Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Korsel Bakal Kirim Black Box Jeju Air yang Kecelakaan ke AS

    Korsel Bakal Kirim Black Box Jeju Air yang Kecelakaan ke AS

    Seoul –

    Penyelidik kecelakaan Jeju Air yang menewaskan 179 orang dalam bencana penerbangan terburuk di Korea Selatan (Korsel) akan mengirim salah satu kotak hitam pesawat nahas itu ke Amerika Serikat (AS). Hal itu dilakukan untuk keperluan analisis.

    Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), pesawat itu membawa 181 orang dari Thailand pada hari Minggu (29/12/2024). Pesawat itu mengeluarkan panggilan darurat dan mendarat darurat sebelum menabrak pembatas dan terbakar hingga menewaskan 179 orang di dalamnya kecuali dua pramugari.

    Penyelidik Korsel dan AS, termasuk dari Boeing, telah menyisir lokasi kecelakaan di Muan barat daya sejak peristiwa itu terjadi. Pengiriman black box itu dilakukan karena ada kerusakan pada flight data recorder (FDR) yang merupakan salah satu bagian black box.

    “Perekam data penerbangan yang rusak dianggap tidak dapat dipulihkan untuk ekstraksi data di dalam negeri,” kata wakil Menteri Penerbangan Sipil Korea Selatan, Joo Jong-wan.

    “Disepakati hari ini untuk membawanya ke Amerika Serikat untuk dianalisis bekerja sama dengan Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS,” sambungnya.

    Joo sebelumnya mengatakan kedua kotak hitam pesawat telah diambil. Dia mengatakan pengambilan data awal dari perekam suara kokpit ‘telah selesai’.

    Kotak hitam kedua, perekam data penerbangan ‘ditemukan dengan konektor yang hilang’. Dia mengatakan para ahli sedang melakukan analisis bagaimana cara mengambil datanya.

    “Para ahli saat ini sedang melakukan tinjauan akhir untuk menentukan cara mengambil data darinya,” ujarnya.

    Mereka juga mengatakan pemeriksaan khusus terhadap semua model Boeing 737-800 yang dioperasikan oleh maskapai lokal sedang dilakukan terhadap roda pendaratan. Hal itu dilakukan setelah pertanyaan tentang kemungkinan kegagalan mekanis dalam kecelakaan itu.

    Direktur Jenderal Kebijakan Keselamatan Penerbangan, Yoo Kyeong-soo, mengatakan inspeksi yang sedang berlangsung ‘berfokus terutama pada roda pendaratan, yang gagal digunakan dengan benar dalam kasus ini’.

    Media lokal melaporkan roda pendaratan telah digunakan dengan benar pada upaya pendaratan pertama Jeju Air Flight 2216 yang gagal di bandara Muan sebelum gagal pada yang kedua.

    “Masalah ini kemungkinan akan diperiksa oleh Badan Investigasi Kecelakaan melalui tinjauan komprehensif terhadap berbagai kesaksian dan bukti selama proses investigasi,” kata kementerian pertanahan, yang mengawasi penerbangan sipil.

    Di sisi lain, keluarga korban yang berduka semakin frustrasi dengan keterlambatan identifikasi dan pelepasan jenazah. Para pejabat mengatakan jenazah rusak parah akibat kecelakaan itu membuat pekerjaan mengidentifikasi jenazah menjadi lambat dan sangat sulit bahkan ketika para penyelidik harus menyimpan bukti lokasi kecelakaan.

    Penjabat Presiden Korsel, Choi Sang-mok, yang baru menjabat kurang dari seminggu mengatakan proses identifikasi telah selesai. Dia mengatakan lebih banyak jenazah telah diserahkan kepada keluarga sehingga mereka dapat mengadakan pemakaman.

    “Para penyelidik kami, bersama dengan Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS dan pabrikan, sedang melakukan penyelidikan bersama terkait penyebab kecelakaan tersebut,” kata Choi dalam rapat tanggap bencana pada Rabu (1/1).

    “Analisis dan tinjauan menyeluruh terhadap struktur pesawat dan data kotak hitam akan mengungkap penyebab kecelakaan tersebut,” tambah Choi.

    (haf/imk)

  • Ditopang Permintaan dari China, Ekspor Korea Selatan Naik Akhir 2024

    Ditopang Permintaan dari China, Ekspor Korea Selatan Naik Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor Korea Selatan mempertahankan momentum pertumbuhan pada Desember 2024 seiring dengan kenaikan permintaan dari China dan angka penjualan semikonduktor yang tetap tangguh.

    Data dari Kementerian Perdagangan Korea Selatan pada Rabu (1/1/2025) menyebut, nilai pengiriman yang disesuaikan dengan perbedaan hari kerja meningkat 4,3% secara year on year (yoy) pada bulan Desember. Data tersebut meningkat dibandingkan dengan kenaikan 3,7% yang awalnya dilaporkan untuk bulan November.

    Sementara itu, ekspor yang tidak disesuaikan naik 6,6% sementara impor keseluruhan meningkat sebesar 3,3%. Catatan itu menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$6,5 miliar.

    Ekspor chip meningkat 31,5% dari tahun sebelumnya pada Desember, sedangkan pengiriman mobil turun 5,3%. Penjualan perangkat komunikasi nirkabel naik 16,1%. Selanjutnya, ekspor ke China meningkat 8,6%, berbalik dari kontraksi sebulan sebelumnya, kata kementerian. Pengiriman ke AS naik 5,5%. Ekspor ke Uni Eropa naik 15,1%.

    “Pembuat chip tampaknya meningkatkan pengiriman chip memori pita lebar (HBM) ke China sebelum pembatasan baru AS terhadap penjualan chip memori berteknologi tinggi ke China mulai berlaku pada Januari 2025,” ujar Ekonom Bloomberg Economics Hyosung Kwon, dikutip dari Bloomberg.

    Korea Selatan, yang sangat bergantung pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, menghadapi serangkaian kebijakan proteksionis yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Donald Trump saat ia bersiap untuk kembali ke Gedung Putih.

    Trump menjanjikan tarif universal selama kampanyenya dan bermaksud untuk meningkatkan bea masuk khususnya terhadap China, mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan.

    Bank Sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK), secara tak terduga melakukan pemangkasan suku bunga acuan secara berturut-turut pada kuartal keempat untuk menopang perekonomian terhadap hambatan perdagangan. Gubernur Rhee Chang-yong memperkirakan perekonomian tumbuh tahun ini kurang dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,9%.

    Para ekonom semakin memperkirakan bank sentral akan melanjutkan pemangkasan suku bunga lagi bulan ini karena kepercayaan konsumen dan bisnis merosot. Kecelakaan pesawat Jeju Air yang menewaskan semua kecuali dua dari 181 orang di dalamnya dapat semakin merusak sentimen konsumen setelah negara itu mengumumkan masa berkabung hingga Januari.

    Momentum ekspor yang melemah menjadi ancaman bagi won, yang sudah menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun lalu. Industri semikonduktor negara itu mungkin mengalami permintaan yang lebih lambat tahun ini setelah menikmati ledakan pengembangan kecerdasan buatan.

  • Pejabat dan Staf Presiden Yoon Suk Yeol Resign Massal

    Pejabat dan Staf Presiden Yoon Suk Yeol Resign Massal

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah pejabat dan staf senior Presiden Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri secara serempak pada 1 Januari 2025, tepat sehari setelah penjabat presiden, Choi Sang Mok, menunjuk dua hakim agung untuk Mahkamah Konstitusi.

    Mereka yang mengajukan pengunduran diri termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Chang Ho Jin.

    Selain itu, penjabat ketua Komisi Komunikasi Korea, Kim Tae Kyu juga menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protes keputusan Choi menunjuk dua hakim tersebut. Kim Tae Kyu bertindak sebagai pelaksana tugas pemimpin pengawas komunikasi semenjak ketua sebenarnya, Lee Jin Sook, dimakzulkan pada Agustus 2024.

    Choi pada 31 Desember 2024 menunjuk dua hakim agung untuk Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini memenuhi sebagian permintaan oposisi untuk mengisi tiga posisi di sembilan kursi anggota MK sebelum putusan pemakzulan Presiden Yoon.

    Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan penyesalan atas keputusan Choi tersebut. Mereka menyebut Choi sudah melampaui kewenangannya sebagai pemimpin sementara.

    Yonhap pada Rabu (1/1) menyebut, secara hukum di Korea Selatan, setidaknya butuh enam suara untuk menjalankan mosi pemakzulan. Hal ini berarti butuh pengangkatan tiga hakim tambahan untuk meningkatkan peluang Yoon digulingkan.

    MK memiliki waktu hingga enam bulan untuk menentukan apakah akan mencopot Yoon dari jabatan, atau justru mengembalikannya.

    Sementara itu, Choi yang juga menjabat wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi dan menteri keuangan, menurut Kementerian Keuangan, tidak berencana untuk menerima pengunduran diri para pembantu senior Yoon tersebut.

    “(Choi) berpikir sekarang adalah saatnya untuk fokus pada menstabilkan mata pencaharian rakyat dan urusan negara,” kata kementerian dalam sebuah pesan kepada media. “Dia tidak memiliki rencana untuk menerima pengunduran diri mereka.”

    Pengajuan pengunduran diri oleh para staf utama Yoon ini datang setelah Pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Presiden Korea Selatan tersebut pada 31 Desember 2024.

    Keputusan itu menjadikan Yoon sebagai presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penahanan saat menjabat.

    Yoon bukan cuma menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada bulan lalu akibat drama darurat militer, tetapi juga menghadapi penyelidikan kriminal karena keputusan menggemparkan tersebut.

    Yoon dituding mendalangi deklarasi darurat militer, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.

    (Tim/end)

  • Yang Menghalangi Penangkapan Presiden Yoon Bisa Dituntut

    Yang Menghalangi Penangkapan Presiden Yoon Bisa Dituntut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan memperingatkan bahwa siapa pun yang mencoba menghalangi penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol dapat menghadapi tuntutan hukum.

    Hal ini disampaikan Kepala CIO Oh Dong-Woon saat para pendukung Yoon Suk Yeol berkumpul di luar kediaman presiden di Seoul.

    “Kami menganggap tindakan seperti mendirikan berbagai barikade dan mengunci gerbang besi untuk melawan pelaksanaan surat perintah penangkapan sebagai tindakan menghalangi tugas resmi,” ujar Dong-woon, Rabu (1/1), melansir AFP.

    “Siapa pun yang melakukan hal ini [menghalangi penangkapan Yoon] dapat dituntut,” tambahnya.

    Ia juga mengatakan bahwa surat perintah penangkapan Yoon akan dilaksanakan dalam ‘batas waktu’, yaitu pada Senin (6/1) mendatang.

    “Kami ingin prosesnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Distrik Seoul Barat mengeluarkan surat perintah penahanan Yoon yang telah dimakzulkan pada Selasa (31/12). Yoon didakwa mendalangi penerapan darurat militer sepihak pada 3 Desember lalu.

    Surat perintah penangkapan itu muncul dari permintaan CIO. Permintaan itu dilayangkan usai Yoon mangkir panggilan ketiga dalam investigasi terkait deklarasi darurat militer.

    Tim hukum Yoon merespons dengan mengatakan bahwa surat penangkapan tersebut ilegal.

    “[CIO] tak punya hak investigasi [atas tuduhan pemberontakan],” ujar pengacara Yoon, Yun Gap Geun.

    (asr/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Korsel Tarik Data Awal Kecelakaan dari Black Box Pesawat Jeju Air

    Korsel Tarik Data Awal Kecelakaan dari Black Box Pesawat Jeju Air

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim penyelidik berhasil mendapatkan data awal dari kotak hitam pesawat Jeju Air yang mengalami kecelakaan dan menewaskan 179 orang tersebut.

    Para penyelidik Korea Selatan dan Amerika Serikat, termasuk dari Boeing, telah menyisir lokasi jatuhnya pesawat di barat daya Muan sejak hari Minggu.

    Wakil Menteri Penerbangan Sipil Joo Jong-wan mengatakan kedua kotak hitam pesawat telah diambil. Menurutnya, saat ini ekstraksi data awal dari perekam suara kokpit juga sudah rampung.

    “Berdasarkan data awal ini, kami berencana untuk mulai mengubahnya menjadi format audio,” kata Joo, melansir AFP, Rabu (1/1).

    Ia menambahkan ini berarti para penyelidik akan dapat mendengar komunikasi terakhir dari para pilot. Sementara itu, kotak hitam kedua, perekam data penerbangan ditemukan dengan konektor yang hilang.

    “Para ahli saat ini sedang melakukan tinjauan akhir untuk menentukan bagaimana cara mengekstrak data darinya,” jelas dia.

    Para pejabat awalnya menduga bird strike sebagai kemungkinan penyebab insiden mematikan tersebut. Namun, sejak saat itu mereka mengatakan bahwa penyelidikan juga memeriksa penghalang beton di ujung landasan pacu, yang dalam video dramatis menunjukkan tabrakan Boeing 737-800 sebelum terbakar.

    Ada juga pertanyaan tentang kemungkinan kegagalan mekanis, dengan media lokal melaporkan bahwa roda pendaratan telah dipasang dengan benar pada upaya pendaratan pertama Jeju Air Penerbangan 2216 yang gagal di bandara Muan sebelum gagal pada pendaratan kedua.

    Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korsel, dalam sebuah pernyataan resmi, mengatakan bahwa masalah ini “kemungkinan akan diperiksa oleh Badan Investigasi Kecelakaan melalui tinjauan komprehensif terhadap berbagai kesaksian dan bukti selama proses investigasi.”

    Semua korban teridentifikasi

    Pemerintah Korsel mengatakan proses identifikasi jenazah akhirnya rampung. Saat ini, banyak jenazah juga sudah diserahkan kepada keluarga.

    “Semalam, identifikasi 179 korban telah selesai,” kata penjabat presiden Choi Sang-mok, yang baru menjabat kurang dari seminggu.

    “Para penyelidik kami, bersama dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS dan pihak manufaktur, sedang melakukan investigasi bersama mengenai penyebab kecelakaan,” kata Choi pada pertemuan tanggap bencana hari Rabu.

    “Analisis dan tinjauan yang komprehensif terhadap struktur pesawat dan data kotak hitam akan mengungkapkan penyebab kecelakaan,” tambah Choi.

    Sebelumnya, pesawat Jeju Air yang membawa 181 orang dari Thailand ke Korea Selatan mengalami kecelakaan ketika mendarat darurat sebelum menabrak penghalang dan terbakar. Insiden ini menewaskan semua orang di dalamnya kecuali dua pramugari yang berhasil selamat.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mungkinkah Kawanan Burung Jadi Penyebab Kecelakaan Jeju Air di Korsel?

    Mungkinkah Kawanan Burung Jadi Penyebab Kecelakaan Jeju Air di Korsel?

    Jakarta –

    Pejabat di Korea Selatan sedang melakukan penyelidikan keselamatan darurat setelah 179 orang tewas dalam kecelakaan pesawat paling mematikan di negara itu.

    Beberapa saat sebelum pesawat mendarat pada Minggu (29/12/2024), pengontrol lalu lintas udara mengeluarkan peringatan serangan burung atau bird strike peringatan tentang risiko bertabrakan dengan burung atau kawanan burung.

    Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah tabrakan dengan kawanan burung benar-benar menyebabkan kecelakaan itu, atau apakah ada faktor lain yang terlibat.

    BBC

    Apa itu serangan burung?

    Serangan burung adalah tabrakan antara burung dan pesawat yang sedang terbang.

    Burung-burung ini berbahaya karena mesin pesawat bisa tidak berfungsi jika burung terhisap ke dalamnya.

    Serangan burung adalah hal yang biasa dalam dunia penerbangan.

    BBC

    Di Inggris, dilaporkan lebih dari 1.400 serangan burung pada 2022, hanya 100 di antaranya melibatkan pesawat, menurut data otoritasi penerbangan Inggris, Civil Aviation Authority.

    Di Indonesia, beberapa insiden serangan burung telah dilaporkan terjadi di bandara besar di Indonesia seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hasanuddin, Bandara Juanda, dan Bandara Hang Nadim serta beberapa lokasi di wilayah timur Indonesia.

    Baca juga:Seberapa bahaya serangan burung dalam penerbangan?

    Serangan burung sangat jarang dikaitkan dengan kecelakaan pesawat yang fatal.

    Mesin pesawat bisa mati jika burung terhisap ke dalamnya, tetapi pilot biasanya punya waktu untuk memperhitungkan hal ini dan melakukan pendaratan darurat.

    Pilot dilatih agar sangat waspada pada pagi hari atau saat matahari terbenam waktu saat burung paling aktif menurut pakar penerbangan Profesor Doug Drury, yang menulis dalam artikel Bird strike: what happens when a plane collides with a bird? untuk The Conversation beberapa bulan lalu.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Namun kecelakaan mematikan yang melibatkan serangan burung atau hewan liar memang bisa terjadi.

    Antara 1988 dan 2024, sebanyak 76 orang meninggal dunia di AS setelah sebuah pesawat menabrak hewan liar, menurut FAA.

    Salah satu insiden pesawat yang melibatkan burung juga terjadi pada kecelakaan pesawat di dekat pangkalan Angkatan Udara AS di Alaska pada 1995.

    Sebanyak 24 warga Kanada dan Amerika meninggal dunia setelah pesawat menabrak kawanan angsa.

    Getty ImagesAntara 1988 dan 2024, sebanyak 76 orang meninggal dunia di AS akibat pesawat yang menabrak hewan liar, menurut FAA.

    Serangan burung juga menyebabkan insiden “Keajaiban di Hudson” pada 2009, saat pesawat Airbus jatuh ke Sungai Hudson di New York, AS, setelah menabrak kawanan angsa.

    Seluruh 155 penumpang dan awak pesawat selamat.

    Peristiwa ini menjadi insipirasi film berjudul Sully yang dirilis pada 2016 dan diperankan oleh Tom Hanks sebagai kapten pilot Chesley “Sully” Sullen berger.

    Getty ImagesAntara 1988 dan 2024, sebanyak 76 orang meninggal dunia di AS akibat pesawat menabrak hewan liar, menurut FAA.

    Apakah serangan burung menjadi penyebab kecelakaan pesawat di Korsel?

    Para pejabat belum mengonfirmasi apakah pesawat Jeju Air benar-benar bertabrakan dengan burung.

    Namun, seorang penumpang dalam pesawat itu mengirim pesan teks kepada kerabatnya dengan mengatakan bahwa seekor burung “terjebak di sayap” dan pesawat tak bisa mendarat, lapor media setempat.

    Lee Jeong-hyun, kepala departemen pemadam kebakaran Muan, mengatakan serangan burung dan cuaca buruk kemungkinan berkontribusi pada kecelakaan tersebut.

    Akan tetapi, dia menegaskan bahwa penyebab pasti kecelakaan tersebut sedang diinvestigasi.

    BBC

    Pakar penerbangan Chris Kingswood, pilot yang punya pengalaman terbang selama 40 tahun dan pernah menerbangkan pesawat dengan jenis sama seperti yang mengalami kecelakaan di Korsel, mengatakan rekaman video tidak dengan jelas menunjukkan penyebab kecelakaan.

    Namun, ia mencatat pesawat itu tidak memiliki roda pendaratan dan tidak menggunakan penutup sayapnya sebagaimana mestinya, yang menunjukkan bahwa “semuanya terjadi dengan sangat cepat”.

    “Anda biasanya akan dipaksa ke dalam situasi seperti itu jika kehilangan kedua mesin,” katanya kepada BBC.

    “Sebuah pesawat komersial dapat terbang dengan cukup baik dan aman dengan satu mesin.”

    BBC

    Dia menambahkan bahwa ketinggian menjadi hal yang krusial jika serangan burung merusak kedua mesin, karena pilot dengan pesawat di ketinggian rendah akan menghadapi “sejumlah besar keputusan dalam waktu yang sangat singkat”.

    Dia mengatakan ada sistem alternatif untuk mengoperasikan roda pendaratan dan penutup sayap jika mesin gagal.

    Namun menurut Kingswood: “Jika mereka berada di lokasi yang relatif rendah, hanya sekitar ribuan kaki, mereka harus benar-benar fokus menerbangkan pesawat dan mencari lokasi yang aman untuk mendaratkannya.”

    BBC

    Pakar penerbangan lainnya mempertanyakan mungkin serangan burung bukan faktor tunggal dalam kecelakaan tersebut.

    “Tabrakan dengan burung bukanlah hal yang aneh, masalah pada bagian kolong pesawat bukanlah hal yang aneh,” kata Geoffrey Thomas, editor Airline News, kepada Reuters.

    “Tabrakan dengan burung terjadi jauh lebih sering, tetapi biasanya tidak menyebabkan kecelakaan pesawat,” tambahnya.

    Pakar keselamatan penerbangan Australia Geoffrey Dell mengatakan kepada kantor berita tersebut: “Saya belum pernah melihat tabrakan dengan burung yang menghalangi roda pendaratan.”

    Ia mengatakan serangan burung bisa saja berdampak pada mesin pesawat jika sekawanan burung tersedot ke dalamnya, tetapi hal itu tidak akan langsung mematikan mesin pesawat, yang berarti pilot punya waktu untuk mengatasi situasi tersebut.

    (haf/haf)

  • Pesawat Jeju Air yang Kecelakaan Pernah Alami Insiden pada 2021

    Pesawat Jeju Air yang Kecelakaan Pernah Alami Insiden pada 2021

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pesawat maskapai Jeju Air yang kecelakaan pada Minggu (29/12) ternyata pernah mengalami insiden pada 2021 lalu.

    Korea Airports Corporation menyatakan pesawat yang sama, yang terdaftar sebagai HL8088 dalam Sistem Informasi Teknis Pesawat, memiliki riwayat terbenturnya ekor pesawat di landasan pacu kala lepas landas dari Bandara Internasional Gimpo pada Februari 2021.

    Insiden itu mengakibatkan kerusakan struktural pada pesawat tersebut.

    Dilansir dari The Korea Herald, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan menjatuhkan denda 2,2 miliar won (sekitar Rp24,3 miliar) kepada Jeju Air karena melanggar aturan keselamatan terkait insiden itu.

    Kementerian memutuskan bahwa maskapai tak becus memeriksa dan memperbaiki kerusakan secara menyeluruh sebelum melanjutkan penerbangan.

    Insiden ini telah memicu kritik luas terhadap Jeju Air karena dinilai tak transparan. Maskapai sebelumnya mengklaim pesawatnya tak pernah mengalami insiden apa pun sebelum insiden pada Minggu.

    “Tak ada riwayat kecelakaan sebelumnya pada pesawat ini. Pesawat telah menjalani pemeriksaan rutin,” kata CEO Jeju Air Kim E Bae dalam konferensi pers di Gangseo, Seoul, Minggu (29/12).

    Namun, seiring dengan kritik yang terus meningkat, Jeju Air akhirnya mengakui bahwa pesawat tipe Boeing 737-800 tersebut pernah mengalami insiden tiga tahun lalu.

    “Insiden tiga tahun lalu itu insiden kecil dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai sebuah peristiwa, bukan kecelakaan, berdasarkan undang-undang penerbangan. Karenanya, insiden tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari riwayat kecelakaan pesawat,” demikian pernyataan maskapai.

    Maskapai kemudian menegaskan bahwa pihaknya telah membayar seluruh denda yang dijatuhkan, serta menyelesaikan semua inspeksi dan perbaikan.

    “Dan kami melanjutkan operasi normal sesuai dengan peraturan,” demikian pernyataan Jeju Air.

    Pesawat Jeju Air kecelakaan pada Minggu (29/12) di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. (YONHAP / AFP)

    Pesawat Jeju Air kecelakaan pada Minggu (29/12) di Bandara Internasional Muan hingga menewaskan 179 orang. Korban tewas terdiri dari 175 penumpang dan empat awak kabin.

    Hanya dua orang yang selamat dalam tragedi tersebut. Keduanya merupakan awak pesawat.

    Kecelakaan terjadi saat pesawat mendarat tanpa roda pendaratan di Bandara Muan. Karena melaju begitu cepat, pesawat akhirnya menabrak beton hingga meledak hebat.

    Menurut dugaan awal, insiden ini terjadi akibat pesawat bertabrakan dengan burung (bird strike) dan ditambah cuaca buruk.

    Kendati begitu, sejumlah pengamat menduga kecelakaan tak cuma disebabkan oleh bird strike, tetapi kemungkinan mengalami masalah mekanis.

    Hasil penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan hingga kini belum diumumkan.

    (blq/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Korsel Digulingkan hingga Bunuh Diri, Tragis!

    Presiden Korsel Digulingkan hingga Bunuh Diri, Tragis!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kisah presiden di Korea Selatan sangat beragam, mulai dari digulingkan hingga bunuh diri dengan cara tragis.

    Paling baru terjadi pada Presiden Yoon Suk Yeol yang menerapkan darurat militer secara sepihak. Sehingga menimbulkan penolakan dari parlemen negara itu, Majelis Nasional, yang menentang perintah tersebut setelah 6 jam diterapkan.

    Penolakan pun membawa nasib Yoon sebagai Presiden Korsel, di mana parlemen berupaya untuk menggulingkannya.

    Langkah ini sendiri telah mewarnai jalan panjang politik Negeri Ginseng. Tercatat, sejumlah presiden negara itu seringkali menemui kondisi sulit, dengan ada yang ditahan setelah memimpin, dikudeta, hingga melakukan bunuh diri.

    Berikut daftarnya sebagaimana dirangkum dari AFP, Rabu (1/1/2205).

    1. Park Geun Hye

    Pada Desember 2016, Park Geun Hye, presiden sejak 2013, dimakzulkan oleh Parlemen dalam sebuah keputusan yang dikonfirmasi pada bulan Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan dakwaan dan pemenjaraannya.

    Putri dari mantan diktator Park Chung Hee, ia adalah presiden wanita pertama Korea Selatan dan telah menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak korup. Namun, ia dituduh menerima atau meminta puluhan juta dolar dari konglomerat, termasuk Samsung.

    Tuduhan tambahan termasuk berbagi dokumen rahasia. Ia juga tercatat menempatkan artis yang kritis terhadap kebijakannya dalam ‘daftar hitam’, dan memecat pejabat yang menentangnya.

    Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2021 dan denda yang besar. Namun pada akhir tahun itu, ia diampuni oleh penggantinya, Moon Jae In.

    Yoon, presiden saat ini, adalah seorang jaksa Seoul pada saat itu dan memainkan peran penting dalam pemecatan dan penahanannya selanjutnya.

    2. Lee Myung Bak

    Berkuasa dari tahun 2008 hingga 2013, Lee Myung Bak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2018 karena korupsi.

    Yang paling menonjol, ia dinyatakan bersalah menerima suap dari Samsung sebagai imbalan atas bantuan kepada ketua konglomerat itu saat itu, Lee Kun Hee, yang telah dihukum karena penggelapan pajak. Mantan pemimpin tersebut diampuni oleh Presiden Yoon pada bulan Desember 2022.

    3. Roo Moo Hyun

    Roo Moo Hyun memimpin dari tahun 2003 hingga 2008. Pendukung kuat perbaikan hubungan dengan Korea Utara (Korut) ini bunuh diri dengan melompat dari tebing pada bulan Mei 2009.

    Ia mendapati dirinya menjadi target penyelidikan atas pembayaran oleh seorang produsen sepatu kaya sebesar satu juta dolar kepada istrinya dan lima juta dolar kepada suami salah seorang keponakannya.

    4. Chun Doo Hwan

    Presiden Korsel satu ini dikenal sebagai “Penjagal Gwangju” karena memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pemberontakan terhadap kekuasaannya di kota barat daya Gwangju Ia mengundurkan diri pada tahun 1987 dalam menghadapi demonstrasi massa dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya Roh Tae Woo.

    Roh dan Chun telah dekat selama beberapa dekade, pertama kali bertemu sebagai teman sekelas di akademi militer selama Perang Korea.

    Pada tahun 1996, kedua pria itu dihukum karena pengkhianatan atas kudeta tahun 1979 yang membawa Chun ke tampuk kekuasaan, pemberontakan Gwangju tahun 1980, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

    Roh dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara, yang dikurangi menjadi 17 tahun. Sementara Chun dijatuhi hukuman mati, hukuman yang diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Mereka kemudian diberi amnesti pada tahun 1998 setelah hanya menghabiskan dua tahun di balik jeruji besi.

    5. Park Chung Hee

    Park Chung Hee dibunuh pada bulan Oktober 1979 oleh kepala mata-matanya sendiri saat makan malam pribadi. Peristiwa malam itu telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di Korsel, khususnya mengenai apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya.

    Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo, yang saat itu menjabat sebagai jenderal angkatan darat, memanfaatkan kekacauan politik untuk melancarkan kudeta pada Desember 1979.

    6. Yun Po Sun

    Presiden Yun Po Sun digulingkan pada tahun 1961 dalam kudeta yang dipimpin oleh perwira angkatan darat Park Chung Hee. Park mempertahankan jabatan Yun tetapi secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan. Park kemudian menggantikannya setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1963.

    7. Syngman Rhee

    Presiden pertama Korsel, Syngman Rhee, yang terpilih pada tahun 1948, dipaksa mengundurkan diri oleh pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1960. Pemberontakan terjadi setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya melalui pemilihan umum yang curang.

    Rhee dipaksa mengasingkan diri di Hawaii, tempat ia meninggal pada tahun 1965.

    (fab/fab)

  • Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Badan Antikorupsi Korsel Janji Tangkap Presiden Yoon

    Seoul –

    Penyidik Corruption Investigation Office (CIO) for High-ranking Officials Korea Selatan (Korsel) berjanji akan melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon saat ini telah diskors dari jabatannya usai dimakzulkan oleh parlemen.

    Dilansir AFP, Rabu (1/1/2025), penyidik CIO menegaskan mereka akan melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer sebelum batas waktu 6 Januari 2025.

    Pendukung dan penentang Yoon telah berkemah di luar kompleks tempat dia bersembunyi selama berminggu-minggu. Dia melakukannya untuk menghindari upaya pemeriksaan terhadap dirinya.

    CIO telah meminta surat perintah penangkapan setelah Yoon mangkir dari interogasi untuk ketiga kalinya. Namun, belum jelas apakah mereka dapat melaksanakan penangkapan karena Dinas Keamanan Presiden sebelumnya menolak untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

    Kepala CIO, Oh Dong-woon, mengatakan surat perintah tersebut akan dilaksanakan ‘dalam batas waktu’, yaitu pada hari Senin, 6 Januari.

    “Kami ingin proses berjalan lancar tanpa gangguan besar, tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel sebagai persiapan,” katanya kepada wartawan.

    Dia juga memperingatkan siapa pun yang mencoba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Dia mengatakan penangkapan Yoon tak boleh dihalangi oleh siapapun.

    “Siapa pun yang melakukan ini dapat dituntut dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, mengganggu pelaksanaan hak, dan penghalangan tugas resmi dengan cara khusus,” tambahnya.

    Tim hukum Yoon menganggap perintah penangkapan itu ‘ilegal dan tidak sah’ dan telah berjanji untuk mengajukan perintah pengadilan untuk membatalkanna. Para pendukung Yoon telah menggelar unjuk rasa untuk mengecam surat perintah itu.

    Polisi dikirim ke daerah itu dalam jumlah besar dan terlihat berteriak kepada para pengunjuk rasa agar tetap berbaris. Video menunjukkan para pengunjuk rasa pro-Yoon di satu sisi dan anti-Yoon di sisi lain saling berteriak dengan polisi yang berada di tengah-tengah.

    Pejabat Korea Selatan sebelumnya gagal melaksanakan surat perintah penangkapan bagi anggota parlemen pada tahun 2000 dan 2004 karena anggota partai dan pendukungnya menghalangi polisi masuk selama tujuh hari saat surat perintah itu berlaku.

    Yoon telah dilucuti dari tugas kepresidenannya oleh parlemen dan menghadapi tuntutan pidana pemberontakan, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

    Pada Rabu (1/1) mayoritas staf Yoon yang tersisa, termasuk kepala stafnya, sekretaris senior, dan penasihat khusus, semuanya mengajukan pengunduran diri mereka kepada Penjabat Presiden Choi Sang-mok. Presiden yang diskors itu mengumumkan darurat militer dalam pidato yang disiarkan di televisi tanpa pemberitahuan, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu ditujukan untuk melenyapkan ‘elemen anti-negara’ tetapi anggota parlemen bergegas ke parlemen untuk menolaknya pada 3 Desember 2024.

    Pada saat yang sama, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter. Mahkamah konstitusi Korsel akan memutuskan apakah pemakzulan Yoon berlaku atau tidak.

    Kekacauan semakin menjadi-jadi dalam akhir minggu lalu ketika pengganti Yoon, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen karena gagal menandatangani rancangan undang-undang untuk penyelidikan terhadap pendahulunya. Choi mulai menjabat pada hari Jumat dan mendapati dirinya langsung terjerumus ke dalam bencana dengan jatuhnya pesawat Jeju Air pada hari Minggu yang menewaskan 179 orang.

    Pada hari Selasa, Choi menunjuk dua hakim baru ke pengadilan konstitusi yang menangani pemakzulan Yoon demi memenuhi tuntutan utama oposisi.

    Lihat video: Eks Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Resmi Menjadi Buron Negara!

    (haf/imk)

  • Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Jakarta (ANTARA) – Reformasi perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan dinamika ekonomi global dan transformasi teknologi yang cepat.

    Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan adalah melalui digitalisasi dan pembangunan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intellegence/AI).

    Di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat, kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem perpajakan menjadi sangat mendesak. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak, sementara penerapan AI memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

    Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perpajakan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

    Rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut data Bank Dunia, rasio pajak Indonesia pada 2022 hanya sekitar 10,8 persen, sementara negara-negara OECD memiliki rasio pajak sekitar 34 persen.

    Rendahnya rasio pajak ini mencerminkan bahwa banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam sektor informal.

    Tantangan lain adalah sektor informal Indonesia yang mencakup sekitar 60 persen dari tenaga kerja, sebagian besar tidak terdaftar dalam sistem perpajakan formal. Hal ini membuat banyak potensi penerimaan pajak tidak tercatat, sehingga menghambat perluasan basis pajak negara.

    Di sisi lain, transparansi dan kepatuhan pajak juga dinilai masih rendah. Meskipun pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah.

    Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 40 persen masyarakat Indonesia menganggap pajak sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung. Selain itu, masalah penghindaran pajak dan kebocoran juga masih menjadi tantangan besar.

    Efisiensi pengelolaan data perpajakan

    Pengelolaan data perpajakan di Indonesia masih bergantung pada sistem manual yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Proses verifikasi dan analisis data yang dilakukan secara konvensional sering kali menimbulkan ketidaktepatan dan ketidakakuratan informasi.

    Oleh karena itulah digitalisasi sangat penting sebagai langkah menuju efisiensi. Digitalisasi sistem perpajakan menawarkan banyak manfaat, antara lain peningkatan kepatuhan pajak.

    Penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan memungkinkan adanya e-filing (pelaporan pajak secara elektronik) dan e-payment (pembayaran pajak secara online). Hal ini mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

    Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, penggunaan e-filing di Indonesia terus meningkat. Pada 2021, sekitar 75 persen wajib pajak telah menggunakan e-filing, sebuah kemajuan signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

    Digitalisasi juga mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pemrosesan data pajak. Penggunaan sistem otomatis memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan manusia.

    Sebagai contoh, penggunaan e-faktur untuk faktur pajak membantu mengurangi potensi pemalsuan faktur dan memudahkan verifikasi transaksi.

    Dari segi transparansi dan akuntabilitas, teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pajak. Setiap transaksi pajak yang tercatat dalam sistem digital dapat dengan mudah dipantau dan diawasi oleh pihak berwenang.

    Hal ini juga memungkinkan publik untuk memantau bagaimana pajak digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

    Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada wajib pajak, seperti memberikan informasi terkait kewajiban pajak, status pembayaran, dan bantuan terkait prosedur pajak secara online. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    Database berbasis AI

    Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan data perpajakan memberikan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas analisis dan pengambilan keputusan. Beberapa manfaat utama AI dalam pengelolaan pajak antara lain analisis data yang lebih cepat dan akurat.

    AI dapat memproses sejumlah besar data perpajakan dalam waktu singkat. Dengan kemampuan untuk menganalisis pola-pola transaksi, AI dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan mencocokkan data antara wajib pajak dengan data pihak ketiga (seperti data perbankan, transaksi bisnis, dll). Misalnya, sistem AI dapat digunakan untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak dan data transaksi yang tercatat di lembaga keuangan.

    AI dapat digunakan untuk memantau kepatuhan pajak secara otomatis, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengirimkan peringatan kepada wajib pajak atau petugas pajak. Dengan kemampuan untuk memproses data secara real-time, AI dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu atau perusahaan besar.

    Pemanfaatan kecerdasan buatan juga memungkinkan kita untuk membuat personalisasi layanan untuk wajib pajak.

    Dengan analisis berbasis AI, sistem perpajakan dapat memberikan rekomendasi atau layanan yang lebih personal kepada wajib pajak. Misalnya, AI dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dengan memberikan panduan dan pengingat berbasis data historis mereka.

    Disamping itu, AI juga meningkatkan prediksi dan perencanaan fiskal. Dengan menganalisis data yang ada, AI dapat membantu pemerintah meramalkan penerimaan pajak di masa depan dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu perencanaan fiskal yang lebih efektif, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran negara dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Data statistik

    Menurut data OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), digitalisasi administrasi perpajakan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengumpulan pajak di berbagai negara. Negara-negara seperti Estonia dan Korea Selatan telah berhasil mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis digital yang sangat efisien, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan pengurangan biaya administrasi yang signifikan.

    Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi, seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur. Berdasarkan data DJP, pada tahun 2022, e-Filing telah digunakan oleh lebih dari 75 persen wajib pajak, dengan sekitar 13 juta laporan pajak dilaporkan secara elektronik. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam adopsi teknologi oleh wajib pajak Indonesia.

    Selain itu, OECD juga melaporkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak hingga 20 persen. Sistem AI dapat mengidentifikasi pola-pola penghindaran pajak dan membantu dalam penegakan hukum dengan lebih cepat dan akurat.

    Beberapa pakar internasional memberikan pandangan tentang pentingnya digitalisasi dan AI dalam sistem perpajakan.

    Jeffrey Sachs, Ekonom Universitas Columbia, berpendapat bahwa digitalisasi adalah langkah penting dalam reformasi perpajakan. “Digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pengelolaan penerimaan pajak. Sistem digital yang baik tidak hanya mempermudah wajib pajak tetapi juga mengurangi peluang terjadinya kebocoran pajak.”

    Paul Collier, Profesor Ekonomi Universitas Oxford, menyarankan agar Indonesia fokus pada penggunaan teknologi untuk memperluas basis pajak. “Dengan adopsi teknologi canggih, Indonesia dapat meminimalkan ketergantungan pada sektor formal dan memperluas pengumpulan pajak dari sektor informal yang besar.”

    Ngozi Okonjo-Iweala, Direktur Jenderal WTO, menyatakan bahwa penggunaan AI dalam perpajakan akan mengurangi penghindaran pajak. “AI memungkinkan pengawasan perpajakan yang lebih efektif dan deteksi dini terhadap potensi penghindaran pajak. Ini sangat penting bagi negara berkembang yang sering kali menghadapi masalah kepatuhan pajak.”

    Digitalisasi dan penerapan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan atau AI adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Dengan digitalisasi, sistem administrasi pajak menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

    Penerapan AI lebih lanjut dapat meningkatkan analisis data, mempermudah pengawasan, dan membantu pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

    Untuk mewujudkan ini, pemerintah Indonesia perlu terus mendorong inovasi dalam sistem perpajakan dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih modern dan inklusif. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dan AI, Indonesia dapat mengatasi tantangan perpajakan yang ada dan memperkuat sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2025