Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Penangkapan Presiden Korea Selatan Dimulai Hari Ini, Tim Investigasi Masuk Rumah Dinas Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Penangkapan Presiden Korea Selatan Dimulai Hari Ini, Tim Investigasi Masuk Rumah Dinas Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Proses penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dimulai, Bareskrim masuk rumah dinas pada Jumat (3/1/2025).

    Tindakan ini dilakukan karena Yoon Suk Yeol sudah tiga kali gagal memenuhi permintaan untuk hadir di pengadilan.

    Surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol dikeluarkan pada 31 Desember 2024 atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi.

    Kantor Investigasi Korupsi dan Tim Investigasi Khusus Keadaan Darurat Militer bertugas untuk memulai proses penerapan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol hari ini.

    Mereka berangkat dari Kompleks Pemerintahan Gwacheon pukul 06.14 waktu setempat dan tiba di depan kediaman resmi Presiden Yoon di Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul pada pukul 07.21 waktu setempat.

    Sekitar 20 penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi dan polisi memulai percakapan dengan seorang pejabat dari Dinas Keamanan Presiden di depan kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol sekitar pukul 07.50 pagi waktu setempat.

    Mereka tidak bisa langsung masuk karena pintu masuk rumah dinas dihadang oleh bus dan kendaraan lain yang tampaknya dikerahkan Badan Keamanan Nasional, seperti diberitakan Yonhap.

    Untuk mendukung tim investigasi, polisi Korea Selatan mengirim detektif dan mengerahkan 2.700 orang dari 45 unit anti huru hara untuk menjaga ketertiban di sekitar rumah dinas.

    Proses penangkapan hari ini juga dihadiri oleh Jaksa Lee Dae-hwan, kepala Satuan Tugas Darurat Militer (TF) Kementerian Penuntutan Umum.

    Ia dan tim investigasi kemudian memasuki halaman kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol pada hari ini sekitar pukul 08.02 waktu setempat ketika barikade dibuka.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi kepada wartawan pada pukul 08.04 waktu setempat hari ini.

    Darurat Militer Korea Selatan, Awal Runtuhnya Kekuasaan Yoon Suk Yeol

    Presiden Yoon Suk Yeol, yang mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, mengerahkan militer dan polisi untuk menangguhkan kekuasaan Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Nasional.

    Langkah ini diambil oleh Yoon Suk Yeol sebagai respons terhadap kebuntuan politik yang disebabkan oleh oposisi yang menghalangi anggaran dan upaya pemakzulan terhadap anggota kabinetnya. 

    Yoon Suk Yeol menuduh oposisi sebagai “anti-negara” dan berupaya menggulingkan demokrasi bebas di Korea Selatan.

    Namun, darurat militer itu hanya berlangsung sekitar 6 jam setelah majelis nasional melakukan voting untuk membatalkan keputusan tersebut.

    Yoon Suk Yeol dituduh sebagai pemimpin pemberontakan yang memulai kerusuhan yang bertujuan mengganggu konstitusi nasional dan menyalahgunakan kekuasaan serta menghalangi pelaksanaan hak.

    Setelah penuntutan, polisi dan Kementerian Penuntut Umum masing-masing melancarkan penyelidikan, seperti diberitakan surat kabar Korea Selatan, Hankyoreh.

    Mantan Menteri Pertahanan Nasional Kim Yong-hyun, Komandan Komando Kontra Intelijen Angkatan Bersenjata ROK Yeo Yeo-hyung, dan Komandan Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo , yang berpartisipasi dalam perang saudara di bawah perintah Presiden Yoon, telah ditangkap dan diadili atas tuduhan terlibat dalam misi penting untuk perang saudara.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Paspampres Cegah KPK Korsel Tangkap Yoon di Rumah Kepresidenan

    Paspampres Cegah KPK Korsel Tangkap Yoon di Rumah Kepresidenan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan pengamanan (Paspampres) Presiden Korea Selatan mencegah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korsel untuk masuk kediaman presiden di Seoul buat menangkap presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.

    Pihak kepolisian dan KPK Korsel mendatangi kediaman Kepresidenan untuk menjalankan penangkapan Yoon usai terkait darurat militer yang dinilai melanggar konstitusi Korsel.

    Media Korsel KBS World melaporkan sejumlah kendaraan para pejabat tinggi KPK Korsel terpantau terparkir di depan gerbang rumah Kepresidenan sejak pukul 08.00 waktu setempat dan tidak diizinkan masuk oleh Paspampres Korsel.

    Pejabat KPK itu disebut telah menunjukkan surat perintah penangkapan kepada kepala Paspampres Korsel, namun ditolak.

    Paspampres bersikeras bahwa mereka menjalankan tugas melindungi presiden seuai dengan hukum yang berlaku.

    Pihak kepolisian sebelumnya mengerahkan 2.700 personel di sekitar kediaman presiden untuk menjaga ketertiban dan mencegah bentrokan di antara para pengunjuk rasa yang menentang dan mendukung Presiden Yoon.

    Sebelumnya, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon pada Selasa (31/12) dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara dalam upaya sang presiden memberlakukan darurat militer.

    Tim kuasa hukum Yoon pun segera mengajukan banding atas putusan pengadilan yang mengeluarkan surat penangkapan. Mereka menilai surat penangkapan tersebut melanggar Konstirusi dan Hukum Acara Pidana.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur

    Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur

    Seoul –

    Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta presidential security service (PSS) atau pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa aksi penghadangan penangkapan bisa diproses hukum.

    “Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan,” kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae, seperti dilansir BBC, Jumat (3/1/2025).

    Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon telah meminta penyidik untuk menahan diri. Menurutnya penangkapan itu upaya yang tidak masuk akal.

    “Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat,” katanya.

    Sebelumnya dilansir AFP, penyelidik Korsel memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyelidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO).

    Penyelidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak.

    (lir/yld)

  • KPK Korsel-Polisi Diblokir Militer dan Ribuan Pendukung di Rumah Yoon

    KPK Korsel-Polisi Diblokir Militer dan Ribuan Pendukung di Rumah Yoon

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan menghadapi perlawanan dari unit militer dan para suporter eks Presiden Yoon Suk Yeol saat hendak menjemput paksa mantan orang nomor satu di negara tersebut, Jumat (3/1).

    Kantor berita Korsel Yonhap melaporkan unit militer diduga milik Komando Pertahanan Ibu Kota memblokir akses penyidik yang tiba di dalam kediaman Yoon.

    Menurut polisi Korsel, para penyidik tak diizinkan melangkah lebih jauh ke rumah sang eks presiden.

    Tim penyidik yang menjemput paksa Yoon terdiri dari 30 orang CIO dan 120 aparat kepolisian. Sebanyak 70 di antaranya menunggu di luar kompleks kediaman.

    CIO telah tiba di kediaman Yoon sejak sekitar pukul 06.00 waktu setempat. Mereka hendak menangkap Yoon untuk selanjutnya diinterogasi, sesuai surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan Seoul awal pekan ini.

    CIO meminta pengadilan merilis surat perintah penangkapan lantaran Yoon mangkir tiga kali dari panggilan untuk pemeriksaan terkait deklarasi darurat militer.

    Selain telah mendapatkan surat perintah pengadilan, CIO juga telah memperoleh surat perintah untuk menggeledah kediaman Presiden.

    Sejalan dengan ini, polisi mengatakan pihaknya akan menahan pasukan pengamanan presiden maupun para pendukung Yoon jika mereka menghalang-halangi tim penyidik menjemput paksa Yoon. Penahanan itu didasari tuduhan menghalangi tugas resmi.

    Ribuan pendukung Yoon sejak beberapa hari lalu berkumpul di luar kediaman presiden untuk menentang pemakzulannya. Tak hanya itu, mereka juga memblokir otoritas yang ingin menahannya. Beberapa pedemo berujung ditangkap karena bentrok dengan aparat.

    Penyelidikan bersama

    CIO telah bekerja sama dengan polisi dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama atas deklarasi darurat militer 3 Desember.

    Jika berhasil menangkap Yoon, CIO akan membawa sang Presiden ke markas mereka di Gwacheon guna menginterogasinya sebelum menahan sang Presiden di Pusat Penahanan Seoul.

    Setelah ditahan, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mencari surat perintah lain untuk penangkapan resmi sang mantan presiden atau membebaskan dia.

    (bal/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Penyidik dan Jaksa Dihadang Saat Masuk ke Rumah Presiden Korsel

    Penyidik dan Jaksa Dihadang Saat Masuk ke Rumah Presiden Korsel

    Jakarta –

    Penyidik Korea Selatan (Korsel) memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

    “Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dilansir AFP, Jumat (3/1/2025).

    Penyidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

    “Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk,” ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

    Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak.

    Dalam laporan AFP, suasana di sekitar kediaman Yoon sangat ramai. Belasan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berbaris di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    Sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi telah dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan, setelah pendukung Yoon berhadapan dengan demonstran anti-Yoon pada Kamis.

    Terbaru, dilihat di Kantor berita Yonhap, Tim Keamanan Kepresidenan menolak penggeledahan yang dilakukan penyidik di kediaman Yoon. Namun, belum ada laporan rinci mengenai itu.

    (zap/imk)

  • Polisi Korsel Larang CEO Jeju Air Berpergian ke Luar Negeri

    Polisi Korsel Larang CEO Jeju Air Berpergian ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Polisi Korea Selatan melakukan penggeledahan di kantor Jeju Air dan kantor operator Bandara Internasional Muan sebagai bagian dari penyelidikan atas kecelakaan yang menewaskan 179 orang. Polisi Korsel juga telah melarang CEO Jeju Air untuk berpergian ke luar negeri.

    Dilansir Reuters, Jumat (3/1/2025), penyidik kepolisian menggeledah kantor operator bandara dan otoritas penerbangan kementerian transportasi di wilayah barat daya Muan, serta kantor Jeju Air di Seoul pada Kamis (2/1).

    Pejabat kepolisian setempat menyebut, penyidik berencana menyita dokumen dan materi terkait pengoperasian dan perawatan pesawat, serta pengoperasian fasilitas bandara.

    Pejabat tersebut juga mengatakan polisi telah melarang CEO Jeju Air Kim E-bae dan pejabat lain yang tidak disebutkan namanya untuk meninggalkan negaranya.

    Polisi menyebut mereka yang dilarang berpergian ke luar negeri itu sebagai saksi kunci yang berpotensi menghadapi dakwaan yang menyebabkan kematian karena kelalaian, yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara atau denda hingga 20 juta won ($13.600).

    Sementara itu, Direktur Jeju Air menyebut pihak Jeju Air akan bekerja sama dengan kepolisian.

    Diketahui, Jeju Air 7C2216, yang berangkat dari ibu kota Thailand, Bangkok, menuju Muan di Korea Selatan bagian barat daya, mengalami kecelakaan pada Minggu (29/12/2024). Sebanyak 179 orang tewas dan 2 orang selamat akibat insiden itu.

    Tim investigasi masih mengusut penyebab kecelakaan tersebut. Konversi data dari perekam suara kokpit ke berkas audio, yang dapat memberikan informasi penting tentang menit-menit terakhir penerbangan, telah selesai dilakukan pada hari Kamis.

    Lihat juga Video ‘Sebab Korsel Analisis Black Box Jeju Air yang Kecelakaan di AS’:

    (yld/lir)

  • Presiden Korsel Bakal Ambil Langkah Hukum Usai Rumah Didatangi Penyidik

    Presiden Korsel Bakal Ambil Langkah Hukum Usai Rumah Didatangi Penyidik

    Seoul –

    Pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan akan mengambil tindakan hukum usai kediaman Yoon didatangi penyidik kantor investigasi korupsi untuk menjalankan surat perintah penangkapan. Pengacara Yoon menilai surat itu ilegal dan tidak sah.

    Dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), penyidik memasuki kediaman Presiden Yook sejak dini hari tadi. Mereka datang untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

    Kedatangan penyidik telah diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman. Pendukung garis keras juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu.

    Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

    “Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah,” kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

    “Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut,” katanya.

    Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

    (lir/yld)

  • Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon Suk Yeol untuk Penangkapan

    Penyidik Korsel Datangi Kediaman Presiden Yoon Suk Yeol untuk Penangkapan

    Seoul –

    Penyidik Korea Selatan tiba di luar kediaman Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat dini hari waktu setempat. Penyidik datang untuk melakukan penangkapan buntut deklarasi darurat militer.

    Dilansir AFP, Jumat (3/1/2025), mobil-mobil yang membawa penyelidik melaju di luar kediamannya di pusat kota Seoul, yang diiringi oleh banyak polisi. Sementara pendukung garis keras pemimpin yang dimakzulkan itu berdiri di luar kediaman Yoon.

    Yoon yang telah diskors dari tugasnya oleh anggota parlemen akan menjadi presiden pertama yang menjabat dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap.

    Dari pantauan AFP, puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.

    “Pelaksanaan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi, yang sedang menyelidiki pernyataan darurat militer Yoon, dengan para penyelidik dan polisi terlihat memasuki kediaman presiden.

    Sementara Kantor berita Yonhap melaporkan sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi telah dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan, setelah para pendukung Yoon berhadapan dengan demonstran anti-Yoon di daerah tersebut pada hari Kamis.

    Yoon memberikan pernyataan darurat militer pada 3 Desember tahun lalu yang menyebabkan pemakzulannya dan membuatnya menghadapi kemungkinan penangkapan, pemenjaraan atau, yang terburuk, hukuman mati.

    Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara yang sedang menjabat, akan mematuhi surat perintah penyelidik.

    (lir/lir)

  • Polisi Korsel Geledah Kantor Jeju Air, Cari Dokumen Operasional Boeing  737 usai Kecelakaan Tragis – Halaman all

    Polisi Korsel Geledah Kantor Jeju Air, Cari Dokumen Operasional Boeing  737 usai Kecelakaan Tragis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan menggeledah kantor maskapai penerbangan Jeju Air setelah insiden kecelakaan tragis yang menimpa pesawat Jeju Air 7C2216 jenis Boeing 737-800.

    Dilansir The Guardian, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari investigasi atas kecelakaan hari Minggu (29/12/2024), yang menewaskan 179 orang.

    Adapun penggeledahan ini dilakukan pihak berwenang setempat untuk mencari dan menyita dokumen yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan pesawat Boeing 737-800.

    “Sehubungan dengan kecelakaan pesawat operasi pencarian dan penyitaan sedang dilakukan mulai pukul 09.00 pagi pada tanggal 2 Januari di tiga lokasi,” demikian pernyataan polisi Korea Selatan.

    “Polisi berencana untuk segera dan tegas menentukan penyebab dan tanggung jawab atas kecelakaan ini sesuai dengan hukum dan prinsip,” lanjut mereka.

    Merespons penggrebekan itu, Song Kyeong-hoon, Direktur Jeju Air, mengatakan maskapai siap bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap tragedi itu.

    Tak hanya kantor Jeju Air, penggeledahan juga dilakukan di Bandara Internasional Muan.

    Pejabat presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok, menyatakan tindakan harus segera diambil jika penyelidikan mengungkap ada masalah dengan model pesawat tersebut.

    “Karena ada kekhawatiran publik yang besar tentang model pesawat yang sama yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasi pemeliharaan, pendidikan, dan pelatihan,” kata Choi.

    Korsel Gelar Inspeksi Massal

    Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serupa, Pemerintah Korea Selatan berencana untuk menginspeksi semua pesawat jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan di negeri tersebut.

    Seorang pejabat Kementerian Transportasi Korsel menyatakan pemerintah bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah seluruh maskapai penerbangan telah mengikuti aturan dengan benar.

    Dikutip dari NPR, inspeksi tersebut rencananya akan mencakup pemeriksaan terhadap tingkat pemanfaatan pesawat.

    Kemudian ada pemeriksaan penerbangan, hingga penelusuran terhadap catatan pemeliharaan pesawat.

    Sejauh ini jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan secara luas oleh maskapai bertarif rendah (LCC) di Korea Selatan seperti Jeju Air sebanyak 39 pesawat.

    Sementara itu, maskapai LCC lain yang mengoperasikan Boeing 737-800 ada T’way Air dengan 27 pesawat, Jin Air dengan 19 pesawat.

    Sementara, Eastar Jet dengan 10 pesawat, dan Air Incheon dengan dua pesawat.

    Korsel Umumkan Masa Berkabung

    Sebelumnya, Choi Sang Mok mengumumkan hari berkabung nasional selama tujuh hari buntut kecelakaan pesawat Jeju Air.

    “Kami menyampaikan belasungkawa dan simpati terdalam kami terhadap keluarga para korban dalam tragedi tak terduga ini,” kata Choi pada Minggu, seperti dikutip Yonhap.

    Choi mengatakan hari berkabung nasional akan berlangsung selama tujuh hari mulai Minggu hingga Sabtu (4/1/2025).

    Ia juga menetapkan Muan sebagai zona khusus bencana sehingga perlu mendapat bantuan negara, lantaran tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air menjadi insiden penerbangan paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan. 

    Untuk menghormati masa berkabung nasional atas tragedi jatuhnya pesawat Jeju Air pemerintah kota Seoul melarang pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun baru.

    Adapun penangguhan pesta itu berlangsung selama enam bulan.

    Termasuk bagi para perusahaan yang akan menggelar pertunjukan kembang api di Sungai Han.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Anggota Tentara Ditangkap, Ketahuan Jadi Mata-mata Rahasia

    Anggota Tentara Ditangkap, Ketahuan Jadi Mata-mata Rahasia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cameron John Wagenius yang merupakan prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) berusia 20 tahun disebut sebagai penjahat siber dan melakukan aksi mata-mata. Pihak berwenang telah menangkap dan mendakwa pria itu.

    Wagenius disebut menjual dan membocorkan rekaman panggilan pelanggan. Dua data yang dibagikan berasal dari AT&T dan Verizon yang bocor awal tahun lalu.

    Wagenius ditangkap di dekat pangkalan Angkatan Darat di Fort Hood, Texas. Ia didakwa dua tuduhan terkait transfer ilegal rekaman telepon rahasia.

    Dalam dua halaman dakwaan, tidak disebutkan korban maupun aktivitas peretasan yang dilakukan. Selain itu juga tidak ada detil pribadi soal terdakwa, dikutip dari Krebsonsecurity, Kamis (2/1/2025).

    Ibunya, Alicia Roen, tidak mengetahui anaknya melakukan kejahatan itu. Ia hanya mengetahui putranya bekerja untuk sinyal radio dan komunikasi di Korea Selatan selama dua tahun terakhir.

    “Saya tidak tahu dia suka meretas. Saya terkejut saat mengetahuinya,” jelas Roen.

    Sebelumnya, seorang penjahat siber lainnya bernama Connor Riley Moucka atau Judische telah ditangkap karena mencuri data dan memeras puluhan perusahaan yang menyimpan data di Snowflake. Berdasarkan wawancara dengan Krebsonsecurity, dia mengatakan tidak tertarik menjual namun lebih suka menyerahkannya pada penjahat lainnya bernama Kiberphant0m dan lainnya.

    Kiberphant0m sendiri sempat mengklaim bertanggung jawab pada peretasan sekitar 15 perusahaan telekomunikasi. Dua diantaranya adalah AT&T dan Verizon.

    Berdasarkan penelusuran Krebsonsecurity dari jejak yang ditinggalkan sang penjahat, ditemukan dia adalah prajurit Angkatan Darat AS yang ditempatkan di Korea Selatan.

    Setelah Moucka ditangkap dan beritanya tersebar, ia mem-posting data yang diklaim sebagai log panggilan AT&T di BreachForums. Data itu terkait presiden Donald Trump dan Kamala Harris.

    “Jika Anda tidak menghubungi @ATNT semua catatan panggilan pemerintah presiden akan bocor. Anda tidak berpikir kami punya rencana jika ada penangkapan? Pikirkan lagi,” ujarnya mengancam.

    (fab/fab)