Negara: Korea Selatan

  • Mendagri ajak hidupkan desa dan tekan laju urbanisasi

    Mendagri ajak hidupkan desa dan tekan laju urbanisasi

    Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa dengan memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa untuk menekan laju urbanisasi.

    Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

    Menurut Tito dalam keterangannya di Jakarta, urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Ini terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan.

    Dirinya mengambil contoh permasalahan urbanisasi yang dihadapi negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.

    Masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan.

    “Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa,” ujarnya.

    Selain itu, dia menilai kehidupan kota di kedua negara tersebut sangat kompetitif. Ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi.

    Tito berharap setelahnya mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan di kota.

    Hal ini kemudian berdampak terhadap rendahnya keinginan untuk menikah di kalangan penduduk usia produktif. Akibatnya populasi penduduk di negara tersebut menurun.

    “Nah akibatnya apa yang terjadi? Penduduk mereka usia muda makin lama makin berkurang. Itu disebut dengan populasi yang makin menciut,” ucapnya.

    Ia juga berharap Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Dia menegaskan Indonesia belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali.

    Ini mengingat persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Angka kelahiran di Indonesia pun terbilang cukup tinggi.

    “Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi,” jelas Tito.

    Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran.

    Indonesia juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penangkapan Presiden Korsel Nyaris Berakhir dengan Pertumpahan Darah

    Penangkapan Presiden Korsel Nyaris Berakhir dengan Pertumpahan Darah

    Jakarta

    Yoon Suk Yeol menjadi Presiden Korea Selatan aktif pertama yang ditangkap penegak hukum, Rabu (15/01). Penangkapan ini adalah perkembangan ketegangan terbaru antara penyidik dan personel keamanan pribadi Yoon selama berminggu-minggu.

    Penangkapan Yoon merupakan buntut dari upaya sang presiden dalam menerapkan status darurat militer di Korea Selatan, Desember lalu.

    Keputusan Yoon saat itu memicu kekacauan di Korea Selatan. Parlemen kemudian memakzulkannya. Penegak hukum pun berusaha menjeratnya dengan tuduhan pemberontakan.

    Ketika ditangkap, Yoon secara teknis masih berstatus Presiden Korea Selatan. Alasannya, usulan pemakzulan parlemen masih harus terlebih dulu diuji dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Dalam proses penangkapan yang berlangsung dalam cuaca dingin di Seoul, para penyidik harus menggunakan tangga dan pemotong kawat agar bisa masuk ke kediaman presiden.

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Korea Selatan sebelumnya membentuk barikade untuk menggagalkan penangkapan Yoon.

    Presiden berusia 64 tahun itu akhirnya setuju untuk hadir ke hadapan Kantor Investigasi Korupsi Korea (CIO) Selatan untuk menghindari pertumpahan darah.

    Para penyidik harus menggunakan tangga dan pemotong kawat agar bisa masuk ke kediaman presiden. (Reuters)

    Dalam pesan video berdurasi tiga menit, Yoon menyatakan akan mengikuti proses penyidikan, meski dia membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

    Yoon secara konsisten menuding bahwa surat perintah penangkapannya tidak sah.

    Yoon berkata, dia menyaksikan bagaimana pihak berwenang “menyerbu” batas keamanan rumahnya dengan peralatan pemadam kebakaran.

    “Saya memutuskan untuk hadir di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Proses penangkapan Yoon yang berlangsung dini hari melibatkan lebih dari 1.000 penegak hukum. Ini merupakan upaya kedua para penyidik untuk menangkapnya.

    CIO sebelumnya berusaha menangkap Yoon pada 3 Januari lalu.

    Para penyidik memperoleh surat perintah penangkapan setelah Yoon mengabaikan beberapa panggilan untuk datang dan memberi keterangan kepada CIO.

    Aparat penegak hukum di dalam kompleks kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 15 Januari 2025. Penyelidik Korea Selatan tiba di kediaman Yoon pada Rabu pagi dalam upaya kedua mereka untuk menangkap Yoon. (Getty Images)

    Partai Kekuatan Rakyat (Kweon Seong-dong) yang mengusung Yoon mengecam penangkapannya. Mereka menuding langkah penyidik sebagai tindakan ilegal.

    Pemimpin partai Kweon Seong-dong menilai penangkapan itu semestinya tidak terjadi.

    Di sisi lain, pimpinan kelompok oposisi dari Partai Demokrat, Park Chan-dae, menilai penangkapan Yoon menunjukkan bahwa “keadilan di Korea Selatan masih hidup”.

    “Penangkapan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum,” ujarnya.

    Usai penangkapan Yoon, Korea Selatan saat ini dipimpin sementara oleh Menteri Keuangan, Choi Sang-mok. Dia diangkat ke tampuk kekuasaan setelah penjabat presiden pertama, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen mayoritas oposisi.

    AFPSebuah kendaraan yang membawa Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, tiba di kompleks gedung Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) di Gwacheon pada 15 Januari 2025.

    Setelah menjalani pemeriksaan, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, sekitar 5 kilometer dari kantor CIO.

    Namun, jika pengadilan tidak mengeluarkan surat perintah penahanan dalam waktu 48 jam setelah penangkapan Yoon, penyidik harus melepaskannya.

    Penangkapan presiden yang sedang menjabat merupakan hal yang luar biasa bagi politik Korea Selatan. Meski Yoon telah ditangkap, krisis politik negara dinilai banyak pakar masih jauh dari selesai.

    Penangkapan Yoon hanyalah salah satu fase dalam drama politik yang sedang berlangsung.

    Kerumunan orang di luar rumah Yoon, Rabu pagi tadi, memperlihatkan perpecahan mendalam di negara tersebut.

    Kerumunan anti-Yoon bersorak, bertepuk tangan, dan menyanyikan lagu “selamat dan perayaan” saat pengumuman penangkapannya.

    Suasana di sisi lain benar-benar berbeda.

    “Kami sangat kecewa dan marah, supremasi hukum telah dilanggar,” kata seorang pendukung Yoon kepada BBC.

    Kebuntuan ini juga mempertemukan dua cabang kekuasaan eksekutif: aparat penegak hukum, yang dilengkapi surat perintah penangkapan resmi, dan staf keamanan presiden, yang membuat klaim berkewajiban melindungi presiden.

    Sebelum mengumumkan darurat militer, kekuasaan Yoon melemah karena partai oposisi memegang mayoritas di parlemen.

    Yoon belakangan juga menghadapi kontroversi karena istrinya yang menerima hadiah tas Dior.

    (ita/ita)

  • Netizen Bangga, Carmen Hearts2Hearts Jadi Idola Indonesia Pertama di SM Entertainment

    Netizen Bangga, Carmen Hearts2Hearts Jadi Idola Indonesia Pertama di SM Entertainment

    Jakarta, Beritasatu.com – Nyoman Ayu Carmenita atau populer disapa Carmen akan segera debut bersama girl group K-Pop Hearts2Hearts belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Perempuan asal Bali ini akan menjadi idola Indonesia pertama yang memulai karier di salah satu agensi BIG3 atau terbesar Korea Selatan (Korsel), SM Entertainment.

    Kabar debut Carmen ini mendapat sambutan yang sangat positif dari netizen Indonesia. Dalam platform X, banyak pengguna yang mengungkapkan antusiasme mereka dan tak sabar menantikan kehadiran Carmen di dunia musik serta menjadi bagian dari SM Entertainment.

    “Enggak pernah sekalipun gue terpikir orang Indonesia bakal ada yang debut di SM Entertainment,” kata @pre****.

    “Carmen congratulations,” tulis @ta****.

    “Akhirnya ada yang lolos debut juga setelah beberapa kali trainee asal Indonesia gugur. Carmen hebat,” ujar @ya****.

    Tak hanya itu, respons positif juga datang dari para netizen Korea, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Knetz. Dalam sebuah forum online Theqoo, seorang pengguna membagikan beberapa foto Carmen yang tampil bersama Hearts2Hearts.

    Perempuan asal Bali, Carmen resmi bergabung dengan SM Entertainment dalam grup idola K-Pop Hearts 2 Hearts. – (Istimewa/Istimewa)

    Dalam unggahan tersebut, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap visual Carmen, bahkan memberikan pujian tulus untuk penampilannya.

    “Namanya sangat keren. Idola K-Pop sekarang benar-benar mendunia, bahkan SM punya idola dari Indonesia”, kata salah seorang Knetz.

    “Aku yakin dia (Carmen) akan sangat populer, visualnya sudah sesuai dengan selera SM Entertainment,” timpal Knetz lainnya.

    SM Entertainment belum lama ini mengumumkan mereka akan merilis girl group baru bernama Hearts2Hearts pada Februari 2025.

    Pada acara konser ulang tahun ke-30 SMTOWN Live yang digelar di Seoul, Korea Selatan pada Minggu, 12 Januari 2025, SM Entertainment memperlihatkan video teaser yang menampilkan delapan anggota Hearts2Hearts.

    Dalam video tersebut, terlihat jelas seorang trainee asal Indonesia, yaitu Nyoman Ayu Carmenita atau Carmen.

    Diketahui, Carmen telah bergabung dengan SM Entertainment sejak 2022 dan merupakan gadis asal Bali yang lahir pada 28 Maret 2006. Pesonanya membuat pencinta K-Pop dari Indonesia heboh, karena sukses bergabung dengan salah satu agensi terbesar di Korsel tersebut merupakan hal yang membanggakan.

  • Presiden Korea Selatan ditangkap – Drama perseteruan penyidik-paspampres nyaris berakhir dengan pertumpahan darah – Halaman all

    Presiden Korea Selatan ditangkap – Drama perseteruan penyidik-paspampres nyaris berakhir dengan pertumpahan darah – Halaman all

    Yoon Suk Yeol menjadi Presiden Korea Selatan aktif pertama yang ditangkap penegak hukum, Rabu (15/01).

    Penangkapan ini adalah perkembangan ketegangan terbaru antara penyidik dan personel keamanan pribadi Yoon selama berminggu-minggu.

    Penangkapan Yoon merupakan buntut dari upaya sang presiden dalam menerapkan status darurat militer di Korea Selatan, Desember lalu.

    Keputusan Yoon saat itu memicu kekacauan di Korea Selatan. Parlemen kemudian memakzulkannya. Penegak hukum pun berusaha menjeratnya dengan tuduhan pemberontakan.

    Ketika ditangkap, Yoon secara teknis masih berstatus Presiden Korea Selatan. Alasannya, usulan pemakzulan parlemen masih harus terlebih dulu diuji dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Dalam proses penangkapan yang berlangsung dalam cuaca dingin di Seoul, para penyidik harus menggunakan tangga dan pemotong kawat agar bisa masuk ke kediaman presiden.

    Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Korea Selatan sebelumnya membentuk barikade untuk menggagalkan penangkapan Yoon.

    Presiden berusia 64 tahun itu akhirnya setuju untuk hadir ke hadapan Kantor Investigasi Korupsi Korea (CIO) Selatan untuk menghindari pertumpahan darah.

    Dalam pesan video berdurasi tiga menit, Yoon menyatakan akan mengikuti proses penyidikan, meski dia membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

    Yoon secara konsisten menuding bahwa surat perintah penangkapannya tidak sah.

    Yoon berkata, dia menyaksikan bagaimana pihak berwenang “menyerbu” batas keamanan rumahnya dengan peralatan pemadam kebakaran.

    “Saya memutuskan untuk hadir di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon.

    Proses penangkapan Yoon yang berlangsung dini hari melibatkan lebih dari 1.000 penegak hukum. Ini merupakan upaya kedua para penyidik untuk menangkapnya.

    CIO sebelumnya berusaha menangkap Yoon pada 3 Januari lalu.

    Para penyidik memperoleh surat perintah penangkapan setelah Yoon mengabaikan beberapa panggilan untuk datang dan memberi keterangan kepada CIO.

    Partai Kekuatan Rakyat (Kweon Seong-dong) yang mengusung Yoon mengecam penangkapannya. Mereka menuding langkah penyidik sebagai tindakan ilegal.

    Pemimpin partai Kweon Seong-dong menilai penangkapan itu semestinya tidak terjadi.

    Di sisi lain, pimpinan kelompok oposisi dari Partai Demokrat, Park Chan-dae, menilai penangkapan Yoon menunjukkan bahwa “keadilan di Korea Selatan masih hidup”.

    “Penangkapan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum,” ujarnya.

    Usai penangkapan Yoon, Korea Selatan saat ini dipimpin sementara oleh Menteri Keuangan, Choi Sang-mok. Dia diangkat ke tampuk kekuasaan setelah penjabat presiden pertama, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen mayoritas oposisi.

    Setelah menjalani pemeriksaan, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, sekitar 5 kilometer dari kantor CIO.

    Namun, jika pengadilan tidak mengeluarkan surat perintah penahanan dalam waktu 48 jam setelah penangkapan Yoon, penyidik harus melepaskannya.

    Penangkapan presiden yang sedang menjabat merupakan hal yang luar biasa bagi politik Korea Selatan. Meski Yoon telah ditangkap, krisis politik negara dinilai banyak pakar masih jauh dari selesai.

    Penangkapan Yoon hanyalah salah satu fase dalam drama politik yang sedang berlangsung.

    Kerumunan orang di luar rumah Yoon, Rabu pagi tadi, memperlihatkan perpecahan mendalam di negara tersebut.

    Kerumunan anti-Yoon bersorak, bertepuk tangan, dan menyanyikan lagu “selamat dan perayaan” saat pengumuman penangkapannya.

    Suasana di sisi lain benar-benar berbeda.

    “Kami sangat kecewa dan marah, supremasi hukum telah dilanggar,” kata seorang pendukung Yoon kepada BBC.

    Kebuntuan ini juga mempertemukan dua cabang kekuasaan eksekutif: aparat penegak hukum, yang dilengkapi surat perintah penangkapan resmi, dan staf keamanan presiden, yang membuat klaim berkewajiban melindungi presiden.

    Sebelum mengumumkan darurat militer, kekuasaan Yoon melemah karena partai oposisi memegang mayoritas di parlemen.

  • Penipu Berkeliaran Bobol Rekening Rp 10 Trliun Akhirnya Terungkap

    Penipu Berkeliaran Bobol Rekening Rp 10 Trliun Akhirnya Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi peretasan kian mengkhawatirkan. Laporan terbaru menunjukkan oknum penjahat siber berhasil mencuri hingga US$ 659 juta atau Rp 10,7 triliun. Ini dilakukan hacker yang didukung Korea Utara pada beberapa pencurian kripto sepanjang 2024 lalu.

    Laporan gabungan yang dirilis Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS), mengungkapkan kelompok Lazarus melakukan rekayasa sosial dan menggunakan malware untuk aksi pencurian cryptocurrency seperti Tradertraitor.

    Salah satu modusnya adalah melakukan penyamaran dan menyusup sebagai pekerja IT pada perusahaan blockchain. Dengan begitu, pembobolan yang terjadi bisa dikatakan sebagai kasus ‘orang dalam’. 

    “Amerika Serikat, Jepang, dan Republik Korea memberi peringatan pada entitas sektor swasta, khususnya industri blockchain, untuk meninjau seluruh peringatan ancaman dan lebih menginformasikan langkah-langkah mitigasi ancaman siber,” ujar pernyataan itu, dikutip dari Tech Crunch, Rabu (15/1/2025).

    “Perlu juga mengurangi risiko dengan tidak memperkerjakan pekerja IT Korea Utara,” jelas tiga pemerintahan tersebut.

    Laporan tersebut mengonfirmasi Korea Utara bertanggung jawab atas beberapa serangan tahun lalu. Misalnya mencuri US$235 juta (Rp 3,8 triliun) pada Wazirx, sebuah pertukaran kripto terbesar di India, yang terjadi bulan Juli.

    Begitu juga serangan lain dari DMM Jepang senilai US$308 juta (Rp 5 triliun), Upbit dan Radiant Capital masing-masing US$50 juta (Rp 814 miliar) dan Rain Management sebesar US$16,13 juta (Rp 262,8 miliar).

    Dalam laporan AS sebelumnya, diperkirakan Korea Utara berhasil mencuri US$3 miliar (Rp 48,8 triliun) dalam kripto antara 2017-2023. Uang hasil curian itu dikatakan untuk mendanai program senjata nuklir.

    Sementara dari data lain terungkap para peretas dari Korea Utara bertanggung jawab dari 61% pencurian kripto tahun lalu. Total yang telah dicuri setara dengan US$1,34 miliar (Rp 21,8 triliun).

    (fab/fab)

  • Video: Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol Resmi Ditangkap!

    Video: Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol Resmi Ditangkap!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat, penyidik Korea Selatan akhirnya menangkap Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan yakni Yoon Suk Yeol pada Rabu 15 Januari 2025/ Yoon ditangkap atas pemberontakan buntut deklarasi darurat militer pada Desember 2024 lalu.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Rabu, 15/01/2025) berikut ini.

  • Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Januari 2025

    Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali Nasional 15 Januari 2025

    Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah kontroversi yang dibuat Presiden Korea Selatan (Korsel)
    Yoon Suk Yeol
    membuatnya ditangkap pada Rabu (15/1/2025).
    Penangkapan ini mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu atas upaya penangkapan Presiden Yoon yang dimakzulkan.
    Penangkapan Yoon itu juga menjadi sejarah di Korea Selatan karena ia menjadi presiden pertama yang ditahan selama masa jabatannya.
    Ia diketahui mendapat tuduhan pemberontakan usai menetapkan darurat militer di Korea Selatan.
    Kala itu, beberapa titik kota krusial dijaga ketat oleh militer, sementara demonstrasi dari masyarakat terus berdatangan tak kunjung padam.
    Kini, Yoon berpotensi mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup jika dia terbukti bersalah atas upaya pemberontakan.
    Selain itu, Yoon juga beberapa kali menghindar ketika para penyidik berusaha menangkapnya dari kediamannya.
    Bahkan, anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) juga berusaha melakukan barikade agar penyidik tidak bisa masuk ke kediaman Presiden Yoon.
    Yoon sebelumnya berhasil menggagalkan upaya penangkapan pertama pada 3 Januari.
    Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korsel sejak 10 Mei 2022 hingga 14 Desember 2024.
    Sepanjang menjabat sebagai Presiden Korsel, Yoon tercatat dua kali mengunjungi Indonesia untuk sejumlah kegiatan.
    Kunjungan pertama Yoon terjadi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia, pada 2022.
    Sebelum menghadiri G20, Presiden RI saat itu, Joko Widodo, lebih dulu mengunjunginya di Seoul, Korea Selatan, di tahun yang sama.
    Pada kesempatan itu, Yoon menyatakan bakal hadir dalam KTT G20 di Bali.
    “Pemerintah Korsel memberikan dukungan penuh kepada Indonesia sebagai Presidensi G20. Saya sangat menantikan November tahun ini untuk menghadiri KTT G20 di Bali,” ujar Presiden Yoon dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/7/2022).
    Kunjungan perdana Presiden Yoon ke Indonesia lantas terjadi dalam momen KTT G20, didampingi sang istri, Kim Keon Hee.
    Kedatangan Yoon ke Indonesia sudah menarik perhatian sejak tiba di Bandara Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (13/11/2022), karena mobil yang dipilihnya.
    Keduanya dijemput tidak menggunakan Genesis G80 yang notabene merupakan mobil buatan Korea Selatan.
    Yoon dan istri malah terlihat menaiki Mercedes-Benz S600 Guard.
    Hal ini lantaran pihak Korea Selatan kemungkinan besar lebih mementingkan keamanan, sehingga yang dipilih adalah mobil mewah tersebut.
    S600 Guard telah mendapatkan sertifikat VR10, yakni sertifikasi tingkat perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer.
    Pada momen itu, Yoon bersama Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Republik Korea di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin (14/11/2022).
    Kedua Presiden itu terlebih dahulu berfoto bersama dengan para pengusaha Korea dan pengusaha Indonesia sebelum acara dimulai.
    Selepas itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid membacakan daftar sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati baik oleh pemerintah maupun para pengusaha kedua negara.
    Presiden Yoon mengaku senang bisa berkunjung ke Indonesia dan bertemu Presiden Jokowi.
    “Senang bertemu dengan Presiden kembali, saya sudah bertemu tiga kali. Hari ini, saya mengunjungi beberapa tempat acara dan bisa merasakan banyak upaya dilakukan, terutama oleh Presiden Jokowi untuk mempersiapkan acara ini (G20),” ujar Presiden Yoon sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.
    Pertemuan kedua antara Yoon dan Jokowi terjadi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-Korea Selatan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023).
    Pertemuan tersebut membahas sejumlah kerja sama, terutama di sektor ekonomi baru atau emerging economy, seperti teknologi finansial, ekonomi digital, dan ekosistem perusahaan rintisan.
    Mereka juga mengangkat isu yang terkait dengan Semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan.
    Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kala itu menyebut, Korsel mengumumkan kontribusi 30 juta dollar AS untuk peningkatan kapasitas di bidang
    artificial intelligence
    dan 16 juta dollar AS untuk implementasi AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific).
    “Dalam pertemuan diangkat juga pentingnya melakukan upgrade ASEAN-ROK FTA (free trade agreement),” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya.
    Kemudian, keduanya kembali bertemu di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).
    Dalam kunjungan ke istana, Presiden Yoon Suk Yeol didampingi Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee.
    Presiden Suk Yeol dan Ibu Negara Keon Hee tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 08.32 WIB dan langsung disambut Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana.
    Keduanya melakukan pertemuan bilateral dengan membahas kerja sama di berbagai bidang.
    Dalam momen itu, Yoon menyatakan minat untuk investasi mobil listrik dengan Indonesia. “Korea akan mengembangkan dan mengajak tim kami ke Indonesia demi visi Indonesia emas 2045. Untuk itu kami akan melakukan kerja sama di bidang industri masa yang akan datang yaitu mobil listrik,” ujar Presiden Suk Yeol.
    Dia menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang penting di ASEAN.
    Salah satunya, karena Indonesia sangat mementingkan kebebasan dan perdamaian serta hukum yang luar biasa.
    “Jadi menurut Korea sangat cocok kerja sama dengan Korea, kami jadi ingin bekerja sama lebih jauh. Jadi saya berharap sekali, saya ingin solidaritas di kawasan ASEAN dengan Korea bisa terus berjalan,” tegas Presiden Suk Yeol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diaspora Loan BNI Bantu Pengusaha RI Kembangkan Bisnis Kuliner di Seoul

    Diaspora Loan BNI Bantu Pengusaha RI Kembangkan Bisnis Kuliner di Seoul

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya hingga ke luar negeri. Melalui diaspora loan, pemilik Bakso Rindu Kampung di Seoul, Korea Selatan, berhasil mengembangkan bisnis kuliner dengan menu khas Indonesia.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI Seoul adalah satu-satunya bank asal Indonesia yang memiliki izin full branch di Korea Selatan, sehingga dapat menyalurkan kredit modal usaha untuk diaspora Indonesia di negara tersebut.

    “Melalui kantor luar negeri (KLN) BNI di Seoul, kami dapat memberikan fasilitas kredit untuk mendukung pertumbuhan usaha diaspora dengan fokus bisnis yang berhubungan dengan Indonesia,” kata Okki dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

    Pengusaha kuliner asal Palembang, Sumatera Selatan, Feriansyah menetap di Seoul sejak 2011 dan mulai menjalankan bisnis Bakso Rindu Kampung sejak 2020. Restoran yang menawarkan menu-menu khas Indonesia itu kini menjadi salah satu tujuan kuliner favorit di daerah Ittaewon, Kota Seoul, Korea Selatan.

    Berbekal pengalaman dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan bisnis, Feriansyah berhasil memperluas usahanya dengan mendirikan Restoran Halo Indonesia di daerah Hongdae pada 2024 didukung oleh BNI Seoul.

    BNI memberikan fasilitas diaspora loan kepada Bakso Rindu Kampung untuk mendukung kebutuhan modal kerja. Diaspora loan senilai 25 juta won tersebut disetujui pada akhir 2024.

    Melalui kolaborasi tersebut, BNI Seoul ingin memberdayakan wirausahawan Indonesia dan mempromosikan warisan budaya di panggung global. Diaspora loan ini merupakan yang ketiga setelah pada 2022 sebanyak 2 diaspora mendapatkan fasilitas serupa dari BNI Seoul.

    BNI berkomitmen akan melanjutkan penguatan peran kantor luar negeri agar dapat memberikan manfaat bagi diaspora dan Pekerja Migran Indonesia sehingga berdampak terhadap perekonomian nasional.

    (anl/ega)

  • Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Rabu Pagi Penuh Drama, 3 Ribu Polisi Terlibat – Halaman all

    Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Rabu Pagi Penuh Drama, 3 Ribu Polisi Terlibat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SEOUL- Lebih dari 3.000 personel polisi terlibat langsung dalam penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Rabu (15/1/2025) pagi.

    Penangkapan dramatis ini dilakukan setelah berbagai upaya sebelumnya gagal akibat sistem keamanan ketat di kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Berikut adalah kronologi penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

    Persiapan Penangkapan Presiden Korea Selatan

    Yoon Suk Yeol berlindung di kediamannya yang terletak di perbukitan, sejak dimakzulkan pada 14 Desember 2024 lalu. Pemakzulan Yoon Suk Yeol merupakan buntut pengumuman darurat militer yang dibuat sang presiden pada 3 Desember 2024.

    Dilansir dari Reuters, proses penangkapan Yoon Suk Yeol di kediamannya berlangsung penuh drama. Kompleks kediaman Yoon dijaga ketat oleh pasukan keamanan pribadi yang loyal, lengkap dengan barikade fisik dan patroli nonstop.

    Pada Selasa (14/1/2025) malam, kepolisian Korea Selatan mengumumkan rencana besar untuk menangkap Yoon Suk Yeol. Ribuan personel polisi dikerahkan, dilengkapi kendaraan lapis baja, tangga, dan alat pemotong kawat.

    Suasana di sekitar kediaman Yoon menjadi sangat tegang dengan ratusan pendukungnya berkumpul di depan gerbang untuk memprotes langkah ini.

    Eksekusi Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Pada Rabu pukul 04.30 pagi waktu setempat, langkah pertama dilakukan pihak otoritas Korea Selatan. Polisi mulai memotong kawat pengaman dan menggunakan tangga untuk masuk ke area lebih dalam dari kompleks tersebut.

    Pendukung Yoon yang mencoba menghalangi langkah ini menyebabkan beberapa bentrokan kecil, tetapi situasi berhasil dikendalikan.

    Siaran langsung dari media lokal menunjukkan momen-momen penuh ketegangan ini, dengan jutaan warga Korea Selatan menyaksikan perkembangan yang berlangsung secara real-time. Dalam upaya ini, lebih dari 3.000 personel polisi terlibat langsung.

    Penyerahan dan Interogasi Presiden Korsel

    Sekitar pukul 07.00 pagi, setelah tekanan yang semakin intensif, Yoon akhirnya menyerahkan diri secara sukarela untuk menghindari kemungkinan kekerasan lebih lanjut.

    Dalam pernyataan singkatnya, ia menyebut bahwa keputusan tersebut diambil untuk mencegah pertumpahan darah.

    “Saya memutuskan untuk merespons penyelidikan CIO, meskipun ilegal, demi mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan,” ujarnya.

    Yoon meninggalkan kediamannya dalam iring-iringan kendaraan lapis baja sekitar pukul 08.00 pagi dan tiba di kantor Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

    Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon sebelum memutuskan untuk mengajukan surat perintah penahanan atau membebaskannya.

    Reaksi Publik atas Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Penangkapan presiden Korea Selatan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat.

    Di sisi pendukung Yoon, ada kekecewaan mendalam yang diungkapkan dengan demonstrasi di suhu dingin. Mereka membawa spanduk dengan slogan “Stop the Steal” dan mengaitkan nasib Yoon dengan mantan Presiden AS Donald Trump.

    “Sangat menyedihkan melihat negara kita hancur seperti ini,” kata salah satu pendukung Yoon, Kim Woo-sub, dilansir dari Reuters.

    Namun, mayoritas publik Korea Selatan mendukung langkah hukum ini sebagai bagian dari proses demokrasi. Banyak yang berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

    Dampak Politik dan Internasional

    Krisis ini membawa dampak signifikan terhadap lanskap politik Korea Selatan. Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai pendukung Yoon, mengalami lonjakan dukungan, naik menjadi 40,8 persen dalam survei terbaru Realmeter.

    Partai Demokrat oposisi, meskipun masih unggul dengan 42,2%, mengalami penurunan dukungan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat internasional, ketegangan ini menjadi perhatian negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.

    Pascapenangkapan Yoon Suk Yeol, Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan stabilitas politik dan menjaga kredibilitasnya sebagai salah satu demokrasi terkemuka di Asia. (Kompas.com/Tribun)

  • Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Januari 2025

    Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan Nasional 15 Januari 2025

    Kejar Target Swasembada Pangan, Menteri Desa PDT Ingin Penggunaan Lahan Dimaksimalkan
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Pemerintah malakukan penanaman benih jagung di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Rabu (15/1/2025).
    Agenda itu dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (
    Menteri Desa PDT
    )
    Yandri Susanto
    bersama Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria.
    Adapun penanaman jagung itu merupakan rangkaian kegiatan Festival Bangun Desa yang diadakan untuk memeringati Hari Desa.
    Yandri mengatakan, jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang tidak akan diimpor lagi pada 2025.
    “Maka dari itu, semua harus bergerak ke arah yang sama yaitu menuntaskan
    swasembada pangan
    digagas Presiden
    Prabowo
    Subianto,” kata Yandri melalui siaran persnya, Rabu.
    Menurutnya, lahan-lahan pertanian masih tersedia di desa. Ia ingin agar semuanya dimanfaatkan secara maksimal lewat skema pinjam pakai atau tanpa biaya.
    “Pada momen Hari Desa ini, mari kita bangun semangat untuk menuju swasembada pangan. Program ini sejalan dengan Makan Bergizi Gratis, sehingga desa diharapkan menyuplai bahan bakunya,” tuturnya.
    Dengan demikian, sebutnya, perputaran uang di desa bisa berjalan baik dan masyarakat bisa menikmati hasilnya.
    “Oleh karena itu, dana desa sekurangnya 20 persen untuk ketahanan pangan bisa dimaksimalkan. Anggaran ini jangan disalahgunakan atau dijadikan bancakan karena akan diauti dan dimintai pertanggungjawaban agar dana desa bisa dirasakan langsung oleh warga,” ucapnya.
    Lebih jauh, Yandri berharap, Festival Desa ini bisa dijadikan momen bagi semua pihak untuk semakin memajukan desa-desa di Indonesia agar semakin maju dan sejahtera.
    “Jangan sampai arus urbanisasi yang terjadi membuat Indonesia mengalami kasus yang serupa dengan Jepang dan Korea Selatan,” ungkapnya.
    Dia juga menekankan bahwa setiap desa dipersilahkan memilih swasembada pangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing.
    “Semua potensi yang di desa silkan dimaksimalkan,” kata Mendes Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.