengecam surat perintah itu.

    Polisi dikirim ke daerah itu dalam jumlah besar dan terlihat berteriak kepada para pengunjuk rasa agar tetap berbaris. Video menunjukkan para pengunjuk rasa pro-Yoon di satu sisi dan anti-Yoon di sisi lain saling berteriak dengan polisi yang berada di tengah-tengah.

    Pejabat Korea Selatan sebelumnya gagal melaksanakan surat perintah penangkapan bagi anggota parlemen pada tahun 2000 dan 2004 karena anggota partai dan pendukungnya menghalangi polisi masuk selama tujuh hari saat surat perintah itu berlaku.

    Yoon telah dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh parlemen dan menghadapi tuntutan pidana pemberontakan, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

    Pada Rabu (1/1) mayoritas staf Yoon yang tersisa, termasuk kepala stafnya, sekretaris senior, dan penasihat khusus, semuanya mengajukan pengunduran diri mereka kepada Penjabat Presiden Choi Sang-mok. Presiden yang diskors itu mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disiarkan di televisi tanpa pemberitahuan, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu ditujukan untuk melenyapkan ‘elemen anti-negara’ tetapi anggota parlemen bergegas ke parlemen untuk menolaknya pada 3 Desember 2024.

    Pada saat yang sama, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter. Mahkamah konstitusi Korsel akan memutuskan apakah pemakzulan Yoon berlaku atau tidak.

    Kekacauan semakin menjadi-jadi dalam akhir minggu lalu ketika pengganti Yoon, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap pendahulunya. Choi mulai menjabat pada hari Jumat dan mendapati dirinya langsung terjerumus ke dalam bencana dengan jatuhnya pesawat Jeju Air pada hari Minggu yang menewaskan 179 orang.

    Pada hari Selasa, Choi menunjuk dua hakim baru ke pengadilan konstitusi yang menangani pemakzulan Yoon demi memenuhi tuntutan utama oposisi.

    Lihat video: Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Menjadi Buron Negara!

    (haf/imk)

  • Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Jakarta (ANTARA) – Reformasi perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan dinamika ekonomi global dan transformasi teknologi yang cepat.

    Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan adalah melalui digitalisasi dan pembangunan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intellegence/AI).

    Di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat, kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem perpajakan menjadi sangat mendesak. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak, sementara penerapan AI memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

    Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perpajakan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

    Rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut data Bank Dunia, rasio pajak Indonesia pada 2022 hanya sekitar 10,8 persen, sementara negara-negara OECD memiliki rasio pajak sekitar 34 persen.

    Rendahnya rasio pajak ini mencerminkan bahwa banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam sektor informal.

    Tantangan lain adalah sektor informal Indonesia yang mencakup sekitar 60 persen dari tenaga kerja, sebagian besar tidak terdaftar dalam sistem perpajakan formal. Hal ini membuat banyak potensi penerimaan pajak tidak tercatat, sehingga menghambat perluasan basis pajak negara.

    Di sisi lain, transparansi dan kepatuhan pajak juga dinilai masih rendah. Meskipun pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah.

    Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 40 persen masyarakat Indonesia menganggap pajak sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung. Selain itu, masalah penghindaran pajak dan kebocoran juga masih menjadi tantangan besar.

    Efisiensi pengelolaan data perpajakan

    Pengelolaan data perpajakan di Indonesia masih bergantung pada sistem manual yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Proses verifikasi dan analisis data yang dilakukan secara konvensional sering kali menimbulkan ketidaktepatan dan ketidakakuratan informasi.

    Oleh karena itulah digitalisasi sangat penting sebagai langkah menuju efisiensi. Digitalisasi sistem perpajakan menawarkan banyak manfaat, antara lain peningkatan kepatuhan pajak.

    Penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan memungkinkan adanya e-filing (pelaporan pajak secara elektronik) dan e-payment (pembayaran pajak secara online). Hal ini mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

    Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, penggunaan e-filing di Indonesia terus meningkat. Pada 2021, sekitar 75 persen wajib pajak telah menggunakan e-filing, sebuah kemajuan signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

    Digitalisasi juga mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pemrosesan data pajak. Penggunaan sistem otomatis memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan manusia.

    Sebagai contoh, penggunaan e-faktur untuk faktur pajak membantu mengurangi potensi pemalsuan faktur dan memudahkan verifikasi transaksi.

    Dari segi transparansi dan akuntabilitas, teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pajak. Setiap transaksi pajak yang tercatat dalam sistem digital dapat dengan mudah dipantau dan diawasi oleh pihak berwenang.

    Hal ini juga memungkinkan publik untuk memantau bagaimana pajak digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

    Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada wajib pajak, seperti memberikan informasi terkait kewajiban pajak, status pembayaran, dan bantuan terkait prosedur pajak secara online. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    Database berbasis AI

    Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan data perpajakan memberikan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas analisis dan pengambilan keputusan. Beberapa manfaat utama AI dalam pengelolaan pajak antara lain analisis data yang lebih cepat dan akurat.

    AI dapat memproses sejumlah besar data perpajakan dalam waktu singkat. Dengan kemampuan untuk menganalisis pola-pola transaksi, AI dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan mencocokkan data antara wajib pajak dengan data pihak ketiga (seperti data perbankan, transaksi bisnis, dll). Misalnya, sistem AI dapat digunakan untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak dan data transaksi yang tercatat di lembaga keuangan.

    AI dapat digunakan untuk memantau kepatuhan pajak secara otomatis, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengirimkan peringatan kepada wajib pajak atau petugas pajak. Dengan kemampuan untuk memproses data secara real-time, AI dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu atau perusahaan besar.

    Pemanfaatan kecerdasan buatan juga memungkinkan kita untuk membuat personalisasi layanan untuk wajib pajak.

    Dengan analisis berbasis AI, sistem perpajakan dapat memberikan rekomendasi atau layanan yang lebih personal kepada wajib pajak. Misalnya, AI dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dengan memberikan panduan dan pengingat berbasis data historis mereka.

    Disamping itu, AI juga meningkatkan prediksi dan perencanaan fiskal. Dengan menganalisis data yang ada, AI dapat membantu pemerintah meramalkan penerimaan pajak di masa depan dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu perencanaan fiskal yang lebih efektif, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran negara dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Data statistik

    Menurut data OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), digitalisasi administrasi perpajakan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengumpulan pajak di berbagai negara. Negara-negara seperti Estonia dan Korea Selatan telah berhasil mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis digital yang sangat efisien, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan pengurangan biaya administrasi yang signifikan.

    Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi, seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur. Berdasarkan data DJP, pada tahun 2022, e-Filing telah digunakan oleh lebih dari 75 persen wajib pajak, dengan sekitar 13 juta laporan pajak dilaporkan secara elektronik. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam adopsi teknologi oleh wajib pajak Indonesia.

    Selain itu, OECD juga melaporkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak hingga 20 persen. Sistem AI dapat mengidentifikasi pola-pola penghindaran pajak dan membantu dalam penegakan hukum dengan lebih cepat dan akurat.

    Beberapa pakar internasional memberikan pandangan tentang pentingnya digitalisasi dan AI dalam sistem perpajakan.

    Jeffrey Sachs, Ekonom Universitas Columbia, berpendapat bahwa digitalisasi adalah langkah penting dalam reformasi perpajakan. “Digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pengelolaan penerimaan pajak. Sistem digital yang baik tidak hanya mempermudah wajib pajak tetapi juga mengurangi peluang terjadinya kebocoran pajak.”

    Paul Collier, Profesor Ekonomi Universitas Oxford, menyarankan agar Indonesia fokus pada penggunaan teknologi untuk memperluas basis pajak. “Dengan adopsi teknologi canggih, Indonesia dapat meminimalkan ketergantungan pada sektor formal dan memperluas pengumpulan pajak dari sektor informal yang besar.”

    Ngozi Okonjo-Iweala, Direktur Jenderal WTO, menyatakan bahwa penggunaan AI dalam perpajakan akan mengurangi penghindaran pajak. “AI memungkinkan pengawasan perpajakan yang lebih efektif dan deteksi dini terhadap potensi penghindaran pajak. Ini sangat penting bagi negara berkembang yang sering kali menghadapi masalah kepatuhan pajak.”

    Digitalisasi dan penerapan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan atau AI adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Dengan digitalisasi, sistem administrasi pajak menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

    Penerapan AI lebih lanjut dapat meningkatkan analisis data, mempermudah pengawasan, dan membantu pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

    Untuk mewujudkan ini, pemerintah Indonesia perlu terus mendorong inovasi dalam sistem perpajakan dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih modern dan inklusif. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dan AI, Indonesia dapat mengatasi tantangan perpajakan yang ada dan memperkuat sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2025

  • Heboh Kecelakaan Beruntun, Seberapa Aman Naik Pesawat Saat Ini?

    Heboh Kecelakaan Beruntun, Seberapa Aman Naik Pesawat Saat Ini?

    Jakarta –

    Para penumpang pesawat yang cemas mungkin akan mengingat tahun 2024 sebagai tahun ketika ketakutan terburuk mereka tentang keselamatan perjalanan udara. Hal ini mengingat terjadinya serangkaian insiden pesawat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dalam beberapa waktu terakhir yang berakibat fatal.

    Mengutip CNN, Rabu (1/1/2025), tiga insiden terpisah yang terjadi pada minggu lalu – di dalam pesawat Korea Selatan, Kanada, dan Azerbaijan – telah menimbulkan kecemasan selama periode liburan yang sibuk. Namun,statistik menunjukkan risiko kematian atau cedera dalam penerbangan komersial masih sangat rendah.

    Insiden terbaru terjadi pada hari Minggu di Korea Selatan ketika sebuah pesawat jet penumpang Boeing mendarat darurat di Bandara Internasional Muan, menewaskan 179 orang, yang kemudian menjadi bencana penerbangan paling mematikan di negara itu sejak tahun 1997. Dalam rekaman yang disiarkan oleh beberapa media berita Korea Selatan, pesawat Jeju Air terlihat meluncur dengan kecepatan tinggi, menghantam tanggul, dan meletus menjadi bola api.

    Masih belum jelas apa yang menyebabkan kecelakaan itu, meskipun para ahli mengatakan bahwa bagian kolong pesawat – khususnya, roda yang digunakan untuk lepas landas dan mendarat – tampaknya belum sepenuhnya terbuka sebelum menyentuh landasan. Pihak berwenang Korea Selatan sedang menyelidiki penyebab bencana tersebut dengan bantuan penyelidik dari Amerika Serikat.

    Kecelakaan lainnya terjadi saat 38 orang tewas pada Hari Natal ketika pesawat Azerbaijan Airlines jatuh setelah memasuki wilayah udara Rusia di Grozny, Chechnya. Belum dapat dipastikan apa yang melatarbelakangi insiden itu, tetapi Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuduh Rusia secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat itu.

    Presiden Rusia Vladimir Putin meminta maaf atas fakta bahwa insiden tragis itu terjadi di wilayah udara Rusia, tetapi tidak mengaku bertanggung jawab.

    Dan, pada Sabtu malam, sebuah penerbangan Air Canada Express melaporkan kecelakaan yang tidak fatal. Penerbangan tersebut, yang dioperasikan oleh mitra PAL Airlines dan membawa 73 penumpang, diduga mengalami masalah roda pendaratan setelah tiba di Bandara Internasional Halifax Stanfield di Nova Scotia, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan, menurut maskapai penerbangan tersebut.

    Insiden ini menutup tahun yang kurang menggembirakan bagi industri penerbangan, terutama bagi Boeing, yang telah menghadapi kritik tajam tentang kualitas produknya.

    Masih Amankah Naik Pesawat?

    Menurut data terbaru dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), asosiasi perdagangan maskapai penerbangan dunia, mencatat kecelakaan dalam puluhan juta penerbangan komersial yang dilakukan setiap tahunnya sangat kecil kemungkinannya.

    IATA mencatat, ada 30 kecelakaan fatal yang tercatat pada tahun 2023, yang berarti risiko satu kecelakaan terjadi setiap 1,26 juta penerbangan. Angka itu lebih rendah dari risiko tahun sebelumnya, dengan satu dari setiap 770.000 penerbangan melaporkan kecelakaan.

    “Anda menghadapi risiko lebih besar saat berkendara ke bandara daripada saat terbang dengan pesawat terbang,” kata Anthony Brickhouse, seorang profesor keselamatan penerbangan di Embry-Riddle Aeronautical University di Florida kepada CNN.

    “Di beberapa bagian dunia, Anda kurang aman saat naik eskalator daripada saat terbang dengan pesawat terbang.” lanjutnya.

    “Ketika kecelakaan terjadi, tentu saja hal itu menarik perhatian semua orang, tetapi menurut saya sangat penting bagi semua orang untuk (mengambil) waktu sejenak dan membiarkan para penyelidik melakukan pekerjaan mereka,” tambah dia.

    Sebuah studi keselamatan penerbangan yang diterbitkan pada bulan Agustus dan ditulis bersama oleh Arnold Barnett, seorang profesor statistik di Institut Teknologi Massachusetts, menemukan bahwa antara tahun 2018 dan 2022, risiko kematian di seluruh dunia per penumpang adalah satu di antara 13,7 juta.

    Dengan kata lain, jika Anda memilih penerbangan secara acak dan naik pada jangka waktu tersebut, peluang Anda meninggal dalam kecelakaan pesawat atau tindakan teroris mendekati satu berbanding 14 juta.

    Namun catatan keselamatan yang baik di masa lalu tidak menjamin hal yang sama di masa mendatang, dan penumpang mungkin memiliki kekhawatiran baru mengingat banyaknya kecelakaan fatal baru-baru ini. Hilangnya lebih dari 200 nyawa dalam beberapa hari terakhir saja akan mendorong jumlah kematian yang disebabkan oleh kecelakaan penerbangan komersial jauh di atas 72 yang tercatat IATA pada tahun 2023.

    Direktur Jenderal IATA Willie Walsh mengatakan dalam laporan keselamatan tahunan terbaru kelompok industri tersebut, yang diterbitkan pada bulan Februari, bahwa kinerja keselamatan tahun 2023 terus menunjukkan bahwa terbang adalah moda transportasi yang paling aman.

    “Namun kita tidak boleh menganggap remeh keselamatan. Danbahwa dua kecelakaan besar yang terjadi pada bulan pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa, meskipun terbang termasuk aktivitas teraman yang dapat dilakukan seseorang, masih ada ruang untuk perbaikan.” katanya.

    (eds/eds)

  • Tragedi Dunia, Ada 6 Kecelakaan Pesawat di Desember 2024

    Tragedi Dunia, Ada 6 Kecelakaan Pesawat di Desember 2024

    Liputan6.com, Yogyakarta – Desember 2024 mencatatkan rekor kelam dalam sejarah penerbangan sebagai bulan dengan jumlah kecelakaan pesawat terbanyak di tahun ini. Dalam rentang waktu singkat hanya satu pekan, dunia penerbangan diguncang oleh enam insiden kecelakaan pesawat yang menewaskan ratusan korban jiwa.

    Rangkaian tragedi ini menimbulkan keprihatinan mendalam terhadap aspek keselamatan penerbangan global dan memicu kajian menyeluruh terhadap protokol keamanan yang ada. Mengutip dari berbagai sumber, berikut enam kecelakaan pesawat di bulan Desember 2024:

    1. Jeju Air Flight 7C 2216

    Tragedi penerbangan kembali terjadi ketika pesawat Jeju Air Flight 7C 2216 mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Internasional Muan, Jeollanam-do, Korea Selatan pada Minggu (29/12/2024) pukul 09.04 waktu setempat. Berdasarkan laporan media Korea Selatan, Yonhap, pesawat tersebut membawa total 181 orang, yang terdiri dari 175 penumpang dan enam awak pesawat. Insiden ini menambah daftar kecelakaan pesawat yang terjadi di penghujung tahun 2024.

    2. Air Canada 2259

    Sebuah pesawat yang dioperasikan oleh maskapai Air Canada terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Halifax Stanfield, Kanada. Peristiwa ini terjadi setelah pesawat mengalami kerusakan pada roda pendaratan pada Sabtu (28/12/2024) malam waktu setempat.

    Pesawat baling-baling dengan nomor penerbangan 2259 yang berangkat dari Bandara Internasional St. John’s, Kanada itu mengalami masalah pendaratan pada Sabtu, pukul 21.30 waktu setempat atau Minggu (29/12/2024) pukul 08.30 WIB. Saat mendarat, pesawat mulai miring sekitar 20 derajat ke kiri dan terdengar suara keras yang hampir terdengar seperti bunyi tabrakan ketika sayap pesawat mulai tergelincir di aspal, bersama dengan mesin, yang kemudian menyebabkan kebakaran pada mesin pesawat tersebut.

    3. KLM Boeing 737-800

    Pesawat KLM Royal Dutch Airlines dengan nomor penerbangan KL1204 tujuan Amsterdam, Belanda yang terbang dari Oslo, Norwegia, mengalami masalah tidak lama setelah lepas landas sehingga harus melakukan pendaratan darurat pada Minggu (29/12/2024). Pilot memutuskan untuk mengalihkan penerbangan ke Bandara Oslo Torp Sandefjord yang berjarak 110 kilometer dari Oslo.

    Akan tetapi, saat melakukan pendaratan darurat, pesawat tersebut tergelincir keluar dari landasan pacu dan berhenti di area rumput, diduga akibat kegagalan sistem hidrolik. Pesawat yang mengangkut 176 penumpang dan enam kru tersebut berhasil mendarat dengan selamat tanpa ada korban cedera.

    4. Pesawat Jatuh di UEA

    Sebuah pesawat ringan dari Jazirah Aviation Club jatuh di lepas pantai Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis (26/12/2024). Otoritas Penerbangan Sipil Umum (GCAA) baru mengonfirmasi kecelakaan tersebut pada hari Minggu (29/12/2024).

    GCAA menyatakan pilot dan penumpangnya tewas dalam kecelakaan ini. Saat ini, penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

     

  • ‘Kamerad Terkasih’ di Pesan Tahun Baru Kim Jong Un untuk Putin

    ‘Kamerad Terkasih’ di Pesan Tahun Baru Kim Jong Un untuk Putin

    Jakarta –

    Korea Utara dan Rusia kian mesra. Terbaru, Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menggambarkan sosok Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai ‘sahabat dan kamerad Terkasih’.

    Dirangkum detikcom, Selasa (31/12/2024), sapaan akrab Kim Jong Un kepada Putin itu disampaikan saat tengah mengirimkan surat berisi pesan tahun baru.

    Surat itu juga berisikan pujian terhadap hubungan bilateral yang erat antara Pyongyang dan Moskow.

    Menurut laporan Korean Central News Agency (KCNA), pemimpin Korut itu mengirimkan “salam hangat dan harapan terbaik kepada rakyat Rusia yang bersaudara dan seluruh personel militer Rusia yang berani atas nama dirinya sendiri, rakyat Korea, dan seluruh personel Angkatan Bersenjata DPRK”.

    DPRK merupakan kependekan Republik Demokratik Rakyat Korea yang merupakan nama resmi Korut.

    Isi Surat Kim Jong Un hingga Balasan Putin

    Momen Putin menyopiri Kim Jong Un dengan limuwan mewah Aurus Senat yang menyusuri jalanan Pyongyang. Foto: KCNA/Reuters

    Dalam suratnya kepada Putin, sebut KCNA, Kim Jong Un juga menyatakan “kesediaannya untuk merancang dan mendorong proyek-proyek baru” setelah “perjalanan bermakna mereka pada tahun 2024”.

    Dalam salah satu poin yang diduga terkait perang di Ukraina, Kim Jong Un mengharapkan tahun 2025 akan menjadi tahun “ketika tentara dan rakyat Rusia mengalahkan neo-Nazisme dan meraih kemenangan besar”.

    Media pemerintah Korut melaporkan pada Jumat (27/12) lalu bahwa Putin telah mengirimkan pesan serupa kepada Kim Jong Un yang isinya memuji hubungan bilateral kedua negara.

    Korut dan Rusia, seperti dilansir AFP, Selasa (31/12/2024), telah memperdalam hubungan politik, militer, dan budaya sejak invasi dilancarkan Moskow ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, dengan Kim Jong Un dan Putin berulang kali menyatakan kedekatan mereka secara pribadi.

    Kedua pemimpin menandatangani pakta pertahanan penting selama kunjungan bersejarah Putin ke Korut pada Juni lalu. Pakta tersebut mewajibkan kedua negara memberikan bantuan militer segera jika negara lainnya diserang dan pakta itu mulai berlaku bulan ini.

    Amerika Serikat (AS) dan sekutunya Korea Selatan (Korsel) menuduh Korut telah mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina.

    Para pakar menyebut Kim Jong Un ingin mendapatkan teknologi canggih dari Moskow dan pengalaman bertempur bagi pasukannya sebagai imbalan atas pengiriman tentara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (taa/fas)

  • Korsel Gelar Inspeksi, Sidak Semua Pesawat Boeing 737-800 Buntut Kecelakaan Mematikan Jeju Air – Halaman all

    Korsel Gelar Inspeksi, Sidak Semua Pesawat Boeing 737-800 Buntut Kecelakaan Mematikan Jeju Air – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengumukan rencana untuk menginspeksi semua pesawat jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan di negeri tersebut.

    Rencana itu diusulkan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan serupa setelah pesawat Jeju Air  mengalami insiden Bird Strike  hingga merenggut 179 nyawa.

    Seorang pejabat Kementerian Transportasi Korsel menyatakan pemerintah bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah seluruh maskapai penerbangan telah mengikuti aturan dengan benar.

    Mengutip dari NPR, inspeksi tersebut rencananya akan mencakup pemeriksaan terhadap tingkat pemanfaatan pesawat.

    Kemudian ada pemeriksaan penerbangan, hingga penelusuran terhadap catatan pemeliharaan pesawat.

    Sejauh ini jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan secara luas oleh maskapai bertarif rendah (LCC) di Korea Selatan seperti Jeju Air yakni sebanyak 39 pesawat.

    Sementara itu maskapai LCC lain yang mengoperasikan Boeing 737-800 ada T’way Air dengan 27 pesawat, Jin Air dengan 19 pesawat.

    Sementara Eastar Jet dengan 10 pesawat, dan Air Incheon dengan dua pesawat.

     Seoul Larang Pesta Kembang Api 

    Tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air menjadi insiden penerbangan paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan. 

    Tragedi ini terjadi ketika pesawat mendarat terbalik dan tergelincir hingga keluar dari ujung landasan pacu pada Minggu, 29 Desember 2024.

    Pesawat tersebut kemudian meledak menjadi bola api setelah menghantam dinding pembatas di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan.

    Adapun para investigator tengah meneliti kemungkinan adanya serangan burung dan kondisi cuaca sebagai faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kecelakaan.

    Untuk menghormati masa berkabung nasional atas tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air pemerintah kota Seoul melarang pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun baru.

    Adapun penangguhan pesta itu berlangsung selama enam bulan.

    Termasuk bagi para perusahaan yang akan menggelar pertunjukan kembang api di Sungai Han.

    “Kami memutuskan untuk memberlakukan tindakan tegas terhadap Hyundai Cruise yang tetap menggelar pertunjukan kembang api di kapal pesiar di Sungai Han,” demikian pengumuman itu dirilis pemerintah Seoul.

    Keluarga Korban Jeju Air Berkemah di Bandara

    Sementara itu ratusan keluarga korban Jeju Air tampak berkemah di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan.

    Ratusan orang ini berkemah di bandara untuk menunggu kabar terkait keluarganya yang menjadi korban kecelakaan Jeju Air.

    Para keluarga korban pun tampak menangis, sementara sebagian lainnya hanya bisa terdiam dalam keheningan menunggu kabar dari petugas bandara.

    Bahkan ada pula keluarga korban yang meminta agar jenazah diberikan apa adanya.

    “Dapatkah anda berjanji bahwa mereka akan dikembalikan?” tanya seorang pria paruh baya yang tampak emosional.

     Di tengah teriakan marah para keluarga korban di Bandara Internasional Muan, kepala polisi jenderal Na Won-o menjelaskan penundaan itu disebabkan petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk mengidentifikasi secara hati-hati ke-179 korban, yang jasadnya dalam kondisi rusak parah.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Imbas Kecelakaan, Warga Korsel Boikot Produk Konglomerasi Jeju Air

    Imbas Kecelakaan, Warga Korsel Boikot Produk Konglomerasi Jeju Air

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga Korea Selatan (Korsel) mulai melakukan boikot terhadap produk-produk dari konglomerasi induk maskapai Jeju Air, Aekyung Group. Hal ini terjadi setelah insiden Jeju Air di Bandara Muan hari Minggu lalu yang merenggut nyawa 179 penumpang.

    Dalam laporan Korea Times, boikot tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas kecelakaan mematikan itu. Sejumlah sinisme netizen pun mulai bermunculan di media sosial seperti X, yang meminta agar warga menjauhi produk Aekyung Group.

    Produk-produk tersebut meliputi kosmetik, perawatan rambut, perawatan gigi, kebersihan, dan barang-barang perawatan rumah. Sebagian besar produk ini dibuat oleh Aekyung Industrial, yang memproduksi barang-barang rumah tangga sehari-hari.

    “Ini adalah merek Aekyung Group, yang memiliki Jeju Air,” kata sebuah unggahan di media sosial pada hari Selasa, disertai montase logo dari puluhan merek, termasuk pasta gigi 2080, perawatan rambut Kerasys, pembersih dapur Trio, dan kosmetik LUNA.

    Sebelumnya, pada Minggu pagi, pesawat Jeju Air penerbangan 2216 mengalami insiden pendaratan tanpa roda di Bandara Muan setelah penerbangan dari Bangkok, Thailand. Nampak video menggambarkan bagaimana pesawat itu tak dapat berhenti hingga menabrak sebuah tembok yang akhirnya membuat badan pesawat hancur terbakar.

    Pesawat tersebut membawa 181 orang, yang terdiri dari 179 warga Korsel dan 2 warga Thailand. Dalam insiden ini, 179 tewas, sementara 2 orang yang merupakan awak kabin masih dalam perawatan intensif.

    Maskapai Jeju Air mengatakan pihaknya ‘dengan tulus’ meminta maaf. Para pejabat tinggi maskapai tersebut bahkan terlihat membungkuk dalam-dalam pada konferensi pers di Seoul.

    “Penerbangan Jeju Air lainnya yang menggunakan model pesawat yang sama mengalami kerusakan yang terkait dengan roda pendaratan dan terpaksa kembali ke Bandara Internasional Gimpo di Seoul tak lama setelah lepas landas pada hari Senin,” kata maskapai tersebut.

    Kekhawatiran yang mendorong boikot ini muncul saat meningkatnya kecurigaan bahwa Jeju Air telah bekerja berlebihan pada pesawatnya sambil mengabaikan perawatan. Penyidik menemukan bahwa, selama kuartal ketiga, Jeju Air mengumpulkan total 418 jam layanan per bulan, jauh melebihi jam operasional bulanan maskapai lainnya.

    Di sisi lain, boikot tersebut semakin dipicu oleh fakta bahwa Pimpinan Aekyung Group Chang Young Shin membutuhkan waktu 11 jam untuk mengeluarkan pernyataan permintaan maaf setelah kecelakaan terjadi. Selain itu, terungkap bahwa pernyataan tersebut awalnya hanya dibagikan kepada wartawan, bukan langsung kepada publik.

    Sementara itu, pertarungan hukum Aekyung Industrial yang sedang berlangsung dengan para korban produk disinfektan pelembap udaranya juga telah memicu boikot tersebut. Kasus itu melibatkan tuduhan bahwa produk Aekyung menyebabkan cedera pada paru-paru 98 konsumen antara tahun 2002 dan 2011, 12 di antaranya akhirnya meninggal.

    Pada tanggal 26 Desember, Mahkamah Agung mengembalikan kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi Seoul, membatalkan hukuman penjara empat tahun untuk mantan CEO perusahaan tersebut, Ahn Yong Chan. Saat itu, putusan tersebut mengatakan tidak jelas apakah para korban hanya terpengaruh oleh disinfektan.

    (sef/sef)

  • Korsel Inspeksi Semua Pesawat Boeing 737-800 usai Insiden Jeju Air

    Korsel Inspeksi Semua Pesawat Boeing 737-800 usai Insiden Jeju Air

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Korea Selatan berencana melakukan inspeksi terhadap semua pesawat jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan di seluruh negeri setelah kecelakaan fatal Jeju Air merenggut 179 nyawa.

    Seorang pejabat Kementerian Transportasi Korsel pada Senin (30/12) menyatakan pemerintah bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua armada model tersebut untuk mengetahui apakah seluruh maskapai penerbangan telah mengikuti aturan dengan benar.

    Dilansir dari Yonhap, pejabat itu mengatakan inspeksi akan meliputi pemeriksaan terhadap tingkat pemanfaatan pesawat, pemeriksaan penerbangan, hingga penelusuran terhadap catatan pemeliharaan pesawat.

    Boeing 737-800 dioperasikan secara luas oleh maskapai bertarif rendah (LCC) di Korea Selatan. Jeju Air, yang juga merupakan LCC, mengoperasikan paling banyak model ini, yakni sebanyak 39 pesawat.

    Maskapai LCC lain yang mengoperasikan Boeing 737-800 ada T’way Air dengan 27 pesawat, Jin Air dengan 19 pesawat, Eastar Jet dengan 10 pesawat, dan Air Incheon dengan dua pesawat.

    Korean Air, maskapai penerbangan terbesar di Negeri Ginseng, turut mengoperasikan model tersebut, meskipun hanya dua unit.

    Sehari setelah tragedi maut Jeju Air pada Minggu (29/12), maskapai kembali menerbangkan model yang sama untuk penerbangan dari Bandara Internasional Gimpo.

    Namun, pesawat berakhir putar balik ke bandara awal gegara mengalami masalah pada roda pendaratan atau landing gear, masalah serupa yang terjadi dalam insiden hari Minggu.

    Kementerian Transportasi pun mengirim inspektur keselamatan ke Jeju Air guna menyelidiki kasus terbaru itu.

    (blq/bac)

  • Perlawanan Presiden Korsel Atas Perintah Penangkapan

    Perlawanan Presiden Korsel Atas Perintah Penangkapan

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif melawan surat perintah penangkapan atas penerapan darurat militer yang amat singkat. Pihak Yoon menyebut surat perintah penangkapan itu ilegal atau tidak sah.

    Dirangkum detikcom dari kantor berita AFP dan Yonhap, Selasa (31/12/2024), Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer yang gagal pada 3 Desember, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.

    “Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambahnya.

    Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan surat perintah penahanan setelah Yoon mengabaikan panggilan ketiga dari badan antikorupsi untuk diperiksa terkait darurat militer yang berlaku singkat.

    Surat perintah pengadilan memberi CIO waktu 48 jam untuk melakukan penahanan terhadap Yoon guna diinterogasi dan mengajukan surat perintah penangkapan.

    Surat Perintah Penangkapan ke Yoon

    Foto: Yoon Suk Yeol (dok. Reuters ).

    Yoon juga didakwa merencanakan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden Korsel terkait penetapan darurat militer tersebut.

    Pengadilan juga menyetujui penerbitan surat perintah untuk penggeledahan kediaman kepresidenan yang ditinggali Yoon di Yongsan, Seoul, terkait penyelidikan tersebut.

    “Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Investigasi abungan, telah diterbitkan pagi ini,” demikian pernyataan CIO pada Selasa (31/12) waktu setempat.

    CIO mengajukan permintaan untuk penerbitan surat perintah penangkapan itu setelah Yoon tiga kali mangkir dari panggilan interogasi terkait penetapan darurat militer singkat pada awal Desember ini.

    “Alasan untuk surat perintah tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa individu tersebut mungkin menolak untuk memenuhi pemanggilan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan terdapat kemungkinan alasan yang cukup untuk mencurigai adanya tindak kejahatan,” jelas seorang pejabat CIO kepada wartawan.

    Yoon Melawan

    Foto: Saat Presiden Korsel Yoon Suk Yeol membungkukkan badan saat meminta maaf kepada rakyatnya soal penetapan darurat militer (AFP PHOTO/SOUTH KOREAN PRESIDENTIAL OFFICE).

    Pengacara yang mewakili Yoon Suk Yeol menolak surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan. Pengacara Yoon menyebut perintah penangkapan untuk kliennya itu ilegal dan tidak sah.

    “Surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan serta penyitaan yang dikeluarkan atas permintaan lembaga tanpa wewenang investigasi adalah ilegal dan tidak sah,” tegas salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan kantor berita Yonhap, Selasa (31/12).

    Yun menambahkan bahwa lembaga yang sedang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer pada awal Desember lalu “tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi”.

    Dia merujuk pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang menyelidiki Yoon terkait penetapan darurat militer.

    Penolakan kubu Yoon itu disampaikan setelah Pengadilan Distrik Seoul Barat, menyetujui permintaan yang diajukan CIO untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon atas tuduhan mendalangi darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/fas)

  • Susul Korsel-Jepang, Angka Kelahiran Vietnam Juga Anjlok Gegara Ini

    Susul Korsel-Jepang, Angka Kelahiran Vietnam Juga Anjlok Gegara Ini

    Jakarta –

    Korea Selatan, Jepang, dan China menjadi beberapa negara di Asia yang mengalami masalah besar dalam penurunan angka kelahiran. Hal tersebut tampaknya juga mulai dialami oleh negara tetangga Indonesia, Vietnam.

    Angka kelahiran Vietnam anjlok ke titik terendah 1,91 anak per wanita. Ini menjadi tahun ketiga angka kelahiran di Vietnam berada di bawah tingkat ‘penggantian’ sebesar 2,0 atau jumlah minimal yang dibutuhkan agar suatu populasi dapat mempertahankan jumlah penduduknya dari generasi ke generasi.

    Wakil Menteri Kesehatan Vietnam Nguyen Thi Lien Huong menuturkan tren ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.

    “Salah satu alasannya adalah sumber daya yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mencukupi untuk tugas kependudukan yang ada,” kata Huong dikutip dari SCMP, Selasa (31/12/2024).

    Kondisi ini sebenarnya sudah mulai membuat pemerintah Vietnam khawatir. Ketika angka kelahiran perlahan menurun, populasi mereka juga semakin menua.

    Untuk mengembalikan situasi, Vietnam sudah mulai membuat acara kencan untuk warganya serta penyebaran poster berisi propaganda untuk mendorong kaum muda memiliki lebih banyak bayi. Perubahan demografi dan tuntutan finansial memicu pergeseran ke arah orang-orang yang memilih untuk memiliki keluarga lebih kecil.

    Angka kelahiran rendah yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, populasi yang menua dengan cepat, dan tekanan pada jaminan sosial.

    Vietnam memiliki salah satu populasi yang menua paling cepat di dunia, menurut United Nations Population Fund (UNFPA). Orang yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,9 persen dari total populasi pada tahun 2019 dan angka ini akan meningkat menjadi lebih dari 25 persen pada tahun 2050, kata UNFPA.

    Selain itu, Vietnam juga tengah mempersiapkan rancangan undang-undang kependudukan untuk meningkatkan fertilitas, termasuk dukungan untuk pekerja yang memiliki anak kecil. Undang-undang itu juga mengusulkan revisi kebijakan disiplin untuk tidak lagi menghukum keluarga karena memiliki 3 anak atau lebih.

    Rancangan undang-undang tersebut diharapkan akan diserahkan ke Majelis Nasional untuk dibahas dalam sidang ke-10 pada awal tahun 2025, dengan pemungutan suara akan dilakukan tahun berikutnya.

    (avk/suc)