Xcloud.id

Negara: Korea Selatan

  • Ekspor Indonesia ke Negara BRICS Capai USD 84,37 Miliar, China Juaranya – Page 3

    Ekspor Indonesia ke Negara BRICS Capai USD 84,37 Miliar, China Juaranya – Page 3

    Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia (Wamenlu RI), Arief Havas Oegroseno, mengatakan ancaman tarif dagang yang disampaikan oleh Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump tidak ditujukan secara khusus kepada negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Ya makanya, tarif itu nggak ada hubungannya dengan BRICS, karena yang kena tarif itu kadang-kadang non-BRICS juga akan kena,” saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Arief menegaskan bahwa tarif tersebut lebih banyak berfokus pada negara-negara yang menciptakan defisit perdagangan dengan AS, yang meliputi Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.

    “Kalau saya lihat dari berbagai analisa yang ada, ya Eropa, Jepang, Korea, itu pokoknya negara yang punya menciptakan defit berdagangan, dari Amerika Serikat yang kena,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang diambil oleh Trump lebih terkait dengan upaya untuk menanggulangi defisit perdagangan Amerika Serikat.

    Menurutnya, negara-negara non-BRICS seperti Eropa dan Jepang juga akan terkena dampak dari kebijakan ini, karena mereka turut berperan dalam menciptakan ketidakseimbangan perdagangan dengan AS.

    Namun, meskipun ancaman tarif tersebut mengemuka melalui akun media sosial Trump, Arief menekankan pentingnya untuk menunggu perkembangan lebih lanjut.

    “Ya kita tunggu aja tanggal 20 di Januari kan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Senin, 6 Januari 2025 yang diumumkan oleh Brasil. Sebelumnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS. Seiring Indonesia masuk BRICS tersebut dinilai dapat perluas pasar ekspor.

  • Presiden Korsel Langsung Diinterogasi Usai Ditangkap

    Presiden Korsel Langsung Diinterogasi Usai Ditangkap

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol langsung menjalani interogasi usai ditangkap pada Rabu (15/1) waktu setempat. Yoon diinterogasi oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer singkat pada 3 Desember lalu.

    Yoon, seperti dilansir kantor berita Yonhap, Rabu (15/1/2025), terlihat hadir di kantor CIO yang ada di area Gwaecheon, sebelah selatan Seoul, sekitar 20 menit setelah para penyelidik berhasil menangkapnya di kediaman kepresidenan yang ada di pusat kota Seoul.

    “Interogasi dimulai pukul 11.00 waktu setempat di sebuah ruang interogasi yang direkam dengan video,” kata CIO dalam pemberitahuan pers.

    Menurut para pejabat CIO, interogasi terhadap Yoon dilakukan oleh Wakil Kepala CIO Lee Jae Seung, dengan tim kuasa hukum Yoon turut hadir.

    Tidak diketahui secara pasti berapa lama interogasi terhadap Yoon akan berlangsung.

    Namun para penyelidik memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon terkait penyelidikan darurat militer, sebelum mengupayakan surat perintah penahanan untuk menahan Yoon secara resmi hingga 20 hari ke depan, atau membebaskannya.

    Yoon yang dinonaktifkan dari tugas-tugas kepresidenan sejak dimakzulkan oleh parlemen Korsel pada 14 Desember lalu, menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan atas langkahnya menetapkan darurat militer yang berlaku singkat.

  • Lee Min-ho Siap Fan Meeting di Jakarta pada 2025

    Lee Min-ho Siap Fan Meeting di Jakarta pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar gembira datang untuk para penggemar Lee Min-ho. Aktor asal Korea Selatan (Korsel) ini dipastikan akan menggelar fan meeting di Jakarta pada 2025.

    Kabar tersebut diumumkan langsung oleh agensi MYM Entertainment. Pihaknya mengungkapkan, Jakarta akan menjadi salah satu destinasi dalam tur fan meeting Asia Lee Min-ho yang bertajuk “Monhoverse”.

    “Dengan banyaknya Minoz (sapaan fan Min-ho) yang berkumpul untuk menciptakan dunia Min-ho, ‘Monhoverse’ kini saatnya kita melanjutkan perjalanan ini bersama, semakin dekat,” tulis MYM Entertainment melalui media sosial dikutip Raabu (15/1/2025).

    Meski demikian, hingga kini venue dan jadwal pasti untuk fan meeting Lee Min-ho di Jakarta masih belum diumumkan.

    MYM Entertainment menyebutkan, informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan tempat akan disampaikan melalui pengumuman terpisah.

    Selain itu, promotor yang akan membawa aktor berusia 37 tahun tersebut ke Indonesia juga belum diungkap sehingga membuat para penggemar penasaran dan ingin segera membeli tiket untuk bertemu idolanya.

    “Ditunggu pengumuman tiketnya,” kata salah satu netizen.

    “Wah udah enggak sabar ketemu Min-ho,” ujar netizen lainnya.

    Sebelumnya, MYM Entertainment telah menginformasikan Lee Min-ho akan menggelar tur Asia untuk fan meeting bertajuk “Monhoverse”. Dalam pengumuman terbaru, disebutkan ada tujuh kota di Indonesia yang termasuk dalam rangkaian tur ini, dengan Jakarta menjadi salah satu tujuan.

    Tur ini akan dimulai di Seoul, Korea Selatan, lalu dilanjutkan ke Bangkok, Macau, dan Taipei. Setelah itu, Lee Min-ho akan mengunjungi Jakarta, Manila, dan Tokyo.

    Bagi para penggemar atau Minoz yang ingin mendapatkan update terbaru tentang fan meeting Lee Min-ho di Jakarta, mereka bisa memantau akun media sosial MYM Entertainment secara berkala.

  • Presiden Korsel Ditangkap Usai Berminggu-minggu Sembunyi di Kediamannya

    Presiden Korsel Ditangkap Usai Berminggu-minggu Sembunyi di Kediamannya

    Seoul –

    Otoritas berwenang Korea Selatan (Korsel) berhasil menangkap Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1) terkait penyelidikan darurat militer, setelah awal bulan ini gagal mengamankannya. Yoon, selama berminggu-minggu, bersembunyi di kediamannya dengan dilindungi oleh para pengawal kepresidenan.

    Pada awal Januari, seperti dilansir BBC dan Reuters, Rabu (15/1/2025), para penyelidik gagal menangkap Yoon di kediaman kepresidenan setelah terjadi perselisihan selama enam jam dengan pengawal kepresidenan yang mencegah mereka masuk.

    Lebih dari 100 polisi bersenjata dikerahkan, namun gagal mengeksekusi surat perintah penangkapan yang dirilis pengadilan. Konfrontasi terjadi dengan pengawal kepresidenan yang membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi penyelidik melakukan penangkapan.

    Upaya penangkapan kedua, pada Rabu (15/1) dini hari, berlangsung dramatis dengan melibatkan lebih dari 3.000 personel kepolisian yang berbaris di kediaman kepresidenan. Momen ini disiarkan langsung oleh televisi-televisi lokal Korsel.

    Tayangan televisi menunjukkan situasi tegang di sekitar kediaman kepresidenan, yang diawali dengan kedatangan bus berisi personel kepolisian di area dekat kediaman itu. Para polisi bergerak melewati para pendukung Yoon yang menggelar aksi di luar kediamannya beberapa waktu terakhir.

    Bentrokan fisik sempat terjadi antara personel kepolisian dengan para pendukung Yoon tersebut. Personel kepolisian kemudian berjalan menuju gerbang kompleks kediaman Yoon sambil membawa tangga dan alat pemotong kawat.

    Laporan kantor berita Yonhap menyebut para penyelidik terpaksa memasuki kompleks kediaman kepresidenan tersebut dengan menggunakan tangga, setelah dihadang oleh para personel Pasukan Keamanan Presiden (PSS), yang memasang barikade menggunakan beberapa kendaraan di dekat pintu masuk.

  • 5 Komoditas Nonmigas Ekspor Terbesar RI Sepanjang 2024, Baja hingga Kendaraan

    5 Komoditas Nonmigas Ekspor Terbesar RI Sepanjang 2024, Baja hingga Kendaraan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) ungkap lima komoditas non migas yang paling banyak di ekspor Indonesia sepanjang 2024. Diantaranya, bahan bakar mineral, besi dan baja, serta kendaraan dan bagiannya.

    Plt Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, bahan bakar mineral (HS 27) menjadi komoditas yang paling banyak di ekspor Indonesia sepanjang 2024. 

    “Komoditas ini mencakup sekitar 15,94% dari total ekspor non migas dengan nilai ekspor sebesar US$39,65 miliar,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Rabu (15/1/2025).

    Amalia menyebut, China menjadi tujuan utama ekspor komoditas bahan bakar mineral dengan pangsa pasar mencapai 35,03%, disusul India 17,59%, Jepang 9,77%, Filipina 6,98%, dan Malaysia 6,51%.

    Kemudian di posisi kedua ditempati oleh lemak dan minyak hewani/nabati (HS15) yang mencakup sekitar 10,78% dari total ekspor non migas di 2024 dengan nilai ekspor mencapai US$26,82 miliar. China, India, dan Pakistan menjadi tiga negara tujuan utama ekspor komoditas ini.

    Posisi ketiga, lanjut Amalia, ditempati oleh besi dan baja. Ekspor komoditas dengan HS 72 itu tercatat mencapai US$25,80 miliar dengan share sebesar 10,37%. Tercatat, China, Taiwan, dan India menjadi tiga negara tujuan utama ekspor besi dan baja.

    Selanjutnya yakni komoditas mesin dan perlengkapan elektrik (HS85). Dalam paparan yang disampaikan Amalia, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$15,05 miliar dengan share sebesar 6,05% terhadap total ekspor nonmigas.

    BPS mengungkap, komoditas ini paling banyak di ekspor ke Amerika Serikat dengan share 27,78%, diikuti Singapura 12,37%, Jepang 11,35%, Korea Selatan, dan Hong Kong.

    Di posisi kelima, ada kendaraan dan bagiannya (HS87) di mana nilai ekspornya mencapai US$11,01 miliar dengan share sebesar 4,43%. Komoditas ini utamanya di ekspor ke Filipina, Vietnam, Arab Saudi, Malaysia, dan Meksiko.

    “Tujuan utama ekspor kendaraan Indonesia adalah ke Filipina yang sebesar 25,5% dari total ekspor kendaraan kita dan negara tujuan utama ekspor yang kedua adalah vietnam dengan pangsa ekspor kendaraan sebesar 12,03%,” pungkasnya.

  • Yoon Suk Yeol Cetak Sejarah Jadi Presiden Pertama Korsel yang Ditangkap

    Yoon Suk Yeol Cetak Sejarah Jadi Presiden Pertama Korsel yang Ditangkap

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang ditangkap saat masih aktif menjabat. Setelah berminggu-minggu terjadi perselisihan dengan para penyelidik yang menyelidiki dirinya atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer, Yoon akhirnya diamankan.

    Penangkapan ini, seperti dilansir Reuters, Rabu (15/1/2025), merupakan yang pertama dilakukan terhadap seorang presiden pertahana di Korsel. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam mengadili dan memenjarakan mantan pemimpinnya, namun kebanyakan ditangkap saat sudah tidak menjabat lagi.

    Penetapan darurat militer singkat pada 3 Desember lalu sangat mengejutkan publik Korsel. Sejak saat itu, Yoon yang menuai kritikan, bersembunyi di kediamannya dengan dijaga pasukan keamanan pribadi yang menghalangi upaya penangkapan sebelumnya.

    Darurat militer yang berlaku singkat awal Desember lalu telah membawa Korsel ke dalam krisis politik paling buruk dalam beberapa dekade terakhir. Yoon kemudian dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember lalu, yang menonaktifkannya dari tugas-tugas kepresidenan.

    Nasib Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang akan mempertimbangkan apakah akan memperkuat pemakzulan Yoon dan memberhentikannya, atau mengembalikannya ke kekuasaan.

    Selain menghadapi pemakzulan, Yoon juga menghadapi rentetan investigasi kriminal atas tuduhan pemberontakan — satu-satunya dakwaan yang mementahkan kekebalan yang dimiliki Presiden Korsel — termasuk yang dipimpin oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

    Setelah sebelumnya menolak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh CIO, Yoon akhirnya bersedia untuk menjalani interogasi. Dalam pesan yang dirilis saat dia akhirnya ditangkap, Yoon mengatakan dirinya tidak mengakui proses yang menurutnya ilegal ini, namun tunduk untuk menghindari pertumpahan darah.

  • Detik-detik Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditangkap, Petugas Pakai Tangga untuk Memanjat Penghalang – Halaman all

    Detik-detik Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Ditangkap, Petugas Pakai Tangga untuk Memanjat Penghalang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah ditangkap, Rabu (15/1/2025).

    Penangkapan tersebut dilakukan enam minggu setelah upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer.

    Adapun Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan atas tuduhan pemberontakan terkait dengan pernyataan darurat militernya pada 3 Desember 2024.

    Dalam sebuah pernyataan, Yoon Suk Yeol mengatakan dia menyerahkan diri untuk diinterogasi guna menghindari kekerasan setelah lebih dari 3.000 petugas polisi berbaris di kediamannya untuk menangkapnya sejak Rabu dini hari.

    “Ketika saya melihat mereka menerobos masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran hari ini, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO – meskipun itu adalah penyelidikan ilegal – untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon dalam sebuah pernyataan, Rabu, dilansir Reuters.

    Para penyidik ​​memasuki kediaman Yoon Suk Yeol pada Rabu pagi dalam upaya baru untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya.

    Pengacara Yoon sebelumnya telah mencoba membujuk para penyelidik agar tidak melaksanakan surat perintah penangkapan, dengan mengatakan presiden akan hadir secara sukarela untuk diinterogasi, tetapi lembaga tersebut menolak.

    Diberitakan Sky News, polisi berupaya mengakses kantor resmi presiden untuk menahan Yoon Suk Yeol, tetapi mereka terlibat dalam kebuntuan dengan dinas keamanan Yoon.

    Beberapa jam kemudian, ratusan petugas berhasil memasuki area properti dengan menggunakan tangga untuk memanjat penghalang.

    Polisi mengatakan mereka telah mengerahkan 3.200 petugas untuk melaksanakan surat perintah penangkapan.

    Satu orang yang pingsan di tengah kebuntuan, telah diangkut dari tempat kejadian oleh pemadam kebakaran, kata media setempat.

    Ribuan orang, termasuk para pendukungnya, diketahui berkumpul di luar rumah Yoon Suk Yeol.

    Sementara, sekelompok anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat konservatif yang berkuasa dan pengacara Yoon juga berusaha mencegah penangkapan di dalam kompleks perumahan.

    Setelah penangkapan, iring-iringan mobil kepresidenan Yoon Suk Yeol terlihat meninggalkan kediamannya di lereng bukit dengan pengawalan polisi.

    Sebuah kendaraan yang tampaknya membawa Yoon Suk Yeol kemudian tiba di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi di kota terdekat, Gwacheon.

    Patrick Fok, melaporkan untuk Al Jazeera dari Seoul, mengatakan sekitar 1.000 petugas polisi terlibat dalam operasi penangkapan di kediaman presiden.

    Operasi pada hari Rabu itu adalah upaya kedua yang dilakukan oleh penyidik ​​untuk menangkap Yoon, setelah upaya sebelumnya yang gagal berakhir setelah kebuntuan selama berjam-jam dengan tim keamanannya di dalam kompleks kepresidenan pada awal Januari 2025.

    Sejak itu, Yoon tetap berada di dalam vilanya di lereng bukit di Seoul selama berminggu-minggu dalam upaya untuk menghindari penangkapan.

    Pengacara Yoon berpendapat bahwa upaya untuk menahan Yoon Suk Yeol adalah ilegal dan dirancang untuk mempermalukannya di depan umum.

    Surat perintah yang diperoleh penyidik ​​untuk menangkapnya adalah yang pertama kali dikeluarkan terhadap Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat.

    Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol ditangkap di kediamannya di Seoul pada Rabu (15/1/2025) terkait kasus deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada awal Desember 2024 lalu. (Yonhap News)

    Saat penyiar berita lokal melaporkan bahwa penahanan Yoon akan segera dilakukan, beberapa perkelahian kecil terjadi antara pengunjuk rasa pro-Yoon yang menangis dan polisi di dekat kediaman tersebut, menurut seorang saksi mata Reuters di tempat kejadian.

    Selama dua minggu terakhir, ribuan pengunjuk rasa anti dan pro-Yoon berkumpul setiap hari dalam unjuk rasa yang bersaing di dekat kantornya di Seoul, untuk mengantisipasi penahanannya.

    Sebelumnya, pernyataan darurat militer Yoon mengejutkan warga Korea Selatan dan menjerumuskan salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia ke dalam periode kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Yoon berpendapat bahwa deklarasi darurat militer yang diberlakukannya adalah tindakan pemerintahan yang sah, dan menyebutnya sebagai peringatan bagi partai oposisi liberal utama, Partai Demokrat, yang ia gambarkan sebagai “pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela”.

    Ia mengklaim partai tersebut menggunakan mayoritas legislatifnya untuk memakzulkan pejabat tinggi dan melemahkan anggaran pemerintah.

    Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.

    Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen.

    Ketika itu, para pembantu parlemen terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

    Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

    Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

    Namun, Yoon Suk Yeol mengumumkan mencabut darurat militer, beberapa jam setelah Korea Selatan memberlakukannya.

    Di sisi lain, anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon dan mencopotnya dari jabatan pada 14 Desember 2024.

    Mahkamah Konstitusi juga sedang mempertimbangkan untuk menguatkan pemakzulan Yoon itu dan memberhentikannya secara permanen dari jabatan Presiden Korea.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Krisis Korea

  • Ditangkap, Presiden Korsel Bicara Soal Mencegah Pertumpahan Darah

    Ditangkap, Presiden Korsel Bicara Soal Mencegah Pertumpahan Darah

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol ditangkap pada hari Rabu (15/1) atas penetapan darurat militer yang berlangsung singkat. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.

    Pada Rabu sebelum fajar waktu setempat, ratusan petugas polisi dan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi mengepung kediaman Yoon. Beberapa petugas memanjat tembok pembatas dan mendaki jalan setapak untuk mencapai gedung utama.

    Setelah beberapa jam kebuntuan, pihak berwenang mengumumkan Yoon telah ditangkap, dan pemimpin yang dimakzulkan itu merilis pesan video yang direkam sebelumnya.

    “Saya memutuskan untuk menanggapi Kantor Investigasi Korupsi,” kata Yoon dalam pesan tersebut. Dia menambahkan bahwa ia tidak menerima legalitas investigasi tersebut tetapi mematuhi “untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan.”

    Yoon menghadapi dakwaan pemberontakan atas upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer bulan lalu. Dia adalah presiden pertama yang menjabat dalam sejarah negara itu yang ditangkap.

    Yoon, mantan jaksa yang memimpin Partai Kekuatan Rakyat menuju kemenangan pemilu pada tahun 2022, dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika ia terbukti bersalah melakukan pemberontakan.

  • Dramatisnya Penangkapan Presiden Korsel, Pendukungnya Hadang Polisi

    Dramatisnya Penangkapan Presiden Korsel, Pendukungnya Hadang Polisi

    Yoon mengejutkan negara pada akhir tanggal 3 Desember ketika ia mengumumkan darurat militer. Saat itu dia mengklaim bahwa ia perlu melindungi Korea Selatan “dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan melenyapkan elemen-elemen anti-negara”.

    Ia mengerahkan pasukan ke gedung parlemen. Namun, para anggota parlemen menentang mereka dan memberikan suara menolak darurat militer. Yoon mencabut darurat militer setelah hanya enam jam.

    Yoon dapat ditahan hingga 48 jam setelah penangkapannya ini. Penyelidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan baru untuk menahannya lebih lama.

    Tim hukum Yoon telah berulang kali mengecam surat perintah penangkapan itu sebagai tindakan ilegal.

    Dalam penyelidikan paralel, Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa meluncurkan persidangan untuk memutuskan pemakzulan Yoon oleh parlemen.

    Jika pengadilan menyetujui pemakzulan tersebut, Yoon akhirnya akan kehilangan kursi kepresidenan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    Sidang ditunda pada hari Selasa setelah sidang yang sangat singkat karena Yoon menolak untuk hadir. Sidang berikutnya ditetapkan pada hari Kamis, meskipun prosesnya bisa berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Penangkapan Yoon Suk Yeol adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum,” kata pemimpin fraksi Park Chan-dae kepada partai tersebut dalam sebuah pertemuan.

    (ita/ita)

  • Presiden Korsel Ditangkap, Terancam Hukuman Mati atau Bui Seumur Hidup

    Presiden Korsel Ditangkap, Terancam Hukuman Mati atau Bui Seumur Hidup

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol akhirnya ditangkap pada hari Rabu (15/1) atas drama darurat militernya. Dia ditangkap setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.

    Yoon, yang menghadapi dakwaan pemberontakan atas upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer bulan lalu, adalah presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditangkap.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/1/2025), Yoon bisa menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika ia terbukti bersalah melakukan pemberontakan.

    Ia telah berusaha menghindari penangkapan selama berminggu-minggu dengan tetap berada di kompleks tempat tinggalnya, dengan dilindungi oleh anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) yang tetap setia kepadanya.

    Para pengawal Yoon telah memasang kawat berduri dan barikade di kediamannya, mengubahnya menjadi apa yang disebut oleh pihak oposisi sebagai “benteng”.

    Upaya pertama pada tanggal 3 Januari gagal setelah kebuntuan yang menegangkan selama berjam-jam, antara para pengawal dan penyidik antikorupsi yang bekerja sama dengan polisi. Yoon berjanji tak lama setelah itu untuk “berjuang sampai akhir”.

    Namun sebelum fajar pada hari Rabu (15/1), ratusan petugas polisi dan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi kembali mengepung kediaman Yoon. Beberapa petugas memanjat tembok pembatas dan mendaki jalan setapak untuk mencapai gedung utama.